KAI dan Dubes Perancis Bahas Kerja Sama Peresmian Plakat Sejarah Arthur Rimbaud
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– PT Kereta Api Indonesia (
KAI
) bersama
Duta Besar
(Dubes) Perancis untuk Indonesia Fabian Penone membahas persiapan peresmian plakat Arthur Rimbaud yang akan dilaksanakan di Stasiun Tuntang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, pada 5 Desember 2024.
Diskusi tersebut berlangsung dalam acara kunjungan resmi di Ruang Rapat Jaladara, Jakarta Railway Center, Sabtu (30/11/2024).
Fabian mengapreasiasi KAI yang telah mendukung inisiatif peresmian plakat Arthur Rimbaud sebagai wujud komitmen menjaga
warisan budaya
. Sebagai informasi, Rimbaud adalah penyair terbaik Perancis yang pernah memiliki sejarah di Indonesia, khususnya di Ambarawa dan Salatiga. Karya-karyanya menginspirasi sastrawan ternama di dunia.
“Dukungan KAI dalam peresmian plakat ini menunjukkan komitmen besar untuk menjaga warisan budaya bersama dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Direktur Utama (Dirut) KAI Didiek Hartantyo mendiskusikan langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan peresmian plakat Arthur Rimbaud.
“Plakat tersebut menjadi simbol sejarah yang menyoroti hubungan antara Arthur Rimbaud sebagai penyair besar dari Perancis abad ke-19 dengan kawasan Ambarawa dan Salatiga, tempat yang memiliki nilai sejarah dalam kehidupannya,” ujarnya.
Sementara itu, Vice President (VP) Public Relations KAI Anne Purba mengatakan bahwa kolaborasi tersebut wujud komitmen KAI dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke kancah internasional.
“KAI merasa terhormat dapat berperan dalam peresmian plakat Arthur Rimbaud. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bagaimana transportasi dapat menjadi penghubung sejarah dan budaya antarnegara,” ungkapnya.
Selain itu, KAI juga berkomitmen untuk menyediakan fasilitas transportasi guna mempermudah pelaksanaan acara, termasuk bagi tamu kehormatan dari Perancis.
Hal tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan layanan unggulan KAI kepada para tamu Internasional.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama budaya yang diharapkan dapat mempererat hubungan Indonesia dan Perancis, sekaligus memperkuat peran KAI dalam mendukung pelestarian sejarah melalui sektor transportasi,” ujarnya.
Perlu diketahui, kerja sama antara KAI dan Perancis sebelumnya telah dilakukan pada 2012 hingga 2014. KAI mengirim pegawai yang sudah melaksanakan Hospitality Training SNCF hingga 14 angkatan ke Paris, Perancis. Program tersebut bertujuan memberikan referensi baru bagi KAI untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Perancis
-
/data/photo/2024/11/30/674aa5042432b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KAI dan Dubes Perancis Bahas Kerja Sama Peresmian Plakat Sejarah Arthur Rimbaud Nasional 30 November 2024
-

Bertemu Sekjen OECD, Airlangga Bahas Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan
Jakarta –
Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.
Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Rabu (27/11).
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.
Dalam sambutannya, Airlangga berterima kasih kepada OECD karena telah meluncurkan Indonesia Report. Ia juga telah melaporkan sebagian besar isu kepada Presiden.
“Dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Dan kemudian juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).
Lebih lanjut, Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.
Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.
Merespons sambutan yang disampaikan oleh Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.
Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.
“Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,”
ujarnya.Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Perancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.
(prf/ega)
-

Akhirnya Citroen Perkenalkan Basalt di Indonesia
Jakarta –
Kabar Citroen akan menjual SUV Coupe Basalt di Indonesia memang sudah santer terdengar. Wajar mobil brand asal Perancis tersebut merupakan salah satu mobil terbaik yang diperkenalkan di India. Kini warga Indonesia sudah bisa melihat langsung bagaimana tampilan Citroen Basalt secara langsung di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024.
Memang Citroen belum menjual secara resmi Citroen Basalt di Indonesia, meski demikian mobil asal Perancis dan hasil produksi India ini terlihat begitu gagah dan menarik.
“Kami memang baru memperkenalkan Basalt hari ini di GJAW. Akhirnya kami perkenalkan juga kan,” ucap President Director PT Nasional Distributor-Citroen Indonesia, Tan Kim Piauw, kepada detikOto.
Tan menjelaskan untuk harga Citroen memang belum selesai meramu, meski demikian Tan memastikan Citroen Basalt akan resmi diperkenalkan di Indonesia.
Citroen Basalt hadir di Indonesia Foto: M Luthfi Andika/detik.com
“Untuk harga memang belum kami perkenalkan, sabar ya. karena unitnya baru datang tahun depan, jadi kemungkinan di Maret baru kami perkenalkan mungkin ya,” Tan menambahkan.
Memang belum bisa dipastikan spesifikasi apa yang akan ditawarkan untuk pasar Indonesia. Meski demikian, Citroen Basalt di India memiliki 2 pilihan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi matik 6 percepatan, yang dikawinkan dengan mesin bensin berkapasitas 1.199cc PureTech 82 MT dan PureTech 110 AT.
Mesin ini diklaim akan mampu menyemburkan performa maksimal hingga 82 PS di 5.750 RPM dan torsi mencapai 115 Nm di RPM 3.750 untuk transmisi manual, dan transmisi otomatis mampu menyemburkan perform hingga 110 PS di 5.500 RPM dan torsi mencapai 205 di 1.750-2.500 RPM.
(lth/rgr)
-

Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista
Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus.
Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 20 November 2024 – 14:49 WIBElshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam. Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.
“Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.
Dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri, Forum Bisnis Indonesia-Prancis 2024 diselenggarakan oleh KBRI Paris, Kamis (26/9), bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Prancis dan MEDEF Internasional. Forum tersebut berhasil mencatatkan hasil konkret dalam hubungan ekonomi kedua negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, BUMN, akademisi, dan sektor swasta.
Forum itu menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina NRE dan PT Pertamina Geothermal Energy dengan perusahaan Prancis, Genvia, khususnya dalam sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transisi energi dan pengembangan kota berkelanjutan.
Dikatakan Airlangga, alutsista merupakan topik lain yang diangkat dalam pertemuan bilateral RI-Prancis. Dalam diskusi itu, Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer, termasuk pesawat tempur jenis Rafale dan kerja sama pembuatan kapal selam.
Namun, Airlangga tidak menyampaikan secara mendalam terkait capaian terbaru dari progres kerja sama di bidang pertanahan itu. Diberitakan sebelumnya, Indonesia-Prancis bekerja sama dalam pembuatan kapal selam Scorpène Evolved berteknologi tinggi dalam upaya memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia.
Di Indonesia, kerja sama itu melibatkan sumber daya manusia dari PT PAL Indonesia yang memperoleh transfer teknologi dari Prancis dalam memproduksi kapal selam di dalam negeri. Terkait pesawat tempur Rafale, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyelesaikan pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis, dengan kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit.
Indonesia juga telah menyelesaikan kontrak pengadaan tahap pertama dan kedua pada 2022 dan 2023, masing-masing untuk enam dan 18 unit. Pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal 2026.
Sumber : Antara
-

PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan
Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepatJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memaparkan strategi pembiayaan transisi energi guna mendukung visi swasembada energi di tanah air, dengan menggalang dana investasi hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.
Dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di tanah air.
“Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi, termasuk juga smart grid,” ujar Sinthya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
PLN menargetkan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 75 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS hingga 2033.
Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.
Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar 2,9 miliar dolar AS, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar 46,9 miliar dolar AS,” kata Sinthya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.
“GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara 1-2 triliun dolar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS,” ujar Mari.
Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30 persen bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.
“Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” ucap Mari.
Baca juga: Emisi karbon global capai rekor tertinggi, RI tunjukkan tren penurunan
Baca juga: Indonesia tegaskan akan lanjutkan semua komitmen tingkatkan aksi iklimPewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024 -
/data/photo/2024/11/13/67349931d8158.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024
Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (
PLN
) Sinthya Roesly menjelaskan bahwa PLN sebagai penyedia utama kelistrikan di Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana
investasi hijau
.
“Komitmen ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2024).
Dalam rangka itu, PLN aktif menggalang
pembiayaan hijau
dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Sinthya dalam acara Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di Conference of the Parties (COP) ke-29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
Untuk memastikan pendanaan yang tepat guna, ia mengungkapkan bahwa PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, di antaranya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
Kedua kerangka tersebut bertujuan untuk menarik pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi hijau, yang mendukung pengembangan proyek
energi terbarukan
di Indonesia.
Sinthya menyebut bahwa PLN menargetkan pengembangan pembangkit listrik dengan 75 persen dari sumber energi terbarukan hingga 2033.
Untuk mencapai target tersebut, kata dia, dibutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
Sinthya menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, PLN harus memastikan proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan sudah siap dengan perencanaan yang matang.
“Untuk memperoleh pembiayaan
transisi energi
, yang paling utama adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami memiliki ratusan proyek yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga
smart grid
,” ujarnya.
Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal, untuk memastikan transisi energi dapat berjalan sesuai rencana.
Beberapa mitra institusi keuangan yang telah mendukung PLN dalam transisi energi ini antara lain adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Dalam dua tahun terakhir, kata Sinthya, PLN telah berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 miliar dollar AS untuk proyek-proyek transisi energi.
“Saat ini, PLN tengah berdiskusi dengan ADB untuk memperoleh pembiayaan tambahan sekitar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, kami juga tengah bernegosiasi dengan beberapa investor lainnya, dengan total potensi pendanaan yang sudah diperoleh mencapai sekitar 46,9 miliar dollar AS,” jelasnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) sebagai platform untuk merangkul negara-negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi.
Inisiatif tersebut diluncurkan pada KTT G20 dan sudah diikuti oleh beberapa negara, seperti Perancis, Kanada, dan Kenya.
Mari menjelaskan bahwa GBFA bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan mencapai Sustainable Development Goals (
SDGs
).
“Perkiraan pembiayaan untuk aksi iklim saja berkisar antara 1 hingga 2 triliun dollar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs, jumlahnya bisa mencapai sekitar 6 triliun dollar AS,” imbuhnya.
Mari juga menekankan pentingnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk merancang strategi guna menutupi kekurangan pendanaan tersebut.
Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS untuk seluruh aksi iklim hingga 2030.
Namun, hanya sekitar 30 persen yang dapat didanai melalui anggaran negara, sehingga sisanya harus berasal dari sektor swasta dan sumber pembiayaan lainnya.
“Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusu Presiden RI untuk
COP 29
) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan pemerintahan baru akan melanjutkan agenda pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan GBFA adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat terus berlanjut,” kata Mari.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pakar Polimer: Kesepakatan Internasional Sudah Lama Larang BPA
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan internasional sudah lama melarang bahan-bahan kimia berbahaya untuk digunakan manusia, salah satunya senyawa Bisphenol A (BPA) pada kemasan air minum. Hal ini ditegaskan oleh pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MSc.Eng, salah satu tim ahli Indonesia pada pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) yang akan dilaksanakan di Busan, Korea Selatan, akhir November tahun ini.
“Kalau bicara dilarang, sebenarnya (BPA) sudah lama dilarang di beberapa negara. Itu sudah ada dalam kesepakatan bahan-bahan kimia yang kategorinya berbahaya,” kata Prof Chalid, dalam sebuah talkshow, di Jakarta (30/10).
Sesi kelima Komite Negosiasi Antar-Pemerintah (INC-5) untuk mengembangkan International Legally Binding Instrument (ILBI) atau instrumen hukum internasional yang mengikat (ILBI) tentang polusi plastik, termasuk di lingkungan laut dijadwalkan berlangsung dari 25 November hingga 1 Desember 2024 di Busan, Republik Korea Selatan.
“Konteks dengan ILBI, itu sudah disarankan oleh tim ahli, dalam hal ini pertemuan Bangkok lalu, yang direkomendasikan untuk mengacu pada konsensus-konsensus yang sudah dilakukan seperti di Rotterdam dan Perancis, salah satu di antaranya (yang direkomendasikan dilarang) senyawa BPA,” katanya.
Menurutnya, isu bahan kimia berbahaya pada kemasan plastik untuk manusia dan lingkungan ini sudah menjadi isu global. Kekhawatiran dunia internasional terhadap sampah plastik bukan hanya karena sampah plastiknya. Banyak bahan kimia yang disebutkan dan berkaitan dengan risiko kesehatan, diantaranya adalah BPA.


/data/photo/2024/11/13/6734351369159.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)