Negara: Perancis

  • Hery Gunardi, Nakhoda Baru BRI yang Sukses Membangun BSI

    Hery Gunardi, Nakhoda Baru BRI yang Sukses Membangun BSI


    PIKIRAN RAKYAT
    – Hery Gunardi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, setelah dirinya sukses membangun PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) sebagai lokomotif ekonomi syariah nasional berstandar global.

    Pengangkatan Hery sebagai nakhoda baru BRI menggantikan Sunarso, dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI yang digelar pada Senin (24/3/2025). Salah satu agenda RUPST tersebut adalah perubahan jajaran pengurus. Terkait hal ini, Hery mengatakan dirinya siap mengemban amanah baru dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, memimpin BSI maupun BRI memiliki kesamaan substansi, yakni sama-sama membangun perekonomian bangsa dari segi industri perbankan. Namun dengan sektor berbeda, di mana BSI bergerak di sektor perbankan syariah sedangkan BRI lebih fokus pada segmen UMKM.

    “Saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya di industri perbankan melalui berbagai pengalaman saya selama ini. Amanah ini akan saya emban dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga ke depan BRI terus tumbuh dan memberikan nilai ekonomi maupun sosial yang seimbang sebagai BUMN melalui kebermanfaatan dan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.

    Hery memang memiliki rekam jejak yang panjang dengan reputasi mumpuni di industri perbankan Tanah Air. Pria kelahiran Bengkulu ini memulai karir sebagai bankir di Bank Bapindo pada 1991. Pada kurun waktu 1998-1999, Hery menjadi anggota Tim Merger yang membidani lahirnya Bank Mandiri. Kala itu, saat krisis ekonomi melanda, pemerintah menggabungkan empat bank yaitu Bank Bapindo, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Exim menjadi bank baru, yaitu Bank Mandiri.

    Hery juga sosok yang menangani pendirian PT AXA Mandiri Finansial Services (AMFS), perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Perancis (2002-2003). Lalu pada 2006, Hery dipercaya untuk menangani segmen wealth management Bank Mandiri dan karirnya terus menanjak sebagai Direktur hingga menjadi Plt Direktur Utama Bank Mandiri pada September-Oktober 2020.

    Sejumlah posisi top management mulai dari Direktur Mikro dan Ritel, Direktur Konsumer, Direktur Distributions, Direktur Small Business & Network, hingga Direktur Consumer & Retail Transaction pernah diemban Hery saat di Bank Mandiri. Sejumlah pencapaian ditorehkan Hery, misalnya ketika dirinya menjadi Direktur Mikro dan Retail Banking pada April 2013-Januari 2015, Hery membawa Bank Mandiri mampu menyalurkan total kredit mikro mencapai Rp35 triliun, berhasil menjalankan branch business process re-engineering dan mentransformasi unit bisnis mikro & retail banking Bank Mandiri. Atas inovasi yang dikawal olehnya pada 2014 Bank Mandiri dinobatkan sebagai Best Domestik Retail Bank of The Year Indonesia berdasarkan The Asian Banking & Finance.

    Ketika mengemban jabatan sebagai Direktur Bisnis Kecil & Jaringan Bank Mandiri (Maret 2018 – Mei 2019), Hery memacu penyaluran kredit retail dengan total portofolio Rp214 triliun, termasuk kredit untuk segmen mikro, serta segmen kecil & menengah (SME).

    Hery juga membawa Bank Mandiri sukses merengkuh berbagai penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan Best Service Excellence dari Marketing Research Indonesia selama 10 tahun berturut-turut sejak 2007 – 2017. Juga membawa Bank Mandiri masuk dalam top 11 dari 500 perusahaan terbaik dunia dari sisi lingkungan kerja atau World Best Employer pada 2018.

    Kemudian melalui segudang pengalaman tersebut, Hery dipercaya membidani lahirnya BSI dengan proses merger 3 bank syariah anak usaha bank BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

    Hery pun ditunjuk sebagai Direktur Utama pertama di bank syariah terbesar di Indonesia tersebut. Penetapan itu dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.

    “Pengalaman dalam perjalanan karir saya menjadi modal penting untuk melangkah ke depan bersama BRI, dengan melanjutkan pencapaian oleh pemimpin-pemimpin BRI sebelumnya termasuk Pak Sunarso dalam melakukan transformasi culture dan digital. Saya sebagai pemimpin memiliki kewajiban mendorong seluruh Insan BRILian menjadi talenta terbaik di bidangnya dengan kepercayaan dan daya saing tinggi agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Lambungkan Kinerja BSI
    Adapun di bawah kepemimpinan Hery, BSI mencatatkan kinerja yang gemilang. Total aset BSI hingga akhir 2024 senilai Rp408,61 triliun. Angka itu tumbuh 15,55% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp353,62 triliun pada 2023.

    Pertumbuhan aset tersebut tak terlepas dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 11,46% YoY menjadi Rp327 triliun pada periode yang sama. Juga pembiayaan yang naik 15,88% YoY hingga mencapai Rp278 triliun.

    Dari segi laba bersih BSI mencapai Rp7,01 triliun pada 2024, tumbuh 22,83% secara tahunan dari Rp5,7 triliun pada 2023. Kenaikan kinerja BSI ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan industri perbankan nasional, yang dalam kurun beberapa tahun terakhir tak terlepas dari kondisi ekonomi makro maupun mikro yang cukup menantang.

    Dari sisi aset, BSI menempati peringkat keenam terbesar di industri perbankan nasional dengan laju pertumbuhan sebesar 15,55% secara tahunan. Sementara untuk DPK menempati urutan keenam terbesar di Tanah Air. BSI juga mampu menempati peringkat 9 bank syariah global dari segi kapitalisasi pasar. Di mana hal tersebut ditargetkan dicapai tahun ini, namun realisasinya lebih cepat yaitu pada 2024.

    “InsyaAllah dengan niat dan tekad yang lurus untuk terus memberikan kontribusi membangun ekonomi Indonesia, saya akan mengemban amanah di BRI dengan sebaik mungkin. Saya pribadi menganut prinsip growth mindset. Kita harus terus tumbuh. Karena dunia terus bergerak, kita harus agile dan inovatif membangun perusahan. Saat ini kita dihadapkan sejumlah tantangan di tengah situasi ketidakpastiaan ekonomi. Karena itu kita harus bekerja lebih baik, Beyond the Limit,” tutup Hery.

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cari Kiper Anyar, Manchester United Bakal Depak Andre Onana

    Cari Kiper Anyar, Manchester United Bakal Depak Andre Onana

    JAKARTA – Manchester United bakal mendepak kiper Andre Onana. Selanjutnya, MU mencari kiper anyar. Hanya, MU bersaing dengan rival satu kota, Manchester City, yang kehilangan kiper Ederson.

    Onana memang kurang beruntung di Old Trafford. Saat didatangkan dari Inter Milan oleh manajer sebelumnya, Erik ten Hag, dia diharapkan menjadi andalan anyar MU di bawah mistar.

    Apalagi, Ten Hag memilih melepas kiper kawakan David de Gea yang tak tergantikan selama 12 tahun bersama The Red Devils.

    De Gea menjadi pemain paling lama terakhir yang harus meninggalkan MU. Ten Hag meyakini MU butuh kiper tipikal modern yang bisa berperan sebagai sweeper seperti Manuel Neuer atau Ederson.

    Hanya, Onana gagal memenuhi ekspetasi setelah diboyong dengan harga mahal, yaitu 43,8 juta poundsterling pada 2023.

    Pasalnya Onana tak bisa memberi jaminan clean sheet karena gawang MU lebih sering kebobolan saat dia berdiri di bawah mistar. Bahkan kiper timnas Kamerun ini kerap blunder yang mengakibatkan MU menelan kekalahan.

    Meski demikian, dia turut berperan membawa MU memenangi Carabao Cup dan Piala FA selama dua tahun berturut-turut. Namun performa Onana tak kunjung membaik dan dia gagal menunjukkan sebagai kiper yang punya kualitas sekelas legenda MU, Peter Schmeichel maupun Edwin van der Sar.

    Tak heran bila MU bakal melepas Onana. Apalagi, raksasa Premier League Inggris ini sudah mendapat tawaran dari klub Arab Saudi untuk pembelian Onana. Ini yang mendorong MU secepatnya melepas kiper berusia 28 ini meski kontraknya baru berakhir pada 2028.

    Selanjutnya, MU mencari kiper anyar menggantikan Onana. Manajer Ruben Amorim sudah membidik kiper Royal Antwerp Senne Lammens. Meski masih berusia 22, dirinya sudah menjadi andalan Royal Antwerp untuk berdiri di bawah mistar.

    Hanya, MU bakal bertarung ketat mendapatkan Lammens. Pasalnya, dia juga masuk radar Newcastle United dan West Ham United. Namun ancaman paling serius sudah pasti datang dari Man City.

    Menurut The Sun, manajer Pep Guardiola menyukai karakter Lammens yang sangat bagus dalam penguasan bola saat berada di kakinya dan bagaimana dia mendistribusikan bola.

    Lammens menunjukkan gaya bermain sesuai dengan ‘gaya Guardiola’, yaitu kiper yang tidak hanya diam di bawah mistar. Klub Lammens pun sudah mematok harga lumayan tinggi, 30 juta poundsterling, bila ada yang tertarik untuk merekrutnya.

    Selain Lammens, MU sesungguhnya juga menempatkan kiper Lille Lucas Chevalier dalam daftar perburuan. Menariknya, Chevalier punya karakter bermain mirip dengan Lammens. Ini yang menjadikan Man City juga mengincar kiper berusia 23 yang bermain cemerlang saat menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions.

    Meski kontrak Chevalier di Lille baru berakhir pada 2027, namun klub Ligue 1 Perancis ini tak keberatan melepas pemainnya dengan harga 40 juta poundsterling. Man City bakal serius menindaklanjuti peluang menggaet salah satu di antara mereka bila kehilangan Ederson.

    Kiper berusia 31 ini berniat meninggalkan Etihad setelah delapan tahun membela Man City. Bila Ederson pergi, posisi dia sesungguhnya bisa digantikan Stefan Ortega. Apalagi, kemampuan Ortega tidak diragukan saat menggantikan Ederson berdiri di bawah mistar.

    Tak hanya itu, Ortega sendiri berharap naik menjadi kiper pertama. Hal yang sulit diraih selama masih ada Ederson. Namun bila dirinya tetap menjadi yang kedua, Ortega pun berniat meninggalkan Man City.

  • Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Just Energy Transition Partnership (JETP) terus berlanjut meski Presiden Donald Trump menarik AS dari program tersebut.

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai pertemuan bersama sembilan negara dalam rapat Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership (JETP) di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3/2025). 

    Airlangga menyampaikan bahwa sembilan negara, yakni Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, terus melanjutkan dukungannya untuk mengakomodasi pembiayaan transisi energi hijau

    “Pada pertemuan ini adalah komitmen dari Jerman dan Jepang untuk tetap menjadi co-lead daripada JETP walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan,” ujarnya

    Mundurnya AS dalam program tersebut pun tak menurunkan target negara lain untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

    Realisasinya sejauh ini, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen US$1,1 miliar atau setara dengan Rp18,2 triliun (kurs Rp16.550 per dolar AS.

    Secara perinci, terdiri dari sembilan proyek yang telah mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Kemudian sebanyak 45 proyek menerima hibah senilai US$233 juta.

    Sementara International Partner Group (IPG) juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Multilateral Development Bank (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih. 

    Sejumlah proyek on going atau sedang berjalan yang menggunakan dukungan dana dari JETP, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Sumatra Barat dan pensiun dini Cirebon Power. 

    “Ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu yang di proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputy Chief of Mission Ambassador of Japan to Indonesia Nagai Katsuro mewakil anggota IPG mengapresiasi Airlangga atas langkah penguatan kolaborasi JETP. 

    “Kami punya komitmen yang kuat dan berkolaborasi secara positif dengan indonesia untuk menyukseskan transisi di masa depan,” tutur Katsuro. 

    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP). 

    JETP yang terdiri atas 10 negara donor pertama kali diumumkan dalam perundingan iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021.

    Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan dan Senegal menjadi sederet negara pertama yang didaulat sebagai penerima hibah, pinjaman, dan jaminan keuangan untuk melakukan transisi energi dalam payung kolaborasi JETP.

    Juru bicara Menteri Keuangan AS Scott Bessent memastikan bahwa AS telah keluar dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

    “Keputusan ini sejalan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menyebutkan penarikan diri dari inisiatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai negara kami atau target ekonomi dan lingkungan kami,” kata juru bicara tersebut pada Kamis (6/3/2025) dikutip dari Reuters.

  • Ide Hampers dan Parcel Lebaran, Cocok Jadi Bingkisan Spesial Hari Raya Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Ide Hampers dan Parcel Lebaran, Cocok Jadi Bingkisan Spesial Hari Raya Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Hampers dan parcel adalah bingkisan yang diberikan kepada orang lain saat perayaan lebaran, berikut rekomendasi ide hampers dan parcel tahun 2025.

    Tayang: Senin, 24 Maret 2025 14:05 WIB |
    Diperbarui: Senin, 24 Maret 2025 14:09 WIB

    Freepik

    ILUSTRASI HAMPERS LEBARAN – Foto ini diambil dari Freepik pada Jumat (21/3/2025). Berikut ide atau rekomendasi bingkisan hampers atau parsel lebaran Idul fitri 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Simak rekomendasi ide hampers dan parcel lebaran tahun 2025.

    Pada momen Lebaran, orang-orang akan berbondong-bondong menyiapkan hampers atau parcel.

    Sebagian masyarakat Indonesia lebih terbiasa dengan sebutan parcel daripada hampers.

    Hampers dan parcel sebenarnya memiliki arti yang berbeda, tapi keduanya sama-sama berupa bingkisan.

    Dikutip dari kids.grid.id, hampers berasal dari bahasa Perancis ‘hanapier’, yang berarti ‘keranjang untuk piala’.

    Jika dimaknai sesuai artinya, hampers adalah keranjang anyaman yang digunakan untuk membawa barang melintasi darat dan laut.

    Tetapi  saat ini hampers dimaknai sebagai bingkisan atau hadiah pemberian untuk momen-momen istimewa.

    Berbeda dengan hampers, parcel juga merupakan sesuatu yang sudah dibungkus.

    Parcel berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu parcel yang memiliki arti ‘sesuatu yang sudah dibungkus’.

    Parcel merupakan sebuah paket yang telah terbungkus kertas dengan rapi.

    Parcel lebih merujuk pada semua barang yang dikirim, misalnya seperti dokumen, makanan, barang mentah, ataupun produk jadi lainnya.

    Meskipun sama-sama memiliki nilai guna berupa barang atau bingkisan yang dibagikan kepada orang lain, tapi keduanya berbeda.

    Rekomendasi Ide Bingkisan Hampers/Parcel untuk Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2025:

    1. Hampers/Parcel Makanan & Minuman

    Kue Kering Premium – Nastar, kastengel, putri salju dalam kemasan eksklusif
    Cokelat & Praline – Cokelat dengan desain Lebaran yang unik
    Kurma Premium – Kurma Ajwa, Medjool, atau Sukkari dalam kotak elegan
    Madu & Teh Herbal – Madu asli dengan teh premium seperti chamomile atau mint
    Snack Box Sehat – Granola, kacang almond, dan snack sehat lainnya
    Minuman Kekinian – Sirup markisa, kopi Arab, atau jus kurma

    2. Hampers/Parcel Makanan Siap Saji

    Frozen Food Halal – Sosis, nugget, atau bakso homemade
    Bumbu & Sambal Nusantara – Beragam sambal dan bumbu instan khas Indonesia
    Daging & Olahan Daging – Daging sapi wagyu, rendang frozen, atau kambing guling
    Paket Makanan Arab – Nasi kebuli, roti Maryam, dan kari khas Timur Tengah

    3. Hampers/Parcel Peralatan Rumah Tangga

    Set Peralatan Makan – Piring, gelas, dan sendok dengan motif Lebaran
    Paket Alat Masak – Teflon, pisau dapur, atau slow cooker mini
    Aromaterapi & Lilin Wangi – Essential oil dengan wangi khas Lebaran
    Karpet atau Sajadah Premium – Sajadah bordir dengan motif elegan

    4. Hampers/Parcel Fashion & Aksesoris

    Paket Busana Muslim – Gamis, koko, atau mukena eksklusif
    Set Perhiasan Minimalis – Cincin, gelang, atau kalung simpel tapi elegan
    Dompet & Tas Kulit – Dompet atau tas berbahan kulit premium

    5. Hampers/Parcel Islami

    Al-Qur’an & Buku Islami – Al-Qur’an dengan terjemahan dan tafsir lengkap
    Paket Ibadah – Sarung, mukena, tasbih digital, dan buku doa harian
    Wewangian Arab – Parfum oud, misik, atau minyak wangi khas Timur Tengah

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Langkah Strategis Indonesia Jaga Kedaulatan Laut

    Langkah Strategis Indonesia Jaga Kedaulatan Laut

    loading…

    Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa menekankan pentingnya pengembangan kapal induk otonom sebagai solusi modern menjaga keamanan laut Nusantara. Foto: Ist

    JAKARTA – Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan unik dalam menjaga keamanan maritimnya. Dengan luas wilayah yurisdiksi nasional ± 7,81 juta km2 memiliki 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang ± 99.000 km, kebutuhan akan strategi pertahanan yang efektif menjadi sangat mendesak.

    Dalam konteks ini, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa menekankan pentingnya pengembangan kapal induk otonom sebagai solusi modern untuk menjaga keamanan laut Nusantara.

    Kebutuhan Strategis dan Tantangan GeografisCaptain Hakeng menyoroti kebutuhan strategis Indonesia untuk memperkuat pertahanan maritimnya. “Dalam dinamika geopolitik saat ini keberadaan kapal induk sering dianggap sebagai simbol kekuatan dan penggentar bagi negara lain,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).

    Namun, dia juga menekankan karakteristik perairan Indonesia yang unik, dengan kedalaman terbatas dan alur pelayaran yang sempit menjadi tantangan tersendiri bagi pengoperasian kapal induk konvensional.

    Ancaman Militer dan Kebutuhan Kapal Induk yang TepatHakeng menyoroti ancaman militer yang dihadapi Indonesia, termasuk potensi konflik wilayah dengan negara tetangga dan ancaman di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

    “Dalam konteks seperti itulah Indonesia memerlukan kapal induk helikopter, bukan kapal induk pesawat tempur seperti milik AS, Inggris, Perancis, ataupun China,” katanya.

    Dia mencontohkan konsep kapal induk drone yang dikembangkan Iran sebagai alternatif yang lebih efektif. “Dengan wilayah laut yang sangat luas sekitar 5,8 juta km2, kita membutuhkan strategi pertahanan yang kuat. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kondisi geografis kita yang unik. Banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki kedalaman terbatas, alur pelayaran yang sempit, serta terumbu karang yang dapat menjadi hambatan bagi kapal perang berukuran besar dalam melakukan manuver,” ujar Hakeng.

    Kapal Induk Otonom dan Berbasis DroneSebagai solusi, Hakeng mengusulkan pengembangan kapal induk yang lebih kecil dan fleksibel, dengan tonase sekitar 20.000 hingga 30.000 ton, serta mengadopsi teknologi kapal induk otonom dan berbasis drone.

    “Dengan konsep ini, kapal induk tidak perlu bergantung pada pesawat tempur berawak yang membutuhkan landasan pacu besar melainkan dapat mengerahkan armada drone udara dan laut yang lebih fleksibel,” ucapnya.

    Aspek Ekonomi dan Industri Dalam NegeriHakeng juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi dan industri dalam negeri dalam pembangunan kapal induk. “Dengan mengadopsi kapal induk yang lebih kecil dan berbasis drone, Indonesia dapat menghemat anggaran pertahanan dan mengalokasikan sumber daya untuk penguatan sektor pertahanan lainnya,” ujarnya.

    Dia mendorong kerja sama dengan perusahaan galangan kapal lokal dan industri pertahanan dalam negeri untuk mendorong kemandirian.

    Menurut Hakeng, Indonesia membutuhkan kapal induk sebagai alat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. “Namun, pembangunan kapal induk tidak boleh hanya mengikuti tren global tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan operasional nasional,” katanya.

    Dia merekomendasikan pengembangan kapal induk yang lebih kecil, fleksibel, dan mampu beroperasi di perairan dangkal dan sempit, serta mengadopsi konsep kapal induk drone sebagai solusi modern dan efisien.

    (jon)

  • Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas)
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut
    Navayo International AG
    melakukan wanprestasi dalam proyek satelit
    Kementerian Pertahanan
    (Kemhan).
    Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka,” kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).
    Sengketa proyek satelit
    ini pun memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.
    “Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Yusril.
    Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan
    arbitrase internasional
    sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
                        Nasional

    1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sengketa proyek satelit
    Kementerian Pertahanan (
    Kemhan
    ) dengan
    Navayo International AG
    memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai
    putusan arbitrase ICC
    dibayarkan.
    “Di dalam persidangan
    dispute
    mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Yusril mengatakan, persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah di Prancis.
    Ia menjelaskan, aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, unuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Lebih lanjut, Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.
    Ia menyatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjaannya sejumlah Rp 1,9 miliar.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” ucap dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Amankan 2 Tiket ke Babak 16 Besar

    Indonesia Amankan 2 Tiket ke Babak 16 Besar

    JAKARTA – Indonesia sudah mengamankan dua tiket babak kedua Swiss Open 2025 melalui Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

    Sebagian pertandingan babak 32 besar kompetisi berlevel Super 300 BWF yang berlangsung di St. Jakobshalle ini rampung digelar pada Rabu, 19 Maret 2025, subuh WIB.

    Pasangan ganda putri Febriana/Amallia mendapat tiket paling pertama. Mereka lolos ke babak kedua turnamen berkat kemenangan atas wakil Perancis, Agathe Cuevas/Kathell Desmots-Chacun, dalam dua gim langsung 21-9 dan 21-13.

    “Ini pertandingan pertama sambil menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan bola, tetapi tidak boleh terlalu santai, tetap harus memberi perlawanan dari awal,” ujar Amallia.

    Febriana/Amallia, yang berstatus sebagai unggulan ketiga di ajang ini, selanjutnya akan berhadapan dengan ganda putri asal China Taipei, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun.

    Ini adalah bentrok kedua mereka. Febriana/Amallia memenangi satu-satunya bentrok kompetitif sebelumnya saat berhadapan di babak kedua Thailand Masters 2024.

    “Kami harus bisa memanfaatkan kesempatan, fokus pertandingan demi pertandingan. Kami mau hasil yang lebih baik di sini,” ujar Amallia menjawab peluang perjalanan mereka di babak selanjutnya.

    Adapun Fikri/Daniel lolos ke babak kedua dengan mengalahkan pasangan China, Chen Bo Yang/Xie Hao Nan, dalam pertandingan dramatis rubber game yang berakhir dengan skor 21-12, 19-21, dan 21-15.

    “Persaingan di ganda putra sudah merata, dari babak pertama sudah sengit berapa pun level turnamennya,” ujar Fikri usai menjalani pertandingan selama 53 menit.

    Indonesia masih mungkin menambah tiket pada Rabu, 19 Maret 2025. Tercatat masih ada empat wakil yang akan berjuang untuk mengekori jejak kedua pasangan tersebut.

  • RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi kebijakan impor Amerika Serikat. Kendati tidak terlalu berdampak, Indonesia terus melakukan pertemuan guna memperkuat hubungan perdagangan Indonesia – Amerika Serikat.

    Diketahui Trump saat ini menerapkan tarif tinggi bagi sejumlah produk yang masuk ke AS. Besaran tarif beragam mulai dari 25%. Terbaru, Trump mengancam akan mengenakan tarif 200% untuk produk minuman keras.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa Presiden AS Trump tengah melihat negara yang menjadi penyumbang defisit terbesar bagi Negeri Paman Sam. Adapun Indonesia menempati urutan ke-15.

    Dengan kondisi tersebut, Budi meyakini posisi Indonesia masih cukup aman. Pemerintah juga terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dengan menyambangi kedutaan besar AS beberapa waktu lalu. Dari kunjungan tersebut, Kemendag mendapat informasi penting terkait dengan kebijakan impor tarif AS.

    “Dubes AS sudah ngasih kisi-kisi negara, kira-kira kenapa negara lain harus dikenakan, penyebabnya apa sudah dikasih kisi-kisi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Indonesia harus terus menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika agar terjalin baik.  Dia menambahkan, pemerintah juga harus mengantisipasi terlebih dahulu kebijakan tarif Trump.

    “Kita antisipasi dulu kebijakan Trump ini yang kebijakan mengenai tariff and reciprocal plan, kita lagi antisipasi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita lagi mencoba, jangan sampai nanti kita kena dampaknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Mendag Budi menyatakan bahwa pemerintah harus tetap menjaga pasar AS yang sudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, akses pasar Indonesia ke AS juga tidak akan diganggu.

    Mendag Budi SantosoPerbesar

    “Tadi kami sudah berdiskusi panjang lebar dengan Dubes AS. Komunikasi kita dengan AS mungkin tidak seefektif komunikasi kita misalnya dengan Jepang atau negara ASEAN. Sehingga kami tadi sampaikan jangan sampai ada isu-isu negatif tentang Indonesia, tentang investasi, tentang perdagangan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Dalam waktu dekat, Budi mengeklaim Kemendag akan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha lokal dan AS agar terdapat kesamaan persepsi. Sehingga, Indonesia tidak terkena dampak dari kebijakan tariff Trump.

    “Jangan sampai nanti yang muncul justru isu-isu negatif, terus akhirnya kita dapat imbas dari kebijakan Trump,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sikap waspada ini tetap diperlukan meski manufaktur nasional berada pada fase ekspansif.

    Pemulihan manufaktur RI tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang ekspansi di level 53,6 atau naik 1,7 poin dari bulan sebelumnya 51,9 pada Januari. Sebelumnya, pada periode Juli-November 2024, PMI manufaktur RI yang berada di bawah batas indeks 50. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2025, Kamis (13/3/2025). 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap Amerika senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi terkena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif, dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” tuturnya. 

    Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Menkeu RI itu juga menyoroti berbagai negara yang kontraksi mendalam di negara-negara Eropa yang telah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman (46,5), Perancis (45,8). 

  • Infografis Anggota Parlemen Prancis Tuntut AS Kembalikan Patung Liberty – Page 3

    Infografis Anggota Parlemen Prancis Tuntut AS Kembalikan Patung Liberty – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam sebuah konvensi partai politiknya, Place Publique yang berlangsung pada Minggu 16 Maret 2025, seorang anggota parlemen Prancis, Raphael Glucksmann mengatakan, Amerika Serikat (AS) harus mengembalikan kembali Patung Liberty.

    Hal itu dikarenakan menurut Glucksmann, AS tidak lagi mewakili nilai-nilai kebebasan di masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    “Kembalikan Patung Liberty kepada kami,” ujar Glucksmann pada sebuah konvensi, dikutip dari laman France24, Senin 17 Maret 2025.

    “Kami memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, tetapi tampaknya Anda membencinya. Jadi, patung itu akan baik-baik saja di sini, di rumah,” sambung dia.

    Apa alasannya? Untuk diketahui, Patung Liberty diresmikan di pelabuhan Kota New York pada 28 Oktober 1886 untuk memperingati 100 tahun atau 1 abad Deklarasi Kemerdekaan AS sebagai hadiah dari orang Prancis kepada AS. Patung itu dirancang oleh Auguste Bartholdi, seorang warga Prancis.

    Kritik Glucksmann terhadap pemerintahan Trump mencakup berbagai hal, salah satunya pemotongan dana Trump untuk lembaga penelitian AS, yang telah mendorong inisiatif pemerintah Prancis untuk menarik beberapa dari mereka untuk bekerja di Prancis.

    Pihak AS pun angkat bicara. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan, tidak akan mempertimbangkan permintaan seorang politisi Perancis untuk mengembalikan Patung Liberty ke negara asalnya.

    “Tentu saja tidak (dikembalikan),” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari Politico, Senin 17 Maret 2025.

    Lantas, apa saja alasan anggota parlemen Prancis, Raphael Glucksmann hingga meminta AS kembalikan Patung Liberty? Bagaimana respons AS? Apakah Patung Liberty bisa dikembalikan ke Prancis? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: