Xcloud.id

Negara: Papua Nugini

  • Papua Nugini-Australia Sepakati Pakta Pertahanan, China Ingatkan Ini!

    Papua Nugini-Australia Sepakati Pakta Pertahanan, China Ingatkan Ini!

    Beijing –

    China memperingatkan Papua Nugini agar tidak “merusak” kepentingan dan kedaulatan dengan menandatangani pakta pertahanan dengan Australia, yang secara luas dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Beijing yang semakin besar di kawasan Pasifik.

    Australia dan Papua Nugini, pekan ini, menyepakati draft kesepakatan yang akan membuat kedua negara berkomitmen untuk saling membela dari serangan-serangan bersenjata.

    Ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), juru bicara Kedutaan Besar China di Port Moresby mengatakan Beijing menghormati hak Papua Nugini untuk membuat kesepakatan dengan negara-negara lainnya.

    Namun, kesepakatan semacam itu, menurut juru bicara Kedutaan Besar China, tidak boleh “eksklusif”, atau dengan kata lain, membatasi Papua Nugini untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya.

    “Kesepakatan itu juga seharusnya menahan diri dari menargetkan pihak ketiga mana pun atau merusak hak dan kepentingannya yang sah,” ucap juru bicara Kedutaan Besar China memperingatkan.

    Lebih lanjut, China mendesak Papua Nugini untuk mempertahankan “kerja sama yang saling menguntungkan” dengan Beijing dan “menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemandirian”.

    China telah berkomitmen miliaran dolar kepada negara-negara Pasifik selama satu dekade terakhir, mendanai rumah sakit, stadion olahraga, jalan raya, dan pekerjaan umum lainnya dalam upaya untuk memenangkan hati mereka.

    Australia telah meningkatkan keterlibatan dengan kawasan tersebut dalam upaya melawan pengaruh China.

    Canberra dan Port Moresby mengatakan perjanjian tersebut akan ditandatangani setelah proses kabinet di kedua negara, menyusul penundaan minggu ini.

    Naskah perjanjian itu menyatakan “setiap kegiatan, kesepakatan, atau pengaturan dengan pihak ketiga tidak akan membahayakan kemampuan salah satu pihak untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut” — menjadi isyarat jelas kepada Beijing.

    Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape, mengatakan pekan ini bahwa dirinya akan mengirimkan Menteri Pertahanannya, Billy Joseph, ke China untuk membahas perjanjian tersebut.

    Papua Nugini, yang merupakan bekas kolonial Australia, merupakan negara terbesar dan paling padat di Melanesia.

    Dukungan ekonomi China di kawasan Pasifik tampaknya membuahkan hasil, dengan Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Beijing dalam beberapa tahun terakhir.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Detik-detik 2 Kapal China Tabrakan Saat Kejar Kapal Filipina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • 10 Jokowi Tanggapi Absennya Gibran Saat Reshuffle Kabinet, Ini Katanya Regional

    10 Jokowi Tanggapi Absennya Gibran Saat Reshuffle Kabinet, Ini Katanya Regional

    Jokowi Tanggapi Absennya Gibran Saat Reshuffle Kabinet, Ini Katanya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ketujuh Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih jilid tiga di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
    Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri.
    “Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini,” kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Jokowi kembali menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh presiden. Hak prerogatif presiden menurut konstitusi kita,” kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyampaikan alasan serupa.
    Menurutnya, Gibran tidak bisa hadir karena sedang tidak ada di Jakarta.
    “Beliau sedang di luar kota,” ungkap Prasetyo di Istana.
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

    Dalam reshuffle jilidi tiga ini, ada 11 orang dilantik menjadi pembantu presiden pada Rabu (17/9/2025). 
    Berikut daftarnya:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    ABC Indonesia sudah merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 17 September 2025 kita awali dari Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini gagal

    Perjanjian militer antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai, sehingga kedua negara terpaksa menandatangani komunike, bukan dokumen asli.

    Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, padahal Australia sudah berharap untuk mencapai kesepakatan militer bisa tercapai pada pekan ini.

    Perjanjian militer bernama Perjanjian Pukpuk mengakui serangan bersenjata ke Australia atau Papua Nugini akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.

    “Perjanjian Pukpuk akan meningkatkan hubungan pertahanan antara Papua Nugini dan Australia menjadi sebuah Aliansi,” demikian pernyataan bersama PM Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape.

    Jepang tidak akan mengakui Palestina

    Jepang tidak akan mengakui negara Palestina untuk saat ini, menurut laporan surat kabar Asahi.

    Laporan tersebut juga mencatat bagaimana Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan melewatkan pertemuan penting selama Sidang Umum PBB bulan ini.

    Sikap Jepang akan bertentangan dengan langkah untuk mengakui negara Palestina dari Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Tapi sikap Jepang sejalan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, yang menolak gagasan untuk mengakui negara Palestina.

    Sementara itu dalam G7, para pejabat Jerman dan Italia menyebut pengakuan langsung atas Palestina “kontraproduktif.”

    Pasal pembunuhan berat terduga penembak Charlie Kirk

    Pria yang diduga menembak mati aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk didakwa dengan pasal pembunuhan berat.

    Tyler James Robinson dituduh menembak Charlie di kampus Universitas Utah Valley di Orem pada 10 September.

    Ia juga didakwa melepaskan tembakan senjata api, serta beberapa dakwaan menghalangi keadilan, pemalsuan kesaksian, dan melakukan tindakan kekerasan di hadapan anak-anak.

    Jaksa Wilayah Utah, Jeff Gray, mengatakan jaksa penuntut akan menuntut hukuman mati.

    Tyler diduga memberi tahu teman sekamarnya, yang diidentifikasi sebagai pasangannya, bahwa ia membunuh Charlie karena sudah “muak dengan kebenciannya” dan “ada kebencian yang tidak bisa dinegosiasikan.”

    Warga Timor-Leste tetap akan unjuk rasa

    Sejumlah warga di Timor-Leste mengatakan mereka untuk terus berunjuk rasa hingga rencana pembelian mobil baru untuk anggota parlemen dibatalkan.

    Sementara para demonstran bentrok dengan polisi di jalanan kota Dili.

    Perdana Menteri Timor-Leste mengimbau pengunjuk rasa untuk tidak menggunakan kekerasan, setelah melihat aksi para demonstran membakar ban, kendaraan pemerintah di dekat gedung DPR, dan melemparkan batu ke arah petugas polisi, yang dibalas dengan gas air mata.

    Sekitar 2.000 pengunjuk rasa berkumpul di dekat Parlemen Nasional untuk menentang rencana pengadaan SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen.

    Lihat juga Video: Korsel Akan Lanjutkan Aktivitas Militer di Garis Perbatasan dengan Korut

  • Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari seluruh dunia selama 24 jam terakhir.

    Laporan utama kami hadirkan dari Australia dan Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini

    Militer Australia dan Papua Nugini akan “terintegrasi sepenuhnya” sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersejarah antara kedua negara.

    Perjanjian akan ditandatangani pekan ini bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Menteri Pasifik Pat Conroy sudah berada di Papua Nugini, hari Senin ini.

    Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kesepakatan tersebut merupakan “perjanjian pertahanan bersama” bagi kedua negara dalam bekerja sama mempertahankan wilayah masing-masing.

    “Kita tidak berbicara tentang interoperabilitas, kita berbicara tentang kekuatan yang terintegrasi sepenuhnya,” ujar Menhan PNG kepada ABC.

    Lewat perjanjian ini nantinya Australia bisa merekrut tentara dari Papua Nugini dan sebaliknya, serta menyediakan jalur bagi warga Papua Nugini untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia dengan bergabung militer Australia.

    Terduga pembunuh Charlie Kirk tidak kooperatif

    Pria yang ditangkap atas dugaan pembunuhan aktivis sayap kanan AS Charlie Kirk dilaporkan tidak kooperatif dengan pihak berwenang.

    Charlie mengatakan tersangka penembakan, Tyler Robinson, 22 tahun, akan didakwa secara resmi pada hari Selasa.

    Penyidik belum menemukan alasan Charlie diduga memanjat atap Universitas Utah Valley kemudian menembak Charlie dari jarak jauh pada hari Rabu.

    Charlie, yang disebut dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan salah satu pendiri kelompok mahasiswa konservatif Turning Point USA, terbunuh dalam satu tembakan senapan dalam acara yang dihadiri oleh 3.000 orang di Orem, sekitar 65 kilometer selatan Salt Lake City.

    Penyusunan kabinet Nepal lewat sosmed

    Seorang mantan DJ dan organisasi nirlabanya yang kurang dikenal di Nepal menggunakan aplikasi media sosial yang populer di kalangan gamer untuk mengorganisir unjuk rasa.

    Sudan Gurung, pendiri Hami Nepal (Kami adalah Nepal) yang berusia 36 tahun, menggunakan aplikasi Discord dan Instagram untuk memobilisasi demonstrasi besar-besaran yang berujung dengan mundurnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.

    Kemarin, Sudan dan timnya menggelar rapat untuk memutuskan posisi-posisi kunci di kabinet dan mengusulkan agar beberapa pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya dicopot.

    “Pertemuan sedang berlangsung antara Karki dan anggotanya. Kami akan segera membereskan daftar anggota kabinet,” kata salah satu anggota.

    Serangan bom Israel semakin intens

    Otoritas Palestina mengatakan pasukan Israel menghancurkan setidaknya 30 bangunan di Kota Gaza dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.

    Israel menjelaskan rencananya untuk merebut kota tersebut, yang ditinggali oleh sekitar satu juta warga Palestina, dengan tujuan untuk melenyapkan kelompok militan Hamas.

    Sementara itu, Minggu kemarin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Yerusalem untuk membahas masa depan konflik di Gaza.

    Kunjungan ke Tembok Barat “menegaskan kembali pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel,” menurut pernyataan dari Departemen Luar Negeri.

    Lihat juga Video: Rekonstruksi Penembakan WN Australia, 2 Eksekutor Pakai Jaket Ojol

  • Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Jakarta –

    Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi terbaru terkait isu Palestina-Israel. Resolusi ini menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara, dengan tujuan mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut disambut dengan pandangan beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai harapan baru bagi rakyat Palestina, sementara pihak lain ada yang menilai keputusan itu justru bisa memperumit situasi di lapangan.

    Solusi Dua Negara, Palestina Tanpa Hamas

    Dalam voting pada Jumat (12/9/2025) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mayoritas negara anggota Majelis Umum memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, 10 suara lainnya menentang, dan 12 suara memilih abstain. Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Deklarasi ini menegaskan Hamas harus menyerahkan senjata, membebaskan sandera, serta mengakhiri kekuasaannya di Gaza. “Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa ‘Hamas harus membebaskan semua sandera’,” demikian bunyi penggalannya. Resolusi juga membuka opsi pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    Israel Tolak dan Sebut Resolusi Memalukan

    Israel langsung menolak resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menegaskan Tel Aviv menolak mentah-mentah resolusi tersebut.

    Marmorstein menyebut keputusan itu “memalukan” dan menuding PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan.” Ia juga menilai resolusi tidak membawa perdamaian. “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian–sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” ujarnya dalam pernyataan via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Israel pun menyatakan berterima kasih kepada negara-negara yang ikut menolak, termasuk Amerika Serikat, Argentina, dan beberapa negara Pasifik.

    Palestina Sambut Sebagai Langkah Penting

    Berbeda dengan Israel, otoritas Palestina menyambut baik hasil voting. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyebut resolusi ini sebagai tonggak bersejarah.

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menilai dukungan mayoritas negara anggota PBB menunjukkan adanya komitmen global untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kritik Keras dari Pakistan Mengecam Israel

    Tak hanya Palestina, suara dukungan juga datang dari Pakistan yang sekaligus mengecam keras Israel. Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut Israel berpura-pura menjadi korban meski justru bertindak sebagai agresor.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional – yaitu Israel – untuk menyalahgunakan ruang sidang ini,” ucap Ahmad dalam sidang Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menuding Israel bertindak dengan impunitas dan tak mendengarkan komunitas internasional. Sidang DK PBB kemudian mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel ke Qatar dan menyatakan dukungan terhadap peran Qatar dalam mediasi konflik Gaza.

    (wia/idh)

  • Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Tel Aviv –

    Israel menolak mentah-mentah resolusi yang didukung oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pembentukan negara Palestina yang bebas dari kelompok Hamas. Tel Aviv menyebut resolusi itu hanya akan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menegaskan bahwa Tel Aviv “menolak mentah-mentah” resolusi yang juga disebut “Deklarasi New York” tersebut.

    Tel Aviv menyebut voting yang digelar Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) — dengan hasilnya menunjukkan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan 12 suara memilih abstain — sebagai “memalukan”.

    Marmorstein menyebut Deklarasi New York yang mendapat dukungan mayoritas itu sebagai bukti bahwa Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan”.

    “Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata,” kata Marmorstein dalam pernyataannya.

    “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian — sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” sebutnya.

    “Israel berterima kasih kepada semua negara yang tidak mendukung keputusan memalukan di Majelis Umum ini,” imbuh Marmorstein.

    Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut, secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Proyek Raksasa RI Mau ‘Ikat’ Bumi, Modalnya Triliunan

    Proyek Raksasa RI Mau ‘Ikat’ Bumi, Modalnya Triliunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana untuk memperpanjang pembangunan kabel laut lewat proyek proyek Indonesia Cable Express (ICE). Proyek itu akan dilakukan hingga ke Afrika dan Samudra Atlantik.

    “Perkembangan AI dan cloud membuat permintaan makin tinggi. Telkom lewat Telin ingin memperluas proyek ICE hingga belting the world,” katanya beberapa waktu lalu.

    Tak main-main, Telkom menyiapkan investasi senilai US$200 juta atau Rp 3,27 triliun untuk proyek itu. Dana akan digunakan dalam tiga inisiatif.

    Salah satunya adalah pembangunan tiga rute tambahan. Ini mulai dari Singapura-Jepang lewat Selat Luzon, Timur Tengah menuju Eropa dan Manado ke Amerika bagian utara.

    Inisiatif kedua adalah melakukan akuisisi jalur kabel laut lintas Samudra Atlantik yang menghubungkan Eropa serta Amerika. Terakhir adalah mengakusisi kabel laut menghubungkan Afrika.

    Sebagai informasi, proyek ICE merupakan konsorsium pembangunan infrastruktur kabel fiber optik dasar laut. Proyek tersebut memiliki nilai investasi US$2,66 miliar (Rp 43 triliun) dan kontribusi Telkom pada ICE diperkirakan sekitar US$420-620 juta (Rp 6,8-10,1 triliun).

    Proyek ICE terdahulu menghubungkan berbagai wilayah, dari Asia Pasifik dengan Amerika dan Timur Tengah.

    Pembangunan sistem ICE yang sudah berjalan terdiri atas 7 proyek yaitu Indonesia-Singapura-Malaysia, Singapura-Indonesia, Singapura-Indonesia-Malaysia-Vietnam-Filipina-Korea-Jepang, Singapura-India-Mesir, Jepang-Amerika Serikat, Hong Kong-Indonesia-Papua Nugini-Cile, dan Indonesia-Australia.

    Melalui proyek tersebut, Telkom ingin Indonesia menjadi hub internet dunia. Sejauh ini perusahaan telah terlibat pada pembangunan dan pengelolaan jaringan serta optik sepanjang 177.443 kilometer, dengan mayoritas berada di Indonesia mencapai 112.743 kilometer.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TNI AL perkuat diplomasi maritim lewat misi port visit ke Papua Nugini

    TNI AL perkuat diplomasi maritim lewat misi port visit ke Papua Nugini

    Sorong (ANTARA) – TNI Angkatan Laut dari satuan Komando Armada III (Koarmada III), Papua Barat Daya melaksanakan diplomasi maritim lewat misi port visit ke Papua Nugini (PNG) untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara tetangga.

    Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, di Sorong, Selasa, menjelaskan misi port visit ini merupakan bentuk nyata diplomasi pertahanan TNI AL yang sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga.

    “Misi ini membawa pesan persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan,” jelasnya.

    Menurut dia, Satgas Port Visit 2025 akan menjadi duta bangsa yang mencerminkan wajah TNI AL dan Indonesia di mata dunia internasional.

    Satgas Port Visit PNG 2025 dipimpin oleh Komandan Satgas, Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada III.

    Satgas ini diberangkatkan menggunakan KRI Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991) dengan total kekuatan 188 personel, terdiri dari 163 awak kapal dan 25 personel staf pendukung dari berbagai satuan, termasuk tenaga medis dan personel Dinas Penerangan.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan RI Terbelah Dua Akhirnya Terungkap oleh Pakar Australia

    Alasan RI Terbelah Dua Akhirnya Terungkap oleh Pakar Australia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Australia terletak cukup dekat, bahkan bisa dibilang sebagai negara tetangga. Kendati demikian, perbedaan spesies di Indonesia dan Australia tampak drastis.

    Penelitian dari ilmuwan Australia menyorot soal hal ini. Temuannya kembali menyoroti signifikansi garis Wallace, yakni sebuah batas biogeografis legendaris yang memisahkan fauna Asia dan Australia.

    Selama lebih dari satu abad, garis Wallace menjadi petunjuk dalam memahami penyebaran kehidupan di wilayah Asia Tenggara dan Oseania.

    Garis Wallace dipetakan oleh Alfred Wallace pada 1863. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan melewati beberapa wilayah termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan Papua Nugini.

    Ternyata Wallace menyadari ada perbedaan spesies pada tiap wilayah. Namun ternyata ini menjadi awal misteri yang tersimpan selama ratusan tahun.

    Misteri tersebut adalah spesies Asia dapat menyeberangi garis Wallace ke bagian lainnya. Sebaliknya, ini tidak bisa terjadi pada spesies yang berasal dari Australia.

    Fakta ini, menurut para peneliti, terjadi karena adanya perubahan iklim ekstrem. Penyebabnya adanya aktivitas tektonik pada 35 juta tahun lalu.

    Aktivitas itu yang membuat Australia terpisah dengan Antartika dan menabrak Asia. Pada akhirnya kejadian tersebut melahirkan Nusantara.

    Untuk menjelaskan efek iklim dari tumbukan tersebut, para peneliti menggunakan model komputer. Dengan model tersebut, mereka memperhitungkan kemampuan menyebarkan, preferensi ekologi dan keterkaitan evolusi pada lebih dari 20 ribu spesies di kedua sisi garis Wallace.

    “Ketika Australia menjauh dari Antartika, itu membuka area laut dalam yang mengelilingi Antartika yang sekarang menjadi tempat Arus Sirkumpolar Antartika (ACC) berada,” kata ketua penulis studi dan ahli biologi evolusi di Universitas Nasional Australia, Alex Skeels, dikutip dari Live Science, Jumat (4/7/2025).

    Sebagai informasi, ACC di Antartika merupakan arus laut terbesar dunia. Arus inilah yang memiliki peranan penting untuk mengatur iklim Bumi.

    Model tersebut berhasil mengungkapkan perubahan iklim tidak berdampak pada semua spesies. Misalnya saja iklim di Semenanjung Asia Tenggara dan Indonesia lebih hangat dan basah, sedangkan Australia memiliki musim dingin dan kering.

    Pada akhirnya, musim ini memengaruhi kemampuan adaptasi tiap makhluk hidup di wilayah tersebut. Spesies di Asia bisa beradaptasi di Indonesia dan menyeberang garis Wallace dan berpindah ke zona Australia. Namun hal serupa tidak berlaku pada spesies yang hidup di benua Australia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI komitmen majukan ekonomi-keuangan digital dan perkuat konektivitas

    BI komitmen majukan ekonomi-keuangan digital dan perkuat konektivitas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen penuh bank sentral untuk memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan digital serta memperkuat konektivitas antarnegara melalui kerja sama dengan berbagai otoritas dan mitra strategis global maupun domestik.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Rabu, Perry menjelaskan prioritas BI dalam ekonomi dan keuangan digital termasuk digitalisasi dan integrasi sistem pembayaran domestik dan global (retail dan wholesale), pembangunan infrastruktur digital (BI-FAST, QRIS, dan penguatan infrastruktur industri melalui SNAP dan manajemen risiko), dan konsolidasi industri.

    Di samping itu, prioritas juga mencakup keterhubungan dengan konektivitas regional, inovasi berkelanjutan dalam layanan kebanksentralan, perluasan kerja sama lintas negara, serta pengembangan Digital Rupiah sebagai instrumen strategis untuk mendukung inovasi transaksi pembayaran yang relevan dan stabilitas keuangan di era digital.

    “Pemanfaatan inovasi digital, termasuk instrumen cross-border, harus diiringi dengan sinergi dan kehati-hatian agar mampu memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Perry.

    Ia menjelaskan, perekonomian global saat ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan pesatnya inovasi digital.

    Kedua faktor ini membentuk lanskap transaksi internasional yang semakin kompleks, termasuk pada peran bank sentral dan otoritas terkait dalam memberikan layanan jasa kebanksentralan bagi pemerintah dan stakeholders serta penyelenggaraan sistem pembayaran di era digital.

    Oleh sebab itu, penguatan konektivitas, interoperabilitas, dan kolaborasi antarnegara berperan penting dalam mendukung terciptanya ekosistem transaksi pembayaran antarnegara yang adaptif dan inklusif di era digital.

    Adapun pada Rabu (27/8), BI resmi membuka Central Banking Services Festival (CB Fest) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

    CB Fest merupakan forum tahunan yang mempertemukan perwakilan bank sentral, otoritas jasa keuangan, lembaga dan kementerian, industri perbankan, serta asosiasi internasional untuk memperkuat sinergi menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan transaksi antarnegara di era digital.

    Pertemuan tahun ini mengusung tema “Enhancing Central Bank Services in the Digital Age: Building Resilient Cross-Border Settlement Amid Geopolitical Shifts”.

    Otoritas moneter dari Rusia, Korea, India, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, serta Hong Kong turut hadir dalam CB Fest 2025 tersebut.

    Melalui CBFest 2025, diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarbank sentral dan mitra strategis dalam pembayaran lintas negara yang mendukung kelancaran transaksi antarnegara serta memperkuat kerja sama ekonomi ke depan.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir memandang, CB Fest 2025 mencerminkan komitmen BI dalam melakukan transformasi digital di tengah lanskap keuangan global saat ini.

    Sebagaimana diketahui, kondisi global dihadapkan pada persaingan geopolitik, volatilitas ekonomi, dan disruptive technology.

    Di tengah latar belakang ini, Arrmanatha menyebutkan terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan bersama dalam menjaga stabilitas keuangan, salah satunya kepercayaan (trust).

    Ia mengingatkan, sistem keuangan tidak akan dapat beroperasi secara optimal tanpa adanya kepercayaan publik.

    Tindakan lain yaitu keadilan (fairness) dan kerja sama (cooperation). Tanpa keadilan, sistem keuangan dapat kehilangan legitimasinya. Sedangkan kerja sama merupakan kunci ketahanan sistem keuangan di tengah inovasi teknologi yang berkembang dengan cepat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.