Negara: Panama

Pilu Warga India Dideportasi AS: Pertaruhkan Segalanya, Tapi Gagal

Jakarta –

Harwinder Singh banyak merenung dalam 40 jam penerbangan pulang dari Texas menuju Kota Amritsar, negara bagian Punjab, India. Perjalanan dengan pesawat militer AS ini adalah babak terakhir dari cobaan yang dihadapinya mulai Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Singh membayar seorang agen seharga lebih dari empat juta rupee (atau setara dengan sekitar 44.500 Euro) untuk menempuh perjalanan ke AS.

Agen tersebut meyakinkan pria berusia 41 tahun itu bahwa ia dapat mencapai AS secara legal dalam waktu dua minggu. “Namun, perjalanan itu membawa saya melewati Qatar, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Nikaragua dan Meksiko – sering kali dalam kondisi yang tidak menentu, dengan harapan dapat tiba di ‘the land of opportunity’,” kata Singh dalam sebuah wawancara dengan DW.

Agennya telah menyelundupkan Singh melalui “rute keledai” – istilah yang terkenal di India untuk rute migrasi ilegal dan berisiko.Rute ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya tanpa dokumen yang sah. Perjalanan yang berbahaya ini biasanya melibatkan beberapa persinggahan di negara-negara yang berbeda.

Singh melaporkan bahwa ia dan para migran lainnya bertahan hidup dengan makanan seadanya selama perjalanan mereka dan sering kali dipaksa untuk melintasi medan yang berat – dalam kondisi cuaca yang ekstrim.

Sebagai contoh, ia dibawa bersama sekelompok migran dengan perahu kecil ke laut lepas menuju Meksiko. Selama penyeberangan, satu orang jatuh ke dalam air tanpa jaket pelampung – mereka tidak dapat diselamatkan. “Saya melihat seorang lagi meninggal di hutan Panama,” kata Singh.

Gagal dan kehilangan segalanya

Pada akhir Januari, tak lama sebelum rencana masuk ke Amerika Serikat, Singh ditangkap di Meksiko dan diserahkan kepada patroli perbatasan AS. Dia menghabiskan beberapa minggu di pusat penahanan sebelum akhirnya kaki dan tangannya dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam pesawat militer AS.

Bersama dengan lebih dari 100 migran yang dideportasi lainnya, yang berasal dari negara bagian Punjab, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh dan Maharashtra, Singh pun diterbangkan kembali ke India.

Di antara penumpang yang dideportasi terdapat 19 wanita dan 13 anak di bawah umur – termasuk seorang anak laki-laki berusia empat tahun dan dua anak perempuan berusia lima dan tujuh tahun.

“Saya sangat terpukul setelah mempertaruhkan segalanya – uang, keselamatan, dan bahkan martabat saya – dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya” kata Singh, ayah dua anak tersebut.

Berapa banyak warga India di AS tanpa dokumen resmi?

Berdasarkan data terbaru dari Pew Research Center yang berbasis di Washington di tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 725.000 imigran ilegal dari India di Amerika Serikat- menjadikan India ranking ketiga setelah Meksiko dan El Salvador.

Sebaliknya, Migration Policy Institute memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk tahun yang sama yakni 375.000 imigran ilegal dari India, mendudukkan India di rangking kelima.

Terlepas dari angka-angka tersebut, India dan Amerika Serikat telah lama menegosiasikan deportasi. Menurut laporan eksklusif Bloomberg tahun 2024, pihak berwenang AS telah mengidentifikasi hampir 18.000 migran India tidak berdokumen akan dideportasi.

Tantangan setelah “kembali”

Banyak dari mereka yang telah kembali kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka untuk bisa sampai ke AS, banyak yang kini terlilit hutang.

“Ini sangat sulit dan saya tidak bisa memikirkan bagaimana ke depan. Satu-satunya yang melegakan adalah suami saya telah kembali meski hutangnya sangat banyak,” kata Kuljinder Kaur, istri Harwinder Singh. “Untuk saat ini, biarkanlah kami sendiri, sehat terlebih dahulu.”

Migran yang ditinggalkan dalam kesulitan

Akashdeep Singh, yang ikut dalam penerbangan deportasi, juga mengatakan kepada DW bahwa hal itu tak hanya beresiko secara keuangan tetapi juga kesehatan emosional keluarganya demi sebuah kesempatan untuk hidup di AS.

Pria berusia 23 tahun dari sebuah desa dekat Amritsar itu menjual sebagian besar tanahnya dan mengambil pinjaman sebesar 6 juta rupee (setara dengan 66.000 euro) untuk membiayai perjalanannya.

Sekitar delapan bulan sebelum dideportasi, ia pindah ke Dubai dengan harapan dapat bekerja sebagai sopir truk. Namun tidak berhasil, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jaringan penyelundupan untuk sampai ke AS.

“Saya ditangkap pada bulan Januari. Itu sangat mengerikan dan saya tidak ingin menceritakannya secara rinci – tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan aib ini,” kata Singh. Akashdeep tidak memberikan rincian: “Jangan tanya saya apa yang memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang berisiko seperti itu.”

Trump perketat kebijakan imigrasi

Deportasi dari AS ke India ini merupakan bagian dari tindakan keras komprehensif terhadap migrasi ilegal di bawah Presiden AS Donald Trump,yang telah menjadikan penegakan hukum imigrasi yang ketat sebagai prioritas politiknya.

Kali pertama penggunaan pesawat militer AS, bukan pesawat komersil untuk mendeportasi 104 warga negara India ini sangat kontroversial. Sebuah keputusan yang memberi pesan simbolis dan politis yang jelas.

Deportasi ini terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Washington minggu depan. Waktu dan perlakuan terhadap para deportan oleh pihak berwenang AS memicu kritik tajam di India – terutama dari partai-partai oposisi India yang mempertanyakan tindakan AS.

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan majelis parlemen menyatakan bahwa pembelengguan selama penerbangan deportasi sejalan dengan standar procedure di AS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa New Delhi telah melakukan kontak dengan Washington, memastikan bahwa para deportan tidak diperlakukan dengan buruk.

“Prosedur standar untuk deportasi dengan pesawat ICE [US Immigration and Customs Enforcement atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS], yang ada sejak tahun 2012, melibatkan penggunaan belenggu,” Jaishankar menjelaskan ketika ditanya tentang kondisi deportasi.

Di bandara Amritsar, Swaran Singh (55), ayah dari Akashdeep Singh, menunggu kepulangan anaknya. Terlepas dari beban keuangan yang sangat besar, ia menekankan bahwa kepulangannya ke rumah dengan selamat adalah hal yang paling penting baginya.

“Agen berjanji kepada saya bahwa perjalanan anak saya akan aman. Saya mempercayainya – tetapi sekarang semuanya hilang. Setidaknya, saya memiliki anak saya kembali, dan itulah yang terpenting. Masa depan kami tidak pasti dan mengkhawatirkan, karena kami memiliki utang yang sangat besar untuk dilunasi,” katanya. “Kenyataan pahitnya adalah bahwa kami – seperti banyak keluarga di Punjab dan di tempat lain di negara ini – menghadapi kehancuran finansial. Ditambah lagi dengan stigmatisasi sosial, yang begitu buruk ketika kerabat kami dikembalikan dengan cara seperti ini.”

Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

12/02/2025 12:15
Warga India yang dideportasi AS: “Mempertaruhkan Segalanya, Namun Gagal” – Halaman all

Harwinder Singh banyak merenung dalam 40 jam penerbangan pulang dari Texas menuju Kota Amritsar, negara bagian Punjab, India. Perjalanan dengan pesawat militer AS ini adalah babak terakhir dari cobaan yang dihadapinya mulai Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Singh membayar seorang agen seharga lebih dari empat juta rupee (atau setara dengan sekitar 44.500 Euro) untuk menempuh perjalanan ke AS.

Agen tersebut meyakinkan pria berusia 41 tahun itu bahwa ia dapat mencapai AS secara legal dalam waktu dua minggu. “Namun, perjalanan itu membawa saya melewati Qatar, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Nikaragua dan Meksiko – sering kali dalam kondisi yang tidak menentu, dengan harapan dapat tiba di ‘the land of opportunity’,” kata Singh dalam sebuah wawancara dengan DW.

Agennya telah menyelundupkan Singh melalui “rute keledai” – istilah yang terkenal di India untuk rute migrasi ilegal dan berisiko.Rute ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya tanpa dokumen yang sah. Perjalanan yang berbahaya ini biasanya melibatkan beberapa persinggahan di negara-negara yang berbeda.

Singh melaporkan bahwa ia dan para migran lainnya bertahan hidup dengan makanan seadanya selama perjalanan mereka dan sering kali dipaksa untuk melintasi medan yang berat – dalam kondisi cuaca yang ekstrim.

Sebagai contoh, ia dibawa bersama sekelompok migran dengan perahu kecil ke laut lepas menuju Meksiko. Selama penyeberangan, satu orang jatuh ke dalam air tanpa jaket pelampung – mereka tidak dapat diselamatkan. “Saya melihat seorang lagi meninggal di hutan Panama,” kata Singh.

Gagal dan kehilangan segalanya

Pada akhir Januari, tak lama sebelum rencana masuk ke Amerika Serikat, Singh ditangkap di Meksiko dan diserahkan kepada patroli perbatasan AS. Dia menghabiskan beberapa minggu di pusat penahanan sebelum akhirnya kaki dan tangannya dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam pesawat militer AS.

Bersama dengan lebih dari 100 migran yang dideportasi lainnya, yang berasal dari negara bagian Punjab, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh dan Maharashtra, Singh pun diterbangkan kembali ke India.

Di antara penumpang yang dideportasi terdapat 19 wanita dan 13 anak di bawah umur – termasuk seorang anak laki-laki berusia empat tahun dan dua anak perempuan berusia lima dan tujuh tahun.

“Saya sangat terpukul setelah mempertaruhkan segalanya – uang, keselamatan, dan bahkan martabat saya – dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya” kata Singh, ayah dua anak tersebut.

Berapa banyak warga India di AS tanpa dokumen resmi?

Berdasarkan data terbaru dari Pew Research Center yang berbasis di Washington di tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 725.000 imigran ilegal dari India di Amerika Serikat- menjadikan India ranking ketiga setelah Meksiko dan El Salvador.

Sebaliknya, Migration Policy Institute memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk tahun yang sama yakni 375.000 imigran ilegal dari India, mendudukkan India di rangking kelima.

Terlepas dari angka-angka tersebut, India dan Amerika Serikat telah lama menegosiasikan deportasi. Menurut laporan eksklusif Bloomberg tahun 2024, pihak berwenang AS telah mengidentifikasi hampir 18.000 migran India tidak berdokumen akan dideportasi.

Tantangan setelah “kembali”

Banyak dari mereka yang telah kembali kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka untuk bisa sampai ke AS, banyak yang kini terlilit hutang.

“Ini sangat sulit dan saya tidak bisa memikirkan bagaimana ke depan. Satu-satunya yang melegakan adalah suami saya telah kembali meski hutangnya sangat banyak,” kata Kuljinder Kaur, istri Harwinder Singh. “Untuk saat ini, biarkanlah kami sendiri, sehat terlebih dahulu.”

Migran yang ditinggalkan dalam kesulitan

Akashdeep Singh, yang ikut dalam penerbangan deportasi, juga mengatakan kepada DW bahwa hal itu tak hanya beresiko secara keuangan tetapi juga kesehatan emosional keluarganya demi sebuah kesempatan untuk hidup di AS.

Pria berusia 23 tahun dari sebuah desa dekat Amritsar itu menjual sebagian besar tanahnya dan mengambil pinjaman sebesar 6 juta rupee (setara dengan 66.000 euro) untuk membiayai perjalanannya.

Sekitar delapan bulan sebelum dideportasi, ia pindah ke Dubai dengan harapan dapat bekerja sebagai sopir truk. Namun tidak berhasil, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jaringan penyelundupan untuk sampai ke AS.

“Saya ditangkap pada bulan Januari. Itu sangat mengerikan dan saya tidak ingin menceritakannya secara rinci – tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan aib ini,” kata Singh. Akashdeep tidak memberikan rincian: “Jangan tanya saya apa yang memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang berisiko seperti itu.”

Trump perketat kebijakan imigrasi

Deportasi dari AS ke India ini merupakan bagian dari tindakan keras komprehensif terhadap migrasi ilegal di bawah Presiden AS Donald Trump,yang telah menjadikan penegakan hukum imigrasi yang ketat sebagai prioritas politiknya.

Kali pertama penggunaan pesawat militer AS, bukan pesawat komersil untuk mendeportasi 104 warga negara India ini sangat kontroversial. Sebuah keputusan yang memberi pesan simbolis dan politis yang jelas.

Deportasi ini terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Washington minggu depan. Waktu dan perlakuan terhadap para deportan oleh pihak berwenang AS memicu kritik tajam di India – terutama dari partai-partai oposisi India yang mempertanyakan tindakan AS.

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan majelis parlemen menyatakan bahwa pembelengguan selama penerbangan deportasi sejalan dengan standar procedure di AS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa New Delhi telah melakukan kontak dengan Washington, memastikan bahwa para deportan tidak diperlakukan dengan buruk.

“Prosedur standar untuk deportasi dengan pesawat ICE [US Immigration and Customs Enforcement atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS], yang ada sejak tahun 2012, melibatkan penggunaan belenggu,” Jaishankar menjelaskan ketika ditanya tentang kondisi deportasi.

Di bandara Amritsar, Swaran Singh (55), ayah dari Akashdeep Singh, menunggu kepulangan anaknya. Terlepas dari beban keuangan yang sangat besar, ia menekankan bahwa kepulangannya ke rumah dengan selamat adalah hal yang paling penting baginya.

“Agen berjanji kepada saya bahwa perjalanan anak saya akan aman. Saya mempercayainya – tetapi sekarang semuanya hilang. Setidaknya, saya memiliki anak saya kembali, dan itulah yang terpenting. Masa depan kami tidak pasti dan mengkhawatirkan, karena kami memiliki utang yang sangat besar untuk dilunasi,” katanya. “Kenyataan pahitnya adalah bahwa kami – seperti banyak keluarga di Punjab dan di tempat lain di negara ini – menghadapi kehancuran finansial. Ditambah lagi dengan stigmatisasi sosial, yang begitu buruk ketika kerabat kami dikembalikan dengan cara seperti ini.”

12/02/2025 11:44
Tiongkok Kecam Upaya AS untuk Merusak Hubungan dengan Panama, Serukan Perlawanan – Halaman all

Tiongkok Kecam Upaya AS untuk Merusak Hubungan dengan Panama, Serukan Perlawanan

TRIBUNNEWS.COM- China mengutuk campur tangan AS dalam hubungannya dengan Panama setelah Panama menarik diri dari Inisiatif Sabuk dan Jalan, dan mendesaknya untuk melawan tekanan eksternal.

Tiongkok mengecam keras upaya AS untuk mengganggu hubungannya dengan Panama melalui tekanan dan ancaman, Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhao Zhiyuan menyatakan selama pertemuan dengan Duta Besar Panama untuk Tiongkok Miguel Lecaro.

“Hubungan Tiongkok-Panama tidak pernah menargetkan pihak ketiga mana pun dan tidak boleh diganggu oleh pihak ketiga mana pun,” kata Zhao pada hari Sabtu. Ia mendesak Panama untuk menolak campur tangan eksternal dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang kedua negara.

Pernyataan tersebut menyusul pengumuman Presiden Panama Jose Raul Mulino pada hari Kamis bahwa Panama telah secara resmi menarik diri dari Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok . Mulino membantah adanya kaitan antara keputusan tersebut dan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio baru-baru ini ke negara tersebut.

Sebagai tanggapan, Tiongkok mengajukan protes resmi terhadap Panama, dan Zhao mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai upaya AS untuk “menyabotase kerja sama Sabuk dan Jalan melalui tekanan dan ancaman.”

Presiden AS Donald Trump, dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari, menyatakan keinginannya agar AS kembali mengendalikan Terusan Panama , dengan mengklaim bahwa Terusan Panama dioperasikan oleh China dan menuduh Panama mengenakan biaya berlebihan kepada kapal-kapal AS, termasuk kapal angkatan laut. Presiden Panama tersebut menepis pernyataan Trump.

AS puji keputusan Panama di tengah ketegangan di Terusan Panama

Washington telah lama menentang BRI, dengan mengklaim bahwa Tiongkok menggunakan inisiatif tersebut untuk memperluas pengaruh geopolitik melalui apa yang disebut “diplomasi perangkap utang.”

Kunjungan Menteri Luar Negeri AS baru-baru ini ke Panama dilakukan setelah pemerintahan Trump secara terbuka memperingatkan bahwa jejak ekonomi Beijing yang semakin besar di Terusan Panama dapat menjadi ancaman keamanan nasional.

Rubio mendesak Mulino mengenai pengaruh China di terusan itu, dan menekankan bahwa Trump tidak ingin mempertahankan status quo terkait jalur air tersebut.

Sementara Panama bersikeras mempertahankan kedaulatan penuh atas terusan itu, Washington menuduh Beijing menggunakan hubungan ekonominya untuk memengaruhi operasi.

Setelah Panama mengumumkan akan menarik diri dari BRI, Rubio memuji keputusan tersebut sebagai kemenangan besar bagi hubungan AS-Panama dan sebuah langkah untuk membatasi pengaruh Tiongkok di Amerika Latin.

“Pengumuman kemarin oleh Presiden @JoseRaulMulino bahwa Panama akan membiarkan partisipasinya dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan PKT berakhir adalah langkah maju yang besar bagi hubungan AS-Panama, Terusan Panama yang bebas, dan contoh lain dari kepemimpinan @POTUS untuk melindungi keamanan nasional kita dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Amerika,” tulis Rubio di X (sebelumnya Twitter) setelah meninggalkan negara tersebut.

Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang secara resmi bergabung dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan pada tahun 2017, tak lama setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Beijing.

BRI, prakarsa infrastruktur andalan Tiongkok, berupaya menghubungkan ekonomi di seluruh dunia melalui investasi dalam proyek jalan raya, pelabuhan, telekomunikasi, dan energi.

SUMBER: AL MAYADEEN

11/02/2025 19:29
Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif baru sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium, pada Senin (11/02). Langkah ini berpotensi meningkatkan risiko perang dagang.

“Hari ini saya menyederhanakan tarif baja dan aluminium negara ini,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif. “Ini 25% tanpa pengecualian atau pembebasan.”

Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi, kebijakan ini akan berlaku mulai 4 Maret. Trump juga mengindikasikan akan mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan pada mobil, farmasi, dan cip komputer.

Pengecualian tarif baja dan aluminium untuk Australia

Tarif baru Trump ini akan berlaku bagi jutaan ton impor baja dan aluminium dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan negara lain yang sebelumnya bebas bea masuk di bawah pengecualian.

Namun, setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Trump justru mengatakan ia memberikan “pertimbangan besar” untuk mengecualikan tarif baru impor baja dan aluminium dari Australia.

Albanese berargumen, pengecualian tersebut merupakan kesepakatannya dengan Trump dalam panggilan yang dijadwalkan sebelum Presiden AS itu mengumumkan tarif barunya.

Masih belum pasti apakah ada peran perjanjian kapal selam AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) senilai miliaran dolar, dalam pertimbangan pengecualian tarif Trump untuk Australia ini.

“Baja dan aluminium kami adalah komponen penting bagi industri pertahanan di kedua negara kami, AS-Australia,” kata Albanese.

Australia hanya menyumbang 1% dari sektor impor baja dan 2% dari impor bijih besi. Sumber utama impor baja AS adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam.

Empat sekutu AS menyerah pada strategi koersif Trump

Hanya dalam dua pekan setelah Trump kembali ke Gedung Putih, empat sekutu AS memilih menyerah pada strategi perdagangan koersif presiden AS itu, setelah diancam dengan tarif dan tindakan hukuman lainnya.

Pekan ini, Meksiko dan Kanada bertekad memperketat keamanan di perbatasan negara mereka dengan AS guna menangani permasalahan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Mereka mendapatkan penangguhan selama 30 hari atas tarif baru Trump itu.

Kolombia, yang juga diancam dengan tarif baru dan sanksi, dengan cepat berbalik arah setelah awalnya menolak menerima migran yang dideportasi dari AS.

Sementara itu, Panama tampaknya telah membuat konsesi terhadap Trump terkait Terusan Panama, jalur perairan penting yang menghubungkan Atlantik dengan Pasifik di Amerika Tengah.

Strategi tarif Trump tidak konsisten, merugikan global

Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

“Apa yang telah ia [Trump] peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanyl yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

“[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

“Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

Beberapa sekutu AS ambil langkah pencegahan

India, yang telah menjadi sasaran kritik Trump karena hambatan perdagangan yang tinggi terhadap eksportir AS, kini memangkas tarifnya sendiri pada berbagai produk dari 13% menjadi 11%, termasuk sepeda motor dan instalasi darat satelit. New Delhi pekan ini mengumumkan rencana untuk mengurangi tarif di lebih dari 30 produk lainnya.

Korea Selatan dan Jepang justru menyatakan pihaknya akan membeli lebih banyak energi dan barang lainnya dari AS, sementara Thailand mengumumkan akan meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk etana yang digunakan dalam pembuatan plastik.

Selain itu, Uni Eropa juga tengah bersiap menghadapi langkah balasan terhadap tarif Trump dengan mempertimbangkan penggunaan Anti-Coercion Instrument (ACI) yang baru dibentuk, terutama terhadap perusahaan teknologi AS, seperti yang dilaporkan Financial Times pekan ini.

“Saya sangat meragukan bahwa [membuat kesepakatan] akan cukup kali ini. Kita bisa mencoba bernegosiasi dan mengambil pendekatan damai, tetapi kita juga harus merancang strategi pembalasan yang kredibel dan berdampak besar,” kata Buti.

Reputasi AS terancam

Strategi tekanan penuh Trump ini mungkin berhasil dalam jangka pendek dengan terus memaksa banyaknya negosiasi untuk mencapai tujuan perdagangan, tetapi keberhasilannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan.

Dalam sebuah blog terbaru, Philip Luck, seorang ekonom di Center for Strategic and International Studies di Washington, menyamakan penggunaan strategi koersif presiden AS itu dengan antibiotik.

“Mereka sangat efektif dalam menargetkan ancaman tertentu, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan hasil yang semakin menurun. Sama seperti bakteri yang mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, negara-negara yang berulang kali terkena sanksi akan mengembangkan kekebalan dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS,” Luck memperingatkan.

Menghadapi ketidakpastian yang meningkat dalam hubungan perdagangan dengan AS, banyak negara serta Uni Eropa harus mencari pasar perdagangan alternatif untuk mengimbanginya.

Pemerintahan Biden sebelumnya telah menekan Brussel untuk mengurangi ketergantungannya pada Cina guna menahan kebangkitan kekuatan Asia tersebut. Namun, dengan potensi perang dagang dengan sekutu terdekatnya di cakrawala, para pembuat kebijakan UE mungkin dipaksa untuk mengubah arah.

Meskipun mendapat penangguhan tarif, PM Kanada Justin Trudeau pekan ini mengadakan pertemuan puncak dengan para pebisnis utama demi membantu negaranya mendiversifikasi perdagangan dari AS.

Sementara itu, mitra Kanada dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah meluncurkan rencana yang juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang utamanya, AS.

“Semua orang bertanya: ‘Apakah Amerika Serikat masih menjadi mitra yang dapat dipercaya?’” kata Niclas Poitiers, peneliti think tank yang berbasis di Brussel, kepada DW. “Kerusakan reputasi internasional Washington [dari tarif ini] begitu besar.”

Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris

*informasi terbaru soal tarif baru impor baja dan aluminium sebesar 25% diambil dari Reuters

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

11/02/2025 16:02
Wakil Ketua MPR Bambang Pacul sebut pemangkasan anggaran sesuai mekanisme

Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

Wakil Ketua MPR Bambang Pacul sebut pemangkasan anggaran sesuai mekanisme
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 07 Februari 2025 – 22:22 WIB

Elshinta.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2025.

“Kalau itu, menjadi Pak Prabowo melakukan pemangkasan atas dasar Pasal 50 UU APBN 2025. Jadi itu sudah disepakati oleh DPR, maka penghematan dan efisiensi dilakukan setelah izin ke DPR. Begitu mekanismenya,” ujarnya, Jumat (7/2) usai jumenengan di Pura Mangkunegaran.

Bambang juga menyebut bahwa pemangkasan anggaran, faktanya tidak ada persoalan. Dan turut berdampak pada MPR, meski ia belum melihat detail pemotongannya.

“MPR juga bagian yang kena potong, detailnya belum saya lihat. Nanti kita lihat lagi,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti pemangkasan anggaran dalam konteks kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Menurutnya, krisis ekonomi dunia yang dipengaruhi faktor eksternal, seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump serta proteksi ekonomi China, turut berimbas pada Indonesia.

“Situasi krisis dunia tidak mudah kita atasi. Ketergantungan ekonomi dunia, baik itu pangan, energi, maupun keuangan, sudah demikian kuatnya, ” terusnya.

Kontraksi ekonomi dunia, apalagi dengan kemenangan Trump yang akan menerapkan sistem ekonomi konservatif ‘America First’ tentu berdampak besar. Proteksi China, permasalahan Terusan Panama yang menjadi pilar ekonomi China, juga turut berpengaruh.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, pemangkasan anggaran menjadi langkah yang tak terhindarkan.

“Dengan situasi dolar yang fluktuatif dan berpengaruh terhadap nilai rupiah, maka pemangkasan anggaran menjadi satu hal yang niscaya. Harus ada pengetatan dan efisiensi anggaran yang dicermati betul, agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun konsumsi,” tandasnya.

Pemangkasan anggaran ini diharapkan bisa menjadi strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, tanpa memperburuk kondisi investasi dan daya beli masyarakat.

Sumber : Radio Elshinta

08/02/2025 00:07
Jurnalis Israel: Dari Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi – Halaman all

Jurnalis Israel: Dari Panama, Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi

TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis dan penulis Israel menggambarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai orang yang sakit mental.

Karena itu, ide dan seruan Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Gaza, dia anggap sebagai omong kosong.

Jurnalis sekaligus penulis Israel itu adalah Uri Masaf.

Dia menerbitkan analisisnya di surat kabar berbahasa Ibrani, Haaretz tentang ketidakmungkinan melaksanakan deportasi jutaan warga Palestina di Gaza yang hancur seperti yang direncanakan Donald Trump.

“Kita tidak punya waktu untuk omong kosong Trump yang sakit mental, dan tidak akan ada deportasi dari Gaza,” katanya, dikutip dari Khaberni, Jumat (7/2/2025).

Dalam analisisnya, Uri menjelaskan kalau, “Tidak ada rencana, tidak ada pekerjaan persiapan, tidak ada gunanya, dan tidak seorang pun (negara mana pun) akan menerima dua juta warga Palestina di tanahnya.”

“Dunia tidak berada di zaman Perang Dunia II, dan Trump mengoceh tanpa makna. Ini gayanya, mengingat bahwa ia pernah mengusulkan pembangunan hotel di Korea Utara alih-alih rudal nuklir,” kata Uri mengenang sejumlah pernyataan berbau bualan Trump.

Belakangan, kata Uri, Trump juga menampilkan wacana-wacana ‘gila dan tak masuk akal’ seperti pengambilalihan Terusan Panama, tanah Greenland, dan aneksasi Kanada.

“Sejak terpilih, ia (Trump) telah berbicara tentang invasi Panama, mengambil alih Greenland, dan mencaplok Kanada. Kita cukup dewasa untuk mengingat bagaimana ia pernah berkata dalam sebuah pertemuan dengan Netanyahu tentang mencaplok Tepi Barat ke Israel,” penulis tersebut menambahkan.

Ia menjelaskan, menganggap serius pernyataan Trump yang asal-asalan itu merupakan penghinaan (bagi akal sehat).

“Karena ia menderita sakit mental, dan kini orang-orang hidup di era kemerosotan yang cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel, Netanyahu, juga menderita sakit mental dan tidak punya hati nurani, tetapi ia tidak bodoh. Ia pun terpaku karena tidak nyaman ketika Trump mulai mengoceh tentang evakuasi Gaza, sementara Netanyahu menumpuk pujian yang memalukan kepadanya,” kata Uri.

Hanya karena sejalan, Uri juga menyoroti bagaimana media-media Israel seperti bahu-membahu menggaungkan rencana tidak masuk akal untuk mendeportasi jutaan warga Gaza ke luar dari tanahnya ke lokasi yang bahkan belum pasti tanpa perencanaan.

“Sangat menyedihkan melihat sebagian besar media Israel bekerja sama dengan lelucon ini, dan terlibat dalam diskusi di tingkat pelajaran ilmu sosial kelas tujuh, tentang deportasi – mendukung atau menentang. Bahkan sebelum dimensi moral, ini pada dasarnya mencerminkan kedangkalan dan kemalasan intelektual. Sangat mudah untuk memanipulasi mereka. Dan di sini Trump dan Netanyahu sudah menjadi ahli: pemboman media terus-menerus dengan pembicaraan kosong tentang hal-hal yang tidak akan pernah terjadi – besok, Trump bahkan tidak akan ingat apa yang sedang dibicarakannya,” katanya.

KONFERENSI PERS TRUMP – Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit yang Memperlihatkan Presiden AS Donald Trump Melakukan Konferensi Pers terkait Tabrakan Pesawat Antara Jet American Airlines dengan Helikopter Black Hawk pada Kamis (30/1/2025). Insiden tabrakan pesawat ini dijadikan bahan politik Trump untuk menyalahkan pendahulunya, Joe Biden. (Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit)

Poin-poin Pernyataan Kontroversial Donald Trump Soal Gaza

Seperti diberitakan, Donald Trump menyodorkan wacana Amerika Serikat (AS) terlibat langsung dalam konflik di Jalur Gaza yang selama 15 bulan terakhir dibombardir Israel tersebut.

Trump blak-blakan menyatakan, keterlibatan langsung AS itu lewat cara pengambilalihan kendali Gaza, sebuah rencana yang dianggap ‘gila’ dan banjir kecaman oleh banyak negara-negara di dunia.

Ide Trump agar AS, sekutu abadi Israel, mengambil alih Gaza muncul setelah sebelumnya ia mengusulkan penggusuran permanen warga Palestina di Jalur Gaza.

Para pemimpin Palestina dan dunia Arab secara terbuka menolak komentar Trump sebelumnya yang mengusulkan kalau warga Palestina harus dipindahkan ke Mesir dan Yordania.

Para pembela hak asasi manusia juga mengecam komentar Trump tersebut sebagai wacana pembersihan etnis.

Trump tidak memberikan banyak perincian tentang usulannya, tetapi ia memaparkan ‘fitur’ dasar rencana tersebut, yang telah memicu dan diperkirakan akan memicu reaksi negatif lebih lanjut.

Berikut ini beberapa pernyataan Trump dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya selama konferensi pers Rabu (5/2/2025) pagi waktu AS, di Gedung Putih, Washington DC, AS, bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu:

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

Apa yang Dikatakan Trump? AS Siap Jadi ‘Pahlawan’

Trump menyatakan, AS siap menjadi ‘pahlawan’ dengan membangun ulang Gaza agar ‘aman’ untuk ditempati.

Harus digarisbawahi, hancur leburnya Gaza di berbagai sektor, sebagian besar terjadi karena agresi militer Israel dengan dalil memberantas Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas.

Israel memburu Hamas karena Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, titik awal agresi dan bombardemen buta selama 15 bulan terakhir.

Adapun Hamas, menyatakan, serangan berdarah ke Israel itu adalah akumulasi dari perlawanan atas penindasan Israel di wilayah Palestina.

“Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Jalur Gaza, dan kami akan melaksanakan tugas kami di sana juga,” kata Trump di awal konferensi pers.

“Kami akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi, meratakan lokasi, membersihkan dan meratakan bangunan yang hancur, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan tanpa batas bagi penduduk di wilayah tersebut.”

KEADAAN GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

2. Siapa yang Akan Menerima Warga Gaza?

Trump mengatakan Washington akan meminta negara tetangga lainnya, seusai muncul respons penolakan dari Mesir dan Yordania, untuk menerima warga Palestina yang mengungsi dari Gaza, meskipun ia tidak mengatakan apakah Palestina bersedia menerima rencana seperti itu.

Meskipun Trump telah berulang kali meminta Mesir dan Yordania untuk melakukannya sejak 25 Januari, negara-negara tersebut dan negara Arab lainnya telah menolak usulannya.

“Sebaliknya, kita harus pergi ke negara-negara lain yang tertarik, dan ada banyak yang ingin melakukan ini, dan membangun berbagai wilayah yang pada akhirnya akan menampung 1,8 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza, dan mengakhiri kematian dan kehancuran di sana, dan negara-negara tetangga yang memiliki kekayaan besar dapat membiayainya,” imbuh Trump.

Sebagai gambaran betapa ‘gila’ proposal Trump ini, populasi Gaza sebelum agresi Israel adalah 2,3 juta orang.

Pemindahan jutaan orang ini jelas akan menimbulkan masalah baru, terlebih Israel terus-terusan menembaki warga sipil Palestina yang mereka anggap sebagai ‘tersangka’ Hamas saat berpindah untuk mengungsi.

3. Akankah Amerika Mengirimkan Pasukan Saat Mengeksekusi Rencana Trump?

“Kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika diperlukan, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil sebidang tanah itu. Kami akan mengembangkannya, kami akan menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump ketika ditanya apakah Washington akan mengirim pasukan AS ke Gaza berdasarkan usulannya.

DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025) menunjukkan Presiden AS menggelar konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (5/2/2025) (White House)

4. Apakah Trump Mendukung Solusi Dua Negara?

Solusi dua negara (two-state solution) merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina menyerukan untuk dibuatnya “dua negara untuk dua warga.”

Solusi dua negara ini menyodorkan model, Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki bersama Israel.

Ketika ditanya apakah Washington di bawah kepemimpinannya tidak lagi mendukung hal itu, Trump berkata, tanpa menjawab pertanyaan secara langsung, “Itu tidak berarti apa pun tentang dua negara atau satu negara atau negara lainnya. Itu (wacana pemindahan warga Gaza untuk kemudian membangun wilayah itu) berarti kami ingin memberi orang kesempatan untuk hidup… karena Gaza adalah lubang neraka bagi orang-orang yang tinggal di sana.”

5. Siapa yang akan Tinggal di Gaza jika Trump Merencanakan Hal Ini?

“Saya membayangkan orang-orang di dunia tinggal di sana, orang-orang di dunia,” kata Trump ketika ditanya siapa yang ia bayangkan tinggal di Gaza.

“Orang Palestina juga, orang Palestina akan tinggal di sana, banyak orang akan tinggal di sana,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pada tanggal 19 Januari, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada tahap pertamanya, yang berlangsung selama 6 minggu.

Kesepakatan, yang dicapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika, menetapkan dimulainya negosiasi tidak langsung mengenai tahap kedua paling lambat pada hari ke-16, dengan kesepakatan yang akan diselesaikan sebelum akhir minggu kelima tahap pertama.

(oln/khbrn/*)

07/02/2025 22:22
Analis: Rupiah masih rentan melemah terhadap dolar AS untuk saat ini

Jakarta (ANTARA) – Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyatakan nilai tukar (kurs) rupiah masih rentan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk saat ini.

“Kebijakan kenaikan Tarif Trump dikhawatirkan akan memicu kenaikan inflasi di AS, sehingga The Fed (Federal Reserve) akan membatasi pemangkasan suku bunga acuannya,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Seperti diketahui, Trump melakukan penundaan rencana kebijakan tarif perdagangan terhadap Kanada dan Meksiko. Meskipun begitu, kebijakan tersebut tetap akan berlaku karena penundaan hanya berlangsung selama 30 hari.

Di sisi lain, Trump bakal memberlakukan tarif kepada EU karena blok negara-negara Eropa itu dianggap olehnya “telah memperlakukan kami (AS) dengan sangat buruk”. Hal ini disebabkan EU memberikan pajak yang dinilai banyak menghabiskan uang AS dan defisit perdagangan sangat besar dengan blok tersebut.

AS juga telah menerapkan bea masuk 10 persen untuk semua barang dari Tiongkok.

Kebijakan kontroversial lain Trump ialah terkait rencana mengambil alih Jalur Gaza dan Terusan Panama hingga menutup United States Agency for International Development (USAID) dianggap bakal memicu konflik ekonomi AS dengan negara lainnya.

“(Ini) bisa memicu goncangan ke perekonomian global (dan) menambah ketidakpastian, (sehingga) akan mendorong pelaku pasar mencari aset aman seperti dolar AS dan emas,” kata Aris.

Untuk hari ini, rupiah berpotensi melemah ke arah Rp16.400 per dolar AS dengan potensi support di sekitar Rp16.280 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.334 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.341 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 09:46
Pemerintahan Trump Sebar Kebohongan Kapal AS Gratis Lewati Terusan Panama

JAKARTA – Presiden Panama Jose Raul Mulino mengatakan Amerika Serikat menyebarkan “kebohongan dan kepalsuan” setelah Departemen Luar Negeri AS mengklaim kapal-kapal pemerintah AS akan dapat melewati Terusan Panama tanpa membayar biaya.

Tudingan berapi-api ini merupakan titik ketegangan terbaru antara kedua negara yang telah berselisih mengenai terusan tersebut sejak Presiden AS Donald Trump mengklaim jalur air penting tersebut telah diambil alih oleh China.

Berbicara kepada wartawan, Mulino menyatakan “penolakan mutlaknya” terhadap pengelolaan hubungan AS-Panama “berdasarkan kebohongan dan kepalsuan.”

Otoritas Terusan Panama mengeluarkan pernyataan pada Rabu malam yang menyangkal klaim Departemen Luar Negeri AS yang menyebut pemerintah Panama telah setuju untuk tidak lagi mengenakan biaya penyeberangan untuk kapal-kapal pemerintah AS, langkah yang akan menghemat jutaan dolar AS per tahun.

Trump menuduh negara Amerika Tengah itu mengenakan tarif berlebihan untuk menggunakan jalur perdagangannya, yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

“Mengapa mereka membuat pernyataan institusional penting dari entitas yang mengatur kebijakan luar negeri Amerika Serikat, di bawah Presiden Amerika Serikat, berdasarkan kebohongan?” kata Mulino dilansir Reuters, Kamis, 6 Februari.

Presiden Panama menyebut klaim Departemen Luar Negeri AS “tidak dapat ditoleransi.”

Mulino meminta duta besarnya di Washington untuk mengambil “langkah tegas” untuk menolak klaim pemerintahan Trump.

07/02/2025 09:38
Presiden Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewat Terusan Secara Gratis

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah kabar bahwa pemerintahnya telah memberikan izin jalan bebas hambatan bagi kapal-kapal pemerintah Amerika melalui Terusan Panama. Dia juga menuduh AS melakukan kebohongan dan kepalsuan

Melansir Bloomberg pada Jumat (7/2/2025), Mulino, yang telah berjanji untuk mempertahankan terusan tersebut di tangan Panama, mengatakan dia terkejut dengan pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang menyebut kapal-kapal pemerintah Negeri Paman Sam ini dapat transit secara gratis. Dia menuturkan, Konstitusi Panama melarang bentuk pengecualian tol tersebut

Penolakan ini terjadi beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengunjungi Panama di tengah janji Trump untuk mengambil kembali terusan tersebut kecuali pemerintahan Mulino menurunkan harga kapal-kapal AS dan mengatasi kekhawatirannya bahwa China mempunyai pengaruh atas jalur air tersebut.

AS membangun terusan tersebut lebih dari satu abad yang lalu namun menyerahkan kendalinya kepada Panama pada akhir tahun 1999.

Awal sekan Ini, seorang pejabat AS menyebut bahwa Panama telah menjanjikan jalur bebas bagi kapal perang AS melalui jalur air tersebut. Otoritas Terusan Panama juga mengatakan pada Minggu malam bahwa mereka akan mengoptimalkan prioritas transit kapal Angkatan Laut AS melalui jalur perdagangan penting tersebut, mengacu pada apa yang telah dibahas oleh para pihak.

Namun pihak berwenang mengeluarkan pernyataan pada Rabu (5/2/2025) malam yang mengatakan bahwa mereka belum melakukan penyesuaian terhadap biaya penyeberangan setelah kunjungan Rubio. Mereka bersedia mengadakan pembicaraan dengan pemerintah AS, katanya.

Mulino telah mengarahkan para duta besar Panama untuk “mengambil tindakan untuk menyangkal” klaim tersebut, “dengan penekanan pada kedutaan besar di Washington,” katanya.

“Hari ini, Panama menyampaikan penolakan mutlak saya terhadap pengelolaan hubungan bilateral berdasarkan kebohongan dan kepalsuan,” katanya.

Rubio mengecilkan perselisihan tersebut ketika ditanya tentang hal itu pada sebuah pengarahan. Dia mengatakan kedua belah pihak telah membuat “langkah pertama yang kuat.” Namun, dia juga tidak menyerah, dengan alasan bahwa kapal angkatan laut AS tidak perlu membayar untuk melindungi Panama.

“Saya merasa tidak masuk akal jika kami harus membayar biaya transit di zona yang wajib kami lindungi pada saat konflik. Tetapi saya sangat menghormati kenyataan bahwa Panama memiliki proses hukum,” kata Rubio.

Mulino mengatakan dia berbicara melalui telepon dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam masalah keamanan seperti kejahatan dan imigrasi.

Dia menyebut telah menjelaskan kepada Hegseth bahwa undang-undang yang mengatur jalur air dan konstitusi Panama melarang pemerintahnya atau otoritas terusan untuk memberikan pengecualian biaya tol.

“Saya telah menjalankan hubungan luar negeri sebagaimana mestinya, dengan itikad baik. Saya tidak akan melanggar konstitusi negara,” ujarnya.

Mulino mengatakan AS membayar biaya tol sekitar $7 juta setiap tahunnya, dan menyebut klaim bahwa China mempunyai pengaruh atas jalur perdagangan tersebut “tidak dapat dipercaya.”

“Kerusakan saluran ini tidak membuat perekonomian AS bangkrut. Ada lebih banyak kepentingan yang menyatukan kita daripada beberapa kerugian yang terjadi di kanal,” pungkasnya.

07/02/2025 08:31
Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewati Terusan Secara Gratis

Jakarta –

Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah klaim Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyebut kapal-kapal mereka bisa lewat gratis di Terusan Panama. Mulino menyebut pernyataan itu tidak bisa ditoleransi.

“Tidak dapat ditoleransi, jelas dan nyata tidak dapat ditoleransi,” kata Jose dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/2/2025).

Mulino kini menyebut hubungan bilateral antarkedua negara hanya kebohongan dan kepalsuan. Dia tidak menjelaskan apakah penyesuaian atau tidak mengenai tarif melintas bagi kapal AS.

“Hubungan bilateral yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan,” ujarnya.

Polemik soal Terusan Panama mencuat sejak Donald Trump menjadi Presiden AS. Meski ingin menguasai terusan itu, Trump menyatakan telah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut terusan yang dibangun oleh AS lebih dari satu abad yang lalu dan kemudian diserahkan kepada Panama.

Sekitar 40% lalu lintas peti kemas AS melewati perairan sempit yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik tersebut. Perselisihan terbaru antara Panama dan Washington meletus setelah Departemen Luar Negeri AS mengklaim Panama telah setuju untuk mengizinkan kapal-kapal pemerintah AS melewati kanal tersebut secara gratis setelah pembicaraan akhir pekan lalu antara Mulino dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Departemen Luar Negeri mengklaim keputusan tersebut akan menghemat ‘jutaan dolar per tahun’ bagi pemerintah AS.

Otoritas Terusan Panama, yang mengelola jalur perairan tersebut, dengan cepat menolak klaim tersebut dan mengatakan mereka ‘tidak melakukan penyesuaian apa pun’ terhadap tarif. Kapal-kapal pemerintah AS, yang sebagian besar berasal dari angkatan laut, merupakan sebagian kecil dari kapal-kapal yang melewati kanal tersebut.

Trump dengan lantang mengeluhkan bahwa kapal-kapal AS dikenakan biaya berlebihan untuk menggunakan rute pelayaran tersebut. Baik Trump dan Rubio juga mengeluhkan tentang investasi China di terusan tersebut.

Panama dengan tegas membantah klaim Trump bahwa China memiliki peran dalam mengelola terusan tersebut. Trump dan Mulino dijadwalkan mengadakan pembicaraan telepon untuk membahas masalah tersebut.

Dalam konsesi penting kepada Washington menjelang diskusi, Mulino pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa Panama telah menarik diri dari program infrastruktur Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) China yang sangat besar.

Mulino mengatakan bahwa Kedutaan Besar Panama di Beijing telah memberi China pemberitahuan yang diperlukan selama 90 hari mengenai keputusannya untuk tidak memperbarui keterlibatannya dalam BRI, yang telah diikutinya pada tahun 2017.

Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang mengumumkan penarikannya dari program triliunan dolar tersebut, yang beroperasi di lebih dari 100 negara.

Lihat juga Video Trump: AS Bakal Ambil Terusan Panama Atau Sesuatu Dahsyat Terjadi

(whn/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 23:47