Xcloud.id

Negara: Panama

  • Purbaya Siapkan Insentif Tarik Dana WNI di LN, Sinyal Family Office Terealisasi?

    Purbaya Siapkan Insentif Tarik Dana WNI di LN, Sinyal Family Office Terealisasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tengah mengkaji insentif untuk menarik investor domestik agar tidak menempatkan uangnya dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) di luar negeri.

    Pernyataan Purbaya itu diungkapkan saat ramai pembahasan tentang amandemen UU Tax Amnesty dan riuh rendah rencana pembentukan Family Office. 

    Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Kendati demikian, Purbaya belum memerinci lebih lanjut terkait dengan rencana tersebut meski optimistis realisasinya bisa dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan.

    “Bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang suka taruh di luar balik ke sini. Tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali, jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin satu bulan ke depan, itu utamanya,” jelas Purbaya kepada wartawan.

    Pria yang lama bekerja di Danareksa itu memastikan hal tersebut bakal ditempuh dengan mekanisme pasar. Dia menegaskan cara yang ditempuh pemerintah untuk menarik investor itu bukan dengan paksaan.

    Purbaya menyebut pemerintah akan memikirkan insentif yang bisa membuat orang Indonesia lebih suka menaruh dolarnya di dalam negeri, dibandingkan di luar. Dia mengaku baru tahu bahwa setiap bulannya banyak investor domestik yang mengirimkan dolarnya ke luar negeri, termasuk ke kawasan Asean. 

    “Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar, itu utamanya,” ungkap Purbaya.

    Family Office 

    Adapun dalam catatan Bisnis, keinginan untuk menarik dana konglomerat dan menyimpannya di dalam negeri pernah diungkapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Caranya dengan membentuk Family Office.

    Pria yang saat ini menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional alias DEN itu bahkan sesumbar, pembentukan suaka pajak bagi para konglomerat itu sedang tahap finalisasi.

    Luhut dan Family Office memang tidak bisa dipisahkan. Ide untuk membentuk ‘skema investasi’ itu pertama kali terlontar dari mulut Luhut di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2024 lalu. Nantinya, para konglomerat yang mau menaruh uangnya di Indonesia akan dibuai oleh berbagai macam insentif. Pembebasan pajak salah satunya.

    Namun hasrat Luhut untuk membentuk Family Office itu tidak kunjung terealisasi. Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menentangnya. Sejumlah sumber Bisnis, di lingkungan pemerintahan, bahkan pernah menyinggung mengenai risiko jatuhnya reputasi Indonesia. Apalagi sebelumnya, pemerintah juga pernah melakukan 2 kali pengampunan pajak alias tax amnesty. 

    Adapun Luhut dalam pernyataan terbarunya cukup optimistis bahwa Family Office segera terbentuk. Dia berharap tidak ada penolakan lagi. Pemerintah, kata Luhut, akan terus melakukan sejumlah perbaikan, termasuk melibatkan investor kakap asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Ray Dalio juga terlibat dalam proyek Danantara.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan, tinggal Presiden [Prabowo], karena Presiden sudah memberikan go ahead [persetujuan untuk lanjut]. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke Presiden, kalau Presiden perintah eksekusi ya kita eksekusi,” ujar Luhut, Rabu (12/3/2025) lalu.

    Bisnis mencatat bahwa Family Office sejatinya bukanlah gagasan baru dalam lanskap finansial global. Namun skema penarikan dana konglomerat itu, biasanya diterapkan oleh negara atau yurisdiksi yang memiliki reputasi sebagai suaka pajak. Singapura dan Hong Kong adalah dua di antaranya.

    Reputasi Singapuran dan Hong Kong

    Singapura dan Hong Kong telah memiliki reputasi sebagai pusat keuangan global. Investor atau keluarga konglomerat merasa aman menyimpan atau menginvestasikan uang mereka di negara tersebut. Dana atau investasi asing yang masuk ke Indonesia mayoritas juga berasal dari Singapura.

    Tahun 2024 lalu, ada sekitar 1.500 family office di Singapura dan sekitar 1.400 di Hong Kong. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan ramah pajak tersebut, membuat Singapura maupun Hong Kong telah lama memiliki reputasi sebagai suaka pajak alias tax haven. Ada ratusan triliun harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negeri Jiran tersebut, khususnya Singapura.

    Para buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebagian juga tercatat memiliki aset atau tempat tinggal di Singapura. Bisnis juga mencatat beberapa perusahaan asal Indonesia memiliki anak usaha di Singapura (sebagian omsetnya lebih tinggi dibanding induknya di Indonesia), yang diduga tujuannya untuk melakukan penghindaran pajak.

    Laporan Straits Times, satu dari sekian kasus pencucian uang senilai US$2,8 miliar, terindikasi terkait dengan family office yang telah diberikan insentif oleh Otoritas Moneter Singapura. 

    Sementara itu di Indonesia, kendati berangsur positif, tetapi reputasi pasar keuangan di Indonesia juga masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong.

    Belum lagi, ada persoalan yang cukup pelik jika family office itu benar-benar terealisasi. Bagaimana pemerintah bisa menjamin jika harta atau uang milik keluarga crazy rich murni dari proses bisnis. Alih-alih mendatangkan modal,  uang atau harta yang ditempatkan atau dikelola family office di Indonesia itu berasal dari hasil kejahatan entah itu pengemplang pajak, korupsi, atau kejahatan keuangan lainnya.

    Sementara itu, Indonesia juga memiliki persoalan klasik tentang kepastian hukum. Penegakan hukum kerap menimbulkan ketidakpastian. Padahal, orang berinvestasi atau mau menempatkan uangnya butuh kepastian baik dari sisi regulasi dan kepastian hukum terkait aset-aset yang nantinya mereka akan simpan. 

    Pengalaman tax amnesty jilid 1, dimana hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur penerimaan pajak dan perekonomian secara umumnya, perlu menjadi warning bagi pemerintah. Jangan sampai family office mengulangi kesalahan tax amnesty jilid 1 yang yang direpatriasi masih sangat minim.

    Dilema Capital Outflow 

    Meski demikian, harus diakui bahwa investasi atau aliran modal ke dalam negeri sangat dibutuhkan di tengah tren melonjaknya aliran modal keluar selama tahun 2024 lalu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Singapura, Amerika Serikat, dan China menjadi tempat tujuan aliran uang asal Indonesia. Namun demikian, Singapura tetap menjadi tujuan utama kalau merujuk kepada data transaksi asal Indonesia selama 2024.

    Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPTAK mencatat bahwa jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai Rp4.806,3 triliun selama tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, salah satunya AS.

    Dalam catatan Bisnis, nilai transfer dana keluar dari Indonesa ke AS hanya di angka Rp1.447,9 triliun atau sebesar 30% dari nilai transfer dana ke Singapura. Sementara itu, jika menghitung angka transfer ke China, jumlahnya lebih kecil lagi.

    Data PPATK memaparkan bahwa transfer dana dari Indonesia ke China senilai Rp931,8 triliun. Nilai transfer tersebut hanya sebesar 19,3% dari nilai transfer dana RI ke Singapura. Adapun jika digabungkan, nilai transfer dana dari Indonesia ke 3 negara tersebut mencapai Rp7.186 triliun.

    Sementara itu, jika melihat timeline alias waktu transaksinya, lonjakan transfer dana dari Indonesia ke Singapura terjadi pada bulan April dan Mei 2024. Pada bulan April, nilai transfer dana ke negeri Singa mencapai Rp923,6 triliun. Angka ini melonjak lebih dari 373,6% dari bulan Maret 2024 yang tercatat sebesar Rp195 triliun.

    Pada bulan Mei 2024, lembaga intelijen keuangan merekam nilai transfer dana dari Indonesia ke Singapura bahkan menembus angka Rp1.792,5 triliun.

    Sejauh ini PPATK belum memaparkan secara terperinci mengenai anomali transaksi transfer dana dari Indonesia ke Singapura pada bulan tersebut.

    Risiko Pencucian Uang

    Secara terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan family office rentan menjadi tempat pencucian uang.

    Orang yang menanamkan harta atau uang di family office, kata Bhima, memiliki banyak sekali layer investasi yang memang akan sulit dilacak oleh otoritas pajak. Selain di Singapura, Hong kong, dan London, mereka juga memiliki banyak sekali pembukaan kantor di negara suaka pajak.

    “Ada Gibraltar, British Virgin Island, kemudian ada di Panama. Nah, itu salah satu ciri Family Office. Memang mereka sangat rentan menjadi tempat pencucian uang.”

    Bhima khawatir jika program itu dipaksakan masuk ke Indonesia justru akan merusak reputasi sektor keuangan RI karena Indonesia dianggap melakukan race to the bottom.

    “Jadi race to the bottom ini adalah perlombaan ke dasar, dengan memberikan insentif perpajakan, kalau perlu bebas pajak ini seperti upaya desperate atau putus asa dalam menarik modal dari luar negeri untuk berinvestasi langsung.”

    Di sisi lain, family office kalaupun nantinya berhasil ditarik, sebagian besar asetnya berbentuk portofolio keuangan, bukan FDI atau Foreign Direct Investment.

    Menurutnya, para pemilik dana atau harta nantinya hanya bermain di surat utang, saham. Artinya, tidak berinvestasi secara langsung dalam membangun pabrik. Padahal, menurut Bhima, yang dibutuhkan sekarang ini justru menarik investasi masuk ke Indonesia dalam bentuk relokasi industri yang bersifat padat karya.

    Bhima menilai ada tujuan yang melenceng jauh dari upaya menarik investasi yang berkualitas. “Justru yang harus dikejar kerja sama perpajakan internasional, kemudian justru melakukan pajak bagi orang kaya atau wealth tax. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau ini [Family Office], kesannya seperti pengampunan pajak jilid 3 gitu ya berkedok family office.”

  • Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    JAKARTA – Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menyatakan penyesalan dan keterkejutan yang mendalam atas veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun mendapat dukungan bulat dari 14 anggota Dewan lainnya.

    Abu Rudeineh menekankan, rancangan resolusi tersebut telah menerima dukungan yang sangat besar, dengan 14 negara jelas menuntut gencatan senjata segera dan diakhirinya kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya.

    “Amerika Serikat memilih untuk memblokir resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya,” ujarnya, dikutip dari WAFA 19 September.

    Ia memperingatkan, veto AS mengirimkan pesan berbahaya, mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya dan pembangkangannya terhadap hukum dan legitimasi internasional, termasuk pendapat penasihat baru-baru ini dari Mahkamah Internasional, yang menyusul resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya agresi, pendudukan, dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

    Abu Rudeineh mendesak Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya guna menjaga hukum internasional.

    Diberitakan sebelumnya, Negeri Paman Sam pada Hari Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza dan agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.

    Rancangan resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya.

    Veto ini terjadi saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu tembus 65 ribu jiwa, termasuk 400 lebih di antaranya akibat kelaparan dan malnutrisi, sejak Oktober 2023.

    Rancangan resolusi ini disponsori oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB atau E10 yang kali ini terdiri dari Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia, dikutip dari UN News.

    Dewan ini total beranggotakan 15 negara, di mana lima negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto.

    Rancangan resolusi tersebut menerima 14 suara setuju. Ini adalah keenam kalinya AS mengajukan veto di Dewan Keamanan atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas.

  • Fotografi Jadi Jembatan Diplomasi Budaya Indonesia–Amerika Latin

    Fotografi Jadi Jembatan Diplomasi Budaya Indonesia–Amerika Latin

    JAKARTA – Kementerian Kebudayaan RI bersama delapan kedutaan besar Amerika Latin menghadirkan pameran fotografi kolektif Tierra Viva; Cultures and Colors of Latin America di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin, 8 September. Pameran yang berlangsung hingga 28 September ini bukan sekadar suguhan visual, tetapi simbol kuat kolaborasi lintas negara dalam memperkuat diplomasi budaya.

    Tierra Viva yang berarti “tanah yang hidup” menghadirkan potret keragaman budaya dari Argentina, Kolombia, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, dan Uruguay. Setiap foto merekam jejak kehidupan, dari alam hingga tradisi, yang tak hanya merepresentasikan identitas, tetapi juga menyatukan nilai universal manusia.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang membuka pameran ini, menegaskan dukungan pemerintah terhadap diplomasi budaya yang konkret. “Dengan bangga kami mendukung penyelenggaraan Tierra Viva di Galeri Nasional, salah satu landmark budaya di bawah Indonesian Heritage Agency. Pameran ini jembatan yang mendekatkan kita sekaligus membuka ruang kolaborasi baru,” ujarnya.

    Dubes Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama, menyebut fotografi mampu menjadi bahasa kolektif. “Kita menuntaskan milestone penting, menghadirkan narasi budaya yang tak hanya unik, tapi juga menghubungkan satu sama lain,” katanya.

    Kurator pameran, Ayos Purwoaji, menambahkan adanya benang merah antara Indonesia dan Amerika Latin. “Baik di sini maupun di sana, kita menemukan kesamaan: tekstil, masyarakat adat, hingga kisah hidup sehari-hari,” jelasnya.

    Delapan fotografer lintas negara berpartisipasi, di antaranya Angela Rincon (Kolombia), Luis Fabini (Uruguay), hingga Nora Iniesta (Argentina). Karya-karya mereka menampilkan wajah Amerika Latin: dari gauchos Uruguay yang digambarkan sebagai pengembara bebas, hingga Kota Cuenca di Ekuador yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.

    Selain pameran foto, rangkaian diskusi dan pemutaran film Amerika Latin turut digelar tiap akhir pekan. Kehadiran para duta besar negara sahabat di pembukaan memperkuat pesan bahwa budaya bisa melampaui sekat politik dan geografi.

    Melalui Tierra Viva, Indonesia bersama Amerika Latin menegaskan bahwa fotografi bukan sekadar seni, melainkan bahasa diplomasi yang menyatukan peradaban.

  • Mengungkap Dampak Letak Geografis Indonesia, Kenapa Negeri Ini Begitu Istimewa?

    Mengungkap Dampak Letak Geografis Indonesia, Kenapa Negeri Ini Begitu Istimewa?

    YOGYAKARTA – Dampak letak geografis Indonesia sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera membuat Indonesia diuntungkan dalam beberapa hal.

    Meskipun membawa banyak keuntungan, letak geografi ini juga menghadirkan tantangan. Lantaran berbagai tantangan yang ada, maka diharuskan untuk membentuk karakter bangsa yang tangguh dalam menghadapinya.

    Dampak Letak Geografis Indonesia

    Dilansir dari laman ETD (Electronic Theses and Dissertations) UMY, karena berada di jalur persilangan dunia, Indonesia menjadi titik lalu lintas perdagangan internasional, baik jalur laut maupun udara.

    Lantaran letaknya strategis, kapal dagang dari Jepang, Korea, hingga Tiongkok yang menuju Eropa atau Timur Tengah kerap melewati perairan Indonesia. Begitu pula jalur perdagangan dari Asia menuju Australia dan Selandia Baru.

    Selain itu, kekayaan alam berupa flora, fauna, serta sumber mineral semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

    Baca juga artikel yang membahas 10 Konsep Geografi: Lokasi, Jarak, Pola, hingga Keterkaitan Ruang

    Dengan kondisi tersebut, Indonesia berperan sebagai penghubung utama antara negara-negara industri dan negara berkembang di berbagai belahan dunia. Secara lebih rinci, berikut ini beberapa keuntungan yang bisa didapat Indonesia:

    Jalur Perdagangan Internasional

    Posisi Indonesia menjadikannya sebagai jalur penting perdagangan global. Hal tersebut membuat banyak kapal dagang dari Asia Timur menuju Eropa, Timur Tengah, hingga Australia yang melintas di wilayah ini.

    Potensi Ekonomi yang Tinggi

    Dengan banyaknya aktivitas perdagangan dan pelayaran, Indonesia mendapat keuntungan berupa devisa negara, lapangan kerja, dan peningkatan sektor transportasi maupun logistik.

    Kekayaan Sumber Daya Alam

    Letak di wilayah tropis membuat Indonesia kaya flora, fauna, serta sumber daya mineral yang bernilai tinggi untuk perdagangan dunia.

    Posisi silang Indonesia membuatnya menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa. Hal ini menciptakan keragaman budaya, tradisi, hingga kuliner yang unik.

    Pengaruh Strategis Global

    Indonesia menjadi bagian dari jalur pelayaran utama dunia yang menghubungkan Asia Pasifik, Eropa, hingga Amerika melalui Selat Malaka, Terusan Suez, dan Terusan Panama.

    Tantangan Letak Geografis Indonesia

    Meski posisi geografis Indonesia membawa banyak keuntungan, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah persoalan perbatasan laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

    Perlu Anda ketahui, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dan menurut aturan internasional UNCLOS 1982, setiap negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Di zona ini, Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.

    Namun, pada kenyataannya semuanya tidak selalu berjalan mulus. Indonesia kerap berhadapan dengan sengketa perbatasan laut dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.

    Bahkan, klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna Utara juga memicu ketegangan. Padahal, kawasan ini sangat penting secara ekonomi karena berada dekat Laut Cina Selatan, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

    Nilai perdagangan di Laut Natuna Utara mencapai ribuan miliar dolar, terutama melalui kerja sama besar seperti TPP dan RCEP yang melibatkan banyak negara.

    Tantangan ini menuntut Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi internasional sekaligus menjaga kedaulatan maritimnya. Dengan demikian, Indonesia bisa tetap memanfaatkan posisi strategisnya tanpa kehilangan hak atas wilayah laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

    Selain pembahasan mengenai dampak letak geografis indonesia dampak letak geografis indonesia, ikuti artikel-artikel menarik lainnya di  VOI, untuk mendapatkan kabar terupdate jangan lupa follow dan pantau terus semua akun sosial media kami! 

  • Kapal Perang AS Terdeteksi Lintasi Terusan Panama, Ada Apa?

    Kapal Perang AS Terdeteksi Lintasi Terusan Panama, Ada Apa?

    Panama City –

    Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Lake Erie, terdeteksi melintasi perairan Terusan Panama. Kapal perang AS itu berlayar dari area Pasifik menuju ke kawasan Karibia pada Jumat (29/8) malam waktu setempat.

    Kehadiran kapal perang AS ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), terpantau setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pengerahan sejumlah kapal perang ke dekat pantai Venezuela, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat.

    Para jurnalis AFP melihat kapal penjelajah berpeluru kendali milik Angkatan Laut AS melewati salah satu pintu air di Terusan Panama pada Jumat (29/8) malam, pukul 21.30 waktu setempat, dan berlayar ke arah timur menuju ke Atlantik.

    AS sebelumnya mengatakan pengerahan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia bagian selatan, dekat perairan teritorial Venezuela, merupakan bagian dari operasi anti-perdagangan narkoba.

    “Saya tidak tahu kapal itu akan lewa… Saya terkejut,” kata seorang teknisi kesehatan berusia 32 tahun, Alfredo Cedeno, yang sempat mengambil foto kapal perang AS tersebut saat berbicara kepada AFP.

    Kapal perang USS Lake Erie telah ditambatkan selama dua hari terakhir di Pelabuhan Rodman, di pintu masuk Pasifik pada Terusan Panama.

    Aktivitas kapal perang AS itu terdeteksi setelah Washington menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro memimpin kartel narkoba. AS juga menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 821,7 miliar.

    Washington juga mengerahkan lima kapal perang dan mengirimkan 4.000 tentaranya di kawasan Karibia untuk memberikan tekanan terhadap Maduro.

    Namun demikian, AS sejauh ini belum secara terbuka mengancam akan menginvasi Venezuela.

    Maduro, dalam pernyataan pada Jumat (29/8), mengatakan “tidak mungkin” pasukan AS bisa menginvasi Venezuela. Dia bersumpah bahwa Venezuela telah bersiap untuk mempertahankan “perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorialnya”.

    “Tidak mungkin mereka dapat memasuki Venezuela,” kata Maduro dalam pernyataannya.

    Caracas merespons pengerahan AS itu dengan mengirimkan sejumlah kapal perang dan drone untuk berpatroli di garis pantai wilayahnya, dan meluncurkan upaya untuk merekrut ribuan anggota milisi guna memperkuat pertahanannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Fakta-fakta Infeksi Bakteri Pemakan Daging di AS dari ‘Cacing Sekrup’

    Fakta-fakta Infeksi Bakteri Pemakan Daging di AS dari ‘Cacing Sekrup’

    Jakarta –

    Belakangan 2 kasus infeksi ‘cacing sekrup’ atau screw worm New World pemakan daging ditemukan di Maryland, Amerika Serikat. Sebelumnya, kasus serangga yang berbentuk belatung itu jarang terjadi pada manusia.

    Dalam infestasi belatung juga dikenal sebagai myiasis, lalat betina bertelur di luka baru yang dengan cepat menetas menjadi larva. Belatung ini menggali dan memakan jaringan hidup, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan jaringan yang luas, infeksi bakteri, dan bahkan kematian jika tidak ditangani.

    Seorang juru bicara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mengatakan bahwa risiko pada manusia sangat rendah. Berikut yang perlu diketahui tentang ‘cacing sekrup’, dikutip dari NYPost.

    Apa Itu Penyakit New World screwworm?

    Catatan sejarah menunjukkan belatung sekrup atau New World screwworm, dengan nama ilmiah Cochliomyia hominivorax, telah menimbulkan masalah bagi ternak di AS sejak 1825. Hama ini menjadi masalah besar pada 1933 saat bermigrasi dari Barat Daya ke Tenggara melalui pengiriman hewan yang terinfestasi, hingga menyebabkan kematian ternak yang meluas.

    Pada tahun 1960, AS menerapkan teknik serangga steril, di mana jutaan lalat jantan steril yang dibiakkan di laboratorium dilepaskan untuk dikawinkan dengan lalat betina liar agar tidak dapat bertelur.

    New World screwworm sebagian diberantas di AS berkat upaya-upaya ini, sehingga wabah kecil pada tahun 2016 terjadi pada rusa yang terancam punah di Florida Keys. Lebih dari 188 juta lalat steril membasmi infestasi tersebut pada tahun 2017.

    Wabah terbaru dimulai di Panama pada 2023, sebelum menyebar ke seluruh Amerika Tengah dan mencapai Meksiko.

    Apa Saja Gejalanya?

    Belatung di dalam atau di sekitar luka terbuka. Berikut beberapa gejalanya:

    Luka kulit yang tidak dapat dijelaskan terasa nyeri atau berdarah, dan tidak kunjung sembuh.Luka yang terus membesar dan semakin dalam.Sensasi tidak nyaman karena larva bergerak di hidung, mulut, atau mata.Bau busuk di lokasi luka.

    Bagaimana Mengobatinya?

    Para ahli menyarankan untuk tidak mencoba mengobatinya sendiri, karena pembedahan mungkin diperlukan. Hal ini untuk mengeluarkan larva dari luka.

    Tahun lalu, ada kasus seorang penyintas kanker di Florida yang sakit akibat New World screwworm, setelah mengunjungi Republik Dominika selama lebih dari seminggu. Ia mengalami pembengkakan di wajah, nyeri, dan keluarnya cairan dari hidung.

    Para dokter melakukan pembedahan untuk mengangkat 100 hingga 150 larva yang sangat besar hingga menyumbat mesin penghisap di rumah sakit.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti yang bertujuan memperkuat serta memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata. Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti memperingatkan bahwa usulan tersebut masih kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

    Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Situasi ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan jiwa terbunuh, dan krisis pangan mencapai level kelaparan.

    Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama itu bertujuan mengubah misi Multinational Security Support (MSS) yang kini terbatas sumber daya menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Sama seperti misi saat ini, pasukan tersebut akan dibiayai melalui kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.

    Namun, terdapat perbedaan penting dalam struktur kepemimpinan. Pasukan baru akan dipimpin oleh Standing Group yang terdiri dari negara-negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru juga akan ditunjuk oleh kelompok tersebut, dan sebuah kantor lapangan PBB baru akan dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasional.

    Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menindaklanjuti janji dukungannya melalui bantuan khusus berupa logistik makanan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.

    Meski demikian, sejumlah analis Haiti menilai rencana tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Ricardo Germain, pakar keamanan independen, menyebut ketidakjelasan soal pendanaan dan mekanisme pergantian kepemimpinan bisa menjadi persoalan serius.

    “Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih,” ujarnya.

    Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. “Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti,” katanya kepada Reuters.

    Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.

    “Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional,” ujarnya.

    Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.

    Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.

    Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.

    Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang – sebagian besar polisi asal Kenya – jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.

    Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.

    Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy “Barbecue” Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

    Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. “Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara yang Tidak Memiliki Militer: Fakta Unik dan Alasannya

    Negara yang Tidak Memiliki Militer: Fakta Unik dan Alasannya

    YOGYAKARTA – Di dunia modern, hampir setiap negara memiliki angkatan bersenjata sebagai bentuk pertahanan nasional. Namun, ternyata ada sejumlah negara yang tidak memiliki militer sama sekali. Fenomena ini cukup menarik, karena menimbulkan pertanyaan: bagaimana negara-negara tersebut menjaga keamanan dan kedaulatannya? Artikel ini akan membahas daftar negara tanpa militer, alasan di balik kebijakan tersebut, serta cara mereka menjaga keamanan nasional.

    Mengapa Ada Negara Tanpa Militer?

    Keputusan untuk tidak memiliki militer biasanya dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, ekonomi, hingga perjanjian internasional. Beberapa negara yang tidak memiliki militer mengambil langkah ini karena:

    Perjanjian Perlindungan – Mereka berada di bawah perlindungan negara lain yang memiliki militer kuat.Kondisi Geografis – Lokasi strategis dan aman membuat ancaman konflik bersenjata sangat kecil.Fokus pada Perdamaian – Negara tersebut memilih untuk mengalokasikan anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.Warisan Sejarah – Ada negara yang sejak awal kemerdekaannya tidak pernah membentuk angkatan bersenjata.

    Contoh Negara yang Tidak Memiliki Militer

    Berikut beberapa negara yang tidak memiliki militer dan penjelasan singkatnya:

    Kosta Rika

    Kosta Rika membubarkan militernya pada tahun 1949 setelah perang saudara. Sejak itu, negara ini mengandalkan polisi nasional dan bantuan internasional untuk menjaga keamanan. Kosta Rika justru dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia dan fokus pada pendidikan serta pelestarian lingkungan.

    Panama

    Setelah invasi Amerika Serikat pada 1989, Panama menghapus militer secara permanen. Keamanan nasional dijaga oleh kepolisian dan pasukan keamanan publik. Hubungan diplomatik yang baik dengan banyak negara menjadi kunci pertahanan mereka.

    Vatikan

    Vatikan adalah negara terkecil di dunia dan tidak memiliki militer permanen. Keamanan negara ini dijamin oleh Garda Swiss yang bertugas melindungi Paus serta kerja sama dengan Italia.

    Samoa

    Samoa tidak memiliki militer tetap dan mengandalkan perjanjian keamanan dengan Selandia Baru. Perjanjian ini memastikan bantuan militer jika terjadi ancaman eksternal.

    Andorra

    Andorra, negara kecil di Eropa, tidak memiliki militer permanen. Keamanannya dijamin oleh kerja sama dengan Prancis dan Spanyol.

    Bagaimana Mereka Menjaga Keamanan?

    Meski tidak memiliki militer, negara yang tidak memiliki militer tetap memiliki strategi untuk menjaga keamanan:

    Kerja Sama Internasional – Perjanjian pertahanan dengan negara yang memiliki kekuatan militer.Pasukan Keamanan Internal – Polisi nasional dan satuan khusus yang dilatih untuk menghadapi ancaman internal.Kebijakan Netralitas – Menghindari keterlibatan dalam konflik internasional.Hubungan Diplomatik yang Kuat – Menjalin hubungan baik dengan berbagai negara untuk mencegah potensi konflik.

    Keuntungan dan Tantangan

    Memilih untuk tidak memiliki militer memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri.

    Keuntungan:

    Anggaran negara dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.Menciptakan citra negara yang damai dan netral.Mengurangi risiko terlibat dalam perang.

    Tantangan:

    Ketergantungan pada negara lain dalam hal pertahanan.Rentan terhadap ancaman jika perjanjian perlindungan berakhir.Perlu menjaga hubungan diplomatik yang stabil.

    Keberadaan negara yang tidak memiliki militer membuktikan bahwa pertahanan sebuah negara tidak selalu mengandalkan kekuatan senjata. Faktor diplomasi, perjanjian internasional, dan fokus pada pembangunan internal dapat menjadi alternatif strategi pertahanan. Meski jumlahnya tidak banyak, negara-negara ini menjadi contoh bahwa perdamaian bisa dicapai melalui jalur yang berbeda, selama ada kerja sama internasional yang solid dan komitmen untuk menjaga stabilitas.

    Siapa sangka Wajib Militer Bisa Diterapkan di Indonesia, Kemenhan: Tapi Butuh Anggaran Besar

    Jadi setelah mengetahui negara yang tidak memiliki militeri, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • Netanyahu Buat Strategi Perang Baru: Duduki Semua Wilayah Gaza

    Netanyahu Buat Strategi Perang Baru: Duduki Semua Wilayah Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan memperbarui rencana perang. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kabinet.

    Dilansir AFP, Selasa (5/8/2025), Netanyahu mengatakan kepada seluruh menteri di Israel dia akan menginstruksikan militer tentang bagaimana “mencapai tiga tujuan perang yang telah kami tetapkan”.

    Media lokal Israel seperti Channel 12 dan Jerusalem Post mengutip para pejabat di rapat itu yang mengatakan bahwa “strategi baru” itu adalah menduduki kembali seluruh wilayah Gaza, termasuk wilayah di Kota Gaza yang diyakini militer sebagai tempat para sandera ditawan.

    Palestina Mengecam

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana baru itu. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk campur tangan guna menghentikan pendudukan militer di sana.

    Diketahui, saat ini Netanyahu menghadapi tekanan dari warganya dan internasional yang semakin besar untuk memulangkan para sandera yang tersisa di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan ke wilayah yang dilanda kelaparan tersebut.

    Israel — yang didukung oleh Amerika Serikat dan Panama — sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini untuk membahas nasib para sandera.

    Netanyahu pada Senin (4/8) menegaskan kembali bahwa tiga tujuan perang Israel tetaplah “kekalahan musuh, pembebasan sandera kami, dan janji bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

    Pernyataannya muncul setelah ratusan pensiunan kepala keamanan Israel menulis surat kepada Presiden AS Donald Trump untuk mendesaknya meyakinkan Netanyahu agar mengakhiri perang.

    (zap/yld)