Negara: Panama

  • Trump Ingin Caplok Sana-sini Berbuntut Sindiran Tajam

    Trump Ingin Caplok Sana-sini Berbuntut Sindiran Tajam

    Jakarta

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuat pernyataan kontroversial. Dia ingin mencaplok wilayah negara lain di sana dan sini. Ucapan Trump berbuntut sindiran tajam dan tanggapan dari negara-negara lain.

    Trump ingin mencaplok Greenland dari Denmark, Panama, mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, hingga menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Entah Trump serius atau bercanda, namun ucapan ini kadung menyulut kontroversi lintas negara.

    “Bisa saya katakan, kami membutuhkannya (Greenland) untuk kedaulatan ekonomi,” kata Trump, dilansir Deutsche Welle (DW) pada Senin (6/1) lalu.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump, Selasa (7/1) waktu setempat.

    Dilansir AFP, Trump yang akan dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari mendatang, mencetuskan rencananya untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika, yang memiliki gugusan yang indah”.

    “Itu pantas. Dan Meksiko harus berhenti membiarkan jutaan orang masuk ke negara kita,” ujar Trump.

    Pekan ini, Trump juga mengatakan dirinya mungkin akan menggunakan “kekuatan ekonomi” untuk mewujudkan gagasan kontroversial menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS. Dalam pernyataannya, Trump menyinggung kekhawatiran soal bantuan militer AS dan ketidakseimbangan perdagangan sebagai alasan.

    Halaman selanjutnya, sindiran tajam dari Meksiko dan Kanada:

    Sindiran tajam dari Meksiko dan Kanada

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum (AP Photo/Eduardo Verdugo)

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum melontarkan sindiran untuk Trump dengan mengusulkan agar AS seharusnya disebut sebagai “Amerika Meksiko”. Sindiran ini dilontarkan setelah Trump berjanji mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

    Dalam konferensi pers rutin pagi hari, seperti dilansir AFP, Kamis (9/1/2025), Sheinbaum menunjukkan peta dunia abad ke-17 yang menunjukkan Amerika Utara sebagai “Amerika Meksiko” atau “Mexican America”.

    Sambil menekankan bahwa Teluk Meksiko merupakan nama yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sheinbaum membalikkan pernyataan Trump sebelumnya dengan mengusulkan agar Amerika Serikat disebut “Amerika Meksiko”.

    “Mengapa kita tidak menyebutnya (AS) sebagai Amerika Meksiko?” cetusnya. “Kedengarannya bagus, bukan?”

    Sindiran juga meluncur dari Kanada, negara yang disebut Trump cocok menjdi ngara bagian ke-51 dari AS. Pejabat itu adalah Premier Ontario, Doug Ford. Dia mencetuskan agar Kanada membeli Alaska dari AS.

    “Anda tahu sesuatu, kepada presiden (Trump), saya akan menyampaikan tawaran balasan. Bagaimana jika kami membeli Alaska dan menambahkan Minnesota dan Minneapolis pada saat yang sama? Jadi, Anda tahu, itu tidak realistis,” cetus Ford dalam pernyataannya.

    Minnesota merupakan negara bagian AS yang berbagi perbatasan darat sepanjang 885 kilometer dengan Kanada. Sedangkan Minneapolis merupakan salah satu kota besar yang ada di negara bagian Minnesota.

    Perdana Menteri (PM) Kanada yang mengundurkan diri, Justin Trudeau, menolak keras gagasan yang dilontarkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS yang ke-51.

    “Sama sekali tidak ada peluang bahwa Kanada akan menjadi bagian dari Amerika Serikat,” tegas Trudeau dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/1).

    “Para pekerja dan komunitas di kedua negara sama-sama mendapatkan manfaat dengan menjadi mitra dagang dan keamanan terbesar satu sama lain,” ujarnya.

    Halaman selanutnya, tanggapan dari Eropa:

    Tanggapan dari Eropa

    Foto ilustrasi: Bendera Uni Eropa (AP/Jean-Francois Badias)

    Denmark yang kini menguasai Greenland adalah anggota Uni Eropa (UE). Dilansir DW, Uni Eropa menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    “Prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku untuk setiap negara, terlepas dari apakah negara itu berada di sebelah timur atau barat kita,” tegas Scholz.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

  • Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Berlin

    Jerman menegaskan bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa setelah Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak mengesampingkan rencana militernya untuk mencaplok Grinlandia (Greenland).

    Pulau luas di Arktika ini merupakan wilayah otonomi dari Denmark, anggota Uni Eropa (UE) dan NATO.

    Scholz: Perbatasan tak dapat diganggu gugat adalah ‘prinsip dasar hukum internasional’

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Namun, Hebestreit enggan memberitahukan keseriusan Berlin menanggapi ancaman Donald Trump terhadap wilayah Denmark tersebut.

    “Saya tidak ingin menilai komentar tersebut,” ujar Hebestreit dalam konferensi pers rutin, seraya mengutarakan bahwa pemerintah Jerman sudah “mencatat” sejumlah komentar itu.

    Setelahnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa dia telah mendiskusikan pernyataan Trump itu dengan pemimpin UE lainnya. Selain itu, dia menegaskan tentang aturan perbatasan yang tak dapat diganggu gugat merupakan “hukum internasional yang fundamental.”

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    Menlu Prancis: Trump tidak boleh mengancam kedaulatan batas wilayah UE

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    UE soal pernyataan Trump: “Hal yang bersifat hipotetis”

    Uni Eropa (UE) menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Sementara itu, Kepala Juru Bicara Komisi Uni Eropa Paula Pinho menyebut kedaulatan negara harus dihormati sebagai “hal yang mendasar,” dan menambahkan kalau dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut soal masalah ini karena sifatnya yang “sangat teoritis”.

    Trump soal Grinlandia

    Donald Trump pada hari Senin (06/01) telah menolak untuk mengesampingkan aksi militer hingga ekonomi yang merupakan niatnya, agar AS dapat menguasai Grinlandia dan Terusan Panama.

    “Tidak, saya tidak bisa memastikan salah satu dari keduanya. Namun yang bisa saya katakan, kami membutuhkannya untuk kedaulatan ekonomi,” jawab Trump.

    Sementara itu pada hari Selasa (07/01), anak Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dilaporkan mendarat di Grinlandia. Kedatangannya itu juga berlangsung sesaat setelah ayahnya menyarankan agar Grinlandia menjadi bagian dari AS.

    Presiden terpilih Donald Trump juga menggunakan platform media sosial miliknya, Truth Social, untuk menyatakan ambisi masa depannya soal Grinlandia dan kegembiraannya tentang perjalanan Donald Trump Jr. ke pulau tersebut.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump.

    Semasa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, Trump telah berencana untuk membeli Grinlandia. Bahkan, dia membatalkan agenda kenegaraan pada tahun 2019 setelah Perdana Menteri Denmark menolak gagasan tersebut.

    Siapa pemilik Grinlandia?

    Denmark mengatakan, Grinlandia merupakan bagian dari kerajaannya yang juga memiliki pemerintahan sendiri, tidak untuk dijual.

    “Saya rasa ini bukan cara yang baik untuk saling berperang secara finansial, padahal kita adalah sekutu dan mitra yang dekat,” tegas Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen saat menanggapi komentar Trump.

    Pada dasarnya, Frederiksen menyebut baik niat Washington untuk menaruh minat besar pada wilayah Arktika tersebut. Namun, hal itu “harus dilakukan dengan cara yang menghormati rakyat Grinlandia.”

    Dari sisi Grinlandia, Perdana Menteri Mute Egede, telah menyerukan kemerdekaan dari Denmark. Namun dia menuturkan, kalau Grinlandia tidak tertarik menjadi bagian dari AS dan menegaskan kalau pulau tersebut tidak dijual.

    mh/ha (Reuters, AFP)

    (nvc/nvc)

  • Perbatasan Tak Bisa Diubah Secara Paksa!

    Perbatasan Tak Bisa Diubah Secara Paksa!

    Berlin

    Pemerintah Jerman melontarkan kritikan untuk Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Berlin mengingatkan Trump bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa, setelah mantan Presiden AS itu menolak mengesampingkan tindakan militer untuk menguasai Greenland, wilayah otonomi Denmark.

    Kritikan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (9/1/2025), disampaikan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, saat merespons pernyataan Trump dalam konferensi pers terbaru yang terang-terangan menolak untuk mengesampingkan penggunaan tindakan militer atau ekonomi untuk mengakuisisi Greenland dan Terusan Panama.

    Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda ekspansionis secara luas yang dilontarkan Trump sejak memenangkan pilpres AS pada November lalu.

    “Seperti biasa, prinsip tegas berlaku… bahwa perbatasan tidak boleh dipindahkan dengan paksa,” tegas Hebestreit dalam pernyataannya, merujuk pada perjanjian internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam konferensi pers di Florida pada Selasa (7/1), saat ditanya apakah dirinya bisa meyakinkan dunia bahwa dia tidak akan menggunakan pemaksaan militer atau ekonomi ketika berupaya menguasai Greenland dan Terusan Panama, Trump menjawab: “Tidak, saya tidak bisa meyakinkan Anda mengenai keduanya.”

    “Namun saya dapat mengatakan hal ini, kita membutuhkan mereka untuk keamanan ekonomi,” ucap Trump.

    Dia bahkan mengatakan akan memberlakukan tarif terhadap Denmark jika negara itu menolak tawarannya untuk membeli Greenland, yang menurutnya penting bagi keamanan nasional AS.

  • Bikin Rumah Bawah Air, Pria Ini Ukir Rekor Tinggal di Laut Terlama

    Bikin Rumah Bawah Air, Pria Ini Ukir Rekor Tinggal di Laut Terlama

    Jakarta

    Rüdiger Koch mencetak rekor dunia untuk masa tinggal terlama di air di dalam sebuah hunian di bawah air. Insinyur kedirgantaraan itu menghabiskan 101 hari di bawah Laut Karibia di luar Teluk Linton, Panama, mengalahkan rekor sebelumnya yang ditorehkan Dr. Joseph Dituri selama 100 hari.

    Hunian yang sepenuhnya berada di perairan ini dirancang dan dijual oleh perusahaan miliknya, Ocean Builders. Bersama co-founder dan CEO Ocean Builders Grant Romundt, Koch menceritakan tantangan menghabiskan lebih dari tiga bulan di bawah air, dan bagaimana hal ini bisa menjadi latihan untuk perjalanan luar angkasa.

    Kamar bawah air Koch memang agak sempit, hanya sekitar 28 meter persegi. Namun, ilmuwan itu tampak tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang terisolasi. Ia mengatakan terkejut bisa tinggal lama di sana.

    “Saya sebenarnya sudah menduga akan ada beberapa hal yang muncul. Awalnya kami mengalami kendala listrik. Saya menggunakan listrik terlalu banyak, dan beberapa hal lainnya. Namun selain itu tidak ada yang serius,” ujarnya seperti dikutip dari BoredPanda.

    Tujuan melakukan tantangan ini tentu saja untuk membuktikan kelayakan Deepwater SeaPod buatan Ocean Builders. Perusahaan ini juga diketahui akan membangun kota terapung.

    “Tidak seperti SeaPod standar yang dirancang untuk kedalaman sekitar empat meter, Deepwater SeaPod merupakan habitat manusia terapung yang cocok untuk lautan terbuka dan mampu menahan gelombang besar,” sebut Koch.

    Koch yang merupakan kepala teknisi Ocean Builders menyebutkan, stabilitas adalah salah satu keunggulan utama SeaPod mereka. Bahkan model air dangkal saat ini tidak bergoyang di ombak seperti perahu.

    [Gambas:Instagram]

    “Sering kali Anda bahkan tidak merasakan gerakan di SeaPod buatan kami,” Grant meyakinkan.

    Mereka juga mempromosikan SeaPod mereka jauh lebih luas dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan kamar tidur, serta balkon dengan perabotan lengkap.

    Peralatan seperti lemari es besar hingga tempat tidur dengan suhu terkontrol dioperasikan dengan tenaga surya yang dikelola oleh komputer internal berpendingin cairan. Sistem ini terpusat dalam pemandangan teluk 360 derajat yang indah. Secara keseluruhan, hunian ini memiliki luas sekitar 77 meter persegi.

    Ocean Builders sudah memproduksi SeaPods di perairan dangkal secara komersial di Linton Bay, Panama. Mereka pindah ke Panama setelah pemerintah Thailand menghancurkan prototipe pertama mereka di lepas pantai Phuket pada 2019.

    Setelah penghancuran prototipe pertama itu, Ocean Builders menjadi terkenal dalam gerakan Seasteading, menarik perhatian kaum libertarian, anarkis, dan aktivis lain yang mencari cara untuk lepas dari otoritas pemerintah. Namun, Grant mengakui bahwa SeaPods menarik banyak pelanggan.

    “Ada banyak profil pelanggan karena kami menarik minat berbagai jenis pasar seperti pekerja lepas digital, penggemar kripto, pelaut yang gemar berlayar, tetapi mungkin menginginkan sesuatu yang lebih seperti rumah sudah lama berlayar. Lalu ada orang-orang kreatif seperti musisi dan seniman yang menginginkan tempat yang benar-benar menginspirasi untuk bekerja,” tuturnya.

    Sementara itu, Grant berbagi pengalamannya bahwa ia sudah lama merasakan dorongan untuk hidup di atas air. Sebelum mendirikan Ocean Builders, ia tinggal di rumah terapung di marina di Toronto, Kanada, sehingga menginspirasinya untuk tinggal di air.

    Dengan Deepwater SeaPod, duo pendiri Ocean Builder melihat mereka selangkah lebih dekat untuk menciptakan kota terapung. Menurut keduanya, hunian semacam ini akan sangat penting di masa depan karena naiknya permukaan laut.

    Namun, kota terapung pun bukanlah tujuan akhir Koch. Sebagai seorang insinyur kedirgantaraan, ia mendirikan Ocean Builders karena ketertarikannya pada peluncuran luar angkasa dan upaya bertahan hidup di sana dengan belajar dari lingkungan di lautan.

    (rns/afr)

  • Video : Trump Mau Rebut Terusan Panama-Greenland Pakai Cara Militer

    Video : Trump Mau Rebut Terusan Panama-Greenland Pakai Cara Militer

    Video :

    Video : Trump Mau Rebut Terusan Panama-Greenland Pakai Cara Militer

    News

    4 jam yang lalu

  • Aksi Terbaru Trump yang Ingin Caplok Sana-sini

    Aksi Terbaru Trump yang Ingin Caplok Sana-sini

    Jakarta

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial terkait pencaplokan wilayah. Trump ingin Panama hingga Kanada menjadi bagian dari AS.

    Sebagaimana diketahui, Tump baru saja terpilih sebagai Presiden AS. Meskipun belum dilantik, Trump sudah menebar ancaman terkait pencaplokan wilayah.

    Salah satu wilayah yang ingin dicaplok yakni Teluk Meksiko. Trump akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    Dilansir AFP, rencana yang menarik perhatian itu dikeluarkan Trump yang bersiap menjabat sebagai Presiden AS akhir bulan ini.

    “Kami akan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, yang memiliki bunyi yang indah,” katanya kepada wartawan, dilansir AFP, Selasa (7/1/2025).

    “Itu tepat. Dan Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang masuk ke negara kami.”

    Lantas, wilayah mana lagi yang ingin dicaplok Donald Trump? Baca halaman selanjutnya.

    Trump Ingin Jadikan Kanada Negara Bagian AS

    Foto: Justin Trudeau (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)

    Trump juga pernah beberapa kali menyebut Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau sebagai “Gubernur” Kanada dan menyebut gagasan Kanada menjadi negara bagian ke-51 AS sebagai “ide bagus”.

    Gagasan itu kembali dibahas Trump saat dia berbicara di Mar-a-Lago, Florida, tepatnya ketika ditanya apakah dirinya mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Kanada.

    “Tidak (kekuatan militer), (dengan) kekuatan ekonomi,” jawab Trump.

    “Karena Kanada dan Amerika Serikat, hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa,” sebutnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Namun, Trudeau menolak keras gagasan yang dilontarkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS yang ke-51.

    “Sama sekali tidak ada peluang bahwa Kanada akan menjadi bagian dari Amerika Serikat,” tegas Trudeau dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/1/2025).

    “Para pekerja dan komunitas di kedua negara sama-sama mendapatkan manfaat dengan menjadi mitra dagang dan keamanan terbesar satu sama lain,” ujarnya.

    Trump Ingin Caplok Terusan Panama-Greenland

    Foto: Donald Trump (DW News)

    Trump kembali membahas soal upaya mengambil alih Terusan Panama dan Greenland, yang menjadi bagian dari agenda ekspansionis secara luas yang dilontarkannya sejak memenangkan pilpres AS.

    Selang dua minggu sebelum dia resmi dilantik dan kembali menjabat sebagai Presiden AS, Trump mulai menguraikan kebijakan luar negeri yang agresif tanpa memperhatikan pertimbangan diplomatik atau kekhawatiran sekutu-sekutu AS.

    Dalam konferensi pers terbaru yang digelar di Florida, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/1/2025), Trump secara terang-terangan menolak untuk mengesampingkan penggunaan tindakan militer atau ekonomi untuk mewujudkan akuisisi Terusan Panama dan Greenland.

    Saat ditanya apakah dirinya bisa meyakinkan dunia bahwa dia tidak akan menggunakan pemaksaan militer atau ekonomi ketika berupaya menguasai Terusan Panama dan Greenland, Trump menjawab: “Tidak, saya tidak bisa meyakinkan Anda mengenai keduanya.”

    “Namun saya dapat mengatakan hal ini, kita membutuhkan mereka untuk keamanan ekonomi,” sebut Trump.

    Dia bahkan mengatakan akan memberlakukan tarif terhadap Denmark jika negara itu menolak tawarannya untuk membeli Greenland, yang menurutnya penting bagi keamanan nasional AS. Sesaat sebelum Trump melontarkan komentar ini, putra sulungnya Donald Trump Jr tiba di Greenland untuk kunjungan pribadi.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Trump Ingin Caplok Greenland Pakai Militer, Apa Reaksi Denmark?

    Trump Ingin Caplok Greenland Pakai Militer, Apa Reaksi Denmark?

    JAKARTA – Presiden terpilih AS, Donald Trump mengatakan tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai Terusan Panama dan Greenland.

    Hal itu dikatakannya saat menjawab pertanyaan apakah Trump membiarkan penggunaan militer AS untuk mengamankan kedua wilayah tersebut. Bersamaan dengan itu, delegasi, ajudan dan penasihat yang mencakup Donald Trump Jr. berada di Greenland, pada Senin 8 Januari, dikutip dari AP.

    “Mungkin Anda harus melakukan sesuatu. Terusan Panama sangat penting bagi negara kita,” kata Trump dalam sebuah wawancara dengan penyiar Denmark TV2, dikutip dari AP, Selasa 8 Januari.

    Menurut Trump, kendali AS atas kedua wilayah di Panama dan Denmark itu sangat penting bagi keamanan nasional AS.

    Niat Trump ini menandai penolakan terhadap kebijakan AS selama beberapa dekade yang telah memprioritaskan penentuan nasib sendiri daripada perluasan wilayah.

    “Kita membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional,” kata Trump.

    Greenland, yang menjadi rumah bagi pangkalan militer AS yang besar, merupakan wilayah otonomi Denmark, sekutu lama AS dan anggota pendiri NATO. Trump meragukan keabsahan klaim Denmark atas Greenland.

    Terusan Panama telah sepenuhnya dikendalikan Panama selama lebih dari 25 tahun. AS mengembalikan Zona Terusan Panama kepada negara tersebut pada tahun 1979 dan mengakhiri kerja samanya dalam mengendalikan jalur air strategis tersebut pada tahun 1999.

    Sementara Greenland merupakan bagian dari wilayah negara Denmark. 

    Menanggapi komentar Trump, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menyebut AS merupakan “sekutu terpenting dan terdekat” Denmark.

    PM Denmark kemudian tidak percaya AS akan akan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk mengamankan kendali atas Greenland.

    Lebih lanjut, ia menyambut baik AS yang menaruh perhatian lebih besar di wilayah Arktik, namun cara-cara tersebut jangan sampai melukai warga Greenland.

    “Harus dilakukan dengan cara yang menghormati rakyat Greenland,” kata PM Denmark. 

    “Pada saat yang sama, hal itu harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan Denmark dan Amerika Serikat untuk tetap bekerja sama, antara lain, dalam NATO,” sambungnya.

  • Antara Trump, Denmark dan Aspirasi Kemerdekaan

    Antara Trump, Denmark dan Aspirasi Kemerdekaan

    Jakarta

    Grinlandia, atau Geenland ,sudah menjadi incaran Donald Trump sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2019. Ketika keinginannya itu ditolak oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dia sontak membatalkan kunjungan kenegaraan ke Kopenhagen.

    Jelang pelantikan Trump pada 20 Januari mendatang, gagasan membeli wilayah konstituen Kerajaan Denmark itu kembali merebak.

    Grinlandia bukan satu-satunya wilayah negara lain yang ingin dicaplok pemerintahan Trump. Sejak kemenangannya pada pemilu November lalu, Trump telah menuntut kendali atas Terusan Panama dan bahkan penggabungan Kanada ke dalam wilayah Amerika Serikat.

    Di tengah perdebatan tersebut, putra sang presiden, Donald Trump Junior, berkunjung ke Grinlandia dalam kapasitas “sebagai wisatawan saja,” kata dia kepada stasiun radio lokal setelah mendarat di bandar udara Nuuk, ibu kota Greenland.

    Sebelum kepergian putranya, Trump sempat mengunggah video yang menunjukkan seorang simpatisan Partai Republik meminta AS membebaskan Grinlandia dari “pemerintahan kolonial” Denmark.

    Trump menjanjikan perlindungan bagi Greenland dan sekitar 56.000 penduduknya. Namun hingga kini, dia belum mengungkapkan alasan di balik niatan tersebut.

    AS telah mengoperasikan pangkalan udara di barat laut Grinlandia sejak tahun 1951. Dilihat secara ekonomi dan geopolitik, negeri es itu akan menambah jangkauan AS di wilayah Arktik yang kaya sumber daya alam. Di sana, Rusia dan Cina juga semakin giat menegaskan klaim teritorial pada saat lapisan es mencair. AS sendiri termasuk negara Arktik karena terhubung melalui negara bagian Alaska.

    Aspirasi kemerdekaan Grinlandia

    Aaja Chemnitz, seorang anggota parlemen Denmark yang berasal dari Grinlandia, menolak kampung halamannya dijadikan instrumen geopolitik. “Saya tidak ingin menjadi pion dalam mimpi liar Trump untuk memperluas imperialisme AS dan memasukkan negara kita ke dalamnya,” tulis Chemnitz di Facebook.

    Klaim teritorial AS atas Greenland datang pada saat ketika seisi negeri sedang ingin melepas ikatan dengan Kerajaan Denmark. Dalam pidato Tahun Barunya, Perdana Menteri Múte Egede menyerukan “langkah-langkah penting menuju kemerdekaan. Masa depan negara adalah milik kita!,” serunya.

    Pulau yang dihuni bangsa Inuit ini sempat dijajah oleh Denmark dan Norwegia pada abad ke-18, sebelum akhirnya kembali dikuasai kerajaan di Kopenhagen. Setelah Perang Dunia Kedua, Denmark mengabulkan tuntutan dekolonialisasi Grinlandia secara resmi.

    Tetapi pada saat yang sama, perempuan Inuit dipaksa menggunakan alat kontrasepsi dan anak-anak dideportasi ke daratan Denmark tanpa persetujuan orang tua mereka. Sejarah tersebut ikut melandasi keinginan banyak warga Grinlandia untuk akhirnya melepaskan diri dari Denmark.

    Ketika parlemen baru terpilih di daerah otonom pada bulan April, para pendukung kemerdekaan berharap adanya upaya yang lebih signifikan. PM Egede mengatakan dalam pidato bahwa parlemen telah mulai menyusun konstitusi untuk Grinlandia yang berdaulat.

    Denmark tegaskan klaim teritorial

    Salah satu isu yang ramai dibahas menyangkut kemampuan Grinlandia untuk merdeka secara ekonomi. Selama ini, pemerintah di Kopenhagen mengirimkan dana senilai sekitar 550 juta euro, sekitar sepertiga dari total anggaran negara, setiap tahunnya.

    Denmark tidak berniat membebaskan Grinlandia, terutama karena sumber daya alam dan nilai geostrategisnya. Sikap itu diperjelas oleh Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen yang tak lama setelah ucapan Trump menerbitkan daftar belanja untuk memperkuat infrastruktur militer di Grinlandia.

    Pada saat yang sama, Kerajaan Denmark menepatkan simbol beruang kutub khas Grinlandia dan domba jantan dari Kepulauan Faroe ke dalam desain lambang nasional yang baru. “Kita saling memiliki,” kata Raja Frederik ke10 dalam pidato tahun barunya.

    Aspirasi warga Grinlandia kemungkinan besar akan disuarakan melalui pemilu. Apakah memilih kemerdekaan, penggabungan ke AS atau tetap bersama Denmark, pencairan Arktik akan semakin meningkatkan nilai strategis Grinlandia.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Trump Jr. Kunjungi Greenland di Tengah Polemik Akuisisi Pulau

    Trump Jr. Kunjungi Greenland di Tengah Polemik Akuisisi Pulau

    Jakarta, CNN Indonesia

    Trump Jr. tiba di ibu kota Greenland, Nuuk, pada Selasa (7/1), tak lama setelah Presiden terpilih AS Donald Trump, menegaskan ketertarikannya untuk menguasai pulau Arktik tersebut.

    Pemerintah Greenland menegaskan bahwa kedatangan putra pertama Trump itu merupakan kunjungan pribadi.

    Pejabat Greenland juga mengatakan tidak akan bertemu dengannya.

    Trump baru-baru ini menyatakan niatnya untuk mengambil alih Greenland, termasuk Terusan Panama, dengan alasan demi keamanan ekonomi dan nasional AS.

    Bahkan, Trump membuka kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer dalam upaya tersebut.

  • Cerita Panama Dapatkan Kembali Terusan Panama dari AS

    Cerita Panama Dapatkan Kembali Terusan Panama dari AS

    Jakarta

    Seperempat abad yang lalu, Panama akhirnya memperoleh kendali atas Terusan Panama dari Amerika Serikat, dalam sebuah proses yang dimulai lebih dari dua dekade sebelumnya. Mengapa presiden AS terpilih Donald Trump ingin mengambil alihnya kembali?

    Pada 31 Desember 1999, bendera Amerika Serikat di Terusan Panama diturunkan. Sebagai gantinya, bendera Panama berkibar tinggi dan menjadi satu-satunya lambang Terusan Panama untuk pertama kalinya.

    Rakyat Panama yang menghadiri upacara pun bersorak gembira.

    Berkibarnya bendera Panama itu menandai akhir sebuah masa yang dipenuhi unjuk rasa, ketegangan, dan kematian.

    “Sungguh mengesankan melihat reaksi masyarakat Panama,” ujar Alberto Aleman Zubieta, mantan pejabat Terusan Panama, kepada BBC.

    25 tahun kemudian, kedaulatan atas jalur lintas samudera ini kembali menjadi berita utama.

    Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial setelah mengomentari biaya yang dikenakan kepada kapal-kapal Amerika Serikat untuk melintasi Terusan Panama.

    “Segera dan tanpa pertanyaan,” imbuhnya.

    Menanggapi hal tersebut, Presiden Panama Jose Ral Mulino melalui media sosial menyatakan: “Setiap meter persegi Terusan akan tetap menjadi milik Panama.”

    Bagaimana kronologi Terusan Panama dari masa ke masa hingga sampai di titik ini?

    Peluang yang muncul di tengah Perang Saudara

    Sejak abad ke-16, para pemukim Eropa sudah menyadari pentingnya membangun jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik.

    Kala itu, satu-satunya akses ke lautan selatan adalah melalui Selat Magellan di selatan Chili.

    Akses ini kurang ideal karena jarak berlayar yang sangat jauh dan kondisi cuaca di Tanjung Harapan yang bahaya.

    Jalur melalui Tanah Genting Panama, yang pada saat itu merupakan wilayah Kolombia, pertama kali dicoba pada abad ke-19.

    Bogota memberikan konsesi untuk pembangunan Terusan kepada Ferdinand de Lesseps, seorang insinyur Prancis yang sebelumnya membangun Terusan Suez di Mesir.

    Getty ImagesMahasiswa Panama melakukan protes di Zona Kanal.

    Namun, wabah penyakit yang menyerang para pekerja (kebanyakan budak asal Afrika), kelembaban tanah, dan hujan yang terus-menerus mengakibatkan proyek tersebut mengalami kebangkrutan.

    Pada saat inilah minat AS terhadap jalur laut ini meningkat.

    Pada waktu itu, Kolombia berupaya bangkit dari perang saudara yang menewaskan ribuan orang.

    Negara itu juga tengah menghadapi ketegangan politik yang tinggi.

    Situasi ini akhirnya membuka jalan bagi kemerdekaan Panama.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sebagai kekuatan yang saat itu sedang bangkit, AS sudah menguasai Puerto Rico dan Kuba.

    AS melihat peluang besar dari krisis internal Kolombia. Mereka pun menawarkan untuk membayar US$40 juta (sekitar Rp 648 miliar dengan kurs saat ini) untuk mendapatkan konsesi pembangunan Terusan.

    Hal ini menjadi dasar dari Perjanjian Herrn-Hay antara Kolombia dan AS yang menetapkan syarat-syarat untuk konsesi tersebut.

    Getty ImagesTerusan Panama membuka jalur antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik

    Setelah melalui negosiasi yang rumit, pemerintah Kolombia mengumumkan penolakannya atas proposal tersebut 5 Agustus 1903.

    Kolombia beralasan proposal itu melanggar kedaulatan negara.

    Panamayang saat itu merupakan bagian dari Kolombiamengabaikan penolakan perjanjian tersebut.

    Panama menyatakan kemerdekaannya pada 3 November 1903.

    Mereka mendapatkan dukungan AS yang menyatakan akan mengintervensi jika Kolombia melakukan serangan militer.

    “Berangkat dari ketidakpuasan Panama, AS melihat peluang besar untuk mengamankan perjanjian yang mereka inginkan tanpa campur tangan Kolombia,” jelas sejarawan Panama, Marixa Lasso.

    Getty ImagesBendera AS berkibar di Zona Terusan Panama.

    Negara yang terpecah dan awal ketegangan

    AS dan Panama menandatangani Perjanjian Hay-Bunau-Varilla setelah kemerdekaan Panama.

    Selain menjamin kemerdekaan Panama, perjanjian ini juga mengatur pemberian konsesi abadi Terusan Panama kepada AS.

    AS juga memperoleh kendali atas Zona Terusan yang mencakup delapan kilometer di setiap sisi jalur air strategis.

    Sebagai kompensasi, Panama akan menerima US$10 juta (sekitar Rp 162 miliar).

    Setelah pembangunan dirampungkan pada 1913, Ancn menjadi kapal uap pertama yang melintasi Terusan Panama sekaligus melambangkan pembukaannya ke dunia.

    Baca juga:

    Namun, ketegangan segera muncul.

    Dalam praktiknya, negara ini terbagi menjadi dua secara fisik.

    Ribuan orang Amerika dan keluarga mereka tinggal di zona tersebut di bawah hukum mereka sendiri sambil bekerja di Terusan yang diresmikan pada 1914.

    Orang-orang ini hidup tanpa kontak dengan populasi Panama. Warga Panama tidak dapat memasuki wilayah tersebut tanpa izin khusus.

    Ketidakpuasan rakyat Panama pun meningkat.

    Berbagai demonstrasi pun muncul untuk menuntut berakhirnya kehadiran AS di Terusan Panama dan pengembalian zona itu ke Panama.

    Pada 1958, sekelompok mahasiswa melancarkan Operasi Kedaulatan. Secara damai, mereka menanam 75 bendera Panama di wilayah yang secara resmi merupakan wilayah AS.

    Getty ImagesSejak akhir 1950-an, para mahasiswa Panama mengorganisir berbagai demonstrasi untuk menyerukan kembalinya Terusan Panama.

    “Mereka mengatakan kepada kami bahwa ini bukan wilayah yang dapat diakses oleh orang Panama,” ujar Ricardo Ros Torres, salah satu pemimpin protes mahasiswa tersebut, kepada BBC Mundo pada tahun 2019.

    “Pada hari itu, kami mengatakan bahwa kami tidak lagi takut dan menginginkan perjanjian baru untuk mengakhiri keberadaan kolonial yang abadi.”

    Peristiwa lain yang memengaruhi jalan menuju pengambilalihan Terusan Panama adalah Pawai Patriotik 1959.

    Dalam pawai itu, rakyat Panama memasuki Zona Terusan sambil membawa bendera mereka.

    Pawai ini awalnya dimulai dengan damai. Namun, terjadi bentrokan antara warga Panama dan polisi ketika para pengunjuk rasa dilarang memasuki wilayah tersebut.

    Puluhan orang terluka dalam insiden ini.

    Kedua peristiwa tersebut melahirkan sebuah ungkapan yang kemudian menjadi populer di Panama: “Dia yang menanam bendera, akan memanen kedaulatannya.”

    Hari Para Martir

    Peristiwa-peristiwa ini memicu protes lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya.

    Pada 1962, tercapai kesepakatan antara Presiden Panama Roberto Chiari dan Presiden AS John F. Kennedy setelah negosiasi panjang.

    Perjanjian Chiari-Kennedy menetapkan bahwa bendera kedua negara harus dikibarkan di wilayah sipil Zona Terusan per 1 Januari 1964.

    Ketika tanggal itu tiba, mereka yang tinggal di Zona Terusan mengabaikan perintah gubernur Zona dan menolak untuk mengibarkan bendera Panama.

    Pada 9 Januari, puluhan siswa dari Institut Nasional Panama pergi ke Zona Terusan dengan membawa bendera sekolah mereka.

    Mereka menuntut agar bendera tersebut dikibarkan di Sekolah Menengah Atas Balboa setempat.

    Getty ImagesMahasiswa Panama dan polisi bentrok di Zona Kanal.

    Namun, beberapa polisi AS menghentikan aksi ini dan konfrontasi pun tidak terhindarkan.

    Lebih dari 20 pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya terluka.

    Penodaan bendera Panama yang terjadi dalam insiden itu membuat peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Para Martir.

    Presiden Roberto Chiari menanggapinya dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Washington sampai perjanjian baru ditandatangani antara kedua negara.

    Banyak pakar menilai peristiwa ini sebagai katalis utama bagi pemindahan Terusan Panama ke tangan Panama lebih dari 35 tahun kemudian.

    Perjanjian Torrijos-Carter

    Setelah bulan Januari yang kelam itu, pembicaraan antara AS dan Panama dimulai dengan sungguh-sungguh pada 3 April 1964,

    Kedua negara sepakat untuk menunjuk duta besar khusus untuk melaksanakan negosiasi.

    Dibutuhkan waktu 10 tahun lagi sampai sebuah deklarasi bersama ditandatangani di Panama City antara Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger (di bawah mandat Presiden Richard Nixon) dan Menteri Luar Negeri Panama Juan Antonio Tack.

    Deklarasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan diperlukan untuk mendorong tercapainya kesepakatan akhir Terusan Panama yang diharapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

    Getty ImagesPresiden AS Jimmy Carter dan Omar Torrijos dari Panama berpelukan setelah menandatangani perjanjian pada tanggal 7 September 1977.

    Deklarasi ini juga dibutuhkan untuk mengganti Perjanjian Hay-Bunau-Varilla yang memberikan hak atas Terusan Panama kepada AS serta yurisdiksi atas sebagian wilayah Panama.

    Itulah dasar dari perjanjian yang secara resmi ditandatangani antara Presiden AS Jimmy Carter dan komandan Garda Nasional Panama Omar Torrijos pada 7 September 1977.

    Getty ImagesPresiden Panama saat itu, Mireya Moscoso, dan mantan presiden AS, Jimmy Carter, pada hari pemindahan terakhir.

    Kedua pemimpin negara menyepakati bahwa kedaulatan Zona Terusan tunduk pada undang-undang Panama dan menetapkan tanggal untuk pengalihan kepemilikan jalur lintas samudera ke Panama: 31 Desember 1999.

    Carter mengatakan bahwa pengembalian Terusan Panama kepada rakyat Panama menunjukkan bahwa AS mampu bersikap adil dan terhormat.

    “Sebagai negara besar dan kuat, kami mampu bersikap secara adil dan terhormat ketika berurusan dengan negara yang berdaulat, bangga, tetapi lebih kecil,” ujarnya.

    Pengembalian

    Setelah periode transisi, berbagai pejabat dari seluruh dunia tiba di Panama beberapa hari sebelum pergantian abad.

    Mereka hendak berpartisipasi dalam upacara resmi yang telah menjadi impian bagi penduduk Panama. Carter juga berada di sana.

    Layar-layar raksasa ditempatkan di berbagai bagian Kota Panama dengan jam hitung mundur.

    BBC

    Ketika Presiden Panama Mireya Moscoso mengibarkan bendera Panama di Gedung Administrasi Terusan, maka pengalihan tersebut secara resmi disegel.

    “Terusan Panama milik orang Panama,” ujar sang presiden pada hari itu.

    “Panama akhirnya mencapai keutuhan sebagai negara yang berdaulat.”

    (ita/ita)