Negara: Palestina

  • Dukung Israel, Biden Juga Sebut Krisis Kemanusiaan di Gaza Jadi Prioritas

    Dukung Israel, Biden Juga Sebut Krisis Kemanusiaan di Gaza Jadi Prioritas

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut bahwa krisis kemanusiaan yang kini terjadi di Jalur Gaza, yang terus digempur oleh Israel, menjadi prioritas. Namun Biden juga kembali menegaskan dukungannya untuk Israel yang sepekan lalu diserang oleh Hamas secara mengejutkan.

    Seperti dilansir Al Jazeera dan AFP, Sabtu (14/10/2023), pemerintahan Biden menuai kritikan karena tidak mengambil sikap lebih tegas dalam mendesak Israel, sekutu dekatnya, untuk menahan diri. Dalam sepekan terakhir, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas.

    Kritikan juga menghujani pemerintahan Biden yang tidak memberikan komentar apa pun terhadap seruan Israel agar seluruh warga sipil meninggalkan wilayah Jalur Gaza bagian utara dan bergerak ke wilayah selatan, menjelang terjadinya serangan darat oleh pasukan Tel Aviv.

    Seruan Israel itu dianggap, oleh Arab Saudi, sebagai ‘pengusiran paksa’ warga Palestina dari Jalur Gaza, dan dikecam keras oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

    Biden, dalam pernyataan kepada wartawan pada Jumat (13/10) waktu setempat, menegaskan bahwa mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza adalah prioritas.

    “Kita tidak bisa melupakan fakta bahwa mayoritas warga Palestina tidak ada hubungannya dengan Hamas dan serangan-serangan mengerikan yang dilakukan Hamas, dan mereka juga menderita sebagai akibatnya,” ucap Biden dalam pernyataannya.

    “Ini juga menjadi prioritas bagi saya untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza,” ujarnya.

  • Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Jakarta

    Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut duta besar Indonesia untuk PBB.

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru.

    “Karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM, yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM. Itu dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut,” ujarnya.

    Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ini adalah kali keenam Indonesia terpilih jadi anggota lembaga internasional itu.

    Kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri, Indonesia tetap dipercaya oleh negara-negara lain untuk menangani persoalan HAM karena dianggap memiliki kapasitas.

    Pegiat HAM berharap dengan masuknya ke Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan HAM di regional maupun global.

    Apa itu Dewan HAM PBB?

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

    Lembaga yang berkantor di Jenewa, Swiss ini memiliki kewenangan untuk mendiskusikan semua persoalan dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun.

    Dewan HAM terdiri dari 47 negara anggota, yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB. Majelis mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat pada promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmennya dalam isu ini.

    Keanggotaan Dewan dibagi berdasarkan wilayah geografis, dengan perincian negara-negara Afrika 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lainnya tujuh kursi, dan Eropa Timur enam kursi.

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya. (Getty Images)

    Ini keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Periode sebelumnya yaitu 2006 2007, 2007 2010, 2012014, 20152017, 20202022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024 2026.

    Kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

    “Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri RI.

    Apa yang akan dilakukan Indonesia di Dewan HAM PBB?

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Indonesia berencana mengangkat sejumlah isu yang “konkret dan relevan ke Dewan HAM PBB”.

    Isu-isu tersebut antara lain perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan serta anak-anak, jaminan akses pembangunan bagi semua negara, dan isu-isu menyangkut hak-hak sipil dan politik.

    Selain isu-isu yang bersifat umum, Indonesia juga akan mengarusutamakan kembali persoalan Palestina di Dewan HAM PBB.

    Palestina sebenarnya telah menjadi salah satu agenda tetap di Dewan HAM PBB, yaitu Agenda item 7: Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Territories.

    Namun, kata Habib, pembahasannya seringkali terimbas oleh kepentingan-kepentingan lain yang lebih segera, misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Sehingga kemudian beberapa negara seolah-olah melupakan masalah yang sudah lebih dari 70 tahun tidak kunjung selesai itu.

    “Kita ingin mengangkat ini menjadi fokus, bahwa ini sudah jadi agenda tetap. Kita berikan konsentrasi, fokus kembali, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan karena ada masalah yang baru muncul satu-dua tahun terakhir kemudian yang menjadi dasar ini, isu yang sudah lama ini terus kita lupakan,” kata Habib kepada BBC.

    Selain Palestina, Indonesia juga ingin membantu mencarikan jalan keluar untuk konflik di Myanmar melalui perspektif HAM. Persoalan Myanmar juga ditangani Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

    “Di tingkat kawasan kita juga ingin memastikan bahwa proses Myanmar melalui perspektif HAM juga bisa kita bantu untuk segera dapat dicarikan jalan keluarnya yang paling baik dan inklusif, serta menguntungkan semua pihak termasuk bagi masyarakat sipil di sana,” imbuh Habib.

    Baca juga:

    Dalam pernyataan tertulis di situs web resmi Kemlu, Menlu Retno Marsudi menjabarkan tiga prioritas utama Indonesia dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB.

    Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

    Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok- kelompok kawasan.

    Dan ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

    Bagaimana dengan catatan HAM Indonesia?

    Indonesia sudah enam kali dipilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri.

    Bahkan beberapa hari sebelum Indonesia terpilih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan situasi HAM di Indonesia dengan judul “Indonesia Human Rights Report 2022 yang menjabarkan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022.

    Kasus-kasus yang dijabarkan antara lain kekerasan oleh aparat negara, kekerasan di Papua, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.

    Laporan itu juga mengatakan, kendati pemerintah telah mengambil langkah untuk menginvestigasi dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM dan terlibat dalam korupsi, impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM masih menjadi kekhawatiran yang signifikan.

    Awal tahun 2023, Amnesty International merilis laporan tentang wajah “suram penegakan HAM di Indonesia. Lembaga pemantau itu menjabarkan masih tingginya keterlibatan negara maupun pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis, maupun akademisi yang mengkritik pejabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela kelompok minoritas.

    “Pemerintah Indonesia boleh saja membangga-banggakan pencapaian bidang HAM di depan forum internasional, tapi fakta di lapangan berkata lain,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

    Persekusi terhadap kelompok minoritas, misalnya LGBTQ, menjadi salah satu persoalan dalam catatan HAM Indonesia, menurut lembaga-lembaga pemantau seperti Amnesty International. (Getty Images)

    Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AIHCR), Yuyun Wahyuningrum, berpendapat persoalan HAM di dalam negeri tidak akan mencederai kredibilitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

    Menurut Yuyun, Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB karena dianggap memiliki kapasitas untuk merespons persoalan-persoalan HAM meskipun belum tentu menyelesaikannya.

    “Semua negara, apalagi Indonesia, memiliki persoalan [HAM] tapi Indonesia tidak tinggal diam. Ia melakukan upaya-upaya untuk membenahi dirinya sendiri dan juga mengangkat pengalaman-pengalaman yang dihadapinya untuk berkontribusi pada diskursus HAM di level internasional,” tuturnya.

    Yuyun menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk berjejaring dan melakukan lobi dengan negara-negara lain sehingga semua anggota dari kawasan merasa dilibatkan dalam suatu keputusan. Kemampuan ini, dia menekankan, memerlukan kemauan politik dan keaktifan.

    “Saya tidak pernah melihat Indonesia itu malas konsultasi. Indonesia itu selalu konsultasi. Karena memang begitu norma yang berlaku, yang juga dilihat dari luar ke Indonesia,” ujarnya.

    Yuyun berharap selama tiga tahun keanggotaan di Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada cara pandang, perspektif, pembentukan opini, dan keputusan-keputusan yang akan meringankan persoalan-persoalan HAM di dunia.

    Baca juga:

    Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan catatan-catatan tentang HAM dari organisasi masyarakat sipil. Namun, dia mengatakan, setiap kasus di dalamnya perlu dilihat satu per satu “secara komprehensif.

    Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan HAM. Misalnya, pengakuan Presiden Jokowi atas nama negara atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Itu kan enggak banyak dunia yang berani,” ujarnya.

    Langkah lainnya, kata Habib, adalah penandatanganan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang di dalamnya ada komitmen bahwa setiap pelaku bisnis dan investasi multinasional harus memasukkan nilai perlindungan HAM di dalam praktik bisnisnya di Indonesia.

    “Proses-proses ini panjang… Itu semua diikuti dunia sehingga mereka punya kepercayaan di dalam langkah-langkah Indonesia di dalam HAM tersebut,” kata Habib.

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia berharap Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB tidak menerapkan “standar ganda dalam menegakkan hak asasi manusia secara global.

    “Mereka bisa kritis terhadap Israel atau negara-negara Barat … tapi coba mengkritik Myanmar, atau Tiongkok soal minoritas Uighur kan risikonya besar, atau coba mengkritik Arab Saudi misalnya, nanti jatah hajinya dikurangi. Itu yang harus dilewati oleh negara Indonesia,” kata Andreas.

    “Jadi bicaralah dengan straight-forward, dengan jujur, dengan data-data yang kuat. Bukan double standard.”

    (nvc/nvc)

  • Bertambah, Warga Thailand Tewas dalam Serangan Hamas Jadi 24 Orang

    Bertambah, Warga Thailand Tewas dalam Serangan Hamas Jadi 24 Orang

    Bangkok

    Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin mengumumkan tiga lagi warga negaranya tewas dalam serangan Hamas di Israel sepekan lalu. Dengan demikian, total 24 warga Thailand tewas dalam konflik antara Hamas dan Israel.

    “Saya mendapat informasi bahwa ada tiga orang lagi yang meninggal, sehingga totalnya menjadi 24 orang,” ucap Srettha kepada wartawan setempat, seperti dilansir AFP, Sabtu (14/10/2023).

    Dua warga negara Thailand lainnya, sebut Kementerian Luar Negeri Thailand, didapati mengalami luka-luka akibat serangan itu. Sejauh ini berarti jumlah warga Thailand yang menjadi korban luka mencapai 16 orang.

    Menurut pernyataan Kementerian Tenaga Kerja Thailand, tercatat ada sekitar 30.000 warga negara Thailand yang bekerja di Israel, dengan sebagian besar di sektor pertanian.

    Sepekan lalu, ratusan militan bersenjata Hamas menyerbu kota-kota di Israel bagian selatan dalam serangan yang menewaskan lebih dari 1.300 orang, dengan sebagian besar merupakan warga sipil.

    Israel kemudian melancarkan serangan udara terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas, dengan Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 1.900 orang tewas, dengan sebagian besar warga sipil dan mencakup lebih dari 600 anak-anak.

    Hamas dalam serangannya juga dilaporkan menculik 150 warga Israel, warga negara asing dan warga berkewarganegaraan ganda lalu membawanya ke Jalur Gaza. Sekitar 16 orang yang disandera Hamas dilaporkan merupakan warga negara Thailand.

  • Hizbullah Nyatakan Siap Gabung Hamas Lawan Israel Jika…

    Hizbullah Nyatakan Siap Gabung Hamas Lawan Israel Jika…

    Beirut

    Kelompok Hizbullah di Lebanon, yang didukung Iran, menyatakan mereka ‘sepenuhnya siap’ untuk bergabung dengan Hamas, sekutu Palestina mereka, dalam perang melawan Israel ketika waktunya tepat.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/10/2023), pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qassem saat Hamas dan Israel masih terlibat perang yang memasuki hari ketujuh. Israel terus menggempur Jalur Gaza setelah ratusan militan bersenjata Hamas melancarkan serangan pada Sabtu (7/10) lalu.

    Lebih dari 1.300 orang, yang sebagian besar warga sipil, dilaporkan tewas akibat serangan Hamas di Israel. Sementara gempuran Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, menewaskan sedikitnya 1.900 orang di Jalur Gaza, dengan sebagian besar korban juga warga sipil termasuk lebih dari 600 anak-anak.

    “Kami, sebagai Hizbullah, berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan (terus) berkontribusi sesuai visi dan rencana kami,” ucap Qassem saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat (13/10) waktu setempat.

    “Kami sepenuhnya siap, dan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, kami akan mengambil tindakan,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pernyataan Qassem itu, yang bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Beirut, menolak seruan agar Hizbullah tidak terlibat dalam perang Hamas dan Israel yang sedang berlangsung.

    “Upaya oleh negara-negara besar, negara-negara Arab, dan utusan dari PBB, secara langsung dan secara tidak langsung, meminta kami untuk tidak ikut campur dalam pertempuran, tidak akan mempengaruhi kami. Hizbullah tahu tugasnya,” tegasnya.

  • Ribuan Demonstran Berkumpul di New York, Serukan ‘Bebaskan Palestina’

    Ribuan Demonstran Berkumpul di New York, Serukan ‘Bebaskan Palestina’

    New York

    Ribuan demonstran turun ke jalanan New York, Amerika Serikat (AS), dalam aksi mendukung Palestina saat perang antara Hamas dan Israel berkecamuk. Para demonstran melambaikan bendera Palestina dan menyerukan ‘Bebaskan Palestina’.

    Seperti dilansir Al Jazeera dan AFP, Sabtu (14/10/2023), para demonstran juga membawa poster-poster bertuliskan ‘Bebaskan Palestina’ dalam aksi yang digelar di New York City pada Jumat (13/10) waktu setempat. Para demonstran memenuhi beberapa blok di kota New York dalam aksi ini.

    Laporan Al Jazeera menyebut orator dalam aksi ini meneriakkan beberapa seruan, seperti ‘Bebaskan Palestina’, lalu ‘Akhiri pengeboman di Gaza’, hingga ‘Akhiri pendanaan untuk militer Israel’. Seruan diakhirinya ‘pendudukan Israel’ juga menggema dalam aksi pro-Palestina ini.

    Para demonstran berasal dari berbagai latar belakang, namun kebanyakan merupakan kaum muda. Laporan Al Jazeera menyebut aksi pro-Palestina ini berlangsung damai dan bersemangat.

    “Saya sangat khawatir, ini harus dihentikan,” ucap salah satu demonstran bernama Liz Zacharia, yang merupakan seorang profesor di AS.

    “Proyek kolonial pemukim Israel harus diakhiri sekarang,” cetus Zacharia yang ayahnya berasal dari Yerusalem, sembari menambahkan bahwa hal ini memicu meningkatnya ‘siklus kekerasan’ dan ‘penindasan terhadap warga Palestina’.

    “Dari sungai hingga laut, Palestina akan bebas,” teriak para demonstran mengucapkan slogan, yang menurut beberapa organisasi Yahudi, menyerukan kehancuran Israel dan bersifat anti-Semitisme. Para pendukung slogan itu menyebut bahwa slogan tersebut menyerukan kesetaraan bagi warga Palestina dan Israel.

    Lihat juga Video ‘Lautan Umat Islam Salat-Doa Bersama di Titik Nol Jogja untuk Palestina’:

  • Israel Serukan Warga Gaza Ngungsi Massal, Arab Saudi Mengecam!

    Israel Serukan Warga Gaza Ngungsi Massal, Arab Saudi Mengecam!

    Riyadh

    Arab Saudi mengecam seruan yang disampaikan militer Israel agar warga sipil Jalur Gaza segera mengungsi dari tempat tinggal mereka saat gempuran terus berlanjut. Riyadh juga mengutuk serangan berkelanjutan yang menargetkan ‘warga-warga sipil yang tidak berdaya’ di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Jazeera dan Al Arabiya News, Sabtu (14/10/2023), militer Israel, pada Jumat (13/10), memperingatkan seluruh warga sipil di Gaza City yang ada di utara wilayah itu — jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang — untuk segera mengungsi ke wilayah Gaza selatan dalam waktu 24 jam, menjelang kemungkinan adanya invasi darat oleh pasukan Tel Aviv.

    “Kerajaan Arab Saudi menegaskan penolakan tegas terhadap seruan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza, dan menegaskan kecamannya atas penargetan secara terus-menerus terhadap warga sipil yang tidak berdaya di sana,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Saudi juga menyerukan kepada untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan semua eskalasi militer terhadap warga sipil dan mencegah terjadinya bencana kemanusiaan.

    “(Komunitas internasional) Harus memberikan bantuan dan kebutuhan medis yang diperlukan masyarakat Gaza,” cetus Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.

    “Perampasan kebutuhan mendasar untuk kehidupan yang layak merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional dan akan memperburuk krisis dan penderitaan yang dialami wilayah ini,” imbuh pernyataan tersebut.

    Saudi menyerukan diakhirinya pengepungan oleh Israel terhadap Jalur Gaza, mengevakuasi warga sipil yang terluka dan memajukan proses perdamaian antara Palestina dan Israel sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan Inisiatif Perdamaian Arab.

    (nvc/idh)

  • 1.900 Orang Tewas Akibat Gempuran Israel ke Gaza, 7.000 Lainnya Luka

    1.900 Orang Tewas Akibat Gempuran Israel ke Gaza, 7.000 Lainnya Luka

    Gaza City

    Korban tewas akibat serangan udara Israel terhadap Jalur Gaza bertambah menjadi sedikitnya 1.900 orang. Lebih dari 7.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran yang dimulai sejak sepekan lalu.

    Seperti dilansir Al Jazeera dan AFP, Sabtu (14/10/2023), Kementerian Kesehatan Palestina dalam laporan terbaru pada Jumat (13/10) waktu setempat melaporkan peningkatan jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di wilayah tersebut.

    Di antara 1.900 orang yang tewas, sebut Kementerian Kesehatan Palestina, sebanyak 614 orang di antaranya merupakan anak-anak dan sebanyak 370 orang di antaranya berjenis kelamin perempuan.

    Laporan Kementerian Kesehatan Palestina juga menyebut sekitar 7.696 orang mengalami luka-luka akibat gempuran Israel yang berlangsung tujuh hari terakhir.

    Selain di Gaza, sebut Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 14 warga Palestina tewas di Tepi Barat sepanjang Jumat (13/10) waktu setempat. Dengan demikian, total 49 orang tewas di Tepi Barat sejak Sabtu (7/10) lalu.

    Israel terus menggempur Jalur Gaza selama sepekan terakhir, untuk membalas serangan Hamas pada akhir pekan lalu yang melibatkan penyerbuan ratusan militan bersenjata dan rentetan serangan roket. Otoritas Israel melaporkan sedikitnya 1.300 orang tewas akibat serangan Hamas di wilayahnya.

    Hamas Sebut 70 Orang Tewas Akibat Serangan Israel Saat Mengungsi

    Kantor media Hamas, seperti dilansir Al Jazeera, menyebut mobil-mobil yang membawa warga Gaza diserang di tiga lokasi saat bergerak menuju ke selatan dari Gaza City. Tidak diketahui secara jelas siapa target serangan tersebut atau apakah ada anggota Hamas di antara para penumpang.

  • Ramai Desakan Setop Pengepungan dan Buka Akses Bantuan di Gaza

    Ramai Desakan Setop Pengepungan dan Buka Akses Bantuan di Gaza

    Jakarta

    Di markas besar Liga Arab di Kairo, para menteri luar negeri negara-negara Arab bertemu pada Rabu (11/10) untuk membahas perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.

    Selain menuntut Israel menghentikan pengepungannya terhadap Gaza, mereka juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan seperti makanan dan bahan bakar segera dikirimkan ke wilayah pesisir yang miskin dan padat penduduk.

    Tidak hanya itu, Israel juga didesak untuk mempertimbangkan kembali “keputusan tidak adilnya dalam memutus pasokan listrik dan air ke Gaza.”

    Dalam kesempatan terpisah, badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA, juga mendesak dikirimkannya bantuan kemanusiaan senilai $104 juta (setara dengan Rp1,6 triliun) untuk Jalur Gaza.

    “Apa yang terjadi saat ini adalah tragedi kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bantuan kepada warga sipil yang tidak punya tempat untuk menyelamatkan diri harus segera diberikan: air, makanan, obat-obatan,” kata Komisaris Jenderal UNWRA Philippe Lazzarni.

    “Sangatlah mendesak bahwa akses terhadap bantuan dan perlindungan kemanusiaan harus ditegakkan bagi semua warga sipil,” tambah Lazzarini.

    Biden peringatkan Iran

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa mobilisasi pesawat dan kapal milik AS yang mendekat ke Israel adalah peringatan bagi Iran untuk “berhati-hati.” Hal itu disampaikan Biden saat berbicara dengan para pemimpin komunitas Yahudi di Gedung Putih pada Rabu (11/10).

    Dalam kesempatan itu, Biden menggambarkan serangan Hamas terhadap warga sipil Israel sebagai “hari paling mematikan bagi orang Yahudi sejak Holocaust.”

    “Serangan ini adalah sebuah kampanye kekejaman murni, bukan hanya sekadar kebencian, tapi kekejaman murni terhadap orang-orang Yahudi,” ujarnya.

    Biden juga mengatakan bahwa penting bagi Israel untuk bertindak “sesuai aturan perang” dalam kampanye militernya melawan Hamas di Gaza.

    Israel bentuk kabinet perang

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersama dengan politisi oposisi Benny Gantz secara resmi mengumumkan pembentukan pemerintahan darurat nasional dan kabinet perang untuk menghadapi Hamas.

    “Kami telah membentuk pemerintahan darurat nasional,” kata Netanyahu dalam pidatonya yang disiarkan melalui televisi pada Rabu (11/10) malam waktu setempat.

    “Rakyat Israel bersatu. Kami telah mengesampingkan perbedaan-perbedaan kami,” tambahnya.

    Pembentukan kabinet perang oleh Netanyahu dan Gantz ini menjadi tanda bersatunya pemerintah dan oposisi di Israel. Netanyahu adalah anggota Partai Likud yang konservatif, sementara Gantz adalah anggota aliansi Biru dan Putih yang berhaluan tengah.

    “Keberadaan kita di sini bersama-sama bahu-membahu adalah pesan bagi musuh-musuh kita,” kata Gantz dalam pidatonya.

    “Ada waktu untuk damai dan ada waktu untuk perang. Sekarang adalah waktunya perang,” tambahnya.

    Negosiasi pembebasan sandera

    Kantor berita AFP dan Reuters dengan mengutip seorang pejabat Turki melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sedang melakukan negosiasi pembebasan sandera dengan Hamas.

    Erdogan sering menyatakan simpatinya kepada Palestina, dan Turki tidak menganggap Hamas sebagai kelompok teroris.

    Meski begitu, Turki juga tidak serta merta memiliki hubungan negatif dengan Israel. Turki dan Israel menormalisasi hubungan pada tahun 2022, dengan kedua negara memiliki hubungan dagang yang kuat.

    Sementara itu, dalam wawancara kepada DW, editor majalah Foreign Policy Ravi Agrawal mengatakan bahwa Qatar bisa menjadi pemain kunci dalam kemungkinan negosiasi pembebasan sandera dengan Hamas.

    Qatar yang telah menawarkan diri menjadi penengah adalah salah satu negara di kawasan yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Qatar sebelumnya juga telah berhasil melakukannya di masa lalu.

    “Ini penting karena saat ini tidak ada kepercayaan antara Hamas dan Israel. Jadi, diperlukan pemain dari luar,” kata Agrawal.

    Presiden AS Joe Biden sebelumnya memperkirakan ada sekitar 150 sandera yang ditahan di Gaza setelah serangan teror terhadap Israel pada Sabtu (07/10) lalu.

    gtp/ha/pkp (Reuters, AFP, AP)

    (ita/ita)

  • Israel Siapkan ‘Manuver Darat’ di Gaza, Tapi Belum Ada Keputusan

    Israel Siapkan ‘Manuver Darat’ di Gaza, Tapi Belum Ada Keputusan

    Jakarta

    Militer Israel mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan serangan darat terhadap kelompok Hamas di Jalur Gaza, namun para pemimpin politik negara itu belum mengambil keputusan.

    “Kami sedang menunggu untuk melihat apa yang diputuskan oleh pemimpin politik kami mengenai potensi serangan darat,” kata juru bicara militer Israel, Richard Hecht kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Kamis (12/10/2023).

    “Ini belum diputuskan… Tapi kami sedang mempersiapkan manuver darat jika sudah diputuskan,” imbuhnya.

    “Kami sedang mempersiapkan diri untuk tahap perang selanjutnya… untuk mempersiapkan berbagai rencana darurat,” kata Hecht.

    Dia mengatakan kemungkinan operasi tersebut “bisa dilakukan dari udara, bisa juga digabungkan dari laut (dan) udara”.

    Militer Israel telah mengerahkan ratusan ribu tentara ke perbatasan dengan Jalur Gaza, saat mereka melanjutkan serangan udara yang disebut menargetkan infrastruktur Hamas, komandan dan pusat operasi di wilayah Palestina itu.

    Serangan udara tersebut terjadi sebagai respons terhadap serangan mendadak pada hari Sabtu (7/10) oleh Hamas, yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas di Israel.

  • Pengepungan Israel Perburuk Situasi, Bagaimana Potret Kehidupan di Gaza?

    Pengepungan Israel Perburuk Situasi, Bagaimana Potret Kehidupan di Gaza?

    Jakarta

    Jalur Gaza menjadi rumah bagi 2,2 juta orang, wilayahnya terbentang sepanjang 41km, dengan lebar 10km yang berbatasan dengan Laut Mediterania, Israel dan Mesir.

    Wilayah yang awalnya diduduki oleh Mesir, Gaza kemudian direbut oleh Israel selama perang Timur Tengah pada 1967. Pada 2005, Israel menarik pasukan dan 7.000 permukiman dari sana.

    BBC

    Jalur Gaza berada di bawah kendali kelompok milisi Islam Hamas, yang mengusir pasukan setia dari Otoritas Palestina (PA) saat itu, menyusul friksi yang terjadi pada 2007.

    Sejak itu, Israel dan Mesir telah membatasi pergerakan barang dan orang yang keluar-masuk dari Gaza, dengan mengatakan blokade ini diperlukan atas dalih keamanan.

    Hamas – yang dilabeli sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris serta negara lainnya – telah berperang beberapa kali dengan Israel setelah mengendalikan wilayah Gaza.

    Hamas juga menyerang, atau mengizinkan kelompok milisi lain untuk menembakkan, ribuan roket ke Israel dan melakukan serangan-serangan mematikan lainnya.

    Apa yang memicu aksi kekerasan terbaru?

    Pada 7 Oktober, ratusan milisi Hamas meluncurkan serangan yang tak pernah dilakukan sebelumnya ke wilayah Israel bagian selatan. Serangan ini menewaskan 1.200 orang, dan puluhan lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera.

    Sebagai balasan, Israel melakukan gelombang serangan udara dan artileri ke Gaza. Serangan ini membuat 1.000 warga Palestina tewas, dan kini pasukan Israel sedang bersiap melakukan operasi darat.

    Perdana menteri Israel berjanji untuk mengalahkan Hamas dalam perang ini, dan akan “mengubah Timur Tengah”.

    Baca juga:

    ‘Pengepungan total’

    Sebagai bagian dari respons serangan Hamas, menteri pertahanan Israel memerintahkan “pengepungan total” di Gaza pada 9 Oktober, dan mengatakan wilayah ini “tidak akan ada listrik, makanan, bahan bakar, semuanya diputus.”

    Menteri pekerjaan umum Israel kemudian memutus pasokan air ke Jalur Gaza.

    Langkah ini makin memperburuk situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, ketika 80% populasinya masih menggantungkan kebutuhan pokoknya dari bantuan internasional.

    ReutersIsrael mengatakan menjatuhkan bom target-target Hamas di seluruh Gaza, sebagai balasan atas serangan kelompok tersebut.

    Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza berhenti beroperasi setelah kehabisan bahan bakar pada 11 Oktober kemarin.

    Kondisi ini membuat semua rumah sakit kewalahan menangani pasien yang terluka dengan mengandalkan generator cadangan. Sejumlah rumah sakit yang memiliki persediaan bahan bakar terbatas, diperkirakan akan kehabisan sumber daya itu dalam beberapa hari ke depan.

    Lebih dari 600.000 orang juga tidak memiliki air minum akibat Israel memutuskan pasokan air ke Gaza. Pompa air dan sistem pembuangan air limbah juga memerlukan bahan bakar agar bisa berfungsi.

    Baca juga:

    Penutupan jalur barang di Kerem Shalom – perbatasan Gaza dengan Israel – akan berdampak terhadap persediaan makanan: sepertiga pertokoan di Gaza melaporkan kekurangan pasokan barang. PBB mengatakan sebagian besar stok makanan di pertokoan masih cukup untuk dua minggu.

    Setidaknya 200.000 orang telah mengungsi karena takut nyawanya terancam atau karena sudah kehilangan tempat tinggal akibat serangan udara Israel. Sebagian besar mengungsi sementara di bangunan sekolah-sekolah yang didirikan PBB.

    Pemadaman bergilir

    Sebelum konflik yang terjadi baru-baru ini, pemadaman listrik merupakan rutinitas yang terjadi di Gaza. Setiap rumah tangga hanya menerima listrik rata-rata 13 jam per hari, menurut PBB.

    Populasi Gaza membeli hampir dua pertiga kebutuhan listriknya dari Israel, dan sisanya berasal dari Pembangkit Listrik Gaza (GPP). Namun, pasokan gabungan listrik tersebut hanya memenuhi kurang dari setengah permintaan.

    ReutersGaza diselimuti kegelapan setelah satu-satunya pembangkit listrik di sana kehabisan bahan bakar dan harus dipadamkan pada 11 Oktober kemarin.

    Untuk mengatasi pemadaman listrik, penyedia layanan dan rumah tangga harus menggunakan generator cadangan.

    Namun, generator-generator ini tidak dapat diandalkan karena ketergantungan mereka pada bahan bakar dan suku cadang yang langka. Musababnya, Israel membatasi impornya dan mengklasifikasikan barang ini memiliki kapasitas “penggunaan ganda” sipil dan militer.

    Penutupan perbatasan

    Warga sipil hanya memiliki sedikit harapan untuk dapat meninggalkan Gaza demi menghindari konflik.

    Israel telah menutup penyeberangan Erez di bagian utara Jalur Gaza tanpa batas waktu, sementara penyeberangan perbatasan Rafah yang dikuasai Mesir di bagian selatan ditutup pada 9 dan 10 Oktober karena serangan udara Israel di dekat pintu gerbang di sisi Palestina.

    Sebelum eskalasi terjadi, warga Palestina dilarang meninggalkan Gaza melalui Israel, kecuali memperoleh izin yang dikeluarkan otoritas Israel. Izin tersebut hanya terbatas pada pekerja harian, pengusaha, pasien rumah sakit dan pendampingnya, serta pekerja kemanusiaan.

    ReutersIsrael hanya mengeluarkan izin keluar bagi para pekerja harian, pebisnis, pasien rumah sakit, dan relawan kemanusiaan dari Gaza.

    Pada bulan Agustus, 58.600 orang diizinkan untuk melakukan perjalanan melalui Erez. Jumlah ini meningkat 65% di atas rata-rata bulanan pada 2022, menurut PBB.

    Sementara itu, warga Palestina yang ingin pergi melalui Rafah harus mendaftar ke otoritas Palestina beberapa minggu sebelumnya dan mengajukan permohonan ke Mesir, yang memberlakukan pembatasan jumlah dan kontrol keamanan yang ketat.

    Mesir mengizinkan 19.600 orang keluar dari Gaza melalui Rafah pada bulan Agustus, yang merupakan jumlah tertinggi sejak Juli 2012.

    Penduduk yang padat dan rumah yang rusak

    Gaza merupakan salah satu wlayah dengan penduduk terpadat di dunia.

    Rata-rata, terdapat lebih dari 5.700 jiwa dalam satu kilometer persegi – sama seperti kepadatan Kota London atau sedikit di bawah kepadatan Kota Bogor, Jawa Barat – tapi kepadatan di Kota Gaza rata-rata bisa mencapai 9.000 jiwa/km persegi.

    BBC

    Lebih dari 75% populasi Gaza – sekitar 1,7 juta orang – terdaftar sebagai pengungsi, menurut PBB. Lebih dari 500.000 di antaranya tinggal di delapan kamp penuh sesak yang terletak di seluruh Jalur Gaza.

    Konflik antara militan Palestina di Gaza dan Israel, serta lambatnya proses rekonstruksi, membuat banyak orang di Gaza tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

    PBB mengatakan pada bulan Januari, dari 13.000 rumah yang hancur sejak tahun 2014, sekitar 2.200 rumah belum didanai untuk dibangun kembali. Lalu, sebanyak 72.000 rumah dengan rusak ringan dan sedang, belum menerima bantuan perbaikan.

    Getty ImagesBanyak keluarga yang tinggal di Gaza menempati delapan kamp pengungsian.

    Rekonstruksi terhambat karena sulitnya akses terhadap material bangunan dan peralatan khusus, karena Israel membatasi barang-barang yang disebut “memiliki kegunaan ganda”.

    Para pejabat Palestina mengatakan bahwa serangan udara Israel saat ini telah menghancurkan 1.000 rumah dan 500 di antaranya rusak parah sehingga tidak dapat dihuni.

    Layanan kesehatan di bawah tekanan

    Fasilitas kesehatan umum di Gaza sudah terlalu padat dan sering kali terdampak oleh pemadaman listrik serta kekurangan pasokan dan peralatan medis. Banyak layanan dan perawatan spesialis tidak tersedia.

    Menurut PBB, layanan kesehatan yang payah di Gaza ini karena blokade Israel dan Mesir, rendahnya anggaran dari Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, konflik politik internal di antara PA – yang bertanggung jawab atas layanan kesehatan di wilayah Palestina – dengan Hamas.

    ReutersRumah sakit di Gaza berjuang untuk menyediakan pelayanan yang layak kepada penduduk.

    Pasien dari Gaza yang kritis atau membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit Tepi Barat atau Yerusalem Timur, harus terlebih dahulu mendapatkan izin yang disetujui oleh PA. Pasien juga harus memperoleh izin keluar pihak berwenang Israel.

    Dari tahun 2008 hingga 2022, lebih dari 70.000 atau sepertiga permohonan izin pasien ditunda atau ditolak. Beberapa pasien juga meninggal dunia ketika menunggu jawaban atas permohonan mereka.

    Sumber pertanian dan perikanan terbatas

    PBB mengatakan sekitar 1,3 juta orang di Gaza mengalami kerawanan pangan. Mereka membutuhkan bantuan karena selama ini kebutuhannya berasal dari impor.

    Sekitar 22% dari 12.000 truk berisi barang yang diizinkan Israel dan Mesir melalui penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah pada Agustus 2023 adalah pasokan makanan, menurut PBB.

    Pembatasan Israel terhadap akses ke lahan pertanian dan penangkapan ikan telah mengurangi jumlah makanan yang dapat diproduksi oleh warga Gaza.

    Area yang berjarak hingga 100 meter dari pagar batas Israel sepanjang 60km dianggap sebagai area “terlarang”. Para petani tidak dapat menanam apa pun di sana, meskipun mereka memiliki tanah. Orang lain selain petani tidak diperbolehkan berada dalam jarak 300 meter.

    Israel juga memberlakukan batas berlayar di Laut Mediterania. Ini artinya, warga Gaza hanya dapat menangkap ikan dalam jarak tertentu dari pantai – saat ini antara 11-28km – yang mengganggu mata pencaharian sekitar 5.000 nelayan dan pekerja di bidang kelautan.

    Dalam konflik terakhir ini, Israel menutup Kerem Shalom dan melarang penangkapan ikan.

    Untuk mencoba mengatasi blokade, Hamas telah membangun jaringan terowongan yang digunakan membawa barang-barang ke Jalur Gaza dari Mesir, dan juga sebagai pusat komando bawah tanah.

    Israel mengatakan bahwa terowongan-terowongan tersebut juga digunakan para militan menyelundupkan senjata dan bergerak tanpa terlihat. Israel sering menargetkan mereka dengan serangan udara.

    Kekurangan air bersih adalah hal yang rutin

    Air bersih tidak tersedia untuk 95% populasi di Gaza.

    Musababnya, ekstrasi yang berlebihan dari akuifer pesisir, dan instrusi air laut serta limbah. Air yang keluar dari keran menjadi asin dan tercemar, sehingga tidak layak untuk diminum.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kebutuhan minimum untuk kebutuhan air harian adalah 100 liter per orang – untuk minum, mencuci, memasak, dan mandi.

    Di Gaza, konsumsi rata-rata sekitar 84 liter. Hanya 27 liter dari jumlah tersebut yang dianggap layak untuk dikonsumsi manusia.

    ReutersOtoritas di Gaza menyerukan agar warganya menghemat air di tengah meningkatnya kelangkaan air bersih.

    PBB memperingatkan pada tanggal 10 Oktober bahwa keputusan Israel menghentikan pasokan air, listrik dan bahan bakar akan mengakibatkan kekurangan air bersih di Gaza.

    PBB mengatakan bahwa pemerintah lokal telah menyerukan warganya untuk menghemat air demi penggunaan yang lebih penting. Pabrik pengolahan air limbah telah berhenti bekerja karena kekurangan bahan bakar.

    Hal ini menyebabkan belasan juta galon air limbah mentah dipompa setiap hari ke laut.

    Sekolah sebagai tempat penampungan

    Banyak anak yang belajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh PBB. Banyak sekolah-sekolah ini juga dijadikan tempat tempat penampungan bagi puluhan ribu orang yang menghindari konflik terbaru.

    Menurut badan pengungsi Palestina, UNRWA, 71% dari 278 sekolah di Gaza menjalankan sistem “sif ganda”, dengan satu sekolah menerima siswa di pagi hari dan sekolah lainnya di sore hari.

    ReutersBanyak orang mengungsi ke bangunan sekolah yang dikelola PBB dalam konflik terakhir.

    Rata-rata kelas di sekolah berisi 41 siswa pada 2022.

    Tingkat melek huruf pada usia 15-19 tahun sebesar 98% pada 2021.

    Tingginya angka anak muda yang menganggur

    Gaza adalah salah satu wilayah dengan populasi anak-anak muda terbanyak di dunia. Sebanyak 65% populasinya berusia di bawah 25 tahun, menurut CIA World Factbook.

    Angka ini leih besar 20% dari Kota London, di mana menurut data sensus tahun 2021, lebih dari 65% penduduknya berusia antara 25 dan 64 tahun.

    Lebih dari 80% penduduk di Gaza hidup dalam kemiskinan, dengan tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai 45% pada tahun 2022.

    Pengangguran kaum muda jauh lebih tinggi, dengan 73,9% orang berusia antara 19 – 29 tahun. Mereka memiliki ijazah sekolah menengah, atau gelar sarjana tapi tidak memiliki pekerjaan.

    (ita/ita)