Negara: Palestina

Pemimpin Hamas Tuduh Israel Bantai Warga Gaza Demi Tutupi Kekalahan

Haniyeh, dalam pernyataannya, menegaskan tidak akan ada stabilitas regional kecuali warga Palestina mendapatkan ‘hak-hak sah atas kebebasan, kemerdekaan, dan kembalinya mereka’ ke wilayah Palestina — merujuk pada keturunan 760.000 warga Palestina yang melarikan diri atau diusir dari rumah-rumah mereka saat terjadinya perang tahun 1948 yang menyertai terbentuknya negara Israel.

“Kawasan ini tidak akan aman atau stabil selama rakyat kita tidak mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan mereka, dan bisa kembali,” tegasnya.

Hamas Salahkan Netanyahu Atas Perang Gaza

Haniyeh yang mengasingkan diri ke Qatar ini menyalahkan Netanyahu atas perang yang berlangsung di Jalur Gaza selama lebih dari tiga pekan terakhir. Dia menyebut Netanyahu mengelilingi dirinya dengan koalisi sayap kanan ‘untuk mengalihkan pandangan dunia dari kesalahannya’.

Dia mengatakan bahwa menjelang serangan 7 Oktober lalu, Hamas telah melontarkan peringatan soal Netanyahu dan ‘pemerintahan fasisnya’ yang akan melanjutkan ‘kebijakan kontroversial mereka’.

Netanyahu mulai menjabat kembali sebagai PM Israel pada akhir tahun lalu, setelah memimpin koalisi pemerintahan yang beranggotakan para menteri beraliran sayap ekstrem kanan yang tinggal di permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Dalam pernyataannya, Haniyeh juga menyinggung soal perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, tindak kekerasan oleh para pemukim Yahudi, dan serangan terhadap tempat-tempat suci, termasuk Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem Timur.

“Yang terbaru adalah korban pembantaian Jabalia,” cetusnya, seperti dilansir Al Jazeera.

Dia merujuk pada serangan udara Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza bagian utara pada Selasa (31/10) dan Rabu (1/11) waktu setempat. Otoritas Gaza melaporkan sedikitnya 195 orang dikonfirmasi tewas, 120 orang lainnya hilang dan 777 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan di kamp tersebut.

Hamas mengklaim tujuh sandera ikut tewas dalam gempuran Israel di kamp pengungsi Jabalia, dengan tiga orang di antaranya merupakan pemegang paspor asing, namun asal kewarganegaraannya tidak disebutkan lebih lanjut. Klaim-klaim Hamas ini belum bisa diverifikasi kebenarannya secara independen.

(nvc/idh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 15:39
Siapa Itu Houthi di Yaman yang Ikut Serang Israel?

Jakarta –

Kelompok Houthi di Yaman bergabung dalam perang Israel-Hamas di Gaza, Palestina, yang terletak lebih dari seribu mil dari pusat kekuasaan mereka di ibukota Yaman, Sanaa. Mereka bersumpah akan terus melancarkan serangan terhadap Israel, jika perang terhadap terus berlanjut.

“Angkatan Bersenjata Yaman…mengkonfirmasi bahwa mereka akan terus melakukan serangan kualitatif dengan rudal dan drone sampai agresi Israel berhenti,” kata pernyataan militer Houthi yang disiarkan di TV Al-Masirah milik kelompok tersebut, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/11/2023).

Kelompok Houthi di Yaman itu menyatakan bahwa pihaknya telah “meluncurkan sejumlah besar rudal balistik… dan sejumlah besar pesawat bersenjata (drone)” ke arah Israel pada hari Selasa (31/10/2023), yang merupakan operasi ketiga sejak perang berkecamuk di Gaza.

Merujuk sejarahnya, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/11/2023), pada akhir 1990-an, keluarga Houthi di ujung utara Yaman mendirikan gerakan kebangkitan agama untuk Zaydi Islam Syiah, yang pernah memerintah Yaman. Namun kemudian wilayah utara Yaman menjadi miskin dan terpinggirkan.

Ketika gesekan dengan pemerintah semakin meningkat, kelompok Houthi bertempur dalam serangkaian perang gerilya dengan tentara nasional dan konflik perbatasan singkat dengan kekuatan Sunni Arab Saudi.

Pada akhir 2014 terjadi perang di Yaman, ketika Kota Sanaa direbut oleh Houthi. Khawatir dengan meningkatnya pengaruh Syiah Iran di sepanjang perbatasannya, Arab Saudi turun tangan dengan memimpin koalisi yang didukung Barat pada bulan Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang didukung Arab Saudi.

Houthi menguasai sebagian besar wilayah utara dan pusat-pusat populasi besar lainnya, sementara pemerintah yang diakui secara internasional berpusat di Aden. Sebagai bagian dari “Poros Perlawanan”, Houthi turut bergabung menyerang Israel.

Abdelaziz bin Habtour, perdana menteri pemerintahan Houthi, pada Selasa (31/10/2023) mengatakan bahwa Houthi adalah “bagian dari poros perlawanan” terhadap Israel, yang mencakup kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Suriah dan Irak.

Lihat Video: Pilu Dokter di Gaza Histeris Melihat Putrinya Jadi Korban Serangan Israel

(wia/imk)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 15:03
Profil Craig Mokhiber, Direktur HAM PBB Mundur terkait Palestina

Jakarta –

Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di New York, Craig Mokhiber, mundur dari jabatannya. Pengunduran dirinya lantaran menganggap PBB gagal mencegah genosida di Palestina.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (1/11/2023), Mokhiber mengajukan surat pengunduran diri pada 28 Oktober lalu. Dalam suratnya kepada Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, Volker Turk, Mokhiber kecewa PBB tidak bisa menghentikan genosida yang terjadi di Palestina.

“Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” kata Craig Mokhiber.

Kecewa PBB Gagal Cegah Genosida di Palestina

Menurut Mokhiber, ini bukan kali pertama PBB gagal dalam mencegah genosida. Craig Mokhiber mengatakan PBB sebelumnya juga telah gagal mencegah genosida terhadap Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak dan Rohingya di Myanmar.

“Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab … tidak ada keraguan,” ujarnya.

“Ini adalah contoh kasus genosida,” imbuh Mokhiber.

Mokhiber juga menuding Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa tidak hanya “menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka” berdasarkan Konvensi Jenewa tetapi juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap konflik tersebut.

Mokhiber telah mengabdi kepada PBB sejak tahun 1992, sebagai seorang pengacara dan spesialis dalam hukum, kebijakan, dan metodologi hak asasi manusia internasional. Sebagai ketua Tim Hak Asasi Manusia dan Pembangunan pada tahun 1990-an, beliau memimpin pengembangan karya asli OHCHR tentang pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap pembangunan dan definisi kemiskinan yang peka terhadap hak asasi manusia.

Craig Mokhiber juga pernah menjabat sebagai Penasihat Senior Hak Asasi Manusia PBB di Palestina dan Afghanistan, memimpin tim spesialis hak asasi manusia yang tergabung dalam Misi Tingkat Tinggi untuk Darfur, mengepalai Unit Aturan Hukum dan Demokrasi, dan menjabat sebagai Kepala Bagian Masalah Ekonomi dan Sosial, serta Kepala Cabang Pembangunan dan Masalah Ekonomi dan Sosial di Markas Besar OHCHR.

Craig Mokhiber Telah Mundur dari Jabatannya

Seorang juru bicara PBB di New York mengirimkan pernyataan kepada The Guardian tentang kabar Craig Mokhiber. Dia mengatakan bahwa Mokhiber telah pensiun mulai hari ini.

“Saya dapat mengonfirmasi bahwa dia akan pensiun hari ini. Dia memberi tahu PBB pada bulan Maret 2023 tentang masa pensiunnya yang akan datang, yang akan berlaku besok. Pandangan dalam suratnya yang dipublikasikan hari ini adalah pandangan pribadinya,” ujarnya.

Dalam perannya sebagai direktur HAM PBB di New York, Mokhiber kadang-kadang mendapat kecaman dari kelompok pro-Israel karena komentarnya di media sosial. Dia dikritik karena memberikan dukungan terhadap gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS) dan menuduh Israel melakukan apartheid – sebuah tuduhan yang dia ulangi dalam suratnya.

(wia/imk)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 14:51
76 Warga Palestina yang Luka dan 335 Warga Asing Masuk ke Mesir dari Gaza

Kairo –

Sebanyak 76 warga Palestina yang mengalami luka-luka dan 335 warga negara asing atau berkewarganegaraan ganda diperbolehkan menyeberang dari Jalur Gaza menuju ke Mesir, melalui perlintasan perbatasan Rafah, pada Rabu (1/11) waktu setempat.

Seperti dilansir AFP, Kamis (2/11/2023), itu menjadi penyeberangan warga sipil pertama yang diizinkan masuk ke Mesir dari Jalur Gaza sejak Israel menerapkan ‘pengepungan total’ terhadap daerah kantong Palestina usai serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Hingga Rabu (1/11) sore, sekitar pukul 16.30 waktu setempat, menurut seorang pejabat Mesir di Rafah, beberapa ambulans mengangkut 76 warga Palestina yang mengalami luka-luka dan enam bus membawa 335 pemegang paspor asing ke wilayah Mesir.

Otoritas Mesir mengatakan pihaknya akan mengizinkan 90 warga Palestina yang luka-luka dan sekitar 545 warga negara asing dan berkewarganegaraan ganda untuk melintasi perbatasan pada Rabu (1/11) waktu setempat.

“Terminal Rafah akan dibuka kembali pada Kamis (2/11) untuk memungkinkan masuknya lebih banyak warga asing dan warga berkewarganegaraan ganda,” ucap seorang sumber keamanan kepada AFP.

Empat warga Italia termasuk di antara daftar warga negara asing yang meninggalkan Jalur Gaza pada Rabu (1/11) waktu setempat.

“Saya baru saja berbicara dengan empat warga Italia pertama yang meninggalkan Jalur Gaza. Mereka lelah namun dalam kondisi kesehatan yang baik, dibantu oleh Konsul Italia di Kairo. Kami terus berupaya agar semua orang bisa keluar,” ucap Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani dalam pernyataan via media sosial X.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 14:34
Pertama Kali, Biden Nyatakan Dukung Jeda Kemanusiaan di Jalur Gaza

Dalam pernyataan di hadapan pendukungnya, Biden berbicara lebih jauh dengan wanita tersebut. Biden bahkan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dengan nama panggilannya, Bibi.

“Saya adalah orang yang meyakinkan Bibi untuk menyerukan gencatan senjata agar para tahanan bisa bebas. Saya adalah orang yang berbicara dengan (Presiden Mesir Abdel Fattah al-) Sisi untuk meyakinkan dia agar membuka pintu (perbatasan Gaza dengan Mesir-red),” ucap Biden dalam pernyataannya.

Biden mengindikasikan dirinya sedang membahas pembebasan dua sandera AS yang ditahan oleh militan Palestina baru-baru ini.

Wanita yang berteriak kepada Biden itu akhirnya dibawa keluar ruangan dan mengidentifikasi dirinya kepada wartawan sebagai Rabi Jessica Rosenberg.

Gedung Putih sebelumnya menyerukan ‘jeda kemanusiaan’ untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan disalurkan ke Jalur Gaza, atau untuk memungkinkan evakuasi warga sipil dan korban luka. Namun sejauh ini, AS menolak untuk membahas soal gencatan senjata, yang diyakini hanya akan menguntungkan Hamas.

Meskipun tidak ada seruan gencatan senjata dari Biden, namun menurut Al Jazeera, Presiden AS untuk pertama kalinya menyatakan dukungan untuk jeda kemanusiaan.

Dua pekan lalu, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. AS pada saat itu menyoroti draf resolusi yang diajukan Brasil itu tidak mengakui soal hak Israel untuk membela diri, meskipun resolusi itu juga mengecam apa yang disebut sebagai ‘serangan teroris keji oleh Hamas’.

Di sisi lain, menurut Al Jazeera, pernyataan terbaru Biden ini bisa menuai banyak penafsiran setelah dia menyatakan dirinya sangat bersimpati dengan penderitaan di Jalur Gaza, menggunakan istilah yang sangat pribadi untuk menggambarkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan orang tua yang kehilangan anaknya.

Namun dari segi kebijakan, sebut Al Jazeera dalam laporannya, pernyataan Biden ini bukanlah langkah pasti menuju gencatan senjata, terutama karena AS belum menyelidiki serangan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza untuk melihat apakah gempuran itu melanggar hukum internasional.

Perang antara Israel dan Hamas memasuki hari ke-27 pada Kamis (2/11) waktu setempat. Untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan tanpa henti ke Jalur Gaza, bahkan mengerahkan operasi darat yang semakin ekstensif ke wilayah tersebut.

(nvc/idh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 12:54
Sejarah dan Arti Semangka Simbol Dukungan untuk Palestina

Jakarta –

Ramai soal buah semangka yang dijadikan sebagai simbol dukungan untuk Palestina, di tengah perang melawan Israel. Ternyata di balik buah semangka yang disebut sebagai simbol ‘the fruit of Palestine’ ini ada sejarah dan maknanya.

Seperti akhir-akhir ini, ramai di media sosial berbagai bentuk ilustrasi buah semangka yang digunakan masyarakat sebagai ekspresi untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Baik digambarkan dalam karya seni hingga unggahan emoji.

Lantas apa makna semangka Palestina yang menjadi simbol solidaritas atau dukungan terhadap Palestina itu? Kenapa semangka jadi simbol Palestina, dan bagaimana sejarahnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak uraiannya berikut ini:

Arti Semangka Simbol Palestina

Dilansir Al Jazeera, sejatinya tidak hanya semangka, ada pula buah-buahan lain seperti jeruk, zaitun, dan terong yang juga dianggap sebagai buah-buahan yang mewakili identitas Palestina, namun semangka mungkin adalah yang paling ikonik.

Melambangkan Budaya dan Identitas Palestina

Bagi masyarakat Palestina, simbol semangka melambangkan budaya dan identitas Palestina. Sebagai bentuk protes, pertanian, kuliner dan sastra, masyarakat Palestina menggunakan semangka untuk merepresentasikan identitas nasional, yang berhubungan dengan tanah dan perlawanan mereka.

Warna yang Sama dengan Bendera Palestina

Selain itu, buah Semangka tumbuh di seluruh Palestina, dari Jenin hingga Gaza. Semangka juga memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina, yang terdiri dari warna merah, hijau, putih, dan hitam. Sehingga digunakan untuk memprotes penindasan Israel terhadap bendera dan identitas Palestina.

Bendera Palestina. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Joel Carillet)

Dilansir media Time, penggunaan semangka sebagai simbol Palestina bukanlah hal yang baru. Pertama kali muncul setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, ketika Israel menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, dan mencaplok Yerusalem Timur.

Dari Larangan Pengibaran Bendera Palestina

Untuk menghindari larangan penggunaan bendera tersebut, warga Palestina mulai menggunakan semangka karena ketika dibelah, buah ini memiliki warna-warna yang mewakili warna bendera nasional Palestina, yakni merah, hitam, putih, dan hijau.

Pemerintah Israel tidak hanya menindak bendera tersebut. Seniman Sliman Mansour mengatakan kepada The National pada tahun 2021 bahwa pada tahun 1980, para pejabat Israel menutup sebuah pameran di Galeri 79 di Ramallah yang menampilkan karyanya dan karya-karyanya yang lain, termasuk Nabil Anani dan Issam Badrl.

Kemudian pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina, sebagai bagian dari Perjanjian Oslo (Oslo Accords), yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization/PLA).

Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol Otoritas Palestina, yang akan mengelola Gaza dan Tepi Barat.

Setelah perjanjian tersebut, New York Times mengisyaratkan pada peran semangka sebagai simbol pengganti selama pelarangan bendera. “Di Jalur Gaza, di mana para pemuda pernah ditangkap karena membawa irisan semangka-yang menunjukkan warna merah, hitam, dan hijau khas Palestina-tentara berdiri dengan tenang saat pawai mengibarkan bendera yang pernah dilarang,” tulis jurnalis Times, John Kifner.

Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada Kedua, seniman Khaled Hourani menciptakan The Story of the Watermelon untuk sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Pada tahun 2013, dia mengisolasi satu cetakan dan menamainya The Colours of the Palestinian Flag, yang sejak saat itu telah dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia.

Penggunaan semangka sebagai simbol Palestina juga muncul kembali pada tahun 2021. Setelah pengadilan Israel memutuskan bahwa keluarga Palestina yang tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur akan digusur dari rumah mereka untuk memberi jalan bagi para pemukim.

Penggunaan Simbol Semangka Palestina Hari Ini

Pada bulan Januari 2023, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memberikan wewenang kepada polisi untuk menyita bendera Palestina. Hal ini lantas diikuti dengan pemungutan suara pada bulan Juni atas rancangan undang-undang (RUU) tentang larangan mengibarkan bendera di lembaga-lembaga yang didanai negara, termasuk universitas.

Kemudian pada bulan Juni, Zazim, sebuah organisasi masyarakat Arab-Israel, meluncurkan kampanye untuk memprotes penangkapan dan penyitaan bendera Palestina. Gambar semangka ditempelkan di 16 taksi yang beroperasi di Tel Aviv, dengan tulisan yang berbunyi, “Ini bukan bendera Palestina.”

“Pesan kami kepada pemerintah sudah jelas: kami akan selalu menemukan cara untuk menghindari larangan yang tidak masuk akal dan kami tidak akan berhenti memperjuangkan kebebasan berekspresi dan demokrasi,” ujar direktur Zazim, Raluca Ganea.

Amal Saad, seorang warga Palestina dari Haifa yang bekerja dalam kampanye Zazim, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka memiliki pesan yang jelas: “Jika Anda ingin menghentikan kami, kami akan menemukan cara lain untuk mengekspresikan diri kami.”

Saad juga mengatakan bahwa dukungan yang dia terima sangat besar, dengan lebih dari 1.300 aktivis menyumbangkan dana untuk memperjuangkan kampanye Zazim. Donasi tersebut memungkinkan Zazim untuk menyimpan semangka lebih lama dari yang direncanakan, dan kampanye ini sekarang bergeser ke pembagian kaos simbol semangka.

(wia/imk)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 11:30
Bertambah, Gempuran Israel ke Kamp Pengungsi Gaza Tewaskan 195 Orang

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres menggambarkan serangan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia itu sebagai hal yang ‘mengerikan’. Sementara Komisioner Tinggi HAM PBB mengingatkan bahwa ‘serangan yang tidak proporsional’ bisa dianggap sebagai ‘kejahatan perang’.

Total Lebih dari 8.700 Orang Tewas Akibat Gempuran Israel di Gaza

Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut sedikitnya 8.796 orang tewas akibat serangan udara Israel selama tiga pekan terakhir. Angka itu mencakup sedikitnya 3.648 anak-anak dan 2.290 wanita.

Dalam laporannya, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Gaza juga menyebut sekitar 22.219 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan gempuran Israel.

Disebutkan juga oleh Kementerian Kesehatan Gaza bahwa ada 2.030 laporan orang hilang, termasuk 1.020 anak-anak yang dilaporkan hilang dan diduga tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara tanpa henti dari Israel.

Jumlah korban jiwa yang dilaporkan otoritas Gaza yang dikuasai Hamas diragukan oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS). Namun Badan PBB untuk Pengungsi Palestina menegaskan bahwa jumlah korban tewas yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza terbukti ‘kredibel’ dalam konflik-konflik sebelumnya.

“Di masa lalu, dalam lima, enam siklus konflik di Jalur Gaza, angka-angka ini dianggap kredibel dan tidak ada seorang pun yang benar-benara menentang angka-angka ini,” tegas Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Philippe Lazzarini, saat berbicara kepada wartawan di Yerusalem, seperti dilansir AFP, Jumat (27/10).

(nvc/idh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 11:16
Israel Gempur Warga Gaza yang Antre Roti, Puluhan Orang Tewas

“Wanita, anak-anak, warga sipil yang tidak bersalah dan tidak bersenjata yang sedang mengantre… dibunuh tanpa pandang bulu,” sebut Abu Salimi.

Jumlah pasti korban tewas dan korban luka akibat serangan Israel di Jalan al-Nasr itu belum diketahui secara jelas.

Sebuah video yang didapatkan Al Jazeera Arabic menunjukkan situasi di sekitar toko roti yang dilaporkan digempur oleh Israel tersebut. Terlihat dalam video tersebut bagaimana gedung-gedung hancur dengan puing-puing berserakan dan asap menyelimuti area lokasi serangan.

Belum ada komentar dari Israel atas laporan serangannya yang mengenai toko roti dan orang-orang yang sedang mengantre roti di Jalur Gaza ini.

Sebagian Besar Toko Roti di Gaza Hancur Akibat Gempuran Israel

Koresponden Al Jazeera yang melaporkan dari Jalur Gaza menyebut hanya tersisa sedikit toko roti di daerah kantong Palestina itu sejak perang antara Israel dan Hamas dimulai awal bulan ini.

“Sebagian besar toko roti menjadi sasaran atau hancur (dalam serangan udara Israel),” sebut koresponden Al Jazeera di Gaza, Youmna El Sayed dalam laporannya.

Menurut laporan UN OCHA, enam toko roti yang hancur ada di wilayah Gaza City, dua toko roti lainnya yang hancur ada di Jabalia, dua toko roti lainnya di Wilayah Tengah dan satu toko roti yang hancur ada di Khan Younis.

Saat ini, menurut UN OCHA, hanya ada sembilan toko roti yang masih beroperasi di Jalur Gaza. Toko-toko roti di Jalur Gaza itu menerima bantuan tepung dari UN OCHA, namun kesulitan untuk beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Disebutkan juga oleh UN OCHA bahwa orang-orang ‘terpapar serangan udara’ saat berdiri dalam ‘antrean selama berjam-jam’ demi mendapatkan roti.

(nvc/imk)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 10:25
Direktur HAM PBB Ajukan Pengunduran Diri Karena Gagal Cegah Genosida

Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Craig Mokhiber, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada (28/10/2023), dengan alasan bahwa PBB telah gagal mencegah genosida di Palestina.

Keputusan pengunduran diri ini mencerminkan keprihatinan mendalam atas situasi konflik yang berlarut-larut di wilayah tersebut. Menurutnya, kekecewaannya tersebut karena adanya pembantaian besar-besaran yang terjadi di Palestina saat ini merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Dia bahkan menyebutnya sebagai contoh kasus genosida. Pernyataan keras ini menggambarkan betapa seriusnya situasi konflik di Palestina dan sejauh mana dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Baca Juga: Pekerja Proyek Rel KA Stasiun Sepanjang Sidoarjo Tertangkap Gondol Besi Ulir

Dalam surat tersebut, Mokhiber juga menyerukan pembentukan negara Palestina dan pembubaran Israel. Dia mengusulkan pendirian negara sekuler yang demokratis di seluruh wilayah Palestina dengan hak yang sama bagi semua agama, yaitu Kristen, Muslim, dan Yahudi.

Selain itu, dia mendesak untuk menghapus kelompok-kelompok yang dianggap rasis, mengakhiri pemukiman kolonial, dan mengakhiri apartheid di seluruh wilayah.

Pengunduran diri Mokhiber juga mencakup kritik terhadap negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mendukung Israel dan menolak memenuhi kewajiban mereka terhadap Konvensi Jenewa. Dia menganggap bahwa dukungan senjata dari negara-negara Barat terhadap Israel turut memperburuk situasi di wilayah tersebut.

Craig Mokhiber adalah seorang profesional berpengalaman yang telah bekerja di PBB sejak tahun 1992. Selama karirnya, dia menduduki beberapa posisi penting dan bahkan tinggal di Gaza selama beberapa tahun.

Baca Juga: Warga Sukomanunggal Surabaya Dihajar Sampai Masuk Rumah Sakit

Sebagai pengacara yang mengkhususkan diri dalam hukum hak asasi manusia internasional, Mokhiber telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Meskipun Mokhiber sering mendapat kecaman dari kelompok pro-Israel karena pandangannya yang tegas dan dukungannya terhadap gerakan BDS serta pernyataan tentang apartheid yang dia gunakan untuk menggambarkan situasi di Palestina, pengunduran dirinya mencerminkan keprihatinan yang lebih besar terhadap konflik berlarut-larut dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Juru bicara PBB di New York mengonfirmasi pengunduran diri Mokhiber dan menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan pandangan pribadi Mokhiber.

Baca Juga: Walkota Kediri: Terima Kasih Rekan-Rekan Media Atas Kolaborasinya

Pengunduran diri ini menunjukkan bahwa isu konflik di Palestina tetap menjadi perhatian dunia internasional dan memicu diskusi tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. (fyi/ian)

01/11/2023 21:03
Brigade Al-Quds Akan Terus Melawan Operasi Darat Israel di Gaza

Jakarta –

Gempuran darat Israel terus terjadi disusul penolakan gencatan senjata di Gaza. Pasukan Jihad Islam Palestina mengatakan akan terus melakukan perlawanan terhadap Israel.

Dilansir Aljazeera, Selasa (31/10/2023), juru bicara Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, Abu Hamzah, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ‘perlawanan’ di semua faksi akan terus menghadapi operasi darat Israel.

“Kami mengatakan kepada keluarga para tawanan bahwa pemerintah Anda mempertaruhkan nyawa anak-anak Anda untuk mengulur waktu,” kata Abu Hamzah.

“Setiap menit yang berlalu merupakan ancaman bagi kehidupan para tahanan,” katanya mengacu pada pemerintah Israel.

Pasukan darat Israel mengepung Jalur Gaza dan serangan udara menghantam wilayah Palestina. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas tidak akan terjadi.

Dilansir AFP, Selasa (31/10), Netanyahu berbicara kepada jurnalis asing setelah mengatakan kepada kabinet perangnya bahwa pasukan Israel membuat ‘kemajuan sistematis’ melawan kelompok Hamas dalam menanggapi serangan 7 Oktober.

Operasi militer Israel yang semakin intensif meningkatkan ketakutan terhadap 2,4 juta penduduk Gaza, di mana kementerian kesehatan yang dikuasai Hamas mengatakan lebih dari 8.300 orang telah terbunuh.

(rfs/rfs)

31/10/2023 05:45