Negara: Palestina

3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

Jakarta, CNN Indonesia —

Kanada bersama Selandia Baru dan Australia menyatakan dukungan terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak gencatan senjata segera antara Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina.

Melalui pernyataan bersama pada Selasa (12/12), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersama PM Anthony Albanese dan PM Selandia Baru Chris Hipkins menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Ketiga PM itu juga mendukung upaya mendesak internasional untuk merealisasikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut,

Trudeau menyebut pernyataan itu “komprehensif” dan mengatakan dia telah berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu tentang posisi Kanada yang cukup berubah ini. Trudeau menuturkan Kanada kini bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Sebelumnya, Kanada tidak pernah secara tegas menyerukan gencatan senjata di Gaza. Di awal agresi, Kanada juga memiliki posisi yang sama dengan Amerika Serikat yakni mendukung Israel melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas 7 Oktober lalu.

Dikutip CNN, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, menggarisbawahi krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza menjadi alasan posisi negaranya ini berubah. Meski begitu, Joly menegaskan Kanada tetap mengutuk kebrutalan “mengerikan” yang dilakukan oleh Hamas.

“Sejak awal kami telah mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan cara Israel mempertahankan diri itu penting. Dan cara Israel mempertahankan diri juga penting. Hal ini penting bagi masa depan Israel dan Palestina, dan penting bagi masa depan kawasan ini,” kata Joly.

“Meski begitu, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata kita hanya akan memperburuk siklus ini. kekerasan, hal ini tidak akan menyebabkan kekalahan Hamas permanen dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel. Dengan mempertimbangkan masa depan Israel dan Palestina, Kanada bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan,” paparnya menambahkan.

Pernyataan bersama ketiga negara sekutu AS ini datang kala Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

Voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

Resolusi 777A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

13/12/2023 06:15
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza

Jakarta, CNN Indonesia —

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

Dikutip CNN, voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

Saat pemungutan suara, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat sempat mengajukan amandemen draf resolusi Majelis Umum PBB ini.

AS kekeh resolusi tersebut harus menyebutkan soal kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel yang terjadi pada pada 7 Oktober lalu.

[Gambas:Twitter]

Dalam keputusan final, resolusi yang disepakati ini menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberikan akses kemanusiaan terhadap para sandera serta pembebasan mereka “segera dan tanpa syarat”.

Pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang lebih keras dibandingkan resolusi sebelumnya pada Oktober lalu yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan.”

Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi. Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.

Sejauh ini, Israel bersumpah tidak akan menghentikan agresi militernya ke Palestina sampai mereka memberantas Hamas sepenuhnya.

Agresi Israel ke Palestina bahkan semakin membabi buta usai gencatan senjata pertama berakhir tanpa perpanjangan.

Hingga kini, agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 18.200 orang dan melukai lebih dari 50 ribu orang. Jumlah korban tewas ini dua kali lipat dari jumlah korban meninggal invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

13/12/2023 05:01
Respons Netanyahu soal Gaza, Hamas Ajak Palestina Ikut Perangi Israel

Jakarta, CNN Indonesia —

Hamas mendesak Otoritas Palestina berhenti berunding dengan Israel menyusul pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bocor soal rencananya atas Jalur Gaza pasca perang.

Hamas menganggap pernyataan Netanyahu itu menegaskan bahwa Israel tidak tertarik dengan penyelesaian konflik secara politik dengan Palestina.

Kelompok penguasa Gaza itu bahkan menuding Israel berniat mengkonsolidasikan pendudukannya terhadap wilayah Palestina khususnya Yerusalem dan Masjid Al Aqsa.

“Ia (Netanyahu) tidak tertarik pada penyelesaian politik dan ingin mengkonsolidasikan pendudukan, khususnya di Yerusalem dan Masjid Al Aqsa,” ujar Hamas melalui pernyataan pada Selasa (12/12) seperti dikutip Al Jazeera.

“Hamas meminta Otoritas Palestina dan badan-badannya untuk mengabaikan Perjanjian Oslo, menghentikan koordinasi keamanan, dan melakukan transisi ke perlawanan bersenjata,” bunyi seruan Hamas menambahkan.

Seruan Hamas itu datang menanggapi pernyataan PM Netanyahu yang mengungkap sejumlah rencananya soal Jalur Gaza ketika agresi Israel ke wilayah itu berakhir.

Dalam rapat tertutup bersama parlemen Knesset beberapa waktu lalu, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus melancarkan agresinya sampai milis Hamas kalah.

Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media Hebrew, sang PM juga berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.

Selama rapat, Netanyahu juga mengatakan bahwa Gaza akan berada di bawah kontrol militer Israel. Meski begitu, urusan administratif Gaza akan diurus oleh “otoritas sipil”.

“Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” kata Netanyahu.

Netanyahu juga menyamakan Otoritas Palestina sama seperti Hamas. Menurutnya, keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.

“Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset lagi seperti dikutip Al Jazeera.

Sementara itu, Netanyahu juga mengungkap bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu berakhir di wilayah itu.

“Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu.

Klaim Netanyahu itu masih belum jelas. Sejauh ini, tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi publik bahwa mereka bersedia menanggung tanggung jawab rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza pasca agresi Israel berhenti.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

13/12/2023 04:10
VIDEO: Tiga Warga Palestina Tewas Imbas Serangan Udara Israel ke Jenin

Jakarta, CNN Indonesia —

Israel melancarkan serangan udara ke Jenin, Tepi Barat, pada Selasa (12/12).

Serangan itu menewaskan setidaknya tiga warga Palestina yang tinggal di Jenin.

Perang Israel-Hamas tak hanya terfokus di Jalur Gaza, tapi juga di wilayah lain termasuk Tepi Barat.

Perang Israel-Hamas telah berlangsung selama dua bulan, meski sempat berhenti akibat gencatan senjata.

Lebih dari 17.500 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel ke Gaza.

12/12/2023 17:25
Bocor Rencana Culas Netanyahu soal Gaza, Singgung UEA dan Saudi

Jakarta, CNN Indonesia —

Rencana culas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai kontrol Zionis atas Jalur Gaza usai agresi, terungkap ke publik.

Rencana yang muncul saat Netanyahu menggelar rapat tertutup bersama parlemen beberapa waktu lalu itu turut menyinggung Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Dalam pernyataannya yang bocor itu, Netanyahu mengatakan UEA dan Saudi akan membantu membiayai rekonstruksi Jalur Gaza pasca perang Israel-Hamas.

“Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (11/12).

Netanyahu dalam kesempatan itu menyatakan ambisinya untuk terus melancarkan agresi ke Palestina hingga kelompok Hamas musnah.

Setelah Hamas tiada, dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel, dengan “otoritas sipil” yang akan mengurus hal-hal administratif.

“Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” ucap dia.

Dalam transkrip yang tersebar ke media tersebut, Netanyahu juga berniat untuk mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

Sebab menurutnya, Hamas dan Otoritas Palestina memiliki kesamaan, yakni ingin menghancurkan Israel.

“Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset.

Kendati begitu, klaim Netanyahu ini masih belum jelas. Sejauh ini tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi mereka bersedia menanggung rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza usai agresi Israel.

Dikutip The Times of Israel, dalam rapat itu komite urusan luar negeri Knesset menekan Netanyahu terkait rencana dia setelah perang berakhir di Gaza.

Saat ini Netanyahu dilaporkan telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel menyusun sejumlah opsi terkait rencana di Gaza.

Meski demikian, Netanyahu belum membeberkan detail opsi-opsi tersebut.

“Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ungkap PM Israel itu.

Agresi Israel di Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 1 Desember.

Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel. Mayoritas korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

Banyak komunitas dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata permanen mengingat kondisi Gaza yang kian parah. Namun, desakan itu hingga kini belum terwujud karena penolakan Israel dan negara-negara Barat.

(blq/dna)

12/12/2023 16:10
RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

“Amerika Serikat again [lagi] memveto resolusi yang disubmit oleh Uni Emirat Arab sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal saat konferensi di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto.

Sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Amerika Serikat diketahui sudah dua kali memveto resolusi DK PBB soal Gaza.

“Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut,” ujar Iqbal.

Iqbal juga mengatakan Dewan Keamanan PBB kehilangan momentum sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dia juga memandang gencatan senjata perlu segera diterapkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk mengingat kondisi di Gaza kian krisis.

“Karena menurut Indonesia kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal membeberkan sederet upaya Indonesia untuk membantu warga Palestina. Salah satunya dengan meminta pintu perbatasan Rafah dibuka kembali sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk.

Di kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung soal sesi khusus yang digelar Sidang Majelis Umum di PBB di New York hari ini.

Indonesia, lanjut dia, berharap resolusi itu bisa diadopsi melalui sesi khusus ini.

“Harapannya, dalam sehari dua hari ini, akan segera dibahas dan kita harapkan resolusi tersebut diadopsi,” kata Iqbal.

Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

Israel dan Hamas sempat gencatan senjata sementara pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

Usai gencatan senjata berakhir, Israel melancarkan serangan fase kedua besar-besaran ke Gaza. Hingga kini total korban tewas di Palestina mencapai 18.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan.

(isa/dna)

12/12/2023 15:40
China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

Jakarta, CNN Indonesia —

Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat soal agresi Israel ke Palestina.

Hal ini disampaikan oleh Zhang menyusul kekecewaan China atas gagalnya kembali resolusi gencatan senjata di Gaza karena veto dari Amerika Serikat.

Dewan Keamanan PBB melakukan sesi konferensi darurat dengan memburuknya situasi di Gaza.

“Risiko tinggi kehancuran total sistem dukungan kemanusiaan di Gaza, yang akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres.

Resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) yang mendapat 13 suara dukungan, hak veto dari Amerika Serikat, dan Inggris memilih abstain.

China termasuk dalam 100 negara yang mensponsori resolusi ini.

Konflik yang terjadi lebih dari dua bulan telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Zhang, tindakan negatif apapun tidak bisa dibenarkan dan dipertahankan dalam perang ini.

“Adalah suatu hal yang kontradiktif jika kita mentoleransi berlanjutnya konflik sambil mengaku peduli terhadap keselamatan dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat di Gaza. Adalah tindakan yang menipu jika kita menganjurkan pencegahan meluasnya konflik dan tetap menoleransi kelanjutannya. Sangatlah munafik jika menoleransi berlanjutnya konflik sambil hanya sekedar basa-basi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan dan anak-anak,” ungkap Zhang, dikutip dari Global Times.

Zhang kembali menegaskan kondisi ini menunjukkan pemikiran standar ganda dari AS.

Walaupun resolusi gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan, Zhang percaya bahwa dukungan internasional untuk berakhirnya perang mematikan ini tidak akan berkurang.

“Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” ungkap Zhang.

Para analis juga mendesak Amerika Serikat untuk mau mendengarkan seruan bersama komunitas internasional. Diharapkan agar Amerika bisa berkoordinasi dengan China terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

“Konflik Israel-Palestina telah meningkat selama dua bulan terakhir dan krisis kemanusiaan semakin parah meskipun gencatan senjata hanya berlangsung sebentar saja. PBB secara keseluruhan belum memainkan perannya dalam mendorong perdamaian karena campur tangan AS dan negara-negara lain. fungsi-fungsinya menjadi tidak bersuara,” Sun Degang, direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Fudan.

(cpa/bac)

[Gambas:Video CNN]

12/12/2023 14:44
Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

Jakarta, CNN Indonesia —

Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

“Tidak ada kapal-kapal AS di sekitarnya pada saat serangan terjadi, namun [kapal perusak Angkatan Laut AS] USS MASON menanggapi panggilan mayday STRINDA dan saat ini memberikan bantuan,” demikian pernyataan komando pusat militer AS di X, seperti dikutip Reuters, Selasa (12/12).

Seorang pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa kapal tanker STRINDA masih mampu berlayar beberapa jam setelah serangan tersebut.

Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

Pemiliknya di Norwegia, Mowinckel Chemical Tankers, dan manajernya, Hansa Tankers, belum memberikan komentar sejauh ini.

Kelompok milisi Houthi sejak lama menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran vital yang menuju Israel. Hal itu dilakukan seiring dengan agresi Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

Houthi pada Sabtu (9/12) menyatakan bakal menargetkan semua kapal yang menuju Israel, terlepas dari kebangsaan mereka. Houthi juga memperingatkan perusahaan pelayaran internasional agar tidak berurusan dengan pelabuhan-pelabuhan Israel jika tak mau diserang.

Kelompok yang memerintah sebagian besar Yaman ini menyatakan serangannya terhadap kapal menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina. Houthi bahkan bersumpah bakal melanjutkan serangan sampai Israel menyetop agresi di Jalur Gaza.

Houthi adalah salah satu dari beberapa kelompok yang tergabung dalam Poros Perlawanan yang beraliansi dengan Iran. Kelompok ini memusuhi Israel dan AS dan mendukung penuh perlawanan Hamas.

Serangan terhadap kapal ini terjadi setelah serangkaian serangan serupa di Laut Merah sejak awal Desember ini.

Pada 3 Desember, Houthi menyerang sejumlah kapal komersial hingga membuat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat turun tangan.

Houthi juga membajak sebuah kapal kargo milik Inggris yang punya hubungan dengan perusahaan Israel.

Amerika Serikat dan Inggris mengutuk serangan-serangan yang menyasar kapal-kapal di Laut Merah. Mereka pun menyalahkan Iran atas perannya mendukung gerakan Houthi.

Iran sejauh ini menyebut sekutunya tersebut bertindak atas kehendak mereka sendiri.

(isa/bac)

[Gambas:Video CNN]

12/12/2023 14:09
Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

Jakarta, CNN Indonesia —

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai gencatan senjata di Gaza kembali gagal mencapai kesepakatan akibat veto dari Amerika Serikat.

Veto dilayangkan Amerika Serikat saat pemungutan suara oleh DK PBB atas konflik Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

“Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” kata perwakilan Amerika Serikat di PBB, Robert Wood, dikutip dari France 24.

Dari hasil pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab ini, sedangkan Inggris memilih abstain.

China sebagai salah satu negara yang memegang hak veto mengaku kecewa atas gagalnya resolusi DK PBB ini.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat pada Jumat (8/12).

Dilansir dari Global Times, Zhang mengatakan bahwa inti dari rancangan usulan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) adalah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan pembebasan semua sandera.

Hampir 100 negara menjadi sponsor dalam resolusi ini, termasuk China.

Menurut Zhang, sangat munafik jika menoleransi lanjutnya konflik sambil basa-basi menyebut perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” kata Zhang.

Serupa dengan China, Rusia pun turut menentang berlanjutnya konflik di Gaza yang membunuh masyarakat sipil.

Dmitry Polyansky, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, menuduh Amerika Serikat menjatuhkan eksekusi mati terhadap ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, dikutip dari The Guardian.

Atas dukungan Rusia terhadap gencatan senjata di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam percakapan telepon selama 50 menit, Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya atas dukungan Kremlin kepada resolusi yang diveto Amerika Serikat.

“Perdana Menteri menyatakan kekesalannya atas sikap anti-Israel yang dilakukan perwakilan Rusia di PBB dan forum lainnya,” kata kantor Perdana Menteri Netanyahu, dilansir dari The Times of Israel.

Moskow sebelumnya pernah menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas pada Oktober lalu, yang menegaskan dukungan Kremlin. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Rusia.

(cpa/bac)

[Gambas:Video CNN]

12/12/2023 13:41
5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

Jakarta, CNN Indonesia —

Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

1. China

China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

2. Amerika Serikat

Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

Bersambung ke halaman berikutnya…

3. Rusia

Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

“Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

4. Perancis

Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

5. Inggris

Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.

12/12/2023 12:55