Negara: Palestina

  • Palestina Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Pendudukan

    Palestina Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Pendudukan

    Den Haag

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ), dalam sidang pada Senin (19/2) waktu setempat, bahwa rakyat Palestina menderita atas “kolonialisme dan apartheid” yang terjadi di bawah pendudukan Israel.

    Al-Maliki pun menyerukan kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Israel agar segera mengakhiri pendudukan atas wilayah-wilayah Palestina.

    Seperti dilansir AFP, Senin (19/2/2024), hal itu disampaikan Al-Maliki saat menyampaikan argumennya dalam sidang Mahkamah Internasional, yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina.

    “Rakyat Palestina telah menanggung kolonialisme dan apartheid… Ada orang-orang marah dengan kata ini. Mereka seharusnya mara dengan kenyataan yang kami derita,” ucap Al-Maliki dalam argumennya di hadapan panel hakim Mahkamah Internasional di Den Haag.

    Mahkamah Internasional menggelar persidangan selama sepekan ke depan untuk mendengarkan pendapat dari 52 negara soal konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina. Masing-masing negara itu akan menyampaikan argumen di hadapan para hakim Mahkamah Internasional.

    Negara-negara yang hadir mencakup Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel, kemudian juga Rusia dan China. Persidangan ini digelar di Peace Palace di Den Haag, yang merupakan tempat kedudukan Mahkamah Internasional.

    Al-Maliki, dalam pernyataannya, mendesak Mahkamah Internasional untuk menetapkan pendudukan Israel itu ilegal dan memerintahkan penghentian pendudukan itu “dengan segera, secara total dan tanpa syarat”.

    “Inilah waktunya untuk mengakhiri standar ganda yang sudah terlalu lama membelenggu masyarakat kami,” cetusnya.

    Persidangan ini digelar setelah Majelis Umum PBB pada Desember 2022 lalu meminta Mahkamah Internasional memberikan “saran pendapat” yang tidak mengikat mengenai “konsekuensi hukum yang muncul dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

    Sidang ini berbeda dan terpisah dengan gugatan yang diajukan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam serangannya di Jalur Gaza. Pada Januari lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Tel Aviv untuk melakukan segala upaya dalam mencegah genosida dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, namun tidak memerintahkan gencatan senjata.

    Pekan lalu, Mahkamah Internasional menolak upaya Afrika Selatan untuk menerapkan tindakan tambahan terhadap Israel, namun menegaskan kembali perlunya Tel Aviv untuk melaksanakan putusannya secara menyeluruh.

    Dalam persidangan terbaru ini, Mahkamah Internasional diminta untuk mempertimbangkan dua pertanyaan utama.

    Pertama, Mahkamah Internasional harus memeriksa konsekuensi hukum dari apa yang disebut oleh PBB sebagai “pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri”.

    Hal ini berkaitan dengan “pendudukan berkepanjangan, permukiman dan aneksasi wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967” dan “langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter dan status Kota Suci Yerusalem”.

    Kedua, Mahkamah Internasional harus memberikan saran soal bagaimana tindakan Israel “mempengaruhi status hukum pendudukan” dan apa konsekuensinya bagi PBB dan negara-negara lainnya.

    Mahkamah Internasional akan memutuskan “segera” mengenai persoalan tersebut, kemungkinan pada akhir tahun ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer AS Sita Pengiriman Senjata Iran untuk Houthi

    Militer AS Sita Pengiriman Senjata Iran untuk Houthi

    Jakarta

    Militer Amerika Serikat menyatakan telah menyita pengiriman senjata Iran yang ditujukan untuk kelompok pemberontak Houthi di Yaman yang telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah.

    “Angkatan Laut AS menyita senjata konvensional canggih dan bantuan mematikan lainnya yang berasal dari Iran dan menuju wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dari sebuah kapal di Laut Arab pada 28 Januari,” kata Komando Pusat AS (CENTCOM) di media sosial, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/2/2024).

    Dalam pernyataannya, CENTCOM mengatakan pengiriman tersebut berisi lebih dari 200 paket yang membawa komponen rudal, bahan peledak dan perangkat lainnya.

    “Ini adalah contoh lain dari aktivitas jahat Iran di kawasan ini,” kata Kepala CENTCOM Michael Erik Kurilla.

    “Pasokan senjata konvensional canggih mereka yang terus berlanjut kepada Houthi… terus melemahkan keselamatan pelayaran internasional dan arus bebas perdagangan,” tambahnya.

    Kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman yang dilanda perang, telah menyerang jalur pelayaran penting di Laut Merah sejak November tahun lalu. Houthi menyebut serangan-serangan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza di tengah perang Israel-Hamas.

    Serangan mereka telah memicu pembalasan oleh pasukan AS dan Inggris, termasuk gelombang baru serangan AS di wilayah yang dikuasai Houthi pada hari Rabu (14/2) waktu setempat.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kondisi Gaza Memburuk, Biden Setop Deportasi Warga Palestina

    Kondisi Gaza Memburuk, Biden Setop Deportasi Warga Palestina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani perintah yang melindungi warga Palestina di Amerika Serikat dari deportasi selama 18 bulan ke depan.

    Hal ini diumumkan oleh Gedung Putih pada hari Rabu (14/2) waktu setempat, seraya menyinggung tentang memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Dilansir kantor berita Reuters, Kamis (15/2/2024), seorang pejabat pemerintah AS mengatakan bahwa langkah tersebut memberikan “penundaan pemulangan paksa” terhadap sekitar 6.000 warga Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa setelah “serangan mengerikan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan respons militer Israel, kondisi kemanusiaan di Gaza telah memburuk secara signifikan.”

    Sullivan mengatakan langkah Biden tersebut akan memberi warga Palestina di AS “tempat perlindungan sementara.” Siapa pun yang secara sukarela kembali ke wilayah Palestina akan kehilangan perlindungan, tambahnya.

    Setelah lebih dari empat bulan perang di Gaza, Biden menghadapi tekanan untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga Palestina di Gaza dan menyalurkan bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut. Dia juga mendapat kritik dari para pemimpin Arab-Amerika dan Muslim karena tidak menyerukan gencatan senjata permanen dalam konflik tersebut.

    Abed Ayoub, direktur eksekutif Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sangat dibutuhkan” tindakan yang melindungi warga Palestina di AS.

    “Kami melihat situasi di Gaza dan Palestina belum membaik, dan ini merupakan hal yang disambut baik, dan kami senang melihat hal ini diterapkan,” kata Ayoub.

    Para pejabat kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 28.500 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, ketika kelompok Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang saat menyerang Israel selatan, menurut penghitungan Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Telanjangi Tahanan Gaza, Tentara Israel Langgar Hukum Internasional

    Telanjangi Tahanan Gaza, Tentara Israel Langgar Hukum Internasional

    Jakarta

    Video tahanan Gaza yang ditelanjangi, diikat, dan ditutup matanya telah diunggah secara daring oleh tentara Israel. Video tersebut melanggar hukum internasional, kata para ahli hukum.

    Menurut hukum internasional, tahanan tidak boleh dihina atau dipermalukan secara berlebihan dan dijadikan konsumsi publik.

    BBC Verify memeriksa ratusan video yang dibagikan secara terbuka oleh tentara Israel di Gaza sejak November 2023. Kami memverifikasi delapan video yang memperlihatkan tahanan Palestina.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan telah memberhentikan anggotanya yang telah kami identifikasi. Mereka menambahkan bahwa video semacam itu tidak mewakili nilai-nilainya. Namun, IDF menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut.

    Dr Mark Ellis, penasihat PBB terkemuka di bidang pengadilan pidana internasional, mengatakan rekaman video tentara Israel yang kami tunjukkan kepadanya bisa disebut melanggar aturan mengenai cara memperlakukan tahanan perang.

    Tentara yang aktif

    Sebagian besar dari video yang kami analisa menunjukkan adegan pertempuran dan tentara menengok ke dalam rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penduduk.

    Salah satu video menunjukkan tentara menembakkan senjata sambil mengenakan kostum dinosaurus. Video lain menunjukkan mereka mendirikan restoran pizza di sebuah rumah Palestina kosong.

    Semua video tersebut diunggah oleh orang-orang yang sedang bertugas atau sebelumnya bertugas sebagai tentara Israel. Mereka bahkan tidak menyembunyikan identitas mereka.

    AFPFoto Ilustrasi: Tentara Israel di dalam gedung sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Kota Gaza.

    Kami menemukan akun pemilik video dari hasil analisa gambar seorang tahanan Palestina yang dibagikan secara luas dan secara daring di awal pekan ini.

    Hasil pencarian gambar menunjukkan video itu berasal dari akun YouTube milik tentara Israel bernama Yossi Gamzoo Letova.

    Ia telah mengunggah beberapa video dari Gaza sejak awal Desember, termasuk cuplikan pasukannya, yang ia sebut sebagai Batalion Granit 932, yang merupakan bagian dari Brigade Nahal IDF.

    Dalam sebuah video yang diunggah pada 24 Desember 2023, tahanan Palestina dalam cuplikan ditampilkan telanjang dan berdarah dengan tangan terikat dan duduk di kursi saat diinterogasi.

    Baca juga:

    Kami mengidentifikasi lokasi itu sebagai Gaza College, sebuah sekolah di bagian utara Gaza – berdasarkan dekorasi khas serta logo institusi yang terlihat dalam video dan kami cocokkan dengan halaman Facebook-nya.

    Kemudian dalam video yang sama, tahanan terlihat berjalan berbaris tanpa alas kaki menelusuri jalanan Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan: “Gambar itu diambil saat interrogasi lapangan. Tersangka tidak terluka. Seorang tentara cadangan memotret dan mengunggah gambar yang bertentangan dengan perintah dan nilai-nilai IDF.

    “Baru-baru ini diputuskan, [tentara] diberhentikan dari tugasnya.”

    Sejumlah video dihapus

    Pada hari yang sama, Letova membagikan video YouTube lain yang menunjukkan ratusan tahanan Palestina yang dikumpulkan di lapangan olahraga. Kami menganalisa video tersebut menggunakan geolokasi dan memverifikasi lapangan itu sebagai Stadion Yarmouk Gaza.

    Sebagian besar dari tahanan yang ada di video telah ditelanjangi dan hanya menggunakan pakaian dalam. Beberapa ditutup matanya dan berlutut di tanah dalam barisan yang teratur, sementara tentara Israel menyaksikan.

    Pada satu titik, sebuah kelompok berisi tiga tahanan perempuan muncul dengan penutup mata dan berlutut di belakang gawang sepak bola dengan bendera Israel berkibar di atasnya.

    YouTubePara tahanan terlihat dalam sebuah video yang diunggah secara daring oleh seorang tentara IDF.

    Seorang tentara Israel muncul beberapa kali dalam video itu. Ia tampaknya sadar bahwa dirinya sedang direkam.

    Dengan membandingkan seragam dan lencana tentara itu dengan gambar-gambar seragam IDF lainnya yang tersedia untuk umum di internet, kami mengidentifikasi dia sebagai seorang letnan kolonel atau komandan batalion.

    Kedua video itu segera dihapus dari halaman YouTube publik Letova setelah BBC menghubungi IDF.

    Kode etik yang berlaku

    Dua video yang diunggah ke Tiktok oleh tentara IDF lainnya mencakup foto tahanan Gaza dengan penutup mata, diselingi foto tentara IDF yang berpose dengan senjata.

    Sebuah video yang diunggah pada 14 Desember, diiringi lagu rap Israel, memperlihatkan para tahanan dengan penutup mata diangkut ke dalam truk pick-up dengan seorang tentara berpose di samping mereka dengan mengacungkan kedua jempol.

    Kami mengidentifikasi tentara itu dari akun media sosialnya sebagai Ilya Blank.

    Baca juga:

    Ilya mengunggah video kedua yang menunjukkan seorang pria dengan penutup mata berada di lantai dan tampaknya dikelilingi tiga tentara IDF.

    Kami telah menemukan sejumlah foto yang dimasukkan dalam videonya berlokasi di Gaza utara.

    Setelah kami menghubungi IDF dan TikTok, video-video itu dihapus.

    Dalam Konvensi Jenewa Ketiga Pasal 13, tertera bahwa para tahanan harus dilindungi setiap saat, terutama dari tindakan kekerasan atau intimidasi dan tidak menjadi subyek “penghinaan dan konsumsi publik”.

    Dr Ellis mengatakan kuncinya berada pada “tidak menjadikan [tawanan perang] tontonan publik” dan tidak “merendahkan mereka atau mempermalukan mereka”.

    Ia menambahkan: “Konsep membawa orang-orang yang hanya mengenakan pakaian dalam, merekamnya dan membagikannya ke publik tentu melanggar ketentuan itu.

    “Aturan yang berlaku tidak dapat – dengan cara apa pun memperbolehkan tindakan seperti ini terjadi.”

    Baca juga:

    Prof Asa Kasher, seorang akademisi Israel yang membantu menulis kode etik pertama IDF, menyebut praktik membagikan foto orang setengah telanjang bertentangan dengan kode etik IDF.

    Ia mengatakan mungkin saja ada kebutuhan militer untuk menelanjangi sementara seorang tahanan untuk memeriksa apakah mereka membawa senjata.

    Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk “mengambil gambar seperti itu dan membagikannya kepada publik”.

    “Alasan menahan mereka setengah telanjang adalah untuk mempermalukan mereka,” katanya.

    Pengacara hak asasi manusia, Michael Mansfield, mengatakan rekaman itu harus dikaji oleh pengadilan PBB.

    “Ada peraturan yang sangat ketat terkait bagaimana menangani orang-orang yang ditahan sebagai tawanan perang di tengah perang atau konflik, yang jelas sedang terjadi di sini.

    “Dan ketentuan di sini benar-benar mengharuskan Anda harus memperlakukan tahanan dengan hormat,” katanya.

    Kami mengirim enam video ke TikTok, yang mengonfirmasi bahwa semuanya melanggar pedoman komunitas mereka.

    Mereka menyatakan dalam pedomannya, konten “yang berusaha merendahkan korban tragedi kekerasan” tidak ditoleransi. Semua video itu telah menghilang dari platform media sosial tersebut.

    Seorang juru bicara dari YouTube mengatakan mereka telah menghapus puluhan ribu video berbahaya dan menghentikan ribuan akun selama konflik Israel-Gaza, dan bahwa mereka memiliki tim yang bekerja sepanjang waktu untuk memantau beredarnya video berbahaya.

    Laporan tambahan oleh: Paul Brown, Alex Murray, Paul Myers, Richard Irvine-Brown, dan Daniele Palumbo.

    Berita terkait

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak kelompok Hamas untuk segera menyetujui kesepakatan soal Gaza guna menghindari “konsekuensi yang mengerikan”.

    “Kami menyerukan gerakan Hamas untuk segera menyelesaikan kesepakatan tahanan, untuk menyelamatkan rakyat Palestina dari bencana lainnya dengan konsekuensi yang mengerikan, yang tidak kalah berbahayanya dengan Nakba tahun 1948,” kata Abbas seperti dilaporkan kantor berita resmi Palestina, Wafa, dilansir kantor berita AFP, Rabu (14/2/2024).

    Nakba yang disebut Abbas mengacu pada perang yang menyertai pembentukan Israel, yang menyebabkan sekitar 760.000 warga Palestina mengungsi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Otoritas Palestina pimpinan Abbas yang diakui secara internasional, tidak terlibat dalam pembicaraan minggu ini yang diadakan oleh pemerintah Mesir, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel setelah lebih dari empat bulan perang di Gaza.

    Amerika Serikat – pendukung utama militer Israel dan penyandang dana Otoritas Palestina – telah mengatakan pihaknya mendukung pembentukan negara Palestina, namun menginginkan perombakan kepemimpinan.

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan bahwa Abbas “berkomitmen” untuk mereformasi Otoritas Palestina “sehingga mereka dapat secara efektif mengambil tanggung jawab atas Gaza, sehingga Gaza dan Tepi Barat dapat bersatu kembali di bawah kepemimpinan Palestina.”

    Gaza sendiri memiliki pemerintahan terpisah yang dijalankan oleh kelompok Hamas sejak 2007, ketika para loyalis Abbas terusir dari wilayah tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Jakarta

    Israel melancarkan operasi militer khusus di Rafah untuk membebaskan dua warga Israel yang disandera Hamas pada Senin (12/02). Sedikitnya 48 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan di Palestina.

    Operasi militer Israel ini muncul tak lama setelah sejumlah saksi mata di Rafah berkata Israel melakukan serangan udara di Rafah bagian utara dan tengah.

    Warga setempat berkata kepada BBC bahwa sejumlah helikopter dan kapal juga terlibat dalam serangan tersebut.

    Serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qidra kepada kantor berita Reuters, Senin (12/02).

    Serangan itu menghantam 14 rumah dan tiga masjid di sejumlah wilayah di Rafah, menurut Hamas, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

    Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa Rafah diserang oleh Israel, dengan sejumlah warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

    Serangan itu terjadi setelah sejumlah negara dan organisasi internasional memeringatkan Israel atas rencananya melakukan serangan terhadap kota yang kini dihuni sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.

    Dalam pernyataannya di sosial media, pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa dalam “operasi bersama yang dilakukan IDF, ISA (Badan Keamanan Israel, atau Shin Bet) dan kepolisian Israel, dua sandera Isral dari Kibbutz Nir Yitzhak diselematkan: Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70)”.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut operasi penyelamatan itu “mengesankan”, seraya menambahkan: “Kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan [mereka] yang diculik, dengan cara apa pun.”

    Media Israel melaporkan bahwa para sandera sebelumnya ditawan di sebuah gedung di Rafah. Kini, keduanya telah dibawa ke Sheba Medical Center di pusat Israel.

    Pejabat sementara Sheba Medical Center, Armon Aek, mengonfirmasi keberadaan dua sandera yang kini sedang dirawat di fasilitas kesehatan yang ia kelola.

    Seperti diketahui, Israel menggempur Jalur Gaza setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Imbas dari serangan itu, sebanyak 240 orang disandera oleh Hamas.

    Sejumlah negara dan organisasi internasional telah memperingatkan Israel atas rencananya melakukan operasi di Rafah, tempat hampir 1,5 juta orang kini mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini memenuhi Rafah – sebagian besar di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, pasokan makanan, air dan obat-obatan sangat langka.

    Banyak dari warga Palestina yang kini tinggal di Rafah terpaksa meninggalkan rumah mereka

    Pejabat kemanusiaan senior di PBB berkata kepada BBC bahwa tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju saat ini.

    Rafah yang berbatasan dengan Mesir adalah satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Pada Minggu (11/02), Presiden AS Joe Biden berkata kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata bahwa serangan di Rafah tak bisa dilakukan tanpa perhitungan untuk memastikan keselamatan warga sipil.

    Biden meyebut Israel perlu “rencana yang kredibel dan bisa diterapkan” untuk melindungi lebih dari satu juga orang yang tinggal di kota itu, menurut Gedung Putih.

    Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron berkata lebih dari setengah populasi Gaza berlindung di Rafah, sedangkan Arab Saudi memperingatkan adanya “konsekuensi yang serius” jika Rafah diserang.

    Akan tetapi, Netanyahu berkukuh bahwa pihaknya akan melakukan operasi tersebut, seraya menambahkan bahwa dia akan menyediakan”jalur aman” bagi warga sipil yang memilih meninggalkan wilayah itu.

    Ketika ditanya ke mana warga sipil akan pergi, Netanyahu mengatakan bahwa ada “banyak” area “yang sudah mereka amankan di utara Rafah” dan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korban Tewas Bombardir Israel di Rafah Bertambah Jadi 100 Orang

    Korban Tewas Bombardir Israel di Rafah Bertambah Jadi 100 Orang

    Jakarta

    Setidaknya 100 orang tewas akibat rentetan serangan udara Israel di kota Rafah, Gaza selatan pada Senin (12/2/2024) dini hari waktu setempat.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (12/2/2024), hal ini disampaikan Kementerian Kesehatan Hamas di Gaza, merevisi pernyataan sebelumnya bahwa 52 orang tewas dalam serangan udara di kota yang padat dengan para pengungsi Palestina tersebut.

    Laporan senada disampaikan organisasi medis Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) yang menyebut anak-anak termasuk di antara mereka yang tewas akibat serangan “sangat intens”, yang menghantam beberapa lokasi di Rafah.

    Dilansir CNN, Senin (12/2/2024), PRCS mengatakan bahwa lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel ketika pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan.

    Ada kekhawatiran jumlah korban tewas akan bertambah lagi karena PRCS mengatakan orang-orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan masih banyak pesawat tempur di langit Rafah.

    Direktur Rumah Sakit Abu Yousef Al-Najjar mengatakan fasilitas medis di Rafah “tidak dapat menangani banyaknya korban luka akibat bombardir pendudukan Israel.”

    Setidaknya dua masjid dan sekitar selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut, kata pemerintah kota Rafah pada hari Senin (12/2).

    Dalam pernyataan bersama, Pasukan Pertahanan Israel, Badan Keamanan Israel Shin Bet dan Polisi mengidentifikasi para sandera sebagai Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70), dan mengatakan mereka diculik oleh Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dari Kibbutz Nir Yitzhak.

    “Mereka berdua dalam kondisi medis yang baik dan dipindahkan untuk pemeriksaan medis di rumah sakit Sheba Tel Hashomer,” demikian pernyataan itu.

    Juru bicara militer Israel, Danial Hagari mengatakan kepada wartawan bahwa “operasi rahasia” untuk mengamankan para sandera dimulai pada Senin pukul 01:49 waktu setempat, dan serangan udara di Rafah diluncurkan satu menit kemudian.

    Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Hamas mengutuk apa yang mereka sebut sebagai “pembantaian mengerikan” yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Rafah.

    “Serangan militer Israel terhadap Rafah dan pembantaian mengerikan terhadap warga sipil yang tidak berdaya serta anak-anak, wanita, dan orang tua yang terlantar… dianggap sebagai kelanjutan dari perang genosida dan upaya pemindahan paksa yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” kata Hamas.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Kucurkan Bantuan Rp 3,9 T untuk Pemerintah Yaman

    Arab Saudi Kucurkan Bantuan Rp 3,9 T untuk Pemerintah Yaman

    Riyadh

    Pemerintah Arab Saudi mengucurkan bantuan sebesar US$ 250 juta atau setara Rp 3,9 triliun untuk pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Riyadh mendukung pemerintah Yaman dalam perang melawan pemberontak Houthi yang kini menguasai ibu kota dan sejumlah wilayah di negara tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (12/2/2024), bantuan itu diberikan Saudi pada Minggu (11/2), menyusul pembayaran awal dengan jumlah yang sama yang diumumkan pada Agustus tahun lalu, ketika Riyadh berkomitmen menyediakan total US$ 1,2 miliar untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah dan membayar gaji para pegawai negeri.

    “Hibah gelombang kedua untuk membantu mengatasi defisit anggaran pemerintah Yaman telah ditransfer ke Bank Sentral Yaman di Aden, besarnya US$ 250 juta untuk mendukung gaji, upah dan pengeluaran,” ucap Duta Besar Saudi untuk Yaman, Mohammed al-Jaber, via media sosial.

    Pemerintah Yaman yang diakui internasional pindah ke Aden, sebuah kota pelabuhan di pantai selatan negara tersebut, setelah Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa tahun 2014 lalu.

    Tahun 2015 lalu, Saudi memobilisasi koalisi internasional yang bertujuan menggulingkan Houthi dari kekuasaan di Yaman.

    Perang yang terjadi kemudian di Yaman telah menewaskan ratusan ribu orang, baik secara langsung dalam pertempuran maupun secara tidak langsung akibat blokade maritim dan udara yang diberlakukan Saudi.

    Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak April 2022 memicu penurunan tajam dalam pertempuran di Yaman. Gencatan senjata itu secara resmi berakhir enam bulan kemudian, namun sebagian besar pertempuran masih terhenti.

    Pemerintahan Yaman yang berbasis di Aden telah sejak lama berjuang untuk membiayai layanan dasar dan membayar gaji para pegawai negeri.

    Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan tahun lalu bahwa “perang ekonomi” antara pihak-pihak yang berkonflik telah memperburuk masalah negara tersebut.

    Kesepakatan pemulihan hubungan yang mengejutkan antara Saudi dan Iran yang diumumkan pada Maret tahun lalu telah meningkatkan harapan akan gencatan senjata yang bertahan lama di Yaman, meskipun sejauh ini belum ada terobosan yang diumumkan.

    Beberapa bulan terakhir, Houthi melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, yang disebut oleh kelompok itu sebagai wujud dukungan untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perangnya melawan Hamas.

    Militer Amerika Serikat (AS) dan Inggris, bulan lalu, memulai serangkaian serangan terhadap target-target Houthi di Yaman yang bertujuan mengurangi kemampuan kelompok itu menargetkan kapal-kapal di rute perdagangan utama Laut Merah.

    Para analis memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan di kawasan itu bisa menggagalkan upaya untuk menengahi perdamaian di Yaman.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Bombardir Rafah, 52 Orang Tewas

    Israel Bombardir Rafah, 52 Orang Tewas

    Jakarta

    Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Rafah, Gaza pada Senin (12/2) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola kelompok Hamas, setidaknya 52 orang tewas dalam serangan itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (12/2/2024), para jurnalis dan saksi AFP mendengar serangkaian serangan hebat dan melihat asap mengepul di atas kota yang penuh sesak itu. Kota Rafah kini menampung lebih dari separuh dari total penduduk Gaza setelah mereka melarikan diri dari bombardir Israel di tempat-tempat lainnya di Jalur Gaza.

    Hamas menyatakan bahwa serangan udara Israel tersebut menghantam 14 rumah dan tiga masjid di berbagai bagian di Rafah.

    Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa mereka telah “melakukan serangkaian serangan terhadap target teror di daerah Shaboura di Jalur Gaza selatan”, dan menambahkan bahwa serangan tersebut telah selesai.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan serangan darat di Rafah, sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas karena melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina saat ini memadati Rafah. Banyak dari mereka yang tinggal di tenda-tenda, sementara makanan, air dan obat-obatan semakin langka. Rafah adalah pusat populasi besar terakhir di Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Rencana Netanyahu tersebut menuai reaksi keras, dengan sejumlah negara menyerukan agar Israel tidak menyerang Rafah, yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang pengeboman Tel Aviv di wilayah lainnya di Jalur Gaza.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel, dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menyuarakan keprihatinan mendalam soal dampak serangan darat Israel terhadap warga sipil yang mengungsi di Rafah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

    Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk melindungi warga sipil di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Seruan ini disampaikan setelah Netanyahu memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, demi menghancurkan Hamas.

    Biden juga mengingatkan Netanyahu bahwa Israel tidak boleh melancarkan operasi militer ke Rafah tanpa rencana yang kredibel untuk menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang berlindung di wilayah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (12/2/2024), seruan itu disampaikan Biden saat berbicara via telepon dengan Netanyahu pada Minggu (11/2) waktu setempat. Gedung Putih menyebut Biden dan Netanyahu berbicara via telepon selama 45 menit.

    Itu menjadi percakapan telepon pertama antara Biden dan Netanyahu sejak sang Presiden AS menyebut respons militer Israel di Jalur Gaza “berlebihan” dan menyatakan keprihatinan besar atas meningkatnya jumlah korban sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

    Dalam percakapan telepon itu, menurut seorang pejabat senior pemerintah AS, pembahasan sebagian besar fokus pada upaya yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan 132 sandera yang tersisa yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pejabat senior AS yang enggan disebut namanya ini menambahkan bahwa “kemajuan nyata” dicapai dalam beberapa pekan terakhir. Disebutkan oleh pejabat senior AS itu bahwa Biden menekankan perlunya memanfaatkan kemajuan tersebut untuk “mengamankan pembebasan semua sandera sesegera mungkin”.

    Biden, dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, juga menyerukan agar keselamatan warga sipil di Rafah harus dijamin sebelum Israel melancarkan operasi militernya.

    Disebutkan juga bahwa warga sipil di Rafah “tidak punya tempat untuk pergi”.

    Peringatan tegas Biden terhadap operasi militer di Rafah, yang terletak di Jalur Gaza bagian selatan dan dekat perbatasan Mesir, disampaikan saat peringatan lainnya bermunculan dari badan bantuan kemanusiaan yang menyebut serangan darat Israel akan memicu lebih banyak kematian.

    Aqsa Television yang dikelola Hamas, pada Minggu (11/2) waktu setempat, mengutip salah satu pemimpin senior Hamas yang memperingatkan bahwa serangan darat Israel terhadap Rafah akan “meledakkan” negosiasi pertukaran sandera.

    Kantor PM Israel telah mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana guna mengevakuasi Rafah dan menghancurkan empat batalion Hamas yang disebut dikerahkan di sana.

    “Presiden (Biden) sudah jelas dalam komentarnya … soal tindakan Israel di Gaza,” sebut pejabat senior AS tersebut.

    AS mendukung perlunya mengalahkan Hamas, namun telah berulang kali memperingatkan Israel untuk memastikan warga sipil yang tidak bersalah dilindungi.

    Dalam percakapan telepon itu, Biden menegaskan kembali dukungan AS untuk keamanan jangka panjang Israel, namun juga menyerukan “langkah-langkah mendesak dan spesifik” untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

    “Presiden (Biden) menegaskan kembali tujuan bersama untuk melihat Hamas dikalahkan dan untuk menjamin keamanan jangka panjang Israel dan rakyatnya,” sebut Gedung Putih dalam pernyataannya.

    “Dia juga menyerukan langkah-langkah mendesak dan spesifik untuk meningkatkan jumlah dan konsistensi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina yang tidak bersalah,” imbuh pernyataan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini