Negara: Palestina

  • Israel Kembali Gempur Suriah, 8 Tentara Jadi Korban

    Israel Kembali Gempur Suriah, 8 Tentara Jadi Korban

    Jakarta

    Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah pada hari Jumat (3/5) mengatakan delapan tentara terluka dalam serangan udara Israel di dekat Damaskus, ibu kota Suriah.

    Pada Kamis malam, “musuh Israel melancarkan serangan udara dari arah Golan Suriah yang diduduki, menargetkan sebuah lokasi dekat Damaskus… melukai delapan tentara,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (3/5/2024).

    Israel jarang mengomentari masing-masing serangan, namun berulang kali mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Iran, memperluas kehadirannya di Suriah.

    kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang memantau perang Suriah mengatakan Israel telah menyerang sebuah gedung pemerintah di pedesaan Damaskus yang telah digunakan oleh kelompok Hizbullah, Lebanon yang didukung Iran sejak 2014.

    Militer Israel telah melakukan ratusan serangan di Suriah sejak pecahnya perang saudara di negara tetangganya itu pada tahun 2011, terutama menargetkan posisi militer dan para petempur yang didukung Iran.

    Namun, serangan tersebut meningkat setelah perang Israel dengan Hamas di Jalur Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober, ketika kelompok militan Palestina yang didukung Iran tersebut melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel.

    Sebelumnya pada tanggal 19 April, serangan Israel menargetkan posisi tentara Suriah di selatan negara itu, kata pemerintah Suriah dan Observatorium, sementara media AS melaporkan Israel telah menyerang Iran.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Ankara

    Pemerintah Turki menghentikan semua ekspor dan impor dari dan ke Israel pada Kamis (2/5) waktu setempat. Ankara mengutip “memburuknya tragedi kemanusiaan” di wilayah Palestina sebagai salah satu alasan dari langkah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), langkah otoritas Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel itu diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Turki.

    “Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Turki.

    “Turki akan secara ketat dan secara tegas menerapkan langkah-langkah baru ini, sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu mengonfirmasi laporan media Bloomberg yang sebelumnya menyebut Turki menghentikan seluruh ekspor dan impor dari dan ke Israel.

    Kedua negara tercatat memiliki volume perdagangan sebesar US$ 6,8 miliar sepanjang tahun 2023.

    Turki, bulan lalu, memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel, terkait apa yang disebutnya sebagai penolakan Israel untuk mengizinkan Ankara terlibat dalam operasi pengiriman bantuan kemanusiaan via udara ke Jalur Gaza dan serangannya di daerah kantong Palestina tersebut.

    Saat ditanya soal perdagangan Turki dengan Israel bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara tidak lagi melanjutkan “perdagangan intensif” dengan Tel AViv, dan menyatakan “hal itu sudah selesai”. Namun Erdogan pada saat itu tidak mengindikasikan bahwa Turki akan memutus semua perdagangan dengan Israel.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan pada Kamis (2/5) waktu setempat menyebut Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor dari Israel.

    “Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor Israel,” sebut Katz dalam pernyataan via media sosial X.

    “Beginilah perilaku seorang diktator, mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki, dan mengabaikan perjanjian perdagangan internasional,” kritiknya.

    Katz mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Israel untuk berupaya menciptakan alternatif perdagangan dengan Turki, dengan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara-negara lainnya.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Tangkap Ratusan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina di New York

    Polisi Tangkap Ratusan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina di New York

    New York City

    Sekitar 300 orang ditahan pihak kepolisian di Columbia University dan City college di New York. Sementara itu, bentrokan antara kelompok pengunjuk rasa yang berseteru pecah di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

    Pada Rabu (01/05), pihak kepolisian mendapat panggilan dari sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat menyusul gelombang aksi protes mahasiswa pro-Palestina.

    Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa untuk memprotes dukungan akademik dan pemerintah di tengah gempuran serangan Israel terhadap Gaza.

    Berdasarkan klaim data dari Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, lebih dari 34.500 orang di wilayah Palestina tewas sejak awal operasi militer Israel.

    Merespons aksi demonstrasi ini, Israel menudingnya sebagai contoh antisemitisme dari universitas-universitas di Amerika. Tuduhan Israel ini kemudian dibantah oleh sejumlah kelompok mahasiswa.

    Perkemahan mahasiswa pro-Palestina merupakan aksi demonstrasi paling luas dan berkepanjangan, yang mengguncang sejumlah kampus di Amerika Serikat sejak aksi protes menentang perang Vietnam pada tahun 1960-an dan 1970-an.

    Polisi bubarkan demonstran di Columbia University

    Pada Selasa (30/04) malam waktu setempat, polisi New York membubarkan demonstrasi yang telah melumpuhkan aktivitas di Columbia University selama hampir dua minggu. Dalam pembubaran itu, polisi menangkap puluhan orang.

    Dia mengklaim bahwa pendudukan gedung perkuliahan itu dipimpin oleh “sejumlah oknum yang tidak berafiliasi dengan pihak kampus.” Namun, dia tidak memberikan bukti untuk pernyataan ini.

    Shafik juga meminta kepolisian untuk tetap berjaga di kampus setidaknya sampai tanggal 17 Mei demi “memastikan perkemahan tidak didirikan lagi.”

    Acara wisuda Columbia University biasanya digelar di alun-alun pusat kampus, tempat di mana perkemahan demonstran didirikan. Wisuda kampus ini sendiri direncanakan berlangsung pada 15 Mei.

    Pada Rabu (01/05), Wali Kota New York, Eric Adams, turut menuding bahwa aksi massa pro-Palestina bukanlah mahasiswa. Menurutnya, demonstran tersebut merupakan para penghasut profesional. Namun, dia tidak memberikan bukti terkait hal ini.

    “Setelah saya mengetahui adanya oknum dari luar yang ikut dalam insiden ini. Seperti yang disebutkan dalam surat permintaan pihak Columbia kepada kepolisian New York, jelas bahwa kami harus mengambil tindakan yang tepat, karena divisi intelijen kami mengidentifikasi bahwa demonstran adalah profesional yang terlatih,” kata Eric Adams dalam acara CBS Morning.

    Bentrok antar pengunjuk rasa di UCLA

    Pada Rabu (01/05), pihak University of California, Los Angeles (UCLA) turut memanggil pihak kepolisian. Saat itu, dua kelompok pengunjuk rasa yang saling bermusuhan bentrok di dalam kampus.

    Dalam sebuah rekaman yang telah diverifikasi kantor berita Reuters, para demonstran yang saling berseteru itu terlihat menggunakan tongkat dan galah untuk menyerang sebuah tenda yang didirikan oleh para massa aksi pro-Palestina.

    Rektor UCLA Gene Block menyebut bahwa orang-orang yang “tidak berafiliasi dengan kampus kami” terlibat dalam insiden tersebut. Hanya saja, dia tidak memberikan bukti atas klaimnya tersebut.

    Pihak kepolisian Los Angeles kemudian mengonfirmasi bahwa mereka datang karena merespons permintaan dari pihak kampus untuk memulihkan ketertiban “lantaran adanya sejumlah tindak kekerasan terhadap perkemahan di kampus mereka.”

    Katy Yaroslavsky, seorang anggota dewan Los Angeles yang daerah pilihannya mencakup kampus UCLA, mengatakan bahwa situasi sudah tidak terkendali.

    “Setiap orang punya hak untuk bebas berbicara dan melakukan protes, tapi situasi di kampus UCLA sudah tidak terkendali dan tidak aman,” ujar dia di akun media sosial.

    Penangkapan di sejumlah kampus di seluruh Amerika Serikat

    Penangkapan telah terjadi di sejumlah kampus di Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir.

    Dalam sebuah rekaman yang diunggah pada Selasa (30/04), pihak kepolisian terlibat dalam bentrokan dengan para aksi massa pro-Palestina di City College of New York. Petugas terlihat menjatuhkan pengunjuk rasa ke tanah.

    Selain itu, petugas juga menurunkan bendera Palestina yang dikibarkan pada tiang bendera kampus, dan menggantinya dengan bendera Amerika.

    Pada hari yang sama di Northern Arizona University, polisi anti huru-hara berpakaian lengkap, menangkap sekitar 20 orang karena dianggap masuk tanpa izin. Satu orang dijatuhkan ke tanah.

    Polisi juga membubarkan perkemahan pro-Palestina di Tulane University, New Orleans pada Rabu (01/05). Setidaknya enam orang ditangkap, dan pihak kampus juga menskors tujuh mahasiswa.

    Sementara itu, Brown University di negara bagian East Coast, Rhode Island, membuat kesepakatan dengan aksi massa pro-Palestina. Pihak pengunjuk rasa bakal menutup perkemahan mereka dengan imbalan para administrator akan mengadakan pemungutan suara pada Oktober guna mempertimbangkan untuk melepaskan diri dari Israel.

    mh/pkp/hp (AP, AFP, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lima Unit Militer Israel Langgar HAM Serius di Tepi Barat

    Lima Unit Militer Israel Langgar HAM Serius di Tepi Barat

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyimpulkan bahwa lima unit militer Israel terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Kesimpulan ini didasarkan pada tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (30/4/2024), kesimpulan itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada Senin (29/4) waktu setempat.

    Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menuturkan kepada wartawan setempat bahwa Israel telah mengambil tindakan perbaikan dengan empat unit militer di antaranya, sehingga memperkecil kemungkinan dijatuhi sanksi AS.

    Patel menambahkan bahwa konsultasi sedang dilakukan dengan Israel mengenai unit militer kelima.

    Namun dia menolak untuk mengidentifikasi unit-unit militer Israel yang dinyatakan telah melanggar HAM tersebut. Patel juga tidak menjelaskan lebih detail soal pelanggaran apa yang terjadi dan tidak menyebutkan lebih lanjut soal langkah yang diambil oleh pemerintah Israel terhadap unit-unit militer itu.

    Seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa unit militer kelima merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Israel.

    Laporan media mengidentifikasi sebuah batalion bernama Netzah Yehuda, yang sebagian besar terdiri atas warga Yahudi ultra-Ortodoks, sebagai yang dinyatakan melanggar HAM tersebut. Batalion itu disebut memiliki 1.000 anggota dan ditempatkan di Tepi Barat sejak tahun 2022.

    “Setelah proses yang hati-hati, kami mendapati lima unit Israel yang bertanggung jawab atas insiden pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” ucap Patel dalam pernyataannya.

    Semua insiden tersebut, sebut Patel, terjadi sebelum serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dan tidak ada yang terjadi di Jalur Gaza.

    “Empat unit di antaranya telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan hal ini merupakan apa yang kami harapkan dilakukan oleh para mitra, dan konsisten dengan apa yang kami harapkan dari semua negara yang menjalin hubungan yang aman dengan kami,” sebut Patel dalam pernyataannya.

    Dia menambahkan bahwa Israel telah memberikan “informasi tambahan” soal unit militer kelima.

    Aturan hukum yang berlaku di AS melarang pemerintah untuk mendanai atau mempersenjatai pasukan militer asing yang secara kredibel dituduh melakukan pelanggaran HAM. AS diketahui memberikan bantuan militer kepada sekutu-sekutunya di seluruh dunia, termasuk Israel.

    Militer Israel berperang melawan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama hampir tujuh bulan terakhir, dan hampir setiap hari terlibat serangan lintas perbatasan dengan kelompok Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon. Baik Hamas maupun Hizbullah sama-sama didukung oleh Iran, musuh abadi Israel.

    Patel menambahkan bahwa Washington masih mengevaluasi unit militer kelima tersebut, dan belum memutuskan apakah akan menghentikan bantuan militer AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Gaza City

    Perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, Mesir. Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Cameron mengungkapkan Hamas ditawari gencatan senjata 40 hari dan pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera tersisa.

    Delegasi Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo dan kembali ke Qatar, yang menjadi markas biro politik mereka, untuk membahas tawaran gencatan senjata terbaru dan mengambil keputusan. Hamas menyatakan akan memberikan respons atas tawaran itu sesegera mungkin.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), Cameron mengungkapkan isi proposal gencatan senjata terbaru antara Hamas dan Israel itu saat berbicara dalam panel terakhir pertemuan khusus Forum Ekonomi (WEF) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Disebutkan Cameron bahwa Hamas telah ditawari “gencatan senjata berkelanjutan selama 40 hari, pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera”. Cameron menyebut tawaran itu sebagai “tawaran yang murah hati”.

    Cameron mengharapkan Hamas menerima tawaran yang diberikan kepada mereka.

    Namun demikian, Cameron dalam pernyataannya pada forum WEF juga menyampaikan keraguan bahwa solusi politik akan segera tercapai jika kepemimpinan Hamas dan mereka yang ada di balik serangan 7 Oktober tidak segera meninggalkan Jalur Gaza.

    “Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober harus meninggalkan Gaza dan infrastruktur teroris harus dibongkar,” cetus Cameron, sembari menyerukan agar semua sandera harus dibebaskan.

    Setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, lebih dari 250 orang diculik dan disandera di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera di antaranya dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November lalu, diperkirakan saat ini masih ada lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Menatap ke depan, Cameron menambahkan bahwa setelah pertempuran di Jalur Gaza dihentikan, menjadi penting untuk memberlakukan gencatan senjata permanen dan mengakhiri perang melalui proses politik.

    Dia menilai bahwa berinvestasi pada Otoritas Palestina, dan memastikan berdirinya negara Palestina yang aman berdampingan dengan Israel yang juga aman, sangatlah penting.

    “Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, kecuali Anda mengatasi pertanyaan soal masa depan rakyat Palestina,” sebut Cameron. “Hamas tidak mendukung solusi dua negara, mereka mendukung solusi tanpa adanya Israel,” imbuhnya.

    Dua unsur penting dalam hubungan Israel dan Palestina yang stabil, menurut Cameron, adalah “sebuah negara bagi rakyat Palestina yang memberikan mereka martabat kenegaraan dan menjamin keamanan Israel”.

    “Saya pikir itu sangat penting, karena jika tidak, masalah hanya akan terulang kembali dengan cara yang berbeda,” ucapnya.

    Delegasi Hamas Tinggalkan Perundingan di Mesir, Janjikan Respons Segera

    Seorang sumber Hamas, yang memahami proses perundingan yang berlangsung, menuturkan kepada AFP bahwa delegasi Hamas telah meninggalkan Mesir usai terlibat perundingan gencatan senjata, dan kembali ke Qatar.

    “Untuk membahas gagasan dan proposal (gencatan senjata) tersebut… dan kami ingin meresponsnya secepat mungkin,” ucap sumber Hamas tersebut.

    Menurut beberapa sumber Mesir, yang dikutip media Al-Qahera News yang terkait badan intelijen Kairo, delegasi Hamas akan “kembali dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata”.

    Selama berbulan-bulan, tiga negara yang menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata — Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) — berupaya menengahi kesepakatan terbaru antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata sebelumnya hanya berlangsung selama satu minggu di Jalur Gaza pada November tahun lalu. Sekitar 80 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, ditukar dengan 240 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel.

    Diplomasi yang digencarkan dalam beberapa hari terakhir tampaknya memberikan dorongan baru untuk terwujudnya gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dalam pernyataan terpisah, mengharapkan Hamas akan menerima tawaran gencatan senjata terbaru. Dia menyebut tawaran terbaru itu “luar biasa, luar biasa murah hari dari pihak Israel”.

    Blinken menyerukan Hamas untuk “memutuskan dengan cepat”. “Saya berharap mereka akan mengambil keputusan yang tepat,” ucap Blinken saat berbicara dalam forum WEF di Riyadh.

    Sementara Menlu Mesir Sameh Shoukry, yang juga menghadiri forum WEF, menyebut “proposal itu telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak”. “Kami penuh harapan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah-Samudra Hindia

    Panas! Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah-Samudra Hindia

    Sanaa

    Kelompok pemberontak Houthi yang bermarkas di Yaman menargetkan sebuah kapal kontainer berbendera Portugal dalam serangan drone di Samudra Hindia. Tiga kapal lainnya, termasuk dua kapal militer Amerika Serikat (AS), juga menjadi target serangan Houthi di perairan Laut Merah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), laporan data LSEG menyebut bahwa sebuah kapal kontainer bernama MSC Orion, yang berbendera Portugal, sedang berlayar di antara pelabuhan Sines di Portugal dengan pelabuhan Salalah di Oman ketika dihantam serangan drone Houthi.

    Kapal kontainer MSC Orion, menurut data LSEG, terdaftar dimiliki oleh Zodiac Maritime, yang sebagian dimiliki oleh seorang pengusaha Israel bernama Eyal Ofer. Belum ada tanggapan dari Zodiac Maritime terkait serangan tersebut.

    Tidak diketahui lebih lanjut apakah serangan drone Houthi terhadap MSC Orion itu memicu kerusakan atau menyebabkan korban jiwa.

    Juru bicara Houthi, dalam pernyataan yang disiarkan televisi afiliasi kelompok itu pada Selasa (30/4) waktu setempat, mengumumkan bahwa pasukannya menargetkan sebuah kapal komersial bernama Cyclades dan dua kapal penghancur milik militer AS di Laut Merah.

    Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, mengatakan bahwa sebuah kapal kontainer berbendera Malta pada Senin (29/4) waktu setempat melaporkan mereka menjadi target serangan tiga rudal saat berlayar dari Djibouti menuju ke Jeddah, Arab Saudi.

    Houthi menyebut kapal Cyclades berada di rute pelayaran tersebut ketika pasukannya menyerangnya.

    Ambrey, dalam laporannya, menilai kapal tersebut menjadi target serangan karena operatornya diketahui sedang melakukan perdagangan dengan Israel.

    Kelompok Houthi semakin meningkatkan serangan dengan melibatkan drone dan rudal di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November tahun lalu.

    Mereka menegaskan rentetan serangannya sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perang melawan Hamas.

    Serangan-serangan Houthi itu memaksa kapal-kapal yang membawa muatan kargo untuk mengubah rute ke jalur pelayaran yang lebih lama dan lebih mahal melewati Afrika Selatan, dan memicu kekhawatiran bahwa perang Hamas-Israel bisa meluas dan semakin memicu destabilisasi kawasan Timur Tengah.

    Pada Maret lalu, pemimpin Houthi mengumumkan bahwa kelompoknya memperluas wilayah serangannya untuk mencegah kapal-kapal, yang memiliki keterkaitan dengan Israel, berlayar melintasi Samudra Hindia menuju ke Tanjung Harapan.

    AS bersama sekutunya, Inggris, melancarkan serangan terhadap target-target Houthi sebagai pembalasan atas serangan kelompok itu terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Sejumlah Negara Eropa Akan Akui Palestina Akhir Mei

    Riyadh

    Sejumlah negara Eropa diperkirakan akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei mendatang. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu telah memicu reaksi keras dari Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), hal tersebut diungkapkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEC) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Borrell tidak menyebut lebih lanjut soal negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi.

    Namun pada Maret lalu, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

    Dalam pernyataan pada 22 Maret lalu, Spanyol mengungkapkan bahwa atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara yang dideklarasikan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Jalur Gaza yang sejak lama dikuasai kelompok Hamas, yang menolak perdamaian dengan Israel dan menyerang negara Yahudi itu pada 7 Oktober tahun lalu, sedang dilanda perang yang juga memicu peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Wilayah Tepi Barat juga diketahui menjadi lokasi permukiman Yahudi yang luas.

    Rencana negara-negara Eropa mengakui negara Palestina itu memicu kecaman Israel. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Israel memberikan reaksi keras dengan mengecam rencana empat negara Eropa itu dalam mengupayakan pengakuan bagi negara Palestina. Tel Aviv menyebut rencana itu sama saja memberikan “hadiah bagi terorisme” yang akan mengurangi peluang dalam perundingan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

    “Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan gesture politik terhadap Palestina,” sebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya pada Maret lalu.

    “Penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional,” ucapnya pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Riyadh

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, atau yang biasa disebut MBS telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Apa yang dibahas keduanya?

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), kantor berita Saudi Press Agency (SPA) melaporkan pada Senin (29/4) waktu setempat, bahwa MBS menegaskan kepada Abbas soal dukungan teguh Riyadh kepada rakyat Palestina sampai mereka mendapatkan hak-hak mereka.

    MBS, menurut SPA, juga menegaskan bahwa Saudi terus berupaya tanpa kenal lelah untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang tengah dilanda perang antara Israel dan Hamas sejak Oktober tahun lalu.

    Pertemuan dengan MBS itu dilakukan setelah Abbas menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar di Riyadh. Dalam forum itu, Abbas berterima kasih kepada kepemimpinan Saudi karena menyediakan platform untuk membahas perang yang berkecamuk selama berbulan-bulan di Jalur Gaza.

    Saat berpidato dalam forum WEC, Abbas menyebut Israel memanfaatkan serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu untuk menyerang warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Israel memanfaatkan serangan itu (serangan Hamas pada 7 Oktober-red) untuk membalas secara tidak proporsional dengan dalih bahwa itu adalah balas dendam terhadap Hamas,” tuding Abbas dalam pernyataannya.

    Abbas juga menyerukan negara-negara kekuatan global, khususnya Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Tel Aviv, untuk mendesak Israel “menahan serangannya” saat invasi darat ke Rafah diperkirakan akan segera terjadi.

    “Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut,” cetusnya.

    Abbas memperingatkan bahwa invasi darat oleh Israel terhadap Rafah akan memicu “bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina”. Rafah merupakan wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi akibat perang.

    Selain bertemu Abbas, menurut laporan SPA pada Senin (29/4) waktu setempat, MBS juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dan Menlu Inggris David Cameron yang berkunjung ke Saudi.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken berada di Riyadh untuk menghadiri pembicaraan soal gencatan senjata Gaza, termasuk “melalui jalur menuju negara Palestina yang merdeka dengan jaminan keamanan bagi Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kata Saudi soal Dunia Bikin Kecewa Gaza

    Kata Saudi soal Dunia Bikin Kecewa Gaza

    Jakarta

    Arab Saudi memberikan pernyataan bahwa masyarakat dunia telah membuat kecewa Gaza. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.

    Dilansir The New Arab dan AFP, Pangeran Faisal menyampaikan hal ini saat berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Riyadh, Senin (29/4/2024). Adapun isu perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza turut menjadi pembahasan.

    “Situasi di Gaza jelas merupakan bencana dalam segala hal — bersifat kemanusiaan, tapi juga merupakan kegagalan total dari sistem politik yang ada untuk mengatasi krisis tersebut,” ujar Pangeran Faisal.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 34.000 orang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza. Serangan bertubi-tubi ini dalam rangka membalas serangan Hamas pada Oktober tahun lalu.

    Serangan Hamas terhadap Israel tahun lalu dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan warga sipil, dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera di Jalur Gaza. Hamas menyebut serangannya itu menjadi pembalasan atas pendudukan dan agresi Israel selama puluhan tahun terhadap Palestina.

    Israel Gempur Rafah

    Serangan udara Israel menghantam tiga rumah warga di kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya 13 orang tewas dan banyak orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran terbaru militer Tel Aviv tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (29/9), media afiliasi Hamas melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Rafah mencapai sedikitnya 15 orang.

    Di Gaza City, yang ada di bagian utara Jalur Gaza, serangan pesawat tempur Israel menghantam dua rumah warga setempat hingga menewaskan dan melukai beberapa orang.

    Serangan udara terhadap Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi satu juta warga Palestina yang menghindari pengeboman Israel selama berbulan-bulan, terjadi beberapa jam sebelum Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah bagi pemimpin Hamas untuk membahas prospek gencatan senjata dengan Israel.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

    AS Bangun Dermaga Bantuan di Pantai Gaza

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa dermaga buatannya yang bertujuan khusus untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akan mulai beroperasi dalam beberapa minggu ke depan.

    Namun Washington menegaskan bahwa dermaga untuk penyaluran bantuan via lautan itu tidak akan bisa menggantikan penyaluran bantuan via jalur darat dengan truk-truk, yang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendistribusikan makanan kepada warga Palestina yang dilanda perang di Jalur Gaza.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (29/4/2024).

    Perang yang berkecamuk selama enam bulan terakhir antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza telah memicu krisis kemanusiaan. Tel Aviv juga semakin didesak untuk mengizinkan lebih banyak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bencana kelaparan segera terjadi.

    Pekan lalu, Pentagon mengatakan bahwa militer AS telah mulai membangun dermaga khusus di lepas pantai Gaza, yang dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan via jalur laut.

    Halaman 2 dari 2

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini