Xcloud.id

Negara: Palestina

  • Aksi Semena-mena Israel Minta Warga Gaza Mengungsi Lagi

    Aksi Semena-mena Israel Minta Warga Gaza Mengungsi Lagi

    Jakarta –

    Militer Israel mengeluarkan perintah terhadap warga Palestina untuk sementara mengungsi dari wilayah Khan Younis di Gaza selatan. Pernyataan dari militer Israel ini disampaikan pada hari Sabtu (27/7/2024) waktu setempat.

    Pertempuran sendiri telah berlangsung lebih dari sembilan bulan sejak dimulainya invasi Israel ke Gaza. Militer Israel merasa mengalami kesulitan dalam melenyapkan para petempur Hamas di tengah perlawanan yang terus berlanjut.

    Tujuan Militer Israel Perintahkan Mengungsi Lagi

    Seperti dilansir Reuters, militer Israel menyampaikan bahwa tujuannya, agar pasukan Israel dapat “beroperasi dengan lebih keras” di sana. Militer Israel memerintahkan warga yang ada di sana untuk pindah ke daerah kemanusiaan di Al-Mawasi.

    Militer Israel mengatakan pada hari Sabtu bahwa seruannya untuk evakuasi dikomunikasikan kepada penduduk melalui beberapa media untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil.

    Militer Israel Hancurkan Terowongan-Infrastruktur

    Sebelumnya, militer Israel menyatakan pasukannya bertempur melawan para petempur Palestina di Khan Younis, sebuah kota di selatan daerah kantong tersebut pada hari Jumat (26/7/2024).

    Militer Israel juga telah menghancurkan terowongan dan infrastruktur lainnya, saat mereka berusaha untuk menekan unit-unit militan kecil yang terus menyerang pasukan Israel dengan tembakan mortir.

    Ada Lebih dari 39 Ribu Warga Palestina Tewas

    Menurut otoritas kesehatan Gaza, sebanyak lebih dari 39.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di daerah wilayah tersebut. Militer Israel tidak membedakan antara petempur dan non-petempur.

    Israel Bantah Tuduhan PBB-Salahkan Hamas

    Sementara itu, para pejabat PBB dan kemanusiaan menuduh Israel telah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dalam serangan terhadap wilayah Palestina tersebut. Namun tuduhan itu dibantah Israel.

    Militer Israel turut menyalahkan Hamas karena dianggap membahayakan warga sipil, beroperasi di lingkungan yang padat penduduk, sekolah, dan rumah sakit sebagai kedok. Namun tuduhan ini dibantah Hamas.

    (wia/jbr)

  • Gempuran Serangan Israel di Khan Younis Gaza Tewaskan 170 Orang

    Gempuran Serangan Israel di Khan Younis Gaza Tewaskan 170 Orang

    Jakarta –

    Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan korban tewas akibat serangan Israel Khan Younis di Gaza selatan terus bertambah. Total korban tewas kini mencapai 170 orang.

    Dilansir AFP, Sabtu (27/7/2024), juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Bassal mengatakan data korban jiwa itu dihimpun per hari ini. Dia menyebut ratusan warga Gaza lainnya juga mengalami luka-luka akibat serangan ini.

    “Sejak dimulainya operasi militer Israel di wilayah Khan Yunis, kita telah melihat sekitar 170 orang mati syahid dan ratusan lainnya terluka,” kata Mahmud Bassal, kepada AFP.

    Sebelumnya pada hari Jumat (26/7), militer Israel mengatakan pasukannya bertempur melawan para petempur Palestina di Khan Younis, sebuah kota di selatan daerah kantong tersebut, dan menghancurkan terowongan dan infrastruktur lainnya, saat mereka berusaha untuk menekan unit-unit militan kecil yang terus menyerang pasukan Israel dengan tembakan mortir.

    Lebih dari 39.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di daerah kantong tersebut, menurut otoritas kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara petempur dan non-petempur.

    Para pejabat Israel memperkirakan bahwa sekitar 14.000 petempur dari kelompok militan termasuk Hamas dan Jihad Islam, telah tewas atau ditawan.

    Militer Israel mengatakan pada hari Sabtu bahwa seruannya untuk evakuasi dikomunikasikan kepada penduduk melalui beberapa media untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil.

    Militer Israel menyalahkan Hamas karena membahayakan warga sipil, menuduhnya beroperasi di lingkungan yang padat penduduk, sekolah, dan rumah sakit sebagai kedok. Tuduhan ini dibantah Hamas.

    Sekitar 1.200 orang tewas dan 250 orang disandera dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, menurut penghitungan Israel.

    (whn/dhn)

  • Israel Perintahkan Warga Gaza Mengungsi dari Khan Younis

    Israel Perintahkan Warga Gaza Mengungsi dari Khan Younis

    Jakarta –

    Militer Israel memerintahkan warga Palestina untuk sementara mengungsi dari wilayah Khan Younis di Gaza selatan. Tujuannya, agar pasukan Israel dapat “beroperasi dengan lebih keras” di sana. Militer Israel memerintahkan mereka untuk pindah ke daerah kemanusiaan di Al-Mawasi.

    Demikian pernyataan dari militer Israel pada hari Sabtu, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (27/7/2024).

    Pertempuran tersebut, yang telah berlangsung lebih dari sembilan bulan sejak dimulainya invasi Israel ke Gaza menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi militer Israel dalam melenyapkan para petempur Hamas di tengah perlawanan yang terus berlanjut.

    Sebelumnya pada hari Jumat (26/7), militer Israel mengatakan pasukannya bertempur melawan para petempur Palestina di Khan Younis, sebuah kota di selatan daerah kantong tersebut, dan menghancurkan terowongan dan infrastruktur lainnya, saat mereka berusaha untuk menekan unit-unit militan kecil yang terus menyerang pasukan Israel dengan tembakan mortir.

    Lebih dari 39.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di daerah kantong tersebut, menurut otoritas kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara petempur dan non-petempur.

    Para pejabat Israel memperkirakan bahwa sekitar 14.000 petempur dari kelompok militan termasuk Hamas dan Jihad Islam, telah tewas atau ditawan.

    Militer Israel mengatakan pada hari Sabtu bahwa seruannya untuk evakuasi dikomunikasikan kepada penduduk melalui beberapa media untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil.

    Para pejabat PBB dan kemanusiaan menuduh Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dalam perang tersebut. Tuduhan ini dibantah Israel.

    Militer Israel menyalahkan Hamas karena membahayakan warga sipil, menuduhnya beroperasi di lingkungan yang padat penduduk, sekolah, dan rumah sakit sebagai kedok. Tuduhan ini dibantah Hamas.

    Sekitar 1.200 orang tewas dan 250 orang disandera dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, menurut penghitungan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Elon Musk Aktifkan Layanan Internet Starlink di Gaza

    Elon Musk Aktifkan Layanan Internet Starlink di Gaza

    Jakarta –

    CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan bahwa layanan internet berbasis satelit Starlink kini beroperasi di Gaza, Palestina.

    Tidak diketahui secara pasti lokasi adanya sinyal internet di Gaza yang dimaksud. Namun, Musk menyebutkan bahwa Starlink kini beroperasi untuk melayani sebuah rumah sakit di Gaza. Pengoperasian tersebut dengan persetujuan Israel dan didukung Uni Emirat Arab.

    “Starlink sekarang aktif di rumah sakit Gaza dengan dukungan @UEAmediaoffice dan @Israel,” ungkap Musk dikutip akun X @elonmusk, Rabu (24/7/2024).

    Dibutuhkan waktu sampai lima bulan, Starlink mendapatkan izin dari Pemerintah Israel untuk menyediakan layanan internet miliknya di Gaza.

    Pada akhir November 2023, Israel akhirnya mengizinkan internet satelit Starlink beroperasi di Gaza, tapi hanya boleh dengan persetujuan pemerintah Israel. Kesepakatan ini diumumkan saat pemilik Starlink Elon Musk sedang mengunjungi Israel.

    Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi dalam postingannya di X mengatakan Musk sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan Kementerian Komunikasi Israel.

    “Unit satelit Starlink hanya dapat beroperasi di Israel dengan persetujuan Kementerian Komunikasi Israel, termasuk di Jalur Gaza,” kata Karhi.

    Sebulan sebelumnya, Musk mengatakan jaringan internet Starlink bisa membantu organisasi yang diakui secara internasional yang membantu di Gaza. Jaringan internet di Gaza sendiri sempat beberapa kali putus sejak konflik yang dimulai pada 7 Oktober lalu.

    Israel pernah beberapa kali memutus jaringan komunikasi ke Jalur Gaza. Sementara itu provider lokal Paltel kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk mendukung operasionalnya.

    Awalnya, Israel sempat menolak usulan Musk itu. Ia mengatakan teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh Hamas untuk kegiatan terorisme, dan menegaskan pemerintah Israel akan mengerahkan segala cara untuk mencegah Starlink beroperasi.

    Musk sendiri saat ini sedang mengunjungi Israel untuk pertama kalinya sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kunjungan Musk ke Israel juga bersamaan dengan hari terakhir gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    (agt/fay)

  • Tentara Israel Tembak Mati Remaja 13 Tahun di Tepi Barat

    Tentara Israel Tembak Mati Remaja 13 Tahun di Tepi Barat

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang remaja berusia 13 tahun meninggal di dekat kota utama Ramallah di Tepi Barat, Palestina. Korban tewas usai ditembak oleh tentara Israel.

    Dilansir AFP, Rabu (10/7/2024), peristiwa itu terjadi pada Selasa (9/7) waktu setempat. Remaja yang menjadi korban kekejaman tantara Israel itu bernama Ghassan Gharib Zahran.

    “Ghassan Gharib Zahran “menjadi syahid akibat peluru pendudukan” di Deir Abu Mishal, dekat Ramallah, kata pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina.

    Tentara Israel berdalih tembakan kepada korban itu sebagai bentuk respons. Israel mengklaim korban melemparkan batu ke kendaraan militer Israel yang melintas di daerah Deir Abu Mishal.

    “Pasukan “mebalasnya dengan melepaskan tembakan… yang menyebabkan salah satu teroris terluka”, kata militer Israel dalam pernyataan terpisah.

    Sepupu Ghassan Gharib Zahran, Munther Zahran, mengatakan korban meninggal usai terkena “peluru di perut” saat dia berada di jalan utama di Deir Abu Mishal.

    “Jalan tersebut digunakan oleh pemukim dan tentara terus memantaunya,” tambahnya.

    (ygs/ygs)

  • Israel Sengaja Bikin Kelaparan di Gaza Bentuk Genosida

    Israel Sengaja Bikin Kelaparan di Gaza Bentuk Genosida

    Jakarta –

    10 pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Israel sengaja menciptakan kondisi kelaparan di Gaza hingga membuat banyak warga meninggal dunia. Pakar independen PBB itu mengatakan langkah dari Israel termasuk bentuk dari perbuatan genosida.

    “Kampanye kelaparan yang disengaja dan ditargetkan oleh Israel terhadap rakyat Palestina adalah bentuk kekerasan genosida dan telah mengakibatkan kelaparan di seluruh Gaza,” kata 10 pakar independen PBB dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Selasa (9/7/2024).

    Salah satu ahli bernama Michael Fakhri mengatakan saat ini bencana kelaparan telah terjadi di Gaza. Dia mengatakan ada puluhan warga di Gaza meninggal dunia akibat kekurangan gizi sejak Oktober tahun lalu atau setelah militer Israel menyerang Gaza.

    “34 warga Palestina telah meninggal karena kekurangan gizi sejak 7 Oktober, mayoritas adalah anak-anak,” kata para ahli tersebut, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, namun tidak berbicara atas nama PBB.

    Para ahli PBB mencatat setidaknya ada tiga anak di Gaza yang baru-baru ini meninggal dunia akibat kurang gizi. Salah satu korban bernama Fayez Ataya yang masih berusia enam bulan meninggal akibat kelaparan pada 30 Mei lalu.

    Korban lainnya bernama Abdulqader Al-Serhi berusia 13 tahun telah meninggal akibat kekurangan gizi pada 1 Juni 2023 di Rumah Sakit Al-Aqsa Gaza. Lalu korban bernama Ahmad Abu Reida yang masih berusia Sembilan tahun meninggal pada 3 Juni di sebuah tenda pengungsian.

    “Dengan kematian anak-anak ini karena kelaparan meskipun telah mendapat perawatan medis di Gaza tengah, tidak ada keraguan bahwa kelaparan telah menyebar dari Gaza utara ke Gaza tengah dan selatan,” kata ahli PBB.

    “Ketika seorang bayi berusia dua bulan dan Yazan Al Kafarneh yang berusia 10 tahun meninggal karena kelaparan masing-masing pada tanggal 24 Februari dan 4 Maret, hal ini menegaskan bahwa kelaparan telah melanda Gaza Utara,” kata mereka.

    “Seluruh dunia seharusnya melakukan intervensi lebih awal untuk menghentikan kampanye genosida kelaparan Israel dan mencegah kematian tersebut.”

    Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan ada 60 kasus malnutrisi akut di jalur Gaza. Kasus itu mulai terdeteksi sejak pekan lalu di rumah sakit anak Kamal Adwan di bagian utara Jalur Gaza.

    Sementara itu, pihak berwenang Hamas mengeluarkan pernyataan terbaru yang menggambarkan “bencana kemanusiaan dan meningkatnya kelaparan”. Hamas menilai Israel melanjutkan “kebijakan kelaparannya” dan mencegah masuknya truk bantuan makanan selama 64 hari berturut-turut.

    “Perang kelaparan yang terus berlanjut mengancam bencana kemanusiaan dan hilangnya lebih banyak anak-anak yang tidak bersalah,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    (ygs/taa)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Soal Pengakuan Atas Palestina: Tak Bisa Disangkal!

    London –

    Perdana Menteri (PM) baru Inggris Keir Starmer berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dengan Abbas, Starmer membahas soal pengakuan terhadap negara Palestina yang disebutnya sebagai “hak yang tidak bisa disangkal”.

    Sedangkan dengan Netanyahu, Starmer menyebut gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza menjadi “kebutuhan yang jelas dan mendesak”.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Menurut kantor berita Palestina, WAFA News Agency, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui negara Palestina secara resmi saat berbicara via telepon dengan Starmer.

    Palestina telah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwefia menjadi negara-negara Eropa terbaru yang memberikan pengakuan resmi pada akhir Mei lalu.

    Starmer Serukan Gencatan Senjata Gaza Saat Telepon Netanyahu

    Selain berbicara dengan Abbas, Starmer juga melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dengan Netanyahu, Starmer disebut membahas soal pentingnya gencatan senjata segera untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Dia juga menyerukan pembebasan para sandera dan peningkatan aliran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri mengemukakan kebutuhan jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pemulangan para sandera, dan peningkatan segera untuk jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil,” demikian disampaikan kantor PM Inggris dalam pernyataannya.

    “Dia (Starmer-red) menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan adanya kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, Starmer juga menegaskan komitmen negaranya untuk “melanjutkan kerja sama penting Inggris dan Israel untuk mencegah ancaman jahat”. Dia juga menyatakan harapannya untuk memperdalam hubungan erat antara London dan Tel Aviv.

    Kantor PM Israel tidak merilis pernyataan apa pun soal percakapan telepon dengan Starmer tersebut.

    Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. Lebih dari 87.000 orang lainnya mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya dilaporkan hilang.

    Starmer, yang sebelumnya menjadi pemimpin oposisi Inggris dari Partai Buruh, pernah dituding tidak menyerukan gencatan senjata, yang menjadi sikap yang sama dengan mantan PM Rishi Sunak dari Partai Konservatif. Dia baru menyerukan gencatan senjata pada Februari lalu setelah tekanan publik yang intens.

    Tidak hanya itu, menurut Al Jazeera, Starmer juga pernah dikritik secara luas karena mengatakan Israel “berhak” untuk memutus pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza saat berbicara dalam podcast media LBC pada Oktober tahun lalu.

    Juru bicara Partai Buruh, pada saat itu, membantah Starmer membenarkan tindakan Israel memblokade pasokan air dan listrik untuk warga Gaza. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa komentar Starmer itu merespons pertanyaan soal hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    London –

    Pemerintahan baru Inggris, yang kini dipimpin Partai Buruh, diperkirakan tidak akan menghalangi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    Dalam gugatan hukumnya, otoritas London sebelumnya mempertanyakan apakah ICC bisa memerintahkan penangkapan warga negara Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya juga mengatakan bahwa otoritas Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan perjanjian Oslo, dan akibatnya, mereka tidak bisa mentransfer yurisdiksi kepada ICC.

    Pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Lihat juga Video ‘Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Baru Inggris Keir Starmer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)