Negara: Palestina

  • Israel Terus Gempur Gaza, 55 Orang Tewas

    Israel Terus Gempur Gaza, 55 Orang Tewas

    Gaza City

    Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area distrik Beit Lahia, Jalur Gaza. Otoritas pertahanan sipil Jalur Gaza melaporkan lebih dari 55 orang tewas akibat serangan udara tersebut.

    Otoritas Layanan Darurat Palestina, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (29/10/2024), menyebut banyak korban diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel.

    “Lebih dari 55 orang telah menjadi martir dan puluhan orang lainnya tertimbun reruntuhan gedung permukiman lima lantai, milik keluarga Abu Nasr yang dihantam oleh pendudukan Israel semalam di Beit Lahia,” ucap juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, kepada AFP.

    Kantor berita resmi Palestina, WAFA, dan media lokal yang berafiliasi dengan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, melaporkan jumlah korban tewas yang sama.

    Menurut laporan WAFA yang mengutip para petugas medis, banyak korban tewas dalam serangan di Beit Lahia itu merupakan perempuan dan anak-anak.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari Israel soal laporan serangan mematikan itu.

  • Microsoft Pecat 2 Pegawai Penyelenggara Aksi Duka Cita Palestina

    Microsoft Pecat 2 Pegawai Penyelenggara Aksi Duka Cita Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Microsoft memecat dua karyawan yang mengadakan acara peringatan duka cita untuk penduduk Palestina yang tewas di Gaza.

    The Seattle Times melaporkan bahwa dua karyawan Microsoft dipecat lewat panggilan telepon, beberapa jam setelah acara peringatan duka cita yang diselenggarakan pada waktu makan siang di markas Microsoft di negara bagian Washington, Amerika Serikat.

    Kedua pegawai yang dipecat adalah bagian dari koalisi “No Azure for Apartheid” yang menentang penjualan teknologi cloud Microsoft ke pemerintah Israel. Mereka menegaskan bahwa acara yang diselenggarakan untuk para penduduk Palestina yang tewas di Gaza tidak berbeda dengan kegiatan pegawai lainnya untuk orang-orang yang membutuhkan.

    “Kami punya sekali anggota komunitas di dalam Microsoft yang telah kehilangan keluarga, teman, dan orang-orang yang mereka cintai. Namun, Microsoft gagal memberikan kami ruang untuk berkumpul bersama dan berbagi rasa duka serta mengenang orang-orang yang sudah tidak bisa lagi berbicara,” kata Abdo Mohamed, peneliti dan data scientist di Microsoft, salah seorang pegawai yang terkena PHK.

    Microsoft menyatakan pada Jumat lalu mereka “memutus hubungan kerja dengan beberapa individu sesuai dengan kebijakan internal perusahaan.”

    Mohamed berasal dari Mesir. Kini, ia harus mencari pekerjaan baru dalam 2 bulan jika tidak ingin dideportasi.

    Pekerja lain yang kena PHK adalah Hossam Nasr. Ia menyatakan acara yang diadakan di markas Microsoft bertujuan untuk “menghormati para korban genosida di Gaza dan untuk menyorot keterlibatan Microsoft dalam genosida” karena penggunaan teknologinya oleh tentara Israel.

    Nasr menyatakan pemecatan mereka sudah dikabarkan di media sosial oleh kelompok bernama Stop Antisemitism beberapa jam sebelum keduanya ditelepon oleh Microsoft. Kelompok yang sama beberapa bulan sebelumnya diketahui meminta CEO Microsoft Satya Nadella untuk memecat Nasr karena sikapnya yang menentang Israel secara terang-terangan.

    Nasr adalah pegawai Microsoft kelahiran Mesir yang lulus pada 2021 dari Harvard University dan anggota dari gerakan alumni Harvard untuk Palestina.

    Google pada awal tahun ini memecat lebih dari 50 pegawai setelah mereka memprotes penyediaan teknologi Google untuk pemerintah Israel. Pemicunya adalah Project Nimbus, kontrak senilai US$ 1,2 miliar yang ditandatangani Google dan Amazon.

    Dalam pernyataannya, Microsoft mengklaim perusahaan tetap “berdedikasi untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan saling menghormati, tetapi karena privasi dan pertimbangan kerahasiaan, detail yang spesifik [soal pemecatan] tak bisa diungkap.”

    (dem/dem)

  • Pejabat Senior Fatah Disiksa Brutal di Penjara Israel

    Pejabat Senior Fatah Disiksa Brutal di Penjara Israel

    Tel Aviv

    Seorang pejabat senior Fatah, Marwan Barghouti, dilaporkan disiksa secara brutal di dalam penjara Israel. Barghouti disebut mengalami banyak luka, termasuk di bagian tulang rusuknya, usai penyerangan yang diduga dilakukan sipir penjara Israel.

    Informasi soal tindak penyerangan brutal terhadap Barghouti ini, seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (29/10/2024), diungkapkan oleh salah satu pengacara dari Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina.

    Kelompok Fatah mendominasi Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah, Tepi Barat. Fatah merupakan rival internal Hamas, yang selama setahun terakhir berperang melawan Israel di Jalur Gaza.

    Barghouti yang dipenjara Israel sejak tahun 2002, menurut pengacara yang tidak disebut namanya itu, telah “diserang secara brutal” di dalam Penjara Meggido Israel. Tindak penyerangan disebut terjadi awal bulan lalu, namun baru terungkap karena kunjungan di penjara itu dilarang selama tiga bulan terakhir.

    Selain Barghouti, sejumlah tahanan Palestina lainnya juga mendapatkan perlakuan brutal yang sama.

    “Sebuah unit pasukan represif di penjara itu secara brutal menyerang Barghouti di sel isolasi pada 9 September,” sebut pengacara Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan itu.

    “Mereka menggunakan berbagai alat penyiksaan dan pemukulan, yang menyebabkan banyak luka di tubuhnya, termasuk tulang rusak dan anggota badannya, juga pendarahan di telinga kanan, luka di lengan kanan dan luka di punggung,” imbuh pengacara itu dalam pernyataannya.

  • Israel Klaim Tangkap 100 Militan Hamas di RS Gaza

    Israel Klaim Tangkap 100 Militan Hamas di RS Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mengklaim pasukannya telah menangkap sekitar 100 militan Hamas dalam operasi penyerbuan di kompleks Rumah Sakit (RS) Kamal Adwan di Jalur Gaza bagian utara. Otoritas Jalur Gaza dan Hamas membantah kehadiran militan di rumah sakit yang ada di daerah kantong Palestina tersebut.

    Tentara-tentara Israel, seperti dilansir Reuters, Selasa (29/10/2024), menyebut Rumah Sakit Kamal Adwan pada Jumat (25/10) pekan lalu dan meninggalkan kompleks medis itu pada Sabut (26/10).

    “Para tentara menangkap sekitar 100 teroris dari kompleks tersebut, termasuk para teroris yang berusaha melarikan diri saat proses evakuasi warga sipil. Di dalam rumah sakit, mereka (tentara Israel) menemukan senjata, dana teror dan dokumen-dokumen intelijen,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan tentara-tentara Israel menahan puluhan staf medis laki-laki dan memicu kerusakan pada rumah sakit tersebut, yang sudah kesulitan beroperasi karena serangan besar-besaran militer Tel Aviv di area tersebut.

    “Beberapa teroris yang teridentifikasi sepenuhnya menyamar sebagai staf medis sehingga kami tidak memiliki alternatif lain selain memeriksa staf medis juga,” ucap seorang pejabat militer Israel, yang tidak disebut namanya, saat berbicara kepada wartawan dalam briefing secara online.

    Rekaman video yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza, pada Sabtu (26/10), menunjukkan kerusakan pada beberapa bangunan setelah pasukan Israel mundur dari kompleks rumah sakit tersebut. Video tersebut belum bisa diverifikasi keasliannya oleh Reuters.

    Dalam pernyataan kepada wartawan, pejabat militer Israel mengatakan bahwa tentaranya hanya menyebabkan kerusakan terbatas ketika memasuki kompleks rumah sakit tersebut. Disebutkan juga bahwa pasukan Israel harus menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai peralatan “penggunaan ganda”, seperti tangki oksigen, yang jika diledakkan bisa membahayakan siapa pun yang ada di kompleks rumah sakit.

  • Amerika Cs Kecam Keputusan Israel Larang UNRWA!

    Amerika Cs Kecam Keputusan Israel Larang UNRWA!

    Jakarta

    Parlemen Israel menyetujui RUU yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Kecaman internasional pun mengalir atas keputusan Israel ini.

    Meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat dan peringatan dari Dewan Keamanan PBB, para anggota parlemen Israel pada Senin (28/10) waktu setempat, dengan suara bulat meloloskan RUU yang melarang UNRWA bekerja di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki.

    Israel secara ketat mengendalikan semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan anggota parlemen juga meloloskan tindakan yang melarang para pejabat Israel bekerja dengan UNRWA dan pegawainya.

    UNRWA telah menyediakan bantuan penting, sekolah, perawatan kesehatan, dan bantuan di seluruh wilayah Palestina dan untuk pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade.

    “Ada hubungan yang mendalam antara organisasi teroris (Hamas) dan UNRWA, dan Israel tidak dapat membiarkannya,” kata Yuli Edelstein di parlemen saat ia menyampaikan RUU tersebut, dilansir kantor berita AFP, Selasa (29/10/2024). Dia merupakan salah satu anggota parlemen yang mensponsori RUU tersebut.

    Beberapa sekutu setia Israel di Barat menyuarakan kekhawatiran atas larangan tersebut, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris “sangat khawatir”. Amerika Serikat pun menyatakan “keprihatinan mendalam”, dengan menekankan bahwa UNRWA memiliki peran “kritis” dalam memberikan bantuan kepada warga sipil di Gaza.

    “Pengesahan undang-undang ini bisa memiliki implikasi di bawah hukum AS,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam jumpa pers.

  • Panas! Israel-Iran Saling Serang di Sidang Dewan Keamanan PBB

    Panas! Israel-Iran Saling Serang di Sidang Dewan Keamanan PBB

    New York

    Israel dan Iran saling serang dan melempar tuduhan dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada 26 Oktober lalu. Kedua negara itu saling menuduh satu sama lain telah membahayakan perdamaian Timur Tengah.

    Sidang darurat Dewan Keamanan PBB digelar pada Senin (28/10) atas permintaan Iran, setelah Israel melancarkan serangan udara terhadap target-target militer untuk membalas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober lalu.

    Iran menyebut serangan Israel itu memicu kerusakan terbatas di beberapa lokasi, juga menewaskan lima orang, yang terdiri atas empat tentara dan satu warga sipil.

    Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB itu yang digelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (29/10/2024), Tel Aviv maupun Teheran saling menegaskan hak mereka untuk membela diri.

    “Agresi Israel terhadap Iran sudah jelas dan tidak terjadi secara terpisah, Serangan agresif ini adalah bagian dari pola agresi yang lebih luas dan berkelanjutan serta bentuk impunitas yang tidak terkendali sehingga Israel terus mengganggu stabilitas seluruh kawasan,” cetus Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani.

    Dia menambahkan bahwa “pelanggaran hukum internasional yang terjadi secara terus-menerus dan secara sistematis” yang dilakukan Israel dan keterlibatan militer di wilayah Palestina, Lebanon, Suriah dan Yaman seharusnya memicu “kecaman tegas” dari Dewan Keamanan PBB.

    Iravani melontarkan kembali ancaman Iran untuk membalas serangan terbaru Israel pada 26 Oktober lalu, namun dia juga mengatakan bahwa Teheran lebih memilih diplomasi.

  • Anggota Parlemen Ungkap Alasan Israel Larang UNRWA

    Anggota Parlemen Ungkap Alasan Israel Larang UNRWA

    Jakarta

    Parlemen Israel menyetujui undang-undang (UU) yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Seorang anggota parlemen Israel mengungkapkan alasan mereka menyetujui UU itu.

    “UNRWA… menjual cerita kepada mereka (rakyat Palestina) bahwa mereka akan dapat kembali ke Israel. Ini tidak akan terjadi,” ujar anggota parlemen Israel dari partai Beitenu, Yulia Malinovsky dilansir CNN, Selasa (29/10/2024).

    UNRWA membantah keras tuduhan tersebut. Atas tuduhan itu beberapa negara termasuk AS, juga sempat menangguhkan pendanaan untuk UNRWA awal tahun ini, sementara tuduhan tersebut sedang diselidiki.

    Pada bulan Januari, UNRWA mengakhiri kontrak orang-orang yang disebutkan namanya di Israel dan meluncurkan penyelidikan atas klaim mereka. Sebagian besar negara telah memulihkan pendanaan kecuali Amerika Serikat, yang merupakan donor terbesarnya.

    UNRWA mengatakan bahwa pada 20 Oktober tahun ini, 233 pekerjanya terbunuh. Bulan lalu, badan tersebut mengatakan bahwa seorang staf UNRWA “ditembak dan dibunuh di atap rumahnya oleh penembak jitu selama operasi militer Israel semalam” di Kamp El Far’a di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Sebelumnya, Parlemen Israel menyetujui UU yang melarang UNRWA bekerja di wilayah Israel. Undang-undang ini tetap disahkan Israel meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.

    Dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), UU ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung, sedangkan, ada 10 suara menentang.

    Juru bicara UNRWA Juliette Touma mengecam pemungutan suara tersebut.

    “Sangat keterlaluan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza,” katanya kepada AFP.

    “Jika ini dilaksanakan, ini akan menjadi bencana, termasuk karena dampak yang mungkin terjadi pada operasi kemanusiaan di Gaza dan di beberapa bagian Tepi Barat,” katanya, seraya menambahkan bahwa badan tersebut adalah penyedia utama “tempat berlindung, makanan, dan perawatan kesehatan primer” di Gaza yang dilanda perang.

    (zap/nvc)

  • 9
                    
                        Benjamin Netanyahu: Israel Ingin Capai Perjanjian Damai dengan Negara-negara Arab
                        Internasional

    9 Benjamin Netanyahu: Israel Ingin Capai Perjanjian Damai dengan Negara-negara Arab Internasional

    Benjamin Netanyahu: Israel Ingin Capai Perjanjian Damai dengan Negara-negara Arab
    Penulis
    TEL AVIV, KOMPAS.com –
    Perdana Menteri (PM) Israel
    Benjamin Netanyahu
    menyatakan keinginannya untuk mencapai perjanjian damai dengan lebih banyak
    negara Arab
    .
    Menurutnya, harapan itu ingin dia capai setelah perang melawan proksi Iran yakni
    Hamas
    dan
    Hizbullah
    selesai.
    Hal itu dia ungkapkan dalam pidatonya di parlemen Israel pada Senin (28/10/2024).
    “Sehari setelah Hamas tidak lagi menguasai Gaza dan Hizbullah tidak lagi berada di perbatasan utara, kami sedang mengerjakan rencana untuk menstabilkan kedua front tersebut. Namun, hari berikutnya mencakup sesuatu yang sangat penting,” kata Netanyahu, sebagaiman diberitakan
    Reuters
    pada Selasa (29/10/2024).
    Netanyahu bercita-cita untuk melanjutkan proses yang dia pimpin beberapa tahun lalu dalam penandatanganan Perjanjian Abraham yang bersejarah, dan mencapai perdamaian dengan lebih banyak negara Arab.
    Diketahui, Israel di bawah perjanjian 2020 yang ditengahi AS, menormalisasi hubungan dengan empat negara Arab yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
    Sejak saat itu, Israel dengan dukungan AS telah berupaya untuk juga mengikutsertakan negara-negara lain, khususnya Arab Saudi.
    Namun, Riyadh mengatakan tidak akan mengakui Israel tanpa pembentukan negara Palestina.
    “Negara-negara ini, dan negara-negara lain, melihat dengan jelas pukulan yang kami berikan kepada mereka yang menyerang kami, poros kejahatan Iran,” katanya.
    “Mereka bercita-cita seperti kami, yakni untuk
    Timur Tengah
    yang stabil, aman, dan makmur,” harap Benjamin Netanyahu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amerika Cs Kecam Keputusan Israel Larang UNRWA!

    Israel Sahkan UU Larang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA

    Jakarta

    Parlemen Israel menyetujui undang-undang yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Undang-undang ini tetap disahkan Israel meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.

    Dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), undang-undang ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung.

    Sementara itu, ada 10 suara menentang. Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Larangan terhadap badan PBB tersebut –yang telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade — akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza jika diterapkan, menurut para ahli.

    Juru bicara UNRWA Juliette Touma mengecam pemungutan suara tersebut.

    “Sangat keterlaluan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza,” katanya kepada AFP.

    “Jika ini dilaksanakan, ini akan menjadi bencana, termasuk karena dampak yang mungkin terjadi pada operasi kemanusiaan di Gaza dan di beberapa bagian Tepi Barat,” katanya, seraya menambahkan bahwa badan tersebut adalah penyedia utama “tempat berlindung, makanan, dan perawatan kesehatan primer” di Gaza yang dilanda perang.

    Washington memperingatkan Israel pada tanggal 15 Oktober bahwa mereka memiliki waktu 30 hari untuk meningkatkan jumlah bantuan yang mencapai Jalur Gaza atau mereka akan mempertimbangkan untuk menahan sebagian bantuan militer.

    (whn/whn)

  • Ancang-ancang Sidang Dewan Keamanan PBB Buntut Israel Serang Iran

    Ancang-ancang Sidang Dewan Keamanan PBB Buntut Israel Serang Iran

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ancang-ancang bersidang menyusul serangan balasan Israel ke Iran. Sidang akan digelar hari ini atas permintaan Iran.

    Dilansir CNN, Senin (28/10/2024), Iran meminta pertemuan Dewan Keamanan, dengan menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Iran mengatakan pelanggaran itu terkait serangan langsung Israel ke wilayahnya pada Sabtu dini hari waktu setempat.

    Dalam surat kepada Dewan Keamanan, misi tetap Iran di PBB mengatakan tindakan Israel ‘merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorial’ Iran dan merupakan ‘pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa’.

    Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan permintaan Iran adalah ‘upaya lain oleh Iran untuk menyakiti kita, kali ini di arena politik’ dan bersumpah untuk ‘memperjuangkan hak Israel untuk membela diri’.

    Danon menyebut klaim bahwa Israel telah melanggar hukum internasional ‘konyol’. Dia menuding Israel bersembunyi di balik kelompok afiliasinya untuk menyerang Israel.

    “Iran tidak akan diizinkan untuk terus bersembunyi di balik afiliasinya, selama Iran terus mengancam dan mencoba menyakiti kita, Iran akan menanggung akibatnya,” kata Danon.

    Sebagai informasi, hubungan Iran dan Israel semakin memanas sejak Israel melakukan serangan besar-besaran ke Gaza, Palestina, dengan alasan menghancurkan Hamas. Serangan Israel ke Gaza itu diklaim sebagai balasan atas serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang di wilayah mereka pada 7 Oktober 2023.

    Lihat Video ‘Serangan Rudal Israel Hantam Pengungsian di Gaza: 9 Orang Tewas’:

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: