Negara: Palestina

  • Profil Anis Matta, Wamenlu RI yang Dukung Palestina di KTT OKI

    Profil Anis Matta, Wamenlu RI yang Dukung Palestina di KTT OKI

    Jakarta: Anis Matta, seorang politikus dan tokoh visioner, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Anis merupakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sejak 2019 dan aktif dalam politik serta diplomasi, khususnya terkait dunia Islam.
     
    Latar Belakang dan Karier Politik
    Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1968. Ia mengenyam pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta dan dikenal sebagai penulis produktif, dengan banyak karyanya menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah.

    Sebelum memasuki dunia politik, Anis aktif sebagai akademisi dan pebisnis, serta pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Islam dan presiden komisaris di sejumlah perusahaan.

    Karier politik Anis dimulai sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama lebih dari satu dekade, dan kemudian sebagai Presiden PKS dari 2013 hingga 2015.

    Pada tahun 2019, Anis mendirikan Partai Gelora bersama Fahri Hamzah, dengan tujuan membawa arah baru dalam politik Indonesia melalui gagasan yang lebih terbuka dan progresif.
     
    Peran sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
    Pada Oktober 2024, Anis Matta diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan isu-isu dunia Islam, termasuk dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Anis memimpin delegasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada November 2024, di mana ia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.

    Dalam forum tersebut, Anis berbicara dengan tegas mengenai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Ia mengusulkan lima langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza, menggalang dukungan global untuk mengisolasi Israel, serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

    Anis juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Israel.
     
    Dukungan Terhadap Palestina
    Anis Matta menyampaikan pidatonya dalam bahasa Arab, menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dan penindasan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.

    Ia menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dan mengajak negara-negara OKI untuk menghentikan standar ganda terhadap isu Palestina.

    Anis juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan kewajiban kemanusiaan.

    Anis mengakhiri pidatonya dengan menyerukan bahwa “Kami Semua Palestina” sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.

    Ia juga mengajak dunia internasional, terutama negara-negara Barat, untuk berhenti mendukung agresi Israel dan lebih memilih bekerja sama dengan komunitas Muslim dunia demi terciptanya kesejahteraan bersama.
     
    Visi Politik dan Diplomasi
    Sebagai tokoh yang berorientasi pada masa depan, Anis Matta memiliki visi bahwa dinamika politik Indonesia dan dunia Islam harus didorong oleh integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas.

    Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mempersatukan masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan otoriter.

    Dalam pandangannya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi negara-negara besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik global.

    Anis Matta tidak hanya dikenal karena retorika politiknya yang kuat, tetapi juga karena keaktifannya dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan internasional, terutama yang menyangkut negara-negara Muslim.

    Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademis dan politik, Anis terus memperjuangkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

    Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan visi kuat untuk masa depan Indonesia dan dunia Islam, Anis Matta menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait Palestina.

    Baca Juga:
    Soal Palestina, Wamenlu RI Nilai Negara Jajahan Lebih Paham Perjuangan Meraih Kemerdekaan

    Jakarta: Anis Matta, seorang politikus dan tokoh visioner, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Anis merupakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sejak 2019 dan aktif dalam politik serta diplomasi, khususnya terkait dunia Islam.
     
    Latar Belakang dan Karier Politik
    Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1968. Ia mengenyam pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta dan dikenal sebagai penulis produktif, dengan banyak karyanya menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah.
     
    Sebelum memasuki dunia politik, Anis aktif sebagai akademisi dan pebisnis, serta pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Islam dan presiden komisaris di sejumlah perusahaan.
    Karier politik Anis dimulai sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama lebih dari satu dekade, dan kemudian sebagai Presiden PKS dari 2013 hingga 2015.
     
    Pada tahun 2019, Anis mendirikan Partai Gelora bersama Fahri Hamzah, dengan tujuan membawa arah baru dalam politik Indonesia melalui gagasan yang lebih terbuka dan progresif.
     
    Peran sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
    Pada Oktober 2024, Anis Matta diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto.
     
    Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan isu-isu dunia Islam, termasuk dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
     
    Anis memimpin delegasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada November 2024, di mana ia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.
     
    Dalam forum tersebut, Anis berbicara dengan tegas mengenai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
     
    Ia mengusulkan lima langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza, menggalang dukungan global untuk mengisolasi Israel, serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
     
    Anis juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Israel.
     
    Dukungan Terhadap Palestina
    Anis Matta menyampaikan pidatonya dalam bahasa Arab, menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dan penindasan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.
     
    Ia menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dan mengajak negara-negara OKI untuk menghentikan standar ganda terhadap isu Palestina.
     
    Anis juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan kewajiban kemanusiaan.
     
    Anis mengakhiri pidatonya dengan menyerukan bahwa “Kami Semua Palestina” sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.
     
    Ia juga mengajak dunia internasional, terutama negara-negara Barat, untuk berhenti mendukung agresi Israel dan lebih memilih bekerja sama dengan komunitas Muslim dunia demi terciptanya kesejahteraan bersama.
     
    Visi Politik dan Diplomasi
    Sebagai tokoh yang berorientasi pada masa depan, Anis Matta memiliki visi bahwa dinamika politik Indonesia dan dunia Islam harus didorong oleh integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas.
     
    Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mempersatukan masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan otoriter.
     
    Dalam pandangannya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi negara-negara besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik global.
     
    Anis Matta tidak hanya dikenal karena retorika politiknya yang kuat, tetapi juga karena keaktifannya dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan internasional, terutama yang menyangkut negara-negara Muslim.
     
    Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademis dan politik, Anis terus memperjuangkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
     
    Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan visi kuat untuk masa depan Indonesia dan dunia Islam, Anis Matta menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait Palestina.
     
    Baca Juga:
    Soal Palestina, Wamenlu RI Nilai Negara Jajahan Lebih Paham Perjuangan Meraih Kemerdekaan
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menteri Kontroversial Israel Serukan Pencaplokan Tepi Barat Tahun 2025

    Menteri Kontroversial Israel Serukan Pencaplokan Tepi Barat Tahun 2025

    Tel Aviv

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pencaplokan area permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki pada tahun 2025 mendatang. Menteri kontroversial Israel itu menegaskan kedaulatan negaranya akan ditegakkan di wilayah Tepi Barat.

    “Tahun 2025, dengan pertolongan Tuhan, akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria,” cetus Smotrich menggunakan nama Alkitabiah untuk menyebut Tepi Barat, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024).

    Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967 silam. Palestina mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan, dan telah berulang kali memperingatkan bahwa permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat menjadi hambatan bagi perdamaian.

    Smotrich yang jabatan kementeriannya mencakup beberapa bidang pekerjaan Kementerian Pertahanan, mengatakan dirinya telah memerintahkan persiapan untuk “menerapkan kedaulatan” atas permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat.

    Saat berbicara dalam rapat parlemen Israel, Smotrich mengatakan dirinya telah “menginstruksikan direktur urusan penyelesaian di Kementerian Pertahanan dan Administrasi Sipil… untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan kedaulatan”.

    Dalam pernyataannya, Smotrich juga menyebut kembalinya mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih “membawa peluang penting bagi negara Israel”.

    Smotrich mengucapkan selamat kepada Trump atas “kemenangan luar biasa” dalam pilpres AS pada 5 November lalu,

    Lihat juga video: Israel Bicara Gencatan Senjata di Lebanon, Singgung Rusia

  • Bela Palestina, Houthi Makin ‘Gila’ Serang Israel Pakai Rudal Balistik Internasional • 11 bulan yang lalu

    Bela Palestina, Houthi Makin ‘Gila’ Serang Israel Pakai Rudal Balistik

    Internasional
    • 11 bulan yang lalu

  • Hamas Desak Negara Arab-Muslim Paksa Israel Setop Agresi-Genosida!

    Hamas Desak Negara Arab-Muslim Paksa Israel Setop Agresi-Genosida!

    Jakarta

    Kelompok milisi Palestina, Hamas mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk mewujudkan janji dukungan mereka menjadi tindakan dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan “agresi dan genosida” Israel.

    “Pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya akan membutuhkan upaya yang lebih cepat dan solusi praktis untuk memaksa (Israel) menghentikan agresi dan genosida terhadap rakyat kami,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (12/11/2024).

    Pernyataan itu disampaikan Hamas setelah para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim menuntut agar Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki sebagai prasyarat untuk perdamaian regional. Tuntutan itu disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Arab-Islam yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Dilansir DW, lebih dari 50 pemimpin negara-negara Arab dan Muslim menghadiri pertemuan puncak yang digelar pada Senin (11/11) tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi mengumumkan pertemuan ini pada bulan Oktober tahun lalu, saat perkumpulan pertama “aliansi internasional” yang mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel dan Palestina.

    Para pemimpin yang menghadiri KTT di Riyadh ini akan “membahas agresi Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina dan Republik Lebanon, serta perkembangan terkini di wilayah konflik itu,” kata Kantor Berita Saudi, Minggu (10/11).

    Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, M. Anis Matta, menyampaikan pidato berbahasa Arab di KTT Luar Biasa Arab-Islam tersebut. Anis Matta hadir atas nama Presiden RI dan delegasi Indonesia untuk menyampaikan dukungan penuh kepada Palestina yang sedang mengalami penjajahan.

  • Menlu Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina: Tak Realistis!

    Menlu Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina: Tak Realistis!

    Tel Aviv

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel yang baru, Gideon Saar, menolak pembentukan negara Palestina di tengah perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza. Saar menilai pembentukan negara Palestina bukanlah tujuan yang “realistis”.

    Pernyataan itu disampaikan Saar yang baru dilantik, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai pembentukan negara Palestina dengan imbalan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

    “Saya pikir posisi ini tidak realistis saat ini dan kita harus realistis,” ucap Saar seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024).

    Saar menyebut negara Palestina nantinya akan menjadi “negara Hamas”, merujuk pada kelompok militan Palestina yang menguasai Jalur Gaza dan berperang melawan Israel selama lebih dari setahun terakhir.

    Upaya normalisasi antara Israel dengan negara-negara Arab merupakan bagian Perjanjian Abraham 2020 yang diawasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan prosesnya bisa dilanjutkan setelah dia kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang.

    Pernyataan Saar itu disampaikan ketika para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim sedang berkumpul di Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan puncak membahas perang di Jalur Gaza dan Lebanon, di mana Israel juga memerangi Hizbullah, sekutu Hamas.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengumumkan rencana pertemuan puncak itu pada akhir Oktober lalu dalam pertemuan, yang juga digelar di Riyadh, yang membahas “aliansi internasional” baru untuk mendorong pembentukan negara Palestina.

  • Keras! Pangeran MBS Tuding Israel Telah Lakukan Genosida di Gaza

    Keras! Pangeran MBS Tuding Israel Telah Lakukan Genosida di Gaza

    Riyadh

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza yang disebutnya sebagai ‘genosida’. Ini merupakan kritik paling keras terhadap Israel dari seorang pejabat Saudi sejak dimulainya perang di Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Sebagai tanda membaiknya hubungan antara Riyadh dan Teheran, dia memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Perang di Gaza diklaim Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Israel meluncurkan serangan militer yang diklaim untuk menghancurkan Hamas. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 43.400 orang di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

    Dia menyenangkan Israel dan membuat marah dunia Muslim dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta aneksasi Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Dia juga mengamankan Perjanjian Abraham pada tahun 2020 yang membuat UEA, Bahrain, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan Sudan setuju untuk melakukannya.

    Salah satu tajuk rencana di surat kabar terkemuka Saudi hari ini membuat judul ‘Era harapan baru. Kembalinya Trump dan janji stabilitas’.

    Lihat Video ‘Hizbullah Bombardir Haifa Israel dengan Lebih dari 80 Roket’:

    (haf/haf)

  • Potret Gempuran Terbaru Israel ke Gaza, Korban Tewas Tembus 43.500

    Potret Gempuran Terbaru Israel ke Gaza, Korban Tewas Tembus 43.500

    CNBC Indonesia

    News

    Foto News

    FOTO Internasional

    Reuters, AP Photo, CNBC Indonesia

    11 November 2024 21:50

    Warga Israel melihat kepulan asap dari Gaza utara di dekat perbatasan dimana Militer Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Serangan Israel menewaskan 44 orang dalam 24 jam terakhir sehingga jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza mencapai 43.500 orang. (REUTERS/Amir Cohen)

    Dilansir Reuters, Senin (11/11/2024), keluarga di Gaza berduka menangis atas anak-anak yang terbunuh oleh serangan Israel saat mereka hendak bermain sepak bola. Pengeboman intensif Israel telah menewaskan 44 orang selama 24 jam terakhir pada Sabtu (9/11). (REUTERS/Ramadan Abed)

    Serangan itu terjadi di Mawasi, daerah pesisir selatan tempat ratusan ribu orang mencari perlindungan setelah militer Israel menyuruh mereka meninggalkan daerah lain yang dibomnya dalam perang yang diklaim melawan Hamas. (REUTERS/Mahmoud Issa)

    Otoritas kesehatan Palestina mengatakan serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 43.500 orang. Palestina juga meyakini ada 10.000 orang lainnya yang tewas namun tidak terhitung karena mayatnya masih tertimbun reruntuhan. (AP Photo/Ahmed Alarini/File Foto)

    Israel melancarkan serangan yang diklaim sebagai respons atas serangan pada 7 Oktober 2023, ketika pasukan Hamas menyerbu Israel. Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang. Israel selalu mengklaim pejuang Hamas bersembunyi di antara penduduk sipil. Hamas membantah bersembunyi di antara warga sipil. (REUTERS/Hatem Khaled)

    Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan hampir 70% dari korban tewas yang telah diverifikasi di Gaza adalah wanita dan anak-anak. Misi diplomatik Israel di Jenewa, mengatakan pihaknya dengan tegas menolak laporan tersebut, yang menurutnya tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. (REUTERS/Ramadan Abed)

    `;
    });

    let elem = document.querySelector(“#samsung”);

    elem.innerHTML = elem.innerHTML + html;
    }
    })
    .catch(function (err) {
    // There was an error
    console.warn(“Something went wrong.”, err);
    });
    }

    (function () {
    // panggil fungsi fetch Data G20
    // pastikan memanggil fungsi fetch dengan nama yg sudah didefine di atas
    fetchData20();
    })();

  • Israel Kembali Gempur Gaza, 40 Orang Tewas

    Israel Kembali Gempur Gaza, 40 Orang Tewas

    Al-Khour tewas bersama istri dan ketiga anaknya, yang terdiri atas satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, juga tiga cucunya.

    Militer Israel menyatakan pihaknya sedang menyelidiki lebih lanjut laporan tersebut.

    Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, dalam pernyataannya, menyebut timnya yang bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), telah mengevakuasi 20 pasien dari Rumah Sakit Al-Awda di area Jabalia pada Minggu (10/11) waktu setempat ke fasilitas medis lainnya di Gaza City.

    Disebutkan bahwa salah satu pasien di antaranya meninggal dunia ketika ambulans yang mengangkutnya, ditahan selama berjam-jam di pos pemeriksaan Israel yang memisahkan wilayah Jalur Gaza bagian utara dari Gaza City.

    Tiga rumah sakit yang ada di dalam dan sekitar Jabalia dikepung oleh pasukan Israel selama beberapa pekan terakhir, dengan para pejabat rumah sakit menolak perintah Tel Aviv untuk mengevakuasi fasilitas itu atau meninggalkan para pasien tanpa pengawasan di tengah persediaan makanan, obat-obatan dan bahan bakar yang menipis.

    Militer Israel menuduh kelompok Hamas mengeksploitasi para penduduk sipil dan properti sipil di Jalur Gaza untuk tujuan militer. Tuduhan itu telah berulang kali dibantah oleh Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

    Sementara itu, sayap bersenjata Hamas, dalam pernyataan terpisah, mengklaim mereka menewaskan 15 tentara Israel dalam serangan di area kota Beit Lahiya, sebelah utara Jabalia, pada Minggu (10/11) waktu setempat. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Israel atas klaim tersebut.

    (nvc/ita)

  • Tentaranya Bakar Bendera Lebanon, Israel: Pelanggaran Perintah!

    Tentaranya Bakar Bendera Lebanon, Israel: Pelanggaran Perintah!

    Tel Aviv

    Militer Israel memberikan reaksi keras terhadap perilaku sekelompok tentaranya, yang kedapatan membakar bendera nasional Lebanon saat dikerahkan dalam operasi memerangi kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Perilaku tentara-tentara Israel membakar bendera Lebanon itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (11/11/2024), terekam video yang beredar luas di media sosial sejak akhir pekan.

    Dalam video itu, terlihat sekitar setengah lusin orang berseragam militer Israel melompat-lompat sambil menyanyikan nyanyian keagamaan, dengan salah satu dari mereka membakar sebuah bendera Lebanon dengan korek api.

    Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, dalam pernyataannya menyebut perilaku seperti itu sebagai “pelanggaran perintah” oleh tentara-tentara tersebut.

    “Kami memandang tindakan beberapa tentara yang membakar bendera Lebanon di wilayah Lebanon bagian selatan sebagai pelanggaran perintah, tidak sejalan dengan nilai-nilai angkatan bersenjata, dan tidak selaras dengan tujuan kegiatan militer kami di Lebanon,” tegas Adraee dalam pernyataan berbahasa Arab via media sosial X.

    Dia juga menegaskan kembali bahwa militer Israel berperang melawan Hizbullah, bukan melawan Lebanon sebagai negara.

    “Perang kami adalah melawan teroris Hizbullah, yang tidak pernah benar-benar menjadi warga Lebanon dalam hal keyakinan, ideologi atau identitas,” sebutnya.

    Lihat juga Video: Tuntut Kemerdekaan Palestina, Demonstran Iran Bakar Bendera Israel-AS

  • Gebrakan Politik Luar Negeri Prabowo

    Gebrakan Politik Luar Negeri Prabowo

    POLITIK bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Joko Widodo yang cenderung kurang agresif, Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.

    Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.

    Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok kemudian AS, Prabowo tampak betul memahami psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar itu, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antarnegara adikuasa.
     

    Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh.

    Hal itu menjadi semacam terjemahan sekaligus penegasan dari prinsip kebijakan luar negeri Prabowo yang ia sampaikan saat berpidato dalam pelantikannya sebagai presiden, 20 Oktober 2024 lalu. Ia menyebut seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. “We want to be a good neighbour.” Dengan titik pijak seperti itu, Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara dengan memegang prinsip antipenjajahan.

    Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi.

    Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina. Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.

    Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak yang tidak sepele terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.

    Pun, jangan lupakan juga ketegangan geoekonomi. Perang dagang di antara dua raksasa dunia, proteksionisme atau pembatasan perdagangan yang dijalankan sejumlah negara, nyata-nyata telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di sejumlah negara. Bahkan, telah terbukti mampu menciptakan resesi ekonomi di beberapa negara.

    Prabowo diharapkan kembali mengangkat isu perekonomian dunia itu dalam KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G-20 di Brasil yang akan ia hadiri seusai lawatan ke Amerika. Indonesia merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dunia, suka tidak suka. Ketika perekonomian global bergejolak, Indonesia juga tak akan luput dari dampaknya.

    Prabowo memang bukan superman. Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan padanya. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.

    POLITIK bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Joko Widodo yang cenderung kurang agresif, Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.
     
    Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.
     
    Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok kemudian AS, Prabowo tampak betul memahami psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar itu, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antarnegara adikuasa.
     

    Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh.
    Hal itu menjadi semacam terjemahan sekaligus penegasan dari prinsip kebijakan luar negeri Prabowo yang ia sampaikan saat berpidato dalam pelantikannya sebagai presiden, 20 Oktober 2024 lalu. Ia menyebut seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. “We want to be a good neighbour.” Dengan titik pijak seperti itu, Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara dengan memegang prinsip antipenjajahan.
     
    Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi.
     
    Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina. Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.
     
    Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak yang tidak sepele terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.
     
    Pun, jangan lupakan juga ketegangan geoekonomi. Perang dagang di antara dua raksasa dunia, proteksionisme atau pembatasan perdagangan yang dijalankan sejumlah negara, nyata-nyata telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di sejumlah negara. Bahkan, telah terbukti mampu menciptakan resesi ekonomi di beberapa negara.
     
    Prabowo diharapkan kembali mengangkat isu perekonomian dunia itu dalam KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G-20 di Brasil yang akan ia hadiri seusai lawatan ke Amerika. Indonesia merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dunia, suka tidak suka. Ketika perekonomian global bergejolak, Indonesia juga tak akan luput dari dampaknya.
     
    Prabowo memang bukan superman. Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan padanya. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)