Negara: Palestina

  • Bertubi Desakan ke Israel untuk Gencatan Senjata di Lebanon dan Gaza

    Bertubi Desakan ke Israel untuk Gencatan Senjata di Lebanon dan Gaza

    RI Sampaikan Dukungan Gencatan Senjata

    Dukungan agar Israel melakukan gencatan senjat di Gaza juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo juga menyampaikan keinginan ini ke Presiden AS Joe Biden.

    “Para pemimpin menggarisbawahi bahwa pemulihan dan rekonstruksi Gaza di masa depan akan bergantung pada keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional. Kedua pemimpin tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka,” demikian bunyi pernyataan bersama usai pertemuan Biden-Prabowo yang diunggah di situs resmi White House, Rabu (13/11).

    Biden dan Prabowo juga mendukung solusi dua negara. Menurutnya, setiap tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman Israel dan ekstremisme kekerasan di semua pihak harus diakhiri.

    “Serta masalah keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara yang memungkinkan warga Israel dan Palestina untuk hidup dalam perdamaian yang adil, langgeng, dan aman. Para pemimpin menggarisbawahi perlunya mencegah konflik meningkat dan menyebar lebih jauh ke wilayah tersebut,” ujarnya.

    WASHINGTON, DC – NOVEMBER 12: U.S. President Joe Biden (R) meets with President of Indonesia Prabowo Subianto in the Oval Office of the White House on November 12, 2024 in Washington, DC. The two leaders met to discuss the strengthening of U.S.-Indonesian cooperation as part of the comprehensive strategic partnership. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP/ALEX WONG

    Selain itu, Biden dan Prabowo juga memberikan penegasan bahwa sangat penting untuk mencapai resolusi diplomatik di Lebanon. Keduanya berkomitmen meneruskan kerja sama pengiriman bantuan ke Gaza.

    “Berangkat dari kerja sama yang sukses dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Gaza pada bulan April, Presiden Biden dan Presiden Subianto juga berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam menangani kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Para pemimpin berjanji untuk bekerja sama memfasilitasi evakuasi medis anak-anak Palestina agar dapat menerima perawatan kritis, dan berkomitmen untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan pemulihan awal di lapangan di Gaza,” ujarnya.

    Hamas Siap Gencatan Senjata

    Hamas sendiri sudah menyampaikan respons mengenai upaya gencatan senjata. Hamas menyatakan bersedia gencatan senjata, asal Israel tidak mengingkari isi proposal gencatan senjata yang telah disepakati.

    Hamas bahkan mendesak pemerintah AS yang sekarang dan yang akan datang yakni Donald Trump untuk menekan Israel. Naim meminta Israel menghentikan serangan.

    “Kami menyerukan kepada pemerintah AS dan Trump untuk menekan pemerintah Israel agar mengakhiri agresi,” tuturnya.

    “Hamas memberi tahu para mediator bahwa mereka mendukung proposal apa pun yang diajukan kepadanya yang akan mengarah pada gencatan senjata definitif dan penarikan militer dari Jalur Gaza, yang memungkinkan kembalinya orang-orang yang mengungsi, kesepakatan serius untuk pertukaran tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi,” ujar Naim menambahkan.

    Tuntutan-tuntutan tersebut sama dengan yang telah dibuat Hamas dalam putaran negosiasi gencatan senjata berturut-turut sejak dimulainya perang.

    Israel Ogah Gencatan Senjata

    Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, menegaskan tidak akan ada gencatan senjata di Lebanon hingga tujuan perang tercapai. Pernyataan ini disampaikan Selasa (12/11) kemarin.

    “Tidak akan ada gencatan senjata dan tidak ada jeda (pertempuran) di Lebanon,” tegas Katz dalam pernyataannya via media sosial X.

    Lebih lanjut, Katz mengatakan bahwa operasi ofensif Israel “harus terus berlanjut untuk melemahkan kemampuan Hizbullah dan mencapai hasil kemenangan”.

    “Kita akan terus menyerang Hizbullah dengan kekuatan penuh hingga tujuan perang tercapai,” cetusnya.

    Katz bahkan menegaskan Israel tidak akan menyetujui pengaturan apapun. Dia memastikan perang di Lebanon akan terus berlanjut.

    “Israel tidak akan menyetujui pengaturan apa pun yang tidak menjamin haknya untuk menegakkan dan mencegah terorisme secara mandiri, memastikan tujuan perang di Lebanon tercapai, termasuk melucuti persenjataan Hizbullah, mendorong mereka keluar dari Sungai Litani, dan mengizinkan penduduk wilayah utara untuk kembali ke rumah mereka dengan aman,” ujar Katz.

    (zap/azh)

  • Perjanjian Indonesia Canada (ICA) CEPA Selesai secara Substansi, Ini Isinya

    Perjanjian Indonesia Canada (ICA) CEPA Selesai secara Substansi, Ini Isinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ ICA-CEPA) telah selesai secara substansi.

    Hal itu Airlangga sampaikan tatkala mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada acara Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi–Asia Pacific Economic Cooperation (KTT-APEC) di Lima, Peru, Jumat (15/11/2024) waktu setempat.

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai [substantially concluded],” terang Airlangga.

    Sesuai rencana, kata Airlangga, penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, dijadwalkan akan berlangsung pada 2 Desember 2024 pada saat kunjungan Menteri Perdagangan Kanada Mary Ng ke Jakarta.

    Kendati demikian, masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara.

    Airlangga juga menyebut pada kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Indonesia mendorong peningkatan kemitraan dengan Kanada, utamanya pada empat sektor.

    Pertama, mineral kritis untuk mengoptimalkan investasi di industri hilir nikel untuk kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Airlangga, kemitraan ini akan meningkatkan penciptaan nilai dan lapangan kerja serta berkontribusi dalam mencapai tujuan zero emission.

    Kedua, Ketahanan dan Swasembada Pangan untuk memastikan makanan yang bergizi, serta mengurangi stunting di Indonesia.  Airlangga mengatakan bahwa Prabowo menawarkan Kanada untuk bekerja sama di sektor pertanian dan akuakultur melalui integrasi teknologi dan inovasi pertanian.

    Ketiga, pada sektor ketahanan energi Indonesia menawarkan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas inovasi demi masa depan energi yang lebih bersih dan tangguh. Hal ini juga untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai zero emission 2060, dengan nilai investasi sebesar US$1 triliun.

    Keempat, pertahanan di mana di tengah meningkatnya ketegangan regional, Indonesia berharap kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Kanada dapat ditingkatkan untuk penanggulangan terorisme, dukungan logistik, dan pengembangan industri pertahanan kedua negara.

    Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan perundingan ICA-CEPA, yang menandai CEPA pertama Indonesia di Amerika Utara.

    “Perjanjian ini akan membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan di sektor pertanian, manufaktur, dan serta memperkuat rantai pasok,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo mengharapkan dukungan Kanada untuk isu Palestina, utamanya untuk terus melanjutkan dukungan finansial. Dia juga meminta Kanada mengakui kenegaraan Palestina untuk memajukan Solusi Dua Negara dan perdamaian yang komprehensif.

  • Eropa Tiba-Tiba Menangguhkan Dialog dengan Israel, Ada Apa?

    Eropa Tiba-Tiba Menangguhkan Dialog dengan Israel, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel telah mengabaikan kekhawatiran Uni Eropa (UE) tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell dalam sebuah surat kepada menteri luar negeri UE, menurut beberapa laporan media.

    Dalam suratnya, Borrell dilaporkan mengutip “kekhawatiran serius tentang kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza” dan menyatakan bahwa “sejauh ini, kekhawatiran ini belum ditangani secara memadai oleh Israel.”

    “Berdasarkan pertimbangan di atas, saya akan mengajukan usulan agar UE menggunakan klausul hak asasi manusia untuk menangguhkan dialog politik dengan Israel,” tulisnya, seperti dilaporkan RT, Jumat (15/11/2024).

    Sementara diplomat utama UE menyarankan penangguhan hubungan politik untuk mengirim “sinyal kuat” ke Yerusalem Barat agar memperhatikan kekhawatiran atas tindakan IDF. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dan beberapa media lain, mengutip sumber diplomatik dan surat Borrell.

    Foto: Sebuah tank Israel memasuki Jalur Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di persimpangan Kerem Shalom di Israel selatan, 11 November 2024. (REUTERS/Amir Cohen)
    Sebuah tank Israel memasuki Jalur Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di persimpangan Kerem Shalom di Israel selatan, 11 November 2024. (REUTERS/Amir Cohen)

    Menurut beberapa sumber diplomatik yang dikutip oleh media,Borrell juga menyampaikan usulannya selama pertemuan dengan diplomat UE pada Rabu, dan diharapkan akan mencoba meresmikannya pada pertemuan menteri luar negeri UE awal minggu depan.

    Keputusan tersebut akan memerlukan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota. Salah satu sumber diplomatik menyatakan skeptisisme terhadap inisiatif tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah “kejutan total” dan bahwa “harapan yang meluas adalah bahwa itu tidak akan disetujui.”

    UE mempertahankan dialog politik rutin dengan Israel sebagai bagian dari Perjanjian Asosiasi UE-Israel, yang mulai berlaku pada tahun 2000, dan menyatakan bahwa hubungan antara keduanya didasarkan pada penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

    Perang Israel dengan Hamas dan pengepungan Gaza telah menuai kritik internasional dalam beberapa bulan terakhir, termasuk ancaman sanksi. Yerusalem Barat baru-baru ini mengalami penurunan dukungan Barat yang terus-menerus karena meningkatnya jumlah korban tewas dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam di daerah kantong tersebut.

    PBB juga mengutuk apa yang disebutnya pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional oleh Israel. Pemerintah Israel telah menolak laporan tersebut dan menyatakan bahwa mereka bertindak “sesuai dengan prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas.”

    Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran terhadap kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza setelah melakukan serangan mendadak ke bagian selatan Negara Yahudi itu pada 7 Oktober 2023.

    Operasi IDF telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa dan melukai lebih dari 92.401 lainnya, menurut otoritas kesehatan Palestina. Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, hampir 70% dari mereka yang tewas di Gaza sejauh ini adalah wanita dan anak-anak.

    (tfa/wur)

  • Israel Hancurkan Bangunan di Yerusalem Timur, Palestina Khawatir

    Israel Hancurkan Bangunan di Yerusalem Timur, Palestina Khawatir

    Yerusalem

    Otoritas Israel menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Yerusalem Timur yang dianeksasi oleh Tel Aviv. Bangunan yang dihancurkan itu terletak di dekat sejumlah tempat suci paling penting di kota tersebut.

    Langkah Israel itu menuai kekhawatiran warga Palestina, para aktivis dan pemerintahan asing, terutama Prancis.

    Salah satu yang dihancurkan oleh Tel Aviv, seperti dilansir AFP, Jumat (15/11/2024), adalah sebuah pusat kebudayaan dan dan area kemah untuk aksi protes warga setempat di area Silwan. Para personel Kepolisian Israel dilaporkan melakukan aktivitas penghancuran di area tersebut pada Rabu (13/11) waktu setempat.

    “Mereka berusaha untuk menghancurkan kami,” ucap salah satu warga Silwan, Fakhri Abu Diab, dalam pernyataannya.

    Bangunan yang dihancurkan itu terletak di area Al-Bustan di Silvan, dekat Kota Tua di Yerusalem, yang menjadi lokasi bagi banyak situs keagamaan, dan di mana aktivitas para pemukim Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dari sinilah pesan-pesan kepada masyarakat kami dan kepada dunia terpancar,” ujar Abu Diab, yang rumahnya bersama rumah beberapa orang lainnya telah dihancurkan dalam aktivitas penghancuran oleh Israel pekan lalu.

    Dia menyebut Israel “ingin memenggal kepala” dari gerakan anti-permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, yang diduduki Tel Aviv sejak tahun 1967 silam dan dianeksasi dalam tindakan yang tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Lihat Video ‘Rudal Israel Hantam Damaskus Suriah, 15 orang Tewas’:

  • AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan temuan sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa metode perang Israel konsisten dengan “genosida” dan tuduhan kelompok Human Rights Watch tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” di Gaza.

    Laporan Komite Khusus PBB yang menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai taktik perang, “adalah sesuatu yang sangat tidak kami setujui,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/11/2024).

    “Kami pikir ungkapan dan tuduhan semacam itu tentu tidak berdasar,” ujarnya.

    Dia juga mempersoalkan laporan Human Rights Watch yang mengatakan, bahwa Israel telah memindahkan paksa warga Gaza selama lebih dari setahun perang dalam apa yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

    Pemindahan paksa warga Palestina “akan menjadi garis merah” bagi Amerika Serikat dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada awal perang oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan sekutu-sekutu Kelompok Tujuh, kata Patel.

    “Adalah sangat konsisten dan dapat diterima untuk meminta warga sipil untuk mengungsi dari area tertentu saat mereka melakukan operasi militer tertentu, dan kemudian mereka dapat pulang,” kata Patel.

    “Kami belum melihat adanya pemindahan paksa secara khusus,” imbuhnya.

    Saksikan juga video: Duh! Pria di AS Nyamar Jadi Beruang-Rusak Mobil Mewah Demi Asuransi

  • Israel Serang Damaskus Suriah, 20 Orang Tewas

    Israel Serang Damaskus Suriah, 20 Orang Tewas

    Damaskus

    Serangan tentara Zionis terhadap negara tetangganya, Suriah, masih saja terjadi. Terbaru, serangan Israel menyasar Ibu Kota Damaskus dan menewaskan 20 orang.

    Dilansir AFP, Jumat (15/11/2024), serangan terjadi di Distrik Mazzeh di Damaskus pada Kamis (14/11) waktu setempat.

    “Jumlah korban tewas dari serangan Israel di kawasan Mazzeh dan Qudsaya menjadi 20 orang, dan 21 orang lain luka-luka,” kata Pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah yang berbasis di Inggris.

    Korban tewas meliputi warga sipil dan dua petempur Suriah dari golongan yang tidak didukung Iran.

    Daerah Mazzeh adalah tempat bermukimnya para duta besar, kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kantor keamanan. Kawasan ini menjadi target serangan Israel juga pada waktu sebelumnya.

    “Israel menghancurkan bangunan tiga lantai di Mazzeh,” kata Pemantau HAM di Suriah.

    Adapun daerah Qudsaya berada di pinggiran Damaskus. Jet-jet Israel menargetkan apartemen dan permukiman warga Palestina. Ada 10 orang tewas dalam serangan ini, termasuk tiga anggota Jihan Islam Palestina. Israel juga mengonfirmasi hal ini.

    (dnu/zap)

  • Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 digelar di Kampus Universitas Indonesia

    Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 digelar di Kampus Universitas Indonesia

    Selasa, 5 November 2024 16:26 WIB

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (kedua kanan) didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah), Menteri Luar Negeri Sugiono (kedua kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan) dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro (kiri) menghadiri pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) berbincang dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (kiri) seusai pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

    (Dari kiri ke kanan) Mensos Saifullah Yusuf, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berbincang dalam pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

  • 7 Update Perang Arab, PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    7 Update Perang Arab, PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang Israel di Timur Tengah belum juga usai. Pasukan zionis secara konstan masih terus menyerang wilayah Gaza di Palestina hingga Lebanon.

    Di sisi lain, Komite PBB kini mengatakan metode perang Israel di Gaza sejalan dengan “genosida”, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

    Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Kamis (14/11/2024):

    PBB Sebut Metode Perang Israel di Gaza adalah Genosida

    Komite khusus PBB untuk menyelidiki praktik Israel telah merilis laporan yang menyatakan bahwa korban sipil massal dan kondisi yang mengancam jiwa “sengaja dipaksakan” kepada warga Palestina di Gaza oleh tentara Israel. Menurut mereka, ini adalah genosida.

    “Sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas kebutuhan pokok warga Palestina yang dibutuhkan untuk bertahan hidup – makanan, air, dan bahan bakar,” kata komite tersebut dalam siaran pers, seperti dikutip Al Jazeera.

    “Pernyataan-pernyataan ini beserta campur tangan sistematis dan melanggar hukum terhadap bantuan kemanusiaan memperjelas niat Israel untuk memanfaatkan pasokan penyelamat jiwa demi keuntungan politik dan militer,” lanjutnya.

    Temuan laporan tersebut – bahwa Israel sengaja menahan bantuan dari Jalur Gaza, menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, dan ceroboh dalam menimbulkan korban sipil – konsisten dengan kecaman PBB dan kemanusiaan lainnya atas tindakan Israel.

    Meski begitu, istilah “genosida” jarang diterapkan pada perang Israel di Gaza oleh badan mana pun yang terkait dengan PBB.

    HRW: Pengungsian Paksa oleh Israel di Gaza Adalah Kejahatan Perang

    Pihak berwenang Israel telah menyebabkan pengungsian paksa besar-besaran dan disengaja terhadap warga Palestina di Gaza, yang merupakan kejahatan perang. demikian temuan laporan baru oleh Human Rights Watch (HRW).

    Organisasi hak asasi manusia internasional tersebut menganalisis citra satelit, perintah evakuasi paksa Israel, dan pernyataan pejabat senior Israel untuk menunjukkan bahwa pihak berwenang di Israel secara sengaja dan permanen membuat warga Palestina tidak mungkin kembali ke sebagian besar wilayah Gaza.

    “Pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur air, sanitasi, komunikasi, energi, dan transportasi di Gaza serta sekolah dan rumah sakitnya” dan “secara sistematis menghancurkan kebun buah, ladang, dan rumah kaca”, kata penulis laporan Nadia Hardman kepada wartawan dalam konferensi pers sebelum laporan tersebut dirilis pada Kamis.

    Israel Selidiki Pembunuhan di Gaza Utara Terkait Pelanggaran Hukum Internasional

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, militer telah mengidentifikasi “sedikitnya 16” serangan di Gaza utara yang akan diselidiki karena berada di bawah pengawasan internasional yang ketat atas serangannya di wilayah tersebut.

    Sejak 6 Oktober, Israel tanpa henti mengebom Gaza utara, menewaskan sedikitnya 1.000 orang, memutus jalur bantuan ke wilayah tersebut, dan menghancurkan banyak rumah dan bangunan lain dalam apa yang banyak orang katakan sebagai upaya pembersihan etnis.

    Haaretz melaporkan, militer mengalami kesulitan membenarkan skala pembunuhan dan penghancuran tersebut.

    Penyelidikan atas serangan antara 21 Oktober dan 2 November akan dilakukan oleh “Mekanisme Staf Umum untuk Penilaian Pencari Fakta, alias Mekanisme FFA”, menurut harian tersebut.

    “Pemeriksaan ini dilakukan jika ada kecurigaan bahwa serangan itu tidak proporsional, atau melampaui hukum internasional,” lapornya. “Sistem investigasi Staf Umum mengirimkan rekomendasinya kepada Advokat Jenderal Militer, yang memutuskan apakah akan membuka investigasi kriminal.”

    Mengutip organisasi hak asasi manusia, laporan tersebut menambahkan bahwa, berdasarkan rekam jejaknya, apa yang disebut mekanisme akuntabilitas ini akan digunakan untuk menutupi tindakan ilegal tanpa mengarah pada investigasi kriminal apa pun.

    “Investigasi Mekanisme FFA berlangsung selama bertahun-tahun (dibandingkan dengan beberapa hari atau minggu di angkatan darat lain), dan sebagian besar ditutup tanpa memulai investigasi kriminal terhadap mereka yang terlibat,” kata Haaretz.

    Rencana Baru Menteri Israel, Minta Rebut Banyak Tanah di Gaza

    Menteri Pemukiman Israel Orit Strock mengatakan kepada surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, ia menyarankan pemerintah bahwa Israel perlu “merebut lebih banyak tanah di Gaza sehingga Hamas memahami bahwa ada harga yang tidak ingin mereka bayar”.

    “Saya tidak akan setuju dengan penarikan pasukan kami dari Gaza, dan saya akan meninggalkan pemerintahan jika kami keluar dari Koridor Philadelphia,” katanya seperti dikutip media tersebut.

    Strock juga mengatakan Israel harus mencaplok Tepi Barat yang diduduki, dengan mengklaim bahwa “hak nasional atas tanah di sana seharusnya hanya dimiliki oleh orang Israel.

    “Orang Palestina dapat tinggal di Yudea dan Samaria, dan kami harus memberi mereka hak penuh sebagai manusia, tetapi mereka tidak akan dapat memberikan suara dalam pemilihan Knesset [parlemen Israel],” katanya, merujuk ke Tepi Barat dengan nama wilayah tersebut dalam Alkitab.

    Strock menolak solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dan mengatakan bahwa itu bukanlah solusi “melainkan bencana”.

    Tentara Israel Tewas Berguguran di Lebanon

    Sebanyak enam orang tentara Israel (IDF) dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di Lebanon Selatan, Rabu (13/11/2024). Hal ini terjadi saat IDF masih terus berada di wilayah itu untuk menghabisi milisi Hizbullah.

    Mengutip AFP, jumlah korban tewas ini membuat serangan Hizbullah kali ini menjadi hari paling mematikan bagi IDF. Kematian mereka berarti 47 tentara Israel telah tewas dalam pertempuran dengan Hizbullah sejak 30 September, ketika Israel mengirim pasukan darat ke Lebanon.

    “Para tentara tewas selama pertempuran di Lebanon Selatan,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

    Pengumuman militer itu muncul setelah Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz, mengatakan tidak akan ada pelonggaran dalam perang melawan Hizbullah.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di platform media sosial X membagikan gambar simbol Brigade Golani, yang merupakan unit tempat para tentara yang tewas itu berasal.

    Sejak 23 September, Israel telah meningkatkan kampanye pengebomannya di Lebanon, terutama menargetkan benteng Hizbullah di Beirut selatan dan timur serta selatan negara itu. Pada 30 September, Israel mengirim pasukan darat.

    Israel Klaim Bunuh 200 Pejuang Hizbullah di Lebanon dalam Seminggu

    Tentara Israel mengklaim pihaknya telah menewaskan 200 pejuang Hizbullah serta menghancurkan lebih dari 140 peluncur roket milik kelompok tersebut di Lebanon selatan selama seminggu terakhir.

    Dikatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram bahwa serangan terbaru terhadap kemampuan ofensif Hizbullah, yang telah menargetkan wilayah Galilea barat Israel dan pusat negara itu, terjadi kemarin dan Selasa.

    Pada Selasa, pesawat tempur Israel menewaskan kepala operasi batalion, kepala unit antipesawat batalion dan seorang komandan kompi di pasukan Radwan milik Hizbullah, klaim tentara.

    Sementara Hizbullah belum mengumumkan kematian apa pun dalam seminggu terakhir.

    Netanyahu Siap Caplok Tepi Barat Saat Trump Resmi Menjabat

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan melanjutkan rencana untuk merebut Tepi Barat, Palestina, saat Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Media Israel, KAN, melaporkan bahwa Netanyahu berniat mendorong kembali rencana aneksasi Tepi Barat yang sempat tertunda saat Trump masih menjabat Presiden AS dahulu.

    Dalam pembicaraan tertutup, sang PM menyatakan bahwa dirinya akan memperkenalkan kembali plot aneksasi Tepi Barat dalam agenda pemerintahannya usai Trump resmi dilantik.

    Dilansir dari Anadolu Agency, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Senin sempat menginstruksikan kepada Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk memulai pembangunan infrastruktur guna “menerapkan kedaulatan di Tepi Barat.

    “Kami hampir menerapkan kedaulatan atas pemukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum pemerintahan Biden,” kata Smotrich. “Sekarang waktunya bertindak.”

    (dce)

  • Prabowo dan Lloyd Austin bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan

    Prabowo dan Lloyd Austin bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan

    Tangkapan layar – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington, D.C. Rabu (13/11/2024) waktu setempat. ANTARA/Andi Firdaus

    Prabowo dan Lloyd Austin bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 November 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin membahas sejumlah isu strategis global, termasuk konflik di Gaza dan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, Rabu waktu setempat.

    “Ya kami bahas itu,” kata Presiden Prabowo usai pertemuan keduanya di Washington, D.C. diikuti dalam jaringan (daring) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis.

    Perihal konflik di Gaza, Presiden RI memandang penting mencari solusi damai dengan mengusung pendekatan solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan antara Palestina dan Israel.

    “Saya tetap menyarankan two-state solution, sebenarnya mereka juga setuju,” katanya.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan harapannya agar gencatan senjata segera dapat tercapai untuk mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut. Terkait dengan topik Laut Tiongkok Selatan, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara serta ingin bekerja sama dengan semua pihak.

    “Laut Tiongkok Selatan kami bahas. Saya katakan, kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tetapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” katanya.

    Presiden Prabowo menegaskan tentang pentingnya kolaborasi dan kerja sama internasional untuk menjaga perdamaian serta menghindari konfrontasi yang bisa memperburuk situasi. Prabowo juga menekankan bahwa membangun saling percaya dan saling menghormati antarnegara sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis di kawasan setempat.

    “Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi, kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” kata Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel – Espos.id

    DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera. ANTARA/HO-DPR RI.

    Esposin, JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB atas berbagai manuver militernya yang memakan banyak korban.

    “Keluarkan Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Menurut Mardani, Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama internasional.

    Piagam PBB, lanjut dia, menyatakan bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai.

    “Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” ucap Mardani.

    Mardani juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    “KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” ucap Mardani.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional.

    Dalam G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10 di Brasil, Ketua DPR RI Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.

    Ia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

    Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

    “Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai,” ujar Puan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.