Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan siapa yang akan menggantikannya selama masa transisi, jika dirinya lengser dari jabatan dan posisi tersebut kosong.
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024).
Jakarta, CNBC Indonesia –Keluarga warga Israel yang ditawan hamas menyerbu Kantor Parlemen pada Rabu (27/11) waktu setempat. Mereka mendesak pemerintah juga segera gencatan senjata di jalur Gaza Palestina
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024).
Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah di
Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa BKSAP sebagai aktor diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) berupaya mengimbangi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh fokus besar terhadap isu internasional.
“Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah dilantik),” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, peran diplomasi parlemen perlu beriringan dengan upaya-upaya kerja sama internasional yang dijalin oleh pemerintah.
“Kami karena second track perlu catch up perlu dekatan, jangan sampai yang sini (pemerintah) gigi lima, kita (BKSAP) gigi (satu), itu repot karena setiap kerja sama dan kesepakatan internasional perlu ada payung legislasinya, perlu ada dukungan support dari parlemennya,” ujarnya.
“Renstra BKSAP lima tahun ke depan ada tiga kata kuncinya: berdaya, berdampak, dan berpengaruh,” ucapnya.
Adapun saat ini, kata dia, pihaknya baru saja melangsungkan rapat pimpinan untuk membahas soal peluncuran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI periode 2024-2029.
“Kami baru saja membahas tentang launching GKSB untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai second track diplomacy,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran yang penting sebab diperlukan pula payung legislasi atas jalinan kerja sama internasional.
“Isu refugees tidak bisa ditangani oleh satu negara apalagi dengan adanya krisis Myanmar banyak sakali sekarang pengungsi itu datang ke daerah dekat Aceh, dan kita Indonesia sebagai negara belum signed itu convention on refugee,” kata Ravindra pada kesempatan yang sama.
Dia menyebut sejumlah isu lain yang dihadapi Indonesia dan membutuhkan kerja sama internasional adalah isu iklim, di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 30 persen secara mandiri.
“Kedua, perlu ada mekanisme pendanaan iklim yang lebih beragam, seperti karbon kredit,” ucapnya.
Dia lantas berkata, “Jadi kemarin kami ada beberapa agenda ke depannya, termasuk di UN (United Nations/PBB), termasuk terkait dengan isu-isu Palestina.”
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Namun dia menambahkan bahwa Statuta Roma yang mendasari pembentukan ICC “mengurusi pertanyaan soal kekebalan bagi pemimpin tertentu”. “Pada akhirnya itu tergantung pada otoritas kehakiman untuk memutuskan,” sebut Barrot.
Pasal 27 Statuta Roma diketahui menyatakan bahwa kekebalan “tidak akan menghalangi Mahkamah untuk mempraktikkan yurisdiksinya terhadap orang tersebut”.
Namun pasal 98 juga menyatakan bahwa suatu negara tidak bisa “bertindak secara tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan… kekebalan diplomatik seseorang”.
ICC merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.
Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.
ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel telah mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.
Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.
Namun respons yang diberikan Prancis memberikan kesan bahwa negara itu bersikap lebih hati-hati. Laporan media yang belum dikonfirmasi menyebut Netanyahu dengan marah mengangkat masalah ICC ini dalam percakapan telepon dengan Presiden Emmanuel Macron dan mendesak Prancis tidak menegakkan perintah penangkapan itu.
Komentar yang disampaikan Barrot itu bahkan menandai pertama kalinya seorang pejabat tinggi Prancis mengungkapkan kemungkinan soal kekebalan.
Respons lebih tegas disampaikan oleh beberapa negara Eropa, termasuk oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, , yang menyebut perintah penangkapan ICC itu bersifat “mengikat” dan harus diterapkan.
Lihat Video: Semua Negara Uni Eropa Wajib Tangkap PM Israel Netanyahu
(nvc/dhn)
Ramallah –
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan calon penggantinya, yang akan menggantikan dirinya untuk sementara waktu ketika jabatan puncak itu kosong. Pengumuman ini secara efektif menyingkirkan Hamas dari keterlibatan apa pun dalam transisi Otoritas Palestina di masa depan.
Abbas yang kini berusia 89 tahun, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Kamis (28/11/2024), masih berkuasa meskipun masa jabatannya sebagai Presiden Palestina atau kepala Otoritas Palestina berakhir tahun 2009 lalu. Abbas selama ini menolak tekanan untuk menunjuk penggantinya atau wakil presiden.
Berdasarkan hukum yang berlaku di Palestina saat ini, Ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) akan mengambil alih kepemimpinan Otoritas Palestina jika terjadi kekosongan kekuasaan.
Namun PLC, yang mayoritas dikuasai Hamas, sudah tidak lagi ada sejak Abbas secara resmi memubarkannya tahun 2018 lalu setelah lebih dari satu dekade terjadi ketegangan antara Fatah dan Hamas. Tahun 2007 lalu, Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Jalur Gaza.
Dalam dekrit terbaru yang dirilisnya, Abbas menyatakan bahwa Ketua Dewan Nasional Palestina (PNC), Rawhi Fattuh, akan menjadi pengganti sementara jika jabatan Presiden Palestina kosong.
“Jika posisi presiden otoritas nasional menjadi kosong karena tidak adanya dewan legislatif, Presiden Dewan Nasional Palestina akan mengambil alih tugas tersebut… untuk sementara,” demikian bunyi dekrit yang dirilis Abbas.
Dekrit tersebut menambahkan bahwa setelah masa transisi terjadi, pemilu harus digelar dalam waktu 90 hari. Batas waktu itu bisa diperpanjang jika terjadi “force majeure” atau situasi yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan.
Lihat Video Pesan Presiden Palestina: Jangan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Jakarta –
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tiba-tiba melontarkan seruan gila terkait Gaza. Smotrich menyerukan negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi.
Pernyataan itu disampaikan Smotrich ketika menghadiri acara yang digelar oleh Dewan Yesha, kelompok payung yang mewakili para pemukim Israel di Tepi Barat, dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (27/11/2024).
“Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza, kita tidak perlu takut dengan kata tersebut,” cetus Smotrich dalam pernyataan terbarunya.
Smotrich mencetuskan negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi daerah kantong Palestina tersebut dengan mendorong emigrasi sukarela.
“Tidak ada keraguan bahwa di Gaza — dengan dorongan emigrasi sukarela — menurut pendapat saya, ada peluang unik yang terbuka dengan pemerintahan baru,” sebut Smotrich, merujuk pada pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden terpilih Donald Trump nantinya.
“Kita bisa menciptakan situasi di mana, dalam dua tahun, populasi Gaza akan berkurang separuhnya,” ucapnya.
Smotrich, yang memimpin Partai Religius Zionisme yang beraliran ultranasionalis ini, gemar menuai kontroversi dengan komentar-komentarnya dalam beberapa bulan terakhir.
Lihat juga Video ‘Pengungsi di Gaza Keluhkan Tenda Bocor saat Dilanda Hujan’:
Baca halaman selanjutnya>>
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu (27/11/2024) mengumumkan siapa yang akan menggantikannya secara sementara jika posisinya kosong, secara efektif mengecualikan peran Hamas dalam transisi kepemimpinan di masa depan.
Abbas yang kini berusia 89 tahun, tetap berkuasa meskipun masa jabatannya sebagai kepala Otoritas Palestina (PA) telah berakhir pada 2009. Selama bertahun-tahun, ia menolak tekanan untuk menunjuk seorang penerus atau wakil presiden.
Di bawah hukum Palestina saat ini, ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) akan mengambil alih PA dalam kondisi kekosongan kekuasaan.
Namun, PLC yang sebelumnya didominasi Hamas, telah dibubarkan secara resmi oleh Abbas pada 2018 menyusul lebih dari satu dekade ketegangan antara Fatah yang dipimpinnya dan Hamas, yang mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza sejak 2007.
Dalam sebuah dekrit terbaru, Abbas menyatakan bahwa Ketua Dewan Nasional Palestina (PNC), Rawhi Fattuh, akan menjadi penggantinya secara sementara jika jabatan presiden menjadi kosong.
“Jika posisi presiden otoritas nasional menjadi kosong tanpa keberadaan dewan legislatif, maka Ketua Dewan Nasional Palestina akan mengambil alih tugas tersebut sementara,” bunyi dekrit tersebut, dilansir AFP.
Dekrit ini juga menegaskan bahwa setelah masa transisi, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 90 hari. Namun, batas waktu ini dapat diperpanjang dalam kondisi “force majeure”.
Adapun PNC adalah badan legislatif dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki lebih dari 700 anggota dari wilayah Palestina dan diaspora. Hamas, yang bukan bagian dari PLO, tidak memiliki perwakilan di dewan ini. Anggota PNC ditunjuk, bukan dipilih melalui pemilu.
Dekrit Abbas mengacu pada “tahap sensitif dalam sejarah tanah air dan perjuangan Palestina,” mengingat perang yang terus berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas setelah serangan besar Hamas pada Oktober 2023.
Pengumuman ini datang di tengah lemahnya posisi PA yang bahkan kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipilnya. Sementara itu, ancaman dari para menteri sayap kanan Israel, termasuk seruan untuk mencaplok seluruh atau sebagian wilayah Tepi Barat, makin menguat di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Langkah ini menyoroti perpecahan internal yang mendalam antara Hamas dan Fatah, yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara PA hanya memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Keputusan ini juga mencerminkan upaya Abbas untuk menjaga kontrol politik di tengah ketegangan regional yang meningkat dan ketidakpastian seputar masa depan Palestina di bawah pemerintahan Netanyahu yang semakin agresif terhadap wilayah Palestina.
(luc/luc)
Jakarta –
Israel terus melakukan pemboman di Gaza, Palestina pada hari gencatan senjata di Lebanon. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara menewaskan sembilan orang di wilayah utara yang dikuasai Hamas.
Dilansir AFP, Kamis (28/11/2024), Kementerian Kesehatan mengatakan serangan itu menghantam tempat penampungan bagi orang-orang terlantar di Sekolah Al-Tabi’een di distrik Daraj, Kota Gaza.
Tentara Israel mengatakan telah membunuh seorang tersangka dalam pemboman Mei 2002 yang melukai 10 warga sipil di kota Beersheba, Israel. Militer mengatakan mereka juga telah menyerang puluhan target Hamas di zona pertempuran di kota-kota utara Jabalia dan Beit Lahia.
Militer Israel menyebut bahwa “pasukan beroperasi untuk melenyapkan teroris dalam serangan udara dan pertempuran jarak dekat” di bekas Sekolah Al-Harthani di Beit Lahia.
“Selama operasi tersebut, Hamas menembakkan rudal anti-tank dari Rumah Sakit Indonesia ke arah pasukan,” klaim tentara.
Kelompok militan Hamas mengutuk “operasi militer kriminal di Gaza utara”.
Sebelumnya pada hari Rabu, seorang pejabat senior Hamas memuji gencatan senjata di Lebanon, seraya menambahkan bahwa kelompok tersebut siap untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu kendaraan penyelamat yang berfungsi di seluruh wilayah tersebut karena kekurangan bahan bakar.
Perang Gaza dimulai dengan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, yang mengakibatkan kematian 1.207 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka-angka resmi Israel.
Balasan Israel telah menewaskan 44.282 orang di , menurut angka dari kementerian kesehatan yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
(lir/lir)
GELORA.CO – Anggota kantor politik Hamas Basem Naim mengatakan pihaknya menyambut baik perjanjian gencatan senjata Hizbullah-Israel seraya menegaskan bahwa Hamas “tidak merasa dikhianati” atas keputusan Hizbullah.
“Bukan hanya Hizbullah yang membuat keputusan itu. Jika rakyat Lebanon memutuskan bahwa mencapai kesepakatan dengan Israel adalah demi kepentingan mereka, itu tidak masalah bagi kami, karena tujuan kami bukanlah agar Netanyahu menghancurkan Lebanon,” katanya kepada surat kabar Italia Repubblica, Rabu (27/11/2024).
Namun Naim mengatakan, “Kesepakatan apapun dengan Lebanon, Yaman atau Iran tidak akan menjamin keamanan di kawasan. Tidak akan ada perdamaian hingga masalah Palestina terselesaikan.”
Sebelumnya pada Selasa malam, dengan muara mutlak, Kabinet Keamanan Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memandang perlu gencatan senjata, seraya menambahkan bahwa Israel akan menanggapi setiap kemungkinan dimulainya kembali permusuhan.
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengumumkan pada Selasa bahwa Pemerintah Israel dan Lebanon telah menyetujui usulan gencatan senjata dari Washington, yang mencakup penarikan tentara Israel dari Lebanon dalam waktu 60 hari.
Berdasarkan rencana tersebut, angkatan bersenjata Lebanon akan menguasai Lebanon selatan, sedangkan Hizbullah akan merelokasi para pejuangnya ke utara Sungai Litani.
Sementara itu, sebuah komite internasional yang dipimpin Amerika Serikat akan dibentuk untuk memantau kepatuhan kedua pihak terhadap ketentuan perjanjian gencatan senjata tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon yang ditengahi melalui upaya diplomatik AS dan Prancis mulai berlaku pada Rabu pukul 4 pagi waktu setempat (0200 GMT).
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan dikerahkan ke Lebanon selatan dalam waktu 60 hari, dan selama waktu tersebut Israel akan secara bertahap menarik pasukannya yang tersisa.
Kesepakatan tersebut juga mengharuskan Hizbullah untuk memindahkan pasukannya ke utara Sungai Litani.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan bahwa meskipun tidak akan ada pasukan Amerika di Lebanon selatan, “Kami, bersama Prancis dan negara-negara lain, akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan kesepakatan ini dilaksanakan secara penuh dan efektif.”
“Warga sipil di kedua belah pihak akan segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka dan mulai membangun kembali rumah, sekolah, pertanian, bisnis, dan kehidupan mereka,” kata Biden.
Menurut sejumlah laporan, lima ribu hingga 10 ribu tentara Lebanon akan dikerahkan ke wilayah antara perbatasan Israel-Lebanon dan Sungai Litani. Pengerahan itu bertujuan untuk mencegah kelompok bersenjata dipersenjatai kembali, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Sedikitnya 55 orang tewas pada Senin dalam serangan Israel di Lebanon, sehingga jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 menjadi 3.823 orang, kata Kementerian Kesehatan Lebanon pada Selasa.
Sebanyak 160 orang lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah korban luka-luka menjadi 15.859 orang.
Dalam beberapa jam terakhir, serangan udara Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut, dan pinggiran selatannya, serta provinsi selatan dan timur negara itu, semakin intensif, yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan cedera.
Hizbullah memulai serangkaian serangan rudal balistik, roket, dan pesawat tak berawak terhadap Israel tak lama setelah kelompok Hamas Palestina melancarkan serangan lintas batas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Kelompok Lebanon itu mengatakan serangannya dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas dengan Hamas dan rakyat Gaza serta menekan Israel agar melakukan gencatan senjata di daerah kantong pantai yang terkepung itu.
Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran ke negara kecil di Mediterania itu untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai sasaran Hizbullah. Pada Oktober, Israel memperluas serangannya hingga mencakup invasi darat ke Lebanon.
Jakarta –
Gencatan senjata mulai diberlakukan di Lebanon, setelah Israel dan Hizbullah menyetujui kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) dan Prancis. Diketahui Hizbullah yang didukung Iran, mulai menembakkan rudal ke wilayah Israel sebagai bentuk solidaritas untuk Hamas yang berperang melawan negara Yahudi itu sejak Oktober tahun lalu.
Upaya berbulan-bulan untuk merundingkan gencatan senjata di Jalur Gaza hanya menghasilkan sedikit kemajuan, dan kini perundingan itu terhenti. Qatar sebagai mediator mengatakan bahwa pihaknya telah memberitahu kedua pihak yang bertikai jika perundingan ditunda hingga mereka siap membuat konsesi.
Dalam pernyataannya usai mengumumkan gencatan senjata di Lebanon, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa pemerintahannya terus mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza. Lalu bagaimana nasib Gaza usai gencatan senjata Hizbullah dan Israel?
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (27/11/2024), militer Israel kembali menggempur wilayah Jalur Gaza, dengan beberapa serangan menghantam sekolah yang kini menampung para pengungsi perang. Sedikitnya 15 orang tewas akibat rentetan serangan terbaru Tel Aviv di Jalur Gaza.
Laporan para pejabat kesehatan di Jalur Gaza, 8 warga Palestina tewas dalam serangan yang menghantam Sekolah Al-Tabeaeen, yang menampung keluarga-keluarga yang mengungsi di Gaza City. Mereka yang tewas, menurut para petugas medis setempat, mencakup dua anak laki-laki dari mantan juru bicara Hamas Fawzi Barhoum.
Kematian kedua anaknya itu telah dikonfirmasi oleh Barhoum sendiri secara terpisah. Sementara itu puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan di area tersebut.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: