Komandan Utara IDF: Kembalinya Hizbullah ke Desa-Desa Perbatasan Israel Tak Bisa Dihindari
TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal Ori Gordin, komandan Komando Utara Pasukan Pertahanan Israel, menyiratkan keengganan menarik mundur pasukannya dari teritorial Lebanon di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan gerakan Hizbullah.
Ori Gordin beralasan, meragukan kemampuan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata terhadap Hizbullah.
Sang jenderal Israel mengingatkan kalau pengaruh Hizbullah dan tembakan roket di dekat perbatasan tetap menjadi ancaman yang signifikan, Channel 12 News melaporkan pada hari Rabu.
Meskipun ada rencana bagi penduduk Israel utara untuk kembali ke rumah pada tanggal 1 Maret, Gordin mengakui kalau sementara upaya sedang dilakukan, IDF tidak dapat mencegah para anggota Hizbullah dan warga Lebanon lainnya untuk kembali ke desa-desa dekat perbatasan.
Itu artinya, Hizbullah berpotensi menggalkan rencana berbiaya besar Israel untuk memulangkan para pemukim Yahudi yang mengungsi dari perbatasan Utara.
Situasi di Kiryat Shmona di Israel Utara (wilayah Palestina yang diduduki) saat diserang kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah. (khaberni/tangkap layar)
Awal bulan ini, Israel meluncurkan rencana senilai 3,4 miliar shekel ($ 928 juta) untuk mendorong kembalinya sekitar 60.000 penduduk yang dievakuasi dari daerah berisiko di dekat perbatasan Lebanon setelah Hizbullah bergabung dalam perang untuk mendukung Hamas pada 8 Oktober 2023.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang mengumumkan rencana tersebut, menekankan masalah keamanan.
“Kunci untuk kembali ke rumah adalah keamanan. Kami tidak berkompromi dalam masalah ini. Hizbullah telah mengalami pukulan yang sangat keras, dan hari ini kami melihat penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Kami tidak akan membiarkan ancaman muncul kembali di perbatasan utara maupun bagi penduduk utara,” kata Smotrich.
Pada hari Minggu, Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan kalau perjanjian gencatan senjata 26 November dapat runtuh jika Hizbullah tidak sepenuhnya menarik diri sebagaimana yang diuraikan dalam perjanjian dengan pemerintah Lebanon.
“Syarat pertama untuk pelaksanaan perjanjian ini adalah penarikan penuh organisasi teror Hizbullah di seberang Sungai Litani, pembongkaran semua senjata, dan [penghapusan] infrastruktur teror di wilayah tersebut oleh tentara Lebanon—sesuatu yang belum terjadi,” kata Katz.
“Jika syarat ini tidak terpenuhi, tidak akan ada kesepakatan, dan Israel akan dipaksa bertindak secara independen untuk memastikan kembalinya penduduk utara ke rumah mereka dengan selamat,” katanya.
Pasukan infanteri Israel menyusuri kontur berbukit di perbatasan Lebanon dalam invasi darat melawan milisi Hizbullah. (tangkap layar Amir Levy/Getty Images)
IDF Mau Terus Duduki Wilayah Lebanon
Israel dilaporkan ingin tetap menduduki beberapa wilayah di Lebanon selama bertahun-tahun ke depan.
Hal itu disampaikan oleh seorang narasumber kabinet Israel kepada Channel 12, Selasa (7/1/2025).
Dalam perjanjian gencatan senjata dengan kolompok Hizbullah, Israel sudah diperintahkan untuk menarik diri dari wilayah Lebanon.
Namun, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) hingga kini masih menduduki sebagian area di Lebanon selatan.
Israel punya waktu 60 hari untuk menarik pasukannya. Lalu, area yang dikosongkan pasukan Israel akan diisi oleh Angkatan Bersenjata Lebanon.
Di sisi lain, Hizbullah diharuskan menarik mundur pejuangnya dari utara Sungai Litani.
Utusan Amerika Serikat (AS) yang menengahi gencatan senjata Hizbullah-Israel, Amos Hochstein, meyakini tidak ada alasan bagi IDF untuk tetap menduduki Lebanon.
Para pejabat Israel belum mengancam akan memperpanjang pendudukan di Lebanon.
Namun, beberapa laporan menunjukkan pemerintah Israel serius untuk mempertimbangkannya.
Pasukan Israel (IDF) dari Divisi Lapis Baja melancarkan agresi militer di Lebanon Selatan. (Khaberni/HO)
Salah satu alasan utama yang disampaikan Israel adalah lambatnya pengerahan tentara Lebanon. Hingga saat ini, baru tiga area yang diambil alih tentara Lebanon.
Pejabat Israel menyebut karena lambatnya pengerahan itu, Israel tak punya pilihan lain selain memperpanjang keberadaan pasukannya di Lebanon hingga dua bulan.
Sementara itu, narasumber dari AS menyebut tentara Lebanon telah mempercepat pengerahan personel.
“Kemarin IDF menarik diri dari sektor barat karena pengerahan tentara Lebanon di area itu,” kata narasumber itu.
“Pemerintah AS dan pemain regional lainnya kini menyiapkan kondisi untuk fase penarikan selanjutnya.”
IDF akan bangun 3 pangkalan
Surat kabar Al Akhbar menyebut Israel sudah mendapatkan persetujuan dari Hochstein dan kepala komite pengawasan gencatan senjata, Jasper Jeffers, untuk mendirikan tiga pangkalan militer strategis di Lebanon selatan.
Narasumber Al Akhbar mengungkapkan lokasi tiga pangkalan itu.
Pertama, di area Al Labbouneh di sektor barat, dekat Naqoura dan Alma Al Shaab, menghadap Galile Barat.
Kedua, di jabal Blat di sektor tengah, di antara Marwahin, Ramia, Beit Lif, dan Al Qouzah, menghadap Zarit dan Shtula.
Ketiga, di antara Khiam dan Al Wazzani, menghadap Metula.
Muncul ketidaksepakatan antara Lebanon dan Israel mengenai penafsiran pernjanjian gencatan senjata.
Lebanon ingin membedakan desa-desa di Lebanon dengan infrastruktur Hizbullah. Di sisi lain, Israel menganggap setiap bangunan yang pernah menjadi gudang senjata sebagai infrastruktur Hizbullah dan tak bisa dipulihkan.
Pasukan Israel, IDF beroperasi di wilayah Gunung Dov, Lebanon. Foto diterbitkan 23 November 2024 (UNIT JURU BICARA IDF)
Aset militer Hizbullah bisa jatuh ke tangan tentara Lebanon
Sementara itu, senjata, fasilitas militer, dan terowongan milik Hizbullah terancam jatuh ke tangan tentara Lebanon.
Hal itu berkaitan dengan perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel.
Hochstein menyebut tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan.
“Pengerahan tentara Lebanon ke Lebanon selatan akan dilakukan dan Israel akan mundur ke Garis Biru ketika masa gencatan senjata berakhir tanggal 27 Januari,” kata Hochstein saat rapat di Lebanon, dikutip dari Maariv yang mengutip Al Awsat, pekan ini.
“Makna perjanjian ini ialah bahwa satu-satunya entitas yang memiliki senjata di Lebanon adalah negara dan akan melarang partai dan milisi di Lebanon memiliki senjata.”
Hochstein menegaskan perjanjian itu akan berlaku di seluruh wilayah Lebanon tanpa terkecuali.
Dia menyebut ambiguitas dalam tafsir klausul perjanjian yang hanya terbatas di area selatan Sungai Litani itu tidak cocok dan bertentangan dengan apa yang tertulis dalam perjanjian.
Lalu, utusan AS itu menjelaskan senjata, fasilitas militer, dan terowongan Hizbullah harus dimiliki oleh tentara Lebanon. Dia berujar aset-aset itu sebaiknya dihancurkan.
Pernyataan Hochstein itu muncul setelah Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Kamati mengancam akan membatalkan gencatan senjata dengan Israel.
“Kami memberikan kesempatan 60 hari kepada mekanisme baru dan hukum internasional untuk melindungi Lebanon, kami berjanji untuk sabar selama 60 hari, tetapi hari ke-61 akan sepenuhnya berbeda,” kata Kamati.
(oln/jns/*)
