Xcloud.id

Negara: Palestina

  • 7 Jam Rapat hingga Pagi, Kabinet Israel Setujui Gencatan Senjata, 1.700 Warga Palestina Akan Bebas – Halaman all

    7 Jam Rapat hingga Pagi, Kabinet Israel Setujui Gencatan Senjata, 1.700 Warga Palestina Akan Bebas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabinet Israel akhirnya sepakat untuk menyetujui gencatan senjata Israel-Hamas setelah menggelar rapat panjang dan pemungutan suara.

    Rembukan itu dilaporkan berlangsung lebih dari 7 jam dari Jumat malam, (17/1/2025), hingga Sabtu dini hari.

    “Pemerintah telah menyepakati rancangan pengembalian sandera. Rancangan untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku hari Minggu, 19 Januari 2025,” kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari CNN.

    Kabinet beranggotakan 33 menteri itu menyepakati gencatan senjata setelah ada saran sebelumnya dari kabinet keamanan.

    Dikutip dari The Times of Israel, Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

    Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

    Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

    Ben Gvir dan Smotrich sudah berulang kali mengancam akan keluar dari kabinet jika gencatan senjata disetujui. Ketika berita ini ditulis, belum diketahui nasih kedua menteri itu.

    Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

    Israel mengatakan ada 89 sandera yang masih ada di Gaza. Setengah dari jumlah itu diyakini masih hidup. Mereka adalah warga Israel dan non-Israel.

    Sebanyak tiga sandera dilaporkan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata. Sandera yang dibebaskan pada tahap pertama berjumlah 33 orang.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir: (Khaberni)

    Lembaga penyiaran Israel, Kan, menyebut sebagian besar warga Israel mendukung gencatan senjata diteruskan ke tahap kedua.

    Dalam jajak pendapat yang dilakukan Kan, ada 55 persen warga Israel yang ingin kesepakatan itu berlanjut meski hal itu berarti perang harus diakhiri.

    Sebanyak 27 persen meyakini perang di Gaza harus tetap dilanjutkan setelah tahap pertama berakhir, sedangkan 18 persen mengaku tidak tahu.

    Sebelumnya, Netanyahu telah berulang kali mengaku akan melanjutkan perang di Gaza hingga Hamas dihancurkan.

    Tempo hari Partai Likud yang menaungi Netanyahu bahkan mengeluarkan pernyataan yang isinya mengklaim presiden terpilih AS Donald Trump telah memberikan jaminan kepada Netanyahu bahwa Israel bisa melanjutkan perang setelah gencatan tahap pertama.

    Pada tahap pertama, Israel dan Hamas akan merundingkan syarat-syarat tahap kedua. Sisa sandera di Gaza akan dibebaskan pada tahap kedua.

    Juru penengah akan memastikan kedua belah pihak tetap berada di meja perundingan hingga kesepakatan mengenai tahap kedua tercapai. Tahap kedua akan diakhiri dengan gencatan senjata permanen.

    Warga Israel berunjuk rasa menolak perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas, Selasa malam, (14/1/2025). (The Times of Israel)

    117 tewas sejak pengumuman gencatan senjata

    Serangan Israel ke Gaza masih berlanjut setelah ada pengumuman gencatan senjata.

    Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, mengatakan serangan Israel telah menewaskan 117 orang sejak pengumuman itu. Korban luka mencapai 266 orang.

    Basal menyebut ada 30 orang dari para korban tewas itu yang masih anak-anak. Kebanyakan korban tewas terbunuh di Kota Gaza.

    Hari Jumat kemarin Hamas sempat menuding Israel berupaya menggagalkan kesepakatan dengan cara meningkatkan serangan udara di Gaza.

    1.700 warga Palestina akan dibebaskan

    Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel akan membebaskan lebih dari 1.700 warga Palestina yang ditahan. Mereka ditukar dengan 33 warga Israel yang disandera Hamas di Gaza.

    Israel akan mulai menarik pasukannya dari sejumlah area di Gaza.

    Pada saat yang bersamaan akan ada 600 truk pengangkut bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza setiap hari.

    Hingga saat ini serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 47.000 warga Palestina. Namun, hasil kajian baru-baru ini menyebut jumlah kematian mungkin akan jauh lebih banyak.

    (Tribunnews.com/Febri)

  • Susul Israel-Hamas, Otoritas Palestina dan Brigade Jenin Sepakati Gencatan Senjata di Tepi Barat – Halaman all

    Susul Israel-Hamas, Otoritas Palestina dan Brigade Jenin Sepakati Gencatan Senjata di Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah pengumuman gencatan senjata Israel-Hamas, Otoritas Palestina dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Brigade atau Batalion Jenin di Tepi Barat.

    Kesepakatan gencatan senjata itu akan mengakhiri perseteruan selama satu bulan di Jenin dan kamp pengungsian terdekat.

    Sejak bulan lalu PA melakukan operasi penindakan tegas yang menargetkan Batalion Jenin. Anggota batalion itu punya kaitan dengan Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina.

    Dikutip dari The Times of Israel, delapan warga Palestina dilaporkan tewas selama operasi itu. Delapan di antaranya adalah anggota aparat keamanan PA.

    Di sisi lain, sejumlah anggota Batalion Jenin telah ditangkap oleh PA. Namun, batalion itu dilaporkan berhasil menyita sepasang kendaraan milik PA yang menyerbu kamp pengungsian.

    Kelompok-kelompok bersenjata di Tepi Barat bagian utara itu makin populer dalam beberapa tahun belakangan. Adapun PA kehilangan banyak kendali di area itu.

    PA sudah lama menuding Iran mendanai dan mempersenjatai Batalion Jenin dan kelompok bersenjata lainnya di seluruh Tepi Barat.

    Operasi penindakan terhadap Batalion Jenin dilakukan menjelang kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan AS. PA berusaha menunjukkan pihaknya mampu menjaga stabilitas di Tepi Barat.

    Asap mengepul menyusul ledakan di tengah bentrokan antara pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) dan militan di kamp Jenin di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 15 Desember 2024. (AFP/ZAIN JAAFAR)

    Meski operasi penindakan terus berlangsung, kedua belah pihak sudah menggelar perundingan untuk mewujudkan senjata. Brigade Jenin nantinya akan menyerahkan senjata mereka. Sebagai balasannya, batalion itu akan mendapat imunitas.

    Gencatan senjata sebenarnya hampir tercapai awal minggu ini. Namun, pembicaraan terhenti setelah Israel melancarkan serangan udara ke kamp yang menewaskan 12 warga Palestina.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menghentikan serangannya di Jenin ketika PA memulai serbuannya. Namun, IDF kemudian kembali menyerang.

    Salah satu pejabat Palestina menduga keputusan itu didorong oleh kaum sayap kanan dalam militer Israel dan pemerintah yang enggan melihat PA berhasil dalam operasinya.

    Namun, pejabat itu berujar serangan tersebut barangkali juga dilakukan untuk menggagalkan upaya gencatan senjata di Tepi Barat.

    Kata pejabat itu, perundingan kembali dilangsungkan hari Kamis kemarin. Lalu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan Jumat malam.

    Dalam kesepakatan itu anggota tertentu Brigade Jenin wajib menyerahkan senjata mereka dan mengizinkan PA beroperasi secara bebas di kamp pengungsian.

    Jumat malam kemarin kendaraan-kendaraan PA terekam memasuki kamp pengungsian. PA membawa satuan yang bertugas meledakkan bom yang telah ditanam Batalion Jenin.

    Pasukan keamanan Palestina menghentikan sebuah mobil di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

    PA minta bantuan triliunan kepada AS

    Beberapa waktu lalu PA dilaporkan meminta AS untuk menyetujui rencana bantuan keamanan sebesar $680 juta atau Rp7,4 triliun.

    Bantuan itu akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan pasukan khusus Otoritas Palestina dan menambah persediaan amunisi dan kendaraan lapis baja.

    Laporan itu disampaikan oleh seorang narasumber AS dan seorang narasumber yang dekat dengan PA

    Permintaan itu diucapkan pada pertengahan Desember 2024. Saat itu ada rapat antara PA dan para pejabat keamanan AS di Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.

    “Dalam rapat itu pejabat Otoritas Palestina meminta agar kebutuhan mereka akan kendaraan lapis baja dan amunisi segera dipenuhi mengingat sulitnya pertempuran dan ketidakmampuan mereka untuk menangani situasi di kamp Jenin,” kata seorang narasumber kepada Middle East Eye.

    Saat rapat tersebut para pejabat Otoritas Palestina mengungkapkan rasa frustrasinya karena AS gagal memenuhi komitmennya untuk memasok kembali persenjataan dan melatih pasukan khusus.

    Mereka turut mengeluh lantaran AS belum juga menyetujui dana renovasi penjara-penjara di Betlehem dan Nablus di Tepi Barat.

    Kabinet Israel sepakati gencatan senjata

    Sementara itu, kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyepakati gencatan senjata dengan Hamas.

    Gencatan itu disepakati setelah dilakukan pemungutan suara. Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

    Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

    Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

    Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

    (Tribunnews.com/Febri)

  • Harga Minyak Dunia Melesat Selama Sepekan Imbas Sanksi AS ke Rusia – Page 3

    Harga Minyak Dunia Melesat Selama Sepekan Imbas Sanksi AS ke Rusia – Page 3

    Sebelumnya, harga minyak turun pada Kamis, 16 Januari 2025. Koreksi harga minyak terjadi seiring milisi Houthi Yaman akan hentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Selain itu, investor juga mencermati data penjualan eceran Amerika Serikat (AS) yang kuat. Demikian mengutip dari Yahoo Finance, Jumat (17/1/2025).

    Harga minyak Brent berjangka ditutup melemah 74 sen atau 0,9 persen ke posisi USD 81,29 per barel, setelah naik 2,6 persen pada sesi sebelumnya ke harga tertinggi sejak 26 Juli.

    Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) merosot USD 1,36 atau 1,7 persen menjadi USD 78,68 per barel, usai naik 3,3 persen pada Rabu ke level tertinggi sejak 19 Juli. Harga minyak mentah AS turun lebih dari USD 2 pada beberapa waktu selama sesi tersebut.

    Sementara itu, pejabat keamanan maritim memperkirakan milisi Houthi akan mengumumkan serangannya terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Hal ini setelah kesepakatan gencatan senjata dalam perang di Gaza antara Israel dan kelompok militant Palestina Hamas.

    Serangan tersebut telah menganggu pengiriman global, dan memaksa perusahaan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan selama lebih dari setahun.

    “Perkembangan Houthi dan gencatan senjata di Gaza membantu kawasan tersebut tetap tenang, mengurangi sebagian premi keamanan dari harga minyak,” ujar Partner Again Capital, John Kilduff.

    “Ini semua tentang aliran minyak,” Kilduff menambahkan.

    Namun, investor tetap berhati-hati karena pemimpin Houthi mengatakan kelompoknya akan memantau penerapan kesepakatan gencatan senjata dan melanjutkan serangannya terhadap kapal atau Israel jika kesepakatan itu dilanggar.

    “Gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada Minggu sesuai rencana, meskipun negosiator perlu menyelesaikan “masalah yang belum terselesaikan,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

  • Gencatan Senjata di Gaza Kemenangan bagi Pejuang Palestina

    Gencatan Senjata di Gaza Kemenangan bagi Pejuang Palestina

    Jakarta –

    Kelompok militan Palestina, Hamas, dan Israel sepakat gencatan senjata. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai gencatan senjata di Gaza merupakan kemenangan bagi pejuang Palestina.

    “Sebetulnya ada harapan ya, jadi ceasefire (gencatan senjata) terjadi sebetulnya adalah kemenangan luar biasa bagi Hamas dan pejuang Palestine melawan Israel,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim lewat pesan suara kepada detikcom, Jumat (17/1/2025).

    Namun, pejuang Palestina dan dunia internasional harus lebih waspada. Apalagi melihat kejadian yang sudah-sudah, Israel kerap melanggar perjanjian.

    “Tetap melihat watak Israel yang selalu mengkhianati itu tetap harus dijaga, harus ada jaminan dan mekanisme terukur supaya tahapan-tahapan yang ada dalam perjanjian ceasefire itu terlaksana,” sebutnya.

    Negara mediator dan inisiator gencatan senjata, kata Sudarnoto, perlu serius mengawasi, dalam hal ini adalah Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir. Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga harus turun tangan memainkan peran yang terukur.

    “Apalagi Indonesia harus penting melakukan diplomasi yang lebih kuat untuk meyakinkan ceasefire harus dijaga,” sambung Sudarnoto.

    Meski sudah tercapai kesepakatan, Israel secara kejam terus melanjutkan genosida di Gaza. Terbaru, sedikitnya 82 orang tewas.

    AS selama beberapa dekade mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina, yang akan menciptakan sebuah negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang berdampingan dengan Israel.

    (isa/aud)

  • 95 Warga Palestina Segera Dibebaskan Israel, Ada Putri Pejabat Senior Hamas

    95 Warga Palestina Segera Dibebaskan Israel, Ada Putri Pejabat Senior Hamas

    Jakarta –

    Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 95 warga Palestina yang segera dibebaskan menyusul kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Puluhan tahanan itu mulai dibebaskan pada Minggu (19/1) mendatang.

    “Pembebasan tahanan tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum hari Minggu pukul 16:00 (1400 GMT),” bunyi keterangan Kementerian Kehakiman Israel dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025).

    Para warga Palestina ini sebelumnya ditawan oleh pihak Israel. Total para tawanan yang akan dibebaskan terdiri dari 69 wanita, 16 pria dan 10 anak di bawah umur.

    Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut ialah Khalida Jarar. Dia merupakan anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel.

    Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai “organisasi teroris” oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

    Dilansir Al-Jazeera, jurnalis Bushra al-Tawil juga masuk dalam daftar 95 warga Israel yang akan dibebaskan pada Minggu (19/1) besok. Dia merupakan putri pemimpin senior Hamas Jamal al-Tawil, yang menjabat sebagai walikota kota el-Bireh di Tepi Barat.

    (ygs/ygs)

  • Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, kembali menegaskan keputusannya untuk mengajukan tuduhan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

    Dalam wawancara dengan Reuters, Khan menekankan bahwa Israel belum menunjukkan ‘upaya nyata’ untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang diarahkan pada pemimpin negara tersebut.

    Dengan keputusan Khan ini tentunya menjawab sanksi yang diberikan oleh DPR Amerika Serikat pekan lalu.

    Di mana pada saat itu, DPR AS memberikan suara untuk memberikan sanksi kepada ICC sebagai bentuk protes terkait surat penangkapan terjadap Netanyahu.

    Para legislator di majelis rendah Kongres AS meloloskan “Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah” dengan margin yang sangat besar, 243 berbanding 140, pada hari Kamis sebagai sinyal dukungan yang kuat bagi Israel.

    Sebanyak 45 anggota Demokrat bergabung dengan 198 anggota Republik dalam mendukung RUU tersebut. 

    Sanksi tersebut akan mencakup pembekuan aset properti, serta penolakan visa bagi warga negara asing yang secara material atau finansial memberikan kontribusi terhadap upaya pengadilan.

    “Amerika meloloskan undang-undang ini karena pengadilan yang tidak jujur ​​berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Perwakilan Brian Mast, ketua Partai Republik dari Komite Urusan Luar Negeri DPR, dikutip dari Al Jazeera.

    Khan menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang ‘tidak diinginkan dan tidak disambut baik’.

    Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Israel Yoav GallanT.

    Surat perintah penangkapan tersebut telah dikeluarkan oleh ICC pada bulan November lalu.

    Tuduhan ini mencakup dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Gaza.

    Meski begitu, kantor Perdana Menteri Israel hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Khan tersebut.

    Sebelum adanya pernyataan Khan, Israel secara konsisten menolak yurisdiksi ICC.

    Israel mengklaim ICC tidak memiliki kewenangan atas negaranya. 

    Selain itu, sekutu utama Israel yaitu AS yang juga bukan anggota ICC secara terbuka merasa tidak terima dengan surat yang dikeluarkan hakim kepada Netanyahu.

    Pengadilan Pilihan Terakhir Netanyahu

    Dalam wawancaranya, Khan menegaskan bahwa ICC berfungsi sebagai pengadilan pilihan terakhir.

    Tidak hanya itu, Khan menyoroti tindakan Israel yang hingga saat ini tidak melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut.

    “Kami di sini sebagai pengadilan pilihan terakhir dan…saat kita berbicara sekarang, kami belum melihat upaya nyata dari Negara Israel untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, yaitu penyelidikan terhadap tersangka yang sama untuk tindakan yang sama,” kata Khan, dikutip dari Al-Arabiya.

    Namun apabila Israel memilih untuk melakukan penyelidikan mandiri, Khan akan mengubah keputusannya.

    “Itu bisa berubah dan saya harap itu terjadi,” katanya dalam wawancara hari Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, investigasi domestik yang kredibel dapat membuat kasus tersebut dialihkan kembali ke sistem peradilan Israel berdasarkan prinsip pelengkap yang diadopsi ICC. 

    “Penyelidikan Israel dapat menyebabkan kasus tersebut dikembalikan ke pengadilan Israel berdasarkan apa yang disebut prinsip pelengkap. Israel masih dapat menunjukkan kesediaannya untuk melakukan penyelidikan, bahkan setelah surat perintah dikeluarkan,” katanya.

    Namun hingga kini, hal tersebut belum terjadi.

    Sebagai salah satu pengadilan permanen dunia yang menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi, ICC menghadapi tantangan besar dalam menjalankan yurisdiksinya. 

    Dengan 125 negara anggota, pengadilan ini tetap berpegang pada prinsip hukum internasional meski menghadapi penolakan dari negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat.

    Khan menyoroti bahwa Israel sebenarnya memiliki sistem hukum yang sangat maju.

    Namun sayangnya hingga saat ini, Israel belum melakukan upaya apapun dalam menyelidiki ini.

    “Pertanyaannya adalah apakah para hakim, jaksa, dan instrumen hukum tersebut telah digunakan untuk meneliti dengan benar tuduhan yang telah kita lihat di wilayah Palestina yang diduduki, di Negara Palestina? Dan saya pikir jawabannya adalah ‘tidak’,” tegasnya.

    Pernyataan ini muncul sehari setelah Israel dan kelompok Palestina Hamas mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza.

    Khan menyampaikan harapannya agar Israel mengambil langkah konkret untuk menyelidiki tuduhan ini, demi menunjukkan komitmen pada hukum internasional dan keadilan global.

    Konflik Palestina vs Israel

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.800 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata di Gaza

  • Chaos, Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks di Israel Bentrok dengan Polisi, Protes Wajib Dinas Militer – Halaman all

    Chaos, Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks di Israel Bentrok dengan Polisi, Protes Wajib Dinas Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Rabu (15/1/2025), bentrokan sengit terjadi antara kaum Yahudi Ultra-Ortodoks dan polisi Israel di Tel Hashomer, dekat Tel Aviv.

    Puluhan anggota komunitas Yahudi Haredi  berkumpul di depan pusat perekrutan tentara Israel terbesar untuk memprotes kebijakan yang mewajibkan mereka mendaftar menjadi tentara.

    Para penganut Yahudi Ultra-Ortodoks memprotes rencana pemerintah yang mewajibkan komunitas Haredi untuk mengikuti dinas militer.

    Mereka menutup jalan sebagai bentuk protes dan bentrok dengan polisi yang berusaha membubarkan aksi tersebut.

    Polisi menganggap demonstrasi itu ilegal, Palestine Chronicle melaporkan.

    Aparat kemudian berusaha menghalangi pergerakan para pengunjuk rasa.

    Beberapa peserta protes bahkan meneriakkan, “Kematian lebih baik daripada perekrutan.”

    Protes ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) Israel pada Juni lalu.

    Keputusan tersebut mengamanatkan agar orang-orang Yahudi Ultra-Ortodoks wajib bergabung dengan militer.

    Selain itu, Mahkamah Agung juga melarang pemberian bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang para siswanya menolak wajib militer.

    Keputusan ini memicu reaksi keras.

    Sejumlah tokoh agama, termasuk mantan Kepala Rabbi Sephardic Israel, Yitzhak Yosef mendesak para siswa Haredi Yeshiva untuk menolak pemberitahuan pendaftaran.

    Pada November 2024 lalu, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan perekrutan 7.000 orang Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer Israel.

    Komunitas Yahudi Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen dari populasi Israel, tidak bertugas di militer karena mereka lebih memilih untuk mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari Taurat.

    Meski hukum Israel mewajibkan setiap warga negara yang berusia 18 tahun untuk bertugas di militer, pengecualian bagi Haredi telah menjadi isu kontroversial selama beberapa dekade.

    Krisis di Militer Israel

    Laporan terbaru dari surat kabar Israel Hayom mengungkapkan bahwa sekitar 500 perwira berpangkat mayor telah mengundurkan diri sejak pertengahan tahun 2024.

    Krisis personel ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap kesiapan pasukan Israel.

    Eksodus ini semakin memperburuk kekurangan personel yang sudah ada, dengan laporan mengatakan bahwa pada tahun 2022, 613 mayor meninggalkan dinas militer.

    Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, dengan proyeksi tingkat pengunduran diri yang lebih tinggi pada tahun 2025.

    Krisis Kemanusiaan di Gaza

    Sementara itu, ketegangan yang terjadi di Israel bertepatan dengan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza akibat serangan militer Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Serangan ini telah menyebabkan ribuan korban tewas di kalangan warga sipil Palestina, dan menimbulkan tuduhan genosida terhadap Israel di hadapan Mahkamah Internasional.

    Dikutip dari Anadolu Ajansi, jumlah korban jiwa di Gaza terus meningkat.

    Laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza yang menyebutkan bahwa lebih dari 46.000 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel.

    Serangan ini memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis.

    Tercatat lebih dari dua juta pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Situasi di Gaza semakin sulit dengan terbatasnya akses ke makanan, air, dan perawatan medis.

    Gencatan Senjata 19 Januari 2025

    Israel  dan gerakan Palestina Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Qatar, bersama dengan Mesir, membantu merundingkan perjanjian dengan Israel.

    Tercapainya kesepakatan ini berpotensi mengakhiri serangan mematikan Israel selama 15 bulan di daerah kantong itu, yang menewaskan sedikitnya 46.707 warga Palestina, Middle East Monitor melaporkan.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani mengumumkan kesepakatan tersebut selama konferensi pers di Doha, Rabu (15/1/2025).

    PM Qatar mengatakan perjanjian tersebut akan berlaku pada Minggu (19/1/2025), sehari sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilantik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Biden Ajak Waspada Oligarki Sebelum Trump Dilantik – Halaman all

    Biden Ajak Waspada Oligarki Sebelum Trump Dilantik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam pidato perpisahannya pada Rabu, 15 Januari 2025, Presiden Joe Biden memberikan peringatan serius mengenai kemunculan oligarki di Amerika Serikat yang ditandai oleh kekayaan ekstrem dan pengaruh yang kuat.

    Pidato ini disampaikan menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari 2025.

    “Hari ini sebuah oligarki sedang terbentuk di Amerika yang terdiri dari kekayaan ekstrem, kekuasaan, dan pengaruh yang benar-benar mengancam seluruh demokrasi kita, hak dasar kita, dan kebebasan serta kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk maju.”

    Dia mencatat bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang kaya dapat menyebabkan penyalahgunaan yang berbahaya jika tidak diawasi dengan ketat.

    Peringatan ini menggugah perhatian ketika Biden mengingatkan akan potensi munculnya kompleks industri-teknologi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hak-hak rakyat Amerika dan masa depan demokrasi.

    Dia mengungkapkan kekhawatirannya yang mencerminkan ungkapan Presiden Dwight Eisenhower tentang kompleks industri-militer saat meninggalkan jabatannya pada tahun 1961.

    Siapa yang Dikenai Sindiran Biden?

    Pidato Biden secara tidak langsung menyentuh sejumlah individu terkaya di dunia yang telah menunjukkan dukungan terhadap Trump.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah Elon Musk, yang dilaporkan menghabiskan lebih dari 100 juta dollar untuk membantu kampanye Trump.

    Selain Musk, Mark Zuckerberg dari Meta dan Jeff Bezos dari Amazon juga dianggap sebagai target sindiran Biden setelah keduanya terlihat mendukung Trump dan menyumbang dana besar untuk komite pelantikan dari Partai Republik.

    Sebelum menyampaikan pidatonya, Biden juga berbicara kepada wartawan mengenai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

    Saat ditanya tentang siapa yang bertanggung jawab atas gencatan senjata tersebut, Biden menunjukkan keterkejutannya dengan menjawab, “Apakah itu lelucon?”

    Dia menekankan bahwa negosiasi tersebut adalah hasil kerja timnya, dan sebagian besar akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

    Sementara Biden fokus pada peringatan mengenai oligarki, Trump juga mengambil langkah untuk mengeklaim keberhasilan dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza.

     

    Dalam unggahan media sosialnya, Trump menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah hasil dari “Kemenangan Bersejarah kita di bulan November.”

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintahannya untuk menciptakan perdamaian dan memastikan keselamatan warga Amerika serta sekutunya.

    Aksi saling klaim antara Biden dan Trump terkait gencatan senjata Gaza menunjukkan pertarungan untuk menciptakan warisan kepresidenan.

    Sementara Biden berusaha untuk menekankan peringatan tentang oligarki dan konsekuensi bagi demokrasi, Trump berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil dalam masalah diplomasi internasional.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kabinet Keamanan Israel Setujui Rencana Netanyahu, Gelar Gencatan Senjata di Gaza Akhir Pekan Ini – Halaman all

    Kabinet Keamanan Israel Setujui Rencana Netanyahu, Gelar Gencatan Senjata di Gaza Akhir Pekan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabinet keamanan Israel sepakat menyetujui rencana PM Benjamin Netanyahu untuk menggelar gencatan senjata dengan milisi Hamas Palestina.

    Keputusan ini disahkan setelah semua anggota kabinet Israel menggelar pertemuan penting pada Jumat (17/1/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu anggota kabinet sepakat menggelar gencatan senjata dengan mempertimbangkan aspek diplomatik, keamanan dan kemanusiaan, guna mendukung pencapaian tujuan perang.

    “Setelah memeriksa semua aspek politik, keamanan, dan kemanusiaan, dan memahami bahwa kesepakatan yang diusulkan mendukung tercapainya tujuan perang, kabinet keamanan merekomendasikan pemerintah menyetujui kesepakatan gencatan senjata,” kata juru bicara kantor PM Israel dikutip dari NPR.

    Sejauh ini Kantor perdana menteri tidak mengungkapkan siapa yang memilih untuk mendukung langkah tersebut.

    Akan tetapi sebelas anggota kabinet keamanan dilaporkan telah  menyetujui gencatan senjata dengan Hamas.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, menyebut perjanjian itu sebagai “langkah yang tepat” dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melanjutkannya.

    Sementara itu  Partai Zionisme Religius Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa ia tidak akan mendukung kesepakatan tersebut.

    Hal serupa juga dilakukan oleh Partai Otzma Yehudit dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir keduanya

    Kendati masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani oleh kabinet, namun para pejabat mengatakan pada hari Jumat bahwa gencatan senjata dan pembebasan akan dimulai pada Ahad sesuai rencana.

    Kapan Gencatan Senjata Israel di Gelar

    Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari mendatang.

    Waktu gencatan senjata ini digelar beda sehari dengan pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari.

    Menurut informasi yang beredar gencatan senjata ini akan terbagi dalam tiga fase, di mana setiap fase berlangsung selama 42 hari. Berikut poin – point setiap fase gencatan senjata .

    Fase Pertama 

    Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
    Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
    Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

    Fase Kedua

    Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase Ketiga

    Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
    Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Daftar 33 Nama Sandera Israel yang Diperkirakan Akan Dibebaskan pada Tahap Pertama Gencatan Senjata – Halaman all

    Daftar 33 Nama Sandera Israel yang Diperkirakan Akan Dibebaskan pada Tahap Pertama Gencatan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Unit koordinasi sandera dan orang hilang milik pemerintah Israel merilis daftar 33 sandera yang akan dibebaskan dalam tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir The Times of Israel, mereka yang ada dalam daftar tersebut, akan dibebaskan selama periode 42 hari gencatan senjata.

    Mereka adalah wanita, anak-anak, lansia, dan orang sakit.

    Sebagian besar dari mereka diperkirakan masih hidup.

    Israel akan menerima laporan status lengkap dari semua orang yang ada dalam daftar tersebut, tujuh hari setelah gencatan senjata diberlakukan.

    Beberapa laporan media yang belum dikonfirmasi menyebutkan, Israel bersikeras agar yang masih hidup di antara 33 sandera tersebut, dibebaskan terlebih dahulu.

    Kemudian, diikuti pengembalian jenazah mereka yang sudah meninggal.

    Urutan pembebasan belum diketahui secara pasti.

    Identitas sandera yang akan dibebaskan diharapkan akan diumumkan 24 jam sebelum setiap tahap pembebasan.

    Jadwal pembebasan akan mencakup tiga sandera yang dikembalikan pada hari pertama gencatan senjata dan empat sandera lainnya pada hari ketujuh.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Kirya, markas militer Israel, di Tel Aviv, untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, 16 Januari 2025. (Gerakan Pro-Demokrasi/Yael Gadot)

    Selanjutnya, tiga sandera akan dibebaskan setiap minggu selama empat minggu berturut-turut.

    Pada minggu terakhir, yang merupakan minggu keenam dari fase pertama, 14 sandera akan dikembalikan.

    Daftar ini hampir identik dengan daftar yang diterbitkan oleh kantor berita Yedioth Ahronoth awal bulan ini, setelah Hamas tampaknya membocorkan dokumen berisi nama-nama tersebut.

    Berikut daftar 33 sandera yang diperkirakan akan dibebaskan

    12 wanita dan anak-anak, yaitu:

    Romi Gonen, 23
    Emily Damari, 27
    Arbel Yehud, 29
    Doron Steinbrecher, 31
    Ariel Bibas, 5
    Kfir Bibas, 2
    Shiri Silberman Bibas, 33
    Liri Albag, 19
    Karina Ariev, 20
    Agam Berger, 21
    Danielle Gilboa, 20
    Naama Levy, 20

    11 pria lanjut usia, yaitu:

    Ohad Ben-Ami, 58
    Gadi Moshe Musa, 80
    Keith Siegel, 65
    Ofer Calderon, 54
    Eli Sharabi, 52
    Itzik Elgarat, 70
    Shlomo Mansur, 86
    Ohad Yahalomi, 50
    Oded Lifshitz, 84
    Tsahi Idan, 50

    11 pria di bawah 50 tahun, yaitu:

    Hisyam al-Sayed, 36
    Halaman Bibas, 35
    Sagui Dekel-Chen, 36
    Yair Tanduk, 46
    Omer Wenkert, 23
    Sasha Trufanov, 28
    Eliya Cohen, 27
    Atau Retribusi, 34
    Avera Mengistu, 38
    Tal Shoham, 39
    Omer Shem-Tov, 22

    PM Israel: Pembebasan sandera Gaza diperkirakan akan dimulai hari Minggu

    Pembebasan sandera yang ditawan di Gaza diperkirakan akan dimulai pada hari Minggu (19/1/2025), kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Jumat (17/1/2025), mengutip The New Arab.

    “Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, serta pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai dengan kerangka kerja yang direncanakan, dengan para sandera diharapkan akan dibebaskan paling cepat pada hari Minggu,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Kesepakatan gencatan senjata kali ini diumumkan pada hari Rabu setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS.

    Kesepakatan tersebut, menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

    Puluhan tawanan Israel oleh Hamas termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan orang sakit akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

    Langkah ini membuka jalan bagi lonjakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, tempat mayoritas penduduk telah mengungsi, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kedinginan akibat pengepungan dan serangan Israel yang membabi buta, yang telah menewaskan lebih dari 46.000 orang.

    (Tribunnews.com)