Xcloud.id

Negara: Palestina

  • Israel Serang Gaza, Berdalih Syarat Gencatan Senjata Belum Dipenuhi

    Israel Serang Gaza, Berdalih Syarat Gencatan Senjata Belum Dipenuhi

    Gaza –

    Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza, Palestina, dengan alasan Hamas belum menyerahkan daftar sandera yang akan dibebaskan sebagai salah satu syarat gencatan senjata. Serangan itu menyebabkan delapan orang tewas.

    Dilansir Al-Jazeera dan AFP, Minggu (19/1/2025), Israel meluncurkan serangan artileri dan serangan udara di Khan Younis selatan dan Nuseirat tengah meskipun gencatan senjata Gaza dimulai menurut jadwal mediator pada pukul 08.30 pagi waktu setempat.

    “Tentara Israel terus bersiap untuk pertahanan dan serangan dan tidak akan membiarkan keamanan penduduk Negara Israel dirugikan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Gencatan senjata yang direncanakan, disetujui setelah satu tahun mediasi intensif oleh Qatar dan Mesir, adalah langkah pertama dalam proses panjang dan rapuh yang bertujuan untuk mengakhiri perang selama 15 bulan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militer bahwa gencatan senjata tidak akan dimulai sampai Israel memiliki daftar sandera yang akan dibebaskan.

    Hamas sendiri menyatakan berkomitmen untuk menyediakannya. Namun, Hamas beralasan ada kendala teknis sehingga daftar itu sulit diselesaikan tepat waktu.

    Hamas menyatakan anggotanya berkomunikasi secara fisik melalui utusan. Hal itu disebut membutuhkan waktu untuk menyetujui nama-nama dan lokasi para sandera ketika pesawat militer Israel masih berada di atas mereka.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai lebih dari 25 orang. Juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal mengatakan tiga orang tewas di Gaza utara dan lima orang di Kota Gaza.

    Perang di Gaza telah terjadi sejak 7 Oktober 2023. Israel berdalih serangan ke Gaza untuk menghabisi Hamas yang melakukan serangan ke wilayah mereka.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 46 ribu orang di Gaza. Selain itu, ada ratusan ribu orang terluka dan jutaan orang menjadi pengungsi akibat serangan Israel.

    (haf/imk)

  • Gencatan Senjata Mendekat: Penarikan Pasukan Israel di Rafah – Halaman all

    Gencatan Senjata Mendekat: Penarikan Pasukan Israel di Rafah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, pemerintah Israel mengambil langkah mundur dengan menarik pasukan Angkatan Pertahanan Israel (IDF) dari pusat Kota Rafah yang terletak di selatan Gaza.

    Langkah ini dilaporkan dilakukan seiring dengan upaya untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

    Kenapa Israel Menarik Mundur Pasukan Tempurnya?

    Menurut laporan dari The Jerusalem Post, penarikan pasukan ini ditandai dengan keluarnya sejumlah kendaraan militer IDF dari pusat Kota Rafah.

    Meskipun begitu, militer Israel menyatakan bahwa beberapa pasukannya akan tetap berada di wilayah tertentu di Gaza meskipun penarikan ini dilakukan.

    Penarikan ini berlangsung menjelang dimulainya kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 Januari 2025, pukul 08:30 waktu setempat atau 13:30 WIB.

    Apa Isi Kesepakatan Gencatan Senjata?

    Kesepakatan gencatan senjata ini disusun dalam tiga fase yang masing-masing akan melibatkan pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengungkapkan bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

    Sementara itu, pihak Israel telah mengeluarkan daftar 95 tahanan Palestina yang mayoritas adalah perempuan, termasuk Zakaria Zubeidi, ketua sayap bersenjata partai Fatah, dan Khalida Jarrar, seorang anggota parlemen dari sayap kiri yang telah beberapa kali ditangkap oleh Israel.

    Apakah Serangan Masih Terus Berlangsung?

    Walaupun gencatan senjata semakin dekat, serangan rudal dari militer Israel masih dilaporkan berlanjut di Jalur Gaza.

    Media lokal Palestina, Wafa, melaporkan bahwa serangan masih terjadi di kamp pengungsi Nuseirat dan Kota Rafah, bahkan beberapa jam sebelum gencatan senjata resmi dimulai.

    Tim medis setempat menyebutkan bahwa serangan udara Israel pada 18 Januari 2025 menewaskan lima orang, meningkatkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel menjadi 119 orang sejak pengumuman kesepakatan.

    Apa Peringatan Bagi Warga Gaza?

    Menjelang gencatan senjata, pihak berwenang di Jalur Gaza mengeluarkan peringatan untuk warga agar berhati-hati dengan mayat dan bom sisa perang yang berpotensi berbahaya saat mereka kembali ke rumah.

    Polisi di Gaza meminta pengungsi untuk menunggu hingga gencatan senjata resmi sebelum kembali demi keselamatan mereka.

    Peringatan serupa juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza, yang meminta warga untuk tidak mendekati jenazah yang tidak dikenal dan memberikan informasi tentang saluran darurat untuk mengambil jenazah secara aman.

    Otoritas kesehatan global telah menyatakan bahwa kondisi infrastruktur sanitasi di Jalur Gaza sangat buruk, mengakibatkan situasi yang mengancam keselamatan warga.

    Runtuhnya infrastruktur ini telah menjadikan sebagian besar daerah tidak dapat dihuni selama bertahun-tahun ke depan.

    Hal ini menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat Gaza, terutama dengan adanya ancaman dari limbah berbahaya dan bom yang belum meledak.

    Kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan dapat membawa ketenangan dan memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumah tetap terancam dengan terus berlangsungnya serangan, sementara kekhawatiran tentang keselamatan dan kesehatan warga tetap menjadi prioritas utama.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan gencatan senjata Israel dengan Palestina (HAMAS) bukan untuk memaafkan kejahatan kemanusiaan Israel terhadap warga Gaza, sebagaimana diputuskan oleh International Court of Juctice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC).

    “Sambil kita menyambut baik gencatan senjata itu, tapi juga mengingatkan soal keputusan-keputusan ICJ dan ICC atas kejahatan-kejahatan Israel yang tetap harus dilaksanakan, tidak malah dilupakan atau dimaafkan. Karena gencatan senjata yang ditandatangani oleh Israel dan Hamas (Palestina) serta negara-negara mediator memang bukan untuk melupakan keputusan-keputusan ICC dan ICJ,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Oleh karena itu, dia juga meminta agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mementingkan hal itu dan untuk ikut pro aktif bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara mediator seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat untuk memastikan gencatan senjata di Gaza, Palestina, yang telah disepakati, dan diumumkan mulai berlaku tanggal 19 Januari 2024, dapat ditaati bersama dan tidak dilanggar oleh Israel.

    “Indonesia juga perlu ikut pro aktif mengawal gencatan senjata itu agar ditaati dan dilaksanakan semua butirnya, dengan melibatkan negara-negara sahabat di PBB, OKI, negara-negara mediator dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini sangat perlu dilakukan agar genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza oleh Israel dapat segera dihentikan, dan penjahatnya dikenakan sanksi hukum sebagaimana keputusan ICC dan ICJ,” ujarnya.

    HNW sapaan akrabnya mengatakan upaya untuk mengawal perjanjian gencatan senjata itu sangat perlu dilakukan dengan melihat track record Israel yang seringkali melanggar apa yang telah disepakati. Salah satunya adalah gencatan senjata pada November 2024 lalu dengan Lebanon, yang berulangkali dilanggar Israel dengan tetap menyerang Lebanon pasca perjanjian itu disepakati.

    Dia juga meminta agar Pemerintah Indonesia membangun komunikasi dengan negara-negara anggota PBB, terutama dengan negara-negara mediator – seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat – untuk memastikan bahwa Israel menaati seluruh kesepakatan gencatan senjata yang telah mereka tandatangani. Secara khusus, ia menyoroti bahwa pemimpin AS yang saat ini dan akan datang,

    Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump sama-sama mendukung agar gencatan senjata ini segera dilakukan. Bahkan, gencatan senjata itu diumumkan oleh Presiden Joe Biden.

    “Oleh karena itu, apabila Israel kembali membangkang dengan melanggar perjanjian gencatan senjata itu, maka selain jelas menunjukkan perlawanan terhadap keputusan/policy Amerika Serikat dan arus besar warga dunia yang menyambut baik gencatan senjata, maka seharusnya Israel diberikan sanksi hukum dengan pengucilan Israel dari keanggotaan lembaga2 internasional termasuk dari keanggotaannya di PBB maupun IPU. Dan sudah semestinya kalau pemerintah dan parlemen AS makin menyadari bahwa perilaku Israel justru merugikan kepentingan luar negeri AS, sehingga sudah saatnya AS berpikir serius untuk mempertimbangkan kembali dukungan mutlaknya kepada Israel yang dilakukannya selama ini,” ujarnya.

    HNW menjelaskan catatan ini perlu diberikan karena, meski Israel sudah mulai menarik mundur pasukannya, dan kantor perdana menteri Israel sudah menandatangani naskah gencatan senjata, dan jalan-jalan di Jenin mulai dibuka, tetapi tanda-tanda pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati sudah mulai terlihat. Pasca perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani, Israel masih terus menyerang dan mengakibatkan tewasnya 73 warga di Gaza, Palestina, termasuk korbannya adalah anak-anak dan perempuan sipil yang lagi merayakan kemenangan Gaza dengan adanya gencatan senjata tersebut.

    Hal ini juga telah terkonfirmasi dan diingatkan oleh Hamas sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dimana pihaknya sudah mentaati butir-butir gencatan senjata, tetapi dari pihak Israel masih menunjukkan perilaku pembangkangan.

    “Saya sepakat dan setuju dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang secara terbuka mengutuk keras tindakan kejahatan israel sesudah ditandatanganinya gencatan senjata tersebut. Semoga pada 19 Januari besok, setelah gencatan senjata itu resmi berlaku, tidak ada lagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut,” tuturnya.

    Selanjutnya, HNW juga berpesan agar pemerintah Indonesia juga terus menjalin dukungan negara-negara di PBB untuk menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ dengan terus menuntut Israel dan pimpinannya terhadap kejahatan genosida, apartheid dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.

    Dia mengatakan gencatan senjata tersebut bukan berarti melupakan dan memaafkan berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel dan pimpinannya.

    Oleh karena itu, proses di ICJ dan ICC serta upaya untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta mereka yang terlibat sebagaimana diputuskan oleh ICJ harus tetap berjalan dan dituntaskan.

    “Hendaknya itu terus dilaksanakan sebagai komitmen penegakan keadilan dan hukum internasional serta menyelamatkan marwah organisasi dan peradilan internasional, seperti PBB, ICJ dan ICC dan peradaban global. Dalam mengawal ini, wajarnya Indonesia menjadi garda terdepan sesuai perintah Konstitusi (alinea ke 4 Pembukaan UUDNRI 1945), sekalian juga untuk membayar hutang sejarah dengan bangsa Palestina yang membantu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Ancam Tunda Gencatan Senjata Sampai Hamas Beri Nama Sandera Dibebaskan

    Israel Ancam Tunda Gencatan Senjata Sampai Hamas Beri Nama Sandera Dibebaskan

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menunda gencatan senjata di Gaza, Palestina. Dia meminta Hamas segera menyerahkan nama sandera yang akan dibebaskan sebagai syarat gencatan senjata.

    Dilansir AFP dan Al-Jazeera, Minggu (19/1/2025), Ynet News Israel melaporkan Netanyahu telah memberi tahu militer Israel gencatan senjata, yang harusnya dimulai pukul 08.30 pagi waktu setempat, tidak akan dimulai sampai Israel memiliki daftar sandera yang dibebaskan sesuai janji Hamas.

    Laporan tersebut muncul setelah media Israel mengatakan Hamas belum memberikan nama-nama tiga tawanan perempuan yang seharusnya dibebaskan hari ini. Hamas sendiri menyatakan penundaan tersebut akibat alasan teknis.

    Sumber tersebut mengatakan kepada Ynet bahwa anggota Hamas berkomunikasi secara fisik melalui utusan. Hal itu disebut membutuhkan waktu untuk menyetujui nama-nama dan lokasi para sandera ketika pesawat militer Israel masih berada di atas mereka.

    Gencatan senjata di Gaza seharusnya dimulai hari ini pukul 08.30 waktu setempat. Menurut rencana, Hamas akan membebaskan tiga tawanan perempuan yang masih hidup sebagai ganti 95 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel di mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Pertukaran akan dimulai setelah pukul 4 sore hari pertama gencatan senjata. Pembebasan tawanan akan difasilitasi oleh Palang Merah.

    Selain itu, pasukan Israel akan mulai mundur dari pusat-pusat populasi Gaza. Dalam enam minggu pertama, pasukan Israel akan ditarik kembali ke zona penyangga selebar sekitar satu kilometer di dalam Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Israel.

    (haf/haf)

  • Komite Parlemen Inggris Desak Pemerintah Akui Palestina

    Komite Parlemen Inggris Desak Pemerintah Akui Palestina

    JAKARTA – Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris  mendesak pemerintah mereka untuk mengakui negara Palestina, termasuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan jadwal aksi yang direncanakan.

    Komite tersebut mengeluarkan laporan mengenai situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, perkembangan di Tepi Barat, dan kondisi warga Palestina yang terusir.

    “Pemerintah harus menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengakui negara Palestina, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan jadwal tindakan yang direncanakan,” tulis laporan itu dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 18 Januari.

    Laporan tersebut menyebutkan respons Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyebabkan korban sipil yang signifikan dan menghancurkan infrastruktur sipil di Gaza.

    Mengacu pada keputusan pengadilan internasional yang menunjukkan risiko pelanggaran hukum internasional di Gaza, laporan itu menyatakan, “Kami percaya ada risiko yang masuk akal bahwa kampanye militer Israel di Gaza mungkin termasuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, yang memunculkan tuduhan genosida.”

    Laporan itu juga menekankan pentingnya pengakuan negara Palestina untuk mencapai perdamaian yang abadi dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

    Dinyatakan dalam laporan diperlukan 500 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan Gaza, tetapi jumlahnya rata-rata hanya mencapai 25.

    Laporan itu juga menyoroti klaim mengkhawatirkan tentang penggunaan drone yang menargetkan warga sipil setelah serangan udara Israel.

    Terkait tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, laporan tersebut mencatat bahwa antara 7 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2024, Israel menghancurkan 1.800 bangunan milik warga Palestina dan menewaskan 736 orang Palestina pada periode yang sama.

    Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan 1.722 warga Palestina terusir akibat penyitaan lahan oleh Israel selama periode tersebut.

    Komite itu mendesak pemerintah Inggris untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan guna “memastikan bahwa Israel bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum humaniter internasional yang sedang berlangsung.”

  • Gencatan Senjata Gaza Dimulai, Pasukan Israel Mulai Ditarik dari Rafah

    Gencatan Senjata Gaza Dimulai, Pasukan Israel Mulai Ditarik dari Rafah

    Gaza –

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, dimulai hari ini. Pasukan Israel pun mulai ditarik dari pusat Kota Rafah di selatan Gaza.

    Dilansir Al Jazeera, Minggu (19/1/2025), militer Israel telah mulai menarik kendaraannya dari pusat kota Rafah. Militer Israel mundur ke daerah yang disebut koridor Philadelphi, di sepanjang perbatasan selatan Gaza dengan Mesir.

    Meski demikian, kantor berita Palestina Wafa melaporkan pasukan Israel masih melakukan serangan di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah beberapa jam sebelum waktu gencatan senjata yang disepakati. Pasukan Israel juga melancarkan serangan udara di Kota Gaza utara dan Kota Rafah selatan.

    Belum ada kabar mengenai korban jiwa. Otoritas Palestina mengatakan pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 122 warga Palestina yang mayoritas adalah wanita dan anak-anak sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

    Gencatan senjata hari ini membuat perasaan warga Gaza campur aduk. Warga Gaza sudah mengemasi barang-barang mereka yang sedikit dengan harapan dapat kembali ke lingkungan mereka setelah gencatan senjata dimulai.

    Salah satu warga yang mengungsi, Souad Warshaga, mengatakan bahwa dia merasa sangat bahagia. Dia berharap dapat pulang ke tempat tinggalnya di Gaza utara.

    “Kami sedang mempersiapkan barang-barang kami untuk kembali ke daerah dan lingkungan kami yang sangat kami rindukan. Kami tidak sabar menunggu hingga saat perjanjian gencatan senjata akan resmi berlaku. Saya ingin menjadi salah satu orang pertama yang meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kami,” ujarnya.

    “Saya bahagia karena saya akan kembali ke daerah dan tempat asal saya. Saya juga takut. Karena saya tidak percaya kepada orang Israel. Saya juga sedih karena kehilangan orang-orang yang kami cintai dan harta benda kami. Kami akan meninggalkan tenda di sini untuk tinggal di tenda di sana,” ujarnya.

    Lihat Video ‘Netanyahu: AS Dukung Israel untuk Lanjutkan Perang di Gaza’:

    (haf/imk)

  • Terpopuler, TNI bongkar pagar laut hingga kebijakan poligami ASN DKI

    Terpopuler, TNI bongkar pagar laut hingga kebijakan poligami ASN DKI

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan akhir pekan untuk disimak, TNI AL bongkar pagar laut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo hingga Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠TNI AL bongkar pagar laut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo

    Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Pagar tersebut harus dibongkar karena mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut dianggap ilegal karena dibangun tanpa izin yang jelas. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Palestina siap jadi pemerintah di Jalur Gaza pasca gencatan senjata

    Pemerintah Palestina menegaskan kesiapan memerintah Jalur Gaza usai tercapainya kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Hamas dengan Israel yang akan segera berlaku pada Minggu (19/1). Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠CEO TikTok berterima kasih kepada Trump

    CEO TikTok Shou Zi Chew berterima kasih kepada presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump atas komitmennya membantu menemukan solusi agar aplikasinya bisa tetap tersedia di Amerika Serikat. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

    Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disepakati menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP ormas MKGR. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dia bakal menanyakan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

    Sebelumnya, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Senin (6/1) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Dalam peraturan gubernur itu, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menghitung Jam Gencatan Senjata di Gaza, Netanyahu Singgung Keberlangsungan Tahap Kedua – Halaman all

    Menghitung Jam Gencatan Senjata di Gaza, Netanyahu Singgung Keberlangsungan Tahap Kedua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Palestina di Gaza sedang menghitung jam menuju gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata akan dimulai pada Minggu, 19 Januari 2025, pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

    Mengutip Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa gencatan senjata ini bisa jadi hanya bersifat sementara.

    Ia mengaku, mendapat dukungan dari pemerintahan AS saat ini dan yang akan datang untuk melanjutkan pertempuran di Gaza jika negosiasi untuk tahap kedua tidak berjalan sesuai rencana.

    Gencatan senjata ini terbagi menjadi tiga tahap, dan saat ini kedua belah pihak baru menyepakati tahap pertama.

    Berikut adalah rincian kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas:

    Tahap Pertama

    Tahap pertama gencatan senjata akan berlangsung selama enam minggu.

    Pada tahap ini, sejumlah pertukaran tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, dan pengiriman bantuan ke wilayah tersebut akan dilakukan.

    Sebanyak 33 tahanan Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan warga sipil berusia di atas 50 tahun, akan dibebaskan.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bicara peluang gencatan senjata di Gaza setelah sebelumnya terjadi di front Lebanon melawan Hizbullah. (khaberni/HO)

    Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan tahanan Palestina, termasuk tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup.

    Bersamaan dengan pertukaran tahanan, Israel akan menarik pasukannya dari pusat-pusat populasi di Gaza ke wilayah-wilayah yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari perbatasan Gaza dengan Israel.

    Namun, hal ini mungkin tidak mencakup Koridor Netzarim, sabuk militer yang membelah Jalur Gaza dan mengendalikan pergerakan di sepanjang wilayah tersebut.

    Penarikan pasukan dari Netzarim diharapkan dilakukan secara bertahap.

    Israel akan mengizinkan warga sipil untuk kembali ke rumah mereka di wilayah utara Gaza yang terkepung, di mana badan-badan bantuan memperingatkan bahwa kelaparan mungkin telah terjadi.

    Bantuan akan ditingkatkan hingga 600 truk per hari.

    Israel juga akan mengizinkan warga Palestina yang terluka untuk meninggalkan Jalur Gaza guna mendapatkan perawatan.

    Penyeberangan Rafah akan dibuka tujuh hari setelah dimulainya pelaksanaan tahap pertama.

    Pasukan Israel akan mengurangi kehadirannya di Koridor Philadelphia, wilayah perbatasan antara Mesir dan Gaza, dan kemudian menarik diri sepenuhnya paling lambat pada hari ke-50 setelah kesepakatan ini mulai berlaku.

    Apa yang Terjadi Setelah Fase Pertama?

    Rincian tahap kedua dan ketiga, meskipun disebutkan telah disetujui secara prinsip, baru akan dinegosiasikan selama tahap pertama.

    Presiden AS, Joe Biden, menyatakan bahwa gencatan senjata akan terus berlanjut bahkan jika negosiasi pada tahap kedua dan ketiga memakan waktu lebih lama dari enam minggu yang dialokasikan untuk tahap pertama.

    Israel menegaskan, tidak ada jaminan tertulis yang diberikan untuk mengesampingkan kemungkinan dimulainya kembali serangannya setelah tahap pertama selesai dan semua warga sipil yang ditawan telah dipulangkan.

    Namun, menurut sumber dari Mesir yang dikutip oleh kantor berita Associated Press, ketiga mediator yang terlibat dalam perundingan – Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat – telah memberikan jaminan lisan kepada Hamas bahwa negosiasi akan terus berlanjut.

    Ketiganya juga akan mendesak agar kesepakatan untuk tahap kedua dan ketiga dilaksanakan sebelum jangka waktu awal enam minggu habis.

    Tahap Kedua

    Jika ditetapkan bahwa persyaratan untuk tahap kedua telah terpenuhi, Hamas akan membebaskan semua tahanan yang masih hidup, yang sebagian besar adalah tentara pria, sebagai imbalan atas pembebasan lebih banyak tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.

    Selain itu, menurut dokumen yang ada, Israel akan memulai “penarikan penuh” dari Gaza.

    Namun, persyaratan ini belum diputuskan oleh kabinet Israel dan mendapat tentangan dari banyak anggota sayap kanan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu membutuhkan dukungan dari anggotanya di kabinet untuk mempertahankan posisinya.

    Tahap Ketiga

    Rincian tahap ketiga masih belum jelas.

    Jika persyaratan pada tahap kedua terpenuhi, tahap ketiga akan melibatkan penyerahan jenazah para tahanan yang tersisa sebagai imbalan atas pelaksanaan rencana rekonstruksi Gaza selama tiga hingga lima tahun di bawah pengawasan internasional.

    Saat ini, belum ada kesepakatan mengenai siapa yang akan mengelola Gaza setelah gencatan senjata.

    Amerika Serikat telah mendesak agar Otoritas Palestina (PA) dibentuk kembali untuk mengelola Gaza.

    Israel, di sisi lain, belum mengusulkan bentuk pemerintahan alternatif di wilayah tersebut.

    (Tribunnews.com)

  • Gencatan Senjata di Gaza Mulai Hari Ini, Houthi Ikut Setop Operasi Militer terhadap Israel – Halaman all

    Gencatan Senjata di Gaza Mulai Hari Ini, Houthi Ikut Setop Operasi Militer terhadap Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GAZA – Gencatan senjata kelompok Hamas dan Israel di Jalur Gaza akan dimulai pada Minggu (19/1) ini pukul 8.30 pagi waktu setempat. 

    Hal itu dikonfirmasi Qatar selaku mediator negosiasi gencatan senjata, bersama Amerika Serikat dan Mesir. 

    “Sesuai koordinasi para pihak dalam perjanjian dan mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 8:30 pagi [13.30 WIB] pada hari Minggu, 19 Januari waktu setempat di Gaza,” kata Al Ansari pada Sabtu (18/1), dikutip AFP.

    Sebelumnya Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata pada Rabu (15/1) pekan ini. 
    Pemerintahan Benjamin Netanyahu juga telah menyetujui kesepakatan itu dalam pemungutan suara kabinet pada Jumat. 

    Hasil voting itu 24 menteri sepakat, dan delapan, mayoritas politik konservatif termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, menolak.

    Kesepakatan gencatan senjata itu menjadi yang kedua kali bagi Israel dan Hamas sejak agresi Israel sebagai balasan atas aksi penculikan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. 

    Saat itu Hamas menculik sekitar 250 sandera dan membunuh 1.200 orang seperti diklaim pemerintah Israel. 

    Israel kemudian melancarkan agresi militer dan menewaskan sekitar 46.645 warga Gaza sejauh ini, berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan Palestina.

    Adapun kesepakatan gencatan senjata kedua ini mencakup tiga fase. Fase pertama berlangsung 42 hari meliputi pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina di Israel, penghentian serangan hingga lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. 

    Tahap pertama perjanjian gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari dan akan membebaskan 33 sandera yang ditawan di Gaza oleh Hamas. 

    Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, mengatakan sandera akan mencakup “perempuan sipil dan rekrutan perempuan, serta anak-anak, orang tua, warga sipil yang sakit dan terluka.”

    Sementara dua sumber yang dekat dengan kelompok militan tersebut mengatakan kepada kantor berita AFP, tiga tentara wanita Israel akan menjadi orang pertama yang dibebaskan pada Minggu malam, meskipun Hamas menyebut semua warga negara Israel yang berusia militer sebagai tentara. 

    Sebagai imbalan atas para sandera, Israel “siap membayar harga yang mahal – ratusan dolar”, kata juru bicara pemerintah, David Mencer.

    Kementerian Kehakiman Israel mengatakan 737 tahanan dan narapidana akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata ini. Nama-nama tersebut termasuk pria, wanita, dan anak-anak. 

    Namun, Israel mengatakan mereka tidak akan membebaskan siapa pun sebelum pukul 4 sore waktu setempat.

    Tiga titik telah disiapkan, masing-masing di Kerem Shalom dan Erez, keduanya merupakan perbatasan dengan Gaza, dan satu di Reim di sebelah timur wilayah tersebut. 

    Para sandera akan dilepaskan ke titik-titik tersebut, di mana dokter dan spesialis kesehatan mental akan memeriksa mereka. Setelah ini, mereka akan diangkut ke rumah sakit di Israel melalui helikopter atau kendaraan. 

    Pasukan Israel akan mundur dari wilayah padat penduduk di Gaza selama 42 hari pertama untuk memungkinkan pertukaran tahanan dan warga Palestina yang mengungsi.

    Adapun fase kedua diharapkan bisa mengakhiri perang dan gencatan menjadi permanen. Di tahap ini para sandera yang masih hidup akan dibebaskan, dan sebagai imbalan, ratusan tahanan Palestina di Israel dilepas. 

    Fase itu juga mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Kemudian fase ketiga pemulangan jenazah dan sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

    Pejabat Hamas menyebut kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai keuntungan besar yang mencerminkan sejarah yang telah dicapai melalui keteguhan Gaza, rakyatnya, dan keberanian perlawanannya. 

    “Ini juga merupakan penegasan kembali kegagalan penjajahan untuk mencapai salah satu tujuannya,” kata Sami Abu Zuhri kepada Reuters.

    Seiring dengan kesepakatan gencatan senjata di Gaza itu, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman juga menyampaikan rencana operasi militernya terhadap Israel. 

    Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik Houthi, mengatakan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas “mengakhiri perang tetapi tidak mengakhiri konflik”.

    Sejak November 2023, Houthi telah memprotes perang Israel di Gaza dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke Tel Aviv. Houthi juga menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    “Peran Yaman dalam mendukung Gaza efektif dan menentukan karena ia telah mencekik musuh dan sekutunya serta merugikan mereka banyak hal, jadi kami perkirakan permusuhan terhadapnya akan terus berlanjut dengan cara yang berbeda,” kata Mohammed al-Bukhaiti, Jumat (17/1) dilansir Al Jazeera. 

    “Kami menegaskan bahwa operasi militer kami akan berhenti ketika agresi berhenti, dan bahwa kebebasan navigasi adalah hak umum bagi semua negara dan bukan hak selektif bagi siapa pun,” tambahnya.(tribun network/lan/feb/dod)

  • Kami Punya Hak Melanjutkan Perang

    Kami Punya Hak Melanjutkan Perang

    Jakarta –

    Jelang dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel memiliki hak untuk melanjutkan pertempuran di Gaza dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Dia berjanji untuk membawa pulang semua sandera yang ditawan di wilayah Palestina.

    “Kami memiliki hak untuk melanjutkan perang jika perlu, dengan dukungan Amerika,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang disiarkan televisi, sehari sebelum gencatan senjata mulai berlaku, seperti dilansir AFP Minggu (19/1/2025).

    “Kami memikirkan semua sandera kami… Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan mencapai semua tujuan kami dan membawa pulang semua sandera.

    “Dengan perjanjian ini, kami akan membawa pulang 33 saudara-saudari kami, sebagian besar (dari mereka) dalam keadaan hidup,” katanya.

    Ia mengatakan fase pertama selama 42 hari, yang dimulai pada hari Minggu (19/1/2025), merupakan “gencatan senjata sementara.”

    “Jika kami dipaksa untuk melanjutkan perang, kami akan melakukannya dengan kekerasan,” kata Netanyahu, seraya menambahkan bahwa Israel telah “mengubah wajah Timur Tengah” sejak perang dimulai.

    (aik/aik)