Xcloud.id

Negara: Palestina

  • Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

    Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

    Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

    IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

    Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

    Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

    “Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

    Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

    Kerahkan Apache dan Lapis Baja

    Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

    Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

    Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

    “Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

    Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif 

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

    Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

    Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

    Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

    “Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

    Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

    Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

    “Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

    Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

    Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

    “Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

    Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

    Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

    Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

    Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

    Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

    Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

    Kecemasan Israel di Tepi Barat

    Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

    Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

    “Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

    Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

    Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

    Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

    Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

    Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Legalitas PA Memudar 

    Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

    Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

    Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

    “Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

    Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

    Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

    Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

    Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

    Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

    Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

    Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

    Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

    Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

    Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

    Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

    Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

    Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

    Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

    Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

    Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

    Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

    Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

    Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

    Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

    Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

    Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

    Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

    Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

    Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

    Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

    “Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

    Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

    Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

    The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

    Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

    Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

    “Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

    Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

    Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

    Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

    New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

    Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

    “Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

    Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

    Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

     

    (oln/aja/khbrn/rntv*) 

     

     

  • Tewaskan 6 Warga, Serangan Israel di Jenin Ternyata Dirancang untuk Ubah Situasi Keamanan Tepi Barat – Halaman all

    Tewaskan 6 Warga, Serangan Israel di Jenin Ternyata Dirancang untuk Ubah Situasi Keamanan Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Serangan militer Israel di Jenin telah menewaskan enam warga Palestina.

    Bezalel Smotrich mengungkapkan, rencana tersebut untuk melindungi pemukim dan permukiman Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

    “(Serangan Israel) Akan menjadi operasi yang intensif dan berkelanjutan,” kata Smotrich, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

    Operasi militer besar Israel di Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa melukai puluhan orang.

    Hal ini disampaikan pejabat kesehatan Palestina, saat gencatan senjata yang rapuh di Gaza memasuki hari ketiga.

    Dilansir AP News, operasi tersebut dipusatkan di kota Jenin, yang telah menyaksikan serangan Israel dan baku tembak berulang kali dengan militan dalam beberapa tahun terakhir.

    Militer Israel mengumumkan “operasi militer yang signifikan dan luas” di Tepi Barat.

    Operasi tersebut terjadi beberapa hari setelah gencatan senjata dengan Hamas di Gaza, yang seharusnya berlangsung selama enam minggu dan akan membebaskan 33 sandera yang ditawan militan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas dalam serangan Israel di Tepi Barat sejak perang Israel-Hamas.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel dan Hamas mulai melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pertukaran sandera dan tahanan.

    Rencana tersebut awalnya diuraikan oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, pada bulan Mei dan didorong setelah diplomasi bersama yang tidak biasa oleh utusan Biden dan Donald Trump.

    Trump, sambil mendorong kesepakatan itu, juga telah menjelaskan bahwa ia akan dengan teguh mendukung Israel.

    Dalam salah satu tindakan pertamanya, ia mencabut sanksi terhadap pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden atas serangan terhadap warga Palestina.

    Adapun kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

    Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

    Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Jalur Gaza telah menyaksikan masuknya bantuan kemanusiaan yang signifikan seiring gencatan senjata antara Israel dan Hamas, namun jumlah tersebut masih “belum memenuhi lautan kebutuhan” di sana, menurut tim Al Jazeera di lapangan.

    Pertahanan Sipil Gaza mengatakan krunya menemukan 66 mayat lagi dari bawah reruntuhan di Gaza kemarin.

    Pemukim Israel telah melakukan serangan dan tindakan agresi di seluruh Tepi Barat yang diduduki, sementara puluhan warga Palestina telah ditangkap dalam serangan militer.

    Ilustrasi – Ribuan warga Gaza mulai kembali ke rumah masing-masing setelah gencatan senjata dimulai. (X/Twitter)

    Penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh tiga warga Palestina, termasuk seorang anak kecil, di Rafah di Gaza selatan, meskipun ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan 915 truk bantuan memasuki Jalur Gaza pada hari kedua kesepakatan gencatan senjata.

    Pertahanan Sipil Palestina mengatakan 137 mayat telah ditemukan di Rafah sejak dimulainya gencatan senjata.

    Tentara Israel menangkap puluhan warga Palestina di dekat Qalqilya di Tepi Barat yang diduduki, beberapa jam setelah membebaskan 90 warga Palestina dalam kesepakatan pertukaran.

    Pemukim Israel membakar rumah-rumah Palestina setelah melancarkan serangan kekerasan terhadap desa Funduq dan Jinsafut, di Tepi Barat yang diduduki.

    Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 21 warga Palestina terluka selama serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk akibat gas air mata dan “pemukulan hebat”.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 47.035 warga Palestina dan melukai 111.091 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia.

    Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan upaya semacam itu justru mempertahankan pendudukan ilegal Israel di Palestina.

    Selain itu, upaya tersebut juga dianggap sebagai wujud pengusiran warga Gaza dari Palestina.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.”

    “Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Kemlu RI menegaskan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas di Gaza harus menjadi momentum negosiasi dari kedua negara.

    “Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tegas Kemlu RI.

    MUI juga Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

    Senada dengan Kemlu RI, penolakan serupa juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menganggap rencana Trump tidak layak didukung karena adanya dugaan, hal itu hanya demi melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Dia mengatakan, jika warga Gaza memang dipindahkan, maka personel yang akan direkrut Hamas bakal berkurang.

    Anwar menilai rencana Trump itu demi mempermudah AS dan Israel untuk mengontrol perlawananan di Palestina.

    “Pertanyaannya, apakah rencana Trump itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak. Karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima.”

    “Karena dalam rencana tersebut tersirat maksud pertama, yaitu untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya karena dengan berkurangnya jumlah penduduk Gaza, maka tentu jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok perlawan terhadap pendudukan Israel, tentu akan berkurang,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

    Anwar juga menganggap wacana pemindahan warga Gaza ke negara lain seperti Indonesia hanya demi mempermudah Israel untuk mencaplok Palestina.

    Pasalnya, sambung Anwar, jika warga Gaza kembali ke Palestina setelah dipindahkan, maka justru itu menjadi ancaman bagi negara Zionis.

    “Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat untuk mewujudkan negara Israel raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai,” tegas Anwar.

    Kepada pemerintah Indonesia, Anwar meminta agar rencana Trump tersebut tidak usah digubris.

    Dia mengatakan rencana Trump dengan memindahkan warga Gaza ke Indonesia hanyalah demi memperkuat Israel dan mengorbankan kemerdekaan Palestina.

    “Untuk itu, kita berharap agar pemerintah Indonesia jangan meladeni rencana Trump tersebut karena dibalik topeng kemanusiaan yang dia pergunakan ada rencana buruk yang tidak bisa kita terima yaitu memperkuat dan memperluas negara Israel serta mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina,” pungkasnya.

    Trump Berdalih untuk Rekonstruksi Jalur Gaza

    Sebelumnya, Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia.

    Dikutip dari NBC, dalih rencana Trump tersebut demi terwujudnya upaya rekonstruksi Jalur Gaza usai agresi Israel berakhir.

    Hanya saja, menurut pejabat transisi Trump, rencana itu belum jelas lantaran belum adanya ketersediaan dari warga Gaza untuk dipindah.

    “Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” demikian laporan dari pejabat transisi Trump, Senin (20/1/2025).

    Di sisi lain, wacana itu pertama kali disampaikan pada Sabtu (18/1/2025), atau sehari sebelum gencatan Israel-Hamas berlaku di Jalur Gaza.

    Wacana yang dilontarkan Trump itu pun dianggap tidak realistis serta tidak jelas.

    “Jika kami tidak membantu warga Gaza, jika kami tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kami tidak memberi mereka secercah harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat tersebut.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • VIDEO AS Rencanakan Relokasi 2 Juta Warga Gaza, Kemlu RI Anggap Sebagai Upaya Pengusiran – Halaman all

    VIDEO AS Rencanakan Relokasi 2 Juta Warga Gaza, Kemlu RI Anggap Sebagai Upaya Pengusiran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia tetap tegas pada posisi bahwa segala upaya pemindahan populasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina adalah langkah yang tidak dapat diterima.

    Pernyataan ini menanggapi isu terkait upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza, Palestina ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia.

    Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi, segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” kata keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Kemlu RI, upaya tersebut lebih kepada mengurangi penduduk Gaza dan punya tujuan terselubung untuk mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

    Dengan kata lain rencana relokasi itu bertujuan mengusir orang – orang Palestina dari Jalur Gaza. 

    “Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” katanya.

    Kesepakatan gencatan senjata di Gaza semestinya dijadikan momentum dimulainya negosiasi dan dialog untuk mewujudkan solusi dua negara atau two-state solution, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang sudah disepakati.

    Lagipula, pemerintah Indonesia juga tidak pernah mendapat informasi apapun terkait rencana relokasi sebagian populasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia. RI lebih memilih menghindari spekulasi terkait isu tersebut tanpa didahului informasi yang jelas.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas,” terang Kemlu RI.

    Tim transisi pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengusulkan evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke sejumlah negara, salah satunya ke Indonesia. Usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

    Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

    Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.

    Utusan Trump mengklaim adanya kekhawatiran aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. 

    Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

    Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak – pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel – Hamas. Sehingga merekayasa kericuhan agar konflik kembali terjadi.

    “Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka rasa harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat itu dikutip dari Jerusalem Post.

    Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan. 

    Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama enam pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel. 

    Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

    Namun ide relokasi ini dianggap kontroversial karena dipandang jadi cara sekutu Israel memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka sendiri dengan dalih mencegah konflik terulang atau menyelamatkan warga Palestina.(*)

     

     

     

  • Donald Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat – Halaman all

    Donald Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat – Halaman all

    Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan pada pemukim Tepi Barat.

    Beberapa jam sebelumnya, para pemukim melakukan kerusuhan di desa-desa Palestina dan membakar properti.

    Keputusan tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Pemimpin pemukim menyerukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat sebagai ‘zaman keemasan bagi permukiman’

    Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan sebelumnya Biden terhadap kelompok pemukim Tepi Barat sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina, kata situs web baru Gedung Putih.

    Situs web tersebut mengatakan Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024, yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu “pada Orang yang Merusak Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas di Tepi Barat.”

    Keputusan Trump tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di AS dan secara umum melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.

    Sanksi AS terhadap pemukim dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan.

    Guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini Washington akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    Pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda. 

    Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, Trump telah meninggalkan posisi AS yang telah lama dipegang bahwa permukiman tersebut ilegal sebelum dipulihkan oleh Biden.

    Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria Tepi Barat menyambut baik keputusan tersebut, dan menambahkan bahwa ini adalah zaman keemasan bagi permukiman dan waktu untuk mengumumkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

    “Keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan sanksi yang keterlaluan terhadap pendahulunya saat ia memasuki Gedung Putih tidak hanya bermoral dan penting, tetapi juga merupakan pesan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menjadi sahabat Israel,” katanya dalam sebuah pernyataan. 

    “Hal ini menunjukkan lebih dari apa pun, kesempatan bersejarah yang dimiliki pemerintah Israel dan perdana menterinya di Yudea dan Samaria dan di negara Israel, untuk melakukan hal-hal bersejarah yang hebat, terlepas dari apakah pemerintahan Trump setuju atau tidak. Bola tidak pernah berada di tangan Yerusalem seperti sekarang. Saya meminta perdana menteri dan pemerintah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.”

    SUMBER: YNET NEWS

  • Didukung MNC Peduli, Koarmada RI Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Makan Bergizi Gratis di Ponpes Al-Fatah Cileungsi

    Didukung MNC Peduli, Koarmada RI Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Makan Bergizi Gratis di Ponpes Al-Fatah Cileungsi

    loading…

    Koarmada RI didukung MNC Peduli menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan hingga makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2025). FOTO/JONATHAN SIMANJUNTAK

    BOGOR – Komando Armada Republik Indonesia ( Koarmada RI ) didukung MNC Peduli menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan hingga makan bergizi gratis. Bakti sosial digelar di Pondok Pesantren Al-Fatah Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2025).

    Bakti sosial digelar memperingati Hari Dharma Samudera yang jatuh setiap 15 Januari. Momentum hari peringatan itu dimaknai untuk memberikan juga manfaat kepada masyarakat.

    Di lokasi, kegiatan baksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis ini disambut masyarakat. Ratusan masyarakat yang didominasi lansia bahkan turut melakukan pengecekan kesehatan mulai dari pemeriksaan gigi, gula darah, kolesterol hingga asam urat.

    Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menyebut sebanyak 20 tenaga medis dilibatkan dalam kegiatan ini. Bukan hanya tenaga medis, perlengkapan obat-obatan yang diberikan gratis juga turut dipersiapkan.

    “Tentu ini momentum yang baik, sebuah kegiatan yang kita laksanakan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi bagaimana perjuangan pahlawan misalnya Yos Sudarso dalam memperjuangkan memperebutkan Irian Barat dari Belanda,” kata Deni Hendrata kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Pemilihan Pondok Pesantren Al-Fatah Cileungsi bukan tanpa alasan. Denih menyebut Al-Fatah merupakan ponpes yang menggambarkan pengabdian kepada Indonesia. Salah satunya ialah terbangunnya Rumah Sakit Indonesia yang ada di Palestina.

    “Ajaran dari Al-Fatah ini juga bukan ponpes yang radikal, tapi merupakan ponpes yang mendukung Merah Putih. Saya berharap juga generasi muda masuk manapun ya, termasuk TNI AL dari para santri-santri yang saleh, saya kira itu motivasinya,” tuturnya.

    Kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis ini ditutup dengan pemberian sembako kepada masyarakat. Total sebanyak 200 paket beras diberikan kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh MNC Peduli yang turut mengikuti rangkaian kegiatan bakti sosial ini.

    (abd)

  • Akademisi ungkap lima faktor masyarakat puas atas kinerja Prabowo

    Akademisi ungkap lima faktor masyarakat puas atas kinerja Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Ridwan Sutandi mengatakan meningkatnya kepuasan publik akan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipengaruhi oleh lima faktor.

    Pertama, pada aspek karakter dan kolaborasi kepemimpinan. Prabowo dinilai sebagai pemimpin transformasional yang membawa perubahan dalam berbagai bidang.

    Hal tersebut, lanjut dia, dipengaruhi oleh kepemimpinan Prabowo yang tegas, memiliki visi masa depan dalam aspek kedaulatan pangan dan pertahanan bangsa, berani dalam bertindak, serta pandai membangun hubungan personal dengan berbagai kelompok masyarakat.

    “Figur kepemimpinan Prabowo menjadi kekuatan yang mampu membawa arus perubahan dalam dinamika kebangsaan. Hal ini dibuktikan dengan kompaknya Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” ujar Ridwan dalam siaran pers yang terima ANTARA, Selasa.

    Faktor kedua yakni aspek penguatan SDM dan tata kelola pemerintah. Hal tersebut terlihat dari upaya Prabowo dalam menggandeng seluruh pihak yang ahli di bidangnya untuk masuk ke dalam pemerintahan.

    “Selain itu, Presiden Prabowo merupakan pribadi pemimpin yang mampu merangkul dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Sehingga, transisi kepemimpinannya berjalan dengan kondusif,” kata Ridwan.

    Aspek ketiga yakni inovasi program yang terkesan bukan pencitraan. Sejak di awal masa pemerintahannya, mantan Pangkostrad ini langsung memerintahkan seluruh jajaran kabinet untuk fokus ke program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesehatan yang langsung berdampak kepada masyarakat.

    Keempat, lanjut Ridwan, yakni aspek komunikasi publik. Dalam pandangannya, model komunikasi publik Prabowo bersifat kolaboratif dan partisipatif.

    Hal tersebut terlihat dalam beberapa kesempatan Prabowo mampu membangun pola komunikasi yang memberikan ketegasan, ketenangan, dan berjalan secara efektif.

    Terakhir yakni kecepatan Prabowo dalam bertindak menghadapi isu-isu internasional yang mempengaruhi kedaulatan Indonesia.

    Salah satunya yang terlihat yakni keaktifan Prabowo dalam kunjungan luar negeri dan forum-forum internasional. Tidak hanya yang mempengaruhi dalam negeri, Prabowo juga menunjukkan keberpihakan terhadap isu-isu kemanusiaan, anti penjajahan, hak asasi manusia, dan isu internasional lainya.

    “Misalnya, saat menampilkan semangat kemerdekaan untuk rakyat Palestina, hal ini menjadi gambaran penting dalam kinerja Presiden Prabowo yang tidak hanya membangun kemajuan secara internal, tetapi juga membangun performa dalam lingkup internasional,” jelas Ridwan.

    Dengan lima aspek tersebut, maka tidak heran Prabowo berhasil meraup kepuasan publik 80,9 persen seperti hasil Survei Litbang Kompas yang dikutip Ridwan.

    “Prabowo dipandang mampu menjadi katalisator perubahan yang berdasarkan pada kebutuhan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya citra kepemimpinan Prabowo dengan prosentase 15,7% dinilai sangat baik dan 78,4% dinilai baik,” jelas dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Rencana Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia Sekitar 2 Juta Penduduk, Begini Respon Kemenlu RI

    Ada Rencana Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia Sekitar 2 Juta Penduduk, Begini Respon Kemenlu RI

    GELORA.CO –  Utusan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkap pernyataan yang mengaitkan Indonesia dengan konflik di Gaza.

    Menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berlangsung, Witkoff mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan ke Jalur Gaza.

    Menurut laporan NBC, Witkoff menyebut adanya wacana relokasi sementara bagi sekitar dua juta penduduk Palestina selama proses pembangunan kembali Gaza.

    Salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan adalah Indonesia.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka,” ujar seorang pejabat transisi yang enggan disebutkan namanya.

    Penolakan Negara Arab

    Meski begitu, rencana ini justru menuai banyak kontroversi.

    Tim transisi Donald Trump mengakui bahwa gagasan tersebut menghadapi penolakan baik dari warga Palestina maupun negara-negara Arab.

    Banyak pihak khawatir relokasi ini justru akan membuka peluang bagi Israel untuk mengusir warga Gaza secara permanen.

    Saat ini, kekhawatiran lainnya justru terkait tingginya angka kejahatan yang dapat dipicu oleh interaksi antara warga Israel dan Palestina, meskipun gencatan senjata telah disepakati.

    “Ingat, ada banyak orang, radikal, fanatik, bukan hanya dari pihak Hamas, dari sayap kanan pihak Israel, yang benar-benar terdorong untuk meledakkan seluruh kesepakatan ini,” tambah pejabat tersebut.

    Respon Kemenlu

    Pemerintah Indonesia merespons munculnya wacana relokasi warga Gaza ke Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan terkait relokasi warga Gaza.

    “Pemerintah tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini,” tegas Rolliansyah di Jakarta, Senin (20/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengapresiasi gencatan senjata yang berhasil dicapai antara Hamas dan Israel.

    Dalam akun X resmi miliknya, Sugiono menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh.

    “Perdamaian tersebut hanya dimungkinkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional,” tulis Sugiono, Kamis (16/1/2025).

    Sugiono juga mengingatkan gencatan senjata ini harus menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. ***

  • Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

    Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman, mengumumkan rencana untuk menghentikan blokade mereka terhadap pengiriman arus barang maritim di Laut Merah, Minggu (19/1/2025).

    Pencabutan blokade itu, dilaporkan dimulai dengan penghentian permusuhan dan serangan terhadap kapal-kapal “non-Israel”. 

    “Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi (HOCC) mengeluarkan pernyataan mencabut blokade selama setahun terhadap pengiriman di Laut Merah, menyusul penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza,” tulis laporan ME, dikutip Senin (20/1/2025).

    Seperti dilaporkan, gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas dilakukan dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan. 

    Tahap pertama pertukaran tahanan berlangsung dengan sukses pada hari Minggu dengan bentuk pembebasan 90 tahanan Palestina oelh Israel ditukar dengan tiga sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi mengatakan kalau ke depannya, mereka tidak akan menyerang sebagian besar kategori kapal yang melintas di Laut Merah:

    Kapal-kapal yang dinyatakan Houthi tidak akan diserang adalah:

    Kapal yang menuju Israel
    Kapal Amerika atau Inggris
    Kapal yang sebagian dimiliki oleh entitas Israel
    Kapal yang dioperasikan oleh kepentingan Israel tetapi dimiliki oleh negara lain

    Kelompok Ansarallah Houthi Yaman mengklaim rudal hipersonik Palestine 2 yang mereka luncurkan ke Israel menghantam pangkalan udara Nevatim, Negev, wilayah pendudukan Israel pada Sabtu (29/12/2024). (Anews/File)

    Kapal Berentitas Sepenuhnya Israel Tetap Jadi Target 

    Meski begitu, Houthi masih berencana untuk menyerang kapal yang sepenuhnya dimiliki Israel atau berbendera Israel, setidaknya sampai semua fase perjanjian gencatan senjata dilaksanakan.

    “Kapal-kapal yang sepenuhnya milik Israel ini “dilarang melintasi Laut Merah, Bab-el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia saat ini,” kata pernyataan HOCC.  

    Dalam sebuah peringatan, kelompok itu mengatakan kalau mereka akan melanjutkan serangan terhadap pengiriman komersial jika pasukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang Yaman lagi. 

    Jika itu terjadi, kelompok itu memperingatkan, mereka dapat melanjutkan serangannya terhadap pengiriman khusus Amerika dan Inggris. 

    Pada Jumat, pemimpin Houthi, Malik Al-Houthi menyatakan kalau “operasi angkatan laut kelompok itu telah mencapai hasil yang menentukan dan kemenangan nyata” dalam bentuk pengumuman gencatan senjata di Gaza.

    Namun, Houthi tetapi memperingatkan bahwa kegiatan kelompok itu dapat dilanjutkan jika pertempuran kembali terjadi di Gaza.

    “Pada tahap apa pun di mana musuh Israel kembali melakukan agresi dan eskalasi, kami akan siap mendukung (Hizbullah),” kata Al-Houthi. 

    Sebuah kapal komesial tampak mengalami kebakaran dengan asap hitam membumbung seusai mendapat serangan di Laut Merah, Yaman. Pusat Koordinasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden keamanan serangan baru di dekat Yaman, Senin (26/8/2024). (MNA/Tangkap Layar)

    Gencatan Senjata Gaza Cuma Alasan, Houthi Sudah Lemah Dihajar AS

    Keputusan kelompok tersebut untuk tidak lagi melancarkan serangan rudal antikapal dan pesawat nirawak di Laut Merah telah diantisipasi oleh banyak pihak di industri pelayaran. 

    Dimitris Maniatis, CEO perusahaan pelayaran dan logistik Marisks, mengatakan kepada Reuters bahwa kemampuan Houthi telah berkurang secara signifikan akibat serangan udara Israel dan Amerika selama bulan lalu.

    “(Karena melemahnya kekuatan) sehingga kelompok tersebut menginginkan “alasan untuk mengumumkan gencatan senjata” dan mengakhiri kampanye (blokade Laut Merah) mereka,” kata pernyataan itu dilansir ME. 

    Beberapa sumber lain mengatakan kepada Reuters kalau pelaku industri pelayaran sudah berencana kembali menggunakan rute dan jalur Laut Merah.

    “Meski demikian perusahaan pelayaran papan atas telah menekankan bahwa mereka masih berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi menjadi stabil,” kata laporan ME. 

    Terlepas dari apakah jaminan mereka terhadap pelayaran Barat tetap berlaku atau tidak, pasukan Houthi tampaknya telah memilih target kapal yang tidak sejalan dengan kriteria mereka sebelumnya, dan kadang-kadang menyerang kapal yang terkait dengan sponsor asing mereka sendiri. 

    Nasib kapal pengangkut mobil Galaxy Leader yang dibajak dan awaknya yang terdampar masih belum pasti.

    Kapal ro/ro tersebut telah tertahan di jangkar di lepas pantai barat laut Yaman selama lebih dari setahun. 

    Pada hari yang sama dengan pengumuman HOCC, para pemimpin Houthi mengklaim upaya kedelapan untuk menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah.

    Seperti klaim sebelumnya tentang serangan Houthi terhadap kapal induk, Komando Pusat AS belum berkomentar. 

    Sebuah rudal yang ditembakkan oleh Houthi di Yaman dilaporkan menghantam atap sebuah rumah di pemukiman Israel di selatan Yerusalem Timur, di Yerusalem pada tanggal 14 Januari 2025 (Tangkap layar X)

    Bombardir Tel Aviv Jika Langgar Gencatan Senjata

    Militan sayap kanan Yaman, Houthi mengancam akan terus melakukan serangan ke kapal dagang Israel dan membombardir kota Tel Aviv jika PM Netanyahu melanggar gencatan senjata Gaza.

    Ancaman ini juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree usai militant Yaman ini berhasil menghujani tiga kota Israel yakni Eilat, Tel Aviv, hingga Ashkelon.

    Serangan ke sejumlah kota terbesar Israel itu dilakukan sebagai respons Houthi terhadap Israel yang terus melakukan serangan ke Gaza menjelang digelarnya gencatan senjata pada Minggu (19/1/2025).

    Seree mengungkap bahwa pesawat tempur Israel masih gencar melakukan serangan di wilayah Gaza walau kesepakatan gencatan sudah senjata disetujui. 

    Imbas serangan ini tim medis di Gaza mencatat setidaknya ada 119 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

    Houthi menilai Israel tak sungguh-sungguh dalam menjalankan perjanjian gencatan senjata, mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik.

    Mengantisipasi terjadinya serangan serupa, Houthi mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung serta turut menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    Houthi baru akan menghentikan serangan terhadap Israel, setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    “Kami akan terus memantau tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ini,” kata Mohammed al-Bukhaiti kepada Al Jazeera.

    “Jika Israel menghentikan agresi di Gaza, dan jika AS, Inggris, dan Israel menghentikan agresi terhadap Yaman, Houthi akan menghentikan operasi mereka, termasuk serangan terhadap angkatan laut dan kapal komersial,” imbuhnya.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Houthi.

    Sejak Israel melakukan serangan ke Gaza, Kelompok tersebut telah meluncurkan roket ke sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. 

    Tak hanya itu untuk memukul mundur ekonomi Israel, Houthi juga menargetkan angkatan laut dan kapal komersial yang terkait dengan Israel dan sekutunya yang melewati Bab al-Mandeb di Laut Merah.

    Akibat serangan tersebut reputasi israel yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang yang aman kini mulai tercoreng.

    Hamas: Terima Kasih Houthi

    Menjalang digelarnya gencatan senjata yang akan dimulai pada hari ini pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada para sekutunya yakni Houthi di Yaman yang telah membantu tercapainya gencatan senjata itu.

    Selain Houthi, al-Hayya juga turut Ia juga berterima kasih kepada Hizbullah di Lebanon yang kehilangan ratusan pemimpin dan pejuang dalam mendukung perlawanan Palestina.

    Lebih lanjut ia berterima kasih kepada Iran yang meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 dan 2 untuk membalas serangan Israel dan memblokir jalur kapal Israel.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV.

    “Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, dan tidak ada di antara kami yang akan mengabaikan pengorbanan rakyat kami di Jalur Gaza,” imbuhnya.

    Isi Poin Gencatan Senjata

    Sebagai Informasi, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari.

    Adapun proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap.

    Untuk setiap tahap nantinya, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.

    Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.

    Sementara dari pihak Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.

    Berikut adalah poin perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

    Fase Pertama 

    Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
    Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
    Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

    Fase Kedua

    Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase Ketiga

    Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
    Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

     

  • Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Waktunya tiba lagi. Kota Davos yang tertutup salju di Swiss kembali menyambut para pemimpin global untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF), yang dimulai hari Senin (20/1).

    Acara tahun ini diadakan setelah tahun pemilihan umum 2024 di tengah melambungnya biaya hidup dan prospek ekonomi yang suram, dan kembalinya sejumlah partai dan kandidat radikal.

    Gelombang populis, serta perang di Ukraina dan situasi kemanusiaan di Gaza, cuaca ekstrem, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) adalah sejumlah isu utama yang akan dibahas para delegasi selama pertemuan lima hari tersebut.

    “Semua itu terjadi di tengah situasi geopolitik yang paling rumit dalam beberapa generasi,” kata Presiden WEF Borge Brende kepada wartawan pada minggu lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 3.000 pemimpin, termasuk 60 kepala negara dan pemerintahan, dari lebih dari 130 negara diperkirakan akan hadir di kota di wilayah Alpen tersebut.

    Di antara para pemimpin global yang akan hadir termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang, Javier Milei dari Argentina, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Presiden RI Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir di Davos.

    Donald Trump dominasi tema diskusi di Davos

    Donald Trump akan berpidato secara virtual beberapa hari setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari.

    Kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi diskusi di Davos. Dari ancaman untuk mengenakan tarif pada kawan maupun lawan, hingga ambisi ekspansionis terhadap Kanada dan Greenland, Trump telah membuat para investor, perusahaan, dan pemerintah bertanya-tanya.

    Para pembuat kebijakan dan investor masih mencoba mencari tahu bagaimana perang dagang Trump akan berlangsung, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tarif potensial diperkirakan akan semakin merugikan ekonomi seperti Jerman dan Cina, yang masing-masing telah berjuang dengan pertumbuhan negatif dan lesu.

    Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan Trump berpotensi memperburuk inflasi dan memicu pembalasan dari mitra dagang yang dapat menyebabkan guncangan global.

    Presiden WEF Borge Brende mengatakan pada periode pertama pemerintahan Trump, perdagangan tumbuh, investasi tumbuh. “Namun kini lanskapnya berbeda, di mana kita mungkin akan melihat lebih banyak tarif, kita mungkin akan melihat lebih banyak (praktik bisnis seperti) nearshoring, friendshoring, sehingga rantai pasokan akan berubah.”

    Fokus di Ukraina, Gaza, dan Suriah

    Perang di Ukraina yang kini mendekati tiga tahun, sekali lagi menjadi salah satu topik utama dalam agenda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

    Trump berjanji untuk mencapai kesepakatan damai guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina pada hari pertama menjabat, hal yang tampaknya tidak realistis. Bahkan para penasihat Trump memperkirakan waktu berbulan-bulan untuk mengakhiri perang.

    Yayasan Victor Pinchuk Ukraina akan menyelenggarakan beberapa acara di Rumah Ukraina tahun ini, termasuk proyek bertajuk Your Country First – Win With Us.

    “Karena jika Ukraina jatuh, bahaya akan datang kepada Anda dengan cepat. Keamanan Anda akan rusak, ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan akan terancam,” kata Yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sedangkan kemenangan Ukraina dapat secara global menghalangi para agresor.”

    Konflik bersenjata merupakan risiko teratas pada tahun 2025, menurut survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (15/01). Ditambah konfrontasi geoekonomi, bahaya peringkat ketiga, yang memperlihatkan “lanskap global yang semakin terpecah-pecah.”

    Suriah, krisis kemanusiaan di Gaza, dan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah juga menjadi fokus tahun ini. Beberapa pemimpin dari kawasan tersebut diharapkan hadir, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa, dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan Al Shibani.

    Era kecerdasan buatan

    Pertemuan tahunan WEF ke-55 diselenggarakan dengan tema “Kolaborasi untuk Era Kecerdasan”, zaman dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. AI membawa banyak harapan di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tetapi juga mengancam jutaan pekerjaan.

    Laporan WEF tentang masa depan dunia kerja yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan perubahan tren global dan teknologi baru diproyeksikan akan menghasilkan 170 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menghapus 92 juta lainnya. Laporan ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan keterampilan pekerja secara global.

    Perusahaan teknologi AS, Workday, dalam sebuah studi tentang dampak AI pada pekerjaan, menemukan bahwa AI akan menjadi katalisator untuk “revolusi keterampilan” di mana keterampilan yang pada dasarnya manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang etis akan menjadi aset paling berharga di tempat kerja.

    Kathy Pham, ilmuwan komputer dan wakil presiden di Workday, mengatakan Davos akan menyediakan platform bagi bisnis dan pemerintah untuk memahami bagaimana pekerjaan, keterampilan, dan aturan telah berevolusi dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia, dan bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

    “Bagi saya, itulah daftar keinginan yang diharapkan bisa dihasilkan Davos. Percakapan jujur tentang seperti apa masa depan tenaga kerja di samping gelombang AI terbaru ini,” katanya kepada DW.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris