Negara: Palestina

  • Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza

    Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 07:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memastikan tidak pernah ada pembicaraan yang membahas wacana relokasi rakyat Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Dia kembali menekankan tak pernah ada sama sekali pembicaraan relokasi, meskipun wacana itu sempat diberitakan oleh salah satu media yang berpusat di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu.

    Jika wacana itu kemudian muncul dan disampaikan resmi oleh pihak tertentu, Wamenlu saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Rabu, menyatakan aktivitas pemulihan yang saat ini berjalan di Gaza bukan alasan untuk relokasi.

    “Pada dasarnya kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza, karena rekonstruksi bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi. Tetapi, pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Wamenlu menjawab pertanyaan ANTARA saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang kabinet.

    Terkait dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza, Anis Matta menyebut pemerintah Indonesia saat ini berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kembali mengirimkan bantuan.

    “Kami sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan,” kata Wamenlu.

    Namun, Anis belum dapat menyebutkan informasi lebih lanjut mengenai rencana pengiriman bantuan tersebut.

    NBC News, salah satu media yang berpusat di AS, minggu lalu memberitakan salah satu pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di Amerika Serikat menyatakan Utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan penerapan gencatan senjata.

    Dalam pemberitaan yang sama, Trump dan timnya juga disebut memperhatikan solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib 2 juta warga Palestina di Gaza.

    “Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut mengutip pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di AS itu.

    Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran resminya yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (21/1), menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah berencana merelokasi sebagian dari dua 2 penduduk Gaza ke Indonesia.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    Kemenlu melanjutkan Pemerintah RI memilih untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang, dan konsisten pada sikapnya untuk tidak menerima segala bentuk rencana memindahkan rakyat Palestina di Gaza.

    Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam siaran resmi Kemenlu, berpendapat relokasi itu justru sesuai dengan keinginan Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina dari Gaza, dan melanjutkan berbagai aktivitas pendudukan ilegal mereka di wilayah-wilayah Palestina.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri RI.

    Sumber : Antara

  • Trump Kembali Tetapkan Houthi sebagai Organisasi Teror

    Trump Kembali Tetapkan Houthi sebagai Organisasi Teror

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menetapkan kelompok Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Penetapan kembali dilakukan oleh Trump setelah sebelumnya pemerintahan mantan Presiden Joe Biden membatalkan penetapan FTO tersebut.

    Itu juga menandai kedua kalinya Trump menetapkan Houthi sebagai FTO, setelah mengambil kebijakan serupa pada masa jabatan pertamanya.

    Penetapan kembali Houthi sebagai FTO itu, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (23/1/2025), diumumkan oleh Gedung Putih dalam pernyataannya pada Rabu (22/1) waktu setempat.

    Houthi yang didukung Iran, mulai menyerang kapal militer AS dan kapal komersial di Laut Merah, juga kapal-kapal yang mereka klaim terkait Israel, setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober 2023 terhadap Tel Aviv yang memicu perang Gaza.

    Diklaim oleh Houthi bahwa serangannya merupakan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perang melawan Hamas.

    Rekomendasi untuk menetapkan kembali Houthi sebagai FTO disampaikan kepada Biden pada bulan terakhir masa jabatannya. Namun Biden memilih untuk menyerahkan keputusan itu kepada pemerintahan yang akan datang.

    Washington Free Beacon menjadi media pertama yang melaporkan keputusan untuk kembali menetapkan Houthi sebagai FTO. Disebutkan bahwa perintah yang ditandatangani oleh Trump itu juga mengutuk Iran karena mendukung Houthi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isra Miraj 2025 Jatuh pada Tanggal Berapa? Ini Penjelasan dan Maknanya

    Isra Miraj 2025 Jatuh pada Tanggal Berapa? Ini Penjelasan dan Maknanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Isra Mikraj merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidilharam di Makkah menuju Masjidilaqsa di Palestina. Lantas, kapan Isra Mikraj 2025?

    Isra Mikraj adalah istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu “Isra,” yang berarti perjalanan malam, dan “Mikraj,” yang berarti alat atau tangga untuk naik. Peristiwa ini merupakan perjalanan spiritual yang istimewa dalam sejarah Islam.  

    Isra menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidilharam di Makkah ke masjid al-Aqsa di Palestina, sedangkan Mikraj merujuk pada kelanjutan perjalanan beliau dari masjid al-Aqsa menuju langit untuk bertemu Allah Swt. Perjalanan ini berakhir di Sidratulmuntaha, titik terjauh yang hanya dapat dicapai oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadi simbol kedekatan tertinggi antara manusia dan Tuhan.  

    Isra Mikraj tidak hanya berupa perjalanan fisik tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Dalam perspektif keislaman, peristiwa ini menjadi landasan bagi syariat kewajiban shalat. Shalat sendiri dipahami sebagai hadiah istimewa dari Allah untuk umat Islam, sekaligus sarana mendekatkan diri kepada-Nya dan simbol ketaatan kepada Tuhan.  

    Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan berbagai gambaran tentang kehidupan di surga dan neraka. Hal ini bertujuan memberikan pelajaran bermakna serta motivasi kepada umat Islam untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

    Kapan Isra Mikraj 2025?

    Isra Mikraj 2025 merupakan salah satu hari libur nasional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, Isra Mikraj 2025 jatuh pada hari Senin (27/1/2025), yang bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah.  

    Penetapan Isra Mikraj sebagai hari libur nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa dan dilanjutkan menuju Sidratulmuntaha.

    Dengan ditetapkannya Isra Mikraj sebagai hari libur, masyarakat dapat memanfaatkan waktu untuk refleksi spiritual, menghadiri pengajian, atau mengadakan kegiatan keagamaan bersama keluarga dan komunitas.

    Dengan demikian, peringatan Isra Mikraj jatuh pada Senin (27/1/2025) dan menjadi momen untuk merenung dan memperdalam pemahaman kita akan makna spiritual di balik perjalanan Nabi Muhammad SAW.

  • Hamas Kembali ke Jalanan setelah Perang dengan Israel, Pakar: Mereka Masih Ada, Netanyahu Gagal – Halaman all

    Hamas Kembali ke Jalanan setelah Perang dengan Israel, Pakar: Mereka Masih Ada, Netanyahu Gagal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Puluhan pejuang Hamas memenuhi jalanan di Jalur Gaza ketika mereka menyerahkan tiga sandera Israel kepada Palang Merah pada Minggu (19/1/2025), sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Mereka terlihat mengenakan balaclava dengan ikat kepala hijau yang menjadi ciri khas kelompok itu, di alun-alun Kota Gaza yang penuh sesak.

    Keesokan harinya, Wakil Menteri Dalam Negeri Hamas untuk wilayah tersebut, Mahmud Abu Watfah, muncul dan berkeliling di Kota Gaza.

    Ia menyatakan bahwa warga Gaza merayakan momen kemenangan.

    Mengutip France24, ketika Hamas kembali turun ke jalan, pasukan Israel mulai menarik diri dari wilayah yang padat penduduk tersebut.

    Israel mundur dengan meninggalkan kehancuran, tetapi Hamas tampaknya masih bertahan, bertentangan dengan tujuan awal Israel untuk menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.

    “Ketika Anda menetapkan pemusnahan total sebagai tujuan, tetapi masih ada satu orang yang bertahan, itu sudah bisa dianggap sebagai kegagalan,” kata Yossi Mekelberg, seorang pakar Timur Tengah di Chatham House.

    Hal ini menjadi masalah bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang berjanji untuk menghancurkan Hamas.

    Hamas saat menyerahkan sandera Israel (Screenshot YouTube Sky News)

    “Mereka (Hamas) berada di bawah serangan paling dahsyat yang pernah dialami oleh organisasi semacam itu, tetapi mereka masih ada dan terus merekrut,” ujar Mekelberg.

    Israel berhasil menghancurkan struktur Hamas dan membunuh banyak pemimpin utamanya, termasuk Ismail Haniyeh dan penggantinya, Yahya Sinwar.

    Namun, Mekelberg memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kondisi keseluruhan Hamas.

    Ia mengakui bahwa meskipun Hamas menderita kerugian besar, mereka tetap ada dengan segala simbol mereka, seperti ikat kepala dan topeng.

    Muhammad Shehada, dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa Israel secara khusus menargetkan pegawai negeri, polisi, dan menteri sebagai bagian dari upayanya untuk melemahkan kemampuan pemerintahan Hamas.

    “Kehadiran berkelanjutan dari para pejabat dan pasukan Hamas ini menjadi simbol perlawanan, menunjukkan bahwa mereka tetap beroperasi meskipun ada serangan besar-besaran,” katanya.

    Pada Senin (20/1/2025), Hamas menggambarkan diri mereka sebagai pemenang karena berhasil bertahan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan:

    “Gaza, dengan rakyatnya yang hebat dan ketangguhannya, akan bangkit kembali untuk membangun apa yang telah dihancurkan oleh penjajah, dan akan terus berada di jalur perlawanan hingga pendudukan dikalahkan.”

    Gencatan senjata masih dalam tahap awal, dan banyak pertanyaan masih tersisa mengenai masa depan Jalur Gaza dan Hamas.

    Michael Horowitz, analis Timur Tengah dari konsultan keamanan Le Beck mengatakan, Hamas telah menunjukkan kekuatannya baik untuk menghadapi para pesaing di internal Palestina maupun untuk menunjukkan kepada Israel bahwa setiap putaran pertempuran tidak akan mengubah keadaan.

    Menurut Horowitz, Hamas tidak dikalahkan karena satu alasan utama: Israel tidak berusaha menggantikan Hamas sebagai entitas pemerintahan di Gaza.

    Netanyahu telah berulang kali menegaskan bahwa Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Ramallah tidak memiliki peran di Jalur Gaza.

    “Visi yang hanya berfokus pada keamanan ini membuat Israel terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang,” tambah Horowitz.

    Eva Koulouriotis, analis independen Timur Tengah, mengatakan bahwa Hamas mempertahankan popularitas yang luar biasa di Gaza.

    “Sementara itu, upaya untuk membangun dukungan bagi Otoritas Palestina dan menolak kekuasaan Hamas telah gagal,” ujarnya.

    Suasana Rafah, Gaza, setelah gencatan senjata (Screenshot YouTube Sky News)

    Kehancuran yang disebabkan oleh perang memang memicu kebencian terhadap Hamas di kalangan warga Gaza, kata Shehada, namun banyak yang merasa terbelah.

    “Orang-orang juga merasa bangga bahwa sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, mampu menentang kekuatan militer Israel,” ujarnya.

    Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas melaporkan lebih dari 47.100 orang tewas, mayoritas warga sipil.

    Horowitz mengatakan bahwa skala kehancuran tersebut adalah yang terburuk dalam beberapa pertempuran terakhir.

    Namun pada akhirnya, menurut Mekelberg, kampanye militer Israel tidak menangani akar penyebab konflik.

    Ia mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa gencatan senjata ini harus menjadi langkah pertama menuju penyelesaian politik jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    “Hanya dengan cara itulah Israel dapat menciptakan jarak antara Hamas dan seluruh rakyat Palestina,” ujar Mekelberg.

    Hamas Berpatroli dan Mengawas Bantuan Kemanusiaan yang Memasuki Gaza

    Beberapa hari setelah gencatan senjata, Hamas yang berbulan-bulan sebelumnya tidak terlihat di jalanan karena serangan udara Israel, masih memenuhi jalan-jalan di Gaza.

    Mereka mengawasi pembersihan puing-puing, dan menjaga konvoi bantuan.

    Menurut laporan Reuters, pemerintahan Hamas di Gaza bergerak cepat untuk memulihkan keamanan, mencegah penjarahan, dan mulai memulihkan layanan dasar di beberapa bagian wilayah tersebut, yang sebagian besar telah berubah menjadi tanah kosong akibat serangan Israel.

    Reuters mewawancarai lebih dari belasan penduduk, pejabat, diplomat regional, dan pakar keamanan.

    Mereka semua menyatakan bahwa meskipun Israel bertekad untuk menghancurkan Hamas, kelompok tersebut tetap memegang kendali yang kuat di Gaza.

    Hamas tidak hanya mengendalikan pasukan keamanan di Gaza, tetapi juga mengelola kementerian dan lembaga pemerintahan, membayar gaji karyawan, serta berkoordinasi dengan LSM internasional, kata mereka.

    Pada hari Selasa (21/1/2025), polisi dan anggota bersenjata Hamas ditempatkan di berbagai lingkungan di seluruh Jalur Gaza.

    “Kami ingin mencegah segala bentuk kekosongan keamanan,” kata Ismail Al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza yang dikelola Hamas.

    Ia juga menambahkan bahwa sekitar 700 polisi ditugaskan untuk melindungi konvoi bantuan, dan tidak ada satu truk pun yang dijarah sejak hari Minggu (19/1/2025).

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Video: Israel Serang Tepi Barat Saat Gencatan Senjata, 10 Warga Tewas

    Video: Israel Serang Tepi Barat Saat Gencatan Senjata, 10 Warga Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah gencatan senjata, Israel masih membombardir wilayah Palestina. Setidaknya 10 warga Palestina tewas, dan hampir 40 terluka oleh pasukan Israel selama operasi besar di daerah Jenin di Tepi Barat yang diduduki.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 023/01/2025) berikut ini.

  • Serangan Israel Hancurkan Jalanan dan Rumah Sakit di Tepi Barat

    Serangan Israel Hancurkan Jalanan dan Rumah Sakit di Tepi Barat

    Tepi Barat

    Tentara Israel menghancurkan jalanan dan rumah sakit milik pemerintah di Jenin, Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Tembakan dan ledakan terdengar di wilayah tersebut.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), operasi tersebut dilakukan militer Israel beberapa hari setelah gencatan senjata menghentikan pertempuran selama lebih dari setahun di Gaza. Aksi brutal tentara Israel itu sedikitnya menewaskan 10 warga Palestina.

    Pejabat Israel mengklaim serangan itu adalah bagian dari kampanye yang lebih luas terhadap militan di Tepi Barat. Pejabat tersebut juga mengutip ribuan upaya serangan sejak perang Gaza meletus Oktober 2023.

    “Situasinya sangat sulit,” kata Gubernur Jenin Kamal Abu al-Rub kepada AFP.

    “Tentara pendudukan telah menghancurkan semua jalan menuju kamp Jenin dan rumah sakit pemerintah Jenin… Ada penembakan dan ledakan,” tambahnya.

    Pasukan Israel telah menahan sekitar 20 orang dari desa-desa di sekitar Jenin sejak operasi dimulai pada hari Selasa (21/1). Koresponden AFP mendengar suara tembakan dan ledakan di kamp pengungsi Jenin.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Komandan IDF mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan serangan 7 Oktober 2023.

    Kini, meski Israel dan Hamas sepakat untuk gencatan senjata, kekerasan berpindah ke Jenin, Tepi Barat.

    Dunia pun seakan terbalik karena Israel malah mewajibkan Otoritas Palestina untuk membayar kompensasi ke pemukim Israel dari uang rakyat Palestina.

    Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Komandan IDF Herzi Halevi Mengundurkan Diri, Merasa Tanggung Jawab atas Kegagalan Serangan 7 Oktober

    Panglima Israel Herzi Halevi terlihat pada 13 Februari 2024 (IDF)

    Komandan Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (21/1/2025).

    Alasan pengunduran dirinya adalah kegagalan militer dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Anadolu Ajansi melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan resmi, Halevi mengungkapkan, ia akan mengundurkan diri pada 6 Maret 2025.

    Itu artinya sekitar 10 bulan lebih cepat dari masa jabatan standar yang biasanya dijalani oleh Kepala Staf IDF, yaitu tiga tahun.

    Halevi mengatakan, ia merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Medan Perang Baru Israel Setelah Gaza: Jenin dan Tepi Barat

    “Atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, ISA, dan Kepolisian Israel hari ini telah memulai operasi militer untuk mengalahkan terorisme di Jenin.”

    Demikian sepenggal pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari JPost, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan Netanyahu itu muncul setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Setelah 15 Bulan Israel Bombardir Gaza

    Militer Israel telah berperang di berbagai front selama lima belas bulan.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah untuk berperang melawan Israel. 

    Perang ini telah berkembang secara bertahap.

    Menurut media Israel Jerussalem Post, awalnya Tepi Barat tidak dianggap sebagai garis depan utama perang. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

    Pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS berjaga di Lapangan Al-Naeem, di Raqqa, Suriah, Senin, 7 Februari 2022. (Aawsat)

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

    Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Dunia Terbalik, Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi ke Pemukim Israel dari Uang Rakyat Palestina

    Israel kembali mempertontonkan sikap dan aksi kolonialisme mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang mereka duduki.

    Berstatus sebagai pihak pendudukan, Israel justru mewajibkan pihak Palestina untuk membayar kompensasi ke warga Israel yang menjadi korban serangan warga Palestina.

    Sebagai catatan, Israel memilih diksi ‘teror dan terorisme’ terhadap aksi-aksi perlawanan yang dilakukan warga dan gerakan perlawanan Palestina.

    Aksi perlawanan Palestina ini diketahui muncul dari sikap dan aturan-aturan yang mereka nilai menindas di tanah mereka sendiri oleh pendudukan Israel dan para pemukim Yahudi mereka.

    Seperti istiah dunia terbalik, orang Palestina merasa diperas di tanah sendiri oleh Israel yang notabenenya adalah pihak pendudukan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Shadow Unit: Pasukan Misterius Al-Qassam yang Dianggap ‘Cepat Hilang’, Tugas Jaga Tahanan Israel – Halaman all

    Shadow Unit: Pasukan Misterius Al-Qassam yang Dianggap ‘Cepat Hilang’, Tugas Jaga Tahanan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, sekali lagi menjadi sorotan setelah keterlibatannya dalam pertukaran tiga tahanan wanita Israel pada Minggu lalu.

    Operasi ini adalah bagian dari tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Yang menjadi sorotan yakni penampakan pasukan Al-Qassam yang dianggap misterius lantaran cepat menghilang usai selesainya pertukaran tahanan.

    Para pasukan ‘misterius’ tersebut disinyalir bernama Shadow Unit.

    Hal ini pun memicu perhatian di platform media sosial.

    Warganet pun menyoroti seragam hitam khas yang dikenakan oleh salah satu anggota unit Al-Qassam.

    Di mana sangat kontras dengan pakaian militer yang dikenakan oleh sisa pejuang Al-Qassam.

    Menurut laporan media dan komentar di media sosial, Shadow Unit dikenal karena tingginya pelatihan militer dan psikologis, dengan keterampilan yang luar biasa dalam diam dan mobilitas.

    Beberapa komentator mencatat bahwa unit tersebut bertanggung jawab untuk melindungi tahanan Israel di Gaza.

    Namun, banyak rincian seputar operasi unit tetap diselimuti kerahasiaan.

    Brigade Al-Qassam menjaga kerahasiaan penuh karena sifat sensitif dari tugas-tugasnya.

    Misteri ini telah mendorong banyak pertanyaan tentang bagaimana Shadow Unit Al-Qassam berhasil melindungi para tahanan dan sifat operasinya.

    Terdapat pertanyaan tentang pekerjaan Unit Bayangan tersebut:

    “Siapa yang dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk bagaimana mereka menjaga tahanan perempuan tetap aman dan dalam kondisi murni seperti itu” 

    “Bagaimana tentara Unit Bayangan mempertahankan penampilan militer mereka yang sempurna setelah pertukaran? Dan di mana mereka menyimpan mayat tahanan yang menjadi sasaran serangan udara Israel?” mengutip Al Mayadeen.

    “Bayangkan saat pertukaran tahanan, badan-badan intelijen dunia kagum pada Unit Bayangan (Shadow Unit), mencoba untuk mencari tahu bagaimana manusia normal dapat bertahan, menentang hukum alam, dan menjaga tahanan mereka tetap aman sepanjang pembantaian ini.”

    Pembantaian yang dimaksud yakni serangan pihak Israel yang menewaskan tawanan Israel sendiri.

    Blogger percaya bahwa keberhasilan Unit Bayangan dalam menyembunyikan para tahanan dan mengelola pertukaran tahanan mewakili kemenangan media dan taktis bagi Hamas.

    Dan hal itu dapat semakin meningkatkan posisinya dalam opini publik Palestina.

    Menurut beberapa pengikut, Shadow Unit akan terus menjadi topik yang menarik dan belajar di bidang intelijen dan operasi khusus karena sifat unik dari pekerjaannya dan kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi yang sangat menantang.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Wamenlu Tegaskan Tak Ada Pembicaraan soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Wamenlu Tegaskan Tak Ada Pembicaraan soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina ke Indonesia. Menurut dia, hingga kini pemerintah belum membicarakan soal relokasi warga Gaza ke Indonesia.

    “Pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Anis kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Menurut dia, Indonesia tak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Palestina. Anis menilai rekonstruksi tak dapat dijadikan alasan untuk merelokasi warga Gaza dari negaranya.

    “Pada dasarnya kan kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza. Karena rekonstruksi bukan jadi kendala, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi,” jelasnya.

    Dia menuturkan pemerintah berencana menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    “Kita sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Itu saja yang kita kerjakan,” ujar Anis.

    Di sisi lain, Anis menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam waktu dekat ini.

    “Presiden akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat. Insya Allah ke beberapa negara di Timur Tengah,” pungkas Anis.

    Sebelumnya, Tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk menampung pengungsi dari Gaza.

    Adapun kabar Indonesia jadi salah satu lokasi relokasi sejumlah warga Gaza beredar dari pemberitaan NBC mengutip utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, kemudian mengusulkan untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia saat proses pembangunan kembali dimulai,” demikian laporan NBC mengutip utusan tersebut pada hari Minggu (19/1/2025).

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza termasuk ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk relokasi sejumlah dari mereka,” kata pejabat tim transisi Donald Trump itu.

     

  • Netanyahu: Israel Tak Mau Otoritas Palestina Kelola Penyeberangan Rafah di Gaza Selatan – Halaman all

    Netanyahu: Israel Tak Mau Otoritas Palestina Kelola Penyeberangan Rafah di Gaza Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Otoritas Palestina (PA) tidak akan mengontrol penyeberangan Rafah di Jalur Gaza selatan.

    Kantor Netanyahu mengatakan, menurut perjanjian Israel-Hamas di Jalur Gaza, tentara Israel mengepung penyeberangan Rafah dan tidak mengizinkan siapa pun menyeberang tanpa persetujuannya.

    “Berdasarkan perjanjian tersebut, pasukan militer Israel mengepung persimpangan tersebut, dan tidak ada seorang pun yang boleh melewatinya tanpa pengawasan, pengawasan, dan persetujuan sebelumnya dari tentara Israel,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan tersebut mengindikasikan pengelolaan teknis akan dilakukan oleh penduduk Gaza yang tidak berafiliasi dengan gerakan Hamas dan di bawah pengawasan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet).

    “Manajemen teknis di dalam penyeberangan dilakukan oleh warga Gaza yang bukan dari Hamas, dan mereka harus diperiksa oleh Dinas Keamanan Umum (Shin Bet),” lanjutnya.

    Sementara itu, peran Otoritas Palestina akan dibatasi hanya pada stempel paspor di penyeberangan Rafah.

    Kantor Netanyahu mengatakan hal ini sesuai dengan pengaturan internasional dan merupakan satu-satunya stempel yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza untuk masuk atau diserap ke negara lain.

    “Pengaturan ini sudah benar untuk tahap pertama perjanjian (gencatan senjata) dan akan dievaluasi nanti,” kata kantor Netanyahu.

    Kantor Netanyahu mengatakan pasukan Uni Eropa akan mengawasi karyawan Palestina yang bertugas di penyeberangan Rafah.

    Baik Otoritas Palestina maupun Mesir tidak segera mengomentari pernyataan tersebut.

    Beberapa hari yang lalu, kepresidenan Palestina mengumumkan selesainya persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Jalur Gaza.

    Sementara sebuah laporan Israel mengungkapkan PA telah mempresentasikan rencana untuk mengelola Jalur Gaza untuk sementara waktu bekerja sama dengan pihak-pihak Arab dan internasional.

    Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan kepresidenan Palestina menekankan perlunya gencatan senjata dan penarikan penuh Israel dari Gaza dan Negara Palestina memikul tanggung jawabnya di Jalur Gaza.

    “Negara Palestina memiliki yurisdiksi hukum dan politik atas Gaza, seperti wilayah pendudukan Palestina lainnya di Tepi Barat dan Yerusalem,” bunyi pernyataan Kepresidenan Palestina, seperti diberitakan Al Arabiya.

    “Pemerintah Palestina telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuhnya di Jalur Gaza,” tegasnya.

    Pernyataan kantor Netanyahu bermaksud agar militer Israel tetap berada di penyeberangan Rafah, yang bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata, di mana Israel harus menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel