Negara: Palestina

Trump dan Sederet Kejutannya Setelah Jadi Presiden As Lagi

Washington –

Banyak sekali perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) usai Donald Trump resmi menjadi Presiden. Yang paling fenomenal yakni ide memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania serta setuju mengirim bom seberat 2.000 untuk Israel.

Terbaru, Trump mencabut penangguhan pengiriman pasokan bom seberat 2.000 pon ke Israel. Padahal, pengiriman bom itu sempat disetop AS era Joe Biden.

“Kami merilisnya. Kami merilisnya hari ini. Dan mereka akan menerimanya. Mereka telah membayarnya dan telah menunggunya untuk waktu yang lama. Bom-bom itu telah disimpan,” kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One, dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025).

Biden sendiri menunda mengirim bom karena khawatir dampaknya akan dirasakan warga sipil, khususnya di Rafah, Gaza. Bom seberat 2.000 pon itu dianggap dapat merobek beton dan logam tebal, menciptakan radius ledakan yang luas.

Reuters melaporkan tahun lalu bahwa pemerintahan Biden telah mengirim ribuan bom seberat 2.000 pon ke Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina dari Gaza tetapi telah menahan satu pengiriman.

AS sendiri mengirim bantuan dana untuk Israel senilai miliaran dolar sejak perang dimulai. Ketika ditanya mengapa ia melepaskan bom yang kuat itu, Trump menjawab, “Karena mereka membelinya.”

Trump Minta Yordania dan Mesir Tampung Pengungsi Gaza

Ilustrasi. Pengungsi korban perang Gaza (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Trump juga menginginkan pengungsi Gaza ditampung di negara-negara yang berdekatan dengan Gaza. Sebut saja Yordania hingga Mesir.

Sampai-sampai, Trump menelepon Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi. Trump berencana membangun perumahan dan memindahkan lebih dari 1 juta warga Palestina dari tanah mereka sendiri.

“Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

“Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa telah terjadi konflik selama berabad-abad di wilayah tersebut.

Menurut Trump, Gaza saat ini seperti lokasi pembongkaran bangunan. Hampir semua bangunan di Gaza hancur oleh ulah sekutu AS sendiri, Israel.

“Jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi lain di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup dengan damai untuk perubahan,” sambungnya.

Perumahan yang disinggung Trump ini hanya bersifat sementara. Tapi ia juga menyebut ‘bisa bersifat jangka panjang’.

Trump dan Biden telah menjadi pendukung kuat sekutu AS yaitu Israel bahkan ketika AS telah dikritik oleh para pembela hak asasi manusia atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat serangan militer Israel. Para pengunjuk rasa telah menuntut embargo senjata namun tidak berhasil.

AS mengatakan bahwa mereka membantu Israel mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi, serangan Israel itu sebagian juga menyasar ke perempuan dan anak-anak. Puluhan ribu orang tewas karena aksi militer Israel ini.

Gencatan senjata Gaza mulai berlaku seminggu yang lalu dan telah menyebabkan pembebasan beberapa sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

Halaman 2 dari 2

(isa/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/01/2025 05:54
Update Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza: 47.306 Orang

Gaza –

Kementerian Kesehatan di Gaza, yang dikuasi Hamas, memperbaruhi data korban tewas akibat serangan Israel. Terkini, jumlah korban tewas mencapai 47.306 orang.

Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), meski sudah ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tapi jumlah korban tewas masih meningkat. Pasalnya, baru ditemukan mayat-mayat baru di bawah puing-puing reruntuhan.

Kementerian Kesehatan mengatakan rumah sakit di Jalur Gaza telah menerima 23 jenazah dalam 72 jam terakhir. Sebanyak 14 di antaranya ditemukan di bawah reruntuhan, 5 meninggal karena luka akibat perang sebelumnya, dan ada 4 korban jiwa baru.

Tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kasus kematian baru itu bisa terjadi di tengah gencatan senjata. Di kesempatan yang sama, perang antara Israel dan Hamas menyebabkan 111.483 orang terluka.

Beberapa warga Gaza meninggal dunia karena luka yang diderita sebelum gencatan senjata. Sementara, sistem kesehatan di wilayah Palestina sebagian besar hancur akibat pertempuran dan pemboman oleh militer Israel selama lebih dari 15 bulan.

Kementerian Kesehatan mengimbau kepada warga Gaza untuk mengirimkan informasi dan data tentang anggota keluarga yang meninggal atau hilang untuk membantu update data.

(isa/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/01/2025 05:12
1.994 Personel Amankan Unjuk Rasa di Depan Kedubes AS

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.994 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masa terkait Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta.

“Ada 1.994 personel yang diterjunkan untuk menjaga aksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Condro di Jakarta, Minggu.

Susatyo menerangkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

Ia menambahkan untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan penyampaian pendapat dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan Kedubes AS,” ujarnya.

Dia menambahkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” katanya.

Aksi bela Palestina di depan Kedubes AS diikuti sejumlah masyarakat dari berbagai daerah. Mereka mengenakan atribut bertuliskan “Palestina” dan membawa sejumlah bendera berwarna hitam dan putih yang bertuliskan kalimat syahadat.

27/01/2025 03:31
Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Hadang Warga Palestina Kembali ke Rumah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hamas memantau pergerakan Israel yang melakukan penghadangan terhadap warga Palestina yang ingin kembali dari Gaza selatan ke utara.

Menurut Hamas, tindakan penghadangan oleh Israel ini adalah sebagai bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan, Israel pada Sabtu (25/1/2025) akan mulai mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

Hamas menegaskan bahwa Israel telah menunda pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

Dikutip dari Al Mayadeen, kelompok Palestina itu menganggap pendudukan Israel bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan gencatan senjata.

“Kami bekerja secara bertanggung jawab dengan para mediator untuk mencapai solusi yang menjamin kembalinya para pengungsi,” tegas Hamas.

Times of Israel mengutip sumber diplomatik yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “bersikukuh pada keputusannya untuk tidak mengizinkan warga Gaza melewati Koridor Netzarim ke utara”.

Akibat keributan ini, salah seorang warga Palestina harus tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan dari Israel.

Pria itu ditembak dan dua lainnya terluka Sabtu malam, menurut Rumah Sakit Awda, yang menerima korban.

Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, terluka Minggu dini hari dalam penembakan terpisah, kata rumah sakit itu.

Belum ada komentar langsung dari militer Israel.

Dikutip dari Arab News, Israel telah menarik diri dari beberapa wilayah Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata, yang mulai berlaku Minggu lalu.

Tetapi, militer Israel telah memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari pasukannya, yang masih beroperasi di zona penyangga di dalam Gaza di sepanjang perbatasan dan di koridor Netzarim.

Awal Mula Kekacauan

Kekacauan ini bermula ketika proses pembebasan sandera, di mana Hamas diharuskan untuk membebaskan empat wanita Israel pada Sabtu.

Namun, berdasarkan ketentuan perjanjian penyanderaan, warga sipil perempuan Israel, Arbel Yehoud, seharusnya dibebaskan sebelum keempat tentara tersebut.

Yehoud termasuk dalam kategori ini bersama dengan Shiri Bibas dan kedua putranya, Kfir dan Ariel.

Akibatnya, setelah keempat sandera dikembalikan dengan selamat ke Israel, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa warga Gaza tidak akan diizinkan kembali ke bagian utara Jalur Gaza sampai Yehoud dikembalikan dengan selamat.

“Israel hari ini menerima empat tentara wanita yang diculik dari organisasi Hamas, dan sebagai gantinya, akan membebaskan tahanan keamanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati,” kata Kantor Netanyahu, dikutip dari The Jerusalem Post.

“Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Israel tidak akan mengizinkan warga Gaza menyeberang ke Jalur Gaza utara – hingga pembebasan warga sipil Arbel Yehoud, yang seharusnya dibebaskan hari ini, diatur,” lanjut mereka.

Hamas mengatakan telah membuktikan kepada Israel bahwa sandera Arbel Yehoud masih hidup.

Kelompok tersebut menyalahkan Israel karena melanggar persyaratan kesepakatan penyanderaan dalam pengumuman resmi pada hari Minggu.

“Kami menindaklanjuti dengan para mediator mengenai pencegahan pendudukan terhadap kembalinya para pengungsi dari selatan ke utara (Gaza), yang merupakan pelanggaran perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas.

“Pendudukan terhenti dengan dalih tahanan Arbel Yehoud, meskipun kami telah memberi tahu para mediator bahwa dia masih hidup, dan kami telah memberikan semua jaminan yang diperlukan untuk pembebasannya.”

“Kami menganggap pendudukan bertanggung jawab atas hambatan dalam pelaksanaan perjanjian, dan kami menindaklanjuti dengan para mediator dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai solusi yang mengarah pada pemulangan para pengungsi,” pungkas mereka.

Trump Minta Yordania dan Mesir Terima Warga Palestina

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meminta kepada Yordania dan Mesir untuk menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza.

Ketika ditanya apakah ini merupakan solusi sementara atau jangka panjang untuk Gaza, Trump mengatakan: “Bisa jadi salah satunya”.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang telah berulang kali menyerukan kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza, menyambut seruan Trump sebagai “ide yang sangat bagus” dan mengatakan dia akan berupaya mengembangkan rencana untuk melaksanakannya.

Namun seorang pejabat Hamas bereaksi dengan curiga, menyuarakan ketakutan lama warga Palestina tentang pengusiran permanen dari rumah mereka.

“Palestina tidak akan menerima tawaran atau solusi apa pun, bahkan jika (tawaran tersebut) tampaknya memiliki niat baik dengan kedok rekonstruksi, seperti yang diumumkan dalam proposal Presiden AS Trump,” kata anggota biro politik Hamas, Basem Naim kepada Reuters.

Pejabat Hamas lainnya, Sami Abu Zuhri, mendesak Trump untuk tidak mengulangi ide-ide “gagal” yang dicoba oleh pendahulunya, Joe Biden.

“Warga Gaza telah menanggung kematian dan menolak meninggalkan tanah air mereka dan mereka tidak akan meninggalkannya apa pun alasannya,” kata Abu Zuhri kepada Reuters.

Yordania juga tampaknya menolak usulan Trump, dengan Menteri Luar Negerinya Ayman Safadi mengatakan kepada wartawan bahwa pendirian negara itu terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza tetap “tegas dan tidak tergoyahkan”.

Mesir belum berkomentar, tetapi telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa negara itu menolak pemindahan warga Palestina.

Washington tahun lalu menyatakan menentang pemindahan paksa warga Palestina.

Kelompok hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan selama berbulan-bulan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Gaza, dengan perang yang menyebabkan hampir seluruh penduduk mengungsi dan menyebabkan krisis kelaparan.

“Saya katakan kepadanya, saya ingin Anda menangani lebih banyak hal karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan keadaannya kacau, benar-benar kacau. Saya ingin dia menangani orang-orang,” kata Trump setelah menelepon Raja Yordania, Abdullah pada hari Sabtu.

“Saya ingin Mesir menerima orang-orang itu,” ucap Trump.

Trump menambahkan bahwa ia akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Minggu.

“Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kita baru saja membersihkan semuanya,” ujarnya. (*)

27/01/2025 00:58
Hamas Menentang Ide Trump Relokasi Warga Gaza ke Mesir-Yordania

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan gagasan yang memantik sorotan publik. Trump kini mengeluarkan terkait relokasi warga Palestina di Gaza.

Trump telah menelepon Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi perihal ide barunya itu. Trump menyampaikan usulannya terkait wacana membangun perumahan dan memindahkan lebih dari satu juta Palestina dari Gaza ke negara lain, seperti Yordania dan Mesir.

Dilansir CNN, Minggu (26/1/2025), Trump mengatakan bahwa ia telah meminta pemimpin dua negara itu untuk menerima lebih banyak warga Palestina ke negaranya.

“Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

Trump mengatakan bahwa ia ingin Yordania dan Mesir menampung orang-orang dari Gaza. Trump mengaku akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tentang masalah tersebut.

“Anda berbicara tentang satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa telah terjadi konflik selama berabad-abad di wilayah tersebut.

“Saya tidak tahu, sesuatu harus terjadi, tetapi saat ini tempat itu benar-benar seperti lokasi pembongkaran. Hampir semuanya dihancurkan dan orang-orang sekarat di sana, jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi lain di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup dengan damai untuk perubahan,” sambungnya.

Penolakan Keras dari Hamas

Foto: Suasana di Gaza (REUTERS/Mahmoud Al-Basos)

Hamas lantas buka suara merespons usulan dari Trump. Seorang pejabat senior Hamas menentang gagasan Trump yang menyebut akan merelokasi warga Gaza tersebut.

“Karena mereka telah menggagalkan setiap rencana pemindahan dan tanah air alternatif selama beberapa dekade, rakyat kami juga akan menggagalkan proyek-proyek tersebut,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, merujuk pada komentar Trump, dilansir AFP, Minggu (26/1/2025).

Kelompok Jihad Islam Palestina juga mengecam rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania tersebut. Kelompok militan Palestina menyebut rencana Trump sebagai dorongan untuk kejahatan perang.

Kelompok tersebut menggambarkan gagasan Trump sebagai “menyedihkan”. Kelompok itu menyebut hal itu sebagai paksaan agar rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya.

“Usulan ini termasuk dalam kerangka mendorong kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memaksa rakyat kami meninggalkan tanah mereka,” sambungnya.

Halaman 2 dari 2

(ygs/ygs)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

26/01/2025 20:39
Polisi kerahkan 1.994 personel amankan unjuk rasa di depan Kedubes AS

Sejumlah warga saat menggelar aksi unras di Jakarta, Minggu (26/1/2025). ANTARA/Ho-Humas Polres Metro Jakpus

Polisi kerahkan 1.994 personel amankan unjuk rasa di depan Kedubes AS
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 26 Januari 2025 – 13:03 WIB

Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.994 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masa terkait Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta.

“Ada 1.994 personel yang diterjunkan untuk menjaga aksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Condro di Jakarta, Minggu.

Susatyo menerangkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedutaan Besar (Kedubes) AS. Ia menambahkan untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan penyampaian pendapat dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan Kedubes AS,” ujarnya.

Dia menambahkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” katanya.

Aksi bela Palestina di depan Kedubes AS diikuti sejumlah masyarakat dari berbagai daerah. Mereka mengenakan atribut bertuliskan “Palestina” dan membawa sejumlah bendera berwarna hitam dan putih yang bertuliskan kalimat syahadat.

Sumber : Antara

26/01/2025 20:05
Donald Trump Ingin Mesir dan Yordania Terima Lebih Banyak Pengungsi Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya menerima lebih banyak pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

Usulan ini bertujuan untuk membersihkan area yang hancur akibat perang dan menciptakan awal yang baru bagi pengungsi.

Namun, baik Yordania maupun Mesir telah menolak usulan tersebut, menganggapnya sebagai ancaman.

Kedua negara menyinggung Israel yang menolak memberikan komitmen untuk mengizinkan para pengungsi kembali ke Gaza.

Menurut laporan dari The Times of Israel, banyak warga Palestina yang khawatir tidak akan bisa kembali ke Gaza setelah mengungsi.

Sejak dimulainya perang di Gaza 1,5 tahun lalu, lebih dari 100.000 warga Gaza telah berhasil mengungsi ke Mesir.

Namun, mereka sering kali diminta membayar biaya tinggi untuk memasuki wilayah Mesir dan tidak mendapatkan bantuan karena Mesir menolak mengakui mereka sebagai pengungsi.

Gagasan pemindahan pengungsi Gaza juga pernah diusulkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden, tetapi ditolak oleh Yordania dan Mesir.

Kini, di bawah kepemimpinan Trump, wacana ini kembali digulirkan.

Saat diwawancarai di dalam pesawat Air Force One, Trump menyebut Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan mengungkapkan keinginannya untuk berbicara lebih lanjut dengan pemimpin Yordania dan Mesir.

“Saya akan senang jika Anda menerima lebih banyak pengungsi karena saya melihat seluruh wilayah Gaza saat ini dan Gaza berantakan,” ungkap Trump kepada Raja Yordania Abdullah II.

Ia menambahkan bahwa pemindahan tersebut bisa menjadi solusi sementara atau jangka panjang.

Respons Israel

Usulan Trump disambut baik oleh pejabat Israel.

Menteri Keamanan Israel Bezalel Smotrich menyebut gagasan pemindahan warga Gaza ke negara-negara Arab sebagai ide yang sangat bagus.

“Setelah 76 tahun, mayoritas penduduk Gaza dipaksakan berada di tempat buruk. Gagasan membantu mereka menemukan tempat baru untuk memulai hidup baru adalah ide yang sangat bagus,” ujarnya.

Itamar Ben Gvir, mantan Menteri Keamanan Israel, juga mendukung usulan tersebut dan menekankan pentingnya mendorong emigrasi sukarela.

“Salah satu permintaan kami kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah mendorong emigrasi sukarela. Ketika presiden negara adikuasa terhebat di dunia, Trump, secara pribadi membawa ide itu, pemerintah Israel pantas menerapkannya, dukung emigrasi sekarang!” kata Ben Gvir.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

26/01/2025 19:05
Usulan Relokasi Warga Gaza oleh Trump Ditentang Hamas – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa kelompok militan Palestina tersebut akan menolak gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

Naim menegaskan bahwa rakyat Palestina akan menggagalkan usulan tersebut.

Pada 25 Januari 2025, Donald Trump mengungkapkan keinginannya agar Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya meningkatkan jumlah pengungsi Palestina yang mereka terima dari Jalur Gaza.

Ia menyebutkan bahwa langkah ini dapat membantu “membersihkan” daerah yang dilanda perang untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.

“Sama seperti mereka telah menggagalkan setiap rencana pemindahan dan Tanah Air alternatif selama beberapa dekade, rakyat kami juga akan menggagalkan proyek-proyek semacam itu,” ujar Bassem Naim, merujuk pada komentar Trump.

Trump juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania dan Presiden Abdel Fattah el-Sissi dari Mesir mengenai rencananya.

Ia menyebutkan, “Saya ingin Mesir menerima orang-orang,” dan menambahkan bahwa situasi di Gaza saat ini sangat kacau.

Dampak Usulan Pemindahan

Usulan pemindahan penduduk Gaza secara drastis akan bertentangan dengan identitas Palestina dan hubungan mereka yang erat dengan tanah kelahiran mereka.

Meskipun Trump mengatakan bahwa pemukiman kembali bisa bersifat sementara atau jangka panjang, banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah mendasar yang dihadapi rakyat Palestina.

Trump menekankan perlunya keterlibatan negara-negara Arab untuk membangun perumahan di lokasi yang berbeda agar pengungsi dapat hidup dengan damai. “Sesuatu harus terjadi,” kata Trump.

Hingga saat ini, konflik antara Israel dan Hamas telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, dengan lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Gencatan senjata yang berlangsung sejak 19 Januari 2025, bertujuan untuk mengakhiri perang yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sementara itu, Hamas mengklaim tidak akan membebaskan sandera yang tersisa tanpa mengakhiri perang, sementara Israel mengancam untuk melanjutkan serangannya hingga Hamas dihancurkan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

26/01/2025 19:04
Warga Palestina Bertekad Kembali ke Gaza Utara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Warga Palestina yang berkumpul di sepanjang Jalan Al-Rasheed menunjukkan tekad kuat untuk kembali ke Gaza utara, meskipun wilayah tersebut hancur akibat serangan militer Israel selama 15 bulan terakhir.

Mereka menegaskan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah tersebut.

Keinginan untuk Kembali

Seorang warga yang berkemah di sepanjang jalan menyatakan, “Kami sudah di sini sejak tadi malam dan kami di sini bersikeras untuk kembali, bahkan jika kami tinggal di reruntuhan rumah kami.”

Ia menekankan bahwa leluhurnya telah memegang kunci rumah mereka selama tujuh dekade, sejak pendudukan Israel di Palestina dimulai, yang mengakibatkan pengusiran 750.000 orang dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba.

Insiden Penembakan

Sementara itu, pada Sabtu malam (25 Januari 2025), seorang pria Palestina tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat tembakan Israel.

Hal ini dilaporkan oleh pejabat kesehatan setempat pada hari Minggu.

Rumah Sakit Awda yang merawat korban mencatat bahwa dua orang terluka dalam insiden tersebut.

Lima warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, juga mengalami luka-luka dalam penembakan terpisah pada Minggu dini hari.

Gencatan Senjata dan Usulan Pemindahan

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama seminggu, bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

Dalam konteks ini, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar sebagian besar penduduk Gaza dipindahkan sementara ke negara lain, termasuk Mesir dan Yordania, untuk membersihkan daerah yang dilanda perang.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Mesir, Yordania, dan Palestina sendiri.

Sesuai dengan gencatan senjata, Israel berencana untuk mulai mengizinkan warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza utara melalui koridor Netzarim.

Namun, langkah ini ditunda hingga Hamas membebaskan seorang sandera yang menjadi syarat bagi Israel untuk melanjutkan proses pengembalian tersebut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

26/01/2025 18:50
Demi ‘Bersihkan’ Gaza, Trump Minta Yordania dan Mesir Terima Banyak Pengungsi Gaza, Israel Girang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya menerima lebih banyak pengungsi dari Jalur Gaza.

Pemindahan pengungsi itu ditujukan untuk “sekadar membersihkan” area yang hancur lebur karena perang dan menciptakan awal yang baru.

Di sisi lain, Yordania dan Mesir telah menolak usulan semacam itu dan menganggapnya sebagai ancaman. Kedua negara itu menyinggung Israel yang menolak untuk berkomitmen mengizinkan para pengungsi untuk kembali ke Gaza.

The Times of Israel melaporkan banyak warga Palestina yang takut tidak akan bisa kembali ke Gaza.

Meski demikian, sejak perang di Gaza meletus 1,5 tahun lalu, sudah ada lebih dari 100.000 warga Gaza yang berhasil mengungsi ke Mesir.

Mereka dilaporkan diminta membayar biaya sangat mahal agar bisa masuk wilayah Mesir. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak mendapat bantuan apa pun karena Mesir menolak mengakui mereka sebagai pengungsi.

Gagasan tentang pemindahan sebagian pengungsi Gaza juga sudah diwacanakan oleh AS di bawah Presiden Joe Biden pada awal perang. Namun, Yordania dan Mesir langsung menolaknya mentah-mentah.

Akan tetapi, AS yang kini dipimpin Trump kembali menggulirkan wacana pemindahan itu. Saat ini ada lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza.

Warga Palestina membawa barang-barang mereka saat berjalan kembali ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan setelah penarikan sebagian pasukan Israel dari kota tersebut. (Quds News Network)

Saat diwawancarai wartawan di dalam pesawat Air Force One, Trump menyebut Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

Dia mengaku sudah berbicara kepada Raja Yordania Abdullah II perihal masalah itu. Lalu, dia mengatakan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sissi pada hari Minggu.

Trump menceritakan sedikit percakapannya dengan Abdullah.

“Saya akan senang jika Anda menerima lebih banyak [pengungsi] karena saya melihat seluruh wilayah Gaza saat ini, dan Gaza berantakan, Gaza benar-benar berantakan,” kata Trump kepada Abdullah.

Ketika ditanya apakah pemindahan itu solusi sementara atau jangka panjang, Trump berkata, “Bisa keduanya.”

“Kalian berbicara tentang mungkin sekitar 1,5 juta orang, dan kita sekadar membersihkan semua itu. Kalian tahu, selama berabad-abad ada banyak sekali, banyak, konflik di tempat itu. Dan saya tidak tahu, sesuatu harus terjadi.”

“Secara harfiah, Gaza kini lokasi pembongkaran. Hampir segalanya dibongkar dan orang-orang di sana sekarat.”

“Jadi, saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi berbeda, tempat mereka mungkin bisa tinggal damai, berbeda dengan biasanya.”

Israel senang sekali

Israel senang mendengar usulan Trump tentang pemindahan warga Gaza ke negara-negara Arab.

Menteri Keamanan Israel Bezalel Smotrich menganggap usulan itu sangat bagus.

“Setelah selama 76 tahun mayoritas penduduk Gaza dipaksakan berada di tempat buruk demi menjaga harapan untuk menghancurkan israel, gagasan membantu mereka menemukan tempat baru untuk memulai hidup baru dan lebih baik adalah ide yang sangat bagus,” kata Smotrich.

Dia mengklaim solusi dua negara yang ditawarkan untuk mengatasi konflik Israel-Palestina hanya membawa pertumpahan darah.

“Hanya pemikiran yang tidak biasa dan solusi baru yang akan membawa perdamaian dan keamanan.”

Itamar Ben Gvir, eks Menteri Keamanan Israel, juga menyambut baik usulan itu.

“Salah satu permintaan kami kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah mendorong emigrasi sukarela. Ketika presiden negara adikuasa terhebat di dunia, Trump, secara pribadi membawa ide itu, pemerintah Israel pantas menerapkannya, dukung emigrasi sekarang!” kata Ben Gvir.

Warga Palestina membawa barang-barang mereka saat berjalan kembali ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan setelah penarikan sebagian pasukan Israel dari kota tersebut. (Quds News Network)

Trump ingin pindahkan warga Gaza ke Indonesia

Beberapa hari lalu Trump juga dikabarkan berencana memindahkan sebagian warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

Kata seorang pejabat AS, rencana itu disampaikan oleh utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, hari Minggu, (19/1/2025).

Witkoff mengungkapkan pemindahan itu akan dilakukan ketika proses pembangunan kembali Gaza telah dimulai.

“Kalian harus melihatnya, kalian harus merasakannya,” kata pejabat itu dikutip dari The Jerusalem Post yang mengutip NBC.

“Kalian harus sepenuhnya mengetahuinya, siap mencium masalah jika itu terjadi.”

Witkoff disebut prihatin dengan “konflik sehari-hari” antara Israel dan Hamas yang bisa menunda pembebasan sandera lain. Menurut dia, konflik itu tak bisa dihindari meski gencatan senjata sudah disepakati.

Pejabat itu berujar Trump dan timnya kini mengupayakan solusi jangka panjang dalam konflik di Gaza.

“Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat tersebut.

(*)

26/01/2025 18:34