Xcloud.id

Negara: Palestina

  • Pertempuran Sengit di Tulkarm, Serangan Drone IDF Tewaskan Komandan Al-Qassam di Tepi Barat – Halaman all

    Pertempuran Sengit di Tulkarm, Serangan Drone IDF Tewaskan Komandan Al-Qassam di Tepi Barat – Halaman all

    Pertempuran Sengit di Tulkarm, Serangan Drone IDF Tewaskan Komandan Al-Qassam, Israel Hancurkan Jalanan

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Pendudukan Israel (IDF) dilaporkan terlibat dalam bentrokan hebat dengan petempur milisi perlawanan Palestina di provinsi Tulkarm, Tepi Barat yang diduduki, PressTV melaporkan Selasa (28/1/2025).

    Para personel milisi perlawanan Palestina, mengatakan pada Senin (27/1) kalau mereka menyergap Pasukan IDF.

    “Mereka mengklaim serangan mereka menimbulkan banyak korban IDF di kamp pengungsi Tulkarm,” tulis laporan tersebut.

    Serangan sergapan itu dilaporkan menjadi balasan atas serangan mematikan yang dilakukan IDF.

    Sebagai informasi, sebelumnya, juga pada Senin, sebuah pesawat tak berawak (drone) Israel menyerang sebuah kendaraan di pintu masuk kamp pengungsi Nur Shams, juga di provinsi Tulkarm, Tepi Barat.

    Kelompok perlawanan Hamas mengonfirmasi kalau Ihab Muhammad Atwi (Ihab Abu Attiya) dan Ramez Bassam Damiri, dua personel sayap bersenjatanya – Brigade Ezzedine al-Qassam – tewas dalam serangan Israel.

    HANCURKAN JALANAN – Pasukan pendudukan Israel melakukan penghancuran infrastruktur jalan dan vandalisme serta perusakan properti warga Palestina di Tepi Barat. (khaberni/Arsip)

    IDF Hancurkan Jalan, Bakar Rumah Warga

    Sementara itu, dalam agresinya, buldoser Israel menghancurkan infrastruktur, termasuk jalan, rumah, dan toko, di kamp pengungsi Tulkarm, khususnya di lingkungan al-Balawna, al-Wakalah, dan al-Madrasa.

    Tentara pendudukan memaksa beberapa keluarga dengan todongan senjata untuk meninggalkan rumah mereka di distrik al-Mattar dan Murabba’at Hannoun. 

    Mereka juga membakar rumah milik keluarga Shaheen di lingkungan al-Wakalah.

    Selain itu, pada Senin, tentara Israel menyerbu juga kota Qaffin, di provinsi Tulkarm, dan meledakkan sebuah rumah di kamp pengungsi Jenin di dekatnya.

    Dalam sebuah pernyataan, pihak Kepresidenan Palestina mengutuk serangan intensif Israel di Tepi Barat, dan memperingatkan bahwa serangan itu tidak akan mendatangkan keamanan tetapi malah akan memicu kekerasan dan perlawanan yang lebih hebat.

    Dikatakannya, serangan tersebut telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang luas dan jatuhnya korban sipil, mengutip tewasnya 17 warga Palestina di Jenin.

    “Presiden menganggap otoritas pendudukan Israel bertanggung jawab atas memburuknya situasi di kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, dan menekankan bahwa serangan-serangan terhadap rakyat, tanah, dan tempat-tempat suci Palestina ini tidak akan mendatangkan keamanan atau stabilitas bagi siapa pun,” tambah pernyataan kepresidenan Palestina.

    Didukung oleh kendaraan lapis baja dan pesawat tak berawak, militer Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap Jenin pada 21 Januari.

    Tentara pendudukan Israel mengklaim bahwa serangannya, yang dijuluki Operasi Tembok Besi, ditujukan untuk menargetkan petempur milisi perlawanan Palestina dari Batalyon Jenin. 

    Israel telah meningkatkan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sejak Oktober 2023, ketika melancarkan perang genosida di Jalur Gaza.

    Pasukan rezim telah menewaskan lebih dari 800 warga Palestina dalam bentrokan Tepi Barat dengan pasukan dan pemukim Israel.

    BULDOSER TERBAKAR – Tangkapan layar video dari PressTV yang menunjukkan sebuah buldoser milik pendudukan Israel terbakar di waktu yang tidak dicantumkan. Agresi militer Israel (IDF) di Tulkarm, Tepi Barat, dilaporkan mendapat perlawanan sengit dari milisi Palestina, Selasa (28/1/2025).

    Sempat Sambut Tahanan Palestina yang Dibebaskan Israel

    Abu Attiya, seorang komandan Brigade Qassam yang bermarkas di Gaza, sayap bersenjata Hamas, tewas dalam serangan udara Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    Laporan media lokal Palestina mengatakan komandan Tulkarm, Ihab Abu Attiya, tewas ketika pesawat tak berawak Israel menyerang kendaraannya di dekat kamp di Nur Shams pada Senin. 

    Hamas dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi bahwa Abu Attiya telah “menjadi martir sebagai akibat dari penargetan pendudukan.”

    Gerakan perlawanan mengatakan serangan itu adalah “upaya putus asa untuk melenyapkan perlawanan.”

    Hamas mengatakan, “Waktu pembunuhan tersebut, yang bertepatan dengan meningkatnya perang oleh pendudukan di Tepi Barat, menegaskan kalau hal itu tidak akan mendatangkan keamanan dan stabilitas.”

    Dalam video yang direkam dua hari lalu, Abu Attiya terlihat saat menerima warga Palestina yang dibebaskan menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan rezim Israel.

    Serangan militer Israel sedang berlangsung di sekitar kamp Tulkarem di Tepi Barat utara yang diduduki.

    Israel telah merilis daftar lebih dari 700 tahanan Palestina, yang akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut. 

    Lebih dari 230 tahanan menjalani hukuman seumur hidup dan akan diasingkan secara permanen setelah dibebaskan.

    Hamas mengatakan Israel dipaksa untuk “membuka pintu selnya untuk tahanan heroik kami,” setelah lebih dari 14 bulan “agresi brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menargetkan setiap inci wilayah Gaza dengan kebiadabannya.”

    Sejak gencatan senjata berlaku di Gaza, rezim telah menargetkan kamp pengungsi Jenin.

    Pada hari Minggu, Kementerian Kesehatan mengatakan Abdul Jawad Yasser al-Ghoul yang berusia 26 tahun, yang terluka pada 21 Januari, meninggal karena luka-lukanya. Meninggalnya dia menambah jumlah korban tewas di Jenin menjadi 16 orang.

    Belakangan, tindakan militer Israel tidak terbatas pada Jenin.

    Serangan gencar Israel di Tepi Barat telah menuai kecaman.

    PBB telah memperingatkan bahwa Israel mungkin akan mengulangi aksi genosida yang mereka lakukan di Gaza, di Tepi Barat.

     

    (oln/PressTV/*)

  • Pemimpin Iran Sebut Gaza Bikin Israel Bertekuk Lutut

    Pemimpin Iran Sebut Gaza Bikin Israel Bertekuk Lutut

    Jakarta –

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Gaza telah membuat Israel bertekuk lutut, mengacu pada gencatan senjata baru-baru ini di wilayah Palestina.

    Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara musuh bebuyutan Iran, Israel, dan kelompok militan Hamas yang didukung Teheran mulai berlaku lebih dari seminggu yang lalu, yang bertujuan untuk mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan.

    “Gaza yang kecil dan terbatas telah membuat rezim Zionis, yang bersenjata lengkap, dan didukung penuh oleh Amerika, bertekuk lutut,” kata Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat di Teheran, dilansir AFP, Selasa (28/1/2025).

    Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengkritik gagasan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke lokasi lain seperti Mesir atau Yordania.

    “Pemaksaan politik dan manipulasi demografi tidak akan mampu memaksa warga Palestina untuk bermigrasi,” kata Baqaei dalam sebuah posting di X, seraya menambahkan bahwa Gaza adalah “tanah air” warga Palestina dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap tinggal di sana”.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 47.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Tiba-Tiba Batalkan Kunjungan Menteri ke Brussels karena ‘Terancam’, Ada Apa?

    Israel Tiba-Tiba Batalkan Kunjungan Menteri ke Brussels karena ‘Terancam’, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel penjajah, Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan menteri urusan diaspora Amichai Chikli untuk membatalkan kunjungan yang direncanakan ke Parlemen Eropa di Brussels pekan ini. Alasannya, masalah keamanan.

    “Keputusan itu dibuat sehubungan dengan peringatan konkret, dan sesuai dengan panduan pejabat keamanan,” ucap pernyataan yang dirilis oleh kantor perdana menteri, Senin 27 Januari 2025.

    Sumber-sumber Israel penjajah mengatakan bahwa peringatan itu datang dari dinas keamanan negaranya, dan bukan dari otoritas Belgia. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan tentang sifat ancaman tersebut.

    Sementara itu, Amichai Chikli mengatakan bahwa dia menyesal menerima instruksi dari pejabat keamanan untuk membatalkan partisipasinya dalam acara peringatan holocaust.

    “Sayangnya, ibu kota Eropa telah menjadi tempat yang tidak aman bagi orang Yahudi dan Israel,” katanya.

    Amichai Chikli dijadwalkan untuk berbicara di acara peringatan holocaust di Parlemen Eropa pada Selasa 28 Januari 2025, yang diselenggarakan oleh dua anggota parlemen dari Partai Rakyat Eropa (EPP) kanan-tengah, Lukas Mandl dan Andrey Kovatchev.

    Ancaman dari Rakyat Sendiri?

    Akan tetapi, dalam sebuah surat kepada kedua anggota parlemen Eropa, lebih dari 40 kerabat sandera Israel penjajah yang ditawan oleh Hamas pada Oktober 2023 telah menyerukan agar undangan menteri Amichai Chikli dibatalkan. Sebab, penentangannya terhadap kesepakatan gencatan senjata sandera dan komentar publiknya yang menyerukan pengusiran orang-orang dari Gaza dan Lebanon selatan, serta dukungannya untuk politisi sayap kanan Eropa.

    Amichai Chikli, yang berasal dari partai Likud perdana menteri Benjamin Netanyahu, termasuk di antara hanya dua anggota kabinet Likud yang memilih menentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pengembalian bertahap sandera Israel penjajah.

    “Posisi ekstremis dan memecah belah Menteri Chikli tidak mencerminkan nilai-nilai atau suara publik Israel yang lebih luas atau komunitas Yahudi global,” ujar surat yang juga ditandatangani oleh 32 pemimpin komunitas Yahudi.

    Dan Sobovitz, yang mengoordinasikan surat itu, mengatakan bahwa dia menyesali acara tentang topik penting seperti itu harus dibatalkan. Namun, dia menekankan kepuasan para penandatangan bahwa itu tidak dibayangi oleh kehadiran tokoh yang sangat kontroversial.

    “Hari Peringatan Holocaust dan perjuangan melawan antisemitisme terlalu penting untuk disalahgunakan oleh mereka yang menabur kebencian dan ketakutan dalam masyarakat kita yang semakin terpolarisasi,” tuturnya.

    “Penting juga bagi para menteri Israel untuk memahami bahwa dengan memberikan suara menentang kesepakatan gencatan senjata sandera, mereka menentang tidak hanya sebagian besar publik Israel tetapi juga dunia Yahudi pada umumnya, yang sangat mendukung perjanjian penyelamatan jiwa ini,” ujar Dan Sobovitz menambahkan.

    Dia juga berterima kasih kepada parlemen dan anggota parlemen Swedia Evin Incir karena mempelopori upaya untuk memastikan bahwa acara khidmat ini tetap bermartabat dan menyatukan.

    Evin Incir dipahami telah menggalang dukungan atas seruan kerabat sandera agar undangan Amichai Chikli ditarik.

    “Sebagai anggota parlemen, adalah tanggung jawab kita untuk menegakkan hukum internasional, hak asasi manusia, dan mempromosikan perdamaian. Menjaga undangan ke Chikli akan bertentangan dengan nilai-nilai inti Uni Eropa,” ucapnya.

    “Antisemitisme adalah keprihatinan yang mendesak dan berkembang yang memerlukan tindakan kolektif dan solidaritas kita. Selain itu, kami memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian tanggung jawab kami dalam mempertahankan perjanjian penyelamatan jiwa yang memberikan harapan bagi jutaan orang di Israel, Palestina, dan di seluruh dunia,” kata Evin Incir menambahkan.

    Sementara itu, Tal Rabina selaku direktur strategis Asosiasi Yahudi Eropa, yang mendukung penyelenggaraan acara tersebut, telah menyatakan penyesalan bahwa menteri terpaksa membatalkan penampilannya.

    “Fakta bahwa pada tahun 2025, seorang menteri Israel terpaksa membatalkan kunjungannya ke negara Eropa Barat karena alasan keamanan adalah lebih banyak bukti daripada apa pun bahwa semua deklarasi ‘tidak pernah lagi’ para pemimpin itu kosong,” tuturnya.

    Amichai Chikli juga dijadwalkan untuk campur tangan dalam sebuah acara berjudul “Membela Nilai-Nilai Barat di Parlemen Eropa” yang diselenggarakan oleh kelompok sayap kanan Konservatif dan Reformis Eropa (ECR) pada Selasa 28 Januari 2025 pagi.

    Amichai Chikli “Menghindari Keadilan”

    Yayasan Hind Rajab, yang sering mengajukan pengaduan hukum terhadap tentara Israel penjajah berdasarkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengatakan bahwa pihaknya yakin keputusan untuk membatalkan kunjungan itu lebih berkaitan dengan menghindari keadilan dan tindakan hukum.

    Pendiri yayasan itu adalah Dyab Abou Jahjah, seorang aktivis politik dari Lebanon selatan. Dia mengumumkan bahwa dirinya akan mengajukan keluhan hukum kepada jaksa penuntut umum Belgia setelah menteri Amichai Chikli berbicara kepadanya dalam pesan ancaman di platform media sosial X.

    “Halo aktivis hak asasi manusia kami. Hati-hati dengan pager Anda,” ucapnya merujuk pada serangan September 2024 yang dilakukan oleh Israel penjajah yang menargetkan ratusan pager yang dimaksudkan untuk digunakan oleh militan Syiah Lebanon Hizbullah, yang diyakini juga telah membunuh warga sipil, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Euronews.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kembalinya Warga ke Gaza Utara Kemenangan Bagi Palestina

    Kembalinya Warga ke Gaza Utara Kemenangan Bagi Palestina

    JAKARTA  – Gerakan perlawanan Hamas mengatakan kembalinya para pengungsi Palestina ke rumah-rumah mereka di Jalur Gaza utara pada Senin merupakan kemenangan bagi rakyat dan kekalahan bagi Israel dengan rencana pengusirannya.

    “Kembalinya mereka yang mengungsi adalah kemenangan bagi rakyat kami dan sebuah pernyataan atas kegagalan dan kekalahan pendudukan (Israel) serta rencana pengungsian mereka,” kata pemimpin senior Izzat al-Rishq dalam pernyataan dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 27 Januari.

    Puluhan ribu warga Palestina mulai kembali ke Gaza utara sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Militer Israel mengatakan warga Palestina dibolehkan kembali dengan berjalan kaki menuju Gaza utara melalui Koridor Netzarim dan Jalan Al-Rashid di pesisir mulai pukul 07.00 pagi waktu setempat (12.00 WIB).

    Perkembangan tersebut datang setelah Qatar mengumumkan bahwa Hamas sepakat melepaskan tawanan Israel wanita Arbel Yehud dan dua lainnya pada Jumat pekan ini.

    Akhir pekan lalu, Hamas membebaskan empat tentara wanita Israel sebagai imbalan untuk pembebasan 200 tahanan Palestina.

  • Dunia Kecam Ide Trump Relokasi Penduduk Gaza, Niat Busuk Singkirkan Warga Palestina dari Tanah Air Mereka

    Dunia Kecam Ide Trump Relokasi Penduduk Gaza, Niat Busuk Singkirkan Warga Palestina dari Tanah Air Mereka

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat Hak Asasi Manusia Euro-Med menyatakan keprihatinan mendalam atas proposal Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi kembali warga Gaza di Yordania dan Mesir.

    Donald Trump menggambarkan Gaza sebagai “situs pembongkaran”, dan mengatakan bahwa semua pihak harus membersihkan kantong Palestina serta merelokasi kembali warga Palestina di Yordania dan Mesir.

    Kelompok yang berbasis di Jenewa itu mengatakan bahwa pernyataan ini melanggar hukum internasional dengan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    “Sangat memprihatinkan,” ucap Euro-Med dalam sebuah pernyataan.

    “Orang-orang Palestina, yang sudah menderita akibat dampak buruk dari upaya Israel untuk memusnahkan mereka, seharusnya tidak harus membayar harga lebih lanjut untuk genosida ini dengan dipindahkan secara paksa ke luar tanah air mereka,” katanya menambahkan.

    Mereka mengatakan bahwa Israel penjajah sebagai kekuatan pendudukan, adalah satu-satunya entitas yang harus bertanggung jawab moral dan hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya di Jalur Gaza.

    “Membayar ganti rugi kepada Palestina, dan membangun kembali Jalur Gaza secepat mungkin,” ujar Euro-Med.

    Memperhatikan bahwa Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk di bawah pendudukan, kelompok itu menekankan bahwa setiap rencana untuk melakukannya akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian ini.

    “Fasilitasi rencana ini juga akan melanggar hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk tinggal di tanah mereka dan di tanah air mereka, hak yang dilindungi oleh hukum internasional, dan akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” tutur Euro-Med.

    Mereka menekankan bahwa sikap regional dan global yang menentang proposal Donald Trump untuk mendeportasi penduduk Jalur Gaza “mutlak diperlukan”, dan mendesak masyarakat internasional untuk sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dan mengadopsi solusi yang menghormati hak-hak Palestina.

    Indonesia Tegas Menolak

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta.

    Kemlu menegaskan bahwa pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” ucapnya.

    Senada, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) juga dengan tegas menolak wacana dari tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk merelokasi dua juta penduduk Gaza ke Indonesia. Hal itu dikatakan Sekretaris Umum (Sekum) PP Persis Ustaz Haris Muslim di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025.

    Ustaz Haris menilai, relokasi tersebut merupakan modus Donald Trump yang ingin mengusir warga Gaza. Merelokasi warga Gaza ke Indonesia merupakan modus Amerika yang seolah-olah sebagai pahlawan dan penyelamat warga Gaza.

    “Padahal semua itu intinya adalah modus, agar warga Palsetina dan Gaza keluar dari tanah-tanah kelahiran mereka,” ujarnya.

    Sekum Persis pun mempertanyakan, kalau warga Gaza direlokasi ke Indonesia, lantas Gaza mau dipakai oleh siapa. Ketika warga Gaza diusir dengan dalih relokasi, maka Gaza tidak lagi ada orang, sehingga menjadi kesempatan bagi Israel untuk melakukan okupasi pendudukan dan penguasaan di wilayah Gaza.

    Dia menegaskan, PP Persis sangat tegak lurus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina serta mendukung agar warga Palestina bisa kembali ke tanah-tanah mereka.

    “Persis sangat istiqomah mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” katanya.

    Penentangan Liga Arab

    Liga Arab mengatakan bahwa upaya untuk mencabut rakyat Palestina dari tanah mereka, baik melalui pemukiman kembali, aneksasi atau perluasan permukiman.

    “Hal itu telah terbukti gagal di masa lalu,” ucap Liga Arab dalam sebuah pernyataan, Minggu 26 Januari 2025.

    “Menghindari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dan komitmen jangka panjang ini, yang telah mengumpulkan konsensus Arab dan internasional, hanya akan memperpanjang konflik dan membuat perdamaian semakin tidak dapat dicapai,” tuturnya.

    Liga Arab menegaskan bahwa upaya semacam itu ditolak, dan melanggar hukum internasional.

    “Memindahkan orang secara paksa dari tanah mereka hanya dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis,” ujarnya.

    Liga Arab menekankan, fase saat ini membutuhkan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk memperkuat dan mempertahankan gencatan senjata sebagai pendahulu untuk segera memulai rekonstruksi Gaza dan mengatasi luka-luka rakyatnya, yang telah mengalami pembantaian brutal selama 15 bulan berturut-turut.

    “Infrastruktur Jalur Gaza telah mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang modern,” katanya.

    Liga Arab pun menyerukan semua negara yang percaya pada solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian untuk bekerja dengan rajin dan segera untuk memulai proses yang kredibel untuk mencapai solusi ini dan menerapkannya di lapangan sesegera mungkin.

    “Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan perdamaian bagi Palestina, Israel, dan semua orang di kawasan dan dunia,” ucapnya.

    Penolakan Yordania

    Yordania memperbarui penolakannya terhadap pemukiman kembali Palestina, setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan untuk “membersihkan” Jalur Gaza.

    “Semua berbicara tentang tanah air alternatif… tidak dapat diterima. Kami tidak menerimanya, kami belum menerimanya, dan kami akan terus menghadapinya dengan semua kemampuan kami,” tutur Menteri Luar Negeri, Ayman Safadi.

    “Yordania adalah untuk Yordania, Palestina adalah untuk Palestina, dan solusi untuk masalah Palestina ada di tanah Palestina,” katanya menambahkan, mengutip pernyataan Raja Abdullah II.

    Kritik dari Munich

    Kepala Konferensi Keamanan Munich juga mengkritik proposal Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, mencirikan rencana itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Proposal yang dibuat oleh Trump ini telah ditolak oleh semua orang di wilayah ini, jadi saya tidak melihat bagaimana ini bisa terbang jika Yordania dan Mesir menentangnya,” ujar Duta Besar Christoph Heusgen kepada sekelompok jurnalis internasional di Berlin.

    “Mereka mengatakan Gaza adalah rumah Palestina, dan mereka ingin tinggal di sana, dan mereka memiliki hak untuk tinggal di sana, karena ini sesuai dengan hukum internasional,” ucapnya menambahkan.

    Christoph Heusgen menunjukkan bahwa Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, melalui penyelesaian diplomatik.

    “Di sinilah perbatasan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus ditekankan dalam hal apa pun,” katanya.

    Slovenia Tak Terima

    Menteri Luar Negeri Slovenia mengkritik proposal Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, menggambarkan rencana itu sebagai “tidak dapat diterima.”

    “Posisi Slovenia benar-benar jelas, kami tidak setuju untuk pengusiran paksa,” ucap Tanja Fajon dalam pidatonya, Senin 27 Januari 2025.

    Menggarisbawahi bahwa Slovenia mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, dia mengatakan bahwa Palestina “memiliki hak” untuk berada di tanah mereka sendiri.

    “Segala jenis pemukiman paksa di Yordania atau Mesir, seperti yang telah berulang kali ditunjukkan kedua negara di masa lalu, sama sekali tidak dapat diterima,” kata Tanja Fajon.

    “Ini juga merupakan kasus pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan saya pikir kita harus mengambil sikap yang sangat kuat terhadap hal ini di Uni Eropa,” tuturnya menambahkan.

    Spanyol: Warga Gaza Harus Tetap Berada di Gaza

    Menteri Luar Negeri Spanyol turut menolak gagasan Donald Trump untuk “membersihkan” Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara-negara Arab lainnya.

    “Posisi kami jelas: warga Gaza harus tetap berada di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang perlu dikendalikan oleh satu pemerintah,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.

    “Sesegera mungkin, Gaza dan Tepi Barat harus diperintah oleh otoritas nasional Palestina tunggal,” ucapnya menambahkan.

    Inggris Tolak Usulan Kontroversial Trump

    Inggris menolak proposal kontroversial Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga.

    “Warga sipil Palestina harus dapat kembali dan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka,” kata juru bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    “Seperti yang dikatakan menteri luar negeri, bagi orang-orang Gaza, begitu banyak dari mereka telah kehilangan nyawa, rumah atau orang yang mereka cintai, 14 bulan terakhir konflik telah menjadi mimpi buruk yang hidup. Itulah mengapa Inggris terus ditekan untuk resolusi konflik di Gaza,” tuturnya menambahkan.

    Jerman: Penduduk Palestina Tak Bisa Diusir dari Gaza

    Jerman pada hari Senin menolak proposal Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara terdekat – Mesir dan Yordania.

    Berbicara pada konferensi pers di Berlin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner mengatakan bahwa Jerman mempertahankan komitmennya terhadap konsensus internasional mengenai status Gaza.

    “Ada posisi bersama yang dibagikan oleh Uni Eropa, mitra Arab kami dan PBB, yang sangat jelas: Penduduk Palestina tidak dapat diusir dari Gaza, dan Gaza tidak boleh diduduki atau dimukimkan kembali secara permanen oleh Israel,” katanya.

    Christian Wagner menambahkan bahwa kelompok G7 dari ekonomi terkemuka dunia, termasuk AS, sejauh ini secara konsisten mendukung posisi ini dalam beberapa pernyataan bersama.

    “Pengusiran dari Gaza, dan mendirikan permukiman baru di sini tidak mungkin. Ini juga sesuatu yang kami jelaskan selama Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo pada tahun 2023. Dalam hal ini, saya pikir posisi kami lebih dari jelas,” ujarnya.

    Christian Wagner  mencatat bahwa gagasan Donald Trump sudah ditolak oleh negara-negara di kawasan itu, dan menggarisbawahi bahwa fokus internasional tidak boleh tergelincir dari upaya berkelanjutan untuk gencatan senjata yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

    “Anda mungkin juga telah mencatat komentar yang dibuat oleh menteri luar negeri Mesir dan Yordania. Dalam hal ini, saya ingin menunjukkan bahwa bagi kami yang penting saat ini adalah implementasi perjanjian gencatan senjata,” tuturnya.

    Mesir: Palestina Tak Cuma Kelompok, tapi Bangsa!

    Parlemen Mesir menegaskan kembali penolakan atas rencana apa pun yang bertujuan untuk merelokasi rakyat Palestina dari tanah mereka, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu menimbulkan “ancaman serius” bagi keamanan dan stabilitas regional.

    “Kami tidak dapat mengabaikan bahaya signifikan yang ditimbulkan oleh proposal yang diedarkan mengenai relokasi warga Palestina dari tanah mereka,” ucap Ketua Parlemen Hanafi Gebali.

    “Ide-ide ini sama sekali mengabaikan fakta yang mapan bahwa perjuangan Palestina bukan hanya masalah kependudukan atau perselisihan geografis, tetapi penyebab rakyat yang berjuang untuk hak-hak sah dan historis mereka,” ujarnya.

    “Semua orang harus menyadari bahwa rakyat Palestina bukan hanya kelompok yang mencari perlindungan. Mereka adalah bangsa dengan sejarah yang kaya, tanah suci, dan hak yang tidak dapat dicabut yang tidak dapat dihapus seiring waktu. Mereka tidak akan pernah melepaskan hak-hak ini, begitu pula bangsa Arab di hadapan mereka,” tutur Hanafi Gebali menambahkan.

    Ketua parlemen Mesir memperingatkan bahwa setiap proposal yang melewati hak-hak Palestina menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas regional.

    “Satu-satunya solusi untuk mencapai perdamaian abadi adalah menerapkan solusi dua negara, yang memastikan rakyat Palestina dapat mendirikan negara merdeka mereka di sepanjang perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambil juga memastikan keamanan dan stabilitas seluruh wilayah,” kata Hanafi Gebali.

    “Mesir, yang telah menabur benih perdamaian di kawasan itu selama bertahun-tahun, menegaskan kembali hari ini bahwa mereka akan terus membela hak-hak rakyat Palestina dan dengan tegas menolak setiap upaya untuk melikuidasi perjuangan Palestina atau melanggar hak-hak rakyat besar ini,” ujarnya menambahkan.

    Warga Palestina: Tak Ada yang Bisa Paksa Kami Keluar dari Tanah Air!

    Kepresidenan Palestina juga menolak rencana yang bertujuan menciptakan “tanah air alternatif” bagi warga Palestina.

    “Proyek pemukiman kembali dan tanah air alternatif tidak dapat diterima dan hanya berfungsi untuk memperkuat ketidakstabilan dan kekacauan di wilayah tersebut,” ujar juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan, Senin 27 Januari 2025.

    “Alternatifnya (opsi) adalah mencapai perdamaian yang adil berdasarkan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab,” ucapnya menambahkan.

    Abu Rudeineh mengatakan bahwa kembalinya pengungsi Palestina ke Gaza utara mencerminkan keteguhan Palestina di tanah mereka.

    “Tidak ada yang bisa memaksa Palestina keluar dari tanah air mereka,” katanya.

    Nabil Abu Rudeineh pun menyerukan kepada pemerintah AS untuk mendukung solusi yang mengarah pada perdamaian dan stabilitas abadi bagi kawasan dan dunia.

    Senator AS: Trump Berniat Lakukan Pembersihan Etnis

    Senator AS Bernie Sanders pada hari Senin mengecam proposal Presiden Donald Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan merelokasi jutaan warga Palestina, menyebutnya “pembersihan etnis” dan kejahatan perang, mendesak semua orang Amerika untuk mengutuknya.

    “Ada nama untuk ini, pembersihan etnis, dan itu adalah kejahatan perang. Gagasan keterlaluan ini harus dikutuk oleh setiap orang Amerika,” katanya.

    PBB: Kami Menentang!

    PBB pada hari Senin mengatakan bahwa mereka menentang proposal Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina di luar Gaza.

    “Kami akan menentang rencana apa pun yang akan mengarah pada pengungsian paksa orang, atau akan mengarah pada segala jenis pembersihan etnis,” ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric.

    Menanggapi pertanyaan tentang Tepi Barat yang diduduki menjadi Gaza baru di tengah meningkatnya serangan tentara Israel, dia mengaku prihatin.

    “Kami sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Tepi Barat. Kegiatan kekerasan yang tidak terkendali dari pemukim Israel terhadap penduduk sipil, penduduk Palestina di Tepi Barat,” kata Stephane Dujarric.

    Lebih lanjut, dia pun mendesak semua pihak untuk tidak “kehilangan fokus pada bagian lain” karena Gaza tetap menjadi fokus utama oleh semua pihak.

    Mengenai situasi terbaru di Tepi Barat yang diduduki, Stephane Dujarric menyampaikan peringatan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) atas memburuknya di Jenin dan kamp pengungsinya ketika operasi Israel penjajah yang sedang berlangsung oleh pasukan Israel penjajah memasuki hari ketujuh, yang mengakibatkan korban lebih lanjut dan penghancuran jalan dan infrastruktur.

    Dia mengingat pembunuhan seorang balita oleh Israel penjajah selama akhir pekan.

    “Sejak operasi di Jenin dimulai pada 21 Januari, 16 kematian telah dilaporkan,” kata Stephane Dujarric.

    “Sementara itu, hari ini, di kamp pengungsi Tulkarm, serangan udara dilaporkan menewaskan dua warga Palestina, meningkatkan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan yang melebihi standar penegakan hukum,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu.

    Stephane Dujarric juga mengingatkan bhawa Rumah sakit bukan target, dan harus dilindungi setiap saat. Pernyataan itu disampaikan ketika Israel penjajah mengepung Rumah Sakit Pemerintah Tulkarm.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaza Utara Butuh 120.000 Tenda untuk 300.000 Warga Palestina yang Pulang ke Rumah – Halaman all

    Gaza Utara Butuh 120.000 Tenda untuk 300.000 Warga Palestina yang Pulang ke Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekitar 300.000 warga Palestina pulang ke rumah mereka yang sudah hancur di Gaza Utara.

    Konvoi mobil menuju Gaza utara terlihat membentang hingga ratusan meter.

    Eksodus massal ini terjadi setelah pasukan Israel membuka Koridor Netzarim.

    Menurut pejabat dari Kantor Media Pemerintah Gaza yang dihubungi Al Jazeera, setidaknya 120.000 tenda dibutuhkan untuk menampung dan melindungi mereka.

    Lebih dari 33 kamp telah didirikan untuk menampung para pengungsi.

    Dalam beberapa hari terakhir, sekitar 50 tempat penampungan telah disiapkan, termasuk lahan yang sudah dibersihkan dan sumur yang telah digali.

    Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki, Israel memaksa puluhan keluarga untuk mengungsi dari rumah mereka di kota Tulkarem.

    Evakuasi paksa ini terjadi selama serangan besar-besaran yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, menurut laporan kantor berita Wafa.

    Tentara Israel juga menyita beberapa bangunan yang menghadap ke lingkungan Shuhada dan al-Hamam, mengubahnya menjadi barak militer setelah memaksa penduduk keluar.

    Militer menggunakan buldoser untuk menghancurkan beberapa bangunan lainnya di kota tersebut.

    Jumlah Korban Tewas di Gaza Meningkat

    Jumlah korban tewas akibat genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 47.306 orang.

    Sementara, 111.483 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023, menurut konfirmasi dari Kementerian Kesehatan di Gaza pada Minggu (26/1/2025).

    Dikutip dari Al Mayadeen, dalam laporan harian yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut, disebutkan bahwa dalam 72 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 23 jenazah; 14 jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan bangunan, lima orang yang meninggal akibat luka-luka yang diderita, serta empat martir yang baru dilaporkan.

    Laporan tersebut juga mencatat sebanyak 11 orang terluka dalam periode yang sama.

    Kelompok militan Hamas menyebut kepulangan ratusan ribu warga Palestina ke Gaza utara sebagai kekalahan bagi Israel.

    Kembalinya warga Palestina ke Gaza Utara adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Al Jazeera melaporkan.

    Pada Senin (27/1/2025) pagi, warga Palestina yang sebelumnya mengungsi mulai berjalan kaki menuju Gaza Utara.

    Mereka membawa barang-barang mereka dalam kantong plastik dan karung.

    Israel mengizinkan mereka menyeberangi jalan-jalan tertentu mulai pukul 07.00 GMT untuk berjalan kaki, dan menggunakan kendaraan pada pukul 09.00 GMT.

    Hamas menyatakan kepulangan ini adalah kemenangan bagi Palestina.

    Mereka mengatakan ini menunjukkan hubungan kuat warga Palestina dengan tanah mereka dan upaya Israel untuk menggusur mereka telah gagal.

    Kelompok Jihad Islam Palestina juga menganggap kepulangan ini sebagai respons terhadap Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina.

    Ide Trump untuk Relokasi Warga Palestina

    Ada kekhawatiran tentang pemindahan warga Palestina lebih lanjut, yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump, CNN melaporkam.

    Usulan ini mengingatkan pada peristiwa sejarah ketika banyak warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka pada tahun 1948, yang dikenal dengan Nakba dan pada perang 1967 yang dikenal dengan Naksa.

    Usulan pemindahan ini membuat warga Palestina khawatir akan terjadinya pemindahan massal yang lebih besar.

    Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina dengan tegas menolak rencana tersebut.

    Kelompok hak asasi manusia juga mengecamnya.

    Mereka mengatakan pemindahan warga Palestina akan meningkatkan penderitaan mereka dan merupakan bentuk pembersihan etnis.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Ini Penampakan Puluhan Ribu Warga Gaza Kembali ke Rumah

    Ini Penampakan Puluhan Ribu Warga Gaza Kembali ke Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Puluhan ribu warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di wilayah Gaza Utara, setelah mengungsi selama 15 bulan. Kepulangan puluhan ribu warga Palestina ini terjadi, setelah pihak Hamas dan Israel mencapai kesepakatan perdamaian dan pembebasan sejumlah tawanan.

    Simak informasi selengkapnya di CNBC Indonesia (Selasa, 28/01/2024) berikut ini.

  • Sekitar 10 dari 100 Masjid di Gaza Akan Selesai Dibangun Ramadhan

    Sekitar 10 dari 100 Masjid di Gaza Akan Selesai Dibangun Ramadhan

    JAKARTA – Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan pembangunan 10 dari target 100 unit masjid semi-permanen di Jalur Gaza, Palestina sudah siap dan selesai dibangun pada Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi ini.

    “Sudah siap dengan memanfaatkan dana yang sudah ada, yakni untuk 10 masjid segera kami bangun di Gaza,” kata Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di Kantor DMI Pusat di Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin 25 Januari 2025, dilansir dari ANTARA.

    DMI saat ini sudah mengerahkan tim asistensi bersama sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya ke Jalur Gaza untuk menyukseskan pembangunan masjid tersebut.

    Adapun konstruksi masjid semi-permanen tersebut sama dengan masjid darurat yang dibangun DMI untuk korban bencana alam yakni masjid itu aman, kokoh, dan nyaman untuk digunakan.

    Untuk itu, ia merasa optimistis masyarakat Gaza sudah bisa menggunakan 10 masjid yang mereka bangun itu untuk beribadah pada Bulan Suci Ramadhan mendatang, pasca-gencatan senjata dengan militer Israel yang baru-baru ini tercapai.

    JK menambahkan bahwa pihaknya mengharapkan dukungan dari masyarakat, khususnya para pengurus masjid di Indonesia dengan menyisihkan dana infak/shodaqoh sekitar 5-10 persen untuk membangun lebih banyak masjid di zona konflik di Palestina.

    DMI mengestimasi setidaknya membutuhkan dana Rp30-40 miliar untuk menyelesaikan target pembangunan sebanyak 100 masjid semi-permanen itu. Hal ini sebagaimana permintaan dari Pemerintah Palestina kepada DMI bahwa masjid menjadi kebutuhan mendesak di Jalur Gaza.

    Menurut JK, kondisi mereka sangat prihatin, di mana selain rumah dan fasilitas umum juga ada total 1.000 masjid di Jalur Gaza yang hancur akibat konflik lebih kurang 15 bulan terakhir itu.

    “Jika nanti kondisi di sana sudah benar kondusif dan sudah tercapai damai maka masjid-masjid bantuan kita tersebut akan dibangun menjadi permanen ini harapan kami,” kata dia.

  • Presiden Prabowo Berharap Gencatan Senjata di Palestina Bisa Bertahan

    Presiden Prabowo Berharap Gencatan Senjata di Palestina Bisa Bertahan

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Foto/Setpres

    MALAYSIA – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Kemerdekaan Palestina . Dia berharap agar genjatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas dapat bertahan.

    “Tentunya kita berharap genjatan senjata ini akan bertahan,” kata Prabowo di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Pernyataan itu diungkap Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo mengatakan, Indonesia dan Malaysia berada dalam satu garis dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Baca Juga

    “Masalah Palestina kita berada di satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.

    Menurut Prabowo, satu-satunya solusi untuk kemerdekaan Palestina dengan kebijakan ‘Two-State Solution’. “Kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan, kita terima dengan baik genjatan senjata yang sekarang,” pungkasnya.

    (rca)

  • Sekjen Hizbullah Marah setelah Israel Tunda Penarikan IDF dari Lebanon hingga 18 Februari – Halaman all

    Sekjen Hizbullah Marah setelah Israel Tunda Penarikan IDF dari Lebanon hingga 18 Februari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menolak perpanjangan batas waktu penarikan tentara pendudukan Israel dari Lebanon selatan.

    Ia menegaskan Hizbullah tidak akan menyetujuinya bahkan untuk perpanjangan satu hari.

    “Kelanjutan pendudukan adalah sebuah agresi terhadap kedaulatan, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menghadapinya, mulai dari pemerintah hingga rakyat,” kata Naim Qassem dalam pidato, Senin (27/1/2025).

    “Israel harus mundur karena waktu 60 hari telah berlalu,” katanya.

    Ia menekankan kelompok perlawanan Lebanon memiliki hak untuk bertindak sebagaimana mestinya.

    Naim Qassim juga memperingatkan PBB, Amerika Serikat, Perancis, dan pendudukan Israel harus bertanggung jawab atas dampak penundaan penarikan pasukan Israel dari Lebanon.

    “Apakah Washington berharap menemukan seseorang di Lebanon yang akan menerima perluasan agresi Israel atas kemauannya sendiri? Ini tidak akan terjadi,” katanya.

    Sekjen Hizbullah mengatakan ia mendapat informasi bahwa sekutu utama Israel, Amerika Serikat, menghubungi pejabat Lebanon dan meminta mereka untuk memperpanjang perjanjian hingga 28 Februari 2025.

    “Ini berarti bahwa Israel tidak akan menarik diri hingga tanggal tersebut,” kata Naim Qassem.

    “Pejabat Lebanon menanggapinya dengan penolakan. Setelah itu, ia mengusulkan perpanjangan hingga tanggal 18 bulan depan (Februari), dan hal tersebut juga mendapat penolakan dari Lebanon. Kemudian pihak Amerika berkata: ‘Ada kebutuhan untuk 5 lokasi yang menghadap ke perbukitan’. Namun pejabat Lebanon menolak,” kata Naim Qassem sesuai dengan apa yang telah ia konfirmasi.

    Dia menekankan bahwa Presiden Lebanon, Joseph Aoun, tidak dapat memberi Israel satu keuntungan pun.

    Naim Qassem juga mengomentari kembalinya warga Lebanon ke Lebanon selatan sebagai hal yang wajar untuk mengambil hak atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan selama serangan Israel.

    “Pendudukan Israel meminta gencatan senjata, dan kelompok perlawanan menyetujui hal itu dengan negara Lebanon. Perlawanan menang dengan orang-orang yang bergerak ke desa-desa terdepan,” katanya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Ia mengungkap bahwa perjanjian gencatan senjata Israel dan Hizbullah yang berlaku mulai 27 November 2024 adalah atas kepentingan pemerintah Lebanon yang ingin melindungi perbatasan dan mengusir Israel dari Lebanon.

    “Hizbullah telah berkomitmen untuk tidak melanggar perjanjian tersebut, sementara Israel telah melanggar perjanjian tersebut sebanyak 1.350 kali,” kata Naim Qassem.

    Ia mengatakan Hizbullah berpikir untuk merespons pelanggaran yang dilakukan Israel, namun pemerintah Lebanon mengatakan kepada Hizbullah untuk bersabar.

    Sebelumnya pada Minggu (26/1/2025), Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah Lebanon dan Israel hingga 18 Februari mendatang, dan dimulainya pembicaraan yang ditengahi AS mengenai kembalinya tahanan Lebanon yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023. 

    Pernyataan Amerika tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sejarah penarikan Israel dari desa-desa di Lebanon selatan.

    Sebelumnya, Hizbullah mendukung Hamas di Gaza dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon selatan sejak 8 Oktober 2023. 

    Hizbullah sebelumnya mengatakan tidak akan berhenti menyerang Israel jika Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Namun, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

    Sementara itu, Hamas menghormati keputusan Hizbullah meski saat itu Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan kedua pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan tentara wanita Israel dengan 200 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel