Negara: Palestina

  • Bantuan Internasional Masuk, Israel Serahkan Rafah kepada Uni Eropa – Halaman all

    Bantuan Internasional Masuk, Israel Serahkan Rafah kepada Uni Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam perkembangan terbaru di kawasan konflik Gaza, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah resmi menarik diri dari perbatasan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir.

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari perjanjian fase pertama gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari.

    Penarikan ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pasukan internasional dari Uni Eropa (UE) untuk mengawasi perlintasan tersebut.

    Mengapa Israel Menyerahkan Rafah kepada Uni Eropa?

    Pada tanggal 31 Januari 2025, IDF melakukan penarikan pasukannya dari Rafah.

    Menurut laporan yang dikutip oleh Anadolu, Israel langsung menyerahkan wilayah penyeberangan itu kepada pasukan UE.

    Setidaknya 100 petugas perbatasan akan dikerahkan untuk menjaga keamanan di area tersebut, mencerminkan dukungan Eropa terhadap gencatan senjata dan kerja sama antara Tel Aviv dan Otoritas Palestina.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa Uni Eropa hadir untuk membantu misi perbatasan sipil. “Penyeberangan Rafah dibuka atas permintaan Palestina dan Israel,” ungkapnya di platform X.

    Penyerahan ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina, yang menyatakan bahwa perlintasan Rafah akan dibuka di bawah pengawasan pasukan Uni Eropa.

    Kapan Perbatasan Rafah Dibuka?

    Setelah sembilan bulan penutupan total, perbatasan Rafah direncanakan dibuka pada 1 Februari 2025.

    Pembukaan ini memungkinkan pengungsi Gaza yang menderita penyakit kronis, seperti kanker, untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Mesir.

    Operasi evakuasi ini akan diawasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang juga mengerahkan lebih dari 30 ambulans di sisi Mesir.

    WHO memperkirakan sekitar 2500 anak di Gaza membutuhkan perawatan medis mendesak.

    Untuk tahap pertama, 50 anak dijadwalkan untuk dievakuasi, namun sayangnya hanya 37 yang berhasil menyeberang.

    Sisanya tidak dapat dievakuasi karena dua pasien meninggal sebelum mendapat perawatan, sementara yang lainnya terlalu sakit untuk dipindahkan.

    Apa Saja Manfaat Pembukaan Perbatasan Rafah?

    Pembukaan perbatasan Rafah dan evakuasi pasien ini merupakan langkah signifikan dalam upaya kemanusiaan di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Selain memberikan harapan bagi banyak warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis, pembukaan ini juga dimanfaatkan untuk mengakses bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza.

    Sejumlah kapal bantuan, termasuk dari Turki, diperkirakan tiba di Pelabuhan Al-Arish, Mesir.

    Duta Besar Turki di Kairo, Salih Mutlu Shen, mengonfirmasi bahwa Ankara telah mengirim 14 kapal yang membawa 835 ton bantuan kemanusiaan.

    Dalam beberapa hari mendatang, kapal lain yang membawa 2000 ton bantuan juga akan tiba.

    Ribuan ton bantuan ini diharapkan dapat masuk melalui perbatasan Rafah, yang merupakan titik vital bagi bantuan internasional yang ditujukan untuk Gaza.

    Namun, perlu dicatat bahwa sejak Mei 2024, akses ke perlintasan Rafah telah ditutup setelah Israel menguasai wilayah tersebut.

    Dengan penarikan IDF dari perbatasan Rafah dan serah terima kepada pasukan UE, proses evakuasi dan bantuan kemanusiaan di Gaza diharapkan dapat dilaksanakan lebih lancar.

    Ini menjadi momen penting bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, serta menunjukkan komitmen internasional dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Netanyahu Bertandang ke AS, Jadi Pemimpin Dunia Pertama yang Diundang Trump ke Gedung Putih – Halaman all

    Netanyahu Bertandang ke AS, Jadi Pemimpin Dunia Pertama yang Diundang Trump ke Gedung Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, pada Minggu (2/2/2025).

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan berangkat besok pagi untuk pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump,” ujar cuitan kantor perdana menteri Israel di X.

    Kunjungan ini menjadikan Netanyahu sebagai pimpinan internasional pertama yang diundang ke Gedung Putih setelah pelantikan Presiden Trump, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

    “Perdana Menteri Netanyahu adalah pemimpin asing pertama yang diundang ke Gedung Putih selama masa jabatan kedua Presiden AS Trump,” imbuh laporan kantor perdana menteri Israel.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengklaim bahwa Israel “tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih”.

    Pertemuan Trump dengan Netanyahu mengindikasikan hubungan baik yang kini tengah terjalin di antara kedua belah pihak.

    Mengingat beberapa tahun terakhir hubungan Trump-Netanyahu sempat memburuk lantaran pemimpin Israel tersebut mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilu 2020.

    Sejak saat itu hubungan keduannya mulai memanas, Trump menuduh Netanyahu tidak setia.

    Namun lambat laun hubungan keduannya mulai membaik, bahkan setelah menjabat untuk masa jabatan keduanya, Trump dilaporkan menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel, yang sebelumnya telah dihentikan oleh pemerintahan Biden.

    Tak sampai disitu, Trump bahkan berjanji akan terus memasok Israel dengan berbagai bantuan ketika AS membekukan semua pendanaan baru untuk program bantuan luar negeri,.

    Trump dan Netanyahu Bahas Sandera-Gencatan Senjata

    Dalam kunjungan perdana itu Netanyahu kabarnya akan bertemu dan bertatap dengan Donald Trump muka pada tanggal 4 Februari.

    Adapun pertemuan ini direncanakan keduannya untuk membahas Gaza, sandera, dan  semua komponen sumbu Iran dan masalah utama lainnya.

    “Diskusi juga akan mencakup situasi di Gaza, tantangan yang ditimbulkan oleh Iran, serta isu-isu utama lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan politik internasional,” papar kantor Netanyahu.

    Sebagai informasi, sejauh ini Pemerintah Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan.

    Israel mengklaim akan membebaskan hampir 300 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sebagai imbalan, Hamas mengungkap bahwa pihaknya akan membebaskan 33 sandera Israel.

    Selain pertukaran tahanan, gencatan senjata ini juga mencakup izin bagi warga Palestina yang terluka untuk meninggalkan Gaza melalui perbatasan Rafah menuju Mesir. 

    Selama perbatasan dibuka para pengungsi Gaza yang menderita penyakit kronis seperti kanker bisa dimobilisasi ke rumah sakit Mesir untuk mendapat pengobatan intensif.

    Operasi evakuasi ini diawasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan melibatkan mobilisasi lebih dari 30 ambulans di sisi Mesir.

    Para pasien yang menderita penyakit kronis nantinya akan dibawa ke rumah sakit besar seperti Sheikh Zuweid, Arish, dan Suez, sementara pasien dengan kasus-kasus kritis dirujuk ke Kairo.

    WHO memperkirakan sekitar 2.500 anak di Gaza yang membutuhkan perawatan medis mendesak akan diangkut ke Mesir.

    Lebih lanjut, selain membebaskan tawanan Palestina dalam kesepakatan gencatan senjata PM Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan penduduk Jalur Gaza utara untuk kembali ke rumah mereka mulai Senin (27/1/2025) pagi.

    Melalui kebijakan tersebut, diperkirakan sekitar 650.000 warga Palestina yang mengungsi di bagian tengah dan selatan Jalur Gaza akan kembali ke rumah mereka di utara awal pekan ini.

    Ramainya antusias warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza Utara, membuat mobil, truk, dan gerobak keledai yang penuh dengan perabotan dan barang-barang pribadi tampak antrean panjang

    Ini adalah momen bersejarah bagi seluruh warga Palestina untuk menyaksikan kembalinya 1,5 juta warga Palestina yang telah mengungsi secara paksa sejak awal perang.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Netanyahu dan Trump akan Bahas Gencatan Senjata di Gedung Putih – Halaman all

    Netanyahu dan Trump akan Bahas Gencatan Senjata di Gedung Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan untuk mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada 4 Februari 2025.

    Pertemuan ini akan membahas berbagai isu penting, termasuk perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta situasi di Gaza.

    Fokus Pertemuan

    Menurut laporan dari kantor Netanyahu, diskusi akan mencakup beberapa topik krusial. “Kami akan membahas gencatan senjata, tantangan yang ditimbulkan oleh Iran, serta isu-isu utama lainnya terkait keamanan dan politik internasional,” ungkap pejabat tersebut.

    Pembebasan Sandera

    Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembebasan sandera.

    Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan, di mana Israel telah membebaskan hampir 300 tahanan Palestina.

    Di sisi lain, Hamas berjanji untuk membebaskan total 33 sandera, termasuk tujuh wanita Israel yang sudah dibebaskan.

    Namun, juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, mengonfirmasi bahwa 25 sandera masih hidup, sementara delapan lainnya telah dibunuh oleh Hamas.

    Gencatan Senjata dan Pencabutan Pembatasan

    Kesepakatan gencatan senjata yang sedang dibahas juga mencakup pencabutan pembatasan perjalanan di Gaza utara.

    Pembatasan ini biasanya diterapkan sebagai bagian dari blokade untuk mengontrol wilayah.

    Pencabutan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadaan yang lebih stabil dan memungkinkan penduduk Gaza utara untuk bergerak bebas kembali ke rumah mereka setelah pertempuran.

    Pihak berwenang di Gaza utara melaporkan bahwa lebih dari 300.000 penduduk telah kembali ke daerah tersebut.

    Rencana Trump untuk Gaza

    Pertemuan ini berlangsung setelah Trump mengungkapkan rencananya untuk Gaza, termasuk gagasan untuk memindahkan ratusan ribu warga Palestina ke negara-negara tetangga.

    Rencana ini mendapat penolakan tegas dari negara-negara Arab, yang mengkritik gagasan tersebut dalam pernyataan bersama baru-baru ini.

    Dengan pertemuan ini, Netanyahu menjadi pemimpin dunia pertama yang melakukan pertemuan resmi dengan Trump sejak pelantikan presiden pada 20 Januari lalu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

    6 Warga AS Dibebaskan Venezuela Usai Utusan Trump Temui Maduro

    Caracas

    Venezuela membebaskan enam warga Amerika Serikat (AS) yang ditahan. Pembebasan dilakukan usai utusan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), pertemuan di Caracas itu merupakan momen penting karena Washington selama ini tidak secara resmi mengakui kepresidenan Maduro. Maduro telah dituduh oleh para pemimpin oposisi di Venezuela melakukan kecurangan dalam pemilu tahun lalu.

    Para pejabat AS belum memberikan rincian tentang enam tahanan yang dibebaskan, tetapi utusan Trump untuk misi khusus Richard Grenell mengunggah foto dirinya bersama para pria di dalam pesawat di X.

    “Saya baru saja diberi tahu bahwa kami akan membawa pulang enam sandera dari Venezuela. Terima kasih kepada Ric Grenell dan seluruh staf saya. Kerja yang hebat!” tulis Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    Foto Grenell menunjukkan empat warga Amerika yang dibebaskan mengenakan pakaian biru muda yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang ditahan di sistem penjara Venezuela.

    “Kami akan segera pulang bersama enam warga Amerika ini. Mereka baru saja berbicara dengan Presiden Trump, dan mereka tidak bisa berhenti berterima kasih kepadanya,” tulis Grenell dalam unggahannya.

    Kemenangan Maduro untuk masa jabatan ketiga telah ditentang oleh oposisi negara itu. Oposisi telah menerbitkan ribuan penghitungan suara yang menunjukkan kandidat mereka, Edmundo Gonzalez, memenangkan pemilu pada Juli 2024. Mereka didukung oleh pengamat independen seperti Carter Center dan Misi Pemilu Kolombia.

    Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan AS tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. AS telah memberlakukan serangkaian sanksi atau pembatasan visa pada pejabat yang berpihak pada Maduro.

    Washington sendiri tidak memiliki perwakilan diplomatik di Venezuela. Pada September lalu, AS juga menyita pesawat Maduro.

    Pembebasan tahanan pada Jumat (31/1) terjadi setelah pertemuan antara Grenell dan Maduro yang diyakini membahas deportasi warga negara Venezuela dari AS. Trump telah memprioritaskan janji kampanyenya untuk deportasi massal, tetapi Maduro telah menolak untuk menerima kembali warga negara Venezuela dan AS secara umum tidak dapat memulangkan warga Venezuela karena hubungan yang dingin.

    Gonzalez, yang diakui AS sebagai presiden terpilih Venezuela dan menghadiri pelantikan Trump, telah memperingatkan Gedung Putih agar tidak membuat kesepakatan dengan Maduro terkait penerbangan deportasi. Trump juga sempat ditanya apakah utusannya yang berfoto bersama Maduro akan memberikan legitimasi kepada pemimpin Venezuela tersebut.

    Trump hanya menyebut dirinya ingin melakukan sesuatu dengan Venezuela. Namun, dia mencatat dirinya sebagai ‘penentang besar Venezuela dan Maduro’.

    “Mereka tidak memperlakukan kami dengan baik, tetapi mereka memperlakukan, yang lebih penting, rakyat Venezuela, dengan sangat buruk,” katanya.

    Maduro mengatakan dalam pidato tahunannya di hadapan pengadilan pada Jumat malam bahwa pertemuan dengan Grenell telah menghasilkan beberapa kesepakatan awal. Dia juga menantikan kesepakatan baru untuk kebaikan kedua negara dan kawasan.

    “Presiden Donald Trump, kami telah membuat langkah pertama, mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut,” kata Maduro.

    Pemerintah Venezuela menyebut Maduro dan Grenell juga membahas isu migrasi dan sanksi. Di bawah Maduro – yang menjabat sejak 2013 – Venezuela yang kaya minyak telah jatuh ke dalam krisis ekonomi dan politik mendalam, yang dicengkeram oleh hiperinflasi. Jutaan orang telah meninggalkan negara itu dalam ketakutan dan keputusasaan.

    Kemlu AS menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Venezuela, dengan peringatan bahwa ‘ada risiko tinggi penahanan yang salah terhadap warga negara AS’.

    Pada bulan Agustus tahun lalu, badan intelijen Venezuela SEBIN menahan seorang pelaut Angkatan Laut AS. Sembilan warga AS telah dibawa pulang dari Venezuela oleh pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden pada tahun 2022 setelah lima tahun ditahan di negara itu.

    Pada bulan Desember 2023, AS telah mengamankan pembebasan enam warganya yang ditahan secara salah dan empat warga AS lain yang ditahan di Venezuela.

    Tonton juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tubuh Warga Palestina yang Dibebaskan Israel Dipenuhi Bekas Penyiksaan

    Tubuh Warga Palestina yang Dibebaskan Israel Dipenuhi Bekas Penyiksaan

    Gaza

    Puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel menunjukkan tanda-tanda bekas penyiksaan dan kelaparan. Mereka yang dibebaskan Israel itu terlihat mengalami memar, patah tulang, tubuh berkudis dan menunjukkan tanda-tanda kelaparan.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (2/2/2025), sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, 183 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu kemarin. Mereka terlihat keluar dengan mengenakan pakaian tahanan abu-abu yang bernoda dan menunjukkan tanda-tanda penahanan selama bertahun-tahun.

    Beberapa dari mereka tampak lelah dan lemah saat berjalan kaki singkat dari bus ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza, sebelum disambut oleh kerumunan dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

    “Setiap kali tahanan dibebaskan, kami menemukan tubuh tahanan yang mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, termasuk penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober, kejahatan kelaparan, kejahatan medis sistematis, dan infeksi sejumlah dari mereka dengan kudis, di samping pemukulan parah yang dialami para tahanan sebelum dibebaskan, yang berlanjut selama berhari-hari menurut banyak kesaksian mereka, dan yang dalam beberapa kasus menyebabkan patah tulang rusuk,” kata kelompok Masyarakat Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi itu mengecam kekerasan yang terjadi di tahanan Israel terhadap warga Palestina. Mereka juga menyebut ada ancaman yang dari Israel terhadap warga Palestina yang dibebaskan.

    “Perkumpulan Tahanan menegaskan kembali bahwa praktik pendudukan mengorganisir terorisme terhadap tahanan yang dibebaskan dan keluarga mereka, melalui beberapa metode yang telah dipantau, yang paling menonjol di antaranya adalah pemukulan parah yang dialami tahanan yang dibebaskan, dan ancaman yang mencapai titik pembunuhan jika ada pesta penyambutan yang diselenggarakan atau jika keluarga menunjukkan tanda-tanda penyambutan,” ujar mereka.

    Salah satu warga Palestina yang dibebaskan mengatakan dirinya dan tahanan asal Palestina mengalami penyiksaan paling brutal selama 15 bulan terakhir. Dia menyebut Israel memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi.

    “Mereka memperlakukan hewan lebih baik daripada kami,” ujarnya.

    Staf Palang Merah juga menyatakan kemarahan terhadap cara penjara Israel menangani para tahanan yang dibebaskan dari Penjara Ketziot pada hari Sabtu. Menurut keterangan mereka, para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol di atas kepala dan diikat dengan pita bertuliskan ‘Orang-orang abadi tidak akan pernah lupa’.

    Hamas juga mengutuk penganiayaan dan penyiksaan para tahanan asal Palestina. Hamas juga menyebut sayap bersenjatanya, Brigade Qassam, tidak pernah gagal menyediakan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi tawanan asal Israel meskipun kondisi di Gaza buruk, termasuk pengeboman dan serangan gencar Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 orang di daerah kantong itu sejak Oktober 2023.

    “Kondisi fisik dan psikologis yang baik dari tawanan musuh membuktikan nilai-nilai perlawanan kami dan komitmen moralnya terhadap para tawanan, sementara pendudukan kriminal melakukan pelanggaran paling kejam terhadap tawanan kami di penjara,” kata Hamas.

    Sumber Al-Jazeera menyebut seorang warga Palestina, Hussam Shahin, akan dipindahkan ke rumah sakit setelah menjalani operasi tanpa anestesi saat di penjara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam minggu pertama gencatan senjata dengan imbalan ratusan warga Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu Tunjuk Eks Jenderal Eyal Zamir Jadi Kepala Staf Militer Baru Israel, Gantikan Herzi Halevi – Halaman all

    Netanyahu Tunjuk Eks Jenderal Eyal Zamir Jadi Kepala Staf Militer Baru Israel, Gantikan Herzi Halevi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengumumkan penunjukan Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir sebagai kepala staf militer Israel yang baru pada Sabtu (1/2/2025).

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah sepakat malam ini mengenai pengangkatan Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir sebagai kepala staf militer Israel berikutnya,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, dikutip dari Al Mayadeen.

    Pengangkatan ini terjadi setelah pengunduran diri Letnan Jenderal Herzi Halevi pada 21 Januari 2025.

    Zamir, yang berusia 59 tahun, merupakan pensiunan perwira tinggi dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di militer Israel. 

    Sebelum penunjukannya, Zamir menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Keamanan Israel sejak 2023. 

    Ia menggantikan Halevi yang mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    Zamir sebelumnya memegang posisi Wakil Kepala Staf Militer hingga 2021.

    Ia juga menjabat sebagai Komandan Komando Selatan Angkatan Darat, yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Gaza. 

    Zamir dikenal karena mengawasi operasi militer yang berfokus pada penghentian terowongan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan wilayah Israel.

    Reaksi Pejabat Israel Terhadap Pengangkatan Zamir

    Penunjukan Eyal Zamir mendapat sambutan dari berbagai kalangan politik dan militer Israel.

    Pemimpin Oposisi Yair Lapid menyatakan bahwa Zamir adalah “orang yang tepat untuk jabatan tersebut,” menggarisbawahi pengalaman dan kepemimpinannya dalam dunia militer. 

    Yair Golan, ketua Partai Demokrat, juga memuji Zamir sebagai “perwira berbakat” yang akan memimpin upaya membangun kembali militer Israel dan melindunginya dari intervensi politik yang berbahaya.

    Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, MK Yuli Edelstein menyebut Zamir menjabat pada “masa yang menegangkan dan menentukan,” dengan tugas bersejarah untuk membentuk masa depan militer Israel. 

    Sebagai informasi, ditunjukka Zamir sebagai kepala staf militer Israel yang baru adalah menggantikan tugas Halevi sebelumnya.

    Keputusan Halevi yang mengundurkan diri pada Januari 2025 memicu serangkaian perubahan besar dalam jajaran kepemimpinan militer Israel. 

    Halevi mengundurkan diri setelah mengakui kegagalan dalam menghadapi Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Tak lama setelah Halevi, Mayor Jenderal Yaron Finkelman, yang menjabat sebagai kepala Komando Selatan selama perang, juga mengundurkan diri dengan alasan terkait kekurangan sumber daya militer pada tahun 2023.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Donald Trump Telepon Presiden Mesir, Tak Menyinggung Soal Pemindahan Warga Gaza, Ini yang Dibahas – Halaman all

    Donald Trump Telepon Presiden Mesir, Tak Menyinggung Soal Pemindahan Warga Gaza, Ini yang Dibahas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump menelepon Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, Sabtu (1/2/2025).

    Dalam sambungan telepon itu, baik Donald Trump maupun Abdel Fattah al-Sisi tidak membahas soal pemindahan warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Kantor Kepresidenan Mesir mengatakan, Trump dan al-Sisi melakukan dialog positif tentang pentingnya penerapan penuh fase pertama dan kedua gencatan senjata antara Hamas dengan Israel.

    Dikutip dari Reuters, keduanya juga menakankan perlunya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Sebelumnya, Trump ngotot ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Keinginan Trump ini langsung mendapatkan kritikan dari para kritikus, dengan menyebut sarannya sama saja dengan pembersihan etnis.

    Al-Sisi juga langsung menolak usulan Trump dan menyebutnya sebagai “tindakan ketidakadilan”.

    Penolakan Presiden Mesir itu langsung mendapatkan respons dari Trump.

    Trump mengatakan, Mesir dan Yordania tak akan menolak dengan alasan AS telah melakukan banyak hal untuk kedua negara tersebut.

    “Mereka akan melakukannya,” kata Trump.

    Para menteri luar negeri Arab yang bertemu di Kairo pada hari Sabtu juga menolak pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Mereka mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam stabilitas regional, menyebarkan konflik dan merusak prospek perdamaian.

    Dalam panggilan telepon, Sisi dan Trump juga menyatakan keinginan mereka untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata pernyataan kepresidenan Mesir.

    Sisi mengundang Trump untuk mengunjungi Mesir sesegera mungkin guna membahas masalah-masalah di Timur Tengah.

    Kedua presiden juga membahas perlunya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi mereka, katanya.

    Pembebasan Sandera

    Sementara itu, Hamas telah melakukan pembebasan sandera ketiga pada Sabtu (1/2/2025).

    Kali ini, Hamas telah membebaskan tiga sandera, satu warga negara Amerika-Israel, sementara dua lainnya merupakan warga negara Israel.

    Seorang warga negara ganda Amerika-Israel, Keith Siegel dibebaskan oleh Hamas di Kota Gaza.

    Sementara dua warga Israel, Yarden Bibas dan Ofer Calderon dibebaskan di kota selatan Khan Younis.

    Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan, ketiga sandera yang dibebaskan Hamas akan dipertemukan kembali dengan anggota keluarga.

    Kedua serah terima tersebut dilakukan dengan cepat tanpa kekacauan seperti yang terjadi pada pertukaran tahanan ketiga sebelumnya.

    Israel juga ikut membebaskan 183 tahanan Palestina setelah tiga sandera Israel dibebaskan oleh Hamas.

    Menurut otoritas Palestina, 18 tahanan menjalani hukuman seumur hidup.

    Lebih dari 100 orang berasal dari Jalur Gaza, ditangkap setelah 7 Oktober 2023, dan ditahan tanpa diadili.

    Tiga puluh tahanan, termasuk tiga orang yang menjalani hukuman seumur hidup, dibebaskan untuk masing-masing sandera Keith Siegel dan Ofer Kalderon, dan 12 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dibebaskan untuk Yarden Bibas.

    Dikutip dari The Times of Israel, Israel telah setuju untuk membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Gaza selama masa pelaksanaan perjanjian.

    Pada hari Sabtu, Israel membebaskan 111 tahanan yang ditahan oleh pasukan di Jalur Gaza tetapi tidak terlibat dalam serangan 7 Oktober.

    Dari total 183 orang yang dibebaskan, 150 orang dipulangkan atau dideportasi ke Jalur Gaza, 32 orang dibebaskan ke Tepi Barat, dan satu orang dikirim ke Mesir.

    Tahanan yang dikirim ke Tepi Barat dibebaskan dari Penjara Ofer dekat Ramallah, kata Dinas Penjara Israel (IPS).

    Sementara tahanan lainnya dibebaskan dari Penjara Ktzi’ot di Israel selatan dan dibawa ke Penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza, dekat perbatasan Mesir.

    “Pasukan Dinas Penjara bertindak untuk membebaskan teroris sesuai dengan kesepakatan diplomatik untuk memulangkan para sandera, dengan koordinasi penuh dengan semua badan keamanan,” kata IPS dalam sebuah pernyataan. (*)

  • Cerita Hafizah Palestina Ikuti MTQ Internasional, Menghafal Al-Qur’an di Pelataran Masjid Al-Aqsa – Halaman all

    Cerita Hafizah Palestina Ikuti MTQ Internasional, Menghafal Al-Qur’an di Pelataran Masjid Al-Aqsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hafizah asal Palestina, Lama Rami Abdel Mahsei Abuishah, menjadi peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Indonesia Internasional ke-4 di cabang lomba tahfiz.

    Dirinya mengungkapkan pengalaman berharga serta tantangan dalam perjalanan spiritualnya menghafal Al-Qur’an.

    Lama Rami menuturkan bahwa dukungan keluarga serta komunitas Muslim di Palestina menjadi kunci keberhasilannya dalam menghafal Al-Qur’an.

    Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, solidaritas ini memastikan generasi muda Palestina tetap terhubung dengan nilai-nilai spiritual.

    “Tanpa mereka, saya tak mungkin berdiri di sini,” ungkap Lama melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

    Ia mulai menghafal Al-Qur’an sejak kecil di Zeid bin Tabak Center, lembaga pendidikan yang berlokasi di pelataran Masjid Al-Aqsa, Palestina.

    Pusat pendidikan ini memiliki program khusus yang membantu menjaga hafalan santri, termasuk ujian berkala yang mengantarkannya hingga ke kompetisi bergengsi ini.

    “Keluarga dan guru-guru saya adalah pilar utama yang memotivasi saya, selain tentunya keikhlasan karena Allah,” tambahnya.

    Selain menghadapi tantangan dalam menghafal, Lama dan para hafiz di Palestina juga harus berjuang menghadapi kondisi perang yang tidak menentu.

    Ia menegaskan bahwa Al-Qur’an menjadi penopang moral di tengah konflik berkepanjangan.

    “Terkadang pendudukan membuat kami tidak dapat memasuki Masjid Al-Aqsa. Meski demikian, Al-Qur’an tetap menjadi sumber harapan dan kekuatan bagi kami,” katanya.

    Bagi Lama Rami, kompetisi ini adalah momen bersejarah dalam hidupnya. Ia merasa terharu bisa mewakili Palestina di ajang yang mempertemukan peserta dari berbagai negara.

    “Ini salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya. Saya bangga membawa identitas bangsa kami di sini,” ujarnya.

    Lama Rami juga menyebut acara ini sebagai bukti solidaritas global dalam mendukung generasi muda Muslim di seluruh dunia.

    Sebelumnya pada Rabu (29/1/2025) lalu, Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka MTQ Internasional ke-4 yang diikuti oleh 60 peserta delegasi dari 38 negara empat benua.

    Terdapat dua cabang lomba utama yang dipertandingkan, yaitu Tilawah dan Tahfiz Al-Qur’an.

  • Hamas Kembali Bebaskan Sandera, Keith Siegel jadi Warga Negara AS Pertama yang Dibebaskan – Halaman all

    Hamas Kembali Bebaskan Sandera, Keith Siegel jadi Warga Negara AS Pertama yang Dibebaskan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang warga negara ganda Amerika-Israel, Keith Siegel dan dua sandera lainnya dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran ketiga dengan Israel, Sabtu (1/2/2025).

    Keith Siegel dibebaskan oleh Hamas di Kota Gaza, sekitar dua jam setelah warga Israel, Yarden Bibas dan Ofer Calderon dibebaskan di kota selatan Khan Younis.

    Saat dibebaskan, Keith Siegel tampak tersenyum sambil melambaikan tangan saat militan Hamas berisap menyerahkannya kepada staf Palang Merah Internasional.

    Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan, ketiga sandera yang dibebaskan Hamas akan dipertemukan kembali dengan anggota keluarga.

    Kedua serah terima tersebut dilakukan dengan cepat tanpa kekacauan seperti yang terjadi pada pertukaran tahanan ketiga sebelumnya.

    Dikutip dari CBS News, Keith Siegel merupakan warga negara Amerika pertama yang dibebaskan oleh Hamas.

    Ia merupakan salah satu dari tujuh warga negara Amerika yang disandera di Gaza.

    Diyakini bahwa setidaknya dua dari enam sandera Amerika yang masih ditawan di Gaza masih hidup.

    Sementara empat warga Amerika lainnya diyakini telah tewas dalam penahanan.

    Istri Siegel, Aviva, juga disandera oleh militan Hamas pada 7 Oktober, tetapi dibebaskan dalam pertukaran sandera dan tahanan sebelumnya pada November 2023.

    Berbicara kepada CBS News sekitar setahun setelah pembebasannya, Aviva Siegel mengatakan ada saat-saat ketika militan Hamas memaksa dia dan suaminya melalui terowongan di bawah Jalur Gaza yang membuat mereka merasa “yakin kami akan mati”.

    79 Sandera Israel Masih Ditahan

    Hamas saat ini masih menyandera 79 warga Israel di Gaza setelah pembebasan tiga tawanan pada hari Sabtu.

    Harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa 20 sandera diperkirakan akan dibebaskan pada tahap pertama gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang sedang berlangsung.

    “Hamas masih menahan 79 sandera, dan 20 dari mereka akan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari fase pertama perjanjian,” tulis surat kabar itu.

    Sementara itu, Almog Boker, seorang koresponden untuk Channel 12 Israel, melaporkan bahwa pada akhir fase pertama ini, Hamas masih akan menyandera 59 orang, termasuk 36 orang yang diduga tewas.

    Pada 19 Januari, perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku, awalnya berlangsung selama 42 hari.

    Israel Bebaskan 183 Warga Palestina

    Sementara di sisi lain, Israel membebaskan 183 tahanan Palestina setelah tiga sandera Israel yang disandera Hamas.

    Menurut otoritas Palestina, 18 tahanan menjalani hukuman seumur hidup.

    Lebih dari 100 orang berasal dari Jalur Gaza, ditangkap setelah 7 Oktober 2023, dan ditahan tanpa diadili.

    Tiga puluh tahanan, termasuk tiga orang yang menjalani hukuman seumur hidup, dibebaskan untuk masing-masing sandera Keith Siegel dan Ofer Kalderon, dan 12 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dibebaskan untuk Yarden Bibas.

    Dikutip dari The Times of Israel, Israel telah setuju untuk membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Gaza selama masa pelaksanaan perjanjian.

    Pada hari Sabtu, Israel membebaskan 111 tahanan yang ditahan oleh pasukan di Jalur Gaza tetapi tidak terlibat dalam serangan 7 Oktober.

    Dari total 183 orang yang dibebaskan, 150 orang dipulangkan atau dideportasi ke Jalur Gaza, 32 orang dibebaskan ke Tepi Barat, dan satu orang dikirim ke Mesir.

    Tahanan yang dikirim ke Tepi Barat dibebaskan dari Penjara Ofer dekat Ramallah, kata Dinas Penjara Israel (IPS).

    Sementara tahanan lainnya dibebaskan dari Penjara Ktzi’ot di Israel selatan dan dibawa ke Penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza, dekat perbatasan Mesir.

    “Pasukan Dinas Penjara bertindak untuk membebaskan teroris sesuai dengan kesepakatan diplomatik untuk memulangkan para sandera, dengan koordinasi penuh dengan semua badan keamanan,” kata IPS dalam sebuah pernyataan. (*)

  • Masih Tergantung Israel, Yordania-Mesir Hadapi Bahaya Besar Berani Tolak AS untuk Tampung Warga Gaza – Halaman all

    Masih Tergantung Israel, Yordania-Mesir Hadapi Bahaya Besar Berani Tolak AS untuk Tampung Warga Gaza – Halaman all

    Masih Tergantung Israel, Yordania-Mesir Hadapi Bahaya Besar Berani Tolak AS untuk Tampung Warga Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Yordania dan Mesir dikhawatirkan akan menghadapi bahaya besar atas penolakan mereka terhadap seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta mereka menampung warga Palestina di Jalur Gaza.

    Trump belakangan mengindikasikan akan melakukan upaya ‘paksa’ terhadap Yordania dan Mesir agar mau menerima dan menampung warga Gaza yang terusir agresi militer Israel tersebut.

    Pakar ekonomi Yordania, Amer Al-Shoubaki, dilansir Khaberni, Sabtu (1/2/2025) mengindikasikan bahaya besar bagi Yordania dan Mesir tersebut merujuk pada ketergantungan keduanya terhadap Israel atas kebutuhan dasar seperti air dan pasokan energi lain.

    Al-Shoubaki mengatakan dalam analisis ekonominya, mengatakan AS dan entitas Zionis akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Yordania dan Mesir karena penolakan mereka untuk menampung pengungsi Gaza.

    “Opsi yang dimiliki Trump tidak hanya “menghentikan bantuan,” tetapi mungkin merupakan bagian dari rencana untuk memaksakan sanksi ekonomi (terhadap Mesir dan Yordania),” kata dia.

    Bentuk pemaksaan berupa sanksi ekonomi yang membayangi Yordania dan Mesir, kata dia bisa berwujud antara lain:

    Israel memutus pasokan gas ke Yordania dan Mesir, yang dapat menimbulkan risiko pemadaman listrik.  
    Israel telah berhenti memompa air ke Yordania. Ini menjadi bahay besar, terlebih karena musim hujan yang lemah diperkirakan akan menempatkan negara itu dalam kesulitan yang nyata pada musim panas mendatang.  
    AS akan menghentikan program-program Dana Moneter Internasional yang mengganggu alat-alat penyesuaian keuangan dan melemahkan kemampuan Yordania dan Mesir dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi. 
    Menurunkan peringkat kredit Yordania-Mesir, yang berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman ke tingkat yang sangat tinggi dan membebani anggaran kedua negara tersebut.  
    Menetapkan sanksi ekonomi bertahap yang membatasi sumber daya vital Yordania dan Mesir yang berdampak pada terganggunya sektor strategis, khususnya di perdagangan internasional.  
    Menekan mitra Yordania dan Mesir di Kawasan Teluk, Eropa, dan Jepang untuk menghentikan dukungan finansial atau investasi apa pun, yang akan mengisolasi kedua negara dari sumber pendanaan eksternal.  
    Menghambat akses Yordania dan Mesir ke pasar keuangan internasional, yang membuat kedua negara ini tidak dapat membiayai defisit dan memperdalam krisis.  

    Ancaman Stabilitas Politik dan Keamanan

    Al-Shoubaki melanjutkan, risiko yang lebih buruk dari sanksi ekonomi adalah “upaya AS dan Israel untuk mengacaukan stabilitas politik dan keamanan” Yordania dan Mesir demi memaksakan kehendak mereka agar kedua negara ini mau menerima relokasi paksa warga Gaza.  

    “Tujuan tekanan-tekanan ini jelas, yaitu memaksa kita untuk menerima pengusiran orang-orang Palestina dengan mencekik perekonomian kita dan membatasi pilihan-pilihan kita,” kata dia dilansir Khaberni.

    Al-Shoubaki menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk membentuk “sel krisis kedaulatan bersama” guna menghadapi tekanan Amerika dan Israel yang mengancam akan mengubah penolakan negara tersebut terhadap pemindahan warga Palestina menjadi mimpi buruk ekonomi dan politik.

    “Haruskah kita menunggu hingga ancaman itu menjadi kenyataan?” Atau haruskah kita bergerak sekarang dengan rencana proaktif yang menjaga stabilitas ekonomi dan politik kita serta melindungi kedaulatan dan tujuan kita?” kata Al-Shoubaki bertanya untuk mendorong pemerintah kerajaan Yordania agar lebih aktif bertindak atas situasi ancaman ini.

    KEMBALI PULANG – Antrean dan tumpukan kendaraan saat ratusan ribu warga Gaza yang kembali pulang setelah terusir dan mengungsi karena agresi militer Israel. Puluhan ribu warga Gaza ini kembali ke rumah-rumah mereka ke wilayah Gaza Utara, Senin (27/1/2025). (RNTV/TangkapLayar)

    Usulkan Referendum Nasional

    Seruan AS soal relokasi warga Gaza ini secara nyata menimbulkan gejolak di dalam negeri Yordania.

    Mantan anggota parlemen Yordania, Tariq Khoury mengusulkan kepada pemerintah Yordania untuk mengakhiri kontroversi seputar wacana pemindahan penduduk Gaza ke Yordania, dengan menggunakan keinginan rakyat melalui referendum nasional yang jelas dan eksplisit.

    Khoury melanjutkan dalam pernyataan Sabtu, bahwa tindakan ini akan menjadi pesan yang kuat kepada seluruh dunia dan kepada semua orang yang menargetkan Yordania.

    “Pesan jelasnya adalah, bahwa keputusan rakyat Yordania merupakan faktor penentu dalam masalah-masalah yang menentukan di tanah air,” kata dia dilansir Khaberni.

    Ia menambahkan bahwa referendum akan mengakhiri semua upaya keraguan dan interpretasi.

    “Refrendum juga akan menegaskan bahwa posisi rakyat sepenuhnya konsisten dengan konstanta nasional yang telah dideklarasikan oleh kepemimpinan Yordania sejak lama,” katanya.

    Khoury menekankan bahwa posisi Yordania bukanlah subjek perdebatan atau kompromi, melainkan komitmen nasional negara yang tegas yang disetujui oleh warga Yordania, para pemimpin dan rakyatnya.

     

     

    (oln/khbrn/*)