Negara: Palestina

  • Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen – Halaman all

    Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen – Halaman all

    Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen!

     

    TRIBUNNEWS.COM – Cemen. Kata tidak baku, istilah dari bahasa Sunda yang berarti lembek atau lemah, sepertinya cocok untuk menggambarkan pengakuan mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant soal mantan atasannya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam menghadapi situasi negara pendudukan tersebut di masa perang.

    Dalam wawancara yang disiarkan media Israel, Channel 12, Kamis (6/2/2025), Gallant menuduh Netanyahu terlalu ragu menggunakan kekuatan militer melawan Hamas dan Hizbullah.

    Keraguan Netanyahu ini, kata Gallant, akhirnya merusak peluang terjadinya kesepakatan gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas yang ‘layak’  (menguntungkan Israel) pada Mei tahun lalu.

    Keraguan Netanyahu ini, tambahnya, juga berujung kegagalan menghasilkan rencana politik untuk memanfaatkan capaian operasi militer pasukan Israel (IDF) di Gaza.

    Dalam wawancara tersebut — yang pertama bagi Gallant dengan televisi Israel sejak ia dipecat dari jabatannya oleh Netanyahu pada bulan November 2024 — jenderal yang kini menjadi anggota parlemen Israel (Knesset) itu juga membahas kegagalan pemerintah dan militer Israel dalam mencegah dan merespons serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Gallant meminta dibentuknya komisi penyelidikan negara atas apa yang terjadi dan mengatakan dia akan bekerja sama sepenuhnya dan menerima apa pun yang ditemukan sehubungan dengan kegagalannya sendiri.

    Di antara topik pertama yang dibahas dalam wawancara dengan berita Channel 12 adalah dorongan Gallant di balik layar untuk melancarkan serangan besar terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon, pada 11 Oktober 2023, hanya empat hari setelah Hamas melancarkan invasinya dari Jalur Gaza.

    Mantan menteri pertahanan Israel itu menyebut sarannya saat itu untuk segera memerangi Hizbullah, dicueki Netanyahu.

    Gallant menyebut hal itu sebagai “kesempatan terbesar yang hilang dari Negara Israel, dari segi keamanan, sejak negara itu didirikan.”

    Bukan apa-apa, menurut Gallant, Israel punya kesempatan untuk mengeleminasi para pentolan Hizbullah, termasuk para penasihat senior militer Iran, sekali gebuk saat itu.

    Jika itu dilakukan, menurutnya, maka serangan-serangan Hizbullah sepanjang Perang Gaza berkecamuk untuk mendukung Hamas, tidak akan terjadi.

    “Kami tahu bahwa pejabat senior dari Hizbullah akan berkumpul. Kami bisa saja menyerang dari udara dan menghabisi kepala-kepala Hizbullah, dan juga orang-orang Iran, [pemimpin Hizbullah Hassan] Nasrallah, dan semua yang lainnya. Seluruh jajaran atas Hizbullah,” kata Gallant.

    Dia meneruskan penilaiannya dengan mengatakan, andai serangan cepat Israel tersebut terlaksana saat itu, maka sebagian besar kekuataan persenjataan Hizbullah, akan habis sebelum sempat digunakan. 

    “Segera setelah itu (jika rencana eleminiasi pentolan Hizbullah cepat dilaksanakan), kami dapat melaksanakan rencana serangan terhadap seluruh sistem rudal dan roket, seperti yang (baru) kami lakukan hampir setahun kemudian, pada bulan September, dan kami tidak hanya akan mendapatkan 70 atau 80 persen, tetapi 90 persen atau lebih (kehancuran persenjataan Hizbullah), karena sebagian besarnya terkonsentrasi di gudang penyimpanan,” tambahnya.

    Hizbullah akan Musnah

    Gallant juga menyinggung soal “operasi beeper” — serangan Israel yang melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan anggota Hizbullah.

    Serangan pager ini menandai dimulainya serangan balasan Israel ke Hizbullah Lebanon saat itu.

    Gallant menyesalkan kalau serangan itu baru terjadi pada 17 September 2024, padahal, 11 bulan sebelumnya, serangan itu sudah bisa dilakukan.

    “Operasi beeper telah siap jauh sebelum perang dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan serangan yang saya sarankan dilakukan pada Oktober 2023,” kata dia dilansir Times of Israel.

    Kembali berandai-andai, jika Netanyahu menuruti sarannya, Gallant menyebut Hizbullah akan ‘musnah’ sebelum bisa merongrong Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

    “Hizbullah sebagai organisasi militer akan berhenti beroperasi — tidak ada pemimpin, tidak ada rudal atau roket, sebagian besar anggotanya (akan) tewas di lapangan,” tegas Gallant.

    Menurut menteri pertahanan yang digulingkan itu, ketika ia menyampaikan rencana tersebut kepada Netanyahu, perdana menteri bersikeras membahas usulan tersebut dengan Amerika Serikat.

    Pada saat itu, kata Gallant, ia tahu serangan itu tidak akan dilakukan oleh IDF atas keputusan Netanyahu.

    “Sesuai dengan permintaannya, saya berbicara dengan [Penasihat Keamanan Nasional AS] Jake Sullivan. Setelah beberapa menit, [Menteri Urusan Strategis] Ron Dermer bergabung dalam percakapan, dan saya mendapat jawaban ‘tidak’ yang mutlak,” kenang Gallant.

    “Saya kembali ke perdana menteri, dan saya katakan kepadanya, ‘Kita harus melakukan ini.’ Dia menunjuk ke luar jendela ke semua gedung, dan berkata kepada saya: ‘Anda lihat gedung-gedung ini? Semua ini akan dihancurkan, oleh sisa kapasitas Hizbullah. Setelah kita menyerang mereka, mereka akan menghancurkan semua yang Anda lihat,’” kata Gallant menirukan ucapan Netanyahu.

    RAPAT BAWAH TANAH – Foto selebaran yang dirilis oleh kantornya pada tanggal 26 Oktober 2024, memperlihatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan komandan IDF. Pertemuan ini terjadi di bunker di bawah pangkalan militer Kirya di Tel Aviv. (Avi Ohayun/GPO)

    Pembelaan Netanyahu

    Adapun Netanyahu membela keputusannya untuk menolak usulan Gallant pada tanggal 11 Oktober, dengan mengatakan kepada jaringan Channel 14 pada Kamis kalau akan menjadi “kesalahan besar” untuk membuka perang dua front segera setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.

    Netanyahu juga mengklaim hanya ada sekitar 150 alat penyadap bom di tangan Hizbullah pada Oktober 2023 “dibandingkan dengan ribuan yang kami kumpulkan” pada bulan-bulan berikutnya.

    Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Gallant, yang menulis di X bahwa “operasi pager telah dipersiapkan bertahun-tahun sebelum perang dan siap diaktifkan pada tanggal 11 Oktober.”

    “Bertentangan dengan apa yang dikatakan, ribuan pager sudah berada di tangan para teroris pada saat saya mengusulkan untuk menyerang Hizbullah,” kata Gallant.

    Ia menegaskan, jika rencana itu benar-benar dijalankan pada Oktober 2023, kerusakan yang ditimbulkan oleh pager itu akan menjadi kerusakan sekunder dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perangkat walkie-talkie yang juga dipasangi bahan peledak.

    Sementara puluhan anggota Hizbullah terbunuh dan ribuan lainnya terluka dalam serangan pager dan walkie-talkie pada 16-17 September, jauh lebih banyak orang yang tidak dapat bertugas akibat ledakan pager dibandingkan akibat walkie-talkie.

    Alasannya, kata Gallant, adalah karena pada September 2024, “sebagian besar walkie-talkie berada di gudang, dan ledakannya tidak menimbulkan kerusakan.”

    Berbicara dengan Channel 12, Gallant mengatakan perangkat tersebut sedang diperiksa setelah menimbulkan kecurigaan dari Hizbullah.

    Dalam wawancara tersebut, Gallant juga membahas serangan yang menewaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hizbullah, Hasan Nasrallah oleh serangan Israel pada 27 September 2024.

    Dia mengingat bagaimana ia dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi menelepon Netanyahu — yang sedang mengunjungi Amerika Serikat — untuk mendapatkan izin atas serangan tersebut.

    Setelah memberi mereka lampu hijau, Netanyahu meminta mereka menunggu hingga setelah ia menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB, kenang Gallant.

    “Delapan puluh empat ton bom jatuh… dan Nasrallah meninggal dunia.”

    AGRESI MILITER – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Invasi Darat Gaza

    Menurut Gallant, Netanyahu tidak hanya terlalu ragu untuk menyerang Hizbullah di awal perang — ia bahkan enggan mengirim pasukan darat ke Gaza.

    Lagi-lagi, kata Gallant, Netanyahu terlalu cemen karena takut akan ‘harga’ mahal yang akan dibayar Israel atas keputusannya.

    “Sebelum operasi darat (agresi IDF ke Gaza), perdana menteri memberi tahu saya bahwa akan ada ribuan [tentara] yang terbunuh di Gaza. Saya katakan kepadanya, tidak akan ada ribuan yang terbunuh — dan lebih dari itu, untuk apa kita memiliki tentara? Jika setelah mereka membunuh ribuan warga negara kita dan menculik mereka serta membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, kita tidak akan melakukannya (agresi ke Gaza)?”

    “Dan kemudian muncullah alasannya: ‘Mereka akan menggunakan para sandera sebagai perisai manusia,’” kenang Gallant.

    “Saya katakan kepadanya, kami dan Hamas, hanya punya satu kesamaan, ingin melindungi para sandera,” kata Gallant, menjelaskan kalau Hamas membutuhkan para sandera hidup-hidup untuk menggunakan mereka sebagai alat melawan Israel.

    “Itu adalah perjuangan,” kata Gallant lagi, tentang upaya meyakinkan pemerintah untuk meluncurkan operasi darat.

    “Semua ini butuh waktu — pada akhirnya, kepala staf IDF dan saya, kami sampai pada keputusan ini,” katanya.

    SANDERA ISRAEL DIBEBASKAN – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan sandera Israel, Ofer Calderon (tengah), berdiri bersama anggota Brigade Al-Qassam selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Harga Lebih Mahal Bagi Israel Karena Kelamaan Putuskan Gencatan Senjata

    Ketika ditanya apakah ia yakin pemerintah telah melakukan segala upaya untuk memulangkan mereka yang diculik pada tanggal 7 Oktober dan disandera di Gaza, mantan kepala pertahanan itu berkata, “Saya rasa tidak.”

    “Kita bisa saja membawa [pulang] lebih banyak sandera, lebih awal, dan dengan biaya yang lebih rendah. Usulan awal Juli, yang disetujui Hamas, identik dengan kesepakatan sekarang, hanya [yang sekarang] lebih buruk dalam beberapa hal,” kata Gallant.

    “Sayangnya, jumlah sandera yang hidup semakin sedikit, waktu telah berlalu lebih lama, dan kita membayar harga yang lebih mahal — karena setidaknya ada 110 pembunuh lagi yang akan dibebaskan dalam proses ini.”

    Ketika ditanya siapa yang menurutnya harus disalahkan atas kegagalan kesepakatan bulan Juli, Gallant menuturkan kisah berikut, dari akhir bulan April:

    “Dalam kabinet perang, kami membuat keputusan bulat untuk bergerak menuju kesepakatan, di mana kami akan menarik diri dari Koridor Netzarim, dan ada beberapa kunci yang berbeda untuk berapa banyak sandera yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas berapa banyak tahanan.

    “Pada malam harinya, ada diskusi kabinet, dan datanglah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak tahu — atau tidak seharusnya tahu — tentang rencana tersebut, dan dia berkata: ‘Ada rencana untuk mengembalikan 18 sandera sebagai imbalan penarikan pasukan dari Netzarim,’ dan dia berkata dia akan menentangnya dan meninggalkan pemerintahan,” kenang Gallant.

    “Saya tidak tahu [siapa yang memberi tahu dia]. Saya tidak memberi tahu dia. Kami katakan di lembaga keamanan — kami perlu membawa [pulang] 33 sandera, dan jumlah minimumnya adalah 18. Jumlah yang keluar, beberapa jam kemudian, ke media, adalah 18.”

    “Butuh beberapa hari bagi Hamas untuk memahami apa yang terjadi dari media Israel, dan mereka berkata, kami menarik diri dari kesepakatan itu — dan, dalam praktiknya, semuanya berantakan. Dan itu baru muncul kembali pada akhir Mei, melalui pidato presiden.”

    Ketika ditanya apakah tekanan Trump yang menyebabkan Netanyahu akhirnya menerima kesepakatan tersebut, dalam bentuk terburuknya, kali ini, Gallant menjawab:

    “Netanyahu lebih mempertimbangkan Trump daripada [Itamar] Ben Gvir,” katanya, merujuk pada pemimpin sayap kanan yang partainya, Otzma Yehudit, keluar dari pemerintahan untuk memprotes perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari. “Itu tidak berlaku untuk [Presiden AS] Biden. Itulah inti ceritanya.”

    Gallant juga — bukan untuk pertama kalinya — menuduh pemerintah gagal memanfaatkan kemajuan militer IDF di Gaza dengan menolak melaksanakan rencana untuk menggantikan Hamas sebagai kekuatan pemerintahan di Jalur Gaza.

    “Selama setahun… saya katakan ‘bangun alternatif.’ Perdana menteri, meskipun mereka menyerang saya, menyetujuinya,” kata Gallant.

    “Namun apa yang dibutuhkan tidak dilakukan.”

    Gallant sangat menentang prospek pemerintahan militer Israel di Gaza “untuk memenuhi impian orang-orang yang terputus dari kenyataan, untuk membangun pemukiman di jantung Gaza.”

    “Hasilnya akan membawa bencana,” ia memperingatkan.

     

    (oln/toi/chnn12/*)

  • Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

    Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

    Jakarta

    Dua minggu setelah dilantik kembali sebagai presiden, Donald Trump menerima tamu internasional pertamanya, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Keduanya bekerja sama erat selama masa jabatan pertama Trump, termasuk ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat pada 2017.

    Sejak itu, banyak hal berubah di Timur Tengah. Pada 7 Oktober 2023, Hamas, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Jerman, dan beberapa negara lainnya, melancarkan serangan teror ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

    Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya dianggap kredibel oleh PBB, serangan ini telah menewaskan setidaknya 47.000 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil. Pada pertengahan Januari 2024, sekitar 90% populasi Gaza telah mengungsi, dan tahap pertama dari gencatan senjata mulai berlaku.

    Di tengah ketidakjelasan gencatan senjata tahap kedua dan ketiga, Trump memanfaatkan kunjungan Netanyahu ke Washington untuk mempresentasikan visinya bagi masa depan Gaza yang kontroversial.

    Apa yang ingin dilakukan Trump?

    Kesepakatan gencatan senjata saat ini tidak mencakup rencana jangka panjang untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat lebih dari 15 bulan serangan Israel. Di sinilah rencana Trump muncul. Dia ingin AS terlibat dalam rekonstruksi dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir Palestina tersebut.

    Trump mengaitkan rencananya dengan ambisi menguasai Gaza secara politik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Netanyahu, Trump menyatakan bahwa AS harus memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza, yang ia bayangkan bisa menjadi “Riviera di Timur Tengah.”

    Di media sosialnya, Truth Social, Trump kembali menyatakan niatnya untuk mengambil alih Gaza dari Israel setelah perang berakhir.

    “Palestina … akan direlokasi ke komunitas baru yang lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah modern di kawasan sekitar. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia, aman, dan bebas,” tulis Trump.

    Ia juga menegaskan bahwa pasukan AS tidak perlu dikerahkan, lalu menutup pernyataannya dengan, “Stabilitas kawasan akan terwujud!!!”

    Pilihan kata Trump mengingatkan pada pernyataan Jared Kushner, menantunya sekaligus mantan penasihat Timur Tengah, dalam wawancara dengan Harvard University pada Februari 2024.

    “Properti di tepi pantai Gaza bisa sangat bernilai jika orang-orang lebih fokus membangun mata pencaharian,” kata Kushner. “Situasinya memang tidak menguntungkan, tetapi jika saya jadi Israel, saya akan mencoba memindahkan penduduk keluar dan membersihkan area tersebut.”

    Bagaimana nasib warga Palestina di Gaza?

    “Saya rasa orang-orang seharusnya tidak kembali ke Gaza,” kata Trump saat duduk di samping Netanyahu di Kantor Oval. “Gaza tidak bisa dihuni saat ini. Kita perlu lokasi lain … area yang indah untuk merelokasi mereka secara permanen, dengan rumah-rumah yang layak agar mereka bisa bahagia, tidak ditembak, tidak dibunuh, dan tidak ditikam sampai mati.”

    Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Trump tampak mengoreksi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa “Riviera” barunya akan dihuni oleh “orang-orang dari seluruh dunia … termasuk warga Palestina, banyak orang akan tinggal di sana.”

    Pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum kemanusiaan internasional, yang melarang deportasi atau pemindahan penduduk sipil dari wilayah pendudukan, kecuali dalam keadaan darurat keamanan.

    Trump tampaknya berasumsi bahwa sekitar 1,8 juta warga Palestina akan secara sukarela meninggalkan Gaza. “Satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak punya alternatif,” katanya.

    Ia mengusulkan agar Mesir atau Yordania menampung warga Gaza yang tersisa, tetapi kedua negara ini telah secara tegas menolak ide tersebut.

    Apa efek dari kebijakan Trump di Gaza?

    Selama masa kepresidenan pertamanya, Trump membuat keputusan yang berdampak luas di Timur Tengah. Pada 2019, ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, membatalkan kebijakan AS selama setengah abad. Pada 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Di sisi lain, Trump berupaya memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara tetangga. Sebelumnya, Israel hanya menandatangani perjanjian damai dengan Mesir (1979) dan Yordania (1994). Namun, pada 2020, di bawah kepemimpinan Trump, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Maroko menyusul kemudian.

    Salah satu elemen penting dari kebijakan Trump adalah upaya melibatkan Arab Saudi. Meski tidak berbatasan langsung dengan Israel, wilayah barat laut Saudi hanya terpisah beberapa kilometer dari ujung selatan Israel.

    Pada 2023, di bawah kepemimpinan Joe Biden, kesepakatan antara Saudi dan Israel hampir tercapai. Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan respons militer Israel yang besar-besaran, prospek normalisasi hubungan ini menjadi tidak pasti.

    Trump juga pernah menggagas “NATO Arab,” aliansi pertahanan yang melibatkan AS, Israel, Mesir, Yordania, dan enam negara Teluk Sunni sebagai benteng melawan Iran. Meski memiliki kepentingan serupa, Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian dua negara.

    Kebijakan Trump dan Solusi Dua Negara

    Solusi dua negara adalah konsep yang banyak didukung oleh kekuatan dunia, termasuk Jerman dan sebagian besar negara Uni Eropa. Saat Irlandia, Spanyol, dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara pada 2024, mereka juga menegaskan komitmen pada solusi ini.

    Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara sejak 1988, tetapi AS, Jerman, dan negara G7 lainnya belum melakukannya. PBB juga belum mengakuinya sebagai negara penuh, meskipun memberikan status pengamat non-anggota.

    Solusi ini bertujuan menciptakan dua negara merdeka, yakni Israel dan Palestina, dengan perbatasan yang diakui dan dihormati. Namun, sejak berdirinya Israel pada 1948, prinsip-prinsip ini terus dilanggar.

    Perjanjian Oslo 1993 membuka jalan bagi otonomi Palestina dengan menyerahkan sebagian kendali atas Tepi Barat yang diduduki.

    Pada masa kepresidenan pertamanya, Trump awalnya menjauh dari solusi dua negara, tetapi pada 2020 ia meluncurkan rencana yang dikritik sebagai terlalu berpihak pada Israel. Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, yang semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara.

    Sejak serangan 7 Oktober, pemerintahan sayap kanan Netanyahu semakin menolak solusi ini. Pada Juli 2024, Parlemen Israel bahkan mengesahkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina, dengan alasan bahwa itu akan dianggap sebagai hadiah bagi Hamas.

    Artikel ini diterjemahkan dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara Palestina Bisa Berdiri di Wilayah Arab Saudi

    Negara Palestina Bisa Berdiri di Wilayah Arab Saudi

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel penjajah, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Negara Palestina bisa berdiri di wilayah Arab Saudi. Menurutnya, Arab Saudi memiliki cukup tanah untuk menyediakan negara Palestina.

    “Saudi dapat menciptakan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” katanya dalam wawancara Channel 14 pada Kamis 6 Februari 2025.

    Ketika ditanyai tentang negara Palestina sebagai syarat normalisasi dengan Arab Saudi, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya akan menolak hal itu.

    “Kami tidak akan membuat kesepakatan yang akan membahayakan Negara Israel,” ucapnya.

    “Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada sebuah negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina, dan lihat apa yang kami dapatkan? pembantaian terbesar sejak Holocaust,” tutur Benjamin Netanyahu menambagkan.

    Wawancara itu dilakukan selama kunjungan Benjamin Netanyahu ke Washington, yang dimulai dengan konferensi pers bersama dengan Presiden AS Donald Trump, dengan presiden AS itu mengumumkan rencananya agar negaranya menguasai Jalur Gaza.

    Selain itu, keduanya membahas potensi normalisasi dengan Arab Saudi.

    “Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” ucap Benjamin Netanyahu.

    Respons Arab Saudi

    Akan tetapi, tak lama setelah konferensi pers, kementerian luar negeri Saudi menyatakan tidak akan membahas hubungan dengan Israel penjajah tanpa pembentukan negara Palestina.

    “Tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa solusi dua negara yang adil dan komprehensif bagi rakyat Palestina,” ucap pernyataan tersebut, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Jerusalem Post.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan posisi Arab Saudi selama ini, yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina dengan batas-batas yang jelas berdasarkan kesepakatan internasional. Riyadh juga menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

    Awal pekan ini, pejabat Israel penjajah yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka khawatir Benjamin Netanyahu akan bersedia mengakhiri perang di Gaza dan menunda aneksasi Tepi Barat demi memajukan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.

    Para pejabat khawatir bahwa perdana menteri akan menggunakan penundaan aneksasi sebagai kompromi dalam upaya untuk mempengaruhi Riyadh dari menuntut jalan menuju negara Palestina.

    Trump Mau Ambil Alih Gaza

    Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih dan memiliki Gaza, setelah menyingkirkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Rencana itu akan dilakukan, setelah warga Palestina ‘direlokasi’ ke negara lain saat Gaza dibangun kembali.

    Presiden AS yang baru dilantik itu menyatakan niatnya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.

    Dalam pengumuman mengejutkan yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap konflik Israel-Palestina, Donald Trump mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelopori pembangunan di Gaza untuk memasok pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi orang-orang di daerah tersebut.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan memilikinya,” kata Donald Trump di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan bertanggung jawab untuk membersihkan bangunan yang hancur dan membongkar bom berbahaya yang tidak meledak serta senjata lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rencana Trump Pindah Paksa Warga Gaza ke Yordania akan Jadi Deklarasi Perang Yordania dengan Israel? – Halaman all

    Rencana Trump Pindah Paksa Warga Gaza ke Yordania akan Jadi Deklarasi Perang Yordania dengan Israel? – Halaman all

    Apakah Yordania Mengatakan akan Berperang karena Rencana Donald Trump di Gaza?

    TRIBUNNEWS.COM- Laporan minggu ini yang menunjukkan bahwa perang antara Yordania dan Israel dapat dipicu oleh rencana pembersihan etnis di Gaza oleh Presiden AS Donald Trump.

    Laporan menunjukkan bahwa Yordania telah menyatakan kesediaannya untuk berperang dengan Israel atas rencana pembersihan etnis Donald Trump di Jalur Gaza.

    Hal ini terjadi setelah Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia ingin melihat AS “memiliki” Gaza dan bahwa negara-negara seperti Mesir dan Yordania, harus dan akan menyerap populasi Palestina yang mengungsi, sambil mengklaim “semua orang menyukai” rencananya.

    Baik Mesir maupun Yordania dengan tegas menolak gagasan tersebut dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan.

    Komentar keras dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyusul pengumuman Donald Trump menunjukkan bahwa Amman akan mengambil sikap tegas terhadap Israel jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara paksa mengusir penduduk Gaza.

    Akan tetapi, akankah kerajaan itu bertindak sejauh terlibat dalam perang dengan Israel sebagai respons terhadap pembersihan etnis lebih lanjut di tanah Palestina?

    Beberapa media telah mengklaim demikian, khususnya setelah laporan berbahasa Arab mengutip pernyataan Safadi: 

    “Jika ada upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa ke Yordania, kami akan menghadapinya dengan segala kemampuan kami. Ini adalah pernyataan perang terhadap Yordania, dan kami akan menanggapinya.”

    Beberapa pengamat urusan Yordania-Palestina mengatakan komentar Safadi menekankan betapa seriusnya situasi.

    “Dia mengatakan komentar-komentar ini untuk menekankan implikasi dari rencana Trump – inilah yang dimaksud Safadi. Ini adalah garis merah bagi Yordania, mereka juga khawatir hal ini akan memicu perang saudara karena telah mengobarkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan masa depan tentang lebih banyak pengungsi di negara ini,” katanya kepada TNA .

    “Jadi, Yordania mengirim pesan kepada Trump, Amerika dan Israel, agar mereka tidak mencoba. Bukannya mereka ingin berperang, tetapi mereka harus menghentikan hal ini terjadi,” tambahnya.

    Adoni mengatakan urgensi dalam retorika tersebut digunakan karena rencana Trump telah menjadi “bahaya strategis bagi kelangsungan hidup Yordania dan tahta Hashemite, inilah sebabnya dia mengatakan mereka akan berperang”.

    Ia juga mencatat bahwa hari Jumat akan terlihat banyak aktivitas di seluruh Yordania untuk mengekspresikan penolakan terhadap rencana Trump melalui protes massa yang akan menandai salah satu momen langka di mana opini publik dan sikap resmi cocok.

    Faktor lain yang perlu dipertimbangkan, kata Adoni, adalah jika Yordania mau menerima pengungsi Palestina, “mereka akan dituduh tunduk kepada Israel dan mereka tidak mampu melakukan itu”.

    Ia mengatakan banyak yang percaya bahwa tindakan tersebut akan menjadi “akhir bagi Yordania” dan penggunaan kata “pemindahan” oleh Israel berarti “pengusiran”.

    Deklarasi perang?

    Komentar dari Safadi muncul menyusul perang brutal di Gaza yang menyebabkan seluruh penduduk mengungsi, dan serangan mengerikan di Tepi Barat di mana 70 warga Palestina, termasuk 10 anak-anak, tewas dan sekitar 26.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Dalam wawancara sebelumnya, Safadi mengatakan Israel terus menggusur dan berupaya memindahkan penduduk ke Yordania, sebuah situasi yang tidak akan diterima kerajaan tersebut, di mana lebih dari separuh penduduknya lahir di Palestina.

    “Mengusir warga Palestina dari Tepi Barat ke Yordania berarti memindahkan krisis yang telah diciptakan oleh pendudukan dan semakin memburuk,” kata Safadi.

    Pada bulan September tahun lalu, ia juga memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina di Tepi Barat ke negaranya akan ditafsirkan sebagai “deklarasi perang” dalam sebuah konferensi pers.

    Beberapa laporan menunjukkan bahwa Yordania akan menutup perbatasannya jika warga Palestina mulai menyeberang ke negara itu, yang merupakan hasil yang lebih mungkin terjadi jika terjadi program pembersihan etnis massal.

    Perkembangan terkini terjadi saat Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Raja Yordania Abdullah di Amman, di mana ia menekankan perlunya mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Separuh dari 11 juta penduduk Yordania adalah warga Palestina, dan sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 selama Nakba, banyak warga Palestina yang mencari perlindungan di sana.

    Menurut angka PBB, 2,2 juta warga Palestina terdaftar sebagai pengungsi di Yordania.

    SUMBER: NEW ARAB

  • Aniaya Tahanan Palestina, Tentara Israel Dibui 7 Bulan    
        Aniaya Tahanan Palestina, Tentara Israel Dibui 7 Bulan

    Aniaya Tahanan Palestina, Tentara Israel Dibui 7 Bulan Aniaya Tahanan Palestina, Tentara Israel Dibui 7 Bulan

    Tel Aviv

    Pengadilan militer Israel menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara terhadap seorang tentara yang mengakui telah “menganiaya secara kejam” sejumlah tahanan Palestina di fasilitas penahanan di dekat perbatasan Jalur Gaza.

    “Terdakwa dinyatakan bersalah atas beberapa insiden di mana dia meninju para tahanan dengan tinjunya dan menggunakan senjatanya saat mereka diborgol dan ditutup matanya,” demikian pernyataan militer Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal identitas tentara Israel yang dijatuhi hukuman bui tersebut.

    Namun disebutkan bahwa aksi penganiayaan itu terjadi di fasilitas penahanan di Sde Teiman.

    “Tindakan ini dilakukan di hadapan tentara-tentara lainnya, beberapa di antaranya meminta terdakwa untuk berhenti, dan bahkan didokumentasikan melalui ponsel terdakwa,” imbuh militer Israel dalam pernyataannya.

    Pengadilan militer Israel menetapkan bahwa “sejumlah tentara yang memakai penutup wajah turut berpartisipasi dalam penganiayaan tersebut”, namun identitas mereka masih belum diketahui.

    Pusat penahanan yang terletak di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza itu dibangun pada awal masa perang antara Tel Aviv dan Hamas, yang dipicu oleh serangan mematikan kelompok militan itu terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

    Pusat penahanan itu secara khusus digunakan oleh Israel untuk menahan para tahanan dari wilayah Palestina selama perang Gaza berkecamuk.

    “Pengadilan memutuskan bahwa tindakan terdakwa sangat berat dan diperburuk oleh keadaan — mengeksploitasi kewenangannya terhadap tahanan yang diikat dan ditutup matanya selama jangka waktu lebih dari tiga bulan,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

    HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

    “Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung seluruh komunitas Internasional berkolaborasi untuk menggagalkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang berlawanan dengan hukum internasional.

    “Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    HNW menilai hal itu juga bentuk nyata dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) serta menjadi model ‘penjajahan’ baru, di samping pengalihan isu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat gencatan senjata diberlakukan.

    “Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis, kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,” ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa dunia internasional tegas menolak rencana Trump tersebut, tak terkecuali Mesir dan Yordania yang dibidik Trump sebagai lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina.

    “Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina merdeka,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, negara-negara yang tergabung sebagai anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga negara-negar di benua Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa maupun non Uni Eropa juga menolak langkah Trump tersebut.

    “Belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump, dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan,” paparnya.

    Dia lantas mengamini penolakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres terhadap rencana Trump tersebut dan pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese.

    Untuk itu, HNW pun mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump tersebut, serta memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya.

    Dia juga sependapat dengan sikap Kemlu RI yang menilai bahwa akar penyebab konflik ialah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina sehingga apabila AS menghendaki perdamaian tercipta di Gaza hal tersebut yang harusnya dibenahi, bukan justru ingin menguasai Gaza dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri.

    “Karena manuver itu jelas membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB,” katanya.

    Dia berharap sikap Kemlu RI dapat berhasil diwujudkan sehingga penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum tersebut dengan lebih efektif berkolaborasi dengan negara-negara yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk menguasai Gaza dan mengusir warganya.

    Menurut dia, kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara-negara yang tergabung di OKI, Liga Arab, maupun PBB.

    “Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata dengan Hamas,” ujarnya.

    HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel yang telah melanggar berbagai resolusi PBB itu dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab, salah satunya terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel.

    “Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PKS DPR RI Dukung Penuh Aliansi Global Hentikan Penjajahan Israel atas Palestina

    Fraksi PKS DPR RI Dukung Penuh Aliansi Global Hentikan Penjajahan Israel atas Palestina

    TRIBUNJAKARTA.COM – Fraksi PKS mendukung pembentukan aliansi global untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina.

    Aliansi itu terdiri dari 9 negara yang dibentuk untuk mengawasi pelanggaran internasional yang dilakukan Israel di Palestina. 

    Aliansi ini dinamai The Hague Group atau Grup Den Haag yang telah terbentuk di Belanda. Negara yang termasuk ke dalam aliansi itu adalah Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras dan Belize. 

    Kelompok tersebut dibentuk karena mereka berduka atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, komunitas serta warisan budaya karena tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza serta sisa wilayah Palestina lainnya yang diduduki.

    Jazuli Juwaini berharap Indonesia bisa bergabung dalam aliansi ini bersamaan dengan upaya global lainnya untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina.

    “Semua upaya dan aliansi global untuk mendukung penghentian penjajahan Israel atas Palestina harus kita dukung. Kami mendorong Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam aliansi seperti ini selain upaya global lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

    Anggota Komisi I DPR ini menilai lahirnya aliansi global yang mengawasi dan mengefektifkan penegakan hukum internasional atas pelanggaran yang dilakukan Israel memiliki nilai strategis untuk dunia. 

    “Upaya ini akan semakin menekan dan mengucilkan Israel dan pendukungnya dari komunitas internasional. Tinggal beberapa negara saja yang setia mendukung Israel. Sebaliknya mayoritas negara dunia sudah berbalik mendukung Palestina dan perdamaian dan jumlahnya semakin bertambah,” terang Jazuli. 

    Anggota DPR Dapil Banten ini berharap dukungan kepada kemerdekaan Palestina melalui gencatan senjata permanen dan penghentian penjajahan yang dilakukan Israel harus terus dikuatkan melalui berbagai saluran diplomasi dan gerakan global. 

    “Saatnya dunia bersikap lebih keras dan lebih tegas dalam menghadapi keangkuhan Israel yang sama sekali tidak mau tunduk pada kesepakatan, aturan, dan hukum internasional,” pungkas Jazuli.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza dari tanah mereka mendapat kecaman dari banyak kalangan.

    Mulai dari China, Malaysia, Iran, Indonesia hingga enam negara Arab menentang gagasan relokasi warga Gaza ini.

    Sejumlah negara Eropa juga menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza dan menyebut ide ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

    Trump berniat memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yordania.

    Indonesia juga sempat disebut sebagai opsi lokasi relokasi warga Gaza.

    Berikut daftar negara yang menolak usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza:

    China

    Tiongkok menentang relokasi warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

    “Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuh dia.

    Malaysia

    Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza.

    Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air.

    “Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka,” terang rilis Kemlu Malaysia, dikutip dari AFP, Rabu (5/2/2025).

    Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

    Iran

    Iran turut menyampaikan penolakan serupa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.

    “Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya,” kata Baghaei, dikutip dari Press TV Iran.

    Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina.

    Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

    “Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan,” ujar Baghaei.

    Indonesia

    Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak dengan tegas pemindahan warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina,” demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

    Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 

    Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.

    6 Negara Arab: Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina

    Keenam negara Arab menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza.

    Enam negara Arab menyampaikan penolakan soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu.

    Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

    Dalam surat, keenam negara Arab itu menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia.

    Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

    “Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan,” tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, Al Mayadeen melaporkan.

    Baerbock memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

    “Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional,” ungkapnya.

    “Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru,” katanya.

    Prancis

    Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini.

    Prancis menegaskan tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara. 

    Spanyol

    Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa. 

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab,” katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

    Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis. 

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir    
        Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir

    Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir. Hal ini diucapkan Trump setelah secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza, setelah merelokasi warganya ke negara lain.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

    “Tentara AS tidak akan diperlukan! Stabilitas di kawasan akan berkuasa!!!” tulis Trump dalam pernyataannya pada Kamis (6/2) waktu setempat.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa warga Palestina “seharusnya sudah dimukimkan kembali di komunitas-komunitas yang jatuh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut”.

    Pernyataan terbaru Trump ini disampaikan setelah pada awal pekan ini, sang Presiden AS mengejutkan dunia dengan mencetuskan bahwa “AS akan mengambil alih Jalur Gaza”.

    “Kami juga akan melakukan pekerjaan terhadapnya. Kami akan memilikinya,” ucap Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

    Dia hanya memberikan sedikit rincian soal bagaimana AS akan memindahkan lebih dari 2 juta warga Gaza atau bagaimana AS akan mengendalikan wilayah yang dilanda perang tersebut.

    Gagasan kontroversial Trump itu menuai kritikan dan penolakan dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

    Tak lama usai pernyataan Trump itu, Gedung Putih tampak berupaya meredakan kehebohan dan penolakan global yang muncul.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali. Leavitt juga menegaskan tidak ada komitmen pengerahan tentara AS ke Jalur Gaza.

    Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menyebut gagasan Trump untuk mengambil alih Gaza “bukan dimaksudkan sebagai rencana jahat”. Dia juga mengatakan bahwa warga Gaza hanya akan direlokasi untuk “sementara” selama rekonstruksi berlangsung.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Akan Berhenti Jika Pemimpin Hamas pergi dari Gaza

    Perang Akan Berhenti Jika Pemimpin Hamas pergi dari Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Benjamin Netanyahu selaku pemimpin Israel mengatakan bahwa ia bersedia mengakhiri perang di Gaza jika Pemimpin Hamas meninggalkan wilayah itu dan mengasingkan diri ke negara ketiga.

    Ucapan tersebut ia katakan saat pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Netanyahu menyebutkan pengasingan terhadap pemimpin kelompok perlawanan Palestina itu akan menjadi salah satu rencana perdamaian di Gaza yang disampaikannya kepada Trump.

    Selain itu, ia juga mengatakan keinginannya untuk memperpanjang gencatan senjata tahap pertama d Gaza untuk membebaskan banyak sandera.

    Perpanjangan tersebut untuk membuka jalan bagi pembebasan dua atau tiga warga Israel yang disandera oleh Hamas.

    Lalu, jika perpanjangan itu disetujui dalam negosiasi di tahap kedua, Netanyahu akan menawarkan pembebasan sejumlah warga palestina yang masih ditahan oleh Israel termasuk tahanan senior.

    Pejabat AS pun mengatakan sebagai imbalan dari tawaran itu, netanyahu akan meminta Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa dan pemimpin kelompok itu mengasingkan diri.

    Diketahui, Gencatan senjata tahap pertama di Gaza telah berlaku mulai dari 19 Januari dan menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk membebaskan sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Lalu, kesepakatan itu didukung oleh Qatar, Mesir, dan AS yang telah mendirikan pusat Koordinasi di Kairo.

    Kemudian, pada Selasa, Hamas mengumumkan dimulainya negosiasi untuk gencatan senjata untuk tahap kedua.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak menjamin gencatan senjata di Jalur Gaza bisa bertahan.

    “Saya telah melihat orang-orang dianiaya. Tidak seorangpun pernah melihat hal seperti itu. Tidak, saya tidak memiliki jaminan bahwa perdamaian akan terwujud,” ucapnya.

    Media Israel mengatakan bahwa Netanyahu batal mengirimkan tim perundingan ke Qatar untuk membahas fase kedua perjanjian gencatans enjata Gaza pada Senin sampai akhirnya dirinya bertemu dengan Trump.

    Tahap pertama perjanjian yang sedang berlangsung adalah mencakup gencatan senjata selama enam pekan, dimana para tahanan dibebaskan oleh israel dan Hamas.

    Berdasarkan ketentuan, gencatan senjata tahap pertama bisa diperpanjang selama para kedua pihak melanjutkan negosiasi untuk mendapatkan tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

    Ketentuan tersebut mencakup pembebasan sandera lebih lanjut termasuk tentara Israel laki-laki. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News