Negara: Palestina

  • Silaturahmi Masyarakat Sulteng Asal Jatim, Khofifah: Momentum Perkuat Kemitraan Perdagangan

    Silaturahmi Masyarakat Sulteng Asal Jatim, Khofifah: Momentum Perkuat Kemitraan Perdagangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Forum Silaturahim bersama masyarakat Sulteng asal Jatim dalam rangka penguatan pasar antar daerah yang digelar di Hotel Aston, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/10/2025) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah optimis bahwa Forum Silaturahim ini bukan sekadar membangun partnership berbasis pada ekonomi, namun juga pada kearifan lokal yang dimiliki kedua wilayah. Pasalnya, dalam forum ini juga akan dilakukan transformasi teknologi peternakan, pertanian hingga perdagangan.

    “Tidak sekadar transaksi dagangnya tetapi proses transformasi teknologi pertanian dan juga peternakan dari Jatim ke Sulteng,” ucap Gubernur Khofifah.

    Ia melanjutkan, forum ini sendiri adalah rute dari proses untuk memperkuat kemitraan perdagangan Jawa Timur dengan provinsi mitra. Serta, merupakan upaya bersama untuk mengembangkan jaringan pasar, memperkuat kerja sama antar daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong peluang kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha Jatim dan Sulteng di berbagai sektor. Biasa dalam proses misi dagang, kita memberseiringi dengan pertemuan warga provinsi mitra asal Jatim,” jelasnya.

    Gubernur Khofifah memaparkan berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jawa Timur dengan Seluruh Provinsi 2023, Total Nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp4,693 triliun. Yang mana nilai tersebut terdiri dari nilai bongkar (beli dari Sulawesi Tengah) sebesar Rp1,357 triliun dan nilai muat (jual ke Sulawesi Tengah) sebesar Rp3,336 triliun.

    “Dengan demikian, neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah surplus sebesar Rp1,978 triliun,” jelasnya.

    Sementara untuk Misi Dagang Jatim-Sulteng sendiri sudah pernah dilakukan sebelumnya, tepatnya tanggal 23 Februari 2022. Dimana, berhasil menghasilkan nilai komitmen transaksi mencapai Rp104,91 miliar dengan 40 transaksi dagang.

    Untuk itu, kembali Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim di Sulteng agar dapat bersama-sama mengidentifikasi berbagai tranformasi teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan.

    Seperti pada produksi sapi potong di Jatim yang tertinggi se-Indonesia. Gubernur Khofifah menyebut bahwa capaian tersebut merupakan hasil training Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Kab. Malang besar kepada masyarakat baik jadi inseminator atau pengawas kebuntingan.

    “Ini merupakan cara kita mendapat bibit unggul dari sapi potong atau sapi perah,” ucapnya.

    Sedangkan di sektor pertanian, produksi padi Jatim tertinggi se-Indonesia. Bahkan, per 1 Oktober lalu, Badan Pusat Statistik sudah menyebut bahwa di tahun ini sampai dengan November 2025, tercatat 12 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) diproduksi oleh Jawa Timur.

    “Jika normalnya satu hektare ada yang 5-6 ton per hektare, maka di Jatim standardnya sembilan ton ada yg bahkan 12 dan 14 ton per hektare,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, kembali ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Dimana, Transformasi dari teknologi pertanian dan peternakan termasuk di dalamnya UMKM.

    Di akhir, Khofifah tak lupa berpesan agar masyarakat Jatim di Sulteng dapat menjaga persaudaraan, perdamaian dan tetap membangun suasana harmonis.

    “Untuk itu saya minta kepada semua warga Sulteng asal Jatim agar jaga keguyupan dan kerukunan. Guyup disini artinya membangun soliditas di dalam satu entitas,” pesannya.

    Keguyup rukunan masyarakat Indonesia sendiri bahkan disebutnya berhasil membuat kagum dunia internasional. Khofifah mencontohkan di Afghanistan dan Palestina yang memiliki jumlah suku dan partai politik lebih sedikit dari Indonesia namun belum berhasil menjaga perdamaian negaranya.

    “Ini karena keguyuban dan kerukunan tidak terbangun dengan baik. Sementara kita dipersatukan disini bukan karena suku, tapi karena We are Indonesia,” ujarnya.

    “Jadi kalau misalnya Indonesia ini harus dirajut, dijahit dan dirakit, maka panjenengan semua yang antara lain punya tugas merajut persaudaraan, keguyuban dan kerukunan,” pungkas Khofifah.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Khofifah beserta jajaran Pemprov Jatim ke Sulawesi Tengah. Ia meyakini bahwa pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi tapi juga sebagai pengikat persaudaraan yang ada di Sulawesi Tengah.

    “Kami menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang datang untuk berkarya dan berkontribusi. Dengan semangat Nosarara Nosabatutu, Kita Bersaudara, Kita Bersatu serta nilai-nilai yang menjadikan masyarakat Sulteng damai dan saling menghormati,” ucapnya.

    Untuk itu, ia juga berpesan kepada masyarakat Sulteng asal Jatim agar tetap menjadi duta persahabatan dimanapun berada.

    “Para warga Sulteng asal Jatim, tetaplah menjadi Duta Perdamaian, Duta Persaudaraan dan Duta Pembangunan yang menunjukkan dimanapun berada tetap membawa semangat Bhineka Tunggal Ika,” tutupnya.

    Dalam Forum silaturahmi yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, turut dhadiri oleh masyarakat Jatim yang berdomisili di berbagai Kab/Kota di Sulteng. Selain itu dimeriahkan pula dengan pertunjukan Tari Remo dan Tari Jatilan. Hal ini, merupakan bentuk persembahan dari Pemprov Jatim kepada warga Sulteng asal Jatim yang rindu akan budaya dan nuansa khas kampung halaman.

    Di akhir acara, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan tali asih kepada paguyuban masyarakat Jatim di Sulteng sebesar Rp100 juta.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Prov. Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhidin, Kepala Perangkat Daerah terkait dari kedua provinsi, jajaran pimpinan BUMD Jatim, serta ratusan masyarakat yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Sulteng asal Jawa Timur. [tok/beq]

  • Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Jakarta

    Awal Oktober 2025, kabar gembira ketika dunia menyaksikan pengumuman gencatan senjata pasca ketegangan antara Israel dan Hamas sejak dua tahun yang lalu, diumumkan di Sharm el-Sheikh, difasilitasi oleh Mesir. Pengumuman inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuat rencana 20 poin menandai fase pertama penghentian permusuhan, pembebasan sandera, dan pergeseran pasukan.

    Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada niat politik yang jelas dan tindakan nyata dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, serta komunitas internasional yang dapat membantu membangun kembali Gaza, yang telah hancur akibat serangan militer Israel.

    Pihaknya bersama mitranya dari Eropa dan negara-negara Arab bertemu di Paris pada Kamis (9/10/2025) membahas masa depan Gaza. Pertemuan digelar atas dasar kesepakatan kedua pihak berseteru untuk gencatan senjata, pertukaran tawanan dan sandera, serta penarikan pasukan dari sebagian wilayah di Gaza yang diusulkan Trump.

    Pertemuan di Paris dihadiri oleh para menteri luar negeri dan dipandang penting untuk membahas perihal pembentukan pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang, dan rekonstruksi Gaza.

    Paling penting untuk menegaskan bahwa gencatan senjata dipimpin AS; sejumlah laporan menjelaskan bahwa Gedung Putih memainkan peran sentral mendesak pihak-pihak terkait persetujuan fase awal perjanjian.

    Ada dua perasaan yang bebarengan muncul. Lega karena kekerasan yang mengoyak kehidupan rakyat Palestina tersendat dan/atau skeptisisme. Pengumuman tersebut dihadapkan pada dualisme cara pandang menyoal komitmen, mengarah pada perdamaian permanen atau hanya jeda sementara sebelum spiral kekerasan berulang.

    Pasalnya, beberapa jam setelah kesepakatan damai, pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Zeitoun dan Khan Younis.

    Suara ledakan menggema, asap tebal menjulang dari rumah yang baru saja merdeka, memupus harapan untuk merdeka menjadi perasaan hancur berkeping-keping. Harapannya, setelah diwawancarai oleh media Israel, otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan mereformasi berbagai sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan-untuk menentukan nasib sendiri bersungguh-sungguh dan membentuk struktur kenegaraan yang kredibel sesuai cita-cita rakyat Palestina.

    Gencatan Senjata: Sementara atau Selamanya?

    Perjanjian di atas mengubah lanskap politik Israel, melalui pemerintahannya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, membuka peluang untuk penghentian serangan di Gaza. Pasca pengumuman, pasukan Israel mulai menarik diri di Gaza secara bertahap pada Jumat (10/10/2025).

    Reuters menyebutkan bahwa warga Israel dan Palestina menyambut kabar tersebut dengan suka cita, setelah perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina.

    Meskipun Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas, mengklaim telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan berakhir. Serangan udara oleh Israel di Gaza menurun drastis. Suara “Allahu Akbar” menggema setelah mendengar kabar tersebut, setelah warga Gaza diselimuti dengan kesedihan, wajah lelah, dan tubuh yang luka.

    Meskipun ada pengumuman tersebut, Netanyahu menghadapi tekanan dari internal koalisi setelah bersepakat untuk gencatan senjata dengan Hamas.

    Namun perjanjian fase awal ini masih belum menyentuh persoalan struktural-mengenai status politik Gaza, proses demiliterisasi yang kredibel, pengaturan keamanan jangka panjang, hingga mekanisme pemerintahan yang menjamin hak-hak sipil dan politik rakyat Palestina.

    Tanpa rencana politis yang komprehensif, jeda operasi militer berisiko menjadi jeda sementara dalam kengerian yang dapat kembali menyala.

    Trump menuju kawasan Timur Tengah, Minggu (12/10/2025) untuk menghadiri penandatanganan perjanjian di Mesir. Lawatan ke Timur Tengah disertai undangan dari Ketua Parlemen Israel Amir Ohana untuk berpidato di Knesset, Parlemen Israel.

    Trump berharap agar tujuannya dapat menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Harapnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, gencatan senjata jangan sampai menjadi harapan palsu bagi masyarakat lokal Palestina dan sejumlah komunitas internasional, yang menginginkan konflik dapat berakhir dan mewujudkan perdamaian abadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Setelah gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas, pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza pada Jumat (10/10/2025). Hal ini memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumahnya, meskipun hampir keseluruhan hancur akibat perang dua tahun terakhir.

    Namun, yang lebih penting, skala kerusakan di Gaza bukan hanya membangun kembali rumah yang telah hancur, melainkan menghidupkan ekosistem tatanan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

    Ismail Zayda (40), sebagai warga Gaza, dihadapkan situasi yang berkecamuk dan bangunan rata dengan tanah, seluruh distrik lenyap, rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti. Bantuan sosial sudah masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang hidup di tenda-tenda.

    Penilaian kolektif Bank Dunia bersama Uni Eropa dan PBB, pada Februari 2025 melalui Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar US$53,2 miliar untuk dekade mendatang, dengan kebutuhan mendesak sekitar US$20 miliar pada tiga tahun pertama.

    Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kekayaan finansial dan teknologi perlu diperkuat dengan koordinasi politik dan mekanisme yang menjamin akses, transparansi, dan perlindungan hak-hak penduduk selama fase rekonstruksi.

    Komitmen finansial tanpa pengaturan politik yang aman berisiko menimbulkan masalah baru-seperti korupsi, penguatan rekonstruksi oleh aktor yang memperkuat ketidaksetaraan, atau rekonstruksi yang mengabaikan kebutuhan korban yang paling rentan. Hal Ini perlu peran komunitas internasional melalui donor negara, lembaga internasional, NGO, dan aktor regional (seperti Mesir, Qatar, dan Turki) menjadi krusial.

    Rekonstruksi idealnya harus berbasis prinsip do no harm, inklusif, dan dipimpin oleh kebutuhan lokal. Penentuan bentuk rekonstruksi, seperti perumahan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, serta pemulihan mata pencaharian, harus melibatkan perwakilan organisasi sipil Palestina agar kebijakan tidak menjadi alat politik untuk meraih legitimasi jangka pendek.

    Berdasarkan laporan IRDNA, menempatkan prioritas secara jelas bahwa prakarsa donor tanpa mekanisme partisipasi lokal justru berbahaya.

    Komitmen Kemanusiaan

    Hal yang lebih penting menyoal gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza, yang tidak boleh diabaikan adalah dimensi kemanusiaan. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang meluas, trauma kolektif, serta kehancuran infrastruktur publik (sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik) menggores generasi mendatang.

    Data resmi yang dirilis organisasi kemanusiaan dan otoritas kesehatan di Gaza, korban jiwa mencapai puluhan ribu, dengan jumlah terus bertambah seiring verifikasi data secara statistik, menjadi alasan moral mengapa rekonstruksi harus didahului oleh jaminan keamanan dan akses kemanusiaan yang tidak dapat diintervensi secara politis.

    Komitmen Trump dan administrasi AS dalam penyelesaian konflik, apakah bersifat temporer atau permanen? Meskipun AS dalam konteks geopolitik dinilai mampu memimpin proses perdamaian besar-baik lewat tekanan diplomatik, insentif politik, maupun bantuan ekonomi-sering kali bergantung pada agenda domestik dan pergantian kepemimpinan.

    Yang berbeda kali ini adalah klaim Trump berhasil menggalang koalisi regional dan internasional untuk mendorong Israel dan Hamas menerima fase awal perjanjian. Tetapi komitmen jangka panjang membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internasional yang kuat, bukan hanya deklarasi sesaat yang kemudian terpinggirkan oleh perubahan prioritas politik domestik.

    Indonesia dan Pesan Perdamaian

    Mengenai perdamaian yang dimotori oleh AS. Terdapat nilai penting yang dapat ditawarkan Indonesia maupun jaringan masyarakat sipil: pengalaman membangun koeksistensi lintas agama, advokasi untuk solusi berbasis hak asasi manusia, dan penekanan pada keadilan transisional inklusif.

    Indonesia dapat berperan sebagai jembatan moral dan diplomatik-memfasilitasi suara masyarakat sipil Palestina di forum internasional, mendorong donor untuk menerapkan prinsip transparansi, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus melindungi warisan sipil serta pluralitas sosial.

    Pengalaman historis Indonesia menjadi modal untuk berperan dalam rekonsiliasi pasca-konflik menjadi referensi relevan, tanpa menyederhanakan kompleksitas lokal Palestina.

    Namun peran moral tidak cukup; harus disertai komitmen praksis dari negara-negara donatur (termasuk AS) yang harus meliputi tiga hal konkret: (1) paket pendanaan multiyear yang terikat pada hasil konkret (recovery milestones); (2) jaminan akses aman untuk bantuan dan pekerja rekonstruksi melalui mekanisme internasional yang disepakati; serta (3) dukungan untuk rekonstruksi yang dipimpin lokal-melalui dana yang dikelola kolektif oleh lembaga internasional dan otoritas sipil Palestina untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas.

    Selain solusi dua negara, seringkali disebut konsep normatif dalam diplomasi internasional, dihadapkan tantangan besar: berkurangnya kepercayaan, ekspansi pemukiman di Tepi Barat, serta bahaya fragmentasi politik internal Palestina.

    Tanpa momentum politik yang jelas yang menghubungkan gencatan senjata di Gaza dan perundingan politik yang lebih luas yang menghormati hak kewarganegaraan, batas-batas yang diterima, dan jaminan keamanan-upaya perdamaian berisiko terbatas pada manajemen konflik daripada penyelesaian konflik.

    Oleh karenanya penting peranan dari non-Atlantik (negara-negara Asia, Liga Arab, dan organisasi internasional) dalam menyeimbangkan pengaruh dan menawarkan jalur diplomasi yang inklusif. Publik Indonesia dan komunitas global harus menuntut transparansi.

    Trump atau siapa pun yang mengklaim keberhasilan broker perdamaian, klaim tersebut harus diikuti dengan akses terbuka untuk pengamat independen, laporan berkala tentang implementasi, serta keterlibatan aktor kemanusiaan untuk memantau kondisi lapangan.

    Komitmen politik tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas rentan. Indonesia, bagian dari komunitas global peduli kemanusiaan dan keadilan, dapat menekan agar bantuan dan proses rekonstruksi diarahkan pada pemulihan prestasi publik-melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan hanya pencitraan politik.

    Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    (rdp/imk)

  • Kunjungi Menhan Sjafrie, Panglima Australia Tanya Tujuan RI Tambah Alutsista

    Kunjungi Menhan Sjafrie, Panglima Australia Tanya Tujuan RI Tambah Alutsista

    GELORA.CO – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Chief of Defence Force Australia, Admiral David Johnston, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

    Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama pertahanan hingga peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah soal pembangunan alutsista Indonesia.

    “Pak Menhan hanya menyampaikan bahwa saat ini memang pembangunan yang ada adalah selain untuk meyakinkan postur kekuatan juga untuk dalam konteks humanitarian, dalam konteks pembangunan, dan tentunya yang lebih pahamkan adalah kepentingan nasionalnya adalah Indonesia sendiri,” jelas Frega usai pertemuan.

    Menurut Frega, Sjafrie menegaskan penguatan pertahanan Indonesia bukan hanya demi keamanan nasional, tapi juga untuk mendukung stabilitas dan perdamaian kawasan, termasuk di Gaza, Palestina.

    “Indonesia akan terus selalu berupaya yang terbaik berkontribusi terhadap stabilitas maupun perdamaian di kawasan, dan juga termasuk dalam beberapa misi kemanusiaan, di mana Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, termasuk dengan rencana proyeksi ke depan di Gaza, Palestina,” ucapnya.

    Frega menambahkan, langkah dan komitmen Menhan Sjafrie tersebut mendapat apresiasi langsung dari Admiral Johnston.

    “Dan itu diapresiasi sebagai bentuk kontribusi Indonesia untuk terus berkiprah dalam menjaga perdamaian dunia,” tutupnya.

    Selain membahas alutsista dan misi kemanusiaan, kedua pihak juga berdiskusi mengenai rencana latihan militer gabungan, termasuk kerja sama di bidang keamanan siber serta dukungan kemanusiaan Indonesia di Papua Nugini dan Gaza.

  • Ancaman Terbaru Trump ke Hamas

    Ancaman Terbaru Trump ke Hamas

    Jakarta

    Jalan menciptakan perdamaian di Gaza masih berliku. Baru sepekan kesepakatan gencatan senjata, tensi tinggi melibatkan Israel, Amerika Serikat (AS), dan Hamas kembali terjadi.

    Ketegangan terbaru berasal dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang bersumpah akan menghabisi Hamas. Ancaman keras ini dilontarkan Trump menyusul tudingannya bahwa kelompok Palestina itu masih melakukan penembakan mematikan di Jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung.

    “Jika Hamas terus membunuh orang-orang di Gaza, yang bukan merupakan bagian kesepakatan, kita tidak memiliki pilihan selain masuk dan menghabisi mereka,” kata Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal maksud pernyataannya tersebut. Namun pada Rabu (15/10) waktu setempat, Trump mengatakan “kita tidak membutuhkan militer AS” untuk terlibat di Jalur Gaza.

    Pernyataan terbaru Trump itu disampaikan beberapa hari setelah dia mengatakan bahwa penembakan yang dilakukan Hamas, termasuk eksekusi mati di depan umum, “tidak terlalu mengganggu saya” dan menggambarkannya sebagai pembunuhan anggota-anggota geng.

    Sejak penarikan awal pasukan Israel di Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, Hamas telah memperketat cengkeramannya di kota-kota yang hancur, melancarkan penindakan keras, dan mengeksekusi orang-orang, yang dituduh menjadi kolaborator Israel, di jalanan.

    AS Mintah Hamas Hormati Kesepakatan Gencatan Senjata

    Komandan Komando Pusat AS, Laksamana Brad Cooper, yang memimpin pasukan AS di Timur Tengah, pada Rabu (15/10) menuntut Hamas agar berhenti menembaki warga sipil Palestina dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Trump sebelumnya menunjukkan sikap santai terhadap praktik pembunuhan di luar hukum yang dilakukan Hamas saat gencatan senjata Gaza berlangsung.

    “Sejujurnya, itu tidak terlalu mengganggu saya. Tidak apa-apa. Ini adalah beberapa geng yang sangat jahat. Sangat berbeda dengan negara lain,” kata Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (14/10).

    Saat berkunjung ke Israel dan Mesir pada Senin (13/10), Trump bahkan mengakui telah memberikan izin kepada Hamas untuk melakukan operasi keamanan internal di Jalur Gaza. “Mereka telah terbuka tentang hal itu. Dan kami memberikan mereka izin untuk jangka waktu tertentu,” ucapnya pada saat itu.

    Israel dan Hamas Saling Tuding Langgar Gencatan Senjata

    Israel dan Hamas saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza. Tel Aviv mengeluhkan Hamas yang tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera, sedangkan Hamas menuding Israel melanggar gencatan dengan melepas tembakan yang menewaskan puluhan orang.

    Pertikaian mengenai penyerahan jenazah sandera, seperti dilansir Reuters, Jumat (17/10/2025), berpotensi menggagalkan gencatan senjata Gaza dan elemen-elemen lainnya yang belum terselesaikan, termasuk perlucutan senjata Hamas dan tata kelola Gaza di masa depan.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas harus menyerahkan total 48 sandera, yang terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang sudah tewas.

    Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup pada Senin (13/10). Sebagai imbalan, Israel membebaskan sebanyak 1.968 tahanan dan narapidana Palestina pada hari yang sama.

    Namun dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas telah dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan bahwa Israel tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan terus memenuhi kewajibannya, serta menuntut Hamas mengembalikan 19 jenazah sandera sesuai kesepakatan.

    Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada perjanjian Gaza dan mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Hamas mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Pada Kamis (16/10), seorang pejabat senior Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan menewaskan sedikitnya 24 orang dalam rentetan penembakan sejak Jumat (10/10) lalu. Pejabat Hamas itu mengatakan daftar pelanggaran oleh Tel Aviv telah diserahkan kepada mediator.

    “Negara pendudukan bekerja siang dan malam untuk melemahkan perjanjian melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” kata pejabat senior Hamas yang tidak disebut namanya tersebut.

    Militer Israel belum menanggapi tuduhan tersebut. Namun Tel Aviv sebelumnya mengklaim pasukannya “melepaskan tembakan untuk meredakan ancaman” ketika sejumlah warga Palestina mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar garis gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Gencatan Senjata Gaza Terancam, Israel Tiba-Tiba Ngamuk & Ancam Hamas

    Gencatan Senjata Gaza Terancam, Israel Tiba-Tiba Ngamuk & Ancam Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang ditengahi AS berada di bawah tekanan besar. Ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tekadnya untuk “mengamankan pembebasan semua sandera.

    Mengutip AFP, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memperingatkan militer akan “melanjutkan pertempuran” jika Hamas gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas. “Hamas melanggar ketentuan perjanjian. Kami bisa saja kembali berperang di Gaza,” ujarnya dikutip Times of Israel, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Ancaman Israel ini muncul setelah Hamas, meskipun menyatakan komitmennya pada perjanjian, kesulitan untuk menyerahkan semua jasad sandera yang tersisa. Hamas mengatakan proses penyerahan jasad “mungkin membutuhkan waktu”.

    Kelompok itu menjelaskan bahwa beberapa jenazah korban tewas terkubur di terowongan yang hancur akibat pendudukan. Sementara yang lain berada di bawah puing-puing bangunan yang dibom dan dihancurkan.

    Di bawah perjanjian gencatan senjata yang dipelopori oleh Presiden AS Donald Trump, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang selamat dan mengembalikan jasad sembilan sandera yang diketahui meninggal. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina dari penjara dan menghentikan kampanye militer di Gaza yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sejauh ini, masih ada 19 jasad sandera yang belum ditemukan, terkubur di bawah reruntuhan di samping sejumlah besar warga Palestina. Turki telah mengerahkan puluhan spesialis bantuan bencana untuk membantu pencarian jasad, sebagai respons terhadap permintaan bantuan dari Hamas untuk menemukan jenazah sandera yang terkubur.

    Di sisi lain, keluarga sandera Israel yang tewas marah atas ketidakmampuan Hamas menyerahkan sisa-sisa jasad orang yang mereka cintai.”Kami menuntut agar Israel segera menghentikan implementasi setiap tahap perjanjian lebih lanjut selama Hamas terus secara terang-terangan melanggar kewajibannya,” ujar salah satu asosiasi keluarga sandera kepada AFP.

    Presiden Trump sendiri, yang semula menyerukan kesabaran, menyatakan frustrasinya dengan perilaku kelompok itu sejak pertempuran dihentikan. Trump sebelumnya bersikeras Hamas “benar-benar sedang menggali” untuk menemukan jasad sandera.

    Namun, ia kemudian mengeluarkan ancaman di Truth Social, merujuk pada penembakan warga sipil Palestina baru-baru ini. Ia menuding Hamas dibalik aksi itu.

    “Jika Hamas terus membunuh orang di Gaza, yang bukan merupakan Kesepakatan, kami tidak punya pilihan selain masuk dan membunuh mereka,” klaimnya. 

    Perang telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza, dengan PBB mendeklarasikan kelaparan pada Agustus. Serangan Israel menyebabkan 67.000 warga Gaza tewas.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa penyakit menular “lepas kendali” (spiralling out of control) mewabah di sana. Hanya 13 dari 36 rumah sakit di wilayah itu yang berfungsi sebagian.

    “Baik meningitis, diare, penyakit pernapasan, kita berbicara tentang pekerjaan yang sangat besar,” kata Direktur Regional WHO untuk Kesehatan PBB, Hanan Balkhy, kepada AFP di Kairo.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ancam ‘Habisi’ Hamas Jika Pembunuhan di Gaza Berlanjut

    Trump Ancam ‘Habisi’ Hamas Jika Pembunuhan di Gaza Berlanjut

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap kelompok Hamas, yang selama gencatan senjata berlangsung, melakukan penembakan mematikan terhadap warga-warga sipil di Jalur Gaza yang dituduh berkolaborasi dengan Israel atau terlibat kejahatan.

    Trump mengancam akan “menghabisi” Hamas jika pembunuhan orang-orang di Jalur Gaza terus berlanjut.

    “Jika Hamas terus membunuh orang-orang di Gaza, yang bukan merupakan bagian kesepakatan, kita tidak memiliki pilihan selain masuk dan menghabisi mereka,” kata Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal maksud pernyataannya tersebut. Namun pada Rabu (15/10) waktu setempat, Trump mengatakan “kita tidak membutuhkan militer AS” untuk terlibat di Jalur Gaza.

    Pernyataan terbaru Trump itu disampaikan beberapa hari setelah dia mengatakan bahwa penembakan yang dilakukan Hamas, termasuk eksekusi mati di depan umum, “tidak terlalu mengganggu saya” dan menggambarkannya sebagai pembunuhan anggota-anggota geng.

    Sejak penarikan awal pasukan Israel di Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, Hamas telah memperketat cengkeramannya di kota-kota yang hancur, melancarkan penindakan keras, dan mengeksekusi orang-orang, yang dituduh menjadi kolaborator Israel, di jalanan.

    Komandan Komando Pusat AS, Laksamana Brad Cooper, yang memimpin pasukan AS di Timur Tengah, pada Rabu (15/10) menuntut Hamas agar berhenti menembaki warga sipil Palestina dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Trump sebelumnya menunjukkan sikap santai terhadap praktik pembunuhan di luar hukum yang dilakukan Hamas saat gencatan senjata Gaza berlangsung.

    “Sejujurnya, itu tidak terlalu mengganggu saya. Tidak apa-apa. Ini adalah beberapa geng yang sangat jahat. Sangat berbeda dengan negara lain,” kata Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (14/10).

    Saat berkunjung ke Israel dan Mesir pada Senin (13/10), Trump bahkan mengakui telah memberikan izin kepada Hamas untuk melakukan operasi keamanan internal di Jalur Gaza. “Mereka telah terbuka tentang hal itu. Dan kami memberikan mereka izin untuk jangka waktu tertentu,” ucapnya pada saat itu.

    Lihat Video ‘Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Seberapa Berat Tugas Membangun Kembali Gaza?

    Seberapa Berat Tugas Membangun Kembali Gaza?

    Jakarta

    Tatkala ribuan warga Gaza kembali ke lingkungan mereka masing-masing setelah gencatan senjata diumumkan, beberapa dari mereka sudah mengetahui bahwa kediamannya hanya tersisa puing-puing.

    Membangun kembali rumah, bisnis, dan seluruh infrastruktur yang menopang kehidupan di Gaza sejatinya bukan perkara mudah. PBB memperkirakan nilai kerusakan mencapai sekitar US$70 miliar.

    Menurut Andreas Krieg, pakar keamanan Timur Tengah dari King’s College London, kondisi di lapangan “lebih buruk dari sekadar memulai dari nol.”

    “Karena [pembangunan] di sini, bukan mulai dari pasir,” ujar Andreas Krieg, sembari menambahkan, “melainkan dari puing.”

    Tingkat kehancuran di Jalur Gaza kini “berada di kisaran 84%, dan di beberapa wilayah seperti Kota Gaza bahkan mencapai 92%,” lanjut Perwakilan khusus UNDP untuk Palestina, Jaco Cilliers,

    Kerusakan sebesar itu menimbulkan timbunan puing dalam jumlah yang sulit dibayangkan.

    Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, BBC Verify memperkirakan ada lebih dari 60 juta ton reruntuhan yang menunggu dibersihkan di seluruh Gaza.

    Membersihkan Puing

    Jutaan ton puing yang kini menutupi Jalur Gaza bukan sekadar tumpukan beton retak dan besi bengkok. Di antara reruntuhan itu, masih tertimbun jenazah manusia dan bom yang belum meledak.

    “Dari sisi keamanan dan kemanusiaan, langkah pertama adalah memastikan kawasan yang hancur itu aman,” ujar mantan eksekutif JCB Philip Bouverat.

    Selanjutnya, proses panjang pun menanti: memilah, memisahkan, lalu menghancurkan puing. Bahan seperti plastik dan baja akan diambil, sementara beton yang tersisa digiling agar bisa dimanfaatkan kembali.

    Tahapan ini akan menjadi fondasi bagi pembangunan baru, tapi pelaksanaannya menuntut impor besar-besaran bahan bangunan.

    “Proyek sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan truk yang melintasi perbatasan,” lanjut Bouverat.

    “Langkah pertama adalah membangun pelabuhan laut dalam, supaya ribuan kontainer material bisa masuk ke Gaza.”

    Begitu area yang hancur tersebut sudah dibersihkan, barulah layanan vital seperti air bersih, sanitasi, dan listrik dapat dipulihkan.

    Air dan Sanitasi

    Air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Gaza saat ini.

    Menurut Unicef, setidaknya 70 persen dari 600 fasilitas air dan sanitasi di wilayah tersebut telah rusak atau hancur sejak 7 Oktober 2023.

    Setelah gencatan senjata diumumkan, tentara Israel sempat berpose di depan instalasi pengolahan limbah di Kota Gaza yang dibakar.

    Kerusakan itu terjadi sesaat sebelum militer Israel mundur dari pos di dekat fasilitas tersebut.

    Pengolahan limbah sangat penting untuk mencegah penumpukan kotoran dan penyebaran penyakit.

    Para dokter melaporkan meningkatnya penyakit diare yang mematikan bagi anak-anak dan risiko kolera di beberapa wilayah.

    BBCDua citra satelit menunjukkan sebuah instalasi pengolahan air limbah pada 7 dan 11 Oktober 2025. Citra satelit pada 7 Oktober memperlihatkan instalasi tersebut dengan kendaraan IDF yang terparkir di dekatnya. Citra satelit 11 Oktober menunjukkan kendaraan IDF pergi dan asap mengepul dari instalasi pengolahan air limbah.

    Citra satelit menunjukkan kerusakan pada menara biologis instalasi Sheikh Ejleen, komponen utama pengolahan limbah di Gaza.

    Menurut Wakil Direktur Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) Maher Najjar, keseluruhan enam instalasi pengolahan limbah di Gaza kini dalam kondisi rusak.

    Upaya perbaikan pun sangat terhambat oleh serangan udara dan artileri Israel serta kekurangan peralatan. Beberapa fasilitas bahkan kembali diserang setelah diperbaiki.

    IDF menyatakan tindakannya “didasarkan pada kebutuhan militer dan sesuai dengan hukum internasional,” untuk mencegah Hamas mengancam warga Israel.

    Selain pengolahan limbah, fasilitas penyedia air bersih juga mengalami kerusakan berat.

    Citra satelit April 2024 memperlihatkan instalasi desalinasi air laut di Gaza utara masih utuh, namun pada awal Mei fasilitas itu telah hancur.

    “Kami bicara tentang sumur air rusak, jaringan serta reservoir hancur, pipa-pipa pembawa air terputus. Sulit sekali menentukan dari mana harus mulai. Untuk memulihkan sekitar 20% layanan saja kami butuh sedikitnya US$50 juta,” kata Najjar.

    “Total kerugiannya mungkin mencapai US$1 miliar atau lebih.”

    BBCDua citra satelit memperlihatkan pabrik desalinasi Gaza sebelum rusak pada 17 April 2024, dan setelah rusak pada 8 Mei 2024 di mana atapnya hilang.

    Perumahan

    Citra satelit menunjukkan pemandangan memilukan di kawasan Sheikh Radwan yang berlokasi di timur laut Kota Gaza.

    Agustus lalu, sebelum pasukan Israel menguasai wilayah yang mereka sebut sebagai “benteng terakhir Hamas”, jalan-jalan di kawasan tersebut masih terlihat utuh.

    Sebaliknya kini, seluruh blok permukiman telah rata dengan tanah setelah dijadikan markas militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Menurut data Unosat, Pusat Pemantauan Satelit PBB, sebanyak 282.904 rumah dan apartemen di seluruh Gaza telah rusak atau hancur.

    Namun, angka itu dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, lantaran belum mencantumkan dampak operasi militer terbaru di Kota Gaza.

    Data menunjukkan lonjakan besar tingkat kerusakan terjadi pada pertengahan 2024, bertepatan dengan operasi besar-besaran Israel di Rafah. Gelombang kehancuran serupa diperkirakan menyusul selama pendudukan di Kota Gaza.

    Pemerintah Kota Gaza yang dikelola Hamas menyebut, 90 persen jalan di kota itu telah hancur dan rusak.

    Menurut Peneliti Senior dari Lembaga Kajian RAND Corporation, Shelly Culbertson, upaya membangun kembali rumah-rumah di Gaza dapat memakan waktu puluhan tahun.

    “Setelah pengeboman Israel pada 2014 dan 2021, rekonstruksi berjalan lambat karena Israel membatasi masuknya bahan bangunan yang dianggap bisa disalahgunakan,” ujar Shelly.

    “Andaikata pola sama diterapkan sekarang, prosesnya bisa makan waktu hingga 80 tahun. Jika ada perencanaan matang, waktunya bisa lebih singkat,” lanjut Shelly, seraya mencontohkan tindakan dengan meracang kamp pengungsian yang nantinya bisa berkembang menjadi permukiman permanen.

    Listrik

    Sebelum perang, sistem listrik Gaza sejatinya sudah rapuh. Pemadaman bergilir menjadi hal biasa dan sebagian besar warga hanya menikmati listrik beberapa jam per hari.

    Sebagian besar pasokan listrik berasal dari jaringan ke Israel dan Pembangkit Listrik Gaza berbahan bakar diesel, ditambah panel surya di atap dan fasilitas umum.

    Namun, sejak Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada 11 Oktober 2023, pemadaman listrik total terjadi.

    Satu-satunya pengecualian adalah jalur langsung ke instalasi desalinasi di Gaza selatan, yang beberapa kali tersambung dan terputus kembali hingga Maret 2025.

    Pembangkit listrik utama tak beroperasi karena kekurangan bahan bakar, dan banyak panel surya ikut rusak.

    Getty ImagesPanel surya menyediakan listrik bagi keluarga yang tinggal di tenda-tenda dekat Kota Gaza.

    Laporan bersama Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB memperkirakan lebih dari 80% aset pembangkit dan distribusi listrik hancur atau tidak berfungsi, dengan kerugian lebih dari US$494 juta.

    Perusahaan distribusi listrik Gedco menyebut 70% gedung dan fasilitasnya hancur sejak Oktober 2023.

    Bulan lalu, video yang diverifikasi menunjukkan kantor pusat Gedco terkena serangan.

    Perusahaan itu menyatakan serangan tersebut “secara langsung mengganggu kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional teknis dan administratif.”

    Pertanian

    Citra satelit di timur Jabalia menunjukkan sekitar 4 km persegi lahan pertanian yang diduga kebun zaitun dan jeruk, musnah selama perang.

    Di tengah lahan yang telah rata, terlihat jalan yang dibangun IDF untuk mengakses wilayah utara Kota Gaza.

    BBCDua citra satelit menunjukkan wilayah di sebelah timur Jabalia. Citra satelit pada 6 Oktober 2023 menunjukkan pepohonan hijau yang menutupi sebagian besar lokasi, sementara citra satelit pada 4 Oktober 2025 menunjukkan tanah kecokelatan yang gersang dan jalan baru milik IDF.

    Analis dari Kent State University, He Yin, mengatakan, sebanyak 82,4% tanaman tahunan dan lebih dari 97% tanaman pohon di Gaza telah rusak akibat perang.

    Kemerosotan pertanian, ditambah pembatasan bantuan, menyebabkan krisis pangan parah yang berpuncak pada deklarasi bencana kelaparan di Kota Gaza pada September.

    Menurut Unosat, penurunan ini disebabkan “aktivitas seperti perataan lahan, penggunaan kendaraan berat, pengeboman, dan dinamika perang lainnya.”

    Agar pertanian dapat kembali pulih pulih, Bouverat menyebut lahan harus segera dibersihkan dari bom, peluru, dan ranjau yang belum meledak.

    “Kalau mereka bisa menanam lagi, mereka bisa makan dari hasil sendiri. Semakin cepat itu dilakukan, semakin baik,” ujarnya.

    Pendidikan

    Sebelum perang, sekitar setengah populasi Gaza tercatat berusia di bawah 18 tahun. Alhasil, pembangunan kembali sekolah menjadi kunci agar kehidupan normal dapat pulih.

    Selama perang, bangunan sekolah menjadi tempat berlindung bagi warga yang mengungsi, tapi juga kerap menjadi sasaran IDF yang menuduh fasilitas tersebut digunakan sebagai pusat operasi Hamas.

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang sebelumnya mengoperasikan 288 sekolah di Gaza, melaporkan bahwa 91,8% bangunan sekolah memerlukan “rekonstruksi total atau perbaikan besar agar dapat kembali berfungsi.”

    BBCDua citra satelit, satu diabadikan pada 8 Oktober 2023, dan lainnya 14 Oktober 2025, menunjukkan bagaimana dua sekolah hancur total di Beit Lahia.

    Perguruan tinggi juga tak luput dari kehancuran.

    Pada Desember 2023, Universitas al-Azhar di selatan Kota Gaza dihancurkan pasukan Israel. Lokasinya kini menjadi bagian dari Koridor Netzarim, salah satu zona militer yang dibentuk IDF selama perang.

    Nasib serupa menimpa Universitas Israa, hanya dua kilometer dari sana, yang juga dihancurkan setelah sempat dijadikan markas sementara pasukan Israel.

    (ita/ita)

  • Turki Kirim Pakar ke Gaza Bantu Cari Jenazah Sandera Israel

    Turki Kirim Pakar ke Gaza Bantu Cari Jenazah Sandera Israel

    Ankara

    Otoritas Turki telah mengirimkan 81 pakar pemulihan bencana ke wilayah Jalur Gaza saat gencatan senjata berlangsung. Beberapa dari pakar Turki itu akan membantu mencari 19 jenazah sandera yang masih belum ditemukan.

    Pengiriman pakar pemulihan bencana ke Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025), diungkapkan oleh seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Turki pada Kamis (16/10) waktu setempat. Para pakar yang dikirim itu berasal dari Otoritas Penanggulangan Bencana Turki atau AFAD.

    “Sudah ada tim yang terdiri dari 81 staf AFAD di sana,” kata sumber Kementerian Pertahanan Turki tersebut.

    “Satu tim akan bertugas mencari dan menemukan jenazah,” sebutnya.

    AFAD merupakan badan pemerintah yang fokus pada pemulihan bencana dan beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri Turki.

    “Tugas-tugasnya sudah diketahui: mengirimkan bantuan kemanusiaan, mencari jenazah, dan melindungi gencatan senjata. Namun, belum ada informasi yang jelas tentang bagaimana penanganan tugas-tugas tersebut,” ucap sumber Kementerian Pertahanan Turki.

    Saat ditanya apakah pasukan militer Turki dapat juga terlibat dalam misi serupa di Jalur Gaza, sumber tersebut mengatakan hal semacam itu “lebih merupakan tugas entitas sipil seperti AFAD”. Namun, ditambahkan sumber itu, bahwa secara teori, militer dapat membantu jika diperlukan.

    Para petugas penyelamat AFAD sudah terbiasa beroperasi di medan yang sulit, dan telah merespons berbagai gempa bumi yang mengguncang Turki, termasuk gempa pada Februari 2023 lalu yang mengguncang wilayah selatan negara itu, yang menewaskan sedikitnya 53.000 orang.

    AFAD menyatakan pihaknya telah melaksanakan misi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan di lebih dari 50 negara di lima benua dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Somalia, wilayah Palestina, Ekuador, Filipina, Nepal, Yaman, Mozamik, dan Chad.

    Sebelumnya, Israel menuduh Hamas tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera selama gencatan senjata Gaza berlangsung.

    Dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas sejauh ini baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Hamas, dalam pernyataannya, mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Namun mereka juga mengakui membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Jakarta

    Setelah penyerahan sembilan dari total 28 sandera yang tewas, pemerintah Israel mengancam Hamas akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan perjanjian gencatan senjata menuntut Hamas menanggalkan senjata serta menyerahkan semua sandera yang masih hidup maupun yang tewas.

    Jika Hamas menolak mematuhi kesepakatan tersebut, Israel akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Israel menyiapkan rencana menyeluruh militernya untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

    Dua jenazah diidentifikasi

    Pada Rabu (15/10) malam Hamas menyerahkan jenazah dua sandera lainnya dan menyatakan bahwa itulah sisa jasad yang “dapat dijangkau”. Militer Israel memastikan setelah proses identifikasi bahwa kedua jenazah tersebut adalah sandera yang tewas, jasad seorang perempuan dan seorang pria.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebutkan: “Dibutuhkan upaya luar biasa dan peralatan khusus mengevakuasi jenazah yang tersisa,” Lebih lanjut mengatakan sedang berupaya menyelesaikan proses ini.

    Pada Senin(13/10), kelompok Islam ini menyerahkan 20 sandera yang masih hidup di Jalur Gaza kepada Israel. Bagian pertama rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump mencakup gencatan senjata di Gaza serta pembebasan dan penyerahan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas, dari tangan Hamas.

    Amerika Serikat Optimis

    Menurut dua penasihat tinggi Washington, AS yakin Hamas tidak akan melanggar kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata. Melalui mediatornya Hamas menjamin akan melakukan segala upaya untuk menemukan jenazah yang tersisa.

    Banyak jenazah sandera mungkin terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang dibom atau di dalam terowongan. “Ini situasi yang sangat rumit,” kata seorang penasihat tinggi AS, “Kami terus memantau hingga semua (sandera) kembali.”

    Situasi kemanusiaan sangat rawan di Gaza

    “Negara Israel pada siang dan malam menghancurkan kesepakatan melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” jelas pejabat senior Hamas tersebut.

    Militer Israel tidak menanggapi langsung tuduhan tersebut, meski sebelumnya mengatakan bahwa beberapa warga Palestina telah mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati posisi gencatan senjata. Israel dan pasukannya “menembak untuk menghindari ancaman”.

    Israel menuntut Hamas untuk menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari perjanjian genjatan senjata, namun hingga kini hal tersebut masih ditolak oleh pihak Hamas. Hamas justru melancarkan operasi keamanan di kawasan perkotaan yang ditinggalkan oleh pasukan Israel, melakukan eksekusi publik terhadap individu yang berkolaborasi dengan Israel dan bentrokan senjata dengan klan lokal.

    Sementara itu, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan akan kemungkinan terjadinya pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric Egger, mengatakan kepada televisi Jerman bahwa situasi gencatan senjata saat ini sangat rawan. “Tingkat penderitaan dalam dua tahun terakhir melebihi apa pun yang kita lihat selama beberapa dekade terakhir,” tambah Egger. Jika perang dengan intensitas sebelumnya kembali pecah, ia merasa kecil harapan “semuanya akan kembali normal suatu saat nanti.”

    Spoljaric Egger menyebut situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dramatis. “Gaza berada dalam reruntuhan, hampir tidak ada bangunan yang tidak hancur atau rusak. Tidak ada infrastruktur dasar, tidak ada lingkungan yang layak untuk bertahan hidup. Bantuan kemanusiaan besar dibutuhkan sebelum memikirkan pembangunannya kembali.”

    Pemimpin ICRC tersebut turut menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. “Biaya meningkat, sementara anggaran menyusut. Tanpa dana yang cukup, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan kami.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Israel-Hamas Saling Tuding Langgar Gencatan Senjata Gaza

    Israel-Hamas Saling Tuding Langgar Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City

    Israel dan Hamas saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza. Tel Aviv mengeluhkan Hamas yang tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera,, sedangkan Hamas menuding Israel melanggar gencatan dengan melepas tembakan yang menewaskan puluhan orang.

    Pertikaian mengenai penyerahan jenazah sandera, seperti dilansir Reuters, Jumat (17/10/2025), berpotensi menggagalkan gencatan senjata Gaza dan elemen-elemen lainnya yang belum terselesaikan, termasuk perlucutan senjata Hamas dan tata kelola Gaza di masa depan.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas harus menyerahkan total 48 sandera, yang terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang sudah tewas.

    Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup pada Senin (13/10). Sebagai imbalan, Israel membebaskan sebanyak 1.968 tahanan dan narapidana Palestina pada hari yang sama.

    Namun dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas telah dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan bahwa Israel tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan terus memenuhi kewajibannya, serta menuntut Hamas mengembalikan 19 jenazah sandera sesuai kesepakatan.

    Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada perjanjian Gaza dan mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Hamas mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Pada Kamis (16/10), seorang pejabat senior Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan menewaskan sedikitnya 24 orang dalam rentetan penembakan sejak Jumat (10/10) lalu. Pejabat Hamas itu mengatakan daftar pelanggaran oleh Tel Aviv telah diserahkan kepada mediator.

    “Negara pendudukan bekerja siang dan malam untuk melemahkan perjanjian melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” kata pejabat senior Hamas yang tidak disebut namanya tersebut.

    Militer Israel belum menanggapi tuduhan tersebut. Namun Tel Aviv sebelumnya mengklaim pasukannya “melepaskan tembakan untuk meredakan ancaman” ketika sejumlah warga Palestina mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar garis gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)