Xcloud.id

Negara: Palestina

  • MPR: Pemerintah komitmen tingkatkan kesejahteraan peternak dan petani

    MPR: Pemerintah komitmen tingkatkan kesejahteraan peternak dan petani

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menilai pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan peternak dan petani di Indonesia melalui kehadiran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam acara Festival dan Expo Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Jember, Jawa Timur, Sabtu.

    Ketua MPR Ahmad Muzani pun mengenang bagaimana Mentan turun langsung membantu peternak saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melanda.

    “Pak Mentan sangat responsif. Saat itu, para peternak langsung mendapat vaksin gratis dari Kementan, di mana ini juga menjadi komitmen Pak Mentan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita,” kata Muzani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Atas nama APPSI dan para peternak sapi di Indonesia, dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

    Selain itu, Muzani juga memberikan apresiasi kepada para peternak dari berbagai daerah yang hadir, mulai dari Jawa Barat Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung, Banten, Bali, hingga Lombok.

    Dia mengatakan semangat para peternak dan penyuluh yang terus bekerja keras menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari desa.

    Di sisi lain, dia menekankan pentingnya semangat anak muda untuk kembali mencintai dunia peternakan, baik di sektor sapi penggemuk maupun sapi perah.

    Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kata dia, beternak sapi sangat menguntungkan.

    “Hasil dari ternak sapi pedaging atau sapi perah bisa membantu kebutuhan pemerintah dalam program MBG. Kami ingin pemerintah sukses meningkatkan SDM dan kecerdasan anak-anak kita melalui program MBG,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan dukungan kepada peternak merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo.

    Adapun pemerintah turut memberi bantuan berupa bibit jagung, tebu, irigasi, hingga bantuan hewan ternak kepada masyarakat Jember dalam kategori miskin ekstrem.

    “Ini adalah bantuan dari Presiden atas perintah Pak Ketua MPR. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kita tidak lagi dengar ada kemiskinan ekstrem di Jember,” ucap Amran.

    Dirinya juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus kepedulian kemanusiaan Indonesia.

    “Kita dukung pangan Indonesia berdaulat. Kita juga dukung Palestina merdeka, sambil menunggu kita kirim beras 10 ribu ton,” ungkapnya.

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gaspol Hari Ini: Prabowo Selesaikan ‘Utang’ Soekarno, Dorong Kemerdekaan Palestina

    Gaspol Hari Ini: Prabowo Selesaikan ‘Utang’ Soekarno, Dorong Kemerdekaan Palestina

    Gaspol Hari Ini: Prabowo Selesaikan ‘Utang’ Soekarno, Dorong Kemerdekaan Palestina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
      – Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, mengatakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya menuntaskan “utang sejarah” yang diwariskan sejak era Presiden Soekarno, yakni kemerdekaan Palestina.
    Padahal, memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat sejarah dan tanggung jawab moral Indonesia terhadap cita-cita Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang digelar di Bandung tahun 1955 silam.
    “Nah, yang tersisa semangat Bandung itu sebenarnya tinggal satu ini: Palestina,” kata Anis dalam Podcast Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (1/11/2025) pukul 20.00 WIB.
    Anis menjelaskan, seluruh negara peserta Konferensi Asia-Afrika kini telah berhasil memperjuangkan kemerdekaannya.
    Hanya Palestina yang hingga saat ini masih berada dalam bayang-bayang penjajahan, bahkan terus menghadapi serangan dan pengeboman dari Israel.
    “Artinya ini masih ada utang sejarah yang kita belum tuntaskan. Dan menuntaskan utang sejarah inilah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang,” ujarnya.
    Anis lalu menjelaskan gambaran peta diplomatik Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, solidaritas global, dan dorongan konkret terhadap penyelesaian konflik di Timur Tengah sejalan dengan visi politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pijakan sejak era Soekarno.
    Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gaspol, tayang perdana malam ini, pukul 20.00 WIB.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global: Muliakan Martabat Manusia, Tolak Penindasan

    Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global: Muliakan Martabat Manusia, Tolak Penindasan

    Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global: Muliakan Martabat Manusia, Tolak Penindasan
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com –
     Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menawarkan Pancasila sebagai etika global, dalam rangka memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan.
    Megawati menilai, di tengah krisis moral, ketimpangan global, dan konflik yang tak kunjung usai, dunia membutuhkan nilai universal baru yang berpijak pada kemanusiaan, bukan lagi kekuasaan.
    “Pancasila bisa menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan,” ujar Megawati saat berpidato dalam seminar Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    Ia menjelaskan, Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi falsafah universal yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, ras, dan kepentingan ekonomi di antara bangsa-bangsa.
    “Pancasila menyeimbangkan antara dunia materiil dan spirituil; antara hak individu dan tanggung jawab sosial; antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa,” kata Megawati.
    Megawati mengingatkan, tanpa dasar moral yang kuat, dunia akan terus terjebak dalam pertarungan hegemoni seperti yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina maupun krisis di Timur Tengah.
    Ketua umum PDI Perjuangan ini juga menyinggung perjuangan bangsa Palestina yang sampai saat ini masih terus menghadapi ketidakadilan global.
    “Isu Palestina menjadi ujian nyata bagi kemanusiaan dunia. Kemerdekaan yang sejati tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Megawati.
    Megawati kemudian menyinggung kembali pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB tahun 1960.
    Dia mengatakan, Bung Karno telah lebih dulu menyerukan perlunya dunia baru yang berkeadilan.
    “Dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan. Guna membangun dunia semacam itu, Bung Karno mempersembahkan Pancasila bagi dunia,” ucap dia.
    Dalam pandangan Megawati, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga penting dilakukan agar lebih demokratis dan mewakili seluruh bangsa di dunia.
    Hal tersebut pun sejalan dengan munculnya dukungan dari negara-negara anggota PBB yang mendukung pembatasan atau penghapusan hak veto.
    Alasannya, karena menghambat penyelesaian konflik kemanusiaan, seperti di Gaza dan Ukraina.
    “Dengan falsafah Pancasila, Bung Karno menyerukan pentingnya ‘demokratisasi’ di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menghapuskan hak veto agar setiap bangsa benar-benar setara,” tutur Megawati.
    Megawati menutup pidatonya dengan mengingatkan kembali pesan Bung Karno untuk “
    To Build the World Anew
    ”, membangun dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.
    “Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” kata Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tegaskan Tak Boleh Ada Tawar-Menawar untuk Kemerdekaan Palestina

    Megawati Tegaskan Tak Boleh Ada Tawar-Menawar untuk Kemerdekaan Palestina

    Megawati Tegaskan Tak Boleh Ada Tawar-Menawar untuk Kemerdekaan Palestina
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com –
     Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina tidak seharusnya menjadi bahan tawar-menawar dalam politik internasional.
    Hal itu disampaikan Megawati dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) bertema “Bung Karno in a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    “Yang saya ikuti perkembangan kemarin di PBB, tetap saya selalu mengatakan bahwa yang namanya Palestina merdeka itu, menurut saya, sesuai juga dengan keinginan ayah saya, yaitu berdaulat dan merdeka penuh. Jadi, bukan harus ada tawar-menawar,” ujar Megawati di Blitar.
    Dia menegaskan, perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan adalah bagian dari cita-cita universal dan sejalan dengan semangat Dasa Sila Bandung serta nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Bung Karno.
    Ketua umum PDI Perjuangan ini menyebutkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah lama menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
    Hal ini pun telah disampaikan oleh Bung Karno dalam Konferensi Asia-Afrika 1955.
    “Saya juga menyampaikan dalam pidato saya di Beijing bahwa kita tidak akan pernah lupa perjuangannya yang namanya negara Palestina,” kata Megawati.
    Menurut Megawati, hingga kini masih banyak bangsa yang belum menikmati kemerdekaan yang hakiki sebagaimana diimpikan Bung Karno.
    Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga semangat solidaritas global dan memperkuat kerja sama antarnegara untuk mewujudkan keadilan internasional.
    “Banyak negara sudah merdeka, tetapi kemerdekaan yang hakiki yang diinginkan oleh Bung Karno apakah betul telah terlaksana? Itu yang selalu saya gaungkan,” ujar Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa

    Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa

    Bisnis.com, MALANG — Praktik judi online (Judol) dan penyalahgunaan menjadi ancaman bangsa sehingga perlu keterlibatan semua pihak, dari hulu dan hilir, untuk menanganinya.

    Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan data menunjukkan pemain judol  tertinggi berasal dari kelompok berpendapatan rendah dengan pendapatan tertinggi Rp1 juta, yakni 69,9%, bahkan melibatkan anak di bawah umur, di bawah 10 tahun.

    “Dari judol akan merembet ke perangkap Pinjol ilegal dan depresi,” ujarnya Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).

    Terkait narkoba, kata dia, hingga kini Polri telah memusnahkan 288 ton narkoba berbagai jenis yang bisa digunakan lebih dari 629 juta jiwa, dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia.  

    Menurutnya, masalah penegakan terkait judol dan narkoba penting, namun tidak kalah pentingnya penanganan di tingkat hulu, yakni kampus, lingkungan kampung, dan rumah tangga.

    Intinya, kata dia, semua perlu bekerja sama. Karena itulah, penting diwujudkan Kampung Bebas Narkoba dan semacamnya.

    Kapolri juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan teknologi digital, terutama fenomena misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang dapat merusak sendi kehidupan sosial. “Kita memasuki era citizen journalism. Siapapun bisa mengomentari, siapapun bisa menjadi sumber. Maka, saring dulu sebelum sharing,” tegasnya.  

    Listyo Sigit juga menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang tengah bergejolak. 

    Dia juga menyoroti lebih dari 110 konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, termasuk perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pangan, dan energi dunia. 

    Meski dunia menghadapi inflasi global dan ketidakpastian, dia meyakinkan, Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, Indonesia tidak boleh lengah. 

    Dia juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai kunci menghadapi krisis dunia. Ia menjelaskan bahwa Polri turut berperan aktif, salah satunya melalui program penanaman jagung di lahan seluas satu juta hektare. Karena itulah, Polri sangat terbuka kepada IMM untuk bekerja sama dalam hal tersebut. 

    Dia menyinggung pentingnya bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara produktif agar tidak berubah menjadi bencana demografi. Berbagai langkah pemerintah, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, program magang vokasi, serta dukungan terhadap UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia unggul.  

    Rektor UMM, Prof. Nazaruddin Malik menekankan pentingnya melahirkan insan paripurna, manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul dalam transfer ilmu, tetapi juga spiritualitas, keagamaan, dan kebangsaan.“UMM sebagai amal usaha Muhammadiyah akan terus mendukung kegiatan seperti Tanwir ini,” ujarnya. 

     

    Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, didampingi  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto (tiga dari kiri), dan Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik (dua dari kiri), saat memberikan keterangan pers ada Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).  

  • 10 Menteri Terpopuler di Kabinet Prabowo: Purbaya di Posisi Puncak

    10 Menteri Terpopuler di Kabinet Prabowo: Purbaya di Posisi Puncak

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat (31/10) seperti dilansir Antara.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

     

  • Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil survei Great Institute mengungkapkan bahwa masuknya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kabinet Merah Putih membantu meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, survei Great Institute memperlihatkan 85,8% responden puas dengan kinerja Prabowo.

    Meski Purbaya baru dilantik pada 8 September 2025, Great Institute menyebut ‘assist’ ini sebagai Purbaya Effect, di mana publik terpengaruh oleh kinerja mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.

    Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Santosa menjelaskan keberadaan Purbaya bagian dari ‘tangan kanan’ Prabowo sehingga setiap kinerjanya berkaitan dengan Kepala Negara.

    “Jadi, Purbaya ini selain memiliki kapasitas yang sangat tinggi di bidang ekonomi tentunya, namun juga dia memiliki kapasitas politik dan legitimasi langsung dari Presiden Prabowo,” kata Perdana saat jumpa pers, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, hal ini tidak lepas dari keberanian Purbaya mengkritik kebijakan pemerintah dan gencar membongkar praktik-praktik yang merugikan negara.

    “Bahkan pengakuannya juga dalam mengkritik beberapa instansi lain, kementerian lain, dan lembaga lain itu juga mendapat support ya, menurut pengakuannya seperti itu dari Bapak Presiden secara langsung dan yang dikritik bukan hanya kementerian dan lembaga lain saja, tetapi kementeriannya sendiri dikritik,” ungkapnya.

    Salah satunya, ketika Purbaya mengkritik sistem Coretax, membuka layanan Lapor Pak Purbaya, dan kerap menyidak perusahaan pelat merah untuk memantau kinerja para pegawai.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto menyampaikan hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya mempunyai kinerja baik, yakni memperoleh skor 826.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan MBG, Koperasi Merah Putih, Ekonomi Rumah Tangga, dan Daya Beli Masyarakat. Sedangkan faktor politik dipengaruhi Pemberantasan Korupsi, Kebebasan Berpendapat, Kemerdekaan Palestina dan Politik, serta Purbaya dan Reshuffle Effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024-19 Oktober 2025 melalui API.

  • Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Great Institute.

    Dalam survei tersebut, responden diminta menyebutkan tiga nama menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hasilnya, Purbaya berada di peringkat pertama dengan skor 826.

    Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya dinilai mempunyai kinerja baik.

    Dari data yang dipaparkan, urutan kedua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 155. Di bawahnya tercantum nama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh skor 129.

    Pada urutan keempat ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memperoleh skor 93. Posisi kelima diisi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendapatkan skor 74. Posisi keenam ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti dengan skor 59.

    Lebih lanjut, posisi ketujuh diisi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyabet skor 52, sedangkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan skor 46.

    Peringkat kesembilan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh skor 39, dan posisi terakhir ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan skor 32.

    Di samping itu, hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin menunjukkan 89,3% responden merasa puas, sedangkan 14,2% tidak puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo empat faktor dari sektor ekonomi dan empat faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi rumah tangga, dan daya beli masyarakat, sedangkan faktor politik dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan Palestina dan politik, serta Purbaya dan reshuffle effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas, yang dipilih dengan metode multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), serta kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error sebesar 5%, dengan pengisian kuesioner menggunakan skala Likert.

    Adapun, data sekunder ditunjang oleh BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Sementara big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan di media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2025 melalui API.

  • Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

    Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

    1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
    2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
    3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
    4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
    6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
    7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
    8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
    10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

    Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

    Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

    Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Himperra Sambut Insentif Sektor Properti, Dukung 3 Juta Rumah

    Himperra Sambut Insentif Sektor Properti, Dukung 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA— Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut sejumlah langkah pemerintah dalam memberikan insentif di sektor properti. Hal itu turut mendukung pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

    Ari Tri Priyono, Ketua Umum Himperra, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait yang telah banyak memberikan perubahan positif di bidang pembangunan perumahan di Indonesia.

    Misalnya, melalui program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun, yang diikuti penambahan kuota rumah subsidi tahun 2025 dari 220.000 menjadi 330.000 unit.

    Pemerintah juga memperluas pasar rumah subsidi dengan menaikkan batas gaji konsumen yang bisa beli rumah subsidi dari Rp6 juta menjadi Rp12 juta bagi mereka yang bergaji single, dan bagi mereka yang bergaji double dinaikkan dari Rp7 juta menjadi Rp14 juta.

    Melalui SKB tiga Menteri antara Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, pemerintah juga membebaskan konsumen membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi.

    Selain itu, untuk mendongkrak penjualan rumah non subsidi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperpanjang PPN ditanggung pemerintah 100% hingga 2027 untuk pembelian rumah maksimal Rp2 miliar.

    Di penghujung 2025 pemerintah menambah lagi insentif untuk semakin menggairahkan pembangunan perumahan nasional dengan meluncurkan KUR untuk UMKM stake holder perumahan senilai Rp150 triliun.

    “Langkah pemerintah luar biasa. Belum pernah terjadi pemerintah memberikan insentif di bidang perumahan semasif sekarang,” kata Ari, dalam siaran pers, Jumat (31/10/2025).

    Himperra sebagai organisasi developer terbesar ke-3 di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 3.000 pengembang pun mendukung penuh program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, lebih dari 80% anggota organisasi merupakan developer perumahan-perumahan bersubsidi yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

    Organisasi memperingati milad pada 25 Agustus 2025, berbarengan dengan Hari Perumahan Nasional. Serangkaian kegiatan masih terus berlangsung hingga 30 Oktober 2025.

    Menurut Ari, dalam milad ke-7 ini, Himperra memberikan 7 unit rumah gratis untuk para ustadz dan marbot masjid/mushala di tujuh kota, 70 paket santunan untuk Anak Yatim, 700 Paket Sembako untuk fakir miskin dan dhuafa, 7.000 paket makanan untuk penduduk Gaza di negara Palestina, dan 70.000 uang muka atau down payment (DP) rumah FLPP gratis di seluruh perumahan anggota khusus untuk anggota BPJS Tenaga Kerja (TK).