350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polri menyiapkan 350 personel Brimob untuk mendukung misi perdamaian internasional, termasuk kemungkinan penugasan di Gaza jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jumlah pasukan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan, menunjukkan kesiapsiagaan
Polri
menghadapi situasi global yang berubah,” kata Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat mengatakan, dikutip dari situs Humas Polri, Selasa (18/11/2025).
“Dengan pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan membantu saudara-saudara di
Gaza
jika mendapat mandat,” imbuh dia.
Ramdani mengatakan, ratusan personel itu merupakan putra-putri terbaik Polri yang tengah mengikuti latihan dasar penjaga perdamaian
PBB
.
Pelatihan meliputi perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, kedisiplinan terhadap aturan operasi (rules of engagement), hingga kemampuan beradaptasi di lingkungan konflik internasional.
Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, memastikan personel yang disiapkan telah memenuhi standar misi PBB, bukan hanya kualifikasi nasional.
Menurutnya, Polri terus meningkatkan kapasitas anggota agar siap diberangkatkan kapan pun dibutuhkan.
“Polri terus melatih anggota untuk siap dikerahkan kapan saja, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden,” kata Amur.
Dalam lima tahun terakhir, Polri telah terlibat dalam sejumlah
misi perdamaian
PBB, termasuk pengiriman Formed Police Unit (FPU) ke MINUSCA di Republik Afrika Tengah.
Pasukan Indonesia mendapat apresiasi atas pelaksanaan patroli malam, perlindungan warga, serta kontribusi terhadap stabilitas keamanan.
Bahkan, Indonesia menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi tersebut.
Polri juga terus meningkatkan kapasitas
peacekeeping
melalui pusat pelatihan khusus serta menambah jumlah polisi wanita dalam misi global.
Amur menambahkan, seluruh anggota satgas bekerja profesional, disiplin, dan menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan, mengharumkan nama Polri dan Indonesia di kancah internasional.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan, 20.000 personel yang dipersiapkan untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina, memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi kemanusiaan.
Freddy menyampaikan bahwa para prajurit tersebut terbiasa menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri.
“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy, pada Sabtu (15/11/2025), dilansir dari
Antara
.
Ribuan personel yang disiapkan itu terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit Zeni yang bertugas menangani pembangunan konstruksi.
Mereka akan membuka layanan kesehatan bagi warga terdampak perang dan membangun infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas umum.
Para prajurit juga dibekali berbagai perlengkapan kesehatan dan sarana konstruksi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.
Negara: Palestina
-
/data/photo/2022/08/09/62f2240fcb15d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza")
350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza
-
Tak Penuhi Hak Warga Palestina
Jakarta –
Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?
Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.
“Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.
Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.
“Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.
Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.
Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.
Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:
(zap/yld)
-
DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza
Jakarta –
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.
Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.
Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.
Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.
Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.
AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.
Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:
(zap/yld)
-
RI-Pakistan Tegaskan Dukungan untuk Perdamaian Palestina
Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan bahwa isu geopolitik kawasan turut menjadi bagian dari pembahasan.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Dia menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap perdamaian global.
“Tentu saja, seperti yang telah saya sebutkan, kami telah membahas semua bidang kolaborasi dan kami juga membahas situasi di kawasan kami dan juga di dunia karena dengan Indonesia, kami tidak hanya memiliki kesamaan kepentingan, tetapi juga memiliki pandangan dunia yang sama,” ujar Chaudhri.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa baik Indonesia maupun Pakistan adalah negara yang cinta damai.
“Kami berdua percaya pada hubungan persahabatan dengan semua negara, tidak hanya di negara tetangga kami, tetapi juga di dunia,” lanjutnya.
Menurut Chaudhri, Indonesia dan Pakistan akan terus memperkuat kerja sama mereka di forum internasional untuk mendorong stabilitas global.
“Tujuan bersama kedua negara kami adalah untuk mempromosikan perdamaian. Perdamaian di dalam negeri, dan kemudian perdamaian internasional,” katanya.
Terkait kemungkinan kerja sama dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, Chaudhri menjelaskan bahwa hal tersebut berada dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Itu sebenarnya akan diselenggarakan di bawah naungan PBB,” ujarnya.
Apalagi, dia menekankan bahwa kedua negara merupakan anggota penting di PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta sama-sama memiliki sikap tegas terhadap isu kemerdekaan Palestina.
Dia memastikan Pakistan dan Indonesia akan terus bekerja sama untuk melindungi rakyat Palestina dan juga untuk memajukan hak-hak mereka, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
“Kedua negara memiliki posisi yang kuat dan tegas mengenai isu Palestina dan negara Palestina yang merdeka, negara Palestina yang bersebelahan,” tegasnya.
-
Dubes Pakistan Temui Prabowo, Tawarkan Bantuan Ternak buat Bahan Baku MBG
Jakarta –
Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri hari ini mengunjungi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Berbagai hal didiskusikan Chaudhri hari ini dengan Prabowo, dari kerja sama ekonomi hingga pertahanan.
Salah satu yang serius dibahas adalah sektor perdagangan, pihak Chaudhri menawarkan diri untuk memasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Khususnya untuk produk ternak, mulai dari daging unggas hingga produk susu.
Pihaknya, memuji program MBG yang dibesut Prabowo, program ini disebut dapat meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia dan juga ikut menggerekkan perekonomian di Indonesia.
“Kami akan sangat senang bekerja sama dengan Indonesia dalam hal memperkuat inisiatif ini (MBG). Kami dapat bekerja sama di bidang produksi susu, sektor unggas, dan sektor pertanian lainnya. Jadi, di mana pun kami dapat membantu Indonesia dalam pelaksanaan inisiatif yang sangat berani dan luar biasa ini, kami akan sangat senang bekerja sama dengan Indonesia,” kata Chaudhri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).
Chaudhri menyatakan Pakistan dan Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan preferensial bilateral (preferential trade agreements/PTA). Menurutnya, pihaknya juga sudah menjadi mitra dagang terbesar kedua Indonesia di Asia Selatan.
Indonesia dan Palestina, kata Chaudhri, memiliki perdagangan lebih dari US$ 4 miliar per tahun. Pihaknya menjelaskan banyak melakukan impor dari Indonesia, salah satunya adalah produk kelapa sawit.
“Kami banyak mengimpor produk Indonesia, Pakistan merupakan salah satu pembeli terbesar minyak sawit Indonesia,” sebut Chaudhri.
Negaranya, juga mengekspor banyak produk ke Indonesia seperti misalnya buah-buahan, peralatan bedah, peralatan olahraga, dan juga sektor teknologi.
“Di sektor teknologi dan informasi merupakan bidang lain yang sangat penting di mana Pakistan memiliki kapasitas yang memadai, dan kami ingin bekerja sama dengan teman-teman Indonesia kami untuk meningkatkan kolaborasi di bidang teknologi informasi,” papar Chaudhri.
(hal/fdl)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5358185/original/003389000_1758600333-1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ada yang Sebut The Prabowo’s Ways")
Ada yang Sebut The Prabowo’s Ways
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menegaskan, dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar historis panjang sejak era Presiden Sukarno. Menurutnya, konsistensi itu kini kembali ditegaskan Presiden Prabowo melalui inisiatif yang lebih langsung.
“Ini utang sejarah sejak Konferensi Asia Afrika. Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, dukungan kita konsisten—politik, moral, maupun kemanusiaan,” ujar Anis.
Dia memaparkan bantuan terbaru Indonesia: dukungan senilai USD 12 juta untuk pembangunan dapur umum, total bantuan kemanusiaan mencapai USD 36 juta, hingga pengiriman 1.200 ton bantuan via udara.
Anis Matta juga mengonfirmasi bahwa Prabowo membuka peluang pengiriman pasukan perdamaian PBB sebagai bentuk keterlibatan langsung Indonesia dalam meredakan konflik Gaza.
“Ini pertama kalinya Indonesia menyatakan kesiapan terlibat langsung melalui pasukan perdamaian,” katanya.
Hasil keseluruhan forum akademik ini nantinya akan dirangkum sebagai policy input bagi kementerian dan lembaga terkait, termasuk disampaikan ke lembaga internasional seperti PBB.
“Krisis Gaza bukan lagi isu Palestina semata. Ini adalah ujian bagi hukum internasional dan tatanan global,” tegasnya.
-
153 Warga Gaza ke Afsel, Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia
Ramallah –
Otoritas Palestina menuduh Israel melakukan praktik “perdagangan manusia” terhadap warga Gaza, yang pekan lalu tiba secara misterius di bandara Afrika Selatan (Afsel). Otoritas Palestina mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui pengiriman warga Gaza ke Afsel tersebut.
Pada Jumat (14/11) lalu, pesawat yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di bandara OR Tambo di luar Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan selama 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke Afsel.
Pesawat carteran itu terbang dari Bandara Ramon di Israel ke Kenya, kemudian ke Afsel.
Otoritas Afsel awalnya menolak memberikan izin masuk karena mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai durasi tinggal atau alamat akomodasi mereka. Paspor mereka juga tidak mendapatkan stempel keberangkatan dari bandara Israel — syarat lazim dalam penerbangan.
Namun akhirnya, otoritas Afsel mengizinkan mereka turun dari pesawat. Dari 153 warga Gaza itu, sebanyak 130 orang diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.
Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir The Jerusalem Post, Senin (17/11/2025), mengucapkan terima kasih ke pemerintah Afsel karena telah menerima “warga kami yang disesatkan”.
Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina juga melontarkan peringatan terhadap jaringan yang berupaya mengusir warga Palestina, terutama penduduk Gaza, dari rumah-rumah mereka demi kepentingan Israel.
“Memperingatkan perusahaan dan entitas yang menyesatkan rakyat kami, menghasut mereka untuk dideportasi atau dipindahkan, atau terlibat dalam perdagangan manusia, bahwa mereka akan menanggung konsekuensi hukum atas tindakan ilegal mereka dan akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.
“Kementerian mengimbau rakyat kami, terutama mereka yang berada di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, perdagangan darah, atau agen pengungsian paksa,” imbuh pernyataan itu.
Otoritas Palestina, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau koordinasi dengan otoritas Afsel.
Pendiri organisasi bantuan Afsel, Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, mengatakan bahwa kesaksian para penumpang menyebut Israel membantu mereka meninggalkan Jalur Gaza tanpa membubuhkan stempel di paspor mereka, sehingga mereka terdampar di negara ketiga.
COGAT yang mengkoordinasikan aktivitas Israel di wilayah Palestina mengklaim bahwa negara ketiga telah setuju untuk menerima warga Palestina. Namun, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, seperti dikutip France24 dan AFP, mengatakan bahwa warga Gaza itu tampak “seperti diusir keluar”.
“Mereka adalah orang-orang dari Gaza yang entah bagaimana secara misterius dinaikkan ke pesawat yang melewati Nairobi dan tiba di sini,” ucapnya.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
-
Tangis Warga Gaza di Tenda Pengungsian Banjir
Jakarta –
Nasib pilu kembali dirasakan warga di Gaza, Palestina. Baru bernapas lega usai gencatan senjata berlangsung, kini tempat pengungsian mereka diterjang banjir.
Hujan deras mengguyur Gaza sejak Jumat (14/11). Saat para pengungsi terbangun, banjir sudah menggenangi kawasan pengungsian.
Dilansir kantor berita CNN, Minggu (16/11/2025), hujan lebat melanda Gaza hingga membuat tempat berlindung dan barang-barang warga Gaza di pengungsian basah pada Jumat (14/11). Tidak ada cara untuk mengeringkannya.
Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza Mahmoud Basal mengatakan para pejabat di Gaza telah menerima ratusan permohonan bantuan. Namun, katanya, sumber dayanya tidak ada.
“Ratusan permohonan bantuan, namun sumber dayanya tidak ada,” ujarnya.
Mahmoud mengatakan kasur para pengungsi basah kuyup. Kata dia, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan para pengungsi karena semuanya telah dihancurkan oleh Israel.
“Seluruh pusat penampungan telah menyaksikan ketinggian air naik hingga lebih dari 10 sentimeter (3,94 inci). Kasur basah kuyup, selimut basah kuyup, dan tidak ada pilihan tersisa – karena semua pilihan telah dihancurkan oleh Israel,” ujarnya.
Tenda Pengungsian Roboh Akibat Hujan Deras
Warga Palestina yang mengungsi di Kota Gaza mengatakan kepada CNN bahwa tenda-tenda yang mereka tempati sudah usang, beberapa di antaranya roboh karena terjangan hujan deras.
“Kami dan anak-anak kecil kami kebanjiran karena hujan,” kata Raed Al-Alayan.
“Tenda kami kebanjiran. Tidak ada atap yang melindungi kami dari hujan,” imbuhnya.
Badai biasa terjadi di Gaza saat ini, tetapi dengan ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi dari tempat berlindung permanen, bahkan curah hujan normal pun dapat membanjiri penduduk dan memperburuk kondisi yang sudah buruk.
Seorang perempuan memandu CNN berkeliling dan masuk ke tenda-tenda keluarganya yang basah kuyup, tempat ia mengaku mengungsi bersama 20 anak, termasuk bayi yang baru lahir. Ia mulai meratap dan menjerit kesakitan saat menggambarkan kondisi yang dialaminya.
“Kita harus ke mana?” tanyanya beberapa kali. “Putraku yang terbunuh membangun tenda-tenda ini untuk kita. Apa yang harus aku lakukan sekarang?” imbuhnya.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan ratusan tenda dan tempat penampungan sementara terendam banjir. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa mitra PBB yang bekerja di bidang penampungan mengatakan Gaza tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk pencegahan banjir yang memadai, seperti peralatan untuk menguras air dari tenda dan untuk membersihkan sampah padat serta puing-puing.
Tangis Warga Gaza Ratapi Banjir
Dilansir Aljazeera, Minggu (16/11/2025), warga Palestina di Gaza berupaya menggali parit di sekitar tenda mereka agar air tidak membanjiri tenda. Sementara warga lainnya berlindung di bangunan-bangunan yang hancur, bahkan yang berisiko runtuh.
Seorang warga Palestina mengaku sedih akibat tendanya terendam banjir tersebut.
“Saya menangis sejak pagi,” kata seorang ibu dua anak Palestina yang mengungsi, sambil menunjuk ke tenda keluarganya, yang telah terendam banjir akibat hujan deras semalaman.
Wanita yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan ia kesulitan menafkahi anak-anaknya setelah beberapa anggota keluarganya, termasuk suaminya, tewas dalam perang genosida Israel, yang dimulai pada Oktober 2023.
“Saya meminta bantuan untuk mendapatkan tenda, kasur, dan selimut yang layak. Saya ingin anak-anak saya memiliki pakaian yang layak,” katanya.
“Saya tidak punya siapa pun untuk dimintai tolong… Tidak ada yang bisa membantu saya,” imbuhnya.
Sebelumnya kelompok kemanusiaan telah mendesak Israel untuk mencabut semua pembatasan bantuan ke Jalur Gaza. Akan tetapi pemerintah Israel tetap mempertahankan pembatasan ketat terhadap aliran bantuan kemanusiaan meskipun ada kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Palestina, Hamas, yang mulai berlaku pada 10 Oktober.
Kelompok penyalur bantuan mengatakan sekitar 260.000 keluarga Palestina di Gaza berada dalam kondisi rentan menjelang musim dingin.
Pada saat yang sama, Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pihaknya memiliki cukup pasokan tempat tinggal untuk membantu sebanyak 1,3 juta warga Palestina. Akan tetapi UNRWA tidak dapat mengirimkan bantuan ke Gaza akibat pembatasan yang diberlakukan Israel.
Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pengiriman bantuan menjadi lebih penting dari sebelumnya karena musim dingin ini bertepatan dengan krisis pengungsian di Gaza.
“Dingin dan basah di Gaza. Para pengungsi kini menghadapi musim dingin yang keras tanpa kebutuhan dasar untuk melindungi mereka dari hujan dan dingin,” ujarnya dalam sebuah unggahan di media sosial.
Halaman 2 dari 2
(ygs/lir)
-
Pesepeda 1000 KM Ride for Palestine 2025 Surabaya Tiba di Kemenlu RI
Surabaya (beritajatim.com) – Setelah menempuh perjalanan panjang sejauh seribu kilometer dari Surabaya selama tujuh hari, rombongan 1000 KM Ride for Palestine 2025 akhirnya tiba di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Sabtu (15/11/2025). Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, yang mengaku terharu melihat perjuangan para pesepeda yang membawa pesan kemanusiaan untuk Palestina.
Sebanyak 16 pesepeda utama yang mewakili berbagai komunitas ini datang dengan membawa semangat solidaritas. Mereka telah melewati Surabaya, Madiun, Yogyakarta, Semarang, Brebes, Bandung, dan Bekasi, serta didampingi ratusan pesepeda lain di setiap etape. Dukungan komunitas menjadi wajah paling kuat dari Ride for Palestine tahun ini, menjadikannya aksi kemanusiaan berbasis komunitas terbesar sejak kegiatan ini dimulai.
Begitu rombongan memasuki halaman Kemenlu, Wamenlu Anis Matta langsung menyambut dan memberikan apresiasi mendalam. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa perjuangan para pesepeda ini sangat menyentuh.
“Saya merasa terharu sekali bisa ikut menyambut kedatangan saudara-saudara semuanya yang telah menunjukkan semangat mendukung kemerdekaan Palestina. Walaupun tidak pergi ke Gaza, tetapi mengayuh sepeda dari Surabaya ke Jakarta. Kira-kira kita bisa mendapatkan rasanya perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Perjalanan peserta ini saya rasa tidak mudah,” ujarnya.
Anis menilai perjalanan 1000 kilometer ini adalah bentuk empati yang tidak bisa dianggap biasa. Menurutnya, apa yang dilakukan para pesepeda adalah simbol bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berhenti berdiri bersama Palestina.
Dukungan komunitas sepeda dari berbagai daerah menjadi faktor besar keberhasilan kegiatan ini. Puluhan komunitas dari kota-kota yang dilalui turun langsung menyambut, mengawal, dan mengiringi peserta. Salah satu jaringan terbesar yang terlibat adalah Bike to Work (B2W) Indonesia, yang anggotanya tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota dan turut serta dalam berbagai segmen perjalanan.
Humas 1000 KM Ride for Palestine, Wirawan Dwi, mengatakan bahwa Ride for Palestine 2025 adalah momentum persatuan pesepeda Indonesia.
“Ride for Palestine kedua ini didukung banyak komunitas. Penggagasnya dari GXid Gerbangkertosusila, tetapi semuanya terlibat. Komunitas di Surabaya, di tujuh etape pemberhentian, komunitas di sepanjang kota-kota yang kami lewati, sampai yang menyambut di Jakarta, semua bergerak bersama,” ujarnya.
Wirawan menambahkan bahwa dukungan terbesar datang dari antusiasme komunitas. “Banyak komunitas gowes membersamai kami hingga perbatasan kota. Bahkan ada yang mengikuti sampai ke Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka datang membawa semangat yang sama: menyuarakan kemerdekaan Palestina,” katanya.
Menurutnya, perjalanan ini bukan hanya soal ketahanan fisik. “Ini aksi bersama kami, para pesepeda. Ini pesan kami, pesepeda Indonesia, untuk dunia: bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di Palestina, kejahatan perang sedang berlangsung. Genosida terjadi. Wanita dan anak-anak menjadi korban. Setiap kayuhan kami adalah doa dan solidaritas,” tegasnya.
Koordinator Ride for Palestine, Suryo Guritno, menyebutkan bahwa kegiatan tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaannya. Dimulai tahun 2023 sebagai gowes keliling Surabaya, Ride for Palestine berkembang menjadi ekspedisi jarak jauh pada 2024, dan tahun ini menjadi aksi kolaboratif yang melibatkan lebih banyak komunitas di banyak daerah.
Salah satu peserta yang menjadi sorotan adalah Opa Sugai, pesepeda berusia 65 tahun yang menjadi peserta tertua. Setelah finish di Jakarta, Opa Sugai berencana melanjutkan perjalanan spiritual menuju Mekkah untuk mendoakan Palestina langsung di depan Kabah.
Selain perjalanan fisik, Ride for Palestine juga membuka partisipasi publik melalui Virtual Ride. Aksi kemanusiaan ini disertai penggalangan donasi yang akan disalurkan melalui LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI).
“Setiap kayuhan adalah doa,” ujar Guritno, menutup sambutan bersama di halaman Kemenlu, tempat para pesepeda disambut dengan pelukan, air mata, dan kebanggaan setelah perjalanan panjang membawa misi kemanusiaan dari Surabaya ke pusat diplomasi Indonesia. [tok/aje]
-
Anda Ingin Jadikan Amerika Latin Gaza Kedua?
GELORA.CO – Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengirim pesan langsung ke rakyat Amerika Serikat dengan bilang, “Kalian mau ada Gaza baru di Amerika Selatan?” Ini terkait dengan tindakan langsung Amerika Serikat di wilayah Karibia.
Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Jumat (14/11/2025) lalu di ibu kota Caracas, di mana Maduro memperingatkan bahwa negaranya mungkin akan mengalami apa yang dialami Gaza oleh tentara Israel, yaitu genosida, jika terjadi tindakan militer langsung.
Dia berkata kepada rakyat Amerika, “Kemanusiaan telah cukup menderita dari pembantaian di Gaza, hampir tidak ada orang yang tidak mengakui bahwa apa yang terjadi di sana adalah genosida,” kata dia, dikutip Aljazeera, Ahad (16/11/2025).
Dia menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, jajak pendapat -terutama di kalangan kaum muda- menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Gaza dipandang sebagai genosida.
Dia melanjutkan, “Setiap hari terjadi serangan yang melanggar gencatan senjata, anak-anak dan perempuan Palestina dibunuh oleh bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat pendudukan Zionis. Ini adalah kenyataan. Apakah Anda ingin ada Gaza baru di Amerika Selatan?”
Maduro menjelaskan bahwa Washington tidak hanya menargetkan Venezuela, tetapi juga seluruh Amerika Latin, dan dengan demikian seluruh umat manusia.
Operasi militer AS yang mungkin terjadi
Presiden AS Donald Trump, Jumat (14/11/2025), mengatakan bahwa dia telah memutuskan tindakan potensial terhadap Venezuela, tetapi menolak untuk mengungkapkan secara terperinci kepada wartawan di pesawat Air Force One.
“Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang akan dilakukan, tetapi saya sudah memutuskan,” jawab Trump ketika ditanya apakah dia telah memutuskan langkah selanjutnya.
“Kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba,” tambahnya.
Trump mengatakan upaya AS untuk mengekang perdagangan narkotika menunjukkan hasil, tetapi juga menyoroti tantangan yang melibatkan negara-negara tetangga.
“Kita punya masalah Meksiko. Kita punya masalah Kolombia. Kita melakukan dengan sangat baik. Narkoba yang masuk ke negara kita sangat diperlambat, seperti yang bisa anda bayangkan,” katanya.
Selama dua bulan terakhir, militer AS telah melakukan serangan mematikan terhadap setidaknya 21 kapal yang diklaim mengangkut narkoba dari Amerika Selatan ke AS, tanpa memberikan bukti bahwa mereka terlibat dalam penyelundupan, yang mengakibatkan 80 kematian.
Venezuela telah memobilisasi unit militer reguler dan milisi sipil di seluruh negeri sebagai tanggapan atas serangan tersebut.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan pada Kamis (13/11/2025) bahwa AS akan memulai misi baru, “Operasi Southern Spear,” untuk membasmi “teroris narkotika dari belahan bumi kita.”
“Presiden (Donald) Trump memerintahkan tindakan -dan Departemen Perang sedang melaksanakannya,” tulis Hegseth di akun media sosial X.
Departemen Perang merupakan nama lain dari Departemen Pertahanan AS, yang juga dikenal sebagai Pentagon. Kongres AS masih belum memberikan persetujuan untuk memakai nama “Departemen Perang” secara resmi.
Laporan media pada Kamis (13/11/2025) mengatakan bahwa Trump diberi pilihan untuk operasi militer di Venezuela, termasuk serangan darat, oleh pejabat militer seniornya dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih.
Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine, dan para pejabat senior memberi pengarahan kepada presiden tentang pilihan militer untuk beberapa hari mendatang, menurut laporan itu.
Dalam konteks ini, Washington mengumumkan pengiriman kapal perang dan kapal selam ke lepas pantai Venezuela, sementara Menteri Perang AS Pete Higsith mengatakan bahwa militer siap untuk operasi, termasuk penggantian rezim di Venezuela.
Menanggapi hal itu, Maduro mengumumkan pengerahan pasukan sebanyak 4,5 juta orang di negara itu, dan bahwa dia siap untuk menangkis serangan apa pun.
Pada Selasa lalu, Venezuela mengatakan militernya tersebar secara intensif di seluruh negeri untuk menanggapi “imperialisme” AS.
Dia menyebut, penyebaran intensif sarana darat, udara, laut, sungai, rudal, sistem persenjataan, unit militer, dan milisi Bolivarian” yang terdiri dari warga sipil dan mantan militer yang membentuk pasukan untuk memperkuat tentara dan polisi.
Serangan yang dilancarkan militer AS terhadap kapal-kapal di Karibia dan Samudra Pasifik dengan tuduhan menyelundupkan narkoba dan menargetkan orang-orang di dalamnya secara langsung telah memicu perdebatan mengenai pembunuhan di luar hukum dalam komunitas internasional.
Washington tidak memberikan bukti bahwa kapal-kapal yang menjadi sasaran tersebut digunakan untuk menyelundupkan narkoba.