Xcloud.id

Negara: Palestina

  • Gunung Semeru Meletus, Australia Beri Peringatan Penerbangan

    Gunung Semeru Meletus, Australia Beri Peringatan Penerbangan

    Anda sedang menyimak rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

    Berita pembuka edisi Kamis, 20 November 2025, datang dari tanah air.

    Gunung Semeru meletus

    Letusan Gunung Semeru memicu Pusat Peringatan Abu Vulkanik (VAAC) dari Biro Meteorologi Australia mengeluarkan peringatan penerbangan.

    Tetapi tidak ada penerbangan yang dibatalkan antara Australia dan Bandara Denpasar akibat letusan tersebut.

    Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini meletus, Rabu kemarin, mendorong pemerintah setempat untuk meningkatkan tingkat ancaman ke level tertinggi.

    Badan vulkanologi mengatakan awan abu mencapai ketinggian 5,6 kilometer ke langit, sekitar 2 km lebih tinggi dari puncak gunung.

    Awan abu panas dan campuran batuan, lava, dan gas bergerak hingga 7 kilometer menuruni lereng Gunung Semeru sejak siang sampai sore hari dan menyelimuti beberapa desa, tetapi tidak ada laporan korban jiwa.

    Serangan udara Israel tewaskan puluhan orang di Gaza

    Otoritas kesehatan setempat menyebut setidaknya 25 warga Palestina tewas dalam empat serangan udara Israel di wilayah Gaza yang dikuasai Hamas.

    Para petugas medis mengatakan 10 orang tewas di Zeitoun, pinggiran Kota Gaza, dua orang di pinggiran Shejaia di timur, dan sisanya tewas dalam dua serangan terpisah di Khan Younis di Jalur Gaza selatan.

    Militer Israel mengatakan pasukannya menyerang sasaran-sasaran Hamas di seluruh Gaza setelah anggota kelompok militan Palestina tersebut menembaki pasukannya, melanggar gencatan senjata yang telah berlangsung hampir enam minggu.

    Tidak ada pasukan Israel yang terluka.

    Serangan di Gaza terjadi ketika militer Israel meningkatkan serangannya di Lebanon selatan pada Rabu (19/11) waktu setempat dan menewaskan setidaknya satu orang.

    Ukraina jadi korban serangan drone Rusia

    Serangan udara besar-besaran dari pesawat nirawak dan rudal Rusia menewaskan 25 orang dan melukai setidaknya 73 orang di sebuah kota di Ukraina barat, menurut pemerintah Ukraina.

    Rusia menembakkan 476 pesawat nirawak, serta 48 rudal berbagai jenis, ke sasaran-sasaran Ukraina semalam, kata angkatan udara Kyiv.

    Sementara itu Presiden Ukraina Volodomyr Zelenskyy bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kemarin malam, sebagai bagian dari upayanya untuk mengisolasi Presiden Rusia Vladimir Putin secara diplomatik dan meningkatkan tekanan internasional terhadapnya.

    Presiden Putin sejauh ini menolak untuk berkompromi, meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat.

    Kebakaran besar di Jepang

    Kebakaran yang disebut-sebut sebagai kebakaran perkotaan terbesar di Jepang dalam hampir 50 tahun terakhir ini, menewaskan satu orang dan menghanguskan 170 bangunan di kawasan permukiman di kota Oita, Jepang.

    Pemerintah setempat menyebut, petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api di kota bagian selatan tersebut saat api menyebar ke gunung berhutan di dekatnya.

    Helikopter militer dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api kebakaran terbesar itu yang telah melalap 48.900 meter persegi kawasan, atau kira-kira seukuran tujuh lapangan sepak bola.

    NHK melaporkan api yang menyebar dengan cepat kemungkinan dikarenakan sedikitnya hujan, udara kering, dan rumah-rumah kayu yang padat di daerah tersebut.

    Lihat juga Video: Kondisi Ratusan Rumah di Lumajang Rusak Akibat Erupsi Gunung Semeru

  • Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Dana Bantuan UE Tertahan, Reformasi Palestina Jadi Syarat Utama

    Jakarta –

    Untuk mendukung pembangunan kembali Gaza sekaligus memastikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) siap mengambil alih pemerintahan, Uni Eropa (UE) menggelar konferensi donor pada Kamis (20/11) di Brussel. Acara ini dihadiri sekitar 60 delegasi, termasuk perwakilan dari sejumlah negara Arab.

    Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa juga dijadwalkan hadir untuk memberikan laporan tentang reformasi yang sudah dan akan dilakukan sebelum para donor berkomitmen menambah dana.

    UE adalah penyumbang terbesar bagi Palestina dan PA. Dari total bantuan €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) untuk periode 2025 hingga 2027, pencairan sebagian besar dana akan dikaitkan dengan reformasi struktural.

    Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa untuk kemitraan internasional, mengatakan bahwa “agar bisa menerima dana, PA perlu melaksanakan reformasi,” termasuk di sektor pendidikan serta pembatasan tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara oleh militer Israel.

    Selain konferensi pendonor, para menteri luar negeri negara anggota UE juga menggelar pertemuan untuk membahas kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan Gaza di masa mendatang serta dukungan terhadap rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS), yang mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).

    Rencana UE melatih polisi Palestina untuk Gaza

    Sejak 2006, UE membantu PA membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel melalui program EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (EUPOL COPPS).

    Langkah ini sejalan dengan rencana gencatan senjata yang diajukan AS, yang memandatkan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk “melatih dan memberikan dukungan bagi pasukan kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.”

    Anouar El Anouni, juru bicara UE untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa “kontribusi baru sedang dipertimbangkan bersama para mitra untuk melengkapi upaya tingkat regional dalam mendukung stabilisasi Gaza ke depan.”

    Kontrol Hamas jadi hambatan pendanaan Gaza

    Rencana AS mencakup pemerintahan transisi oleh komite Palestina non-politik yang mengelola layanan publik di Gaza, di bawah pengawasan “dewan perdamaian” yang dipimpin Trump. Namun, ini masih butuh waktu.

    Saat ini Hamas menguasai sekitar 47% Gaza, sementara militer Israel menguasai 53% sisanya setelah gencatan senjata rapuh pada Oktober lalu. Garis pemisah disebut “garis kuning” yang menandai zona militer Israel.

    Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan damai Oktober, sedikitnya 240 warga Palestina tewas ditembak saat mencoba kembali ke rumah mereka.

    UE menyatakan kesediaannya membantu pembangunan kembali Gaza. Namun, selama Hamas masih menguasai hampir separuh wilayah, kecil kemungkinan pendonor bersedia membiayai rekonstruksi.

    Perdana Menteri PA Mustafa mengatakan bahwa dana UE, setelah dialokasikan, mungkin pada tahap awal “akan mengalir ke wilayah yang saat ini dikuasai Israel,” meskipun “mayoritas warga Gaza berada di luar wilayah itu.”

    Reformasi jadi fokus utama konferensi pendonor

    Awal tahun ini, Prancis dan Arab Saudi memimpin konferensi internasional untuk mendorong solusi dua negara. Deklarasi konferensi mendesak PA melakukan berbagai reformasi, termasuk di sektor pendidikan, yang juga didorong oleh Israel. Israel menuduh buku pelajaran Palestina menghasut kebencian, sementara PA membantah tuduhan itu.

    Isu ini memicu perdebatan terbuka pada September lalu antara menteri luar negeri Israel dan Prancis di X. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Prancis mengabaikan kekhawatiran soal “penghasutan yang merajalela dalam sistem pendidikan Palestina” serta tidak menentang program tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang ditahan militer Israel.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tuduhan tersebut “sangat tidak adil” dan mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperoleh komitmen yang belum pernah diberikan sebelumnya dari PA.

    Awal tahun ini, Presiden PA Mahmoud Abbas mengumumkan pencabutan program tunjangan yang sering disebut para pengkritiknya sebagai “pay for slay,” dan mengubahnya menjadi bantuan berbasis kebutuhan, bukan status penahanan anggota keluarga.

    “‘Pay for slay’ telah berakhir pada 1 Agustus,” tulis Barrot di X. “Peninjauan buku pelajaran untuk mencegah penghasutan sedang berlangsung. Kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina.”

    Pemilu Gaza dalam satu tahun?

    Presiden Abbas memberi tahu UE bahwa pemilu akan digelar dalam satu tahun setelah perang Gaza berakhir. Namun, pemilu tidak termasuk dalam persyaratan reformasi yang diminta UE agar bantuan dapat dicairkan.

    Perdana Menteri Mustafa mengatakan bahwa UE sebenarnya sudah lama memiliki daya tawar untuk mendorong PA menyelenggarakan pemilu, dan bisa saja menautkan pendanaan dengan reformasi demokrasi di tahap lebih awal.

    Namun, para diplomat UE yang berbicara kepada ECFR tanpa menyebut nama mengatakan bahwa kekhawatiran akan kemenangan Hamas membuat UE memilih mempertahankan dukungan untuk PA dan hanya memberikan “pernyataan simbolis” terkait reformasi demokrasi. Laporan itu menyebutkan bahwa “UE sangat khawatir dengan hasil pemilu. Secara pribadi, ada kekhawatiran besar hasilnya bisa sama seperti tahun 2006,” ketika Hamas menang telak.

    Para ahli mengatakan kepada DW bahwa UE mencoba menjaga PA tetap bertahan karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif Hamas dalam mewakili rakyat Palestina. Melalui PA, UE berupaya mempertahankan solusi dua negara, meskipun rintangannya besar.

    Saat ini, UE telah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan, yang dibentuk Amerika Serikat untuk merencanakan fase berikutnya dari rencana perdamaian. Perwakilan dari sedikitnya 10 negara anggota, termasuk Jerman, berada di lokasi tersebut untuk berdiskusi dengan negara dan lembaga lain mengenai masa depan Gaza.

    Tidak ada pejabat Palestina ataupun organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Usai Tewaskan 27 Orang, Israel Kembali Serang Gaza Saat Gencatan Senjata

    Usai Tewaskan 27 Orang, Israel Kembali Serang Gaza Saat Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Pasukan Israel kembali melancarkan serangan di Jalur Gaza. Sebuah rumah sakit di Gaza mengatakan empat orang tewas pada hari Kamis (20/11) dalam serangan udara Israel di wilayah Palestina itu. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.

    Serangan baru itu terjadi setelah serangan Israel menewaskan 27 orang pada Rabu (19/11), salah satu serangan paling mematikan di Jalur Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025), Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza selatan, mengatakan empat orang tewas dalam serangan pada Kamis pagi. Sebelumnya, badan pertahanan sipil Gaza memberikan jumlah korban tewas yang lebih rendah, yakni tiga orang.

    Korban tewas termasuk tiga orang dari satu keluarga, termasuk seorang anak perempuan berusia satu tahun, dalam serangan terhadap sebuah rumah di sebelah timur Khan Yunis. Satu orang lainnya tewas dalam serangan udara di kota Abasan al-Kabira, juga di sebelah timur Khan Yunis.

    Seorang sumber di Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas, mengatakan tembakan artileri terus berlanjut di wilayah Khan Yunis.

    Wilayah yang disebut Garis kuning tersebut menandai batas di dalam Jalur Gaza tempat pasukan Israel telah ditarik ke posisi di sebelah timur, sebagai bagian dari gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.

    “Kami mengetahui adanya serangan di sebelah timur Garis Kuning yang dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur teror,” kata militer Israel kepada AFP.

    “Kami tidak mengetahui adanya korban yang dilaporkan. Itu adalah bagian dari operasi rutin IDF (militer Israel) di sebelah timur Garis Kuning,” imbuhnya.

    Israel telah melancarkan serangan berulang kali terhadap apa yang disebutnya sebagai target Hamas selama gencatan senjata di Gaza. Rentetan serangan itu mengakibatkan kematian lebih dari 312 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    “Kejahatan yang terus berlanjut ini merupakan pengabaian terang-terangan oleh pendudukan terhadap perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Hamas pun mendesak Presiden AS Donald Trump dan mediator gencatan senjata lainnya untuk “mengambil tindakan serius guna menghentikan kejahatan ini”.

    Lihat juga Video: Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 10 Orang Tewas

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Sudah Usir Puluhan Ribu Warga Palestina dari Tepi Barat Tahun Ini

    Israel Sudah Usir Puluhan Ribu Warga Palestina dari Tepi Barat Tahun Ini

    Jakarta –

    Pengusiran puluhan ribu warga Palestina oleh Israel dari tiga kamp pengungsi di Tepi Barat pada awal 2025 merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian pernyataan Human Rights Watch (HRW) pada hari Kamis (20/11), menyerukan langkah-langkah internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat Israel dan menghentikan pelanggaran lebih lanjut.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (20/11/2025), kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan sekitar 32.000 penduduk kamp Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams dipaksa pindah oleh pasukan Israel selama “Operasi Tembok Besi” pada bulan Januari dan Februari. Mereka yang terusir telah dilarang kembali, dan ratusan rumah dihancurkan, demikian menurut laporan HRW setebal 105 halaman yang berjudul “Semua Impianku Telah Terhapus”.

    “Sepuluh bulan setelah pengungsian mereka, tidak ada satu pun penghuni keluarga yang dapat kembali ke rumah mereka,” kata Milena Ansari, seorang peneliti di Human Rights Watch yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut, kepada Reuters.

    Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, bahwa mereka perlu menghancurkan infrastruktur sipil agar tidak dapat dieksploitasi oleh militan. Mereka tidak menyebutkan kapan penduduk dapat kembali.

    Konvensi Jenewa melarang pemindahan warga sipil dari wilayah pendudukan, kecuali untuk sementara waktu karena alasan militer yang mendesak atau keamanan mereka. HRW mengatakan bahwa pejabat senior yang bertanggung jawab harus dituntut atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa para tentara menyerbu rumah-rumah, menggeledah properti, dan memerintahkan keluarga-keluarga untuk keluar melalui pengeras suara yang dipasang pada drone. Disebutkan pula bahwa penduduk melaporkan buldoser menghancurkan bangunan-bangunan saat mereka melarikan diri, dan bahwa pasukan Israel tidak memberikan perlindungan atau bantuan, sehingga keluarga-keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau mencari perlindungan di masjid, sekolah, dan lembaga amal.

    Hisham Abu Tabeekh, yang diusir dari kamp pengungsi Jenin, mengatakan bahwa keluarganya tidak dapat membawa apa pun saat mereka diusir.

    “Kami berbicara tentang tidak adanya makanan, minuman, obat-obatan, dan biaya hidup… kami menjalani hidup yang sangat sulit,” kata Tabeekh kepada Reuters pada hari Rabu (19/11).

    Human Rights Watch mengatakan telah mewawancarai 31 warga Palestina yang mengungsi dari tiga kamp tersebut. HRW juga telah menganalisis citra satelit, perintah pembongkaran, dan video terverifikasi. Ditemukan lebih dari 850 bangunan hancur atau rusak berat, sementara penilaian PBB menyebutkan angka 1.460 bangunan. Kamp-kamp tersebut, yang didirikan pada tahun 1950-an untuk warga Palestina yang mengungsi sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, telah menampung beberapa generasi pengungsi.

    HRW mengatakan pengusiran tersebut, yang dilakukan ketika perhatian global terfokus pada Gaza, merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan.

    Lihat juga Video: Pemuda Palestina Tewas Ditembak Militer Israel di Tepi Barat

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Morowali (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat untuk pengiriman pasukan.

    “TNI sudah mempersiapkan satuannya untuk tugas-tugas perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui awak media di Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis.

    Walau sudah mendapat persetujuan dari PBB, Sjafrie mengaku jajarannya masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengiriman pasukan.

    “Kita tunggu keputusan politik dari pemerintah,” jelas dia.

    Untuk diketahui, TNI sudah menyiapkan 20.000 pasukan untuk dikirim ke Gaza melakoni misi perdamaian PBB. Ke-20.000 pasukan itu terdiri dari satuan kesehatan dan Zeni yang membidangi pembangunan konstruksi.

    Tidak hanya pasukan, TNI juga sudah menyiapkan peralatan dari mulai di bidang kesehatan dan pengerjaan konstruksi untuk mendukung kerja pasukan di Gaza.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza.

    Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

    Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

    Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa mereka berencana untuk memvaksinasi lebih dari 40.000 anak di Gaza sebagai perlindungan terhadap berbagai penyakit. Ini akan dilakukan dengan memanfaatkan gencatan senjata yang baru-baru ini berlaku.

    WHO dan mitra-mitranya telah memvaksinasi lebih dari 10.000 anak di bawah usia tiga tahun dalam delapan hari pertama dari fase awal kampanye yang diluncurkan pada 9 November.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025), kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan fase pertama program telah diperpanjang hingga Sabtu mendatang, dan berharap dapat melindungi anak-anak dari campak, gondongan, rubela, difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, tuberkulosis, polio, rotavirus, dan pneumonia.

    Fase kedua dan ketiga dari kampanye ini, yang dilaksanakan bekerja sama dengan UNICEF, badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan kementerian kesehatan di Gaza yang berada di bawah kendali Hamas, direncanakan berlangsung pada bulan Desember dan Januari mendatang.

    Tedros mengatakan ia “terdorong untuk memastikan gencatan senjata terus berlanjut, karena memungkinkan WHO dan mitra-mitranya untuk mengintensifkan layanan kesehatan esensial di seluruh Gaza dan mendukung upaya melengkapi kembali peralatan serta rekonstruksi yang diperlukan untuk sistem kesehatannya yang hancur”.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada hari Senin lalu memberikan suara untuk mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memfasilitasi tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Gencatan senjata tersebut telah ditandai dengan beberapa pecahnya kekerasan di Gaza, yang hancur akibat perang selama lebih dari dua tahun, yang pecah setelah serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu telah mengakibatkan kematian 1.221 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari data resmi.

    Lebih dari 69.500 warga Palestina juga telah tewas akibat serangan militer Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Tonton juga video “WHO Ungkap Hampir 15 Juta Remaja di Dunia Ngevape”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Heboh Penerbangan Misterius, Israel Pindahkan Warga Gaza secara ‘Sukarela’?

    Heboh Penerbangan Misterius, Israel Pindahkan Warga Gaza secara ‘Sukarela’?

    Jakarta –

    Bukan penerbangan pertama dari Israel, tetapi pastinya yang paling menyedot perhatian. Akhir pekan lalu, sebanyak 153 warga Palestina dari Gaza tiba di Afrika Selatan dengan pesawat sewaan dari Bandara Ramon, Israel. Mereka mendarat tanpa dokumen lengkap.

    Dengan kontrol perbatasan yang begitu ketat -termasuk di wilayah Palestina yang harus mereka lintasi sebelum mencapai bandara -otoritas Afrika Selatan tak habis pikir bagaimana pesawat itu bisa lepas landas.

    Belakangan, terungkap perjalanan itu diatur oleh sebuah organisasi bernama Al-Majd Europe.

    Di situsnya, Al-Majd mengklaim mengurus “evakuasi kemanusiaan”. Namun sejak musim panas lalu, aktivis sudah mencium kejanggalan pada sejumlah penerbangan yang mereka kelola.

    Organisasi bayangan

    Al-Majd mengklaim berdiri di Jerman pada tahun 2010 dan kini berkantor di Yerusalem. Namun, pencarian di registri pemerintah Jerman maupun Israel tidak menemukan keberadaan organisasi tersebut.

    Situsnya menggunakan foto-foto dari krisis di tempat lain, dan mengklaim sebagai milik mereka sendiri. Lokasi server tersembunyi oleh perangkat privasi. Sementara tombol “donasi” tak berfungsi. Penelusuran DW menemukan rekening Bitcoin yang mereka cantumkan hanya pernah menerima setara US$106 – bertolak belakang dengan klaim bahwa aktivitas al-Majd Europe hanya didanai dari donasi.

    Para penumpang Palestina yang terbang ke Afrika Selatan mengaku membayar US$1.500–US$2.000, ditransfer ke rekening pribadi.

    Dua perusahaan sewaan – Fly Yo dari Rumania dan Kibris Turkish Airlines dari Siprus – yang menerbangkan rombongan itu juga ternyata dimiliki pengusaha Israel.

    Operasi pemerintah Israel?

    Rangkaian fakta itu memicu kecurigaan aktivis, politisi, dan media Afrika Selatan bahwa Al-Majd berperan dalam rencana memindahkan warga Palestina dari Gaza.

    “Laporan mengenai warga yang diterbangkan ke tujuan tak jelas oleh Al-Majd sangat mengkhawatirkan,” kata Tania Hary, Direktur Eksekutif Gisha, organisasi Israel untuk kebebasan bergerak warga Palestina. “Entitas yang meragukan ini tampak memanfaatkan keputusasaan orang dan mulai menggerakkan visi Israel soal transfer penduduk Palestina.”

    Pada Februari 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana “Gaza Riviera”, yang mensyaratkan relokasi warga Gaza ke negara ketiga. Pada bulan yang sama, Al-Majd mulai beriklan di media sosial. Maret lalu, pemerintah Israel mengumumkan pembentukan “direktorat emigrasi sukarela” di bawah Kementerian Pertahanan.

    Saat itu pun, kelompok-kelompok HAM di Israel sudah membunyikan alarm. Hingga kini, pegiat mengaku masih belum memiliki informasi mengenai aktivitas direktorat tersebut. Hary menyebut kebijakan “emigrasi sukarela” didukung politisi senior Israel, dan badan intelijen negara pernah mengirim pesan singkat ke warga Gaza, yang “mengundang mereka menjajaki opsi keberangkatan” ke luar negeri.

    DW meminta klarifikasi Kementerian Pertahanan Israel soal kaitan dengan Al-Majd, tetapi tak ada jawaban hingga Selasa (18/11) malam.

    ‘Membantu orang untuk hidup’

    DW berhasil menghubungi seorang pria bernama Omar, nomor yang tercantum di situs Al-Majd. Lewat WhatsApp, dia mengaku sebagai warga Palestina di Yerusalem, namun menolak menyebut nama lengkap dengan alasan keamanan.

    Omar menyebut tudingan mengenai hubungan Al-Majd dengan pemerintah Israel berasal dari Hamas dan Otoritas Palestina – dua kelompok, katanya, yang tak ingin warga Gaza pergi.

    Omar mengakui bahwa untuk membawa orang keluar Gaza menuju bandara di Israel, Al-Majd harus berkoordinasi dengan COGAT, badan di bawah Kementerian Pertahanan Israel yang mengatur urusan resmi Israel di Gaza.

    “Saya membantu rakyat saya di Gaza, ini bukan emigrasi,” ujar Omar. “Saya membantu mereka yang ingin hidup, bukan mati di Gaza.”

    Namun dia menolak menjawab pertanyaan sulit: hubungannya dengan Lind, bagaimana dia menyewa pesawat milik pengusaha Israel, tentang situs yang tidak bekerja, serta sumber keuangan Al-Majd. Omar juga “tak ingat” berapa banyak warga Gaza yang sudah dibawa keluar oleh Al-Majd.

    Apakah Al-Majd terkait pemerintah Israel, hanya inisiatif warga yang mendukung kebijakan resmi, atau sekadar upaya mencari keuntungan – semuanya masih gelap.

    Kerja sama aparat Israel

    Yang pasti, operasi penerbangan gelap itu mustahil terjadi tanpa restu aparat keamanan Israel.

    Sejak 1967, Israel membatasi ketat pergerakan warga Palestina, dengan kadar ketat–longgar tergantung tensi politik. Sebelum perang terakhir, warga Gaza hanya boleh keluar untuk bekerja, berobat, atau “kasus kemanusiaan luar biasa”.

    Sejak blokade pulih total pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023, keluar dari Gaza makin sulit – meski sejak diumumkannya direktorat emigrasi, media Israel melaporkan prosesnya sedikit lebih longgar.

    Tak ada data resmi jumlah warga Gaza yang telah meninggalkan wilayah itu.

    WHO mencatat 2.589 evakuasi medis tahun ini, dengan 5.000 pendamping. Awal 2024, lebih dari 100 ribu warga Gaza diduga sempat menyeberang ke Mesir. Namun sejak Mei, jumlahnya merosot.

    Isu emigrasi yang sensitif

    Kepergian warga Gaza adalah isu politik yang sarat sensitivitas.

    “Setiap orang berhak hidup aman dan bermartabat di negaranya, berhak meninggalkan negara untuk alasan apa pun, dan berhak kembali,” kata Omar Shakir, Direktur Israel–Palestina di Human Rights Watch. “Masalahnya, pemerintah Israel punya rekam jejak panjang mencegah pengungsi Palestina kembali ke rumah.”

    Pada Mei, survei Palestinian Center for Policy and Survey Research menyebut sekitar separuh warga Palestina di wilayah pendudukan ingin mengajukan emigrasi. Kolom komentar di TikTok Al-Majd dipenuhi seruan putus asa.

    “Dalam kondisi Gaza yang hancur seperti hari ini, segala bentuk ‘dorongan’ tidak bisa disebut pilihan bebas,” kata Hary. “Lebih-lebih karena Israel tak menjamin orang yang pergi akan boleh kembali. Kondisi tak layak huni yang dipadukan dengan promosi ‘keberangkatan sukarela’ menandai pola transfer paksa yang dikemas sebagai pilihan.”

    Transfer paksa masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

    “Tak ada unsur sukarela dalam kepergian warga Gaza saat ini,” kata Shakir. “Kebijakan pemerintah Israel memang bertujuan membuat Gaza tak layak dihuni, dan gencatan senjata tak mengubah itu.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 10 Orang Tewas”

    (ita/ita)

  • Mesranya Trump dengan Putra Mahkota Saudi

    Mesranya Trump dengan Putra Mahkota Saudi

    Jakarta –

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Trump menjamu Pangeran MBS dengan makan malam, melempar pujian hingga pasang badan.

    Dilansir AFP, Rabu (19/11/2025), saat menerima Pangeran MBS di Ruang Oval, pada Selasa (18/11) waktu setempat, Trump memuji Pangeran MBS sebagai kawan baik. Trump juga mengatakan bahwa Pangeran MBS telah melakukan pekerjaan yang “luar biasa” dalam “hak asasi manusia”, dan segala hal lainnya.

    Bela Pangeran MBS soal Pembunuhan Khashoggi

    Kunjungan MBS ke Gedung Putih ini merupakan kunjungan pertamanya sejak kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018. Hubungan AS-Saudi sempat memburuk, dengan intelijen Washington mengindikasikan MBS menyetujui pembunuhan itu — sebuah tuduhan yang dibantah otoritas Saudi.

    Donald Trump membela Pangeran MBS atas pembunuhan mengerikan yang dilakukan agen Saudi terhadap jurnalis Jamal Khashoggi yang berbasis di AS. Tak hanya itu, Trump pun memuji catatan hak asasi manusia sang pangeran.

    “Banyak orang tidak menyukai pria yang Anda bicarakan itu. Entah Anda menyukainya atau tidak menyukainya, banyak hal terjadi, tetapi dia (sang pangeran) tidak tahu apa-apa tentang itu,” kata Trump kepada para wartawan.

    Trump disebut sempat menegur reporter yang bertanya tentang skandal tersebut. Ia memerintahkan agar kasus itu tidak diungkit.

    “Anda tidak perlu mempermalukan tamu kami dengan mengajukan pertanyaan seperti itu,” katanya.

    Jamuan Makan Malam untuk Pangeran MBS

    Jamuan makan malam yang digelar Donald Trump untuk Pangeran MBS di Gedung Putih diwarnai momen tak terduga. MBS melontarkan candaan soal taruhan online untuk dirinya memakai setelan jas hitam saat menghadiri jamuan makan malam Trump.

    Jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati MBS itu digelar di East Room Gedung Putih pada Selasa (18/11) malam. Momen itu memberikan kesempatan kepada sang Pangeran Saudi untuk menikmati jamuan makan malam kenegaraan, meskipun dia bukan kepala negara dan hanya penguasa de-facto Kerajaan Saudi.

    Ketika berbicara di podium, MBS berbicara soal sejarah hubungan antara Saudi dan AS yang terjalin sejak lama. Saat akan mengakhiri pidatonya, seperti dilansir Free Press Journal, MBS tiba-tiba melontarkan candaan yang tidak diduga.

    “Sebelum saya datang ke sini, seseorang memberitahu saya bahwa ada situs taruhan, bahwa mereka bertaruh untuk saya mengenakan setelan jas hitam,” ucap sang Putra Mahkota Saudi, dengan Trump yang memakai tuksedo berdiri di sampingnya.

    “Dan jika Anda bertaruh untuk saya mengenakan setelan jas hitam, dan saya datang ke sini dengan setelan jas hitam, mereka akan mendapatkan hampir 17 kali lipat. Jadi saya ingin memberitahu mereka, maaf, Anda kalah taruhan,” ujarnya.

    “Mungkin lain kali,” imbuh MBS menambahkan, yang disambut tawa para tamu lainnya yang menghadiri jamuan makan malam tersebut. Trump tampak tersenyum sambil menganggukkan kepalanya mendengar candaan MBS tersebut.

    Momen MBS melontarkan candaan itu menjadi sorotan online, dengan salah satu akun media sosial X yang memposting video pernyataan sang Putra Mahkota Saudi itu telah ditonton sebanyak 1 juta kali.

    Jamuan makan malam di Gedung Putih biasanya memiliki dresscode tuksedo dengan dasi kupu-kupu, atau setelan jas dengan dasi hitam. MBS hadir mengenakan thawb berwarna hitam dengan jubahnya, dilengkapi ghutra atau penutup kepala berwarna merah-putih.

    Berbagai tokoh dari sektor bisnis, energi, teknologi, media, dan olahraga hadir dalam jamuan makan malam itu. Miliarder AS Elon Musk dan pesepakbola ternama asal Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk yang hadir dalam jamuan makan malam di Gedung Putih tersebut.

    Ronaldo, yang bermain untuk klub sepakbola Saudi, Al Nassr, hadir sebagai bagian dari delegasi Saudi. Saat berbicara sebelum makan malam dimulai, Trump sempat melontarkan pernyataan kepada Ronaldo, dengan mengatakan bahwa putra bungsunya, Barron, yang kini berusia 19 tahun, sangat mengidolakannya.

    “Anda tahu, anak saya penggemar berat Ronaldo. Saya rasa dia lebih menghormati ayahnya sekarang, karena saya memperkenalkan Anda,” ucap Trump, seperti dilansir AFP.

    Trump Umumkan Saudi Sekutu Utama Non-NATO

    Pada momen tersebut, Donald Trump juga mengumumkan bahwa dirinya menetapkan Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO.

    “Malam ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah meningkatkan kerja sama militer ke tingkat yang lebih tinggi dengan secara resmi menetapkan Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO, yang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka,” kata Trump, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya.

    “Dan saya baru memberitahu Anda sekarang untuk pertama kalinya, karena mereka ingin merahasiakannya untuk malam ini,” ucap Trump kepada MBS, merujuk pada penetapan yang sebelumnya hanya diterima oleh 19 negara.

    Status “sekutu utama non-NATO” atau MNNA yang diberikan Trump kepada Saudi, berdasarkan hukum AS, “memberikan manfaat tertentu kepada mitra asing di bidang perdagangan pertahanan dan kerja sama keamanan”, namun tidak memberikan komitmen keamanan apa pun.

    Negara-negara Timur Tengah lainnya yang telah ditetapkan oleh AS sebagai sekutu utama non-NATO, termasuk Bahrain, Mesir, Yodania, Kuwait, Qatar, dan Israel.

    Selama kunjungan MBS ke AS, kedua negara menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk perjanjian mengenai energi nuklir sipil dan pembelian jet tempur siluman F-35. Dalam perjanjian energi nuklir itu ditegaskan bahwa perusahaan AS akan menjadi mitra pilihan Saudi untuk kerja sama nuklir sipil.

    Sedangkan pembelian jet tempur siluman F-35 diatur dalam perjanjian pertahanan strategis, yang juga mencakup pembelian paket senjata AS oleh Saudi.

    Dalam kunjungannya ini, MBS juga menegaskan bahwa status negara Palestina menjadi kunci bagi terjalinnya hubungan antara Saudi dan Israel. Trump diketahui menginginkan Saudi bergabung dalam Abraham Accords yang mengatur normalisasi negara Arab dan Israel, namun MBS mengatakan bahwa dibutuhkan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina, sebelum normalisasi bisa dilakukan.

    Lihat juga Video ‘Trump Ungkap akan Bantu Selesaikan Masalah Perang di Sudan’:

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Israel Terus Bombardir Gaza di Tengah Gencatan Senjata, 22 Orang Tewas

    Israel Terus Bombardir Gaza di Tengah Gencatan Senjata, 22 Orang Tewas

    Gaza –

    Israel terus melancarkan serangan Gaza di tengah gencatan senjata. Akibat serangan itu, sebanyak 22 orang tewas.

    Dilansir AFP, Kamis (20/11), Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Hamas. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan 12 orang tewas di Kota Gaza di utara wilayah Palestina dan 10 orang tewas di wilayah selatan Khan Yunis.

    Militer Israel mengatakan serangan tersebut menargetkan Hamas setelah militan Hamas melepaskan tembakan ke arah area di mana pasukan Israel beroperasi di selatan wilayah tersebut.

    “Tindakan ini merupakan pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Tidak ada laporan cedera dari IDF (militer Israel). Sebagai tanggapan, IDF mulai menyerang target teroris Hamas di seluruh Jalur Gaza,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Meskipun terjadi gejolak, gencatan senjata yang rapuh sebagian besar telah bertahan di Gaza sejak 10 Oktober. Sejak itu, Israel telah melancarkan serangan berulang kali.

    (isa/isa)

  • Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Ketua DPRD Kota Bogor: Solidaritas pada Palestina bukan spontanitas

    Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan empati dan solidaritas kepada Palestina bukan hanya tindakan spontanitas, melainkan nilai yang harus terus dirawat oleh setiap warga masyarakat.

    “Kota Bogor dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, memiliki tradisi kuat dalam gerakan kemanusiaan,” katanya di Kota Bogor, Rabu, mengenai kegiatan “Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor”.

    Ia mengatakan kegiatan urun rembuk yang telah berlangsung pada Sabtu (15/11) lalu itu menjadi wadah penting untuk menggalang solidaritas lintas komunitas, menguatkan kepedulian sosial, dan membangun kesadaran bersama bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza yang membutuhkan konsistensi dukungan.

    Urun rembuk tersebut, katanya, merupakan perwujudan dari upaya kepedulian dan komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina.

    Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Rumah Zakat Kota Bogor, relawan, serta seluruh masyarakat yang terus menjaga semangat kemanusiaan. Komitmen kolektif seperti ini menjadi kekuatan yang mampu menyatukan langkah-langkah kecil menjadi perubahan yang lebih besar bagi saudara-saudara di Gaza.

    Dengan semangat solidaritas dan kemanusiaan yang terus tumbuh, menurut Adityawarman, Kota Bogor berharap dapat menjadi bagian dari gerakan global untuk membangun kembali harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Gaza.

    “Kemajuan sejati selalu berpihak pada kemanusiaan,” katanya.

    Ia mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan bukan hanya reaktif, tetapi memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.

    Urun rembuk ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama bahwa perhatian terhadap kemanusiaan adalah bagian integral dari pembangunan peradaban.

    Adityawarman berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran publik bahwa kepedulian adalah investasi sosial jangka panjang yang membentuk karakter masyarakat.

    Ketua DPRD Kota Bogor Dr Adityawarman Adil dan CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha memegang buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, pada acara Urun Rembuk Bangun Kembali Gaza: Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan dari Kota Bogor” baru-baru ini. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor.

    Pada acara tersebut juga dibagikan buku berjudul “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen” yang disusun Mochammad Ilyas, dkk dan diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, menggambarkan sepak terjang diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kerangka menjaga dan meningkatkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Buku ini juga dapat dimaknai sebagai peta perjuangan diplomasi DPR terkait konflik Palestina-Israel yang disusun secara komprehensif.

    Pewarta: Budi Setiawanto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.