Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya (Golkar) menghasilkan 10 usulan, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai
Golkar
tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).
Rapimnas I Golkar tahun 2025 itu telah berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Terkait pelaksanaan pemilu, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, dan tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Di samping itu, Golkar mendorong perubahan pola kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menjadi
Koalisi Permanen
yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.
Koalisi Permanen ini tidak hanya ditujukan untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar prihatin dan berempati kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen efektif untuk mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Golkar mengapresiasi dan mendukung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Secara khusus, Golkar menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam perannya sebagai pemimpin dunia Islam untuk mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza demi perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan independen.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis transformasi ekonomi nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sesuai visi Asta Cita.
Selain itu, Rapimnas menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, terutama pascapemekaran provinsi.
Rapimnas juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi stabilitas negara, keadilan, kesejahteraan, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional.
Pernyataan politik Rapimnas turut menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Rapimnas Golkar kemarin berlangsung dari pagi hingga tengah malam.
“Rapimnas ini dimulai sejak jam sembilan pagi dan baru berakhir setengah dua belas malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya.
Bahlil menegaskan, seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Golkar di semua tingkatan.
“Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.
Agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik.
Seluruh agenda tersebut dibahas secara mendalam dalam suasana yang hangat, terbuka, dan akomodatif, dengan mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Palestina
-
/data/photo/2025/12/09/6937581027959.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD")
Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD
-
Isreal Tembaki Warga Gaza di Tempat Pengungsian, 5 Orang Tewas
Gaza –
Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan tentara Israel menghujani tembakan ke sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat pengungsian. Sebanyak 5 orang dilaporkan tewas.
Dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengungkapkan insiden itu kepada AFP. Penembakan terjadi di sebelah timur Kota Gaza, Palestina.
“Lima martir telah ditemukan sebagai akibat dari penembakan Israel terhadap tempat perlindungan di Sekolah Martir Gaza,” di lingkungan Tuffah di sebelah timur Kota Gaza.
Militer Israel kemudian memberikan tanggapan. Israel berdalih menargetkan individu yang mencurigakan.
“Menembak individu yang mencurigakan untuk menghilangkan ancaman. (Kami) menyadari klaim mengenai korban jiwa di daerah tersebut, dan detailnya sedang ditinjau,” katanya.
(lir/lir)
-
Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan
Jakarta –
Amerika Serikat (AS) memperluas batasan bagi warga negara asing masuk ke negaranya. Terbaru, Presiden AS Donald Trump melarang 7 warga negara asing masuk ke Paman Sam, sehingga total menjadi 39 negara.
Dilansir Deutsche Welle (DW), aturan itu tertuang dalam deklarasi yang diteken oleh Donald Trump. Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.
Warga Negara yang Dilarang Total Masuk AS
Warga negara yang dilarang total masuk AS adalah warga dari Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan.
Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.
AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.
Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.
Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.
Jika ditotal, ada 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan penuh, ditambah Otoritas Palestina.
Larangan Secara Parsial
Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.
Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.
Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.
Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.
Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.
Siapa Saja Dibatasi Masuk ke AS?
Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.
Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.
Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.
Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Alasan Trump Perketat Pembatasan
Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.
Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.
Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.
Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.
Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.
Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.
Lihat juga Video ‘Imbas Tarif Trump, Perusahaan Teknologi AS Menuju Kebangkrutan’:
Halaman 2 dari 2
(lir/fas)
-
Remaja Palestina Tewas Ditembak Pemukim Israel di Tepi Barat
Tepi Barat –
Seorang remaja Palestina yang berusia 16 tahun tewas ditembak oleh seorang pemukim Israel di kota Tuqu’, Tepi Barat. Penembakan mematikan ini terjadi setelah pemakaman seorang remaja Palestina lainnya yang tewas ditembak pasukan militer Israel juga di wilayah yang sama.
Kekerasan meningkat di Tepi Barat sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023. Rentetan serangan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat mengalami peningkatan tajam, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan jumlah serangan tertinggi tercatat pada Oktober lalu.
Seorang sumber keamanan Israel, seperti dilansir Reuters, Rabu (17/12/2025), mengatakan bahwa seorang warga sipil Israel telah menembak sejumlah individu bertopeng yang melemparkan batu dan botol ke arah kendaraan sipil Israel yang melaju di sepanjang jalan utama di area tersebut.
Menurut sumber keamanan tersebut, warga sipil Israel itu telah diamankan untuk diinterogasi oleh Kepolisian Israel.
Namun, Kepolisian Israel enggan memberikan komentar atas insiden tersebut.
Wali Kota Tuqu’, Mohammed al-Badan, mengidentifikasi remaja Palestina yang tewas ditembak oleh pemukim Israel itu sebagai Muheeb Jibril.
Dia mengatakan kepada Reuters via telepon bahwa penembakan yang menewaskan Jibril itu terjadi pada Selasa (16/12) waktu setempat, setelah pemakaman digelar untuk seorang remaja lainnya yang tewas di tangan pasukan militer Israel dalam insiden berbeda.
“Hari ini, setelah pemakaman Ammar Sabah yang berusia 16 tahun, yang tewas kemarin oleh tentara Israel di pusat kota, sejumlah pemuda berkumpul di jalanan utama ketika seorang pemukim (Israel) menembak Muheeb Jibril yang berusia 16 tahun di kepala,” tutur Al-Badan.
Laporan Kementerian Kesehatan Palestina menyebut pasukan Israel menewaskan Sabah, pada Senin (15/12) waktu setempat, selama penggerebekan militer di kota tersebut.
Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau. Namun disebutkan oleh militer Tel Aviv bahwa bebatuan dilemparkan ke arah tentara-tentaranya, yang menggunakan cara-cara pembubaran kerusuhan sebelum melepaskan tembakan.
Tepi Barat menjadi rumah bagi 2,7 juta warga Palestina yang memiliki otonomi terbatas di bawah pendudukan militer Israel. Ratusan ribu warga Israel juga menetap di wilayah tersebut di area-area pemukiman Yahudi, yang dianggap ilegal dan dikecam oleh sebagian besar negara-negara di dunia.
Banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman di Tepi Barat.
Lihat juga Video ‘Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian Kesepakatan Gencatan Senjata’:
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
-
Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah deklarasi yang semakin membatasi masuknya warga negara asing ke kawasan Paman Sam.
Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.
Daftar negara yang dilarang total untuk masuk AS
Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan kini dikenai larangan perjalanan total.
Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.
AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.
Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.
Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.
Daftar negara yang dilarang secara parsial untuk masuk ke AS
Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.
Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.
Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.
Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.
Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.
Siapa saja yang dibatasi masuk ke AS?
Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.
Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.
Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.
Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Alasan Trump perketat pembatasan perjalanan ke AS
Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.
Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.
Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.
Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.
Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.
Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Prihardani Purba
(ita/ita)
-
Beda Sikap dengan DK PBB, AS Tolak Kecam Kekerasan Pemukim Israel
New York –
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak untuk mengecam kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di wilayah Tepi Barat. Washington juga menyebut bahwa resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat sudah “usang”.
Sikap AS, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025), berbeda dengan sebagian besar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Slovenia, Prancis, Aljazair, Rusia, China, Denmark, Pakistan, dan Guyana, kompak menyerukan kepada Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman ilegal dan menghormati hukum internasional.
Utusan AS untuk PBB, Jennifer Locetta, menentang pengarahan tentang Resolusi 2334, yang berkaitan dengan permukiman Israel yang semakin berkembang di Tepi Barat.
“Rekan-rekan, kami telah menjelaskan: Amerika Serikat menentang pengarahan triwulan tentang UNSCR 2334 ini, karena hal itu hanya mengalihkan perhatian dari ancaman mendesak terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tegasnya.
Resolusi 2334 yang disebut Locetta merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi tahun 2016, yang menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional dan “tidak memiliki validitas hukum”. Resolusi itu juga menuntut agar Israel menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat.
Namun Locetta, dalam argumennya, mengklaim bahwa Resolusi 2803 — yang disahkan bulan lalu untuk mendukung rencana perdamaian Gaza — bukan Resolusi 2334, yang akan “menentukan jalan menuju Timur Tengah yang stabil, aman, dan makmur”.
“Kami bekerja sama dengan mitra-mitra untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (yang direncanakan) dan melatih Kepolisian Palestina yang telah diverifikasi sepenuhnya, bukan mengulang kebijakan yang gagal selama beberapa dekade. Dewan ini harus mengakui dan mengakhiri fokus yang berlebihan pada resolusi yang sudah usang,” ucap Locetta.
Locetta tidak secara tegas mengecam kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, namun menyinggung pernyataan Presiden Donald Trump yang mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir.
“Amerika Serikat tetap fokus untuk menjaga keamanan Israel dan stabilitas Gaza dan Tepi Barat. Presiden Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Amerika Serikat mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir, dan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tegasnya.
Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya tidak setuju dengan argumen AS. Utusan Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, memperingatkan bahwa “aneksasi yang melumpuhkan sedang terjadi di Tepi Barat”.
“Kita seharusnya berbuat lebih banyak untuk mencegah sejarah terulang kembali. Untuk saat ini, perdamaian masih jauh,” katanya.
Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, dalam forum yang sama menegaskan kembali sikap negaranya dalam menentang perluasan permukiman Israel dan segala bentuk aneksasi di Tepi Barat “baik sebagian, total, atau de-facto”.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
-
Trump Tambah 7 Negara di Daftar Larangan ke AS, Termasuk Suriah
Jakarta –
Presiden Donald Trump menambah 7 negara masuk daftar larangan perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Dari 7 negara baru ini, termasuk Suriah, serta pemegang paspor Otoritas Palestina.
Dilansir AFP, Rabu (17/12/2025), Trump, yang sejak lama berkampanye untuk memperketat imigrasi dan kerap melontarkan retorika keras, kini mengambil langkah melarang masuk warga asing yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan warga Amerika Serikat.
Ia juga ingin mencegah warga asing di Amerika Serikat yang akan “merusak atau menggoyahkan budaya, pemerintahan, lembaga, atau prinsip-prinsip dasar negara,” kata sebuah pengumuman Gedung Putih.
Langkah Trump ini terjadi beberapa hari setelah dua tentara AS dan seorang warga sipil tewas di Suriah, yang telah diupayakan Trump untuk direhabilitasi secara internasional sejak jatuhnya penguasa lama Bashar al-Assad.
Otoritas Suriah mengatakan pelaku adalah anggota pasukan keamanan yang akan dipecat karena “ide-ide Islam ekstremis.”
Pemerintahan Trump sebelumnya telah secara informal melarang perjalanan bagi pemegang paspor Otoritas Palestina sebagai bentuk solidaritas dengan Israel menentang pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat terkemuka lainnya, termasuk Prancis dan Inggris.
Negara-negara lain yang baru dikenai larangan perjalanan penuh berasal dari beberapa negara termiskin di Afrika-Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone, dan Sudan Selatan, serta Laos di Asia Tenggara.
Dalam serangkaian tindakan baru, Gedung Putih mengatakan bahwa Trump juga memberlakukan pembatasan perjalanan sebagian terhadap warga negara Afrika lainnya, termasuk negara terpadat, Nigeria, serta negara-negara Karibia yang mayoritas penduduknya berkulit hitam.
(eva/yld)
-
Israel Akan Bangun 19 Permukiman di Tepi Barat, Arab Saudi Geram!
Jakarta –
Pemerintah Arab Saudi mengutuk persetujuan Israel untuk membangun lebih dari selusin permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
“Kerajaan mengutuk persetujuan otoritas pendudukan Israel atas pembangunan 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang melanggar resolusi PBB yang terkait,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Rabu (17/12/2025).
Pernyataan itu juga juga mengulangi seruan pemerintah Arab Saudi kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab “untuk mengakhiri pelanggaran ini.”
Pekan lalu, kabinet Israel memutuskan untuk memberikan status hukum kepada 19 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk dua permukiman yang dikosongkan 20 tahun lalu di bawah penarikan pasukan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ekonomi negara, lapor media Israel.
Langkah untuk melegalkan permukiman di Tepi Barat tersebut diusulkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.
Sebagian besar negara-negara besar dunia menganggap permukiman Israel, di tanah yang direbutnya dalam perang tahun 1967 tersebut ilegal. Sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB telah menyerukan Israel untuk menghentikan semua aktivitas permukiman.
Pembangunan permukiman – termasuk beberapa yang dibangun tanpa izin resmi Israel – telah meningkat di bawah koalisi pemerintahan sayap kanan Israel, yang memecah belah Tepi Barat dan memisahkan kota-kota Palestina satu sama lain.
Ke-19 permukiman tersebut termasuk dua permukiman yang ditinggalkan Israel pada tahun 2005, dievakuasi berdasarkan rencana penarikan diri di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Ariel Sharon, yang terutama berfokus pada Gaza.
(ita/ita)
-
Dunia Mengutuk Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia
Sydney –
Penembakan massal terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, dan menyebabkan 15 orang tewas. Dunia pun mengutuk penembakan massal tersebut.
Dirangkum detikcom, Senin (15/12/2025), pelaku penembakan yang merupakan ayah dan anak melepas tembakan ke arah kerumunan orang yang memadati Pantai Bondi untuk memulai perayaan Hanukkah pada Minggu (14/12) malam waktu setempat.
Polisi mengkonfirmasi ayah berusia 50 tahun itu memiliki izin untuk memiliki enam senjata api yang mereka yakini digunakan dalam penembakan tersebut.
Setidaknya, 15 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka dalam penembakan yang terjadi saat acara perayaan festival Yahudi, Hanukkah, tersebut. Otoritas Kesehatan New South Wales, seperti dikutip Sydney Morning Herald, menyebut 27 orang masih menjalani perawatan medis di berbagai rumah sakit di kota Sydney akibat penembakan massal tersebut.
Sementara, Kepolisian Australia mengidentifikasi kedua pelaku penembakan sebagai seorang ayah yang bernama Sajid Akram (50) dan anak laki-lakinya, Naveed Akram (24). Kepolisian meyakini tidak ada pelaku lainnya dalam penembakan massal itu.
Sajid Akram tewas ditembak polisi, sementara Naveed Akram dalam kondisi kritis. Berbagai negara kemudian menyampaikan kecaman terhadap pelaku dan peristiwa itu.
RI Kutuk Penembakan Massal
Pemerintah Indonesia mengecam penembakan massal di Pantai Bondi tersebut. Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan duka dan rasa solidaritas untuk para korban.
“Pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember 2025, yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka,” tulis Kementerian Luar Negeri RI lewat akun X resminya, Selasa (15/12/2025).
“Ungkapan belasungkawa kami yang mendalam kepada keluarga dan sahabat para korban, serta turut mendoakan para korban yang mengalami luka-luka. Indonesia menyampaikan rasa solidaritas kepada Pemerintah dan rakyat Australia di masa yang sulit ini,” ujar Kemlu.
Arab Saudi Kecam Penembakan Massal
Pemerintah Arab Saudi juga mengutuk serangan mematikan di Pantai Bondi. Saudi menyebut insiden tersebut sebagai ‘serangan teroris’.
“Kerajaan menegaskan pendiriannya terhadap semua bentuk kekerasan, terorisme, dan ekstremisme,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Senin (15/12/2025).
“Belasungkawa tulus kepada keluarga para korban dan kepada pemerintah serta rakyat Australia, dan mendoakan agar para korban luka segera pulih,” imbuh kementerian.
Trump Sebut Serangan Teroris Anti-Yahudi
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, turut mengecam penembakan massal yang menewaskan total 15 orang di Pantai Bondi. Menurutnya, peristiwa tersebut sebagai ‘serangan anti-Semit murni’.
“Itu adalah serangan yang mengerikan, 11 orang tewas, 29 orang terluka parah. Dan itu jelas merupakan serangan anti-Semit,” kata Trump dalam perayaan Natal di Gedung Putih dilansir AFP, Senin (15/12).
Seperti diketahui, otoritas setempat awalnya menyebut korban tewas berjumlah 11 orang. Jumlah korban tewas kemudian bertambah menjadi 15 orang.
Netanyahu Salahkan PM Australia
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese atas penembakan massal di Pantai Bondi. Netanyahu menuduh Albanese semakin ‘mengobarkan api antisemitisme’ dengan mengakui negara Palestina.
Ini bukan pertama kalinya Netanyahu mengkritik Albanese. Netanyahu sebelumnya menyebut Albanese sebagai pemimpin yang lemah setelah Australia memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina pada September lalu.
Dalam pidato yang berapi-api, seperti dilansir ABC News dan Sydney Morning Herald, Senin (15/12), Netanyahu mengatakan bahwa ‘antisemitisme adalah kanker’ dan ‘menyebar ketika para pemimpin tetap diam’.
“Saya menyerukan kepada Anda untuk mengganti kelemahan dengan tindakan, sikap lunak dengan tekad. Sebaliknya, Perdana Menteri, Anda mengganti kelemahan dengan kelemahan dan sikap lunak dengan lebih banyak sikap lunak,” kata Netanyahu.
Australia telah mengakui negara Palestina dalam rangkaian Sidang Umum PBB pada September lalu setelah Albanese mengumumkan rencana pengakuan itu pada 11 Agustus. Netanyahu, dalam pidatonya, menyinggung surat yang dikirimkannya kepada Albanese pada saat itu.
“Saya menulis: ‘Seruan Anda untuk negara Palestina justru menyulut api antisemitisme. Itu memberikan hadiah kepada teroris Hamas. Itu memberikan keberanian kepada mereka yang mengancam orang Yahudi Australia dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini berkeliaran di jalanan Anda’,” ujar Netanyahu.
Iran Kutuk Serangan di Pantai Bondi
Pemerintah Iran mengutuk keras penembakan massal yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12) yang menargetkan acara perayaan Yahudi. Teheran menyebut penembakan itu sebagai ‘serangan kekerasan’.
“Kami mengutuk serangan kekerasan di Sydney, Australia,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Senin (15/12).
“Teror dan pembunuhan manusia, di mana pun itu dilakukan, ditolak dan dikutuk,” tegas Baghaei
Lihat juga Video ‘Detik-detik 2 Pelaku Penembakan di Australia Dilumpuhkan’:
Halaman 2 dari 3
(haf/haf)
-
Terluka Saat Rebut Senjata Penembak di Bondi, Ahmed Selesai Dioperasi
Jakarta –
Seorang warga Sydney, Australia yang merebut senjata dari salah satu pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, sedang menjalani pemulihan di rumah sakit setelah menjalani operasi untuk luka tembak yang dialaminya.
Ahmed al Ahmed, 43 tahun, yang bersembunyi di balik mobil yang diparkir, sebelum menyerang pelaku penembakan dari belakang, merebut senapannya, dan menjatuhkannya ke tanah. Ahmed terkena dua tembakan di bagian atas bahu kiri saat seorang diri merebut senjata api dari tangan pelaku penembakan.
Polisi Australia pada hari Senin (15/12) mengatakan bahwa seorang ayah berusia 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun melakukan penembakan tersebut. Penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney pada Minggu (14/12) sore waktu setempat itu menewaskan 15 orang. Ini merupakan penembakan massal terburuk di negara itu dalam hampir 30 tahun.
Dilansir kantor berita Reuters, Senin (15/12/2025), Jozay Alkanji, sepupu Ahmed al Ahmed, mengatakan: “Dia telah menjalani operasi pertama. Saya pikir dia akan menjalani dua atau tiga operasi lagi, itu tergantung pada dokter,” ujarnya saat meninggalkan rumah sakit di Sydney pada Senin malam waktu setempat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Ahmed sebagai “orang yang sangat, sangat berani yang menyelamatkan banyak nyawa”. Chris Minns, perdana menteri negara bagian New South Wales, tempat Sydney berada, juga memujinya sebagai “pahlawan sejati”.
Pujian juga disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Ahmed sebagai “pria Muslim pemberani”.
“Kita melihat tindakan seorang pria pemberani — ternyata seorang pria Muslim pemberani, dan saya salut kepadanya — yang menghentikan salah satu teroris ini dari membunuh orang-orang Yahudi yang tidak bersalah,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir ABC News, Senin (15/12/2025).
Meski memuji Ahmed, Netanyahu menyalahkan PM Australia Anthony Albanese yang dituduhnya “tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penyebaran antisemitisme di Australia”. Netanyahu juga menuding Albanese semakin “mengobarkan api antisemitisme” dengan mengakui negara Palestina.
Lihat Video ‘Momen Heroik Ahmed Rebut Senjata Pelaku Penembakan di Australia’:
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)