Xcloud.id

Negara: Pakistan

  • Koridor Ekonomi China Picu Protes Massal di Pakistan

    Koridor Ekonomi China Picu Protes Massal di Pakistan

    Jakarta –

    Bulan Juni lalu, media-media Cina melaporkan betapa bandara internasional yang dibangun perusahaan Tiongkok sudah siap untuk diresmikan di Gwadar, kota pelabuhan di provinsi Balochistan yang bergolak di Pakistan.

    Menurut kabar yang beredar, bandara tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah setempat tahun ini.

    New Gwadar International Airport merupakan bagian dari proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan, CPEC, kumpulan proyek infrastruktur dan jalur dagang milik Cina yang dikenal sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI.

    Meski diyakini akan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak penduduk di Gwadar menentang pembangunan bandara baru.

    Sejak beberapa hari terakhir, suku mayoritas Baloch menggalang protes besar-besaran terhadap apa yang mereka anggap sebagai eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil.

    Protes massal di Balochistan

    Adalah Komite Baloch Yakjehti, BYC, sebuah kelompok hak advokasi etnis Baloch, yang memobilisasi warga dan menggelar demonstrasi besar-besaran di seluruh Balochistan.

    Mahrang Baloch, ketua BYC, mengatakan kepada DW bahwa mereka mengorganisir “gerakan melawan genosida terhadap etnis Baloch,” ujarnya, sembari menuduh otoritas Pakistan melakukan ribuan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum.

    Namun, militer Pakistan melabeli BYC sebagai „kelompok proksi” untuk organisasi teroris dan mafia kriminal.

    “Strategi mereka adalah mengumpulkan massa dengan dana asing, memicu keresahan di antara masyarakat, menantang otoritas pemerintah melalui pelemparan batu, vandalisme, dan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal,” kata Ahmed Sharif Chaudhry, kepala sayap media militer, kepada wartawan minggu lalu.

    “Namun ketika negara mengambil tindakan, mereka memosisikan diri sebagai korban yang tidak bersalah,” tambahnya.

    Peran penting Gwadar dalam CPEC

    Cina mencanangkan proyek CPEC pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memperluas hubungan dagang dan memperdalam pengaruhnya di Pakistan, serta di seluruh Asia Tengah dan Selatan.

    Ide di balik proyek ini adalah untuk menghubungkan provinsi Xinjiang di bagian barat Cina dengan laut melalui Pakistan.

    Jalur tersebut akan memperpendek rute perdagangan bagi Cina dan membantu menghindari titik rawan Selat Malaka yang kontroversial, jalur air sempit antara Malaysia dan Sumatra yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

    Sementara itu, Pakistan akan diuntungkan dari peningkatan perdagangan, infrastruktur, dan industri di sepanjang koridor sepanjang 2.000 kilometer, yang semuanya dibiayai oleh Beijing.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Gwadar, kota nelayan kecil di Balochistan, memainkan peran penting dalam proyek ini. Kota ini dipilih untuk menghubungkan koridor tersebut dengan jaringan pelayaran global. Gwadar terletak dekat dengan Selat Hormuz dan perbatasan Iran.

    Pelabuhan laut dalam di Gwadar rampung dibangun pada tahun 2007 dan diserahkan kepada perusahaan operator Cina pada tahun 2013.

    Pelabuhan ini akan diintegrasikan ke dalam zona ekonomi khusus baru yang akan mengubah Gwadar menjadi pusat perdagangan baru di tepi Laut Arab

    Situasi keamanan ‘tidak stabil’

    Meski menjadi tujuan investasi Cina, Balochistan tetap menjadi provinsi termiskin dan berpenduduk paling sedikit di Pakistan.

    Selama beberapa dekade terakhir, kelompok pemberontak melancarkan perlawanan separatisme. Mereka menuduh bahwa Islamabad dan pemerintah provinsi Punjab yang lebih kaya telah mengeksploitasi sumber daya Balochistan secara tidak adil.

    Islamabad selama ini mencoba mengakhiri pemberontakan tersebut secara militer.

    Kelompok hak asasi manusia mengkritik tajam tindakan otoritas Pakistan di provinsi tersebut. Ada banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang dilakukan oleh militer dan badan intelijen negara.

    Suku etnis Baloch khawatir bahwa investasi Cina di Gwadar akan turut mengeksploitasi sumber daya alam. Sebabnya, kelompok separatis Baloch juga menargetkan proyek dan tenaga kerja Cina yang terlibat dalam pembangunan CPEC.

    Situasi keamanan di Balochistan tetap mengkhawatirkan, dengan 248 insiden terkait terorisme dilaporkan dalam tujuh bulan pertama tahun ini, menurut South Asia Terrorism Portal.

    Qamar Cheema, seorang analis pertahanan, menggambarkan situasi keamanan provinsi tersebut sebagai “tidak stabil,” mengutip serangan militan yang merajalela terhadap instalasi militer.

    “Untuk menanggulangi situasi ini, di mana Beijing telah berinvestasi besar-besaran, perlu ada perdamaian dan stabilitas, dan negara harus bertindak untuk mengendalikan situasi,” katanya kepada DW.

    Antipati etnis Baloch

    Sejumlah analis meyakini, protes massal baru-baru ini di Balochistan menyoroti meningkatnya ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat.

    “Keterlibatan Cina tidak mempertimbangkan secara memadai ketegangan yang sudah ada sebelumnya di Gwadar antara warga Baloch dan pemerintah Pakistan. Akibatnya, Beijing terjerat dalam konflik antara warga Baloch dan Islamabad,” kata Malik Siraj Akbar, seorang analis politik, kepada DW.

    Kiyya Baloch, seorang jurnalis dan komentator yang telah meliput Balochistan secara luas, mengatakan kepada DW bahwa gerakan Baloch terbaru yang dipimpin BYC menentang kebijakan Beijing dan Islamabad terhadap Gwadar.

    “Satu dekade setelah peluncuran CPEC, janji untuk mengubah Gwadar menjadi kota yang mirip dengan Shenzhen, Hong Kong, atau Dubai belum terpenuhi,” katanya.

    Baloch menambahkan bahwa protes tersebut “unik,” mengacu pada jumlah perempuan yang ikut serta dalam protes tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Belum pernah sebelumnya begitu banyak perempuan turun ke jalan untuk menuntut hak-hak mereka, tidak hanya di Balochistan tetapi di seluruh wilayah ini.”

    (rzn/hp)


    (ita/ita)

  • Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Serang Sekolah di Gaza

    Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Serang Sekolah di Gaza

    Jakarta –

    Pasukan Israel melancarkan serangan ke sebuah sekolah di Kota Gaza pada Sabtu (10/8) yang menewaskan nyaris 100 orang. Serangan Israel itu dikecam sejumlah negara.

    “Jumlah korban tewas sekarang antara 90 hingga 100 orang dan ada puluhan lainnya yang terluka. Tiga roket Israel menghantam sekolah yang menampung warga Palestina yang mengungsi,” kata juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal kepada kantor berita AFP, Sabtu (10/8/2024). Kantor media pemerintah Gaza mengatakan ada “lebih dari 100 martir” dalam serangan itu.

    Sementara militer Israel mengatakan mereka menyerang “pusat komando dan kendali” Hamas yang berada di sekolah Al-Tabi’een di kawasan Daraj.

    Dirangkum detikcom, Minggu (11/8/2024), imbas serangan Israel tersebut, sejumlah pemimpin dunia dan pemimpin negara muslim mengecam.

    Indonesia

    Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengutuk keras pembantaian Israel di sebuah sekolah di Gaza. Kemlu mengatakan aksi pembantaian Israel menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina.

    “Indonesia mengutuk keras pembantaian lebih dari 100 warga Palestina di Sekolah Al-Taba’een di Gaza oleh Israel pada 10 Agustus 2024,” kata Kemlu melalui akun X resminya, Minggu (11/8/2024).

    RI lantas mendesak Dewan Keamanan PBB segera melakukan investigasi menyeluruh. RI juga menyerukan dunia internasional bersatu menghentikan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh Israel.

    “Israel harus bertanggung jawab atas semua kejahatan tersebut. Segala bentuk impunitas harus dihentikan,” tegasnya.

    Amerika Serikat

    Gedung Putih (White House) mengaku sangat prihatin atas serangan tersebut. AS menyebut terlalu banyak warga sipil yang terbunuh.

    “Sekali lagi, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh,” Wakil Presiden dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dilansir Reuters, Sabtu (11/8/2024). Kamala sambil menegaskan kembali seruan untuk gencatan senjata Gaza.

    “Kami sangat prihatin dengan laporan korban sipil di Gaza menyusul serangan oleh Pasukan Pertahanan Israel di kompleks yang mencakup sebuah sekolah,” tambah Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

    Washington telah menghadapi kritik domestik dan internasional yang meningkat, termasuk dari kelompok hak asasi manusia, atas dukungan militernya terhadap Israel.

    Serangan udara pada hari Sabtu terjadi sehari setelah juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan AS akan memberikan Israel $3,5 miliar untuk dibelanjakan persediaan senjata serta peralatan militer AS.

    “Kami tahu Hamas telah menggunakan sekolah sebagai lokasi untuk berkumpul dan beroperasi, tetapi kami juga telah mengatakan berulang kali dan secara konsisten bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian warga sipil,” Gedung Putih menambahkan.

    Simak halaman selanjutnya.

    Mesir

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan tersebut dan menuduh Tel Aviv memiliki kurangnya niat yang tulus untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung. Kementerian tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.

    “Serangan skala besar yang terus-menerus dan tingginya korban sipil meningkat setiap kali upaya untuk menegosiasikan gencatan senjata meningkat,” ujar pernyataan Kemenlu Mesir.

    Mesir menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan upaya diplomatik guna memastikan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza dan untuk bekerja menuju kesepakatan gencatan senjata.

    Yordania

    Sementara itu Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, juga menyatakan kecaman negaranya atas pelanggaran hukum internasional dan norma kemanusiaan yang terus dilakukan Israel.

    “Serangan terarah ini, yang terjadi pada saat para mediator berupaya melanjutkan negosiasi untuk kesepakatan pertukaran sandera yang dapat mengarah pada gencatan senjata permanen, menandakan niat pemerintah Israel untuk menghalangi dan melemahkan upaya ini,” kata Qudah.

    Juru bicara Yordania menyerukan diakhirinya “pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel”. Yordania juga mendesak agar “mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut dimintai pertanggungjawaban.”

    Arab Saudi

    Lebih lanjut Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengutuk serangan pasukan pendudukan Israel terhadap Sekolah Al-Taba’een.

    Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan pembantaian di Jalur Gaza. Arab Saudi juga mengutuk “kelambanan masyarakat internasional dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya.”

    Pakistan

    Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyebut pengeboman sekolah oleh Israel sebagai agresi terbuka.

    “Kami sekali lagi menegaskan kembali tuntutan kami agar para pemimpin dan pasukan keamanan Israel diadili atas genosida warga Palestina dan kejahatan perang yang dilakukan di Palestina,” kata Sharif.

    Irak

    Irak juga mengutuk serangan Israel tersebut. Irak menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Serangan yang terus-menerus terhadap warga sipil ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma dan konvensi internasional,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.

    “Serangan tersebut juga menunjukkan Israel mengabaikan upaya global yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza,” tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri Irak juga mendesak masyarakat internasional, khususnya dunia Islam, untuk mengambil sikap tegas untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina.

    Baca halaman selanjutnya.

    Qatar

    Lebih lanjut, Qatar juga mengutuk keras serangan tersebut. Qatar menggambarkannya sebagai pembantaian yang mengerikan dan kejahatan brutal terhadap warga sipil yang tidak berdaya dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2601.

    Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu menegaskan kembali seruan Doha untuk “melaksanakan investigasi internasional yang mendesak dengan mengirimkan penyelidik independen PBB untuk menyelidiki penargetan yang sedang berlangsung oleh pasukan pendudukan Israel terhadap sekolah dan tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi.”

    Kementerian tersebut menggarisbawahi posisi tegas Qatar pada “keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    UEA

    Secara terpisah, Uni Emirat Arab (UEA) juga mengutuk keras penargetan Israel terhadap sekolah Al-Taba’een. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Emirat menekankan “penolakan tegas UEA terhadap penargetan warga sipil dan fasilitas sipil.”

    Kementerian tersebut menegaskan kembali perlunya “gencatan senjata segera untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.”

    UEA meminta masyarakat internasional untuk “mengintensifkan upaya untuk menghindari semakin memanasnya situasi di Wilayah Palestina yang Diduduki, dan untuk memajukan semua upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.”

    Berdasarkan data Anadolu, dengan pengeboman sekolah Al-Taba’een, jumlah total sekolah yang menjadi sasaran tentara Israel di Kota Gaza selama seminggu terakhir telah meningkat menjadi enam.

    Meskipun ada seruan pada hari Kamis dari para mediator, termasuk Mesir, AS, dan Qatar, untuk menghentikan permusuhan, gencatan senjata, dan perjanjian pertukaran sandera, Israel tetap melanjutkan serangan mematikannya di Jalur Gaza.

    Serangan Israel terhadap Jalur Gaza telah menewaskan hampir 39.800 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada tanggal 6 Mei.

    Halaman 2 dari 3

    (yld/dwia)

  • Mesir hingga Arab Saudi Kutuk Serangan Israel ke Sekolah di Gaza

    Mesir hingga Arab Saudi Kutuk Serangan Israel ke Sekolah di Gaza

    Jakarta –

    Sejumlah pemimpin dunia ramai-ramai mengutuk pengeboman oleh Israel terhadap sekolah di Gaza yang menewaskan 100 orang. Serangan itu mengakibatkan beberapa lainnya terluka.

    Dilansir Anadolu, Minggu (11/8/2024), serangan pesawat Israel menargetkan warga Palestina yang sedang melaksanakan salat Subuh di Sekolah Al-Taba’een di lingkungan Al-Daraj.

    Mesir

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan tersebut dan menuduh Tel Aviv memiliki kurangnya niat yang tulus untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung. Kementerian tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.

    “Serangan skala besar yang terus-menerus dan tingginya korban sipil meningkat setiap kali upaya untuk menegosiasikan gencatan senjata meningkat,” ujar pernyataan Kemenlu Mesir.

    Mesir menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan upaya diplomatik guna memastikan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza dan untuk bekerja menuju kesepakatan gencatan senjata.

    Yordania

    Sementara itu Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, juga menyatakan kecaman negaranya atas pelanggaran hukum internasional dan norma kemanusiaan yang terus dilakukan Israel.

    Juru bicara Yordania menyerukan diakhirinya “pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel”. Yordania juga mendesak agar “mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut dimintai pertanggungjawaban.”

    Arab Saudi

    Lebih lanjut Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengutuk serangan pasukan pendudukan Israel terhadap Sekolah Al-Taba’een.

    Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan pembantaian di Jalur Gaza. Arab Saudi juga mengutuk “kelambanan masyarakat internasional dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya.”

    Pakistan

    Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyebut pengeboman sekolah oleh Israel sebagai agresi terbuka.

    “Kami sekali lagi menegaskan kembali tuntutan kami agar para pemimpin dan pasukan keamanan Israel diadili atas genosida warga Palestina dan kejahatan perang yang dilakukan di Palestina,” kata Sharif.

    Irak

    Irak juga mengutuk serangan Israel tersebut. Irak menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Serangan yang terus-menerus terhadap warga sipil ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma dan konvensi internasional,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.

    “Serangan tersebut juga menunjukkan Israel mengabaikan upaya global yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza,” tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri Irak juga mendesak masyarakat internasional, khususnya dunia Islam, untuk mengambil sikap tegas untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina.

    Qatar

    Lebih lanjut, Qatar juga mengutuk keras serangan tersebut. Qatar menggambarkannya sebagai pembantaian yang mengerikan dan kejahatan brutal terhadap warga sipil yang tidak berdaya dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2601.

    Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu menegaskan kembali seruan Doha untuk “melaksanakan investigasi internasional yang mendesak dengan mengirimkan penyelidik independen PBB untuk menyelidiki penargetan yang sedang berlangsung oleh pasukan pendudukan Israel terhadap sekolah dan tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi.”

    Kementerian tersebut menggarisbawahi posisi tegas Qatar pada “keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    UEA

    Secara terpisah, Uni Emirat Arab (UEA) juga mengutuk keras penargetan Israel terhadap sekolah Al-Taba’een. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Emirat menekankan “penolakan tegas UEA terhadap penargetan warga sipil dan fasilitas sipil.”

    Kementerian tersebut menegaskan kembali perlunya “gencatan senjata segera untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.”

    UEA meminta masyarakat internasional untuk “mengintensifkan upaya untuk menghindari semakin memanasnya situasi di Wilayah Palestina yang Diduduki, dan untuk memajukan semua upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.”

    Berdasarkan data Anadolu, dengan pengeboman sekolah Al-Taba’een, jumlah total sekolah yang menjadi sasaran tentara Israel di Kota Gaza selama seminggu terakhir telah meningkat menjadi enam.

    Meskipun ada seruan pada hari Kamis dari para mediator, termasuk Mesir, AS, dan Qatar, untuk menghentikan permusuhan, gencatan senjata, dan perjanjian pertukaran sandera, Israel tetap melanjutkan serangan mematikannya di Jalur Gaza.

    Serangan Israel terhadap Jalur Gaza telah menewaskan hampir 39.800 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada tanggal 6 Mei.

    (yld/idn)

  • Bagaimana Pakistan Terjatuh dalam Jerat Utang China?

    Bagaimana Pakistan Terjatuh dalam Jerat Utang China?

    Islamabad –

    Setelah pada Juli silam berhasil mengamankan pinjaman senilai USD7 miliar dari Dana Moneter Internasional, IMF, Pakistan kini menegosiasikan ulang utang senilai miliaran dollar AS dengan China.

    Krisis ekonomi yang mendekap Pakistan meluapkan cadangan mata uang asing dan menyulitkan pembiayaan impor bahan baku.

    Islamabad ingin menunda pembayaran cicilan utang senilai USD16 miliar milik sektor energi ke China, bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman tunai USD4 miliar karena menipisnya cadangan devisa.

    Pekan lalu, Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb berada di Beijing untuk menyampaikan usulan tentang perpanjangan jatuh tempo utang untuk sembilan pembangkit listrik yang dibangun oleh perusahaan China di bawah Koridor Ekonomi Pakistan China, CPEC, yang bernilai miliaran dolar.

    Pada hari Jumat (2/8), Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan dalam rapat kabinet federal bahwa dia telah menulis surat kepada pemerintah di Beijing untuk meminta peninjauan ulang utang, lapor surat kabar Dawn Pakistan.

    Peninjauan ulang utang berbeda dari restrukturisasi karena jumlahnya tidak dipotong, melainkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang diperpanjang.

    Untuk menurunkan tarif listrik, misalnya, Islamabad terdesak segera menegosiasikan ulang perjanjian dengan perusahaan listrik asal China, karena harga yang dipatok terlalu mahal.

    Nilai proyek CPEC mencapai USD65 miliar, dengan tujuan utama membangun jalur pengiriman barang dari China ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab, melewati perbatasan pegunungan ke wilayah Xinjiang.

    Fokus pada produksi listrik

    CPEC juga mengalokasikan miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur energi di Pakistan.

    Azeem Khalid, seorang pakar investasi China, mengatakan kepada DW bahwa pembangunan pembangkit listrik yang didanai China malah menyulitkan ekonomi Pakistan.

    “Daripada membangun pembangkit listrik milik pemerintah, Pakistan mengizinkan perusahaan China untuk beroperasi sebagai produsen listrik independen, yang memaksakan pembayaran kapasitas terlepas dari produksi. Jadi, pada dasarnya penduduk diminta membayar listrik yang tidak mereka gunakan,” kata Khalid.

    Terbebani utang China

    Menurut data tahun 2022, Pakistan berutang senilai USD26,6 miliar kepada China, lebih banyak daripada negara lain mana pun di dunia.

    Safiya Aftab, ekonom yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa suku bunga pinjaman China tidak lunak dan berkisar sekitar 3,7 persen.

    “Pinjaman ini diberikan untuk infrastruktur, yang secara teori seharusnya mulai menghasilkan keuntungan. Menurut saya, masalah utamanya adalah daya serap Pakistan yang buruk. Pemerintah tidak dapat melanjutkan proyek sesuai jadwal,” katanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Analis Khalid yakin pinjaman ini “sulit untuk dilunasi karena suku bunga yang sangat tinggi, yang melebihi kapasitas pembayaran pemerintah.”

    “Semakin banyak relaksasi dan perpanjangan yang tersedia, semakin baik bagi Pakistan. China, yang menyadari kesulitan keuangan Pakistan, sering kali memberikan ruang bernapas tetapi terkadang memanfaatkan utang ini untuk kepentingannya,” kata Khalid.

    CPEC: Berkah atau kutukan?

    Analis mengatakan bahwa pinjaman CPEC awalnya disajikan sebagai opsi termurah untuk pinjaman internasional, tetapi kemudian diketahui bahwa pembayarannya akan jauh lebih mahal dari yang diharapkan.

    “Perjanjian yang sangat menguntungkan China itu dinegosiasikan dengan buruk, sehingga proyeknya terlalu banyak dijanjikan tetapi tidak terlaksana. Publik dan media disesatkan oleh menteri perencanaan saat itu dan timnya yang menggambarkan CPEC sebagai penyelamat ekonomi bagi Pakistan dan kawasan,” kata Khalid.

    Ekonom Kaiser Bengali berpendapat bahwa mengubah struktur pembayaran utang China “hanya solusi sementara, yang juga bergantung pada kemurahan hati pihak Beijing, meskipun penataan ulang profil dan perpanjangan pinjaman telah membantu Pakistan memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternalnya beberapa kali di masa lalu.”

    “Utang Tiongkok sangat besar dan pelunasan utang adalah satu-satunya pilihan yang bersifat sementara. Tumpukan utang yang besar itu menghancurkan ekonomi,” katanya kepada DW.

    “Kondisinya menjadi semakin rumit, berapa lama China akan menunggu pelunasan utang-utang ini, karena mereka memiliki batas bawah sendiri untuk pinjaman bisnis. Mereka meminjamkan uang ke banyak negara dan tidak ingin membuat preseden dengan menunda dan merundingkan ulang proyek-proyek karena akan mempengaruhi kepentingan mereka,” tambahnya.

    Islamabad, Beijing bantah kritik

    Baik pejabat Pakistan maupun China sering menangkis kritik bahwa proyek CPEC telah memperparah kesulitan ekonomi Islamabad dan membingkai skema tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi.

    Siaran pers dari “Sekretariat CPEC” Kementerian Perencanaan, Pembangunan, dan Prakarsa Khusus Pakistan mengatakan Islamabad bergabung dengan CPEC karena “pengaturan pembiayaan yang menguntungkan” dan bahwa China telah “melangkah maju untuk mendukung pembangunan Pakistan di saat investasi asing mengering.”

    “CPEC telah memberikan peluang yang sangat besar bagi Pakistan untuk tumbuh secara ekonomi. Proyek ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

    Terlepas dari itu, masalah utang Pakistan tidak akan hilang dalam waktu dekat.

    “Pakistan terjebak antara China dan AS, dan Washington telah memperingatkan bahwa pinjaman IMF tidak boleh digunakan untuk membayar utang China yang meningkat,” kata Bengali.

    Ekonom Aftab mengatakan bahwa China akan mengizinkan Pakistan untuk mengubah profil pembayaran utangnya.

    “Alasan utama kemurahan hati mereka terhadap Pakistan adalah persaingan dengan India, dan hal ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun, mereka mungkin kehilangan kesabaran karena kemajuan proyek yang lambat dan mulai mendesak tindakan,” katanya.

    (rzn/hp)

    (nvc/nvc)

  • Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Jakarta –

    Lengsernya Sheikh Hasina didorong aksi protes massal di Bangladesh melawan sistem kuota untuk pegawai negeri. Terdorong oleh kematian hampir 100 orang dalam kerusuhan sehari sebelumnya, ribuan demonstran menyerbu kediaman kepala pemerintahan, Senin (5/8).

    Hasina tiba pada hari Senin di sebuah kota di India yang berbatasan dengan Bangladesh dengan helikopter militer, menurut seorang pejabat militer yang berbicara dengan syarat anonim. Tidak jelas apakah India akan menjadi pelarian akhir atau dia akan berpergian ke negara lain.

    Kepergian Perdana Menteri Sheikh Hasina dikhawatirkan bakal menciptakan ketidakstabilan yang lebih parah di negeri yang telah menghadapi serangkaian krisis, mulai dari pengangguran dan korupsi hingga perubahan iklim.

    Panglima militer menduduki istana di Bangladesh?

    Beberapa jam setelah PM Hasina muncul di televisi nasional menaiki helikopter militer bersama saudara perempuannya, Panglima Militer Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan akan meminta arahan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara di Dhaka.

    Dia berjanji bahwa militer akan melakukan penyelidikan atas tindakan mematikan terhadap aksi protes yang dipimpin mahasiswa dan memicu kemarahan terhadap pemerintah.

    “Percayalah pada militer, kami akan menyelidiki semua pembunuhan dan menghukum yang bertanggung jawab,” katanya. “Saya telah memerintahkan agar tidak ada tentara dan polisi yang terlibat dalam penembakan apa pun.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Protes berdarah di Bangladesh dimulai dengan damai saat mahasiswa yang frustrasi menuntut diakhirinya sistem kuota untuk pekerjaan pegawai negeri. Menurut demonstran, sistem ini cuma menguntungkan kandidat yang memiliki hubungan dengan Partai Liga Awami pimpinan Sheikh Hasina.

    Perempuan berusia 76 tahun itu merupakan kepala pemerintahan wanita terlama di Bangladesh dan terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemungutan suara bulan Januari lalu yang diboikot oleh lawan-lawan politiknya. Akibatnya, ribuan anggota oposisi dipenjara jelang pemungutan suara.

    Kaum oposisi menuduh Hasina bertindak semakin otokratis dan menyebut pemerintahannya sebagai ancaman bagi demokrasi. Aksi protes terus berlanjut bahkan setelah Mahkamah Agung bulan lalu memerintahkan pemerintah mengurangi sistem kuota, yang menyisihkan hingga 30 persen pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan melawan Pakistan.

    Pemerintah berusaha meredakan demonstrasi dengan kekerasan, yang menyebabkan hampir 300 orang tewas sejak pertengahan Juli.

    Kelumpuhan di Bangladesh

    Setidaknya 95 orang, termasuk setidaknya 14 polisi, tewas dalam bentrokan di ibu kota pada hari Minggu (4/8), menurut surat kabar Prothom Alo. Ratusan lainnya mengalami luka-luka.

    Setidaknya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir. Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh negeri. Sementara kepolisian sempat memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat.

    Pihak berwenang juga memutus jaringan internet seluler pada hari Minggu dalam upaya untuk meredakan kerusuhan, dan jaringan internet diputus sebentar pada Senin pagi. Langkah itu merupakan pemadaman internet kedua di Bangladesh sejak bulan Juli. Layanan telah dipulihkan pada Senin sore.

    Selama akhir pekan, para pengunjuk rasa menyerukan sikap “nonkooperatif”, mendesak warga untuk tidak membayar pajak atau tagihan listrik, serta tidak masuk kerja pada hari Minggu yang merupakan hari kerja di Bangladesh.

    Kantor, bank, dan pabrik dibuka, tetapi para pekerja di Dhaka dan kota-kota lain berjuang untuk pergi bekerja karena banyak transportasi umum dihentikan di tengah kekhawatiran akan kekerasan.

    Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada hari Sabtu, tetapi seorang koordinator menolak dan menuntut pengunduran dirinya.

    rzn/hp (ap, rtr)

    (ita/ita)

  • Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mundur-Kabur karena Demo

    Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mundur-Kabur karena Demo

    Dhaka –

    Sheikh Hasina mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Bangladesh saat unjuk rasa sarat kekerasan menyelimuti negaranya. Hasina meninggalkan istananya di ibu kota Dhaka dengan helikopter sesaat sebelum ribuan demonstran menyerbu dan mengacak-acak istananya.

    Seperti dilansir Hindustan Times dan AFP, Selasa (6/8/2024), sosok Hasina yang berusia 76 tahun ini tercatat sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Bangladesh dengan masa jabatan hampir tiga dekade jika digabungkan.

    Hasina awalnya menjabat PM selama 5 tahun sejak Juni 1996 hingga Juli 2001, kemudian menjabat kembali selama 15 tahun, mulai Januari 2009 hingga dia mengundurkan diri pada 5 Agustus 2024.

    Hasina bukanlah wajah baru dalam dunia politik Bangladesh karena dia merupakan anak perempuan dari pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Karier politiknya dimulai sejak dia masih menjadi mahasiswa di Universitas Dhaka pada akhir tahun 1960-an.

    Pada saat itu, dia aktif dalam politik dan menjadi penghubung politik bagi ayahnya ketika pemerintah Pakistan memenjarakan sang ayah.

    Tahun 1971 silam, Hasina dan anggota keluarganya yang lain ditahan sebentar atas dugaan keterlibatan dalam pemberontakan selama perang pembebasan, yang berujung pada kemerdekaan Bangladesh.

    Namun pada Agustus 1975, ayah dan ibu serta tiga saudara laki-laki Hasina dibunuh di rumah mereka oleh para perwira militer Bangladesh yang memberontak, saat kudeta militer terjadi. Hasina yang saat itu berusia 27 tahun sedang berada di luar negeri.

    Dia kemudian tinggal dalam pengasingan di luar negeri selama enam tahun, sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Liga Awami, partai yang didirikan oleh mendiang ayahnya dan telah menjadi organisasi politik terbesar di negara tersebut.

    Hasina Melengserkan Diktator Militer Bangladesh Tahun 1990-an

    Hasina muncul sebagai pendukung demokrasi yang vokal dan menghadapi banyak kasus yang menjadikannya tahanan rumah. Dia menjadi pemimpin oposisi dan mengecam kekerasan oleh pemerintah junta militer Bangladesh pada saat itu.

    Hasina bersekutu dengan Khaleda Zia yang memimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) untuk melengserkan diktator militer Letnan Jenderal Hussain Mohammad Ershad. Tahun 1990, Ershad mengundurkan diri setelah Hasina merilis ultimatum bahwa dirinya menerima dukungan rakyat Bangladesh secara luas.

    Namun kemudian Hasina dan Zia berselisih dengan persaingan keduanya mendominasi politik modern Bangladesh. Sebagai pemimpin oposisi, Hasina menuduh BNP yang dipimpin Zia melakukan kecurangan pemilu dan memiliki untuk memboikot parlemen, yang memicu unjuk rasa secara luas yang diwarnai kerusuhan.

    Zia akhirnya mengundurkan diri, yang memicu pembentukan pemerintah sementara. Dalam pemilu Juni 1996, Hasina terpilih menjadi PM Bangladesh untuk pertama kalinya dan mampu membuat negaranya mengalami pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, meski ketidakstabilan politik masih terjadi.

    Dia lengser dari jabatan PM setelah mengalami kekalahan elektoral dari Zia dalam pemilu tahun 2001.

    Saat krisis politik melanda Bangladesh tahun 2006-2008, Hasina sempat ditangkap atas tuduhan pemerasan, tapi dia berhasil menang dalam pemilu tahun 2008 usai dibebaskan. Dia menjabat untuk periode kedua dan mendapatkan periode ketiganya saat kembali menang dalam pemilu tahun 2014, yang diboikot BNP dan dikritik pengamat internasional.

    Tahun 2017, Hasina menuai pujian karena memberikan perlindungan dan bantuan kepada hampir satu juta pengungsi Rohingya yang kabur dari kekerasan militer di Myanmar. Hasina mendapatkan periode keempatnya setelah menang dalam pemilu tahun 2018, yang diwarnai aksi kekerasan dan secara luas dikutuk sebagai pemilu yang penuh kecurangan.

    Ketika Hasina memenangkan masa jabatan kelimanya sebagai PM Bangladesh dalam pemilu Januari lalu, kelompok oposisi melakukan pemboikotan dengan menyebut pemungutan suara tidak berlangsung secara bebas dan adil.

    Para pengkritik menuduh pemerintahan Hasina mendalangi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis oposisi. Unjuk rasa yang awalnya memprotes sistem kuota pekerjaan pemerintah, berujung kerusuhan dan meluas menjadi unjuk rasa menuntut Hasina mundur dari jabatannya.

    Pada Senin (5/8), Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya di Dhaka setelah para demonstran, yang mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer, nekat membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh. Usai Hasina kabur dari Dhaka, ribuan demonstran menerobos masuk dan mengacak-acak bekas kediaman PM Bangladesh tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan negaranya dengan Cina, mengatakan bahwa hubungan keduanya ada pada “periode terbaik dalam sejarah.”

    Putin dan Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya bertemu di ibu kota Kazakhstan, Astana, pada hari Rabu (3/7), saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Klub keamanan dan pertahanan Eurasia ini dipandang oleh Moskow dan Beijing sebagai instrumen untuk melawan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam urusan internasional.

    Selain Rusia dan Cina, India, Iran, Pakistan, dan empat negara Asia Tengah lain, juga menjadi anggota SCO.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga diperkirakan hadir dalam pertemuan puncak SCO tersebut.

    Rusia dan Cina telah memperdalam hubungan politik, militer, dan ekonomi mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Apa isi pernyataan Putin dan Xi?

    Dalam pidato pembukaan saat bertemu dengan Xi, Putin memuji SCO karena “memperkuat perannya sebagai salah satu pilar utama tatanan dunia multipolar yang adil”.

    “Hubungan Rusia-Cina, kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis kami, sedang mengalami periode terbaik dalam sejarah,” kata Putin.

    Sementara itu, Xi menyebut Putin sebagai “teman lamanya” dan mengatakan bahwa hubungan Cina-Rusia berada pada “tingkat yang tinggi.”

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak dan lingkungan eksternal, kedua belah pihak harus terus menjunjung tinggi aspirasi asli dan persahabatan untuk generasi yang akan datang,” kata Xi.

    Putin juga bertemu Erdogan

    Putin juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuan SCO di Astana.

    Pemimpin Turki itu mengatakan Ankara dapat membantu membangun dasar untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Ia menambahkan bahwa perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak bukan kemustahilan.

    Menurut pernyataan kepresidenan Turki, Putin dan Erdogan juga membahas perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta cara untuk mengakhiri konflik di Suriah.

    Selain bertemu dengan Xi dan Erdogan, Putin juga bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh di sela-sela pertemuan puncak SCO itu.

    mel/gtp (AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Dituduh Bakar Al-Qur’an, Pria Pakistan Tewas Dihakimi Massa-Dibakar

    Dituduh Bakar Al-Qur’an, Pria Pakistan Tewas Dihakimi Massa-Dibakar

    Islamabad –

    Seorang pria di Pakistan yang dituduh menodai Al-Qur’an tewas dihakimi massa yang marah dan dibakar. Para personel kepolisian setempat yang kewalahan menghadapi amukan massa, gagal melindungi pria yang sebelumnya telah ditahan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (21/6/2024), pria yang tidak disebut namanya itu, awalnya telah ditahan oleh kepolisian setempat untuk melindunginya dari amukan massa, setelah dia dituduh membakar Al-Qur’an.

    Namun, massa secara brutal menyeret pria itu keluar dari tahanan dan memukulinya hingga tewas pada Kamis (20/6) waktu setempat.

    “Pada tanggal 20 (Juni) malam, warga setempat di daerah Madian mengamankan seorang pria, dengan tuduhan bahwa dia telah membakar Al-Qur’an,” tutur seorang sumber kepolisian setempat saat berbicara kepada AFP.

    “Polisi melakukan intervensi, menyelamatkan pria itu, dan membawanya ke kantor polisi setempat,” imbuh sumber tersebut.

    Disebutkan bahwa pria yang dituduh membakar Al-Qur’an itu bukan berasal dari daerah tersebut.

    Massa berkumpul di depan kantor polisi yang menjadi tempat pria itu ditahan dan melempari kantor polisi itu dengan batu. Aksi anarkis ini, menurut sumber itu, dilakukan kerumunan warga setempat atas desakan pengelola masjid setempat.

    “Untuk membubarkan massa yang marah, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara, yang semakin menghasut massa. Massa berhasil mengalahkan polisi, menyeret pria itu keluar, dan memukulinya hingga tewas dengan tongkat,” ucap sumber yang dikutip AFP tersebut.

    Beberapa saat kemudian, beberapa orang menuangkan bahan bakar minyak ke tubuh pria itu dan membakarnya.

    “Usai membunuh pria itu, para demonstran yang marah mulai melempari polisi dengan batu, memaksa polisi meninggalkan kantor mereka sendiri,” ujar seorang pejabat setempat yang mengonfirmasi insiden brutal tersebut.

    Situasi di daerah Madian masih tegang usai kematian pria yang dituduh membakar Al-Qur’an tersebut, dengan para demonstran memblokir ruas jalanan utama.

    Penodaan agama menjadi topik yang sangat sensitif di Pakistan, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, di mana bahkan tuduhan tanpa bukti bisa memicu kemarahan di antara orang banyak dan menyebabkan pecahnya tindak kekerasan.

    Pada akhir Mei lalu, seorang warga penganut Kristen di wilayah Punjab dihakimi massa setelah dituduh membakar beberapa halaman Al-Qur’an. Warga itu akhirnya meninggal dunia pada awal Juni akibat luka-luka yang dideritanya.

    Pada Februari tahun lalu, juga di wilayah Punjab, massa memukuli seorang warga Muslim hingga tewas setelah menuduhnya menodai Al-Qur’an.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kisah Jemaah Palestina Kena Tipu Travel Haji Palsu: Gagal Ibadah, Uang Lenyap

    Kisah Jemaah Palestina Kena Tipu Travel Haji Palsu: Gagal Ibadah, Uang Lenyap

    Jakarta –

    Suleiman al-Shaer duduk di kantor Komite Nasional untuk Haji dan Umrah di Arab Saudi. Pemuda Palestina pemegang paspor Mesir ini merasa kecewa dan syok karena telah ditipu oleh biro perjalanan haji yang mengirimnya izin ibadah haji palsu.

    Seminggu sebelumnya, Suleiman datang ke Mekah dari Mesir dengan mengantongi visa turis.

    Saat mendarat di Mekah, ia menghubungi perusahaan yang menjual paket perjalanan haji di media sosial dengan harga yang menurut Suleiman cukup “menggiurkan”.

    Ia berharap bisa mendapatkan izin untuk menunaikan ibadah haji.

    Namun, Suleiman tertipu oleh iklan “menyesatkan” yang diunggah oleh perusahaan yang mengklaim berbasis di Uni Emirat Arab (UEA).

    “Saya membayar mereka [perusahaan] 6.000 dirham (setara Rp26,6 juta) untuk mendapatkan izin menyelenggarakan ibadah haji.

    “Mereka mengirimkan saya izin dan kode untuk haji. Tapi saya kemudian menyadari saya ditipu karena semua dokumen itu ternyata palsu.”

    Ia mengaku tidak bisa mendapatkan kembali biaya haji yang telanjur ia transfer karena perwakilan perusahaan tidak bisa dihubungi.

    “Saya merasa kaget sekaligus kecewa. Saya kehilangan uang dan kesempatan menjalankan haji,” kata Suleiman.

    Getty ImagesPara peziarah berkumpul untuk menunaikan haji 2024, termasuk di Masjid al-Haram.

    Tidak bisa masuk Tanah Suci

    Saad al-Qurashi merupakan penasihat Komite Nasional untuk Haji dan Umrah, lembaga yang mengawasi perusahaan pariwisata Arab Saudi dan memeriksa apakah izin haji yang diterbitkan resmi atau tidak.

    Ia mengatakan kepada BBC bahwa orang-orang seperti Suleiman baru menyadari izin haji yang mereka pegang palsu setelah sampai di kantor pusat Komite Haji Arab Saudi.

    Baca juga:

    Kekagetan itu timbul saat mereka menjalani prosedur guna mendapatkan gelang haji, yang biasa dipakai jemaah sebagai tanda bukti mereka berada di sana secara resmi.

    “Ketika [calon jemaah haji] datang ke kami dengan membawa izin haji dan kode, kami menemukan bahwa dokumen dan kartu identitas mereka berasal dari perusahaan palsu.

    “Dengan begitu, jemaah tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ibadah haji. Bahkan, mereka sudah kehilangan uang dalam jumlah besar karena ditransfer ke perusahaan [penerbit izin].”

    Al-Qurashi, anggota komite dari Dewan Kamar Dagang Saudi, menyatakan kelompok-kelompok penipu cukup aktif di Mesir, Suriah, dan Irak selama musim haji.

    Ia sendiri menemukan paling tidak tiga kasus penipuan dalam satu minggu.

    Getty ImagesPara peziarah pemegang izin haji berkumpul di halaman Masjid al-Haram untuk berdoa.

    Hati-hati terhadap penawaran paket haji mendadak

    Al-Qurashi memperingati calon jemaah haji agar berhati-hati terhadap perusahaan yang menawarkan “paket [haji] mendadak” dengan harga murah dan promosi besar-besaran di media sosial.

    Suleiman al-Shaer, yang berbicara kepada BBC melalui sambungan telepon, mengatakan ia menyesal mengirim uang kepada sebuah perusahaan tanpa memverifikasi keabsahaannya.

    Ia menyarankan agar calon jemaah haji tidak langsung mentransfer dana kepada individu atau perwakilan dari perusahaan asing, yang berpotensi menerbitkan izin haji tidak resmi.

    Ulasan palsu dan iklan menyesatkan

    Suleiman bukanlah satu-satunya calon jemaah yang gagal mendapatkan izin menjalani ibadah haji.

    Farouk Abdel Wahab, seorang dokter dari Inggris, mengatakan kepada BBC bahwa ia tak menyangka dirinya dan keluarga akan mendapat harapan palsu setelah mendaftar ke sebuah biro perjalanan berbasis di Inggris.

    Farouk Abdel WahabFarouk Abdel Wahab berhasil sampai di Mekah, tiga tahun setelah perusahaan operatur tur yang dia bayar gulung tikar.

    Farouk yang berasal dari Pakistan, mengatakan bahwa ia lama berjuang melawan perusahaan yang memberikannya harapan palsu.

    Ia akhirnya mendapatkan kembali uangnya senilai Pound 7.000 (Rp145,7 juta) yang sebelumnya ia transfer ke perusahaan sebagai deposit untuk membeli paket haji.

    Uang itu baru ia dapatkan setelah meluncurkan kampanye untuk meminta pengembalian dana.

    Tiga tahun kemudian, ia berhasil sampai ke Mekah di luar musim haji dengan memesan paket dari perusahaan pariwisata jalur utama.

    Farouk Abdel WahabFarouk Abdel Wahab membutuhkan waktu tiga tahun untuk mendapatkan kembali dana yang ia setor kepada perusahaan yang ternyata sudah tidak beroperasi.

    Nusuk, platform resmi bagi jemaah haji

    Pengalaman Farouk terjadi pada 2020, dua tahun sebelum pemerintah Arab Saudi mendirikan platform resmi pemesanan paket haji bagi umat Islam di Eropa, AS dan Australia.

    Platform haji resmi ini disebut Nusuk.

    Dengan memesan paket melalui Nusuk, jemaah dapat memilih beragam jenis paket haji, mengirimkan dokumen yang diperlukan, dan melakukan pembayaran kepada entitas resmi dan perusahaan terpercaya.

    Nusuk platformPlatform Nusuk kini merupakan situs resmi bagi umat Islam dari berbagai negara untuk memesan paket haji.

    Selain lewat platform Nusuk, Arab Saudi juga memperbolehkan jemaah dalam negeri untuk mendapatkan izin haji domestik setelah mendaftar pada situs resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

    Sementara, jemaah dari negara Muslim lain dapat menjalankan haji setelah mendapatkan visa haji dari kementerian dan lembaga resmi di negara-negara tersebut.

    Setiap tahun, Arab Saudi menyedikan kuota jemaah haji untuk negara-negara tertentu. Kurang lebih 1.000 orang per satu juta umat Islam di setiap negara.

    EPABagi kebanyakan umat Muslim, pergi ke Mekah selama musim haji memberikan sebuah kepuasan religius.

    “Sebelum pandemi, saya dan enam anggota keluargaku ingin menjalankan ibadah haji,” kata Farouk.

    “Tapi pada tahun itu, ibadah haji dibatalkan karena pandemi. Jadi saya meminta pengembalian dana, tapi tidak mendapatkan jawaban sepanjang tahun. Akhirnya, saya gugat mereka ke pengadilan.”

    Pengadilan memerintahkan perusahaan untuk mengembalikan uang Farouk.

    Saat Farouk menjalani proses untuk mendapatkan uangnya kembali, ia memeriksa legalitasnya pada situs pemerintah.

    Ia menyadari perusahaan itu ternyata sudah berhenti beroperasi.

    “Saat saya sedang mencatat informasi terkait perusahaan untuk gugatan saya, seperti nomor registrasi dan alamat tercantum, saya menyadari perusahaan itu telah gulung tikar dan tidak beroperasi lagi.

    Farouk Abdel WahabFarouk Abdel Wahab memotret papan yang melarang pengunjung menjalani Haji tanpa izin resmi saat ia mengunjungi negara itu

    Percayalah, saudara’

    Farouk mengatakan saat ia berupaya mendapatkan pengembalian dana, perwakilan dari perusahaan itu menggunakan “istilah-istilah keagamaan”.

    Mereka menggunakan frasa-frasa seperti “percayalah, saudara” dan mengatakan bahwa mereka “berkomitmen mengembalikan dana itu”.

    Akhirnya, Farouk mengatakan bahwa ia tidak menemukan cara lain untuk mendapatkan kembali uang itu selain mempermalukan mantan pemilik perusahaan dengan membagikan pengalaman buruknya di media sosial.

    Alhasil, perusahaan lain menghubunginya dan mengatakan mereka akan mengembalikan uangnya dalam bentuk cicilan.

    “Baru setelah video saya viral, perusahaan mulai menghubungi saya dan mengembalikan uang itu lewat perusahaan lain,” ujarnya.

    Baca juga:

    BBC telah mencoba menghubungi perusahaan yang mengatur pengembalian dana Farouk lewat cicilan.

    Namun, mereka tidak memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan lewat email, nomor telepon maupun akun media sosial.

    Farouk Abdel WahabFarouk akhirnya melakukan ibadah umrah, ziarah Islam ke Mekah, tiga tahun setelah ia memesan paket haji dengan perusahaan yang tutup.

    Tips menghindari penipuan haji

    Pihak kepolisian Inggris menyarankan agar masyarakat berhati-hati dalam memilih biro perjalanan haji

    Beberapa contoh mencakup Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Operator Tur Pakistan, Federasi Asosiasi Pariwisata Nigeria dan Dewan Agen Perjalanan dan Pariwisata di Uni Emirat Arab.

    Perusahaan pariwisata bidang logistik, Ezus, memiliki daftar asosiasi pariwisata di berbagai negara.

    Getty ImagesMenyentuh Kabah – sebuah bangunan kubik di halaman Masjid al-Haram – adalah salah satu tradisi utama dalam ibadah haji.

    Perusahaan pariwisata bidang logistik, Ezus, memiliki daftar asosiasi pariwisata di berbagai negara.

    ABTA di Inggris menyarankan agar semua perjanjian antara pelancong dengan perusahaan tercatat dan ditandatangani dalam bentuk kontrak yang berisi syarat dan ketentuan.

    ABTA menyarankan agar calon jemaah tidak hanya berpegangan pada percakapan lewat telepon atau perjanjian lisan dengan pihak yang menawarkan paket.

    Pelajaran penting

    Dari pengalamannya, salah satu pelajaran yang didapat oleh Farouk adalah jangan mudah percaya dengan ulasan positif di dunia maya.

    “Banyak perusahaan bodong membayar orang untuk menulis ulasan-ulasan positif palsu dan membagikannya secara daring.

    “Dan banyak orang akhirnya menjadi korban penipuan setelah membeli paket haji karena iklan yang menyesatkan,” ujar Farouk.

    Menurut data dari pemerintah Arab Saudi, jumlah jemaah haji tahun lalu melebihi 1,8 juta jiwa, dengan 90% berasal dari luar negeri.

    Dewan Kamar Dagang Saudi memperkirakan hanya 3% dari total orang yang tertipu penawaran paket Haji mengajukan laporan resmi.

    Getty ImagesUmat Muslim dari seluruh dunia beribadah, membaca Al-Qur’an, dan mengelilingi Kabah untuk menunaikan ibadah haji di Mekah,

    Menurut laporan itu, usia rata-rata jemaah yang paling rentan terhadap penipuan adalah mereka yang berusia 42 tahun.

    Seorang juru bicara dari Dewan itu mengatakan kepada BBC bahwa penggunaan platform Nusuk mengurangi secara signifikan angka penipuan terkait haji.

    Nusuk menyederhanakan proses pendaftaran bagi jemaah dari 126 negara dan memverifikasi semua dokumen dan pembayaran untuk pemesanan paket haji.

    Lihat juga Video ‘Saat Timwas Soroti Kapasitas Tenda Arafah-Kecilnya Kasur Buat Jemaah RI’:

    (haf/haf)

  • Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    New Delhi –

    Pemilihan umum legislatif di India menjadi peringatan terbesar bagi Perdana Menteri Narenda Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party, BJP, gagal merebut mayoritas di parlemen dan kini bergantung pada koalisi untuk terus berkuasa.

    Selama satu dekade terakhir, Modi dan BJP menikmati otoritas dan mendominasi politik nasional. Namun masa jabatannya yang ketiga diyakini akan banyak menyita perhatian pemerintah ke dalam negeri.

    Sebab itu pula, pakar menilai kemenangan Modi belum akan berimbas banyak pada kebijakan luar negeri India, yang sejak 2014 menganut doktrin “tetangga yang utama,” demi memperkuat relasi dengan jiran di Asia Selatan.

    Ketegangan dengan Pakistan

    Pemilu India diawasi secara ketat oleh rival terbesarnya, Pakistan. “Kami cukup senang,” ketika Modi kehilangan mayoritas di parlemen, kata Mushahid Hussain, senator dan pakar luar negeri Pakistan.

    “Modi yang duduk di kantor PM di Delhi saat ini adalah Modi dalam versi yang lebih lemah,” kata dia, sembari menambahkan bahwa Pakistan berharap untuk melihat “Pendekatan yang lebih tenang India terhadap Pakistan dalam nada dan retorika.”

    Pemerintahan Modi selama ini menolak untuk berhubungan dengan Pakistan dan menuduh Islamabad mensponsori terorisme lintas batas. Kedua negara adidaya nuklir juga menggiatkan militerisasi Kashmir, terutama di era Modi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini tidak menjamin “iklim yang menguntungkan” untuk normalisasi hubungan India-Pakistan.

    “Pakistan memperkirakan hanya ada sedikit perubahan pada masa jabatan ketiga Modi. Prospek normalisasi hubungan antara India dan Pakistan masih belum pasti,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad “akan mengambil kebijakan menunggu dan melihat.”

    China mengintai di belakang

    Ketika Islamabad memperkuat persahabatannya dengan Beijing, India mewaspadai pengaruh China, yang rajin meminjamkan uang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur perekonomian.

    Menyambut pengumuman hasil pemilu, China mengucapkan selamat kepada Modi dan menyerukan hubungan bilateral yang “lebih sehat dan stabil”.

    Rasa saling tidak percaya sejak lama telah menjadi ciri hubungan China-India. Kedua negara menggalang sengketa perbatasan yang bereskalasi di pegunungan Himalaya.

    Sana Hashmi, pakar China dan bekas konsultan Kementerian Luar Negeri India, memprediksi tidak akan ada perbaikan besar dalam hubungan India-China di tahun-tahun mendatang.

    Tanpa konsesi apa pun dari Beijing mengenai masalah perbatasan, katanya, New Delhi tidak mungkin “memperlunak kebijakannya terhadap China.”

    Sri Lanka sekutu di selatan

    Pulau di tepi Samudera Hindia ini menjadi arena rivalitas geopolitik dan kemaritiman antara India dan China. Sri Lanka terletak strategis di simpang rute perdagangan dunia, antara Eropa dan Asia.

    India dan Sri Lanka tidak hanya terikat kedekatan geografis di Selat Palk, tetapi juga etnis dan agama.

    Namun upaya China untuk menanamkan pengaruh di Kolombo selama satu dekade terakhir membuat gamang pemerintah di New Delhi.

    “Meskipun warisan kolonial mengikat India dan Sri Lanka secara historis, peristiwa yang terjadi saat ini menyoroti dinamika yang lebih kompleks,” kata Anandhi Sasidharan, mantan menteri Sri Lanka, merujuk pada krisis ekonomi di Sri Lanka, jerat utang dan implikasi geopolitik.

    Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ranil Wickremesinghe, hubungan antara Sri Lanka dan India semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebabnya, hasil pemilu India tidak akan berdampak besar pada hubungan dengan Sri Lanka, menurut para ahli.

    “Meskipun partai Modi tidak memiliki mayoritas, yang meramalkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, namun bantuan India yang sudah lama diberikan kepada Sri Lanka akan tetap dilanjutkan,” kata Shihar Aneez, seorang jurnalis yang berbasis di Kolombo.

    India memupuk kedekatan dengan Bangladesh

    Hubungan India dengan jiran di timur, Bangladesh, telah menguat secara substansial selama satu dekade terakhir, kemungkinan akan tetap stabil, kata para pejabat dan pengamat Bangladesh setelah pengumuman hasil pemilu.

    “Hubungan persahabatan erat kami akan terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat baru di bawah pemerintahan Modi dan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

    Hubungan antara New Delhi dan Dhaka selama ini didominasi oleh agenda keamanan dan ekonomi.

    “Tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di India mengenai Bangladesh,” kata Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.

    Ali Riaz, pakar Bangladesh dan profesor di Universitas Negeri Illinois, berpandangan serupa.

    “Tidak ada yang akan menghalangi Modi untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negerinya,” katanya. “Tidak banyak perbedaan pendapat antara BJP dan partai oposisi dalam memproyeksikan India sebagai kekuatan global yang sedang berkembang.”

    rzn/yf

    Laporan ini dibuat dengan kontrobusi Yuchen Li di Taipei, Haroon Janjua di Islamabad, Abul Azad di Dhaka and Ashaly P Joy di Tamil Nadu.

    Lihat juga Video: Pidato Narendra Modi Setelah Jadi PM India untuk Ketiga Kalinya

    (nvc/nvc)