Negara: Pakistan

  • Tiktok Ancam Keselamatan Anak, Albania Tegas Blokir Setahun

    Tiktok Ancam Keselamatan Anak, Albania Tegas Blokir Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Albania memutuskan memblokir selama 1 tahun TikTok setelah menemukan ancaman bahaya dari platform asal China tersebut. Konten Tiktok disebut memberi pengaruh buruk kepada anak-anak dan remaja. 

    Pemblokiran juga berkaitan dengan pembunuhan seorang remaja bulan lalu yang menimbulkan kekhawatiran atas pengaruh media sosial pada anak-anak.

    Perdana Menteri Edi Rama menyampaikan langsung larangan peredaran TiKTok di Albania di depan kelompok orang tua dan guru dari seluruh negeri.

    “Selama satu tahun, kami akan sepenuhnya menutupnya untuk semua orang. Tidak akan ada TikTok di Albania,” kata Rama, Minggu (22/12/2024). 

    Reuters melaporkan beberapa negara Eropa termasuk Prancis, Jerman, dan Belgia telah memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak.

    Dalam salah satu peraturan terberat di dunia yang menargetkan Big Tech, Australia menyetujui pada November larangan media sosial lengkap untuk anak-anak di bawah 16 tahun.

    Rama telah menyalahkan media sosial, dan TikTok khususnya, karena memicu kekerasan di antara para pemuda di dalam dan di luar sekolah

    Organisasi Kesehatan Mental anak sempat menyampaikan bahwa TikTok mengandung konten dewasa, kekerasan, dan tidak jarang mempromosikan perilaku berbahaya lewat media sosial . 

    Sementara itu di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid belum lama meminta kepada TikTok, Tokopedia dan GoTo untuk lebih aktif dalam mengawasi konten, khususnya yang berkaitan dengan judi online. 

    Daftar Negara Pemblokir TikTok 

    Adapun Albania bukanlah satu-satunya negara yang melakukan pemblokiran terhadap TikTok. Dilansir dari berbagai sumber, TikTok juga sempat diblokir di beberapa negara Asia dan Afrika. 

    Pemerintah Taliban, Afghanistan, melarang TikTok karena dianggap menyesatkan generasi muda dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

    Pada 2019, Pemerintah India memblokir TikTok karena konten yang tidak pantas dan kemudian dibuka blokirnya setelah TikTok menghapus konten yang melanggar. Pemerintah Indonesia juga sempat melakukan pemblokiran pada 2018, hingga akhirnya TikTok melakukan perbaikan dan blokir dibuka. 

    Pemblokiran karena konten tidak pantas di TikTok juga terjadi di Pakistan, Kenya, Iran, dan Somalia. 

    Sementara itu negara-negara eropa seperti Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Belanda, hingga Norwegia melarang ASN mengunduh TikTok di smartphone karena platform tersebut dicurigai sebagai alat spionase dan mengancam keamanan data nasional. Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. 

    Sidang 

    Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) bakal mendengarkan banding dari TikTok terkait Undang-Undang Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing (PFACAA). Perjuangan TikTok mempertahankan pasar 170 juta pengguna dimulai tahun depan.

    Adapun, dalam UU tersebut mewajibkan perusahaan tersebut untuk beralih ke kepemilikan lokal atau menutup operasinya paling lambat 19 Januari 2024.

    Melansir dari The Register, Kamis (19/12/2024) keputusan ini menandai langkah penting dalam proses hukum yang sudah berlangsung, dengan TikTok dan pemiliknya, ByteDance.

    Mahkamah Agung akan menggelar sesi pendengaran lisan pada 10 Januari 2024. Sebelum itu, kedua belah pihak diminta untuk mengajukan ringkasan kasus masing-masing. 

    TikTok berharap Mahkamah Agung akan memutuskan bahwa larangan yang diberlakukan oleh PFACAA tidak sah, sehingga lebih dari 170 juta pengguna di AS dapat terus mengakses platform tersebut tanpa pembatasan.

    Meskipun Mahkamah Agung tidak berkewajiban untuk mendengarkan banding, keputusan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap industri teknologi dan kebijakan keamanan nasional AS. 

    Apalagi, pemerintahan Biden dapat memilih untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 90 hari, meskipun tidak ada indikasi bahwa mereka akan melakukannya. 

  • Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat PDIP menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait wacana Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor, usulan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD, Presiden Prabowo yang mengunjungi Mesir untuk menghadiri KTT D-8, hingga kinerja menteri Kabinet Merah Putih versi survei LPI.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. Respons Jokowi Soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat PDIP. Jokowi dipecat bersama putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Ketiganya menjadi bagian dari 27 kader yang dipecat PDIP.

    Merespons pertanyaan wartawan, Jokowi menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas keputusan pemecatan yang diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Biar nanti waktu yang mengujinya,” ucapnya kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, seusai menerima kunjungan relawan Bala JP, Selasa (17/12/2024).

    Ia juga memilih tidak berkomentar mengenai pemecatan Gibran. Jokowi juga kembali menyebut konsep partai perorangan saat ditanya langkah selanjutnya setelah tidak lagi bergabung dengan PDIP.

    2. Wacana Prabowo Memaafkan Koruptor, Yusril: Demi Pemulihan Aset Negara
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang usulan memaafkan koruptor asal mereka mengembalikan uang hasil korupsi.

    Menurut Yusril, wacana Prabowo memaafkan koruptor ini merupakan langkah sistematis dan cepat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang telah lama menjadi persoalan di masyarakat. Menurutnya, hasil dari upaya pemberantasan korupsi saat ini belum terlalu memuaskan.

    Yusril juga menguraikan mekanisme hukum yang mungkin dilakukan. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

    3. Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bima Arya: Presiden Prabowo Tak Ingin Terburu-buru
    Selain berita Jokowi yang dipecat PDIP, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kajian terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini didasari oleh tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pilkada.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Prabowo telah melontarkan wacana pemilihan kepala daerah yang mungkin akan kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk merealisasikan ini, Kemendagri akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti.

    4. Prabowo Hadiri KTT D-8 di Mesir
    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) dan bertemu Presiden Abdel Fattah El-Sisi. Prabowo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Kairo, Selasa (17/12/2024) sekitar pukul 20.15 waktu setempat.

    KTT D-8, sebuah forum kerja sama ekonomi antara delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.  Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai ketua D-8 pada 2026.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih. Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dipecat PDIP.

  • Nilai Ekspor Produk Halal RI Tembus Rp673,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Nilai Ekspor Produk Halal RI Tembus Rp673,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai US$41,42 miliar atau setara Rp673,9 triliun sepanjang Januari–Oktober 2024.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati mengatakan pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai US$29,09 miliar.

    Bahkan, Mardyana menyebut ekspor produk halal dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Kami lihat hal ini sebagai suatu pencapaian dan menunjukkan potensi produk halal untuk semakin dikembangkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Jika menengok kinerja ekspor produk halal per sektor pada periode Januari—Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor, yakni mencapai US$33,61 miliar.

    Kemudia, ada pakaian muslim dengan nilai ekspor mencapai US$6,83 miliar. Diikuti dengan nilai ekspor farmasi senilai US$612,1 juta dan kosmetik US$362,83 juta.

    “Kami apresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk halal Indonesia,” ujarnya.

    Pada periode yang sama, Mardyana mengungkap negara tujuan ekspor produk halal Indonesia di antaranya mencakup Amerika Serikat (AS), China, India, Pakistan, dan Malaysia.

    Dia juga menambahkan bahwa neraca perdagangan produk halal Indonesia menunjukkan peningkatan tren surplus sebesar 10,86% pada periode 2019—2023.

    Bukan hanya itu, Mardyana menuturkan bahwa rekor surplus tertinggi dicatatkan pada 2022 yang mencapai US$47,7 miliar. “Hal ini menunjukkan momentum yang telah terbangun bagi perdagangan produk halal Indonesia, terutama dari sisi ekspor,” imbuhnya.

    Adapun, dari sisi ekspor, terdapat tren peningkatan nilai produk halal Indonesia hingga 10,95% per tahun pada periode lima tahun terakhir, atau dari 2019–2023. Pada 2023, nilainya mencapai US$50,54 miliar, sedangkan pada 2019 nilainya sebesar US$37,29 miliar.

    Lebih lanjut, Mardyana menyampaikan metode penghitungan ekspor produk halal akan terus dikembangkan dengan mengadopsi kode HS halal di sektor fesyen, tekstil, farmasi, dan kosmetik.

    Upaya ini dijalankan sesuai penahapan pemberlakuan sertifikasi halal produk melalui Kelompok Kerja Kodifikasi Produk Halal di bawah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

    Perlu diketahui, saat ini pemerintah juga telah memiliki Kelompok Kerja Percepatan Ekspor Produk Halal Indonesia, yakni Indonesia Halal Export Incorporated.

    Kelompok kerja ini memiliki empat fokus yang dikembangkan, yaitu akses pasar, inkubasi dan produksi, pembiayaan syariah, serta perjanjian dan MRA sertifikasi halal.

    Mardyana menjelaskan kelompok kerja ini dibentuk oleh KNEKS dengan melibatkan 12 kementerian dan lembaga untuk bersinergi mempercepat ekspor produk halal.

  • Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Hadiri KTT D-8 di Mesir  

    Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Hadiri KTT D-8 di Mesir  

    JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak kembali ke Indonesia setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8), sebuah forum ekonomi delapan negara berkembang. Acara tersebut berlangsung di New Administrative Capital, ibu kota baru Mesir, pada Kamis 19 Desember.  

    Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, tiba di Bandar Udara Internasional Kairo sekitar pukul 18.15 waktu setempat.  

    Setibanya di bandara, Presiden melewati barisan jajar kehormatan yang telah bersiap untuk melepas keberangkatannya. Ia juga tampak menyalami sejumlah pejabat, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Dafris D. Syafruddin.  

    Setelah menaiki pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo melambaikan tangan dan memberikan salam hormat kepada rombongan yang hadir. Pesawat yang bertuliskan “Republik Indonesia” itu kemudian lepas landas pada pukul 18.45 waktu setempat.  

    Lawatan resmi Presiden ke Mesir dimulai pada Rabu (18/12) dengan sejumlah agenda penting. Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, diikuti kunjungan ke Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb.  

    Pada hari yang sama, Presiden juga berinteraksi dengan ribuan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Hotel St. Regis, New Administrative Capital, tempat Presiden bermalam.  

    Pada Kamis (19/12), Presiden menghadiri KTT D-8, forum kerja sama ekonomi yang diikuti oleh delapan negara anggota, yakni Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.  

    Selama konferensi, Presiden Prabowo menyampaikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara anggota D-8 untuk menghadapi tantangan global.  

    Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian agenda kenegaraan di Mesir, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi antarnegara.  

  • Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Islamabad

    Pakistan sedang mengembangkan kemampuan rudal balistik jarak jauh yang pada akhirnya akan memungkinkan negara itu menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat (AS). Gedung Putih menyebut program rudal Islamabad sebagai ancaman terbaru bagi Washington.

    Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jon Finer, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/12/2024), mengungkapkan informasi mengejutkan soal negara bekas mitra dekat AS itu saat berbicara dalam forum Carnegie Endowment for International Peace pada Kamis (19/12) waktu setempat.

    Hubungan Washington dan Islamabad yang sebelumnya erat, telah memburuk sejak penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun 2021 lalu.

    Dalam pernyataannya, Finer menyebut langkah Pakistan itu menimbulkan “pertanyaan nyata” soal tujuan program rudal balistik negara tersebut.

    “Pakistan telah mengembangkan teknologi rudal yang semakin canggih, mulai dari sistem rudal balistik jarak jauh hingga peralatan yang memungkinkan pengujian motor roket yang berukuran jauh lebih besar,” sebutnya.

    Jika tren tersebut terus berlanjut, Finer menyatakan bahwa: “Pakistan akan memiliki kemampuan untuk menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat.”

    Finer menyebut bahwa jumlah negara bersenjata nuklir yang memiliki rudal yang mampu menjangkau wilayah AS “sangatlah sedikit dan cenderung bermusuhan”. Dia menyebut Rusia, Korea Utara dan China di antara negara-negara yang dimaksudnya tersebut.

    Lihat juga Video Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat

  • Sebut Banyak Negara Lupa Sumber Daya Laut, Prabowo Beberkan Potensinya

    Sebut Banyak Negara Lupa Sumber Daya Laut, Prabowo Beberkan Potensinya

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengajak para negara-negara berkembang yang tergabung dalam D-8 untuk fokus menggarap ekonomi biru. Menurutnya, semua negara D-8 punya akses ke lautan besar mulai dari Samudera Hindia, Samudera Pasifik, hingga laut Mediterania.

    Sayangnya, kata Prabowo, kebanyakan negara-negara D-8 melupakan optimalisasi sumber daya kelautan.

    “Salah satu potensi besar lainnya yang sering kita lupakan adalah sumber daya kelautan bersama kita. Dengan akses ke lautan utama dunia seperti Atlantik, Mediterania, Hindia, dan Pasifik, seluruh negara D8 memiliki posisi unik untuk memanfaatkan manfaat dan sumber daya dari ekonomi biru,” papar Prabowo saat memberikan pernyataan di KTT D-8 Kairo, ditayangkan virtual, Jumat (20/12/2024).

    Menurutnya bila semua negara D-8 mau berkolaborasi erat untuk menggarap sektor kelautan potensi ekonominya diyakini sangat besar. Nilai industri perikanan dunia saja mencapai US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.720 triliun (kurs Rp 16.200).

    “Ini adalah kolaborasi yang sangat strategis. Sebagai contoh, nilai total industri perikanan dunia mencapai 600 miliar dolar AS. Kita dapat membayangkan, jika kita fokus mengoptimalkan ekonomi biru, ekonomi kita akan benar-benar menjadi kuat,” ungkap Prabowo.

    Untuk memaksimalkan hal itu, Prabowo mengajak negara-negara D-8 untuk memperdalam integrasi dan kerja sama ekonomi. Pertama, membentuk perjanjian dagang preferential trade agreement (PTA) antar negara di D-8.

    “Kita juga harus membentuk prosedur bea cukai yang lebih terintegrasi dan sederhana dalam perdagangan antara negara D-8,” sebut Prabowo.

    D-8 sendiri adalah kumpulan negara-negara berkembang yang ada di dunia. Kelompok negara berkembang ini sudah ada sejak 1997 dan terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

    (acd/acd)

  • Prabowo Sebut Blok Negara Berkembang Punya Nilai Ekonomi Rp 76,4 Kuadriliun

    Prabowo Sebut Blok Negara Berkembang Punya Nilai Ekonomi Rp 76,4 Kuadriliun

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan negara-negara yang tergabung D-8 menjadi blok ekonomi terbesar ketiga di dunia. D-8 sendiri adalah kumpulan negara-negara berkembang yang ada di dunia, terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

    Prabowo mengatakan total kapasitas ekonomi diukur dari besaran PDB tiap negara D-8 bila digabungkan bisa sebesar US$ 4,81 triliun, sekitar Rp 77.922 triliun atau Rp 77,9 kuadriliun (kurs Rp 16.200).

    “Kita harus menyadari bahwa D8 memiliki potensi yang sangat besar. Bersama-sama, D8 merupakan blok ekonomi terbesar ketiga di dunia, dengan total PDB sebesar US$ 4,81 triliun pada tahun 2023,” ungkap Prabowo saat memberikan pernyataan di KTT D-8 Kairo, ditayangkan virtual, Jumat (20/12/2024).

    Orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan, lembaga Price Waterhouse Coopers (PWC) memprediksi bahwa seluruh negara anggota D-8 akan berada di antara 25 ekonomi terbesar pada tahun 2050.

    Meski memiliki kapasitas besar, Prabowo menyoroti banyak negara D-8 kurang memaksimalkan sumber daya kelautan. Padahal, semua negara D-8 punya akses ke lautan besar mulai dari Samudera Hindia, Samudera Pasifik, hingga laut Mediterania.

    “Salah satu potensi besar lainnya yang sering kita lupakan adalah sumber daya kelautan bersama kita. Dengan akses ke lautan utama dunia seperti Atlantik, Mediterania, Hindia, dan Pasifik, seluruh negara D8 memiliki posisi unik untuk memanfaatkan manfaat dan sumber daya dari ekonomi biru,” tegas Prabowo.

    (acd/acd)

  • Presiden Prabowo bertolak ke Tanah Air usai hadiri KTT D-8 Mesir

    Presiden Prabowo bertolak ke Tanah Air usai hadiri KTT D-8 Mesir

    Kairo, Mesir (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak kembali ke Tanah Air usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) atau forum ekonomi delapan negara berkembang yang diselenggarakan di ibu kota baru Mesir atau New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis.

    Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir, Kamis, sekitar pukul 18.15 waktu setempat.

    Setelah keluar dari kendaraan, Presiden Prabowo melewati pasukan jajar kehormatan yang telah bersiap untuk melepas keberangkatan.

    Presiden juga tampak menyalami sejumlah pejabat yang melepas keberangkatan, seperti Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Dafris D. Syafruddin.

    Usai menaiki dan sampai di ujung tangga, Presiden Prabowo memberi salam hormat dan melambaikan tangannya sejenak kepada rombongan yang melepas keberangkatannya.

    Pesawat putih bertuliskan Republik Indonesia itu lepas landas sekitar pukul 18.45 waktu setempat.

    Dalam lawatannya ke Mesir ini, Presiden Prabowo memenuhi kunjungan kenegaraan resmi untuk bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang dilaksanakan pada Rabu (18/12).

    Setelah itu, Presiden pada hari yang sama juga bertemu dengan Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb, kemudian bertemu ribuan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo.

    Kegiatan Presiden pada hari Rabu (18/12) ditutup dengan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis, New Capital, Kairo, tempat Presiden bermalam.

    Pada hari Kamis (19/12), Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo gagas penguatan rantai nilai halal untuk integrasi ekonomi D-8

    Prabowo gagas penguatan rantai nilai halal untuk integrasi ekonomi D-8

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo gagas penguatan rantai nilai halal untuk integrasi ekonomi D-8
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 21:17 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengagas penguatan rantai nilai halal untuk meningkatkan integrasi ekonomi antar anggota Developing Eight (D-8) sehingga mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat di tiap negara anggota.

    Tidak hanya itu, gagasan lainnya yang diajukan Prabowo dalam acara tersebut ialah efisiensi dan penyederhanaan prosedur pabean sehingga nantinya para anggota D-8 atau forum ekonomi delapan negara berkembang tersebut bisa lebih efektif menggenjot aktivitas ekonomi antar negara anggota.

    “Kita harus menetapkan prosedur bea cukai yang lebih efisien dan disederhanakan dalam perdagangan intra D-8. Kita juga harus menciptakan rantai nilai halal melalui jaringan ekonomi halal D-8 yang diperkuat,” kata Presiden Prabowo dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 seperti dipantau dari siaran langsung di Jakarta, Kamis (19/12).

    Selain dua inisiatif tersebut, Prabowo juga menyinggung agar pengaturan perdagangan preferensial atau dikenal juga dengan istilah Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai gerbang dari integrasi ekonomi bisa dioptimalkan oleh para negara anggota.

    PTA merujuk pada kondisi blok perdagangan memungkinkan antar negara peserta bisa mengakses produk tertentu dengan tarif yang lebih terjangkau.

    Apabila semua itu dipenuhi dan dijalankan dengan maksimal oleh semua anggota D-8, Prabowo optimistis bahwa blok ekonomi yang diisi negara-negara berkembang ini mampu memberikan dampak besar bagi perekonomian global.

    Hal itu sejalan dengan fakta dan proyeksi mengenai ekonomi gabungan dari negara-negara D-8 yang bernilai besar.

    Kepala Negara RI menyebutkan bahwa di 2023, D-8 menjadi blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sebesar 4,81 triliun dolar AS (setara Rp78,6 kuadriliun dengan kurs 1 dolar AS senilai Rp16.345).

    Sementara dalam studi lain yang dirilis oleh perusahaan konsultan ekonomi ,PricewaterhouseCoopers (PwC), diproyeksikan pada 2050 semua negara anggota D-8 akan berada di posisi 25 negara dengan ekonomi terbesar.

    KTT ke-11 D-8 berlangsung di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir dengan mengambil tema “Investing in Youth and Supporting Small and Medium Enterprises Shaping Tomorrow’s Economy”.

    Membahas sejarahnya, D-8 merupakan blok ekonomi yang digagas pada 1997 oleh Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

    Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Soroti Akses Kelautan Jadi Sumber Daya Ekonomi Biru dalam KTT D8

    Prabowo Soroti Akses Kelautan Jadi Sumber Daya Ekonomi Biru dalam KTT D8

    JAKARA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti akses kelautan yang dimiliki delapan negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8 dapat menjadi sumber daya ekonomi biru (blue economy), dalam Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) D-8.

    Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D-8, Presiden menyampaikan D8 memiliki potensi yang sangat besar, terutama pada sumber daya maritim sebagai kekuatan kolektif yang dapat menjadi gerakan transformatif bersama.

    “Potensi besar lain yang sering kita lupakan adalah sumber daya maritim kita bersama. Dengan akses ke kelautan utama dunia, seperti Atlantik, Mediterania, Hindia dan Samudra Pasifik, semua negara D8 diposisikan secara unik untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi biru,” kata Presiden Prabowo dilansir ANTARA, Kamis, 19 Desember.

    Presiden menekankan negara anggota D-8 mewakili blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,81 triliun dolar AS pada 2023.

    Prabowo, yang mengutip dari proyeksi dari lembaga Price Waterhouse Coopers, mengatakan bahwa semua negara anggota D-8 yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki, akan berada di antara 25 negara dengan ekonomi terbesar pada 2050.

    Kemudian khusus pada sumber daya maritim, Kepala Negara merinci total nilai industri perikanan di dunia mencapai 600 miliar dolar AS.

    “Kita bisa membayangkan jika kita berkonsentrasi dalam memanfaatkan ekonomi biru, ekonomi kita benar-benar akan kuat,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo mengajak negara anggota D8 untuk memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama demi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi rakyat.

    Selain itu, Prabowo juga ingin menerapkan secara efektif kesepakatan dagang preferential trade agreement di antara negara anggota.

    “Kita juga harus menetapkan prosedur pabean yang disederhanakan dalam perdagangan Intra-D8,” kata Presiden.

    Presiden mengatakan jaringan ekonomi halal harus diperkuat, mengingat kelompok D-8 memiliki populasi dengan jumlah penduduk muslim rata-rata di atas 100 juta orang.