Negara: Pakistan

  • Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA — Porsi ekspor sawit Indonesia ke depan diproyeksikan mengalami penurunan seiring dengan utilisasi domestik yang meningkat 

    Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai industri minyak sawit dinilai masih menunjukkan perannya sebagai penopang ekspor Indonesia di tengah dinamika permintaan global.

    Dia melanjutkan meski pasar dunia mengalami fluktuasi, permintaan dari Uni Eropa dinilai ikut terangkat setelah tercapai sejumlah kesepakatan dagang, sementara permintaan dari kawasan Asean, India, Pakistan, hingga Amerika Serikat tetap konsisten.

    Namun, di tengah stabilnya pasar global, permintaan domestik menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pasokan sawit kini semakin banyak dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya sebagai campuran bahan bakar B40. 

    Kondisi ini diproyeksikannya mengubah porsi ekspor sawit Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

    “Jika utilisasi domestik terus meningkat, maka porsi ekspor sawit ke depan kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (21/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa kebutuhan dalam negeri untuk program biofuel memberikan penyerapan besar yang semakin mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

    Dari sisi harga, dia juga memproyeksikan tren cenderung melemah tanpa potensi kenaikan drastis dalam waktu dekat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta arah kebijakan energi nasional.

    Meski peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sawit tetap terbuka, ekspansi lahan baru tidak dapat dilakukan secara agresif. 

    Rencana pembukaan lahan di kawasan Indonesia Timur, misalnya, menghadapi tantangan besar terkait isu lingkungan dan keterbatasan lahan.

    “Ini buah simalakama. Di satu sisi produksi ingin ditingkatkan, tapi di sisi lain isu lingkungan dan keterbatasan lahan menuntut industri berhati-hati,” katanya

    Oleh karena itu, optimalisasi lahan yang sudah ada menjadi strategi yang lebih realistis sekaligus berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menilai tidak khawatir terhadap prospek sawit ke depan. Selain tetap menjadi komoditas ekspor andalan, sawit juga semakin penting dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatannya dalam program biofuel.

  • Jet Tempur India Jatuh Saat Airshow di Dubai, Pilot Tewas

    Jet Tempur India Jatuh Saat Airshow di Dubai, Pilot Tewas

    Jakarta

    Sebuah jet tempur milik angkatan militer India jatuh di Dubai, Uni Emirat Arab. Pesawat itu jatuh saat sedang beratraksi di gelaran Dubai Airshow.

    Jet tempur India itu jatuh hari ini waktu setempat. Seorang saksi mata di lokasi mengatakan pesawat sempat berputar rendah sebelum jatuh dan terbakar di dekat lokasi pertunjukan.

    “Sebuah pesawat tempur Tejas dari India yang berpartisipasi dalam pertunjukan terbang hari ini di Dubai Airshow telah jatuh, mengakibatkan kematian tragis pilotnya,” tulis kantor media pemerintah Dubai di X dilansir AFP, Jumat (21/11/2025).

    Video yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat itu jatuh dengan kecepatan tinggi dan meledak menjadi bola api saat terjadi benturan sementara para penonton menyaksikan dengan kaget.

    Kepulan asap mengepul dari lokasi kecelakaan saat kendaraan darurat melaju kencang ke arahnya. Insiden itu terjadi pada hari terakhir pertunjukan udara terbesar di Timur Tengah, yang menampilkan pertunjukan terbang setiap sore.

    Ratusan orang menonton dari tribun, sementara apron dipenuhi dengan pesawat, helikopter, dan perangkat keras lainnya yang dipajang secara statis.

    Ribuan orang telah menghadiri pertunjukan tersebut pekan ini, termasuk para pemimpin industri penerbangan dan pejabat militer.

    Angkatan Udara India juga telah buka suara atas insiden tersebut. Mereka mengumumkan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan.

    “IAF sangat menyesalkan hilangnya nyawa dan berdiri teguh bersama keluarga yang ditinggalkan di masa duka ini,” demikian pernyataan tersebut.

    Kecelakaan ini diyakini sebagai yang pertama dalam sejarah pertunjukan udara tersebut. Dubai Airshow telah digelar sejak tahun 1986.

    Lihat juga Video: Memanas! Pakistan Tembak Jatuh 5 Jet Tempur India

    (ygs/ygs)

  • Industri Lokal Teriak Perjanjian Dagang Antarnegara Bikin RI Rugi

    Industri Lokal Teriak Perjanjian Dagang Antarnegara Bikin RI Rugi

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjanjian dagang antara Indonesia dengan sejumlah negara dinilai makin merugikan industri lokal. Pasalnya, beberapa negara justru menerapkan tarif tinggi untuk produk Indonesia yang diekspor ke negara tersebut. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai perjanjian dagang dengan negara lain. Ketidakseimbangan tarif akibat perjanjian dagang justru dapat merugikan industri yang sudah mampu bersaing. 

    “Kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi di banyak komoditas produk lain dengan negara-negara lain dengan selain negara Asean, Asia dan lainnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Misalnya, impor bioetanol yang belakangan dikeluhkan produsen lokal. Sebab, 90% impor bioetanol berasal dari Pakistan dengan tarif masuk ke pasar domestik 0%, sedangkan Indonesia mengekspor ke Pakistan dikenakan tarif 50%-90%. 

    Kondisi tersebut diduga lantaran adanya perjanjian kerjasama Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) yang berlangsung sejak 2012 lalu.

    Menurut Faisal, kondisi di mana ekspor Indonesia dikenakan tarif tinggi, sementara barang impor justru menikmati tarif rendah merupakan masalah struktural yang muncul akibat minimnya evaluasi perjanjian dagang serta lemahnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian. 

    Situasi ini dianggap telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap daya saing pelaku industri dalam negeri. Dia menambahkan bahwa struktur tarif yang timpang menyebabkan pelaku usaha nasional kesulitan bersaing.

    “Memang ada dorongan memudahkan untuk impor karena ini bisnis yang sangat profitable karena pasar Indonesia itu sangat menjadi incaran banyak eksportir luar dan importir dalam negeri itu karena bisnis impor ini sangat menarik pasarnya besar demand-nya besar,” terangnya. 

    Dia pun mendesak pemerintah untuk memperbaiki berbagai perjanjian dagang yang telah berlangsung agar kebijakan perdagangan dapat sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja serta pengembangan industri nasional.

    Industri Merugi

    Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) mencatat total impor bioetanol Indonesia mencapai 11,8 juta kiloliter pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya 5,5 juta kl. 

    Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman mengatakan, kondisi ini dapat mengancam produsen lokal, sekaligus menekan laju pengembangan industri bioetanol dalam negeri. 

    Saat ini terdapat lima perusahaan lokal yang mampu memproduksi bioetanol fuel grade atau untuk bahan bakar. Adapun, empat perusahaan berada di Pulau Jawa dengan kapasitas 55.000 kiloliter dan satu perusahaan berlokasi di Lampung dengan kapasitas 20.000 kiloliter. 

    “Jadi Indonesia ready 75.000 kiloliter bioetanol fuel grade yang siap untuk mendukung program E10 yang berada di Indonesia,” kata Izmirta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (12/11/2025). 

    Secara total, industri bioetanol saat ini memiliki kapasitas sekitar 300.000 kiloliter dengan produksi rata-rata sekitar 165.000 kiloliter. Industri kini menyerap hampir 660.000 ton molase dari petani dan pabrik gula di seluruh Indonesia.  

    Namun, kapasitas tersebut didominasi food grade untuk kebutuhan domestik dan ekspor dengan rata-rata 40.000-50.000 kiloliter ke berbagai negara.  

    Tak hanya bioetanol, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) juga mengeluhkan hal serupa lantaran makin besarnya free trade agreement (FTA) yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara. 

    Wakil Ketua Inaplas Edi Rivai mengatakan, pihaknya melihat hal tersebut memang menjadi angin segar untuk beberapa sektor memperluas pangsa pasar. Namun, bagi industri petrokimia hal ini dapat mengancam industri dalam negeri. 

    “Apalagi ke depan adanya kebijakan dan negosiasi dari Gulf Cooperation Council [Dewan Kerja Sama Teluk] yang akan memberikan kebebasan importasi terhadap industri kimia, khususnya plastik,” jelas Edi. 

    Kesepakatan tersebut dinilai tidak menguntungkan, apalagi Indonesia dalam proses pengembangan industri kimia hulu. Misalnya, pabrik naphtha cracker dan kawasan terintegrasi petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) baru diresmikan. 

    Edi menyebutkan, industri saat ini membutuhkan kebijakan untuk mengurangi barang impor petrokimia. Sebab, jika impor terus dibuka maka kepastian pasar domestik tidak menguntungkan bagi industri lokal. 

    “Untuk itu, kami mengusulkan kiranya FTA negara-negara yang sifatnya merugikan kepada kita sehingga dapat dievaluasi kembali,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan, kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Thailand justru hanya menguntungkan Negeri Gajah Putih tersebut.

    “Kami kok ke Thailand itu enggak bisa masuk, ban dari Indonesia enggak bisa masuk ke Thailand, tetapi mereka bisa masuk ke sini,” ujar Aziz, belum lama ini. 

    Tak hanya Thailand, dia juga menyoroti perjanjian perdagangan dengan India hingga Turki yang tarif masuk ke Indonesia rendah sementara untuk masuk ke negara-negara tersebut dikenakan tarif tinggi. 

    “Turki itu kita mengadakan perjanjian tapi begitu ditandatangani, seminggu kemudian impor tarifnya naik, dan Afrika Utara juga begitu,” jelasnya. 

    Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi  Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho yang menilai kesenjangan tarif dalam perdagangan dengan mitra negara FTA menjadi contoh nyata ketidakadilan mekanisme yang berlaku.

    Andry menekankan perlunya peninjauan kembali struktur tarif yang berlaku. Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus memastikan industri lokal menjadi pihak yang menerima manfaat terbesar.

    Andry menilai kurangnya koordinasi antar kementerian membuat tujuan kebijakan perdagangan dan industri sering tidak sejalan. Dia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan agar perdagangan internasional dapat berjalan lebih adil dan tidak menghambat kemampuan industri domestik. 

    “Menurut saya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang harusnya menjadi jalan tengah terhadap kondisi ini,” pungkasnya. 

  • China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    B

    Setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS), perintah eksekutif pertama yang ia bubuhkan justru membuka jalan bagi keluarnya AS dari Perjanjian Paris—kesepakatan global yang dibangun susah payah untuk membatasi pemanasan global dan memperlambat perubahan iklim.

    Sejak saat itu, serangkaian kebijakan iklim diputar balik: program energi bersih dipangkas, regulasi emisi dilucuti.

    Tindakan Trump menandai mundurnya AS dari perang melawan krisis iklim di dunia. Padahal, ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya memainkan peran kunci dalam merundingkan kesepakatan iklim bersejarah Paris di bawah pemerintahan Barack Obama, sementara Joe Biden, bertahun kemudian, meloloskan paket legislatif untuk mendorong pengembangan energi hijau dan memangkas emisi secara domestik.

    Ketika Amerika angkat kaki, kevakuman yang tercipta menunggu munculnya pemimpin baru. Mata dunia pun beralih ke penghasil emisi gas rumah kaca terbesar: China.

    Beijing sejatinya bukan kandidat alami untuk memimpin aksi iklim global. Betapapun juga, China masih giat menambah deretan pembangkit batu bara untuk mengamankan suplai energi nasional.

    Namun di sisi lain, negeri tirai bambu itu juga tumbuh sebagai raksasa energi bersih.

    “China memproduksi sebagian besar produk teknologi bersih yang dibutuhkan dunia untuk mendekarbonisasi,” kata Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute (ASPI) yang berbasis di AS.

    China mendominasi pasar energi bersih

    China kini memproduksi lebih dari 85% panel surya dunia dan mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) serta teknologi baterai. Hanya pada tahun 2024, negara ini menginvestasikan $625 miliar (sekitar Rp10,44 kuadriliun) dalam teknologi bersih, tertinggi di antara semua negara.

    “Mereka menyadari sekitar 20 tahun lalu bahwa teknologi bersih punya nilai strategis dan mereka bisa memanfaatkan keahlian serta kekuatan industri yang sedang mereka bangun untuk benar-benar mengembangkan sektor-sektor ini dan mendapatkan keunggulan strategis,” kata Chris Aylett, peneliti di Environment and Society Centre, think tank Chatham House yang berbasis di London.

    Strategi ini membuahkan hasil. Industri energi bersih berkontribusi sekitar seperempat dari pertumbuhan PDB China tahun lalu, dan angka itu bisa berlipat ganda dalam satu dekade ke depan. Hal ini sebagian karena pergeseran global menuju energi bersih yang mempercepat permintaan teknologi dan peralatan, kata Muyi Yang, analis energi senior untuk Asia di think tank energi global Ember.

    “China sebenarnya dapat memenuhi permintaan itu dengan menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan lebih inovatif,” ujarnya kepada DW, menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya mempercepat transisi energi China sendiri tetapi juga memfasilitasi perubahan secara global.

    Pengaruh China mengalir ke Global South

    Kapasitas energi terbarukan domestik China telah berkembang pesat. Tenaga angin dan surya tercatat memenuhi 84% dari permintaan listrik baru pada 2024.

    Kemampuan China memproduksi panel surya secara murah juga terlihat di negara-negara di belahan Bumi Selatan atau Global South. Pada tahun yang sama, impor panel surya dari China meningkat 32 persen, melampaui pengiriman ke negara industri maju di belahan utara.

    Negara-negara yang mengimpor teknologi bersih dari China termasuk pasar berkembang besar seperti Brasil, Meksiko, dan Pakistan. Pertumbuhan pesat juga terlihat di pasar Asia Tenggara dan seluruh Afrika.

    Aylett mencatat bahwa meskipun impor energi hijau ini membantu negara-negara memenuhi target iklim mereka, pertimbangan yang lebih “praktis” kemungkinan besar mendorong tren tersebut.

    “Ini bagus untuk ketahanan energi,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara kemungkinan berpikir, “Kami sebenarnya tidak ingin mengimpor minyak dan gas. Harganya tidak stabil, kami tidak tahu asalnya dari mana, dan kami tidak bisa yakin dengan pemasoknya.”

    Secara keseluruhan, lonjakan ekspor teknologi terbarukan China memiliki efek terukur, membantu mengurangi emisi karbon global sebesar 1% pada 2024.

    Melampaui target yang ‘tidak ambisius’

    Namun, tidak semuanya positif. Para pengamat mengkritik target pengurangan emisi China karena dianggap tidak ambisius. Emisi global mencapai rekor tertinggi tahun ini, dengan cuaca ekstrem meningkat di seluruh dunia. Para ilmuwan kini memperingatkan bahwa pada awal 2030-an, dunia kemungkinan akan melampaui batas 1,5 derajat Celsius (2,7 Fahrenheit), yang berpotensi memicu kerusakan iklim yang tidak dapat diubah.

    Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara berkomitmen membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan berusaha menjaga pemanasan di bawah 1,5°C. Untuk tetap pada jalurnya, negara-negara wajib mengajukan target pengurangan emisi baru setiap lima tahun.

    Namun, target China yang baru diajukan, yang menjanjikan pengurangan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 7-10%, jauh dari cukup untuk menghentikan pemanasan global pada level yang berpotensi katastrofik.

    Meski demikian, negara ini memiliki sejarah menetapkan target rendah tetapi melampauinya.

    Angka-angka ini mungkin tampak tidak ambisius, “Tetapi jika dilihat lebih dalam, Anda bisa melihat semua perubahan ini yang merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” kata Aylett kepada DW.

    Pada 2020, Presiden China Xi Jinping berjanji negara itu akan mencapai puncak emisi pada akhir dekade ini, target yang diyakini para ahli sudah atau hampir tercapai lima tahun lebih cepat. Itu, bersama dengan tercapainya target pengurangan emisi absolut pertama mereka, merupakan langkah maju yang baik, kata Yang.

    “Ini semua tanda positif bahwa transisi di konsumen energi terbesar dunia sedang mempercepat dan memperdalam, bukan melambat, dan itu berita sangat baik untuk seluruh dunia,” ujarnya.

    Memimpin diplomasi iklim internasional

    Namun, meski ada kemajuan, Beijing belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pemimpin diplomasi iklim global. Meskipun penyebaran energi terbarukan dan pembiayaan teknologi bersih di luar negeri “secara tidak langsung merupakan bentuk kepemimpinan,” kata Aylett, ada “keengganan” untuk secara resmi mengambil peran itu.

    “Saya tidak tahu apakah itu konsep yang benar-benar nyaman bagi mereka,” tambahnya.

    Sebaliknya, Yang dari Ember menggambarkan upaya iklim China terutama fokus pada percepatan transisi sendiri dan pendekatan “memimpin dengan memberi contoh.”

    Secara resmi, China terus mendorong keterlibatan AS dalam isu iklim. Pada KTT iklim COP30 di Belem, kepala delegasi China, Li Gao, menyatakan harapannya agar negara itu kembali berpartisipasi dalam pembicaraan iklim.

    “Mengatasi perubahan iklim membutuhkan semua negara. Kami berharap suatu hari, dan kami juga percaya bahwa suatu hari di masa depan, AS akan kembali,” kata Gao.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Internet Dimanipulasi Pemerintah, Netizen Dibungkam Habis-habisan

    Internet Dimanipulasi Pemerintah, Netizen Dibungkam Habis-habisan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebebasan internet secara global merosot tajam. Laporan Freedom on the Net yang dirilis Freedom House menunjukkan bahwa untuk tahun ke-15 berturut-turut, ruang digital dunia semakin tertekan oleh kontrol pemerintah hingga manipulasi informasi. Laporan tahun ini bertajuk “An Uncertain Future for the Global Internet”.

    Laporan Freedom House menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dari 72 negara yang dinilai, kebebasan internet menurun di 27 negara.

    Kenya mencatat penurunan terbesar, sementara Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan paling signifikan setelah gerakan mahasiswa menggulingkan rezim represif pada Agustus 2024.

    China dan Myanmar tetap menjadi negara dengan kondisi kebebasan internet terburuk, sementara Islandia menjadi yang paling bebas.

    Situasi global pun tak kalah mengkhawatirkan. Sembilan dari 18 negara yang dikategorikan “Bebas” justru mengalami penurunan, termasuk Georgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

    Freedom House juga mencatat rekor baru, warga di setidaknya 57 negara ditangkap atau dipenjara karena ekspresi daring terkait isu sosial, politik, maupun agama selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025.

    Negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, Turki, dan Venezuela, yang selama 15 tahun terakhir mengalami kemunduran paling parah karena semakin memperketat kontrolnya.

    Otoritas di negara-negara itu meningkatkan pengawasan komunikasi elektronik dan menjatuhkan hukuman lebih berat bagi masyarakat yang menyuarakan kritik, terutama selama momen pemilu dan aksi protes.

    Manipulasi ruang digital juga meningkat signifikan. Indikator terkait penipuan daring mengalami penurunan paling konsisten selama 15 tahun terakhir.

    Laporan mencatat lonjakan konten buatan AI serta influencer yang menyebarkan pesan pro-pemerintah tanpa transparansi. Kini, 70% populasi dunia hidup di negara yang pemerintahnya aktif berupaya memanipulasi informasi di internet.

    Laporan itu juga memperingatkan anonimitas di internet memasuki fase krisis. Teknologi verifikasi identitas yang diadopsi luas, sebagian dengan alasan melindungi anak, dinilai mengancam kebebasan dan keamanan pengguna di ruang digital.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Menlu AS Palsu Tipu Pejabat Pemerintah, Korbannya Banyak

  • Pakistan Berpotensi Cuan dari Mandatory E10 RI, Ekonom: Optimalkan Industri Lokal

    Pakistan Berpotensi Cuan dari Mandatory E10 RI, Ekonom: Optimalkan Industri Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti penerapan kebijakan mandatory campuran bensin dengan etanol 10% (E10) harus mengoptimalkan potensi dari dalam negeri. Hal ini seiring dengan masifnya produk bioetanol yang diimpor dari Pakistan. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, pemerintah mestinya memacu potensi bioetanol dalam negeri untuk kebijakan kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol 10% pada 2027 mendatang. 

    “Menurut saya harusnya industri domestik untuk bioetanol ini mendapatkan manfaat yang lebih besar,” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025). 

    Dia pun menyayangkan dengan kondisi kebijakan tarif tidak berimbang yang dipicu perjanjian dagang, dalam hal ini Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA). 

    Pasalnya, program tersebut justru memberikan akses pasar mudah kepada Pakistan dengan tarif bea masuk ke Indonesia 0%. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Pakistan dikenakan tarif 50%-90%. 

    “Jadi harus dilihat lagi, kalau tidak tentu produsen bioetanol dalam negeri yang sudah fuel grade ini malah dirugikan dengan adanya bioetanol impor,” jelasnya. 

    Dia mewanti-wanti agar kebijakan E10 dalam 2 tahun mendatang nantinya tidak dimanfaatkan oleh negara lain dengan memasok bioetanol impor. Untuk itu, pemerintah antarkementerian perlu mengantisipasi hal ini. 

    “Ada baiknya kita melakukan evaluasi terkait dengan perjanjian perdagangan kita, bisa jadi karena terkait dengan bioetanol ini yang 0% dari Pakistan itu bisa karena mungkin di bargain [tawar-menawar] ya dengan produk yang lain,” terangnya. 

    Sebelumnya, Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) menyebut, 90% impor bioetanol berasal dari Pakistan karena kebijakan tarif 0% ke Indonesia. Total impor bioetanol Indonesia mencapai 11,8 juta kiloliter pada 2024 meningkat dari tahun sebelumnya 5,5 juta kl. 

    Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman mengatakan, saat ini terdapat lima perusahaan lokal yang mampu memproduksi bioetanol fuel grade atau untuk bahan bakar. 

    Adapun, empat perusahaan berada di Pulau Jawa dengan kapasitas 55.000 kiloliter dan satu perusahaan berlokasi di Lampung dengan kapasitas 20.000 kiloliter. 

    “Jadi Indonesia ready 75.000 kiloliter bioetanol fuel grade yang siap untuk mendukung program E10 yang berada di Indonesia,” kata Izmirta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (12/11/2025). 

    Secara total, industri bioetanol saat ini memiliki kapasitas sekitar 300.000 kiloliter dengan produksi rata-rata sekitar 165.000 kiloliter. Industri kini menyerap hampir 660.000 ton molase dari petani dan pabrik gula di seluruh Indonesia.  

    Namun, kapasitas tersebut didominasi food grade untuk kebutuhan domestik dan ekspor dengan rata-rata 40.000-50.000 kiloliter ke berbagai negara.  

  • Dubes Pakistan Tawarkan Prabowo Bantuan Hewan Ternak untuk Program MBG 16 jam yang lalu

    Dubes Pakistan Tawarkan Prabowo Bantuan Hewan Ternak untuk Program MBG

    16 jam yang lalu

  • Dubes Pakistan Bertemu Presiden Prabowo, Sejumlah Agenda Penting Pererat Hubungan Dibicarakan

    Dubes Pakistan Bertemu Presiden Prabowo, Sejumlah Agenda Penting Pererat Hubungan Dibicarakan

    JAKARTA – Duta Besar (dubes) Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 17 November.

    Kepada wartawan usai pertemuan, Zahid menceritakan isi pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pada prinsipnya, menurut Zahid, pembicaraan tersebut ingin mempererat hubungan antara Indonesia dan Pakistan yang selama ini sudah terjalin baik, semakin meningkat.

    Kepada wartawan Zahid menyampaikan bahwa rakyat Indonesia beruntung memiliki pemimpin seperti Prabowo Subianto yang memiliki visi ke depan.

    Duta Besar (dubes) Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 17 November (Foto: Cahyo – Biro Pers Sekretariat Presiden

    Menurut Zahid, Indonesia dan Pakistan merupakan dua negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kerja sama di berbagai bidang perlu diperkuat. Selain sektor ekonomi, penguatan kerja sama juga diharapkan terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan. Termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, teknologi informasi, hingga pertahanan.

    Zahid juga menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dan Pakistan di forum dunia, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa, OKI, dan sejumlah organisasi lainnya berjalan dengan baik. Terkait detail kerja sama, Zahid belum bisa menjelaskan lebih jauh, termasuk kerja sama investasi.

    Menurut Zahid, Indonesia dan Pakistan merupakan dua negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kerja sama di berbagai bidang perlu diperkuat (Foto: Cahyo – Biro Pers Sekretariat Presiden

    Dalam pertemuan tersebut, Zahid juga menyampaikan isi pembicaraan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal berani dan visioner.

    Zahid juga menyampaikan, jika Pakistan berharap dapat terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar beragam sektor dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara.

  • Usai Puji MBG, Dubes Pakistan Tawarkan Susu ke Prabowo

    Usai Puji MBG, Dubes Pakistan Tawarkan Susu ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengajak Indonesia agar bisa bekerja sama di bidang peternakan sapi, khususnya produksi susu.

    “Di Pakistan kami akan sangat senang bekerja sama dengan Indonesia dalam hal memperkuat inisiatif ini. Kami dapat bekerja sama di bidang produksi susu hewan, sektor susu, sektor unggas, dan sektor pertanian lainnya,” kata Zahid di Istana Negara, Senin (17/11/2025).

    Sehingga menurutnya Pakistan bisa membantu Indonesia dalam pelaksanaan dalam program MBG ini.

    Dalam kesempatan itu, Zahid juga memuju implementasi ini, karena mampu berdampak pada kesehatan pelajar Indonesia, perekonomian, hingga membantu lapangan kerja.

    “Mengenai program makan gratis presiden, yang mulai presiden saya harus mengatakan bahwa ini juga merupakan inisiatif yang sangat visioner dan berani,” kata Zahid.

    Dalam pertemuan itu, Zahid juga membahas perkuatan kerja sama antar dua negara. Beberapa sektor yang dibahas antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga kolaborasi di bidang sains dan teknologi. Selain itu menurutnya kedua negara juga sering bekerja sama di forum internasional seperti sidang umum PBB hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    “Hubungan ini telah terjalin bahkan sebelum kedua negara merdeka, dan kami ingin memperkuat hubungan ini di semua bidang kerja sama,” katanya.

    Zahid juga mengaku membahas hubungan dagang, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Selain itu membahas sektor pertahanan dan keamanan antara kedua negara.

    (emy/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Bertemu Dubes Pakistan di Istana, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Bertemu Dubes Pakistan di Istana, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Bertemu Dubes Pakistan di Istana, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (17/11/2025).
    Hafeez mengatakan, pertemuan dengan Prabowo membahas penguatan kerja sama komprehensif antara kedua negara.
    “Kami membahas seluruh spektrum hubungan bilateral antara Pakistan dan Indonesia, semua bidang kerja sama dibahas. Hubungan perdagangan, ekonomi, kerja sama investasi antara kedua negara, pengembangan sumber daya manusia karena Pakistan dan Indonesia memiliki populasi muda, usaha kecil dan menengah, pendidikan, sektor kesehatan dibahas. Tentu saja, kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara persaudaraan kami dibahas,” ujar Hafeez, Senin.
    Selain itu, Hafeez juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan kedua negara di berbagai sektor prioritas.
    Hafeez menyebut, Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara Muslim terbesar yang memiliki peran signifikan di panggung global.
    “Pakistan dan Indonesia adalah dua negara Islam yang paling penting, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan Pakistan sebagai negara terbesar kedua. Baik Pakistan maupun Indonesia, bersama-sama kita adalah lebih dari seperempat dari seluruh populasi Muslim dunia. Jadi, ada kesadaran yang tumbuh antara kepemimpinan Pakistan dan Indonesia bahwa kita perlu lebih memperkuat hubungan kita di semua bidang kerja sama,” ujar dia.
    Hafeez menyampaikan salam dan pesan hangat dari pemerintah dan rakyat Pakistan kepada Presiden Prabowo.
    Hafeez menambahkan, Presiden Prabowo turut membalas dengan menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi Pakistan.
    “Saya menyampaikan kepada Yang Mulia Presiden
    Prabowo Subianto
    salam dan harapan terbaik dari pemerintah dan rakyat Pakistan. Yang Mulia membalas dan menyampaikan harapan terbaik dan doa dari rakyat Indonesia. Pakistan dan Indonesia, jika kita melihat secara historis, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan antara rakyat Pakistan dan Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum kedua negara kita,” imbuh Hafeez.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.