Xcloud.id

Negara: Pakistan

  • Rabu pagi, Kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Rabu pagi, Kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara, IQAir, pada Rabu pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 05.45 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 102 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.

    Angka itu menjadikan Jakarta dengan kualitas udara terburuk ke-36 di dunia.

    Adapun kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Dakar (Senegal) dengan indeks kualitas udara di angka 287. Kemudian di urutan kedua Karachi (Pakistan) dan Herzegovina di angka 205 dan di urutan ketiga New Delhi (India) di angka 202.

    Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta berada pada kategori sedang.

    Kategori kualitas udara tersebut berarti tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.

    Sejumlah wilayah yang dipantau antara lain Kebon Jeruk (71), Kantor Wali Kota Jakarta Barat (73), Ancol, Jakarta Utara (85), Pasar Minggu, Jakarta Selatan (75) dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur (83).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Masih jadi Raja CPO Dunia – Page 3

    Indonesia Masih jadi Raja CPO Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta ekspor ke pasar global.

    Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) bulan Oktober 2024 mencapai 4.843 ribu ton, lebih tinggi 9,69% dibandingkan produksi bulan September sebesar 4.415 ribu ton.

    Secara YoY sampai dengan bulan Oktober, produksi CPO dan PKO tahun 2024 adalah 43.780 ribu ton atau 4,56% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 45.776 ribu ton. Total konsumsi dalam negeri naik menjadi 2.083 ribu ton dari 1.989 ribu ton pada bulan September 2024.

    Total ekspor juga naik kembali dari 2.260 ribu ton pada September menjadi 2.888 ribu ton pada bulan Oktober 2024 atau naik sebesar 27,79%. Kenaikan yang besar terjadi pada produk olahan CPO dari 1.573 ribu ton pada bulan September menjadi 2.071 ribu ton pada bulan Oktober (+31,66%), diikuti CPO yang naik dari 128 ribu ton pada September 345 ribu ton pada bulan Oktober (+169,53%), sedangkan ekspor oleokimia turun dari 408 ribu ton pada bulan September menjadi 354 ribu ton pada bulan Oktober (-13,23%).

    Menurut negara tujuannya, kenaikan ekspor di bulan Oktober terjadi untuk tujuan India, EU, Afrika, Pakistan, Timur Tengah, Bangladesh dan Malaysia, sedangkan untuk tujuan China dan USA turun.

    Ekspor untuk tujuan India naik dari 242 ribu ton di September menjadi 719 ribu ton di bulan Oktober, sedangkan untuk tujuan EU naik dari 230 ribu ton menjadi 294 ribu ton, Pakistan dari 174 ribu ton menjadi 237 ribu ton, Timur Tengah dari 112 ribu ton menjadi 171 ribu ton, Bangladesh dari 35 ribu ton menjadi 111 ribu ton dan Malaysia dari 73 ribu ton menjadi 91 ribu ton.

    Dalam upaya memperkuat sektor ini, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), dan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.

    Seminar ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan industri kelapa sawit, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta lembaga riset. Salah satu yang dibahas dalam agenda ini adalah strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri ini dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Perwakilan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Puspita Suryaningtyas, menginformasikan bahwa pada akhir 2024, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai dasar kebijakan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Sejalan dengan itu, hilirisasi menjadi salah satu program yang terus didorong. Sebagai komoditas strategis dalam RPJPN, industri sawit akan didorong hilirisasinya melalui empat aspek utama, yakni penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan dalam negeri, penguatan daya saing industri menuju ekspansi global, serta pencapaian target ekspor.

    “Hilirisasi sawit diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit mentah (CPO),” lanjut Perwakilan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Puspita Suryaningtyas dikutip Selasa (25/2/20205).

     

  • Ancaman Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat Pesat di Pakistan – Halaman all

    Ancaman Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat Pesat di Pakistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam perjuangan kebebasan pers dan berekspresi, Pakistan disebut menjadi salah satu negara belum ramah untuk jurnalis. 

    Dikutip dari Daily Asian Age, Selasa (25/2/2025), kekerasan terhadap jurnalis, dan bahkan juga pembunuhan, meningkat pesat di negara tersebut.

    Peningkatan terjadi di tengah kekacauan politik dan sensor media di Pakistan.

    Menurut laporan Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), Pakistan berada di peringkat kedua dalam jumlah pembunuhan jurnalis secara global.

    CPJ, yang berbasis di New York, telah mendokumentasikan enam kematian jurnalis di Pakistan pada 2024.

    Hal tersebut menjadi pengingat suram perihal nasib jurnalis dan pekerja media di negara tersebut.

    Sejarah kelam penyerangan terhadap jurnalis

    Pakistan telah lama terkenal karena permusuhannya terhadap jurnalis. Pegiat media sering menjadi sasaran kekerasan, pelecehan, dan intimidasi. 

    Negara ini menghadapi tantangan terkait ketidakstabilan politik, korupsi, dan kontrol militer. Bobroknya ketiga unsur itu berkontribusi menciptakan lingkungan yang tak ramah media.

    Jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, operasi militer, atau elit berkuasa sering kali menghadapi ancaman. Mulai dari penyerangan fisik hingga penghilangan paksa, dan dalam banyak kasus mereka dibunuh.

    CPJ rutin memasukkan Pakistan ke dalam daftar negara di mana jurnalis menghadapi risiko tertinggi. Selama bertahun-tahun, puluhan jurnalis dibunuh atau dihilangkan, dan banyak lainnya terpaksa meninggalkan negara tersebut karena ancaman terhadap nyawa mereka. 

    Laporan pada 2024 ini merupakan indikasi nyata. Yakni, betapa sedikitnya perubahan yang terjadi pada media di Pakistan, bahkan ketika perhatian global terhadap kebebasan pers semakin meningkat.

    Laporan CPJ menyoroti meningkatnya ancaman

    Pada 2024, CPJ melaporkan enam pembunuhan jurnalis di Pakistan. Hal ini menandai tren meresahkan atas penurunan kebebasan pers secara global. 

    Laporan tahunan CPJ menyoroti bahaya yang dihadapi jurnalis di seluruh dunia. Termasuk, penangkapan sewenang-wenang, ancaman, sensor, dan, yang paling meresahkan, pembunuhan. 

    Meskipun jumlah pembunuhan jurnalis secara global menurun, situasi di Pakistan masih tetap memprihatinkan. Jurnalis yang bekerja di negara ini terus bergulat dengan kombinasi ketegangan politik, sensor media, dan impunitas sistemik. 

    Laporan CPJ mencatat bahwa banyak dari pembunuhan ini tidak terselesaikan, dan pelakunya jarang diadili. Impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap media di Pakistan, telah menciptakan budaya ketakutan.

    Kopndisi itu menghalangi banyak orang untuk bersuara menentang korupsi, ketidakadilan, dan kekerasan oleh negara. Kurangnya akuntabilitas ini memperkuat gagasan bahwa wartawan dapat disingkirkan, dan suara mereka dapat dibungkam tanpa mendapat hukuman.

    Kerusuhan politik dan dampaknya terhadap jurnalisme

    Situasi politik di Pakistan bergejolak dalam beberapa tahun terakhir, dengan seringnya pergantian pemerintahan, pengaruh militer terhadap kepemimpinan sipil, dan sejarah protes dan kerusuhan. Ketidakstabilan politik ini berdampak buruk pada kebebasan pers, karena jurnalis seringkali terjebak dalam baku tembak antara berbagai faksi yang berebut kekuasaan. 

    Media di Pakistan sering kali digunakan sebagai medan pertempuran bagi kekuatan politik yang ingin mengendalikan narasi dan mereka yang berani menentang status quo berisiko menjadi sasarannya. Selama periode kerusuhan politik, jurnalis menjadi sasaran karena liputan mereka mengenai protes, korupsi pemerintah, dan aksi militer.

    Dalam beberapa kasus, wartawan dituduh bias atau bekerja melawan kepentingan nasional, sehingga berujung pada pelecehan atau bahkan kekerasan. Salah satu faktor utama yang mendorong penargetan jurnalis adalah meningkatnya pengaruh militer di bidang politik dan sosial Pakistan. 

    Militer, yang telah memerintah Pakistan dalam sebagian besar sejarahnya, dikenal karena kontrolnya yang ketat terhadap media dan dituduh menyensor liputan-liputan kritis. Jurnalis yang melaporkan operasi militer, seperti konflik yang sedang berlangsung di Balochistan atau situasi di sepanjang perbatasan Afghanistan, berisiko tinggi menghadapi intimidasi, penangkapan, atau hal yang lebih buruk lagi.

    Sensor media

    Faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya bahaya bagi jurnalis di Pakistan adalah meningkatnya sensor media. Selama bertahun-tahun, pemerintah Pakistan, militer, dan badan intelijen telah melakukan upaya signifikan untuk mengendalikan arus informasi dan menekan jurnalisme independen.

    Lanskap media di negara ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pemerintah untuk mempertahankan citra positif, yang sering kali mengorbankan kebebasan pers. Jurnalis di Pakistan menghadapi berbagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan narasi resmi. Tekanan-tekanan tersebut datang dalam bentuk pembatasan hukum, ancaman, dan sensor langsung. 

    Pemerintah dan militer sering menggunakan undang-undang penodaan agama, undang-undang penghasutan, dan undang-undang anti-terorisme untuk membungkam perbedaan pendapat dan menghukum wartawan yang melaporkan hal-hal buruk tentang pihak berwenang.

    Media yang gagal mematuhi batasan sering kali ditutup, dan jurnalis yang menolak mematuhinya akan dipaksa melakukan sensor mandiri atau menghadapi konsekuensi serius.

    Otoritas Pengaturan Media Elektronik Pakistan (PEMRA) diketahui mengeluarkan perintah kepada media, mendikte apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. Perintah ini seringkali tidak jelas dan dapat digunakan untuk membenarkan penyensoran terhadap liputan kritis.

    Ketakutan akan dampak buruknya telah menyebabkan banyak jurnalis menghindari liputan topik-topik sensitif, seperti operasi militer, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka yang berani menyelidiki masalah ini berisiko menjadi sasaran otoritas negara, kelompok militan, atau unsur kriminal.

    Nasib jurnalis di lapangan

    Bagi banyak jurnalis di Pakistan, lingkungan menjadi semakin tidak bersahabat, dengan ancaman datang dari segala arah. Pekerja lepas dan reporter investigatif merupakan kelompok yang paling rentan karena mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh organisasi berita besar.

    Banyak reporter yang terpaksa bekerja di bawah tekanan berat, karena mengetahui bahwa mereka bisa menjadi target berikutnya. Meski terdapat risiko, banyak jurnalis yang terus melaporkan isu-isu penting, seringkali dengan kerugian pribadi yang besar. 

    Namun, pekerjaan mereka sering kali tidak dihargai, dan pengorbanan mereka dilupakan begitu mereka dibunuh atau dibungkam. Organisasi internasional seperti CPJ telah berulang kali menyerukan perlindungan yang lebih besar bagi jurnalis dan akuntabilitas yang lebih besar bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap pers. 

    Pembunuhan jurnalis di Pakistan bukanlah satu-satunya insiden, namun merupakan bagian dari tren otoritarianisme dan penindasan media yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Komunitas internasional mengutuk meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis di Pakistan, dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah berarti dalam melindungi kebebasan pers.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa, Reporters Without Borders (RSF), dan organisasi hak asasi manusia lainnya telah meminta Pakistan untuk menyelidiki pembunuhan jurnalis, memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab, dan menciptakan lingkungan di mana jurnalis dapat beroperasi tanpa rasa takut akan kekerasan atau sensor.

    Ada seruan untuk melakukan reformasi terhadap kerangka hukum dan kelembagaan Pakistan untuk menjaga kebebasan pers.

    Situasi di Pakistan menjadi pengingat akan pentingnya kebebasan pers dan peran jurnalisme independen dalam demokrasi yang sehat. 

    Ketika jurnalis dibungkam, masyarakat kehilangan kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa, dan korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan tidak terkendali.

    Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, jurnalis di Pakistan terus menjadi mercusuar perlawanan, berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan, bahkan ketika mereka mempertaruhkan nyawa untuk melaporkan kebenaran.

    Posisi Pakistan sebagai negara kedua yang paling mematikan bagi jurnalis pada 2024 merupakan cerminan suram dari ancaman yang terus berlanjut terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis.

    Kerusuhan politik, meningkatnya sensor media, dan kurangnya akuntabilitas atas kekerasan terhadap wartawan, berkontribusi terhadap lingkungan yang tidak bersahabat bagi pers.

    SUMBER

  • Mengapa Pakistan Mengusir Para Pengungsi Afghanistan?

    Mengapa Pakistan Mengusir Para Pengungsi Afghanistan?

    Jakarta –

    Seorang wanita yang kita sebut Fatima melarikan diri dari Afganistan bersama keluarganya pada Desember 2021. Ia sempat bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba Amerika Serikat di Kabul. Namun, setelah penarikan pasukan AS pada musim panas 2021 dan Taliban kembali berkuasa, dia terpaksa meninggalkan negaranya.

    Sekarang ia tinggal di Islamabad, Pakistan, tetapi masa berlaku visa-nya hampir habis dan masih dalam proses perpanjangan.

    “Saya khawatir tentang pembaruan visa saya dan jika tidak diperbarui tepat waktu, pihak berwenang akan menangkap saya dan keluarga karena tinggal secara ilegal di negara ini,” kata Fatima kepada DW.

    Aparat kepolisian termasuk polisi wanita, menggerebek gedung tempat tinggal Fatima untuk mencari pengungsi Afganistan tanpa dokumen. Fatima tidak berada di sana saat itu, tetapi saudara laki-lakinya ditahan.

    “Kami menunjukkan tanda terima dan bukti pengajuan perpanjangan visa, tetapi polisi tetap tidak mau bekerja sama,” kata Fatima, yang kini bersembunyi dari pihak berwenang.

    Waktu semakin menipis bagi para pengungsi di Islamabad dan Rawalpindi

    Pada tahun 2023, Pakistan memulai inisiatif untuk memulangkan sekitar empat juta warga Afganistan yang telah memasuki negara itu selama 40 tahun terakhir. Pemerintah menetapkan batas waktu hingga 31 Maret untuk mengusir warga asing yang tinggal secara ilegal, dengan operasi pencarian yang berlangsung pada Januari dan Februari.

    Umer Gillani, seorang ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia, kepada DW mengatakan, pengungsi Afganistan yang tinggal di Islamabad dan kota terdekat Rawalpindi “telah diminta secara lisan untuk meninggalkan Pakistan sebelum tanggal 28 Februari.”

    Moniza Kakar, seorang pengacara yang bekerja untuk advokasi pengungsi di Pakistan, juga menyatakan kepada DW terdapat “ketidakpastian dan ketakutan” di antara warga Afganistan di wilayah tersebut.

    “Sejak awal tahun ini, lebih dari 1.000 warga Afganistan telah ditahan di Islamabad, dan lebih dari 18.000 orang dipaksa meninggalkan Islamabad dan Rawalpindi akibat instruksi pemerintah di Islamabad,” tambahnya.

    Selama bertahun-tahun bekerja sama dengan Amerika

    Amin, seorang pria berusia 28 tahun asal Kabul, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam upaya memerangi Taliban di Afganistan. Namun, ia akhirnya terpaksa melarikan diri ke Pakistan dengan menyeberangi perbatasan.

    Dia mengungkapkan, awalnya hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk dievakuasi ke Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut tertunda bulan lalu setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan program penempatan kembali pengungsi.

    Kini, hampir 20.000 warga Afganistan menunggu di Pakistan untuk mendapatkan persetujuan bermukim kembali di AS melalui program pemerintah Amerika.

    “Kami telah bekerja sama dengan Amerika selama bertahun-tahun. Kami membantu dan mendukung mereka di Afganistan, bahkan memberikan sebagian dari hidup kami. Sekarang, mereka seharusnya mendukung kami agar kami bisa hidup dengan damai,” kata Amin kepada DW.

    Ketegangan antara Kabul dan Islamabad makin panas

    Selama tiga tahun terakhir, hubungan antara Pakistan dan Afganistan, negara tetangganya, semakin memburuk.

    Islamabad menuding otoritas Taliban di Afganistan tidak mampu mengendalikan operasi kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang didirikan pada tahun 2007 dan telah melancarkan berbagai serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan.

    Ketegangan lintas perbatasan dengan rezim Taliban yang semakin meningkat juga memicu kekhawatiran mengenai kesejahteraan warga Afganistan di Pakistan. Hal ini muncul di tengah laporan-laporan tentang dugaan intimidasi dan penangkapan. Pelapor khusus PBB telah menyuarakan keprihatinannya dan menegaskan, warga Afganistan di wilayah tersebut berhak mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi.

    Aktivis Gilani menyatakan, jutaan pengungsi Afganistan di Pakistan sering dijadikan “sandera untuk menekan setiap kali terjadi ketegangan antara kedua negara.”

    Minggu lalu, Kementerian Luar Negeri Pakistan membantah klaim yang diajukan oleh kuasa usaha Afganistan mengenai perlakuan buruk terhadap pengungsi Afganistan di Pakistan. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan mendesak Kabul untuk memfasilitasi pemulangan warga Afganistan secara lancar.

    Terpaksa Mengungsi Kembali Setelah Puluhan Tahun Tinggal di Pakistan

    Pakistan telah menjadi tempat berlindung bagi ratusan ribu pengungsi dari negara tetangganya, sebuah situasi yang dipicu oleh ketidakstabilan regional selama beberapa dekade. Warga Afganistan yang tiba di Pakistan setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021, bergantung pada perpanjangan visa untuk tetap tinggal di negara tersebut. Namun, proses ini mahal, penuh ketidakpastian, dan sering kali mengalami penundaan yang lama.

    “Kisah para pengungsi ini sangat memilukan. Keluarga-keluarga yang telah menetap di Pakistan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kini terpaksa mengungsi lagi akibat ketegangan antara kedua negara. Anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang telah mengalami begitu banyak penderitaan diperlakukan seolah-olah mereka tidak bernilai. Ini bukan hanya krisis pengungsi, melainkan krisis kemanusiaan,” ungkap pengacara Kakar.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Mendobrak Jalan Buntu Penantian Pengungsi ke Negara Impian’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar Kesepakatan Strategis Indonesia-Malaysia di Menara Petronas

    Daftar Kesepakatan Strategis Indonesia-Malaysia di Menara Petronas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan penting di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, pada Senin, 27 Januari 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral di berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas kedua negara.
     
    Dalam diskusi itu, hubungan historis dan kultural antara Indonesia dan Malaysia menjadi fondasi untuk mempererat kerja sama. Prabowo menekankan bahwa kedekatan kedua negara harus diterjemahkan menjadi langkah konkret demi kepentingan bersama.
     
    “Kita punya hubungan sejarah, kita punya hubungan darah, kita punya hubungan budaya, kita bahkan punya hubungan etnis. Kalau tidak salah, banyak pemimpin-pemimpin Malaysia yang masih punya keluarga di Indonesia. Banyak sekali hubungan ini. Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas,” ujar Prabowo, dikutip pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Kesepakatan Penting Indonesia-Malaysia

    1. Kolaborasi Strategis di Sektor Energi
    Kesepakatan utama pertemuan ini adalah penguatan kerja sama energi antara dua perusahaan migas terbesar di kawasan, Petronas dan Pertamina. PM Anwar menyampaikan komitmen untuk menjalin kolaborasi strategis melalui eksplorasi potensi baru dan transfer teknologi antarnegara.

    “Komitmen kami untuk menjamin kerja sama Petronas dan Pertamina. Dua perusahaan minyak dan gas di kawasan agar sepakat untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan juga transfer antarnegara,” ujar PM Anwar.
     
    Baca juga: Desain Pakaian Kontingen Indonesia di Parade HUT India Dikurasi Langsung Presiden Prabowo
     
    2. Pengelolaan Industri Kelapa Sawit
    Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia sepakat memperkuat kerja sama dalam pengelolaan industri ini. Prabowo menyoroti pentingnya kontribusi kelapa sawit bagi perekonomian global.
     
    “Setiap saya ke negara-negara tertentu mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi kita saya kira bisa berbuat banyak baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini,” kata Prabowo.
     
    3. Kerja Sama Pertahanan
    Selain sektor ekonomi, kerja sama di bidang pertahanan turut menjadi perhatian. PM Anwar menilai pengalaman Indonesia di sektor ini dapat menjadi aset penting dalam memperkuat keamanan kawasan.
     
    “Kedua pihak sepakat untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada termasuk bidang pertahanan, di mana Indonesia mempunyai banyak pengalaman dan kekuatan,” ungkapnya.

    Langkah Konkret untuk Implementasi Kesepakatan

    Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk mempercepat implementasi kerja sama melalui koordinasi yang intensif antara kementerian terkait di kedua negara.
     
    “Kami berdua telah memberikan instruksi yang jelas kepada negara dan departemen terkait selain sektor swasta untuk melakukan perbaikan, untuk memastikan bahwa apapun yang sepakati di Kementerian sesegera mungkin,” ujar Anwar.
     
    Kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, yang tak hanya mempererat persahabatan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pendidikan di Pakistan Dapat Sorotan, Menutup Kesenjangan Infrastruktur dan Sumber Daya – Halaman all

    Pendidikan di Pakistan Dapat Sorotan, Menutup Kesenjangan Infrastruktur dan Sumber Daya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekolah-sekolah di Pakistan kekurangan infrastruktur dan fasilitas dasar. 

    Hal tersebut berdampak terhadap kualitas pendidikan hingga meningkatkan angka putus sekolah. 

    Dikutip dari Islam Khabar, Sabtu (22/2/2025), sekitar 26 juta anak Pakistan masih belum mendapatkan pendidikan dasar formal pada 2024.

    Bahkan, sekitar 80 persen anak-anak putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena orang tua mengkhawatirkan rendahnya kualitas pendidikan di sekolah negeri Pakistan. 

    Fakta itu dikutip dari Laporan Indeks Kinerja Pendidikan Distrik terbaru dari Komisi Perencanaan.

    Pakar pendidikan Pakistan Nazeer Ahmed Arijo menyinggung pernyataan politikus di sana, yang menurutnya adalah bualan. Terutama, terkait reformasi revolusioner di sektor pendidikan. Dia mengatakan putranya menolak pergi ke sekolah karena panas terik dan kurangnya listrik. 

    “Seluruh bangunan sistem pendidikan negeri kita berdiri di atas fondasi yang rapuh, infrastruktur yang rusak, buku teks yang sudah ketinggalan zaman, dan kurikulum yang gagal mempersiapkan siswa menghadapi dunia modern,” kata Arijo.

    Sekitar setengah dari sekolah negeri di Pakistan tidak memiliki fasilitas toilet dasar. Termasuk ruang kelas yang layak, ungkap Laporan Statistik Pendidikan Pakistan. 

    Hal ini menunjukkan betapa situasi di daerah-daerah terpencil dan terlantar sangat memprihatinkan. Sekitar 77 persen sekolah dasar di provinsi Balochistan tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman.

    Sementara itu, di Kashmir yang dikelola Pakistan, jumlah tersebut mencapai 69 persen. Bahkan toilet hilang di 77 persen dan 58 persen sekolah dasar di Balochistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan.

    Menurut Laporan Statistik Pendidikan Pakistan terbaru, angka putus sekolah adalah 38 persen. Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Hal tersebut, disebabkan kesalahan tata kelola dan kelalaian birokrasi.

    “Meskipun pentingnya pendidikan tidak dapat disepelekan, bukankah pemerintah melakukan pelanggaran konstitusi jika banyak anak-anak di negara ini putus sekolah?” kata Direktur Regional Institut Diplomasi dan Hak Asasi Manusia AS yang berbasis di Washington DC, Muhammad Asad.

    Gaji Guru Tak Layak

    Guru di Pakistan disebutkan terpaksa melakukan kegiatan non-inti seperti pendaftaran pemilih dan vaksinasi polio.

    Sementara banyak guru terlibat dalam membina hubungan politik.

    Hal ini telah menyebabkan keruntuhan pendidikan, kata analis ekonomi Gulab Umid. 

    “Alih-alih membina generasi muda, banyak guru yang berfokus pada mempertahankan kesetiaan politik untuk mengamankan posisi mereka. Hal ini berkontribusi pada penurunan cepat standar akademik di seluruh negeri,” katanya.

    Indikator utama pendidikan di Pakistan buruk meskipun terdapat banyak inisiatif kebijakan, hal ini disebabkan oleh implementasi kebijakan yang tidak konsisten, ketidakstabilan politik, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya akuntabilitas, kata peneliti dan analis kebijakan Amal Kamal. 

    “Sistem pendidikan Pakistan menghadapi banyak sekali tantangan, dengan kelemahan struktural dan kebijakan yang menghambat kemampuannya untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi bangsa. Selain itu, pendidikan di negara kita mengalami kekurangan dana yang kronis, sehingga menyebabkan kekurangan sumber daya dan kesulitan memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah,” katanya.

    Anggaran Pendidikan Tak Mengalir

    Banyak sekolah di Pakistan, khususnya yang berada di daerah pedesaan tidak memiliki peralatan dasar dan bahkan listrik.

    Provinsi Khyber Pakhtunkhwa tidak mengeluarkan satu sen pun meskipun ada alokasi anggaran. 

    “Kami membutuhkan 30 kipas langit-langit lagi tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Sekolah kami terletak di daerah kanton. Jika kondisinya sangat memprihatinkan, Anda bisa membayangkan hal-hal yang terjadi di sekolah-sekolah negeri yang beroperasi di daerah-daerah terpencil di provinsi ini,” kata seorang guru dari Khyber Pakhtunkhwa.

    Rusaknya infrastruktur sekolah negeri menghalangi siswa untuk bersekolah dan kuliah, kata Mushtaq Chhapra, salah satu pendiri The Citizen Foundation (TCF), jaringan sekolah amal terbesar di Pakistan. 

    “Sekolah-sekolah pemerintah ditutup. Mereka berada dalam kondisi terpuruk. Guru tidak pergi ke sekolah. Tidak ada toilet, tidak ada perabotan, dan bahkan tidak ada buku. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab, itulah inti masalah dalam sistem kami,” katanya.

    Umid mengatakan korupsi yang merajalela dan salah urus yang dilakukan oleh penguasa telah menyebabkan jutaan anak tidak memiliki pendidikan dasar, sehingga membuat mereka tidak siap menghadapi tantangan modern. 

    “Penyebab utama kejatuhan ini adalah pengabaian pemerintah terhadap pendidikan. Kesengsaraan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketidakstabilan politik di Pakistan semuanya terkait dengan rendahnya pendidikan penduduk. Masa depan Pakistan tergantung pada keseimbangan,” katanya.

    SUMBER

  • Resep Panjang Umur Warga Hunza di Pakistan, Rata-rata Harapan Hidup 120 Tahun

    Resep Panjang Umur Warga Hunza di Pakistan, Rata-rata Harapan Hidup 120 Tahun

    Jakarta –

    Suku Hunza yang tinggal di lembah terpencil wilayah Pakistan bagian utara, termasuk kelompok orang berumur panjang di dunia. Pada awal 70-an, suku Hunza dan wilayahnya menjadi studi kasus menarik terkait kesehatan dan umur panjang.

    Riset tersebut menjelaskan siapa suku Hunza dan beberapa wawasan umum tentang kesehatan yang dikaitkan dengan gaya hidup, pola makan, dan air yang mereka minum.

    Hunza pernah menjadi tujuan yang indah bagi para backpacker Amerika dan Eropa pada tahun 1980-an dan 1990-an. Enam suku dari Hunza kini menjalani kehidupan yang memadukan kehidupan tradisional dan modern, yang digerakkan oleh teknologi.

    Kehidupan mereka berubah, dan ada banyak mitos tentang umur panjang dan kemampuan mereka untuk terhindar dari penyakit. Tidak seorang pun yakin tentang rentang hidup mereka. Tinggal di lembah terpencil dan subur di ketinggian 8.000 kaki, suku Hunza diyakini oleh sebagian orang memiliki harapan hidup rata-rata 120 tahun.

    Alasan Suku Hunza Berumur Panjang

    Mengapa suku Hunza mungkin berumur panjang masih menjadi subjek banyak penelitian, termasuk penelitian seorang peneliti pada 1986.

    “Hunza adalah tempat impian setiap penulis barat, mereka menyukai gagasan tentang Hunza,” tulis Ahmed salah satu peneliti, dikutip dari VeryWellHealth, Sabtu (22/2/2025).

    Penelitian terhadap orang Hunza berfokus pada tingkat olahraga yang tinggi sebagai kunci kesehatan. Lingkungan tempat tinggal orang Hunza bergunung-gunung dan memiliki medan sangat kasar.

    Desa-desanya sangat terisolasi dan dibangun di sisi tebing, beberapa desa berusia lebih dari 1.000 tahun, dengan jalan setapak yang kasar, punggung bukit yang curam, dan perjalanan berjalan kaki yang panjang ke ladang pertanian mereka.

    Ada faktor lain yang memengaruhi kesehatan mereka.

    Makan lebih banyak hasil bumi dan lebih sedikit daging dalam pola makan mereka.
    Umumnya mereka juga tidak merokok, hanya 47 orang dari kelompok studi yang merupakan perokok.

    Akses Air dan Pola Makan

    Studi tentang orang Hunza telah menawarkan sejumlah teori tentang umur panjang mereka, termasuk akses ke air yang kaya akan mineral dan sifat antioksidan. Itu disebut sebagai keuntungan kesehatan dan umur panjang bagi orang-orang yang tinggal di pegunungan di dunia.

    Manfaat kesehatan lain dari gaya hidup Hunza termasuk pola makan, olahraga, dan hubungan sosial. Secara keseluruhan, masyarakat Hunza mengonsumsi sebagian besar makanan nabati, yang dimakan mentah. Aprikot, ceri, anggur, dan persik semuanya dibudidayakan oleh masyarakat Hunza.

    Mereka juga mengonsumsi banyak biji-bijian, gandum, jelai, dan millet, dan chapati, roti harian mereka. Hal yang tidak mereka makan adalah makanan olahan, yang dapat membantu menjelaskan rendahnya tingkat stres oksidatif dan gangguan kesehatan terkait oksidatif seperti diabetes dan kolesterol tinggi.

    Aktivitas Fisik

    Suku Hunza tinggal di daerah pegunungan terpencil dan tetap terisolasi meskipun teknologi mengubah kehidupan mereka sehari-hari. Itu sering kali berarti kehidupan yang lebih menuntut aktivitas fisik lebih banyak, banyak olahraga, serta pola makan nabati dan sumber air yang lebih sehat. Tingkat stres yang lebih rendah juga dapat memberikan efek perlindungan bagi kesehatan, dan itu adalah salah satu strategi yang diambil dari orang Hunza yang dapat memberikan manfaat dalam hidup, yang sebenarnya bisa dicontoh banyak orang.

    (naf/naf)

  • 5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan Negeri Paman Sam.

    Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. Berikut perkembangan terbarunya dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Trump Siapkan Rencana untuk Asia

    Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu.

    Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia.

    “Trump dan raja energinya, Doug Burgum, membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS,” ujar dua pejabat yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tertutup tersebut.

    “Ishiba, yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberi tahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai US$ 44 miliar (Rp 717 triliun) tersebut,” jelasnya.

    Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya, dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut.

    Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG.

    Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh China dan Rusia.

    Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam infrast

    Sruktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara.

    “AS memproduksi beberapa LNG terbersih di dunia dan kami yakin Jepang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membeli minyak dan gas Amerika yang melimpah,” kata Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes.

    2. Negara Muslim Ini Jadi Korban Baru Trump

    Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada lembaga bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan, yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim.

    Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar US$ 66 juta (Rp 1 triliun) untuk meningkatkan layanan kota Sind. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 kilometer (14 mil).

    Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANDS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir US$ 1,5 juta (Rp 24 miliar) yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut ‘dalam beberapa bulan’ ke depan.

    Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon (5,7 juta liter) setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad, kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu

    “Ini telah mengubah hidup kami. Jika pasokan air terputus, akan sangat sulit bagi kami. Bertahan hidup akan menjadi tantangan, karena air adalah hal terpenting bagi kehidupan,” tandas warga wilayah Jacobabad bernama Tufail Ahmed.

    Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh.

    “Kemiskinan tersebar luas di sini dan kami tidak mampu mencari alternatif,” kata Ghani

    HANDS mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu.

    Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO HANDS Shaikh Tanveer Ahmed menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan.

    “Karena semuanya ditangguhkan, kami harus menarik staf kami dan kami harus menarik semua layanan untuk proyek air ini. Empat puluh tujuh staf, termasuk para ahli yang mengelola pemurnian air dan melayani infrastruktur, telah dipulangkan,” kata Ahmed, kepada AFP.

    3. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina”. Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    4. Melunak ke Rusia

    AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi, Selasa lalu.

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana.

    5. Trump Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.

    Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan “saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut”.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    (sef/sef)

  • NASA: Daftar 9 Negara yang Diprediksi Bisa Kena Hantaman Asteroid, Ada Bangsa di Asia – Halaman all

    NASA: Daftar 9 Negara yang Diprediksi Bisa Kena Hantaman Asteroid, Ada Bangsa di Asia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA telah merilis informasi terbaru tentang asteroid “pembunuh kota” yang dapat menghantam Bumi delapan tahun mendatang.

    Pada Rabu (19/2/2025), badan antariksa memprediksi ada 1 banding 32, atau 3,1 persen, kemungkinan asteroid 2024 YR4 akan menghantam Bumi pada tanggal 22 Desember 2032.

    Saat ini, NASA telah menurunkan risiko tersebut dengan meramalkan bahwa hanya ada 1 banding 67 (1,5 persen) kemungkinan “pembunuh kota” itu akan menghantam bumi, dikutip dari LBC.

    Mereka mengumumkan berita tersebut di situs media sosial X, menjelaskan prediksi disebabkan oleh pengamatan asteroid yang lebih baik.

    Diperkirakan asteroid itu lebarnya 90m (300 kaki) – seukuran Big Ben.

    David Rankin, seorang ilmuwan di Proyek Survei Langit Catalina NASA, telah memproyeksikan “koridor risiko” untuk asteroid tersebut yang menunjukkan bagian besar Bumi yang dapat ditabrak.

    “Koridor risiko” membentang dari Amerika Selatan, melintasi Samudra Pasifik, melintasi Asia Selatan, Laut Arab, dan Afrika.

    Negara-negara tertentu yang mungkin menghadapi dampak termasuk Venezuela, Kolombia, Ekuador, India, Pakistan, Bangladesh, Etiopia, Sudan, dan Nigeria.

    Tempat jatuhnya benda tersebut bergantung pada rotasi Bumi pada saat terjadi benturan.

    Sementara itu, tim internasional menggunakan Teleskop Luar Angkasa James Webb untuk menentukan kerusakan yang dapat ditimbulkannya.

    Asteroid Tunguska, yang menghantam Siberia pada tahun 1908, juga berukuran serupa dan menghancurkan 830 mil persegi hutan.

    2024 YR4 pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2024 oleh stasiun Asteroid Terrestial-impact Last Alert System di Chili, yang didanai oleh NASA.

    Saat itu kemungkinannya hanya 1,3 persen untuk menghantam bumi, tetapi masih menduduki peringkat teratas daftar risiko NASA.

    Diperkirakan asteroid itu dapat meratakan bangunan hingga sejauh dua mil ke arah mana pun dari ukuran tumbukannya.

    Diduga perkiraan ukurannya bisa saja salah.

    Menentukan ukuran asteroid melibatkan pengamatan melalui teleskop yang kuat, dan mengetahui ukurannya melalui kecerahan cahaya yang dipantulkan dari permukaannya.

    Seorang juru bicara Badan Antariksa Eropa mengatakan kepada Daily Mail : “Para astronom di seluruh dunia menggunakan teleskop canggih untuk mengukur orbit asteroid seakurat mungkin. Namun, mengetahui orbitnya hanya akan memberi tahu kita bahwa asteroid tersebut dapat menghantam Bumi, bukan seberapa besar dampaknya.

    “Sangat penting bagi kami untuk meningkatkan perkiraan ukuran kami untuk 2024 YR4: bahaya yang diwakili oleh asteroid berukuran 40 m sangat berbeda dari asteroid berukuran 90 m,” ESA menambahkan.

    Teleskop Luar Angkasa James Webb akan memecahkan masalah ini, karena menggunakan sensor inframerah untuk mengamati panas yang terpancar dari asteroid – sehingga memberi mereka perkiraan ukuran yang lebih akurat.

    Benda Angkasa

    Potongan sampah luar angkasa seberat setengah ton jatuh ke sebuah desa di distrik Makueni di bagian tenggara Nairobi, ibu kota Kenya, Senin sore, 30 Desember 2024.

    Badan Antariksa Kenya mengidentifikasi logam yang jatuh tersebut sebagai cincin pemisah dari roket peluncuran.

    Wujud benda logam ini memang menyerupai sebuah cincin logam bercahaya dengan diameter lebih dari delapan kaki dan berat lebih dari 1.100 pon atau sekitar 500 kg.

    Benda tersebut jatuh dari langit dan mendarat di sebuah desa terpencil di Kenya minggu ini.

    Insiden jatuhnya benda luar angkasa tersebut tidak menyebabkan cedera tetapi membuat takut penduduk yang takut akan bom atau lebih buruk lagi.

    Menurut informasi resmi Badan Antariksa Kenya, hari Rabu, benda tersebut merupakan puing-puing sampah sisa dari berbagai kegiatan eksplorasi ruang angkasa dan peluncuran satelit ke ruang angkasa yang berlangsung selama 60 tahun ini.

     

    Potongan sampah luar angkasa seberat setengah ton jatuh ke sebuah desa di distrik Makueni di bagian tenggara Nairobi, ibu kota Kenya, Senin sore, 30 Desember 2024.

    Badan tersebut mengidentifikasi objek tersebut sebagai cincin pemisah dari roket peluncuran dan mereka sedang menyelidiki asal usul dan kepemilikan cincin tersebut.

    “Benda-benda seperti itu biasanya dirancang untuk terbakar ketika masuk kembali ke atmosfer bumi atau jatuh di wilayah yang tidak dihuni, seperti lautan,” kata badan antariksa tersebut.

    Badan tersebut menggambarkan insiden itu sebagai “kasus yang terisolasi.”

    Bagi warga desa di Makueni, pendaratan sampah luar angkasa tersebut cukup mengejutkan.

    “Saya sedang menjaga sapi saya dan saya mendengar suara keras,” ujar Joseph Mutua, seorang warga setempat saat diwawancarai stasiun televisi NTV di Kenya.

    “Saya melihat sekeliling; Saya tidak bisa melihat asap di awan. Saya pergi ke pinggir jalan untuk memeriksa apakah ada kecelakaan mobil, tetapi tidak ada tabrakan,” tuturnya.

    Potongan sampah luar angkasa seberat setengah ton jatuh ke sebuah desa di distrik Makueni di bagian tenggara Nairobi, ibu kota Kenya, Senin sore, 30 Desember 2024.

    Mutua dan tetangganya sempat mendongak dan melihat sebuah benda besar berbentuk lingkaran perlahan jatuh dari langit.

    “Benda itu menyerupai setir mobil raksasa dan bersinar merah saat terjatuh,” ujar beberapa warga.

    Benda tersebut kemudian mengalami pendinginan menjadi abu-abu setelah mendarat di semak belukar, meratakan pepohonan dan semak-semak, menurut cuplikan berita televisi.

    “Jika benda tersebut jatuh menimpa sebuah wisma, maka akan menjadi bencana besar,” kata Mutua. “Kami tidak tahu apakah itu bom atau apa pun dan jatuh di sini,” imbuhnya.

    Meskipun Badan Antariksa Kenya belum memberikan jaminan bahwa cincin tersebut tidak menimbulkan ancaman, masyarakat di Mukuku masih marah atas kejadian tersebut.

    “Kami ingin pemilik tanah ini mendapat kompensasi,” ungkap Paul Musili, warga lainnya.

    “Sejak benda ini jatuh, kami tidak tidur. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi,” kata dia.

    Mayor Aloyce Were dari Badan Antariksa Kenya mengatakan pihak berwenang masih menilai tingkat kerusakan di wilayah tersebut, penduduknya, dan ternak mereka.

    Beberapa jam setelah benda tersebut mendarat, Mayjen Were dan timnya berangkat ke lokasi kejadian dan bertemu dengan warga yang mengalami trauma.

    “Ruang angkasa tidak lagi seaman yang kita ketahui dulu,” katanya.

    Tahun lalu, Badan Antariksa Eropa memperkirakan ada lebih dari 14.000 ton material di orbit rendah Bumi.

    Sekitar sepertiganya adalah sampah, menurut Sara Webb, ahli astrofisika di Swinburne University of Technology di Melbourne, dan rekan-rekannya.

    Dengan sekitar 110 peluncuran baru setiap tahunnya dan setidaknya 10 satelit atau objek lain setiap tahunnya terpecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, jumlah tersebut akan terus meningkat, kata badan antariksa tersebut. 

    Kini semakin banyak benda-benda ini yang jatuh kembali ke bumi, tanpa pecah saat masuk kembali seperti yang diharapkan.

    Maret lalu, bongkahan puing seberat 1,6 pon dari Stasiun Luar Angkasa Internasional membuat lubang di atap sebuah rumah di Florida, dan bulan berikutnya, beberapa pecahan logam berukuran cukup besar dari kapsul SpaceX ditemukan di sebuah peternakan di Kanada.

    Sepotong logam serupa, diperkirakan memiliki berat sekitar 100 pon, ditemukan pada bulan Mei di sebuah lokasi perkemahan di North Carolina.

    “Kami telah mencapai titik ini dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa di mana hal ini tidak hanya terjadi sekali di bulan biru,” kata Dr. Webb. “Sekarang hampir setiap satu atau dua bulan.”

    Meskipun ukuran puing-puing yang jatuh di Kenya luar biasa besarnya, setidaknya terdapat 40.500 benda berukuran lebih dari 4 inci yang masih berada di orbit, dan jutaan pecahan lebih kecil.

    Pecahan-pecahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan besar jika bertabrakan dengan benda-benda yang lebih besar, seperti satelit, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak puing-puing yang dapat menghantam lebih banyak benda sehingga menciptakan peristiwa yang dikenal sebagai Sindrom Kessler, kata Dr. Webb.

    “Meminta pertanggungjawaban perusahaan atau negara atas kejatuhan di Kenya terbukti sulit,” ujar Dr. Webb.

    Komisi Komunikasi Federal AS mengeluarkan denda pertamanya atas sampah luar angkasa pada tahun 2023 — $150.000 kepada Dish, penyedia televisi.

    “Meskipun terdapat pedoman internasional untuk mengurangi sampah antariksa, langkah-langkah tersebut, yang dibuat pada awal tahun 2000an, belum bisa mengimbangi laju peluncuran,” kata Stijn Lemmens, analis senior mitigasi sampah antariksa di Badan Antariksa Eropa.

    “Kekhawatiran kami adalah karena penerapan tindakan penanggulangan saat ini lambat, maka masalahnya akan berkembang lebih cepat,” kata Lemmens.

    “Salah satu solusinya adalah memastikan bahwa roket, satelit, dan kendaraan luar angkasa lainnya dirancang dengan masa hidup yang lebih pendek dan kemampuan untuk melepaskan diri dari orbit dengan aman,” ungkap Lemmens. 

    Roket-roket yang lebih tua sedang dipantau untuk mempersiapkan masuknya kembali, tambahnya.

    “Mengurangi sampah luar angkasa juga memerlukan “perubahan mentalitas,” kata Lemmens.

    Manusia harus menganggap ruang angkasa sebagai sumber daya yang terbatas, dan bukan “tempat kita bisa membuang sampah begitu saja.”

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Choirul Arifin)

  • Rencana RI Impor Daging Kerbau Belum Realisasi, Ternyata Ini Alasannya

    Rencana RI Impor Daging Kerbau Belum Realisasi, Ternyata Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut realisasi impor daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih dalam proses verifikasi data. Adapun, Kemendag telah merilis izin impor daging kerbau.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keputusan untuk membuka keran impor daging kerbau telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor). Namun, hingga saat ini realisasi impor daging kerbau masih menunggu hasil verifikasi data.

    “[Impor daging] kerbau kalau datanya sudah masuk, kita proses, kan kemarin baru diputuskan di rakor,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Budi mengaku pihaknya masih menunggu data impor daging kerbau. Meski begitu, dia memastikan proses realisasi impor daging kerbau tidak mengalami kendala.

    “Belum masuk ke kami datanya, mungkin lagi persiapan verifikasi, kan kemarin sudah beres, nggak ada masalah, sudah verifikasi [tetapi] belum selesai, sudah keluar semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan secara total, pemerintah akan mengimpor 100.000 ton daging kerbau.

    Nantinya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dan PT Berdikari masing-masing mendapatkan jatah kuota impor sebanyak 50.000 ton daging kerbau. Adapun, kini pemerintah tengah menunggu kedatangan ratusan ribu ton daging kerbau masuk ke Indonesia.

    Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk mengimpor daging kerbau dari Pakistan, seiring harga daging kerbau asal India yang terus merangkak naik.

    “Tadi saya diskusi ya, ada kemungkinan [impor kerbau] dibuka Pakistan, kalau harganya dari india itu naik terus. Harga di India US$4,8 per kilogram. Ini India [tetap] dibuka,” kata Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief mengungkap harga daging kerbau asal India hampir naik dua kali lipat, yang kini dibanderol US$4,8 per kilogram atau sekitar Rp78.384 per kilogram (asumsi kurs Rp16.330 per dolar AS).

    “Kalau India sudah ngasihnya tinggi terus, nggak mau turun-turun, yang paling bener apa? Cari negara lain. Nah ini yang kita mau lakuin. Karena dulu harganya di India hanya US$2,6 per kilogram. Tapi kan keterlaluan sudah harganya lebih tinggi, apapun alasannya, harganya sudah lebih tinggi, ditambah dolarnya sekarang Rp16.300,” ungkapnya.

    Namun demikian, Arief mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek harga daging kerbau asal Pakistan. “Nanti harus dicek,” imbuhnya.

    Pasalnya, dalam skema pengadaan impor, kata Arief, pemerintah harus membuka semua negara agar terjadi peta persaingan bisnis. Terlebih, skema impor ini juga harus memiliki jaminan halal, bebas penyakit, dan perhitungan kadar lemak.

    Selain mengimpor daging kerbau, Arief menyampaikan bahwa pemerintah juga mengimpor 100.000 ton daging sapi dari Australia, Brasil, hingga New Zealand.

    Namun, Arief memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor pangan selain gula, daging kerbau, dan daging sapi di sepanjang tahun ini.

    Terlebih, sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk menutup keran impor pangan pada 2025. Namun, pemerintah mengumumkan untuk mengimpor raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 200.000 ton secara bertahap.

    “Tadinya nggak ada yang direncanakan impor [gula], orang kita nggak mau impor kok,” ujarnya.

    Arief menjelaskan alasan kembali dibukanya keran impor gula untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di BUMN Pangan.

    Untuk itu, dia memastikan pemerintah tidak mengimpor pangan lainnya di tahun ini, kecuali gula, daging kerbau, dan daging sapi. Sebab, produksi daging sapi dan daging kerbau tidak mencukupi stok di dalam negeri.

    “Nggak [ada impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” pungkasnya.