Xcloud.id

Negara: Pakistan

  • Potret Ketegangan Perbatasan India-Pakistan, Waspada Perang Nuklir

    Potret Ketegangan Perbatasan India-Pakistan, Waspada Perang Nuklir

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Pakistan Tutup Wilayah Udaranya bagi India karena Ketegangan Meningkat Akibat Serangan Kashmir – Halaman all

    Pakistan Tutup Wilayah Udaranya bagi India karena Ketegangan Meningkat Akibat Serangan Kashmir – Halaman all

    Pakistan Tutup Wilayah Udaranya bagi India karena Ketegangan Meningkat Akibat Serangan Kashmir

    TRIBUNNEWS.COM- Pada tanggal 24 April, Pakistan memerintahkan penutupan wilayah udaranya untuk semua maskapai penerbangan milik atau yang dioperasikan India dan penangguhan perdagangan segera menyusul penurunan hubungan diplomatik New Delhi dengan Islamabad dan penangguhan perjanjian mengenai penggunaan perairan sistem Sungai Indus.

    “Pakistan dengan tegas menolak pengumuman India untuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus … Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air milik Pakistan sesuai dengan Perjanjian Perairan Indus … akan dianggap sebagai Tindakan Perang dan akan ditanggapi dengan kekuatan penuh,” kata kantor Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam sebuah pernyataan.

    Islamabad juga menangguhkan perjanjian bilateral utama dan hubungan lintas batas. 

    Pihak berwenang menambahkan bahwa semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara India berdasarkan Skema Pengecualian Visa SAARC (SVES) telah ditangguhkan dan memerintahkan semua warga negara India yang saat ini berada di Pakistan berdasarkan SVES, kecuali peziarah Sikh, untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.

    Tindakan tersebut dilaksanakan sebagai tanggapan atas perintah New Delhi pada Rabu malam yang mengharuskan semua warga Pakistan yang tinggal di negara itu meninggalkan negara itu paling lambat tanggal 29 April.

    Pengumuman ini menyusul penangguhan perjanjian pembagian air dengan Pakistan, penutupan perbatasan darat utama, dan penurunan hubungan diplomatik, hanya lebih dari 24 jam setelah orang-orang bersenjata menewaskan 26 orang di Kashmir yang dikelola India.

    Serangan pada Selasa sore dilaporkan diklaim oleh Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan.

    Kashmir, wilayah yang tegang di perbatasan India-Pakistan, telah lama menjadi titik api, dengan kedua negara mengklaimnya. 

    New Delhi menuduh Islamabad mendukung terorisme lintas batas, sementara Islamabad menuduh India melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk mayoritas Muslim.

    New Delhi mengatakan tindakannya akan tetap berlaku “hingga Pakistan secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali mencabut dukungannya terhadap terorisme lintas batas.” 

    Perdana Menteri India Narendra Modi juga berjanji pada hari Kamis untuk menghukum semua yang bertanggung jawab “sampai ke ujung bumi.”

    Pakistan dengan keras membantah klaim tetangganya dan mengadakan pertemuan keamanan nasional yang langka pada hari Kamis.

    “Dengan tidak adanya investigasi yang kredibel dan bukti yang dapat diverifikasi, upaya untuk menghubungkan serangan Pahalgam dengan Pakistan adalah hal yang sembrono, tidak rasional, dan mengalahkan logika,” kata kantor perdana menteri. 

    Ditambahkannya bahwa India “harus menahan godaan untuk mengeksploitasi insiden tragis tersebut demi keuntungannya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas kegagalannya dalam memberikan keamanan kepada rakyat.”

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Tentara India Ledakkan Rumah 2 Tersangka Serangan Kashmir

    Tentara India Ledakkan Rumah 2 Tersangka Serangan Kashmir

    Jakarta –

    Para tentara di bagian wilayah Kashmir yang dikelola India meledakkan rumah-rumah keluarga milik dua orang, yang menurut polisi termasuk dalam kelompok yang melakukan penembakan mengerikan di wilayah sengketa tersebut.

    Pasukan keamanan India telah meluncurkan perburuan besar-besaran terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan 26 orang di Pahalgam, Kashmir pada hari Selasa (22/4) lalu.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (25/4/2025), polisi India mengatakan mereka adalah anggota kelompok Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Polisi India telah merilis poster perburuan dengan sketsa tiga orang: warga negara India bernama Adil Hussain Thoker, serta dua warga negara Pakistan: Ali Bhai dan Hashim Musa.

    Mereka juga mencari warga negara India bernama Ashif Sheikh.

    Anggota keluarga dekat kedua buronan India telah ditahan untuk diinterogasi setelah serangan itu, kata petugas dan kerabat mereka.

    Saudara perempuan Sheikh, Yasmeena mengatakan tentara menutup area di sekitar rumah, di daerah Tral, selatan Kashmir, mulai dari Kamis (24/4) hingga Jumat (25/4).

    “Setelah beberapa saat, ledakan besar yang menakutkan, merobohkan rumah itu. Semua yang ada di dalamnya hancur,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada seorang pun di dalam saat itu.

    Seorang petugas polisi mengatakan tentara juga menghancurkan rumah keluarga Thokar di daerah Bijbehara dengan cara yang sama pada Jumat dini hari waktu setempat.

    Polisi mengatakan mereka adalah bagian dari faksi LeT yang disebut Front Perlawanan (TRF).

    “Keduanya telah aktif selama tiga hingga empat tahun, dan merupakan bagian dari TRF yang merupakan cabang dari LeT,” kata seorang perwira intelijen polisi kepada AFP, yang berbicara dengan syarat anonim, karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

    “Mereka adalah militan yang dicari yang terlibat dalam serangan sebelumnya juga terhadap pasukan keamanan,” tambah perwira itu.

    Polisi telah menawarkan hadiah uang dua juta rupee (US$23.500) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan masing-masing pria tersebut.

    Lihat juga Video India Usir WN Pakistan dari Negaranya, Layanan Visa Juga Ditangguhkan

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kian Panas! Pasukan Pakistan-India Saling Tembak di Kashmir

    Kian Panas! Pasukan Pakistan-India Saling Tembak di Kashmir

    Jakarta –

    Kian panas! Pasukan dari Pakistan dan India terlibat saling tembak di sepanjang Garis Kontrol di Kashmir yang disengketakan. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu untuk menahan diri menyusul penembakan mematikan di wilayah tersebut.

    Hubungan kedua negara kini berada di level terendah dalam beberapa tahun, dengan India menuduh Pakistan mendukung “terorisme lintas batas,” setelah penembakan yang menewaskan 26 turis di Kashmir.

    Syed Ashfaq Gilani, seorang pejabat pemerintah di bagian wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, mengatakan kepada AFP, bahwa pasukan saling tembak di sepanjang Garis Kontrol (LOC) yang memisahkan kedua negara.

    “Tidak ada penembakan terhadap penduduk sipil,” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (25/4/2025).

    Militer India mengonfirmasi telah terjadi penembakan senjata ringan dalam jumlah terbatas, yang dikatakannya “dimulai oleh Pakistan”, seraya menambahkan bahwa penembakan itu telah “direspons secara efektif”.

    Sebelumnya pada hari Kamis (24/4), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan di New York, bahwa masalah antara kedua negara “dapat dan harus diselesaikan secara damai melalui keterlibatan bersama yang bermakna”.

    “Kami sangat mengimbau kedua pemerintah… untuk menahan diri secara maksimal, dan memastikan bahwa situasi dan perkembangan yang telah kita lihat tidak memburuk lebih jauh,” katanya.

    Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk memburu orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas pembunuhan 26 warga sipil di lokasi wisata populer Pahalgam di Kashmir. Kepolisian India mengidentifikasi dua dari tiga orang bersenjata yang melarikan diri sebagai warga Pakistan.

    “Saya katakan kepada seluruh dunia: India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya,” kata Modi, dalam pidato pertamanya sejak serangan hari Selasa lalu di wilayah Himalaya tersebut.

    “Kami akan mengejar mereka sampai ke ujung Bumi,” tandasnya.

    Menanggapi itu, pemerintah Pakistan menyangkal keterlibatan apa pun. Islamabad menyebut upaya untuk mengaitkan Pakistan dengan serangan Pahalgam adalah “sepele”, dan berjanji untuk merespons setiap tindakan India.

    “Setiap ancaman terhadap kedaulatan Pakistan dan keamanan rakyatnya akan ditanggapi dengan tindakan balasan yang tegas di semua bidang,” kata pemerintah Pakistan dalam sebuah pernyataan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Situasi Memanas! Pasukan India dan Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Kashmir

    Situasi Memanas! Pasukan India dan Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Kashmir

    GELORA.CO – Ketegangan antara India dan Pakistan semakin memanas setelah serangan penembakan di Pahalgam, negara bagian Jammu dan Kashmir, disusul terjadinya balasan tembakan antara pasukan kedua negara.

    Pada Kamis (24/4) malam, terjadi penembakan di beberapa pos India oleh pasukan Pakistan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) di Jammu dan Kashmir. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan teroris mematikan di Pahalgam yang menewaskan 26 orang, termasuk seorang warga negara Nepal.

    Angkatan Darat India membalas tembakan tersebut, dengan sumber militer menyatakan bahwa pasukan keamanan India merespon secara efektif dan tidak ada korban jiwa di pihak India, seperti dikutip dari NDTV, Jumat (25/4).

    “Ada insiden kecil penembakan di beberapa tempat di sepanjang LoC yang dilakukan Pakistan tadi malam. Penembakan itu telah ditanggapi secara efektif,” jelas sumber militer India kepada NDTV.

    Serangan teroris di Pahalgam, yang diduga terkait dengan kelompok teroris di Pakistan, telah mendorong India untuk mengambil sejumlah tindakan tegas. India mengusir atase militer Pakistan, menangguhkan Perjanjian Air Indus yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade, dan menutup pos transit darat Attari. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad India untuk meminta pertanggungjawaban Pakistan atas serangan tersebut dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Perdana Menteri Narendra Modi, dalam sebuah pernyataan, berjanji untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukung mereka yang berada di balik serangan Pahalgam.

    Penangguhan Perjanjian Air Indus, khususnya, merupakan langkah yang signifikan mengingat pentingnya perjanjian tersebut bagi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil setelah pertemuan Komite Keamanan Kabinet yang dipimpin PM Modi.

    Kementerian Sumber Daya Air India melayangkan surat kepada Syed Ali Murtuza, Sekretaris di Kementerian Sumber Daya Air Pakistan, mengatakan, “Kewajiban untuk menghormati perjanjian dengan itikad baik merupakan hal mendasar bagi sebuah perjanjian. Namun, yang telah kita lihat adalah terorisme lintas batas yang berkelanjutan oleh Pakistan yang menargetkan Wilayah Persatuan India di Jammu dan Kashmir”.

    Disebutkan juga bahwa Pakistan secara konsisten mengabaikan upaya India untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang muncul dengan “perubahan mendasar dalam keadaan yang telah terjadi sejak Perjanjian tersebut ditandatangani”.

    Sementara itu, Pakistan mengancam akan menangguhkan semua perjanjian antara kedua negara, termasuk pakta Simla tahun 1972, yang mengesahkan Garis Kontrol di Jammu dan Kashmir serta Ladakh.

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta –

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali terasa setelah serangan mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu, dan Kashmir. Insiden yang terjadi pada Selasa itu menelan korban jiwa sebanyak 25 wisatawan asal India dan satu warga lokal. Pelaku penyerangan hingga kini belum teridentifikasi, tetapi dampaknya telah memicu reaksi keras dari kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang.

    Sebagai respons atas insiden tersebut, India mengambil serangkaian langkah drastis, termasuk menangguhkan Indus Waters Treaty (Perjanjian Air Indus), yang telah berlaku sejak tahun 1960. Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia tersebut mengatur pembagian air dari enam sungai utama di Cekungan Sungai Indus antara India dan Pakistan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana India secara sepihak menangguhkan perjanjian tersebut.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, memimpin rapat darurat Komite Keamanan Kabinet sebelum mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut. Tak hanya itu, India juga mengusir penasihat militer Pakistan dari kedutaan Islamabad di New Delhi, mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan, dan menghentikan sementara layanan visa bagi warga negara Pakistan, termasuk visa dalam kerangka kerja Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC).

    Pemerintah India bahkan meminta seluruh warganya yang sedang berada di Pakistan untuk segera pulang dan menutup satu-satunya perlintasan darat legal di perbatasan Wagah-Attari.

    Di sisi lain, Pakistan merespons cepat dengan langkah serupa. Pemerintah di Islamabad menyatakan bahwa tidak ada klausul dalam Perjanjian Air Indus yang memungkinkan penangguhan sepihak, dan menyebut tindakan India sebagai “ceroboh” serta memperingatkan bahwa setiap upaya pengalihan atau pemblokiran aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’.

    Langkah yang tak kalah signifikan adalah keputusan Pakistan untuk menangguhkan Perjanjian Simla tahun 1972, yang selama ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara bilateral dan menjaga penghormatan terhadap Garis Kontrol (Line of Control) di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Nasional Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh seluruh pimpinan militer.

    Selain mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan India di Islamabad, Pakistan juga menutup perlintasan di sisi perbatasan Attari-Wagah, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan bisnis pihak ketiga melalui wilayahnya.

    Islamabad juga menghentikan layanan visa bagi seluruh warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali bagi peziarah Sikh, serta menutup wilayah udara Pakistan bagi semua pesawat milik atau dioperasikan oleh India.

    Ketegangan antara kedua negara nuklir ini semakin memperburuk situasi di kawasan Asia Selatan, yang selama bertahun-tahun telah diwarnai oleh konflik berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali, dan dua diantaranya terkait Kashmir.

    Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penangguhan perjanjian-perjanjian bilateral yang telah lama menjadi pilar kerja sama terbatas antara kedua negara dapat memperburuk instabilitas regional dan memicu reaksi dari komunitas internasional. Terutama, penangguhan Indus Waters Treaty dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air di Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari wilayah India.

    Sejauh ini, belum ada klaim tanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut—klaim yang kerap dilontarkan dalam insiden serupa sebelumnya. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen.

    Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun dengan ditangguhkannya perjanjian-perjanjian penting dan saling pengusiran diplomat, jalan menuju deeskalasi tampaknya masih panjang.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Sedikitnya 26 orang, termasuk wisatawan asing, tewas dalam serangan teroris di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir, Selasa, 22 April 2025. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik geopolitik antara India, Pakistan, dan China.

    Menurut laporan surat kabar The Hindustan, sekelompok orang bersenjata melepaskan tembakan membabi buta ke arah rombongan wisatawan yang sedang menunggang kuda. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut menjelang musim ziarah Amarnath, salah satu ritual suci umat Hindu yang berlangsung selama 38 hari dan dijadwalkan dimulai pada 3 Juli.

    Kelompok The Resistance Front (TRF), yang berafiliasi dengan organisasi militan terlarang Lashkar-e-Taiba, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok ini diketahui aktif dalam beberapa tahun terakhir dan sering dituding sebagai dalang di balik berbagai serangan di wilayah sengketa tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyampaikan bahwa ia telah memberi laporan langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan segera mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat keamanan tinggi.

    “Kami tidak akan membiarkan tindakan teroris ini lolos. Mereka yang bertanggung jawab akan diadili,” ujarnya. Shah juga dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    Hanya sehari setelah insiden di Pahalgam, pasukan keamanan India kembali terlibat dalam baku tembak di distrik Baramulla, dekat Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah India dan Pakistan. Dua orang teroris dilaporkan tewas dalam upaya penyusupan ke wilayah India. Korps Chinar dari Angkatan Darat India menyatakan bahwa sejumlah besar senjata dan amunisi berhasil disita dalam operasi tersebut.

    Serangan terhadap wisatawan jarang terjadi di Kashmir, meskipun wilayah itu telah lama menjadi pusat pemberontakan anti-India sejak 1989. Umumnya, kekerasan terfokus pada bentrokan antara pasukan keamanan India dan kelompok militan. Namun, insiden ini menandai peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan, apalagi menjelang ziarah besar-besaran ke Gua Amarnath.

    Situasi keamanan di Jammu dan Kashmir telah mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah India pada tahun 2019 mencabut status otonomi khusus wilayah tersebut dengan menghapus Pasal 370 Konstitusi India. Langkah ini membuat Jammu dan Kashmir kehilangan hak legislatifnya sendiri dan dibagi menjadi dua wilayah persatuan, Jammu dan Kashmir serta Ladakh, yang kini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat di New Delhi.

    Keputusan tersebut memicu kecaman dari Pakistan, yang mengklaim seluruh wilayah Kashmir, serta dari sebagian besar penduduk Muslim lokal yang menganggap pencabutan status khusus sebagai langkah penindasan. Selain itu, India juga menghadapi ketegangan perbatasan dengan China, terutama di wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh, karena belum adanya garis batas resmi yang diakui kedua negara. Ketegangan ini pernah memuncak dalam bentrokan militer pada tahun 2020 di Lembah Galwan.

    Para analis menilai bahwa serangan terbaru ini bisa memperburuk stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mengganggu agenda diplomatik serta pembangunan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah India di kawasan yang sensitif ini.

    Pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di seluruh wilayah dan memperketat pengawasan menjelang ziarah Amarnath. Namun, kekhawatiran tetap tinggi bahwa kelompok bersenjata mungkin kembali melancarkan serangan serupa dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    28 Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Sedikitnya 28 orang, termasuk wisatawan asing, tewas dalam serangan teroris di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir, Selasa, 22 April 2025. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik geopolitik antara India, Pakistan, dan China.

    Menurut laporan surat kabar The Hindustan, sekelompok orang bersenjata melepaskan tembakan membabi buta ke arah rombongan wisatawan yang sedang menunggang kuda. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut menjelang musim ziarah Amarnath, salah satu ritual suci umat Hindu yang berlangsung selama 38 hari dan dijadwalkan dimulai pada 3 Juli.

    Kelompok The Resistance Front (TRF), yang berafiliasi dengan organisasi militan terlarang Lashkar-e-Taiba, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok ini diketahui aktif dalam beberapa tahun terakhir dan sering dituding sebagai dalang di balik berbagai serangan di wilayah sengketa tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyampaikan bahwa ia telah memberi laporan langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan segera mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat keamanan tinggi.

    “Kami tidak akan membiarkan tindakan teroris ini lolos. Mereka yang bertanggung jawab akan diadili,” ujarnya. Shah juga dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    Hanya sehari setelah insiden di Pahalgam, pasukan keamanan India kembali terlibat dalam baku tembak di distrik Baramulla, dekat Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah India dan Pakistan. Dua orang teroris dilaporkan tewas dalam upaya penyusupan ke wilayah India. Korps Chinar dari Angkatan Darat India menyatakan bahwa sejumlah besar senjata dan amunisi berhasil disita dalam operasi tersebut.

    Serangan terhadap wisatawan jarang terjadi di Kashmir, meskipun wilayah itu telah lama menjadi pusat pemberontakan anti-India sejak 1989. Umumnya, kekerasan terfokus pada bentrokan antara pasukan keamanan India dan kelompok militan. Namun, insiden ini menandai peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan, apalagi menjelang ziarah besar-besaran ke Gua Amarnath.

    Situasi keamanan di Jammu dan Kashmir telah mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah India pada tahun 2019 mencabut status otonomi khusus wilayah tersebut dengan menghapus Pasal 370 Konstitusi India. Langkah ini membuat Jammu dan Kashmir kehilangan hak legislatifnya sendiri dan dibagi menjadi dua wilayah persatuan, Jammu dan Kashmir serta Ladakh, yang kini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat di New Delhi.

    Keputusan tersebut memicu kecaman dari Pakistan, yang mengklaim seluruh wilayah Kashmir, serta dari sebagian besar penduduk Muslim lokal yang menganggap pencabutan status khusus sebagai langkah penindasan. Selain itu, India juga menghadapi ketegangan perbatasan dengan China, terutama di wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh, karena belum adanya garis batas resmi yang diakui kedua negara. Ketegangan ini pernah memuncak dalam bentrokan militer pada tahun 2020 di Lembah Galwan.

    Para analis menilai bahwa serangan terbaru ini bisa memperburuk stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mengganggu agenda diplomatik serta pembangunan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah India di kawasan yang sensitif ini.

    Pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di seluruh wilayah dan memperketat pengawasan menjelang ziarah Amarnath. Namun, kekhawatiran tetap tinggi bahwa kelompok bersenjata mungkin kembali melancarkan serangan serupa dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

    5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

    Jakarta –

    Kelompok bersenjata menyerang rombongan turis di Kashmir, India, menewaskan lebih dari 20 orang. Perdana Menteri India Narendra Modi yang sedang melakukan perjalanan ke Arab Saudi buru-buru pulang ke India buntut insiden maut itu.

    Dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), kelompok bersenjata itu melepaskan tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India.

    Serangan itu menargetkan turis di Pahalgam, yang terletak sekitar 90 kilometer (55 mil) melalui jalan darat dari kota utama Srinagar.

    Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.

    “Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.

    Jumlah Korban Jiwa

    Belum ada jumlah korban resmi yang dirilis, tetapi sumber keamanan mengatakan kepada AFP, bahwa sedikitnya 26 orang tewas pada Selasa (22/4) sore waktu setempat, ketika orang-orang bersenjata keluar dari hutan di tempat wisata populer dan menyerang kerumunan pengunjung dengan tembakan otomatis.

    Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pemberontak di wilayah mayoritas Muslim itu telah melancarkan pemberontakan sejak 1989.

    Mereka mengupayakan kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan-yang menguasai sebagian kecil wilayah Kashmir dan, seperti India, mengklaimnya secara penuh.

    Pembunuhan itu terjadi sehari setelah Modi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang sedang dalam lawatan empat hari ke India.

    PM Modi mengecam “tindakan keji” tersebut dan berjanji para penyerang “akan diadili”.

    Modi Buru-buru Balik dari Saudi

    Narendra Modi (Foto: Media Center KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa)

    PM India Modi berada di Arab Saudi saat penyerangan itu terjadi. Dia mempersingkat kunjungannya ke Arab Saudi pada hari Selasa (22/4).

    Dilansir The Star, Rabu (23/4/2025), dalam sebuah posting di media sosial X, Modi menyatakan “Mereka yang berada di balik tindakan keji ini akan diadili.”

    “Agenda jahat mereka tidak akan pernah berhasil. Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan semakin kuat,” tulisnya.

    Modi telah melakukan perjalanan ke kota Jeddah di Saudi pada hari Selasa untuk kunjungan selama dua hari.

    Pemimpin India tersebut mengadakan pembicaraan bilateral dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman sebelum pulang ke New Delhi, ibu kota India pada Selasa malam, menyusul serangan di Kashmir.

    Putra Mahkota Saudi mengutuk serangan itu dan menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal.

    Para pemimpin oposisi India juga menyampaikan kesedihan dan kecaman atas serangan itu.

    Pemimpin senior partai Kongres, Sonia Gandhi mengatakan dia “sangat sedih dan hancur” saat mengetahui serangan teror itu dan menggambarkannya sebagai “tindakan pengecut”.

    “Seluruh negara bersatu melawan teror. Kita memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan kekuatan yang memecah belah dan kejam ini. Kita perlu bekerja untuk membangun konsensus sosial yang luas melawan teror yang ada di masa lalu,” kata Gandhi.

    Pelaku Pembantaian Diburu

    Pasukan keamanan India di Kashmir melakukan perburuan besar-besaran pada hari Rabu (23/4), sehari setelah orang-orang bersenjata menembaki rombongan turis, membantai sedikitnya 26 orang. Ini merupakan serangan paling mematikan di wilayah tersebut terhadap warga sipil sejak tahun 2000.

    Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah mengatakan serangan itu “jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah kami lihat yang ditujukan pada warga sipil dalam beberapa tahun terakhir”.

    Turis Ramai-ramai Kabur dari Kashmir

    Pasca Penembakan, Pahalgam Dijaga Ketat Pasukan Keamanan (Foto: AP/Dar Yasin)

    Para turis beramai-ramai meninggalkan wilayah Pahalgam, Kashmir, yang dijuluki sebagai “Little Switzerland” di India, sehari setelah serangan bersenjata itu. Lonjakan pembatalan dialami hotel-hotel di kawasan yang biasanya dipadati turis yang menghindari cuaca panas di dataran rendah India.

    Pada Rabu (23/4), atau sehari setelah sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang dalam serangan di Pahalgam, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), melaporkan adanya “eksodus tamu-tamu kami”.

    Bagi otoritas New Delhi, sebanyak 3,5 juta wisatawan — kebanyakan turis domestik — yang tercatat mengunjungi Kashmir sepanjang tahun 2024 menggambarkan apa yang disebut mereka sebagai “kenormalan dan kedamaian” yang kembali ke wilayah yang rawan pemberontakan itu setelah penindakan keras besar-besaran.

    Sehari usai serangan terjadi, para wisatawan terpantau bergegas meninggalkan kawasan itu, berdesakan di dalam bus dan taksi. Sementara para pemilik hotel melaporkan lonjakan pembatalan booking.

    Di Pahalgam, yang menjadi lokasi serangan, suasana yang biasanya tenang diwarnai suara gemuruh helikopter militer yang tengah memburu para pelaku. Sekitar 24 jam usai serangan, bercak-bercak darah masih terlihat di lokasi kejadian, yang kini dijaga oleh para personel militer yang mengenakan jaket antipeluru.

    Trump Kutuk Aksi Pembunuhan

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk penyerangan oleh kelompok bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir. Trump menjanjikan dukungannya kepada India setelah sedikitnya 24 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut.

    “Berita yang sangat mengganggu dari Kashmir,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (23/4).

    “Amerika Serikat berdiri teguh bersama India melawan Terorisme,” sambungnya

    Donald Trump menyampaikan “dukungan penuh” kepada India. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi.

    “Presiden Trump mengutuk keras serangan teror tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili para pelaku serangan keji ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal di X.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini