Negara: Pakistan

GAPKI Minta Penundaan Pajak Ekspor CPO, BPDP Soroti Peran Industri Sawit di Tengah Krisis Global

Bisnis.com, PEKANBARU — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah menunda pengenaan tarif pajak ekspor (PE) terhadap minyak sawit mentah (CPO) di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Permintaan tersebut dinilai penting oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena sawit berperan menjadi salah satu komoditas utama dalam perputaran ekonomi Indonesia.

Direktur Penyaluran Dana BPDP Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya menjaga stabilitas industri sawit sebagai sektor strategis nasional.

“Industri kelapa sawit telah menjadi penopang utama ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tekanan global. BPDP akan terus mendorong penguatan daya saing dan keberlanjutan industri ini, baik dari sisi hulu maupun hilir,” ungkapnya Rabu (28/5/2025).

Menurutnya keberlanjutan industri sawit tak hanya soal ekspor, tetapi juga soal kontribusinya dalam penyediaan energi terbarukan, seperti biodiesel, serta program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang menyasar peningkatan produktivitas petani kecil.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan, industri sawit nasional saat ini menghadapi tekanan berat, terlebih dengan memanasnya konflik geopolitik antara India dan Pakistan — dua negara yang menjadi pasar utama ekspor sawit Indonesia.

“Kami berharap pemerintah bisa menunda pengenaan PE, karena situasi global sangat dinamis dan mempengaruhi ekspor. Perang antara India dan Pakistan menambah beban bagi pelaku usaha. Kalau pasar ekspor terganggu, maka dampaknya bisa sangat serius bagi industri dalam negeri,” katanya pada Forum Andalas V dengan tema tema “Hambatan, Tantangan, dan Sinergi dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan”.

Eddy menekankan, meski banyak sektor industri mengalami penurunan bahkan gelombang PHK dalam dua tahun terakhir, industri sawit masih menunjukkan ketahanan luar biasa.

“Kita harus jaga momentum ini. Industri sawit bukan hanya tulang punggung devisa negara, tapi juga penopang kehidupan jutaan petani dan pekerja,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto menerangkan bahwa situasi global perlu direspons untuk mengurangi dampak negatif bagi Indonesia, terutama para pelaku industri.

“Kebijakan Amerika Serikat, konflik India-Pakistan, hingga kampanye negatif Eropa harus disikapi secara kolektif,” jelasnya.

29/05/2025 08:36
Minim Diplomasi Informal, Krisis India-Pakistan Kian Memanas

New Delhi –

Selama bertahun-tahun, dialog informal yang difasilitasi LSM dan kelompok masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam menjembatani India dan Pakistan.

Proses ini dikenal sebagai “diplomasi jalur kedua” yang melibatkan LSM, anggota masyarakat sipil, dan aktivis perdamaian. Biasanya, mereka bekerja untuk mencari solusi potensial dari berbagai krisis lewat dialog dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah kerap menggunakan masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Rutinnya pendanaan dari donor Barat memungkinkan terjadinya pertemuan informal di wilayah netral di berbagai belahan dunia. Lewat cara ini, perspektif yang saling bertolak belakang pun bisa dipertemukan dan saling bertukar pandangan.

Namun kini, cara ini menjadi kurang efektif. Selain persoalan pendanaan, kedua pemerintah kian menolak ajakan dialog.

Setelah India dan Pakistan ada di ambang perang pada April lalu, pihak Jalur Kedua dari kedua negara telah memberikan pernyataan bersama untuk meredakan ketegangan.

“Kami percaya bahwa menyulut histeria perang dan membiarkan ketegangan terus berlarut hingga berubah menjadi konflik militer hanya akan membawa kehancuran bagi kedua negara dan masyarakat yang menginginkan perdamaian,” bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan itu dirilis seminggu setelah serangan terjadi dan seminggu sebelum India melancarkan serangan lintas batas, yang juga dikenal sebagai “infrastruktur teror” di Pakistan. Ketegangan akhirnya mereda setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata.

“Ketika pemerintah tidak terlibat dalam dialog formal apa pun, diplomasi jalur kedua kehilangan relevansinya — dan bersama itu, pendanaannya pun ikut terhenti,” ujar Barve.

Bagaimana kelompok masyarakat sipil membantu India dan Pakistan?

Jurnalis Pakistan, Imtiaz Alam, merupakan salah satu pendiri LSM South Asia Free Media Association (SAFMA), bersama rekannya dari India, Vinod Sharma. Kepada DW, ia mengatakan bahwa diplomasi jalur kedua memungkinkan terjadinya dialog di luar jalur formal seperti komisi tinggi atau lembaga intelijen.

Selain SAFMA, sejumlah kelompok penting lainnya juga memainkan peran besar dalam mendorong dialog antara pejabat kedua negara. Beberapa di antaranya adalah South Asia Media Association (SAMA), Pakistan-India People’s Forum for Peace and Democracy (PIPFPD), Pakistan-India Parliamentary Forum (PIPF), Chaophraya Dialogue, Neemrana Dialogue, Women’s Peace Initiatives, dan Southasia Peace and Action Network (Sapan).

Selama beberapa tahun ke belakang, berbagai organisasi tersebut telah berhasil membantu membangun kesepakatan antara India dan Pakistan, terutama soal Kashmir. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut secara penuh, tapi hanya menguasainya sebagian, menjadikannya titik konflik berkepanjangan antara dua negara bersenjata nuklir tersebut.

Antara tahun 2005 hingga 2015, CDU memimpin serangkaian dialog masyarakat sipil terkait Kashmir. Inisiatif ini memungkinkan terjalinnya kontak antarwarga dan mendorong perdagangan lintas batas.

Bahkan, kedua mantan Perdana Menteri, Manmohan Singh dari India dan Pervez Musharraf dari Pakistan sempat sepakat untuk menciptakan “perbatasan yang lebih lunak”.

Barve dari CDU, yang telah hampir 40 tahun bekerja dalam bidang dialog dan rekonsiliasi di wilayah-wilayah terdampak kekerasan di India dan Asia Selatan, mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan dengan para pemangku kepentingan tersebut menarik perhatian hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan.

“Yang memperhatikan bukan cuma kalangan birokrasi — bahkan perdana menteri sendiri beberapa kali menerima kami untuk mendengar langsung realita di lapangan (di Kashmir),” ujarnya.

Conciliation Resources, sebuah LSM jalur kedua lainnya, juga terlibat dalam dialog India-Pakistan yang telah berhasil membuka jalur perdagangan yang lebih aman antara wilayah Kashmir yang dikuasai kedua negara.

Diplomasi jalur kedua India-Pakistan mulai terkikis

Meski begitu, upaya diplomasi jalur kedua antara India dan Pakistan mulai terkikis usai serangan teror Mumbai pada 2008, yang dilakukan kelompok militan di Pakistan. Hantaman berikutnya datang pada 2019 ketika New Delhi mencabut status semi-otonom Jammu dan Kashmir yang memicu kemarahan besar masyarakat lokal.

Pada 2015, organisasi pro-demokrasi Jerman, Friedrich Ebert Stiftung (FES), sempat fokus pada “penguatan kerja sama regional dan perdamaian di kawasan Asia Selatan”, dan menginisiasi dialog-dialog pembangunan kepercayaan antara para pemangku kepentingan dari India dan Pakistan. Namun kini, fokus FES di kawasan Asia Selatan telah bergeser.

Direktur FES India, Christoph Mohr, mengatakan kepada DW bahwa pada tahun 2025, FES India “tidak bekerja pada isu seputar kawasan sekitar India, terutama Pakistan, dan juga tidak menjalankan mekanisme perdamaian regional apa pun.”

“Fokus kerja FES India dalam kebijakan luar negeri kini pada hubungan bilateral dengan Jerman dan Uni Eropa, perdagangan, serta posisi India di panggung global,” tulis Mohr melalui e-mail.

Sektor LSM kian melemah di India

Pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi juga turut memberi tekanan pada LSM asing yang beroperasi di India.

Pada tahun 2018, keputusan pemerintah India untuk mengubah Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) membuat banyak organisasi kehilangan izin operasional mereka, sehingga menyebabkan berbagai inisiatif perdamaian kekurangan sumber daya yang dibutuhkan.

Salah satu kelemahan dari diplomasi jalur kedua adalah pendekatannya yang masih terbatas pada kalangan elit, dan belum mampu menjangkau masyarakat umum.

“Generasi muda saat ini lebih banyak dibentuk oleh konten kebencian yang viral ketimbang memori bersama tentang peristiwa pemisahan India dan Pakistan. Kesenjangan ini berbahaya,” ujar Rita Manchanda dari PIPFPD kepada DW.

Ia merujuk pada peristiwa pemisahan India setelah berakhirnya penjajahan Inggris pada 1947, yang menciptakan negara India dan Pakistan serta menyebabkan jutaan orang terusir dari tanah kelahirannya.

“Meski begitu, masih ada secercah harapan lewat inisiatif-inisiatif baru yang dipimpin anak muda, yang mencoba menghidupkan kembali ketertarikan terhadap warisan bersama,” tambahnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Melisa Lolindu

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/05/2025 18:15
India Gencarkan ‘Serangan’ Diplomasi Usai Serangan di Kashmir

New Delhi –

Minggu lalu, India mengirimkan delegasi parlemen ke 33 negara dalam sebuah misi diplomatik untuk menggalang dukungan melawan kelompok-kelompok militan teroris yang berbasis di Pakistan, yang menurut Delhi adalah dalang di balik serangan-serangan lintas negara yang terjadi baru-baru ini.

Ketegangan India dan Pakistan masih memuncak pasca penembakan turis India wilayah Kashmir yang dikelola India pada tanggal 22 April 2025. Serangan ini menewaskan setidaknya 26 orang dan menyebabkan kemarahan massal.

Para pejabat India mengatakan bahwa Kelompok Militan Islam Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan adalah dalang dari serangan tersebut. Pada tanggal 7 Mei, militer India melancarkan Operasi Sindoor, serangan yang menargetkan infrastruktur teroris di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan.

Pakistan merespons serangan itu, dan selama empat hari terjadi saling serang dengan pesawat nir awak dan rudal, hingga kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata pada tanggal 10 Mei.

Perang diplomasi India-Pakistan di tingkat global

Setelah serangan tersebut dan perseteruan yang kian meningkat, baik India maupun Pakistan berusaha membentuk narasi tersendiri atas konflik tersebut.

Delegasi India, yang diwakili beberapa partai politik, melengkapi narasi itu dengan dokumen-dokumen khusus negara yang merinci sejarah Pakistan yang diduga telah mendukung terorisme sejak lama, kebijakan “nol toleransi” India terhadap terorisme serta bukti-bukti pendukung yang mengaitkan serangan bulan April tersebut dengan kelompok-kelompok teroris yang berbasis di Pakistan.

“Ini adalah misi politik. Kami ingin melakukan penjangkauan yang kuat kepada dunia, menyampaikan tekad kami dalam memerangi terorisme,” kata Randhir Jaiswal, juru bicara Kementerian Luar Negeri India.

Pemerintah Pakistan membantah keras memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok militan dan bersikeras bahwa pemerintah Pakistan tidak ada kaitannya dengan serangan di bulan April itu.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebut serangan yang dilancarkan India sebagai serangan yang “tidak beralasan” dan “agresif”. Kementerian Pertahanan Pakistan mengatakan bahwa serangan India menghantam lokasi-lokasi sipil, membantah bahwa India menargetkan kamp-kamp teroris.

Islamabad juga telah melakukan penjangkauan diplomatik, dipimpin oleh ketua Partai Rakyat Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari.

Delegasi ini, meskipun lebih sedikit dibandingkan delegasi India, menghendaki hal yang serupa, melibatkan dukungan pemangku kepentingan-kepentingan internasional, termasuk anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan keamanan Pakistan.

Pakistan fokus membahas isu-isu pelanggaran gencatan senjata oleh India, ancaman India untuk mengurangi pasokan air Sungai Indus, serta menjelaskan posisi negara tersebut dalam sengketa Kashmir.

Pada hari Minggu, Sharif mengunjungi sekutu Pakistan, Turki, sebagai bagian dari kunjungan diplomatiknya selama lima hari.

India mencari dukungan untuk ‘perang melawan teror’

Para ahli kebijakan dan diplomat yang berbicara dengan DW mengatakan bahwa ‘serangan’ diplomatik India akan melegitimasi negara tersebut menyerang Pakistan dengan alasan sah ‘membela diri’ di bawah hukum internasional.

“Keikutsertaan anggota parlemen oposisi India sebagai delegasi menandakan persatuan, memberikan kredibilitas pada posisi India dan menarik negara-negara demokrasi yang menghargai konsensus dua partai politik yang berbeda,” kata Anil Wadhwa, mantan diplomat India, kepada DW.

Wadhwa menambahkan bahwa para delegasi “akan melawan narasi palsu Pakistan” yang tidak mengakui keterlibatannya dalam serangan Kashmir.

“Meskipun pemerintah India telah dengan tegas merespons kasus ini tanpa perlu meyakinkan konstituen domestik, mungkin masih ada beberapa keraguan di kalangan mitra internasional akibat narasi palsu yang dikeluarkan oleh Pakistan. Hal itu akan diatasi dengan upaya-upaya ini,” tambah Wadhwa.

Penjangkauan mitra global India juga disorot oleh kunjungan Menteri Luar Negeri S Jaishankar baru-baru ini ke Belanda, Denmark dan Jerman.

Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul minggu lalu, Jaishankar menegaskan kembali sikap New Delhi dalam memerangi terorisme.

“India tidak memiliki toleransi terhadap terorisme. India tidak akan pernah menyerah pada ancaman nuklir. India akan berurusan dengan Pakistan secara bilateral. Seharusnya tidak ada kebingungan sedikitpun,” kata Jaishankar dalam sebuah konferensi pers bersama.

India tingkatkan diplomasi internasional

Ini bukan kali pertama India mengirimkan delegasi parlemen ke luar negeri untuk menjaring dukungan diplomatik dan menjelaskan posisi kebijakan luar negerinya, terutama terkait konflik yang melibatkan Pakistan.

Sebelumnya, setelah serangan terhadap parlemen India pada bulan Desember 2001, pemerintah dibawah pimpinan mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee mengirimkan delegasi multi-partai untuk memberikan pengarahan kepada para pemimpin dunia mengenai dugaan campur tangan kelompok-kelompok militan yang berbasis di Pakistan dalam melakukan serangan tersebut.

Namun delegasi saat ini lebih menonjol karena skala dan cakupannya lebih besar dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya.

“Hal ini didukung lanskap geopolitik, di mana India merupakan negara ekonomi utama G20, anggota Quad dan pemain kunci dalam forum-forum global. Misi Pakistan bukanlah tandingan dalam hal skala dan cakupannya,” kata Wadhwa.

Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa narasi India “akan beresonansi secara lebih global dengan para mitra dan organisasi multilateral.”

Bisaria mengatakan bahwa delegasi India juga mewakili konsensus nasional yang kuat, ini memberikan India kesempatan untuk membangun dukungan internasional dalam perang global baru melawan terorisme.

“Sangat penting bagi India untuk meningkatkan diplomasi globalnya, memanfaatkan pendekatan-pendekatan inovatif seperti delegasi parlemen untuk melawan narasi paksa militer Pakistan dan menunjukkan tanggapan terukur India terhadap tantangan-tantangan keamanan negara,” tambahnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Hendra Pasuhuk

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/05/2025 09:57
Dunia Ketergantungan Batu Bara RI, Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa batu bara Indonesia menyuplai sekitar 50% perdagangan dunia. Bahkan, ada negara Eropa yang kerap ‘kampanye’ energi bersih masih menggunakan batu bara RI.

“Sekarang Eropa (bilang) tidak pakai batu bara, ah pesan di Indonesia kok kontrak 20 tahun. Jangan bohong-bohong lah, aku gak sebut negara mana tapi kita kirim (batu bara),” kata Bahlil dalam 2025 Energi and Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Rabu (28/5/2025).

Di samping itu, Bahlil mengatakan konsumsi batu bara dunia saat ini mencapai 8,9 miliar ton per tahun, sedangkan yang diperdagangkan mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia sendiri melakukan ekspor sebanyak 600 sampai 650 juta ton per tahunnya.

“Jadi kita 50% suplai batu bara dunia. Batu bara yang beredar itu dari Indonesia,” jelasnya.

Bahlil juga melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto soal batu bara Indonesia yang dianggap sebagai energi kotor. Kendati demikian, Indonesia masih terus melanjutkan upaya transisi energi sesuai kemampuan seperti yang sudah disepakati dalam Paris Agreement.

“Batu bara kita dianggap kotor terus, padahal nggak juga. Kita ini sebenarnya kondisi dunia kayak gini tentang transisi energi gak usah sok-sokan lebih hebat dari negara G7,” ujar Bahlil.

Pasar ekspor batu bara RI

Asal tahu saja, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di Dunia. Produksinya dinikmati oleh puluhan negara-negara di dunia, baik di Asia, Eropa hingga Timur Tengah.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024, Indonesia tercatat mengekspor batu baranya sebanyak 405,76 juta ton atau meningkat sebesar 6,86% dibandingkan dengan jumlah ekspor tahun 2023 lalu yang tercatat mencapai 379,71 juta ton.

Tiga negara terbesar tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah India yang menempati posisi pertama, diikuti oleh China, dan yang ketiga adalah Filipina.

Menduduki posisi pertama India menikmati batu bara dari Indonesia sebanyak 108,07 juta ton di 2024 atau dengan nilai FOB US$ 6,24 miliar setara Rp 103,16 triliun (asumsi kurs Rp 16.532 per US$).

Angka tersebut tercatat menurun 0,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengekspor batu bara ke India tahun 2023 sebesar 108,93 juta ton dengan nilai FOB US$ 7,25 miliar setara Rp 119,86 triliun.

Negara kedua tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah China. Sepanjang tahun 2024, China menikmati sebanyak 93,16 juta ton dengan nilai FOB US$ 6,55 miliar setara Rp 108,28 triliun.

Angka tersebut terpantau meningkat 14,06% dibandingkan dengan jumlah ekspor ke China tahun 2023 yang tercatat mencapai 81,68 juta ton dengan nilai FOB US$ 6,97 miliar setara Rp 115,23 triliun.

Lalu posisi ketiga adalah Filipina dengan jumlah sebanyak 38,94 juta ton dengan nilai FOB US$ 2,76 miliar setara Rp 45,63 triliun.

Angka tersebut tercatat meningkat hingga 7,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 36,11 juta ton dengan nilai FOB US$ 3,38 miliar setara Rp 55,88 triliun.

Berikut negara-negara tujuan ekspor batu bara Indonesia sepanjang tahun 2024 (dalam satuan juta ton):

1. India – 108,07

2. China – 93,16

3. Filipina – 38,94

4. Jepang – 28,99

5. Malaysia – 27,18

6. Vietnam – 27,18

7. Korea – 26,29

8. Taiwan – 15,31

9. Thailand – 13,82

10. Bangladesh – 13,24

11. Kamboja – 5,13

12. Hong Kong – 3,96

13. Brunei Darussalam – 1,09

14. Selandia Baru – 0,91

15. Pakistan – 0,84

16. Romania – 0,45

17. Kroasia – 0,38

18. Singapura – 0,29

19. Italia – 0,15

20. Australia – 0,13

21. Slovenia – 0,08

22. Sri Lanka – 0,06

23. Laos – 0,03

24. Papua Nugini – 0,004

(pgr/pgr)

28/05/2025 08:30
TNI AU tidak tutup kemungkinan beli pesawat tempur dari China

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono tidak menampik bahwa pihaknya berencana membeli pesawat jet tempur J-10C buatan China.

“Ada pandangan kesana. Jadi untuk penentuan alat utama sistem senjata (alutsista) juga tidak hanya, ‘ya saya beli’,” kata Tonny saat ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Tonny, penentuan pembelian alutsista TNI AU harus melalui beberapa tahap dan pertimbangan di Dewan Penentu Alutsista (Wantuwanda).

Di forum tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan segala aspek dari mulai kecocokan alutsista untuk pertahanan negara hingga pertimbangan hubungan politik antar negara.

Indonesia sendiri, kata KSAU, merupakan negara non blok yang tidak terlibat konflik dengan negara manapun. Kondisi tersebut membuat Indonesia, dalam hal ini TNI AU, memiliki keleluasaan dalam membeli alutsista.

“Kita juga negara non aligned, tidak berpihak ke salah satu blok. Dari mana saja kita bersahabat baik,” jelas Tonny.

Jika semua hal sudah dipertimbangkan dengan matang, maka TNI AU, lanjut Tonny, menyerahkan keputusan pembelian tersebut ke Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Jadi apa yang menjadi alutsista yang diberikan kepada Angkatan Udara, kami sebetulnya menunggu dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan,” jelas Tonny.

Sebelumnya, tengah ramai diperbincangkan isu pembelian J-10C untuk memperkuat TNI AU. Pesawat buatan negara tirai bambu ini mencuri perhatian publik setelah dipakai penerbang Pakistan untuk menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga pesawat tempur Rafale buatan Prancis.

Rafale sendiri merupakan pesawat tempur yang juga telah dibeli TNI untuk memperkuat TNI AU. Kontrak pembelian pun sudah berjalan untuk pembelian 42 unit Rafale sejak 2024 lalu.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

27/05/2025 23:11
Video: PM India Beri Peringatan Keras ke Pakistan

Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri India Narendra Modi memberi pakistan peringatan keras pada hari Senin waktu setempat. Menurut Modi, pelurunya sudah siap jika negara tetangganya itu tidak memilih jalan damai.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (27/05/2025).

27/05/2025 20:40
China dan Rusia Kolaborasi Bangun PLTN di Bulan

Jakarta –

China dan Rusia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Bulan. Memorandum kerja sama proyek ini telah ditandatangani oleh badan antariksa Rusia (Roscosmos) dan China National Space Administration (CNSA).

Reaktor nuklir ini akan dipakai menyediakan energi listrik untuk International Lunar Research Station (ILRS), stasiun penelitian di Bulan yang dipimpin oleh China dan Rusia. PLTN in direncanakan selesai dibangun pada tahun 2036.

“Statsiun ini akan melakukan penelitian antariksa yang fundamental dan menguji coba teknologi untuk operasi ILRS jangka panjang tanpa awak, dengan prospek kehadiran manusia di Bulan,” kata Roscosmos dalam pengumumannya, seperti dikutip dari LiveScience, Selasa (27/5/2025).

Konstruksi reaktor nuklir buatan China dan Rusia akan dilakukan secara otonom tanpa campur tangan manusia, menurut wawancara dengan Director General Roscosmos Yuri Borisov pada tahun 2024. Borisov tidak menjelaskan bagaimana hal ini akan dicapai, tapi ia menambahkan teknologinya sudah hampir siap.

ILRS adalah pusat penelitian permanen yang berlokasi di kutub selatan Bulan. Saat ini sudah ada 17 negara yang tertarik untuk bergabung dengan program tersebut, termasuk Mesir, Pakistan, Venezuela, Thailand, dan Afrika Selatan.

Fondasi proyek ini akan dimulai dengan misi Chang’e-8 yang akan diluncurkan China pada tahun 2028. Ini akan menjadi misi pertama China untuk mendaratkan astronaut di Bulan.

Rencana pembangunan ILRS pertama kali diumumkan pada Juni 2021. Saat itu China dan Rusia mengatakan mereka akan membawa material yang dibutuhkan untuk membangun markas di Bulan menggunakan lima roket super-heavy yang akan diluncurkan dari tahun 2030 sampai 2045.

Setelah bagian dasarnya terbentuk, China berencana melakukan peluncuran tambahan untuk memperluas markasnya, termasuk menghubungkannya dengan stasiun luar angkasa yang mengorbit Bulan.

ILRS merupakan kompetitor misi Artemis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Program ini berencana membangun stasiun luar angkasa yang mengorbit Bulan bernama Gateway mulai tahun 2027.

Misi Artemis melibatkan NASA dan badan antariksa dari 55 negara lainnya. Namun, masa depan program ini dipertanyakan setelah pemerintahan Donald Trump berencana memangkas anggaran NASA dan mendesak proyek Gateway dibatalkan.

(vmp/afr)

27/05/2025 11:15
Senin pagi, kualitas udara Jakarta terburuk kelima di dunia

ilustrasi – Foto udara lanskap gedung perkantoran dan apartemen (rumah susun vertikal) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Senin pagi, kualitas udara Jakarta terburuk kelima di dunia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 26 Mei 2025 – 06:00 WIB

Elshinta.com – Kualitas udara di Jakarta pada Senin pagi ini menduduki posisi kelima sebagai kota dengan udara terburuk di dunia dan masuk kategori udara tak sehat. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.25 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 152 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 57,3 mikrogram per meter kubik.

Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Sedangkan kategori tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo-Kinshasa yang berada di angka 168, urutan kedua Delhi, India di angka 160, ketiga Lahore, Pakistan di angka 158, urutan keempat Riyadh, Arab Saudi di angka 152. Namun demikian, masyarakat tetap direkomendasikan untuk selalu mengenakan masker saat di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara.

Sumber : Antara

27/05/2025 06:50
OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia…

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hasil stress test regulator maupun hasil stress test secara mandiri menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi risiko ekonomi.

Risiko ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makro ekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, maupun penurunan nilai surat-surat berharga.

“Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia. Di sisi lain masing-masing bank juga melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario dan asumsi yang disiapkan oleh otoritas (OJK dan BI),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, berdasarkan pembahasan rencana bisnis antara pengawas dengan perbankan, Dian mengatakan bahwa secara umum tidak terdapat penyesuaian yang signifikan pada target pertumbuhan kredit pada 2025.

“Perbankan memiliki kesempatan untuk merevisi target rencana bisnis pada akhir semester I 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri perbankan, khususnya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian,” ujar dia.

OJK bersama pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus berkoordinasi dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian tersebut terhadap sistem keuangan maupun perekonomian Indonesia.

Selain itu, OJK juga secara aktif memantau dampak ketidakpastian global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan domestik.

Dian menyampaikan, ketidakpastian global yang tinggi memang sedikit banyak telah memengaruhi ekonomi global maupun domestik.

Ketidakpastian global antara lain disebabkan lambannya penurunan suku bunga acuan khususnya Fed Funds Rate (FFR), pengenaan tarif impor oleh AS yang kemudian diretaliasi oleh negara lain khususnya Tiongkok, dinamika konflik Rusia Ukraina serta situasi di Timur Tengah, dan terakhir konflik India-Pakistan.

Salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (safe-haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

Sesuai rilis BPS, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025 dan terkontraksi sebesar 0,98 persen (qtq) dibanding triwulan IV 2024. Seiring dengan hal tersebut, kinerja kredit juga termoderasi pada Maret 2025 menjadi sebesar 9,16 persen.

Meskipun demikian, Dian menyampaikan bahwa risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio NPL yang menurun dan stabil di bawah 3 persen serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

“Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga meskipun dalam tren menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pada dasarnya perbankan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penyaluran kredit,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

26/05/2025 20:31
Kembali Tegang Usai Tentara India Tembak Pria Pakistan di Perbatasan

New Delhi –

Situasi di perbatasan India dan Pakistan kembali memanas. Ketegangan muncul lagi setelah tentara perbatasan India menembak mati seorang pria Pakistan yang diklaim menerobos perbatasan.

Padahal India dan Pakistan baru menyetujui gencatan senjata sekitar dua pekan lalu. Kini hubungan kedua negara kembali memanas.

Dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), Pasukan Keamanan Perbatasan India (BSF) menyatakan pasukannya melihat “satu orang mencurigakan bergerak maju ke pagar perbatasan” pada Jumat (23/5) malam.

Pria mencurigakan itu berada di pagar pembatasan yang terletak di luar perbatasan internasional di distrik Banaskantha di negara bagian Gujarat. Pria yang disebut penyusup itu tidak berhenti saat mendapat peringatan dari pihak militer India.

“Mereka (pasukan perbatasan India-red) memperingatkan penyusup itu, tetapi dia terus bergerak maju, mendorong mereka untuk melepaskan tembakan,” jelas BSF dalam pernyataannya.

“Penyusup itu dinetralkan di tempat,” sebut pernyataan tersebut.

Sebuah foto yang dirilis pasukan perbatasan India menunjukkan seorang pria dengan rambut beruban tergeletak tak bernyawa.

Gencatan Senjata 2 Pekan Lalu

Militer Pakistan dan militer India di perbatasan kedua negara (Foto: REUTERS/Mohsin Raza Acquire Licensing Rights)

Pakistan dan India menyetujui gencatan senjata pada 10 Mei lalu. Kedua negara bertetangga itu sepakat menahan diri setelah terlibat aksi saling serang yang berlangsung selama empat hari.

Pekan ini, otoritas penerbangan India dan Pakistan mengumumkan langkah memperpanjang larangan wilayah udara untuk maskapai dari masing-masing negara. Islamabad menutup wilayah udaranya untuk pesawat maskapai India sejak 24 April, sedangkan New Delhi mengambil langkah serupa beberapa hari kemudian.

Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan mengumumkan larangan wilayah udara itu diperpanjang hingga 24 Juni mendatang. Sementara Otoritas Penerbangan Sipil India, dalam pernyataan terpisah, mengumumkan perpanjangan larangan wilayah udara untuk maskapai Pakistan hingga 23 Juni mendatang.

Langkah kedua negara ini berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama dan pada akhirnya akan membuat tiket penerbangan lebih mahal dari biasanya.

Pemicu Ketegangan Pakistan-India

Pasukan keamanan berpatroli di Pahalgam, Kashmir, usai serangan bersenjata terhadap turis. Wilayah dijaga ketat demi mencegah serangan susulan. (Foto: AP/Dar Yasin)

Pakistan dan India sempat saling serang menggunakan serangan rudal, drone dan artileri. Sedikitnya 70 orang imbas saling serang kedua negara bertetangga itu.

Saling serang India dan Pakistan pecah usai serangan bersenjata menewaskan puluhan wisatawan di area Kashmir yang menjadi sengketa pada 22 April lalu. Kedua negara yang sama-sama bersenjata nuklir ini kemudian saling menyerang menggunakan kekuatan militer masing-masing.

New Delhi menuduh Islamabad turut mendukung militan yang mendalangi serangan di Kashmir tersebut. Tuduhan itu telah dibantah oleh Pakistan.

Situasi yang memanas kemudian mendorong militer India melancarkan serangan terhadap wilayah Pakistan, yang diklaim menargetkan markas dan fasilitas terkait kelompok militan lokal yang diyakini mendalangi serangan bersenjata di Kashmir.

New Delhi menjelaskan bahwa serangan itu dilancarkan karena Islamabad tidak mengambil tindakan tegas terhadap militan lokal tersebut.

Simak juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

Halaman 2 dari 3

(jbr/lir)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

24/05/2025 21:39