Xcloud.id

Negara: Pakistan

  • Imigrasi Jaksel ungkap kasus dokumen paspor palsu dan WNA “overstay”

    Imigrasi Jaksel ungkap kasus dokumen paspor palsu dan WNA “overstay”

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Jaksel) mengungkap kasus dokumen paspor yang dipalsukan serta warga negara asing (WNA) yang melebihi izin tinggal (overstay).

    “Kanim Jaksel mengungkap dua kasus penting, yaitu sindikat pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor RI serta penindakan tegas terhadap WNA pelanggar izin tinggal,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia memaparkan WNA asal Pakistan berinisial MA (35) mengajukan permohonan paspor RI menggunakan dokumen yang diduga asli, namun ternyata palsu.

    Kemudian, terungkap hasil pemeriksaan bahwa MA tidak memiliki izin tinggal sah dan telah membayar Rp8 juta kepada seorang WNA Pakistan berinisial A untuk membantu pembuatan paspor.

    “MA kini ditahan di Ruang Detensi Kanim Jaksel dan dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta,” ujar Bugie.

    Selain itu, petugas Kanim Jaksel juga menindak WNA asal Nigeria berinisial UCV (25) yang terbukti melebihi izin tinggal (overstay) selama 72 hari.

    Dari hasil pemeriksaan, diketahui UCV tidak lagi tinggal di alamat sesuai izin tinggal dan tidak memahami identitas sponsornya.

    “Sesuai Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011, UCV dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan,” ucap Bugie.

    Pengungkapan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur keimigrasian.

    Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada, tidak mudah tergiur tawaran jasa pembuatan dokumen instan yang tidak sah, serta aktif melaporkan indikasi pelanggaran hukum keimigrasian.

    “Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sindikat pemalsuan dokumen masih beroperasi dan upaya melanggar izin tinggal terus terjadi. Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian,” tegas Bugie.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    Setelah Menyerang Qatar, Israel Incar Kairo, Mesir Siap Melawan dan Deklarasi Perang

    GELORA.CO – Israel ternyata tidak berhenti dengan menyerang pejuang Hamas di Qatar. Menurut pejabat senior Mesir kepada Middle East Eye, Israel juga menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Kairo. 

    “Laporan intelijen menunjukkan bahwa Israel telah merencanakan pembunuhan para pemimpin Hamas di Kairo selama beberapa waktu, karena Mesir telah menggagalkan upaya sebelumnya selama negosiasi gencatan senjata di kota itu selama dua tahun terakhir,” ujar seorang sumber keamanan tingkat tinggi kepada MEE.

    Pada Selasa, sekitar 12 serangan udara menghantam bangunan-bangunan perumahan di ibu kota Qatar, Doha, sekitar pukul 16.00 waktu setempat (13.00 GMT). Serangan menargetkan para pemimpin Hamas.  Serangan itu telah memicu kecaman di seluruh kawasan.

    Mesir menegaskan tidak akan membiarkan Israel melanggar kedaulatan wilayah mereka. Serangan itu hanya akan memicu sebuah deklarasi perang. 

    “Setiap upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di tanah Mesir akan dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran kedaulatannya dan, oleh karena itu, merupakan deklarasi perang oleh Israel, yang tidak akan ragu kami balas,” kata sumber keamanan tersebut.

    Meskipun belum secara resmi dinyatakan bahwa tokoh-tokoh utama Hamas pernah tinggal di Mesir, sumber keamanan tersebut mengatakan kepada MEE, dalam pernyataan eksklusif, bahwa beberapa dari mereka telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Gaza saat ini. Identitas, jumlah, dan lokasi pasti mereka tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.

    Menurut sumber tersebut, para pejabat Mesir telah mendesak rekan-rekan mereka di Israel untuk kembali berunding dan berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza, alih-alih menyeret wilayah tersebut ke dalam perang tanpa akhir.

    “Hubungan Mesir-Israel telah tegang dalam beberapa bulan terakhir karena ketidaktegasan Tel Aviv terhadap kemungkinan gencatan senjata Gaza,” catat sumber tersebut.

    Pada 19 Agustus, MEE mengungkapkan bahwa Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 tentara di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza untuk menghalangi kemungkinan masuknya warga Palestina ke Sinai.

    MEE juga melaporkan bahwa Kairo telah dikesampingkan dalam negosiasi gencatan senjata Gaza yang gagal. Negosiasi digelar di tengah kekhawatiran bahwa serangan besar Israel di wilayah kantong tersebut akan memicu memaksa warga Palestina untuk menerobos perbatasan Sinai dan memicu kekacauan.

    “Korespondensi antara Mesir dan Israel telah terputus total, tanpa kemajuan dalam perundingan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza,” kata seorang pejabat intelijen senior pekan lalu, sebelum serangan Doha.

    Mesir tidak membela Hamas.

    Sementara itu, seorang pejabat militer senior mengatakan bahwa serangan Israel di Doha tidak melibatkan wilayah udara Mesir. “Tidak ada pesawat Israel yang terlibat dalam serangan Doha yang melintasi wilayah udara Mesir sama sekali,” kata mereka.

    Pejabat militer tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa Mesir tidak mengetahui sebelumnya tentang serangan Doha dan sama sekali tidak ada koordinasi antara Kaior, Israel, atau AS terkait operasi tersebut.

    “Sistem pertahanan udara Tiongkok saat ini dikerahkan di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Israel, sehingga mustahil bagi pesawat mana pun untuk melintas tanpa izin sebelumnya atau terdeteksi,” kata pejabat tersebut kepada MEE.

    Dalam pidato videonya setelah serangan Doha, Netanyahu mengancam akan menargetkan Hamas di mana pun.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” ujarnya.

    Ia membandingkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, dan membingkai kampanye Israel melawan Hamas sebagai bagian dari perang global melawan ‘terorisme’.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris Alqaidah di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” kata Netanyahu.

    Seorang analis keamanan terkemuka yang berbicara kepada Middle East Eye dengan syarat anonim, karena alasan keamanan, melihat peringatan dari sumber-sumber tersebut bukan tentang pembelasan Hamas itu sendiri, melainkan bagaimana Kairo memandang posisinya di kawasan tersebut.

    “Mesir tidak membela Hamas – Mesir memandang kelompok itu dengan curiga dan mengaitkannya dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang,” bantah analis tersebut.

    “Namun, Mesir menganggap dirinya sebagai negara Arab paling strategis, dan setiap serangan Israel di wilayahnya akan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Hal itu akan merusak prestise Mesir dan membahayakan status regional yang selama ini diupayakan untuk dipertahankannya, meskipun Doha lebih berpengaruh dalam perundingan damai selama beberapa bulan terakhir.”

    Kairo secara historis memainkan peran sentral dalam mediasi antara Israel dan faksi-faksi Palestina, terutama Hamas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kairo semakin dikesampingkan dalam perundingan gencatan senjata Gaza, di tengah kekhawatiran di Kairo bahwa serangan darat Israel di wilayah kantong tersebut dapat menyeret Mesir ke dalam konflik.

    “Kemampuan Mesir untuk bertindak sebagai mediator yang kredibel di Gaza akan runtuh jika Israel dibiarkan melakukan pembunuhan di Kairo tanpa kendali,” jelas analis tersebut.

    Mesir adalah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada tahun 1979 meskipun mendapat tentangan rakyat. Rakyat Mesir sebagian besar berselisih dengan rezim-rezim yang berkuasa terkait normalisasi, menganggap Israel sebagai musuh dan penjajah Palestina.

  • Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Jakarta –

    Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi terbaru terkait isu Palestina-Israel. Resolusi ini menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara, dengan tujuan mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut disambut dengan pandangan beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai harapan baru bagi rakyat Palestina, sementara pihak lain ada yang menilai keputusan itu justru bisa memperumit situasi di lapangan.

    Solusi Dua Negara, Palestina Tanpa Hamas

    Dalam voting pada Jumat (12/9/2025) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mayoritas negara anggota Majelis Umum memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, 10 suara lainnya menentang, dan 12 suara memilih abstain. Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Deklarasi ini menegaskan Hamas harus menyerahkan senjata, membebaskan sandera, serta mengakhiri kekuasaannya di Gaza. “Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa ‘Hamas harus membebaskan semua sandera’,” demikian bunyi penggalannya. Resolusi juga membuka opsi pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    Israel Tolak dan Sebut Resolusi Memalukan

    Israel langsung menolak resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menegaskan Tel Aviv menolak mentah-mentah resolusi tersebut.

    Marmorstein menyebut keputusan itu “memalukan” dan menuding PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan.” Ia juga menilai resolusi tidak membawa perdamaian. “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian–sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” ujarnya dalam pernyataan via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Israel pun menyatakan berterima kasih kepada negara-negara yang ikut menolak, termasuk Amerika Serikat, Argentina, dan beberapa negara Pasifik.

    Palestina Sambut Sebagai Langkah Penting

    Berbeda dengan Israel, otoritas Palestina menyambut baik hasil voting. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyebut resolusi ini sebagai tonggak bersejarah.

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menilai dukungan mayoritas negara anggota PBB menunjukkan adanya komitmen global untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kritik Keras dari Pakistan Mengecam Israel

    Tak hanya Palestina, suara dukungan juga datang dari Pakistan yang sekaligus mengecam keras Israel. Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut Israel berpura-pura menjadi korban meski justru bertindak sebagai agresor.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional – yaitu Israel – untuk menyalahgunakan ruang sidang ini,” ucap Ahmad dalam sidang Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menuding Israel bertindak dengan impunitas dan tak mendengarkan komunitas internasional. Sidang DK PBB kemudian mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel ke Qatar dan menyatakan dukungan terhadap peran Qatar dalam mediasi konflik Gaza.

    (wia/idh)

  • Taliban Larang Pekerja Perempuan, PBB Tutup Delapan Pusat Bantuan

    Taliban Larang Pekerja Perempuan, PBB Tutup Delapan Pusat Bantuan

    JAKARTA – Badan pengungsi PBB (UNHCR) menutup delapan pusat yang menyediakan dukungan bagi pengungsi Afghanistan yang dipaksa kembali ke negara itu, karena otoritas Taliban melarang staf perempuan PBB, kata seorang pejabat pada Hari Jumat.

    PBB mengatakan Pakistan memulangkan pengungsi Afghanistan di luar kehendak mereka, memperingatkan sekitar satu juta orang dapat terdampak. Pada minggu pertama Bulan September saja, hampir 100.000 orang telah menyeberang kembali, menurut data UNHCR.

    Perwakilan UNHCR untuk Afghanistan Arafat Jamal mengatakan, pihaknya menutup delapan pusat yang menyediakan uang tunai dan dukungan lainnya bagi para pengungsi yang kembali pada 9 September karena larangan pekerja bantuan perempuan.

    “Ini adalah keputusan operasional. Ini bukan keputusan yang diambil untuk menghukum siapa pun atau untuk membuat pernyataan, tetapi hanya menunjukkan bahwa kita tidak dapat bekerja tanpa pekerja perempuan dalam keadaan tertentu,” ujarnya dalam jumpa pers di Jenewa melalui tautan video dari Kabul, dikutip dari Reuters 12 September.

    “Ini langkah besar, dan menciptakan penderitaan yang luar biasa bagi orang-orang ini,” tambahnya, seraya menambahkan pusat-pusat ini biasanya membantu sekitar 7.000 orang per hari.

    Pekerjaan di pusat-pusat ini melibatkan wawancara pribadi dan biometrik yang menurutnya tidak dapat dilakukan oleh pria terhadap perempuan Afghanistan, katanya.

    Beberapa dari mereka yang dideportasi dari Pakistan baru-baru ini termasuk di antara mereka yang kehilangan rumah akibat gempa bumi terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir yang melanda pada malam 31 Agustus hingga 1 September dan diikuti oleh gempa susulan yang kuat.

    Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Kamis meminta pemerintahan Taliban untuk mencabut pembatasan terhadap staf perempuan lokalnya, memperingatkan bantuan untuk korban gempa bumi dan warga Afghanistan rentan lainnya terancam.

    Meskipun pembatasan telah berlaku selama bertahun-tahun, Jamal mengatakan pembatasan tersebut sekarang ditegakkan dengan lebih ketat, seraya menambahkan pengamat militer telah ditempatkan di luar kompleksnya untuk menegakkan larangan tersebut.

    “Alasan penguatan ini sekarang masih belum jelas, tetapi yang bisa saya katakan adalah hal itu telah dilakukan dengan cara yang cukup dramatis,” jelas Jamal.

    Negosiasi dengan Taliban terus berlanjut pada titik ini, tambahnya, dan ia berharap untuk membuka kembali pusat-pusat tersebut.

  • 12 Tentara Pakistan Tewas Diserang Taliban Saat Konvoi Militer

    12 Tentara Pakistan Tewas Diserang Taliban Saat Konvoi Militer

    Islamabad –

    Sedikitnya 12 tentara Pakistan tewas dalam penyergapan bersenjata oleh kelompok militan Taliban Pakistan di wilayah barat laut negara tersebut pada Sabtu (13/9) waktu setempat. Kelompok Taliban Pakistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut.

    Militansi kembali meningkat di wilayah perbatasan dengan Afghanistan sejak Taliban Afghanistan kembali berkuasa di Kabul pada tahun 2021.

    Dituturkan seorang pejabat pemerintah setempat, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), bahwa konvoi militer sedang melewati sebuah kota di distrik Waziristan Selatan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, pada Sabtu (13/9) dini hari, sekitar pukul 04.00 waktu setempat, ketika “orang-orang bersenjata melepaskan tembakan dari kedua sisi dengan senjata berat”.

    Tembakan tersebut, menurut pejabat pemerintah setempat itu, menewaskan 12 personel keamanan dan melukai empat personel lainnya.

    Seorang petugas keamanan yang ditempatkan di area tersebut mengonfirmasi jumlah korban tewas dan mengatakan bahwa para penyerang telah menyita persenjataan yang dibawa dalam konvoi militer tersebut.

    Kelompok Taliban Pakistan, atau Tehreek-e-Taliban (TTP), mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut dalam pernyataan via media sosial.

    Taliban Pakistan merupakan kelompok yang terpisah, namun terkait erat dengan Taliban Afghanistan.

    Penyergapan bersenjata itu tercatat sebagai salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, yang sebagian besar wilayahnya pernah dikuasai Taliban Pakistan sebelum mereka dipukul mundur dalam operasi militer tahun 2024 lalu.

    Islamabad menuding negara tetangganya, Afghanistan, gagal mengusir militan yang menggunakan wilayah negara itu untuk melancarkan serangan terhadap Pakistan. Tuduhan itu dibantah oleh otoritas Kabul.

    Selama beberapa pekan terakhir, warga di berbagai distrik Khyber Pakhtunkhwa telah melaporkan bahwa grafiti bertuliskan nama TTP telah muncul di gedung-gedung setempat. Warga setempat mengaku khawatir akan kembalinya kekuasaan TTP di wilayah tersebut.

    Seorang pejabat senior pemerintah daerah setempat baru-baru ini mengatakan kepada AFP bahwa jumlah petempur Taliban Pakistan dan serangan-serangan kelompok itu telah meningkat beberapa waktu terakhir.

    Menurut penghitungan AFP, nyaris 460 orang — sebagian besar anggota pasukan keamanan Pakistan — tewas sejak 1 Januari lalu dalam rentetan serangan yang dilancarkan kelompok bersenjata yang memerangi negara tersebut, baik di Khyber Pakhtunkhwa maupun Provinsi Balochistan di bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    Dubes Pakistan Kecam Israel di DK PBB: Agresor Berpura-pura Jadi Korban

    New York –

    Perwakilan tetap Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara terang-terangan mengecam Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Islamabad menuduh Tel Aviv telah melanggar hukum internasional sambil berpura-pura menjadi korban.

    Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025), menyampaikan kecaman itu dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB pada Kamis (11/9) untuk membahas serangan mengejutkan Israel terhadap Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional — yaitu Israel — untuk menyalahgunakan ruang sidang ini dan tidak menghormati kesucian dewan ini,” kata Ahmad dalam pernyataannya.

    “Israel adalah penjajah yang tidak mendengarkan siapa pun, yang tidak mengindahkan nasihat apa pun, bahkan dari teman-temannya, jika memang masih ada,” sebutnya.

    “Israel membantah, dan bukan hanya membantah, Israel mengancam anggota komunitas internasional, media internasional, organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional… dan mengancam PBB dan para pejabat seniornya,” imbuh Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad menuduh Israel telah bertindak “dengan impunitas, dilindungi oleh para pembelanya yang berulang kali, sama saja dalam tindakan ilegalnya dan pembangkangannya terhadap komunitas internasional”.

    Ahmad kemudian membandingkan Israel dengan “semua penjajah” yang “meskipun menjadi agresor, mereka berpura-pura dan berperan sebagai korban”.

    Kecaman itu menanggapi pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon yang membandingkan serangan Tel Aviv di Doha dengan operasi pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) atau US Navy SEAL tahun 2011 silam di Pakistan yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden.

    “Ketika bin Laden dilenyapkan di Pakistan, pertanyaan yang diajukan bukanlah, ‘Mengapa menargetkan teroris di wilayah asing?’” kata Danon dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut.

    Serangan Israel di wilayah Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat menuai kecaman banyak pihak. Tel Aviv mengklaim serangannya menargetkan para pemimpin senior Hamas, namun menewaskan korban sipil.

    Sidang khusus Dewan Keamanan PBB itu mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel tersebut dan menyatakan dukungan untuk kedaulatan Qatar serta perannya sebagai mediator dalam negosiasi Gaza.

    AS yang biasanya melindungi Israel, sekutu dekatnya, di forum PBB, turut mendukung pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB, yang hanya dapat disetujui melalui konsensus dari seluruh 15 negara anggotanya. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump terhadap serangan yang diperintahkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Dubes RI dan Negara-negara OKI di Rumania Gelar Aksi Kecam Israel

    Dubes RI dan Negara-negara OKI di Rumania Gelar Aksi Kecam Israel

    Jakarta –

    Duta Besar Indonesia untuk Rumania merangkap Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, bersama para duta besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka mengecam tindakan Israel di Gaza, Palestina, dan serangan terbaru ke Doha, Qatar.

    Aksi solidaritas itu digelar di Kementerian Luar Negeri Rumania, Kamis (11/9/2025). Meidyatama mewakili para dubes negara-negara OKI menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Rumania terhadap Palestina dengan pengakuan negara Palestina dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina serta menyerukan agar komunitas internasional aktif menyerukan perdamaian.

    “Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersikap aktif menghentikan tindakan-tindakan Israel dan menciptakan perdamaian di Timur Tengah,” kata Meidyatama dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

    Menlu Oana-Silvia Țoiu menyambut para dubes negara-negara OKI di Rumania dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dialog terbuka dan kerja sama yang erat. Menlu Oana-Silvia Țoiu menekankan urgensi perluasan akses kemanusiaan ke Gaza, pembaruan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    Setelah pertemuan dengan Menlu Rumania, para dubes negara-negara OKI melakukan solidarity stand di depan Kedutaan Besar Palestina di Bucharest, Rumania. Para Dubes menyuarakan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi di Palestina dan mengecam keras serangan Israel ke Doha, Qatar.

    Dalam pernyataannya mewakili para dubes negara-negara OKI pada saat solidarity stand, Meidyatama juga menyampaikan seruan kepada seluruh negara untuk menghentikan tindakan-tindakan Israel di Palestina. Aksi solidaritas ini dihadiri oleh para dubes negara-negara OKI di Rumania, yaitu Indonesia, Aljazair, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Turki.

    (dek/idh)

  • Netanyahu Desak Qatar Usir Hamas: Jika Tidak, Kami Akan Melakukannya!

    Netanyahu Desak Qatar Usir Hamas: Jika Tidak, Kami Akan Melakukannya!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak otoritas Qatar untuk mengusir atau mengadili para anggota politbiro Hamas, “karena jika tidak, kami yang akan melakukannya.” Hal ini disampaikannya sehari setelah Israel melancarkan serangan yang menargetkan para pejabat Hamas di ibu kota Qatar, Doha.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, kalian usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” kata perdana menteri Israel tersebut dalam pidato untuk memperingati serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025).

    Dalam pidatonya, Netanyahu membandingkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, di mana hampir 3.000 orang tewas ketika empat pesawat dibajak oleh kelompok Al-Qaeda.

    “Apa yang dilakukan Amerika setelah 11 September?” tanya Netanyahu. “Amerika berjanji untuk memburu para teroris yang melakukan kejahatan keji ini, di mana pun mereka berada. Dan Amerika juga mengesahkan resolusi di Dewan Keamanan PBB, dua minggu kemudian, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan perlindungan kepada teroris,” cetus pemimpin negeri Yahudi itu.

    Israel mengikuti pendekatan itu, kata Netanyahu, seraya menuduh Qatar melindungi, membiayai Hamas, dan memberikan para pemimpinnya rumah-rumah mewah.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris al-Qaeda di Afghanistan dan setelah mereka pergi dan membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” ujar Netanyahu, seraya menambahkan bahwa negara-negara yang sama yang memuji AS atas pembunuhan Osama bin Laden seharusnya malu pada diri mereka sendiri karena mengutuk Israel.

    Serangan Israel ke Qatar yang menargetkan Hamas pada hari Selasa (9/9) lalu telah menuai kecaman dari sekutunya, Amerika Serikat dan negara-negara lain. Gedung Putih pada hari Selasa (9/9) waktu setempat mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut.

    Namun, Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan negaranya tidak selalu bertindak demi kepentingan sekutunya, Amerika Serikat.

    “Kami tidak selalu bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Kami berkoordinasi, mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, kami menghargai itu, tetapi terkadang kami membuat keputusan dan memberi tahu Amerika Serikat,” kata Danon kepada sebuah stasiun radio Israel, dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025).

    “Itu bukan serangan terhadap Qatar; itu adalah serangan terhadap Hamas. Kami tidak menentang Qatar, atau terhadap negara Arab mana pun, kami saat ini menentang organisasi teroris,” katanya.

    Tonton juga video “Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Nekat Galang Donasi Ilegal di Blitar, WN Pakistan Dideportasi

    Nekat Galang Donasi Ilegal di Blitar, WN Pakistan Dideportasi

    Blitar (beritajatim.com) – Aksi seorang warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial SA yang viral karena menggalang donasi ilegal di Blitar berakhir. Setelah aksinya meresahkan masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar bekerja sama dengan Polres Blitar mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi atau memulangkan paksa pria tersebut kembali ke negaranya, Kamis (11/9/2025).

    Keresahan warga memuncak setelah SA terlihat berkeliling di sejumlah titik di Kabupaten Blitar, salah satunya di Kecamatan Kanigoro. Dengan dalih mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana banjir di Pakistan, SA mendekati warga tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang di Indonesia.

    Aktivitasnya yang mencurigakan membuat warga gerah dan melapor ke pihak kepolisian. SA pun sempat diamankan oleh petugas dari Polsek Kanigoro sebelum akhirnya diserahkan ke Kantor Imigrasi Blitar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, dalam keterangannya hari ini, membenarkan bahwa tindakan SA telah melanggar aturan keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, SA terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya untuk kegiatan yang tidak semestinya.

    “Setelah kami periksa, yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegas Aditya, Kamis (11/9/2025).

    Tanpa kompromi, Imigrasi Blitar langsung menjatuhkan sanksi administratif terberat. “Sebagai sanksinya, kami lakukan tindakan tegas berupa pendeportasian. Hari ini juga yang bersangkutan kami pulangkan ke negara asalnya,” imbuh Aditya.

    Kasus ini menjadi peringatan keras bagi warga negara asing lainnya agar tidak menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia. Aditya juga mengapresiasi peran aktif masyarakat Blitar yang cepat tanggap melaporkan aktivitas mencurigakan.

    “Kami berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Blitar dari aktivitas WNA yang tidak sesuai aturan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor ke kantor Imigrasi jika menemukan keberadaan atau kegiatan WNA yang ganjil dan mencurigakan,” tutupnya. [owi/beq]