Negara: Pakistan

  • Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Islamabad

    Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibi, terkait kasus korupsi yang melibatkan pembelian hadiah mewah untuk negara dengan harga di bawah nilai pasar.

    Hukuman terbaru ini menambah serangkaian masalah hukum bagi Khan, yang mendekam di balik jeruji besar sejak Agustus 2023. Khan menghadapi puluhan kasus lain yang menjerat dirinya sejak digulingkan dari jabatannya pada tahun 2022, mulai dari kasus korupsi hingga tuduhan terkait antiterorisme dan rahasia negara.

    Khan membantah telah melakukan pelanggaran hukum dalam semua kasus tersebut, yang menurut partai yang menaunginya bermotif politik.

    Vonis 17 tahun penjara untuk Khan dan istrinya itu, seperti dilansir Reuters, Sabtu (20/12/2025), diungkapkan oleh pengacara keluarga Khan, Rana Mudassar Umer, saat berbicara kepada Reuters.

    “Pengadilan mengumumkan hukuman tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa dan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Imran Khan dan Bushra Bibi dengan denda yang besar,” ucap Umer.

    Khan dan istrinya, menurut putusan pengadilan Pakistan, dijatuhi hukuman berat 10 tahun penjara berdasarkan undang-undang pidana Pakistan untuk tindak pidana pelanggaran kepercayaan dan hukuman 7 tahun penjara berdasarkan undang-undang antikorupsi.

    Keduanya juga dijatuhi hukuman denda masing-masing sebesar 16,4 juta Rupee Pakistan, atau setara Rp 978,3 juta.

    Kasus ini berkaitan dengan jam tangan mewah yang dihadiahkan kepada Khan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman selama kunjungan resmi kenegaraan, yang menurut jaksa penuntut, kemudian dibeli oleh Khan dan istrinya dari negara dengan harga diskon besar-besaran yang melanggar aturan pemberian hadiah di Pakistan.

    Kasus tersebut terpisah dari kasus lainnya yang juga melibatkan hadiah negara, yang membuat Khan ditangkap pada Agustus 2023 lalu. Dalam kasus itu, Khan telah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, sedangkan istrinya dihukum 7 tahun penjara, namun hukuman itu ditangguhkan setelah banding.

    Kasus-kasus semacam ini secara umum dikenal di Pakistan sebagai kasus Toshakhana, yang merujuk pada tempat penyimpanan milik negara untuk hadiah-hadiah yang diterima para pejabat publik.

    Khan yang merupakan mantan bintang kriket yang beralih menjadi politisi, tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Pakistan. Pertarungan hukum yang dihadapi Khan terus berlangsung, dengan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf, kini terpinggirkan dari kekuasaan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Eks PM Pakistan dan Istri Divonis 17 Tahun Penjara terkait Korupsi

    Islamabad

    Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibi, terkait kasus korupsi yang melibatkan pembelian hadiah mewah untuk negara dengan harga di bawah nilai pasar.

    Hukuman terbaru ini menambah serangkaian masalah hukum bagi Khan, yang mendekam di balik jeruji besar sejak Agustus 2023. Khan menghadapi puluhan kasus lain yang menjerat dirinya sejak digulingkan dari jabatannya pada tahun 2022, mulai dari kasus korupsi hingga tuduhan terkait antiterorisme dan rahasia negara.

    Khan membantah telah melakukan pelanggaran hukum dalam semua kasus tersebut, yang menurut partai yang menaunginya bermotif politik.

    Vonis 17 tahun penjara untuk Khan dan istrinya itu, seperti dilansir Reuters, Sabtu (20/12/2025), diungkapkan oleh pengacara keluarga Khan, Rana Mudassar Umer, saat berbicara kepada Reuters.

    “Pengadilan mengumumkan hukuman tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa dan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Imran Khan dan Bushra Bibi dengan denda yang besar,” ucap Umer.

    Khan dan istrinya, menurut putusan pengadilan Pakistan, dijatuhi hukuman berat 10 tahun penjara berdasarkan undang-undang pidana Pakistan untuk tindak pidana pelanggaran kepercayaan dan hukuman 7 tahun penjara berdasarkan undang-undang antikorupsi.

    Keduanya juga dijatuhi hukuman denda masing-masing sebesar 16,4 juta Rupee Pakistan, atau setara Rp 978,3 juta.

    Kasus ini berkaitan dengan jam tangan mewah yang dihadiahkan kepada Khan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman selama kunjungan resmi kenegaraan, yang menurut jaksa penuntut, kemudian dibeli oleh Khan dan istrinya dari negara dengan harga diskon besar-besaran yang melanggar aturan pemberian hadiah di Pakistan.

    Kasus tersebut terpisah dari kasus lainnya yang juga melibatkan hadiah negara, yang membuat Khan ditangkap pada Agustus 2023 lalu. Dalam kasus itu, Khan telah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, sedangkan istrinya dihukum 7 tahun penjara, namun hukuman itu ditangguhkan setelah banding.

    Kasus-kasus semacam ini secara umum dikenal di Pakistan sebagai kasus Toshakhana, yang merujuk pada tempat penyimpanan milik negara untuk hadiah-hadiah yang diterima para pejabat publik.

    Khan yang merupakan mantan bintang kriket yang beralih menjadi politisi, tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Pakistan. Pertarungan hukum yang dihadapi Khan terus berlangsung, dengan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf, kini terpinggirkan dari kekuasaan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

    India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

    Jakarta

    Hubungan Pakistan dan Afganistan merosot ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir, menyusul bentrokan mematikan lintas batas yang menewaskan puluhan orang. Sejumlah jalur perdagangan utama, termasuk pintu perbatasan Torkham dan Chaman, ditutup. Penutupan ini melumpuhkan arus barang, yang mengakibatkan lonjakan harga, dan memperdalam jurang ketegangan antara kedua negara.

    Penutupan perlintasan perbatasan Pakistan dengan Afganistan juga memicu pergeseran besar dalam pola perdagangan regional. India berusaha memetik keuntungan maksimal dari perseteruan antara sekutu lama itu dengan tampil sebagai mitra dagang alternatif.

    Perdagangan Pakistan–Afganistan anjlok

    Konflik yang berlangsung memangkas hampir separuh volume perdagangan antara Pakistan dan Afganistan. Pada tahun fiskal 2024–2025, nilai perdagangan bilateral sempat tumbuh 25 persen dan mendekati US$ 2 miliar. Namun, akibat penutupan perbatasan dan meningkatnya ketegangan militer, angka tersebut kini turun menjadi sekitar US$ 1 miliar, kata anggota Dewan Kamar Dagang Afganistan, Khan Jan Alokozay.

    Penurunan ini berdampak besar bagi Afganistan, negara yang nilai ekspornya hanya mencapai US$ 992 juta, sementara impor menembus US$ 5,76 miliar pada 2022, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Afganistan berpaling ke India

    Menyusutnya hubungan dagang dengan sekutu lama Pakistan mendorong Afganistan—yang sejak kembalinya Taliban relatif terisolasi dari komunitas internasional—untuk mencari jalur perdagangan alternatif. India bergerak cepat memosisikan diri sebagai mitra utama.

    Menteri Perdagangan Afganistan Nooruddin Azizi baru-baru ini mengunjungi New Delhi untuk merundingkan perluasan kerja sama ekonomi. Pembahasan mencakup peningkatan penerbangan kargo ke Kabul dari kota-kota India seperti Delhi, Amritsar, dan Mumbai. Kedua negara juga menunjuk atase perdagangan di masing-masing kedutaan guna memfasilitasi hubungan dagang.

    Chabahar, gerbang strategis India

    Inti strategi India adalah Pelabuhan Chabahar di Iran, yang memberi Afganistan—negara tanpa akses laut—jalur langsung ke perairan internasional tanpa melalui wilayah Pakistan. India menanamkan investasi besar di pelabuhan tersebut, yang menjadi rute alternatif bagi impor kebutuhan pokok Afganistan.

    Sejak hubungan Kabul–Islamabad memburuk, para pedagang Afganistan mulai mengalihkan impor pangan, bahan bangunan, komoditas, dan barang konsumsi melalui Chabahar.

    Dia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pembebasan sanksi Amerika Serikat terhadap Chabahar yang diberikan pada Oktober lalu. Menurutnya, India harus menawarkan keunggulan kecepatan dan keandalan guna menandingi jalur Pakistan yang lebih cepat dan murah.

    Pandangan serupa disampaikan mantan duta besar India untuk Afganistan, Gautam Mukhopadhaya. Ia menyebut krisis Pakistan–Afganistan membuka peluang strategis bagi India untuk mengukuhkan diri sebagai gerbang utama perdagangan Afganistan. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan bergantung pada apakah rute Chabahar dapat dibuktikan andal dan menguntungkan secara komersial.

    Tantangan infrastruktur dan ketidakpastian

    Pakar Afganistan Shanthie Mariet D’Souza menilai Chabahar masih membutuhkan peningkatan besar, mulai dari derek pelabuhan hingga fasilitas penyimpanan, untuk menampung potensi perdagangan Afganistan senilai lebih dari US$ 2 miliar. Ia menekankan pentingnya aktivasi jalur kereta Chabahar–Zahedan.

    Namun, tantangan utama tetap ada, terutama sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, yang berpotensi menghambat pengembangan infrastruktur. Ketidakpastian durasi blokade perdagangan Pakistan–Afganistan juga membuat perbaikan sistemik sulit diwujudkan dalam jangka pendek.

    D’Souza menilai India perlu mengamankan pengaruh jangka panjang dengan membingkai kerja sama dagang yang mendorong kemandirian ekonomi Afganistan. Dia menyebut India memiliki modal reputasi yang baik di kalangan masyarakat Afganistan, serta hubungan yang relatif pragmatis dengan Taliban.

    Dipenuhi sikap waspada

    Meski belum mengakui pemerintahan Taliban secara resmi, India dan Afganistan rajin merangkai kerja sama bilateral dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh kebutuhan dan dinamika geopolitik di kawasan.

    Namun, jika Pakistan melonggarkan blokade dan memperbaiki hubungan dengan Kabul, jalur dagang India diperkirakan akan sulit bersaing. Meski demikian, pengalaman Afganistan menghadapi kebijakan penutupan perbatasan Pakistan di masa lalu dapat mendorong Kabul memilih jalur yang lebih stabil dan terdiversifikasi.

    Mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, T.C.A. Raghavan, mengingatkan agar India tidak menganggap gangguan perdagangan saat ini sebagai perubahan struktural permanen. Ia menilai keterbatasan infrastruktur dan isu sanksi masih menjadi hambatan besar.

    “Saya tidak melihat kebuntuan ini akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi juga kecil kemungkinan ada perbaikan cepat dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Video: Kabut Tebal Selimuti Lahore Pakistan, Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia

    Video: Kabut Tebal Selimuti Lahore Pakistan, Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia

    Video: Kabut Tebal Selimuti Lahore Pakistan, Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia

  • Beda Sikap dengan DK PBB, AS Tolak Kecam Kekerasan Pemukim Israel

    Beda Sikap dengan DK PBB, AS Tolak Kecam Kekerasan Pemukim Israel

    New York

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak untuk mengecam kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di wilayah Tepi Barat. Washington juga menyebut bahwa resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat sudah “usang”.

    Sikap AS, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025), berbeda dengan sebagian besar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Slovenia, Prancis, Aljazair, Rusia, China, Denmark, Pakistan, dan Guyana, kompak menyerukan kepada Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman ilegal dan menghormati hukum internasional.

    Utusan AS untuk PBB, Jennifer Locetta, menentang pengarahan tentang Resolusi 2334, yang berkaitan dengan permukiman Israel yang semakin berkembang di Tepi Barat.

    “Rekan-rekan, kami telah menjelaskan: Amerika Serikat menentang pengarahan triwulan tentang UNSCR 2334 ini, karena hal itu hanya mengalihkan perhatian dari ancaman mendesak terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tegasnya.

    Resolusi 2334 yang disebut Locetta merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi tahun 2016, yang menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional dan “tidak memiliki validitas hukum”. Resolusi itu juga menuntut agar Israel menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat.

    Namun Locetta, dalam argumennya, mengklaim bahwa Resolusi 2803 — yang disahkan bulan lalu untuk mendukung rencana perdamaian Gaza — bukan Resolusi 2334, yang akan “menentukan jalan menuju Timur Tengah yang stabil, aman, dan makmur”.

    “Kami bekerja sama dengan mitra-mitra untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (yang direncanakan) dan melatih Kepolisian Palestina yang telah diverifikasi sepenuhnya, bukan mengulang kebijakan yang gagal selama beberapa dekade. Dewan ini harus mengakui dan mengakhiri fokus yang berlebihan pada resolusi yang sudah usang,” ucap Locetta.

    Locetta tidak secara tegas mengecam kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, namun menyinggung pernyataan Presiden Donald Trump yang mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir.

    “Amerika Serikat tetap fokus untuk menjaga keamanan Israel dan stabilitas Gaza dan Tepi Barat. Presiden Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Amerika Serikat mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir, dan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tegasnya.

    Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya tidak setuju dengan argumen AS. Utusan Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, memperingatkan bahwa “aneksasi yang melumpuhkan sedang terjadi di Tepi Barat”.

    “Kita seharusnya berbuat lebih banyak untuk mencegah sejarah terulang kembali. Untuk saat ini, perdamaian masih jauh,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, dalam forum yang sama menegaskan kembali sikap negaranya dalam menentang perluasan permukiman Israel dan segala bentuk aneksasi di Tepi Barat “baik sebagian, total, atau de-facto”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Blitar (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memastikan seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi sasaran Operasi Wirawaspada di wilayah Blitar dan Tulungagung berstatus legal. Kepastian ini didapat setelah petugas melakukan penyisiran intensif selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 Desember 2025.

    Operasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan administratif dan mendeteksi dini potensi penyalahgunaan izin tinggal di seluruh Indonesia.

    Sasaran pertama tim pengawas adalah lembaga kursus di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Di sana, petugas memeriksa dua WNA asal Amerika Serikat dan Prancis yang bertindak sebagai relawan pengajar.

    “Kami langsung melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor) dan izin tinggal mereka. Hasilnya, kedua WNA tersebut memegang izin yang sah dan kegiatannya sesuai dengan peruntukan visa,” ujar Aditya Nursanto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Selasa (17/12/2025).

    Pengawasan berlanjut ke Kabupaten Tulungagung pada Kamis (11/12/2025). Petugas mendatangi sebuah hunian di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, untuk memeriksa seorang warga Amerika Serikat yang bermukim di sana. Hasil pemeriksaan mencatat dokumen yang bersangkutan sepenuhnya sesuai aturan.

    Di hari yang sama, momen unik terjadi saat petugas melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap tiga turis Jerman yang tengah bersepeda di jalan raya Tulungagung menuju kawasan Bromo.

    “Dokumen mereka lengkap. Mereka murni wisatawan yang sedang menikmati rute Jawa Timur menggunakan sepeda,” tambah Aditya.

    Rangkaian operasi ditutup pada Jumat (12/12/2025) dengan memeriksa seorang warga negara Pakistan di Kelurahan Jepun, Tulungagung. Hasil pengecekan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku aktif.

    Secara keseluruhan, Operasi Wirawaspada menunjukkan tingkat kepatuhan WNA yang cukup tinggi di wilayah kerja Imigrasi Blitar. Tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan dokumen selama penyisiran dilakukan.

    “Operasi Wirawaspada adalah langkah preventif kami untuk memastikan seluruh WNA di wilayah kerja Imigrasi Blitar ‘bersih’ dan taat aturan. Kami ingin memastikan tidak ada celah pelanggaran hukum,” tegas Aditya.

    Hasil operasi tiga hari ini menyimpulkan bahwa pengawasan orang asing di wilayah Blitar dan Tulungagung berjalan efektif, dengan seluruh WNA terpantau tertib administrasi sesuai Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. [owi/beq]

  • Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu ditunjukkan dengan mengunjungi langsung lokasi terdampak. Tercatat Prabowo tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat. 

    Bahkan, selepas lawatan ke Pakistan, dan Rusia, Prabowo yang tidak terlihat lelah langsung kembali mengunjungi Aceh melihat proses pemulihan bencana. Berselang beberapa hari, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore membahas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh.

    “Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dari rapat kabinet paripurna tersebut terdapat 6 poin arahan Prabowo mengenai penanganan bencana di Sumatera dan Aceh:

    1. Larang Pejabat Foto-Foto di Lokasi Bencana

    Presiden Prabowo Subianto menegur keras kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto dan menunjukkan eksistensi. Ia menegaskan, wilayah terdampak bencana bukanlah tempat wisata, melainkan area darurat yang membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Menurut Prabowo, setiap kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana harus dilandasi niat tulus untuk membantu masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, wajib dibarengi tugas, tanggung jawab, dan solusi nyata sesuai kewenangan masing-masing, bukan sekadar simbol kehadiran.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12/2025), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

    2. APBN Sanggup Biayai Penanganan Bencana di Sumatera

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di Sumatera berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

    “APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    3. Apresiasi Bantuan Semua Pihak

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah hingga relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Prabowo menilai kehadiran para pejabat kementerian hingga jajaran pelaksana meliputi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, tim SAR gabungan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN menunjukkan komitmen kuat negara dalam membantu masyarakat terdampak.

    “Semua saya lihat, hampir semua kementerian/lembaga hadir di situ. Terima kasih,” ucap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

  • Di Balik Panggung Pernikahan Palsu, Tanda Pergeseran Sosial di Pakistan

    Di Balik Panggung Pernikahan Palsu, Tanda Pergeseran Sosial di Pakistan

    Jakarta

    Panggung pernikahan tampak biasa pada pandangan pertama: dihiasi bunga marigold, dengan nuansa kuning cerah yang ceria menghiasi tempat duduk pengantin.

    Tampak seperti acara mehndi khas Pakistan, bagian dari perayaan pernikahan tiga hari tradisional di negara tersebut, namun jika dilihat lebih dekat, ada sesuatu yang tidak biasa: pengantin pria adalah seorang perempuan. Ini bukan pernikahan sesama jenis, melainkan “pernikahan palsu,” sebuah acara yang diselenggarakan untuk memberi orang kesempatan berkumpul dan menikmati malam yang spektakuler tanpa tekanan sosial.

    Tren pernikahan palsu di Pakistan, yang mulai populer sejak 2023, meniru estetika dan perayaan “pernikahan nyata,” tetapi tanpa komitmen seumur hidup atau tekanan keluarga yang biasanya mendefinisikan pernikahan di Pakistan.

    Jenis acara ini meningkat popularitasnya setelah sebuah pernikahan palsu yang diselenggarakan oleh Lahore University of Management Sciences (LUMS) pada 2023 mendapat perhatian besar baik di media tradisional maupun media sosial, baik di tingkat nasional maupun global.

    Pernikahan palsu yang viral memicu kecaman

    Liputan media menyebabkan kecaman dan kritik yang signifikan bersamaan dengan meningkatnya popularitas di kalangan anak muda dan influencer.

    Sairam H. Miran, mantan presiden Dewan Mahasiswa LUMS, mengatakan kepada DW bahwa mahasiswa di universitas tersebut menghadapi “penyalahgunaan online” yang cukup besar setelah rekaman dari acara tersebut menjadi viral.

    “Ada kecenderungan orang dan media lebih fokus pada LUMS sebagai universitas elit yang terlepas dari kenyataan, yang mendapat perhatian jauh lebih besar daripada berita positif apapun tentang mahasiswa yang sama,” kata Miran.

    Seperti banyak universitas lain di Pakistan, LUMS menyelenggarakan acara sosial mingguan bagi mahasiswa dan percaya bahwa pernikahan palsu menyediakan ruang perayaan yang lebih tradisional dan diterima secara sosial untuk bersenang-senang.

    Namun, setelah kecaman tersebut, dewan mahasiswa dan universitas mengambil beberapa langkah pencegahan untuk menjamin keselamatan dan privasi mahasiswa, seperti melarang influencer memposting di halaman publik.

    “Ada konsekuensi bagi admin yang harus bertanggung jawab kepada donor dan orang tua, dan kami, mahasiswa yang tidak setuju menjadi viral, menghadapi masalah dengan keluarga kami juga,” kata Zara (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa LUMS yang lulus pada 2023, kepada DW.

    “Pengantin pria tidak menghadapi masalah dengan keluarganya, tetapi keluarga pengantin perempuan sangat marah,” tambahnya.

    Zara meminta DW untuk tidak menggunakan nama aslinya karena konsekuensi negatif setelah rekaman dari pernikahan palsu menjadi viral.

    Pernikahan palsu sebagai ruang aman berbasis gender

    Menikmati perayaan pernikahan tanpa tekanan sosial atau pengawasan keluarga adalah alasan utama mengapa acara pernikahan palsu begitu menarik, terutama bagi perempuan.

    Rida Imran, pendiri Hunar Creative Market, menyelenggarakan pernikahan palsu khusus perempuan bekerja sama dengan pengrajin, seniman, kreator konten, dan manajer acara lainnya pada November.

    Imran mengatakan kepada DW bahwa acara mehndi dari pernikahan tradisional Pakistan, biasanya adalah acara hari pertama dari pernikahan tiga hari, khususnya membawa perempuan bersama untuk mengaplikasikan henna, bernyanyi, menari, dan merayakan.

    Namun, bagi sebagian besar keluarga, perempuan masih berada di bawah tekanan sosial untuk bersikap tidak terlalu riang di pernikahan.

    “Meskipun perayaan pernikahan adalah bagian integral dari budaya dan tradisi kita, perempuan masih menghadapi banyak pengawasan dalam cara mereka bertindak, berpakaian, dan merayakan,” kata Imran.

    “Menyelenggarakan mehndi khusus perempuan ini memberi perempuan kesempatan untuk menikmati pernikahan tanpa tekanan sosial atau pengawasan keluarga.”

    Keaslian mengalahkan pola pernikahan Barat

    Punjrush, seorang komedian standup dan kreator konten yang berperan sebagai “pengantin perempuan,” berbagi bahwa sebagai perempuan lajang, ia tidak pernah membayangkan mengalami pernikahan “bebas drama” seperti itu. Ia biasanya merasakan adanya ketegangan antar anggota keluarga atau tekanan untuk mengikuti norma sosial.

    Ia menambahkan bahwa acara tersebut terasa seperti momen “dekolonisasi,” karena promosi merek dan pameran biasanya mengikuti template Barat, sedangkan budaya pernikahan Pakistan (shaadi) bersifat autentik Asia Selatan

    Selain keaslian, rasa aman yang dirasakan perempuan di pernikahan palsu sangat kontras dengan acara lain di negara tersebut, seperti rave dan pesta, yang sering kali diwarnai ketidakpastian dan masalah keamanan.

    Sebagai contoh, pada Oktober 2024, polisi melakukan razia terhadap pesta Halloween di Karachi, ibu kota provinsi Sindh, sebuah acara yang banyak diberitakan dan disebarkan di media sosial sebagai “kegiatan vulgar.” Banyak peserta perempuan fotonya tersebar secara online, melanggar privasi mereka.

    Menurut Shifa Leghari, jurnalis dan komentator sosial, pernikahan palsu di Pakistan menyediakan ruang yang jauh lebih aman bagi perempuan tanpa menimbulkan kecurigaan dari otoritas atau anggota keluarga.

    “Acara ini juga sering dijual tiket atau dikurasi sehingga memiliki titik masuk yang terkontrol dan sangat sesuai budaya, jadi orang, terutama perempuan, bebas menikmati, dan pria tahu harus bersikap hormat karena ini bagian dari budaya pernikahan,” kata Leghari.

    Pasar perayaan yang berkembang

    Dalam kompleks industri pernikahan Pakistan, pernikahan palsu telah menciptakan ceruk pasar yang cukup besar, meskipun ada spekulasi apakah tren ini mendorong industri pernikahan mewah yang terus berkembang atau menyediakan pasar alternatif di luar arus utama.

    Ekosistem pernikahan Pakistan, termasuk tempat, katering, busana desainer, perhiasan, fotografi, dan seniman rias, diperkirakan bernilai setidaknya 900 miliar rupee Pakistan (sekitar Rp 53,1 triliun) setiap tahun.

    Beberapa penyelenggara pernikahan palsu berpendapat bahwa alih-alih mengikuti arus, mereka menyediakan standar, ide, vendor, dan layanan alternatif karena berbasis kreativitas daripada “gaya copy-paste” kebanyakan pernikahan tradisional.

    Layanan pernikahan yang lebih terjangkau dan inovatif semakin banyak muncul, didorong oleh media sosial dan promosi yang diberikan oleh pernikahan palsu.

    Misalnya, penyelenggara pernikahan palsu di Islamabad yang disebut ‘Shaam-e-Mastana’ (malam perayaan) mencoba menetapkan standar baru untuk pernikahan, dengan menggabungkan musik rakyat, fesyen, dan tradisi budaya.

    Aqeel Muhammad, seorang kurator acara, membandingkan pernikahan palsu Pakistan dengan Met Gala tahunan, parade busana memukau di Museum Seni Metropolitan di New York.

    “Anda bebas mengekspresikan gaya dan diri Anda secara lebih tinggi jika dilakukan secara kreatif,” katanya kepada DW.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Tampang Kakek Tarman Tersangka Pemalsuan Cek Mahar Nikah Rp 3 M’:

    (ita/ita)

  • Alpha7 Esports Juara PMGC 2025, Alter Ego Ares Bawa Indonesia Tembus 8 Besar Dunia

    Alpha7 Esports Juara PMGC 2025, Alter Ego Ares Bawa Indonesia Tembus 8 Besar Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Alpha7, tim esports yang mewakili Brasil mencatatkan sejarah sebagai juara PUBG Mobile Global Championship 2025 (PMGC 2025). Sementara itu, Indonesia harus puas dengan posisi 8.

    Tampil sebagai juara dunia PMGC 2025, Alpha7 Esports sukses mengunci 142 poin dari 18 pertandingan di Bangkok, Thailand.

    Ini merupakan kali pertama tim asal Brasil keluar sebagai juara PMGC, sekaligus mengakhiri penantian panjang komunitas game bergenre battle royale di Negeri Samba tersebut.

    Perjalanan Alpha7 menjadi juara tidak terjadi secara instan. Sempat finis ketiga pada PMGC 2023, performa turun di tahun setelahnya, dan gagal lolos ke Grand Finals PMWC 2025, tim esports ini ternyata pantang menyerah.

    Di PMGC 2025, Alpha7 tampil lebih matang dan disiplin dengan strategi rotasi rapi. Eksekusi pun dilakukan sangat baik. Tampil konsisten dari match ke match berbuah tim asal Brasil itu mengangkat trofi juara dunia PUBG Mobile.

    Dengan title juara ini, seluruh anggota tim Alpha7 berhak menerima jaket eksklusif kolaborasi PUBG Mobile x Balenciaga. Sementara itu, Alter Ego Ares, tm esports wakil Inddonesia harus berlapang dada untuk berakhir di posisi ke-8.

    Perjalanan Alter Ego Ares penuh tekanan. Mereka memulai dari Group Stage. Bertahan di fase Last Chance. Lalu menembus Grand Finals. Konsistensi dan mental bertanding menjadi kunci hingga mampu bertahan di tengah persaingan tertinggi dunia.

    Dari hasil tersebut, Alter Ego Ares membawa pulang total hadiah US$94 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar.

    Disela-sela pertandingan, PUBG Mobile Esports juga sudah menyiapkan roadmap 2026. Kabarnya, pengembang siap menggelar lebih dari 30 National Championship akan digelar.

    Dua musim PUBG Mobile Global Open akan berlangsung di Asia Tenggara dan Pakistan. PMWC kembali hadir di Esports World Cup. Grand Finals PMGC 2026 dijadwalkan berlangsung di Turki

  • Penembak di Pantai Bondi Pernah Diselidiki karena Diduga Terkait ISIS

    Penembak di Pantai Bondi Pernah Diselidiki karena Diduga Terkait ISIS

    Sydney

    Otoritas intelijen Australia ternyata pernah menyelidiki salah satu pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, sekitar enam tahun lalu karena dugaan keterkaitannya dengan kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    Penembakan massal yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan orang pada Minggu (14/12) itu, didalangi oleh seorang ayah berusia 50 tahun dan anak laki-lakinya yang berusia 24 tahun. Si ayah diidentifikasi bernama Sajid Akram, sedangkan anaknya bernama Naveed Akram.

    Sajid tewas ditembak polisi di lokasi kejadian. Sementara Naveed mengalami luka kritis dan kini berada di bawah penjagaan kepolisian di rumah sakit setempat. Otoritas Australia menyebut Sajid memiliki enam senjata api secara legal.

    Penembakan terjadi saat perayaan Hanukkah digelar umat Yahudi setempat, dan dihadiri lebih dari 1.000 orang, di pantai terkenal di Sydney itu. Kepolisian Australia menetapkan penembakan massal itu sebagai “insiden teroris”.

    Informasi terbaru yang dilaporkan televisi terkemuka Australia, ABC News, seperti dilansir AFP, Senin (15/12/2025), menyebutkan bahwa Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) pernah menyelidiki Naveed pada tahun 2019 lalu.

    Laporan ABC News itu mengutip keterangan seorang pejabat senior yang tidak disebut namanya, namun merupakan bagian dari operasi kontra-terorisme gabungan Australia yang sedang menyelidiki penembakan massal di Pantai Bondi.

    Pejabat senior itu mengatakan bahwa Naveed diyakini memiliki hubungan dekat dengan seorang anggota ISIS yang ditangkap pada Juli 2019 dan dihukum karena mempersiapkan aksi teroris di Australia.

    Menurut laporan ABC News, para detektif kontra-terorisme Australia meyakini kedua pelaku penembakan telah menyatakan kesetiaan kepada ISIS.

    Para pejabat senior mengatakan kepada ABC News, bahwa dua bendera ISIS ditemukan di dalam mobil yang digunakan pelaku saat melakukan penembakan di Pantai Bondi.

    Direktur Jenderal ASIO, Mike Burgess, mengatakan kepada wartawan pada Minggu (14/12), bahwa salah satu pelaku “dikenal oleh kami, tetapi tidak dapat perspektif ancaman langsung”.

    “Jadi, sangat jelas kami perlu menyelidiki apa yang terjadi di sini,” ucapnya.

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, seperti dilansir Sydney Morning Herald, mengatakan bahwa Naveed, seorang warga negara Australia kelahiran tahun 2001, menarik perhatian ASIO pada Oktober 2019. Dia diperiksa lebih lanjut dan hasil penilaian menyatakan “tidak ada indikasi ancaman berkelanjutan atau ancaman dirinya terlibat dalam kekerasan”.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengungkapkan bahwa Sajid, ayah Naveed, tiba di Australia dengan visa mahasiswa tahun 1998 silam, yang kemudian diubah menjadi visa pasangan pada tahun 2001, dan sejak itu dia memiliki visa penduduk tetap.

    Burke tidak mengonfirmasi dari mana asal Akram, meskipun laporan media menyebut dia datang dari Pakistan.

    Lihat Video ‘Detik-detik 2 Pelaku Penembakan di Australia Dilumpuhkan’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)