Negara: Oman

  • Iran Ogah Negosiasi Langsung dengan Trump soal Program Nuklir

    Iran Ogah Negosiasi Langsung dengan Trump soal Program Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran menolak tuntutan Amerika Serikat untuk melakukan perundingan langsung mengenai program nuklirnya. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat senior Iran yang enggan disebut namanya.

    Pejabat tersebut memperingatkan negara-negara tetangga yang menampung pangkalan militer AS bisa menjadi sasaran apabila ikut terlibat dalam pusaran konflik yang saat ini tengah memanas.

    Meski menolak tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk berbicara langsung, Iran membuka pintu untuk perundingan tidak langsung melalui Oman. Negara tersebut selama ini menjadi jalur komunikasi antara negara-negara yang bertikai.

    “Perundingan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi keseriusan Washington tentang solusi politik dengan Iran,” kata seorang pejabat senior Iran dikutip dari Reuters, Minggu (6/4/2025).

    “Meskipun jalan itu bisa “berbatu”, perundingan semacam itu dapat segera dimulai jika pesan AS mendukungnya,” tambahnya.

    Di sisi lain, pejabat tersebut mengatakan bahwa Iran telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain bahwa segala bentuk dukungan terhadap serangan AS terhadap Iran, termasuk penggunaan wilayah udara atau wilayah mereka oleh militer AS selama serangan, akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan menimbulkan konsekuensi yang berat bagi mereka”, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah menempatkan angkatan bersenjata Iran dalam siaga tinggi.

    Peringatan Trump tentang tindakan militer terhadap Iran telah mengguncang suasana yang sudah tegang di seluruh wilayah setelah perang terbuka di Gaza dan Lebanon, serangan militer di Yaman, perubahan kepemimpinan di Suriah, dan baku tembak antara Israel dan Iran.

    Kekhawatiran akan terjadinya konflik regional yang lebih luas telah meresahkan negara-negara di sekitar Teluk, perairan yang berbatasan di satu sisi dengan Iran dan di sisi lain dengan monarki Arab yang bersekutu dengan AS yang membawa sebagian besar pasokan minyak global.

    Pada hari Rabu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa Kuwait telah meyakinkan Iran bahwa mereka tidak akan menerima tindakan agresif apa pun yang diarahkan ke negara lain dari wilayahnya.

    Sekutu Iran, Rusia, pada Kamis menyatakan bahwa ancaman serangan militer AS terhadap Republik Islam tidak dapat diterima, dan pada Jumat menyerukan untuk menahan diri.

    (ven/mij)

  • Mau Bom Iran, AS Kirim Sistem Rudal THAAD Kedua ke Israel – Halaman all

    Mau Bom Iran, AS Kirim Sistem Rudal THAAD Kedua ke Israel – Halaman all

    Mau Bom Iran, AS Kirim Sistem Rudal THAAD Kedua ke Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat dilaporkan telah mentransfer sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) keduanya ke Israel, pada saat ketegangan dengan Iran meningkat.

    Saluran televisi Arab Saudi Al-Hadath melaporkan kalau transfer sistem pertahanan udara THAAD diyakini telah terjadi Sabtu (5/4/2025) kemarin.

    Situs web pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat angkut terbesar Angkatan Udara AS C-5M Super Galaxy, yang saat ini beroperasi, telah mendarat di Pangkalan Udara Nevatim di Israel selatan dan tetap di sana selama sekitar delapan jam sebelum lepas landas lagi.
      
    Diketahui, Sistem pertahanan rudal THAAD pertama dikirim ke Israel tahun lalu dan diperkirakan 100 personel militer AS telah ditempatkan di negara itu untuk mengoperasikan sistem tersebut, yang dianggap sebagai pelengkap sistem pertahanan udara Patriot.

    THAAD adalah sistem antirudal yang canggih dan berteknologi tinggi.

    Sistem THAAD yang dikerahkan di Israel telah digunakan untuk mencegat serangan rudal yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata Houthi dari Yaman, termasuk dalam beberapa insiden baru-baru ini.

    TRANSFER KE ISRAEL – Sistem pertahanan rudal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) saat dipindahkan menggunakan pesawat. THAAD adalah sistem pertahanan rudal berteknologi tinggi yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek hingga menengah selama fase terminal penerbangannya, yaitu saat rudal mendekati sasarannya. AS dilaporkan kembali mengirim sistem pertahanan ini ke Israel di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.

    Trump Ancam Bom Iran

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel telah meningkat, dengan Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengancam Iran dengan “pemboman yang belum pernah terlihat sebelumnya” dan sanksi tambahan jika Teheran gagal mencapai kesepakatan dengan Washington mengenai program nuklirnya.

    Sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) adalah sistem pertahanan rudal berteknologi tinggi yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek hingga menengah selama fase terminal penerbangannya, yaitu saat rudal mendekati sasarannya.

    Sistem ini beroperasi menggunakan konsep “serang untuk membunuh”, yang berarti menghancurkan target dengan dampak langsung menggunakan energi kinetik, tanpa memerlukan hulu ledak peledak.

    TRANSFER KE ISRAEL – Sistem pertahanan rudal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) saat dipindahkan menggunakan pesawat. THAAD adalah sistem pertahanan rudal berteknologi tinggi yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek hingga menengah selama fase terminal penerbangannya, yaitu saat rudal mendekati sasarannya. AS dilaporkan kembali mengirim sistem pertahanan ini ke Israel di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. (DSA/Tangkap Layar)

    Profil THAAD

    THAAD mampu mencegat target pada ketinggian antara 40 dan 150 kilometer di luar atmosfer, memberikan keuntungan strategis dalam mencegah ancaman rudal dibandingkan dengan sistem pertahanan lain yang beroperasi pada ketinggian lebih rendah.

    Setiap unit THAAD terdiri dari beberapa elemen utama termasuk peluncur bergerak, radar deteksi AN/TPY-2 berkekuatan tinggi, unit pengendalian tembakan, dan kendaraan pendukung logistik.

    Radar AN/TPY-2 yang digunakan dalam sistem ini mampu mendeteksi dan melacak rudal sejauh lebih dari 1.000 kilometer, menjadikannya salah satu radar pertahanan balistik tercanggih di dunia.

    Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara mandiri atau terintegrasi dengan sistem pertahanan lain seperti Aegis BMD, sistem Patriot PAC-3, dan jaringan pertahanan rudal terpadu Amerika Serikat dan sekutunya.

    THAAD dikembangkan oleh perusahaan pertahanan AS, Lockheed Martin, dan saat ini beroperasi di Angkatan Darat AS.

    Keuntungan utama THAAD adalah kemampuannya untuk memberikan perlindungan luas bagi wilayah strategis dari serangan rudal balistik, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan udara suatu negara baik di tingkat strategis maupun operasional.

    RUDAL JARAK JAUH – Sistem pertahanan udara jarak jauh Iran, Zolfaghar. Iran dilaporkan menempatkan sistem peluncur rudal di tiga pulau yang disengketakan Uni Emirat Arab di Teluk Hormuz, kawasan Teluk. (DSA/Tangkap Layar)

    Iran Siap Membalas

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengebom Iran jika negara tersebut tidak menyetujui kesepakatan nuklir.

    Ancaman ini disampaikan dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu, 30 Maret 2025.

    Menanggapi ancaman tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberikan pernyataan tegas pada Senin, 31 Maret 2025.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi, Khamenei memperingatkan bahwa Iran akan memberikan balasan keras jika AS melakukan serangan.

    “Jika mereka melakukan kejahatan, mereka pasti akan menerima balasan yang keras,” tegas Khamenei.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh warga Iran akan turun tangan jika terjadi serangan.

    Penolakan Negosiasi Langsung

    Iran juga menolak untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan AS.

    Hal ini disampaikan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang mengonfirmasi bahwa tanggapan terhadap surat Trump telah disampaikan melalui kontak di Oman. “Negosiasi langsung telah ditolak, tetapi pembicaraan tidak langsung masih dapat dilanjutkan,” jelas Pezeshkian.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa perundingan langsung hanyalah taktik AS untuk mendiskusikan kesepakatan nuklir.

    “Dalam situasi di mana ada tekanan maksimum, tidak seorang pun yang waras akan melakukan perundingan langsung,” katanya.

    Sebelumnya, pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk AS, untuk mengekang program nuklirnya.

    Namun, pada tahun 2018, Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

    Menurut pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran telah mempercepat produksi uraniumnya mendekati tingkat senjata.

    Dengan situasi yang semakin tegang, baik AS maupun Iran tampaknya tetap pada posisi masing-masing, dengan ancaman dan penolakan negosiasi yang semakin memperburuk hubungan antara kedua negara.

    (oln/dsa/*)

  • Prabowo Terima Ucapan Idul Fitri dari Erdogan Sampai Macron – Page 3

    Prabowo Terima Ucapan Idul Fitri dari Erdogan Sampai Macron – Page 3

    mat Islam di beberapa negara merayakan Idul Fiitri 1446 Hijriah pada dua tanggal berbeda, yaitu pada Minggu (30/3) dan Senin (31/3). Muslim di negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Bahrain memperingati Idul Fitri pada Minggu.

    Sementara itu, Muslim di Oman, Mesir, Suriah, Jordania, Aljazair, Tunisia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, India, dan Bangladesh merayakan Idul Fiitri pada Senin.

    Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3).

    “Tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 Masehi,” kata Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3).

     

  • Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan Idul Fitri dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat, menyebut ucapan selamat Idul Fitri itu diterima dan diucapkan oleh Presiden kepada pemimpin-pemimpin negara sahabat melalui sambungan telepon.

    “Lewat sambungan telepon, Presiden Prabowo menerima dan memberikan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dengan beberapa pemimpin dan kepala negara sahabat,” kata Seskab Teddy.

    Dia menyebutkan lima pemimpin negara yang berbincang-bincang dengan Presiden Prabowo itu, yaitu Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVII Sultan Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

    Umat Islam di beberapa negara merayakan Idul Fiitri 1446 Hijriah pada dua tanggal berbeda, yaitu pada Minggu (30/3) dan Senin (31/3). Muslim di negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Bahrain memperingati Idul Fitri pada Minggu.

    Sementara itu, Muslim di Oman, Mesir, Suriah, Jordania, Aljazair, Tunisia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, India, dan Bangladesh merayakan Idul Fiitri pada Senin.

    Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3).

    “Tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 Masehi,” kata Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3).

    Presiden Prabowo memperingati Idul Fiitri di Jakarta dengan ibadah shalat Id di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Selepas shalat Id, Presiden menggelar open house (gelar griya) di Istana Negara, dan mengundang tokoh-tokoh, pejabat negara, mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta masyarakat umum untuk bersilaturahmi serta halalbihalal.

    Gelar griya itu berlangsung sehari mulai Senin pagi sampai siang hari. Warga yang datang ke Istana Negara mencapai kurang lebih dari 5.000 orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Reaksi Iran Terhadap Ancaman Trump: Senjata Nuklir Jadi Pilihan? – Halaman all

    Reaksi Iran Terhadap Ancaman Trump: Senjata Nuklir Jadi Pilihan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran akan terpaksa memperoleh senjata nuklir jika diserang oleh Amerika Serikat (AS) atau sekutunya.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ali Larijani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Senin, 31 Maret 2025, setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman terhadap Iran.

    Ancaman dari Trump

    Trump, dalam pernyataannya akhir pekan lalu, mengancam akan melakukan pengeboman jika Iran tidak menyetujui kesepakatan nuklir.

    Larijani mengingatkan bahwa Iran tidak ingin mengembangkan senjata nuklir, tetapi jika AS melancarkan serangan, Iran tidak akan punya pilihan lain.

    “Kami tidak bergerak menuju senjata nuklir, tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda akan memaksa Iran untuk bergerak ke arah itu,” ungkap Larijani dalam siaran TV pemerintah.

    Ayatollah Khamenei juga menegaskan bahwa jika AS atau Israel menyerang, mereka akan menghadapi serangan balik yang kuat.

    “Mereka mengancam akan melakukan kerusakan,” kata Khamenei.

    Penolakan Perundingan Langsung

    Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa Republik Islam menolak perundingan langsung dengan AS mengenai program nuklirnya yang berkembang pesat.

    Pezeshkian menyebutkan bahwa Iran membuka kemungkinan untuk negosiasi tidak langsung melalui kesultanan Oman, namun tidak ada kemajuan sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018.

    “Kami tidak menghindari perundingan, tetapi pelanggaran janji-janji itulah yang telah menimbulkan masalah bagi kami sejauh ini,” kata Pezeshkian.

    Surat dari Trump

    Pada 7 Maret 2025, Trump mengirim surat kepada Khamenei untuk menyerukan perundingan nuklir dan memperingatkan kemungkinan aksi militer jika Teheran menolak.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa tanggapan Iran telah dikirim melalui Oman, namun menegaskan bahwa Iran tidak akan terlibat dalam perundingan langsung di bawah tekanan.

    Tanggapan Kementerian Luar Negeri Iran

    Kementerian Luar Negeri Iran memanggil kuasa usaha kedutaan besar Swiss, yang mewakili kepentingan AS, setelah ancaman dari Trump.

    Jenderal Amirali Hajizadeh, seorang komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), menyebutkan bahwa AS memiliki sedikitnya 10 pangkalan di kawasan sekitar Iran dengan 50.000 tentara.

    Iran telah lama mempertahankan program nuklirnya untuk tujuan damai, meskipun ada tuduhan dari Barat mengenai pengembangan senjata nuklir.

    Laporan terbaru dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menunjukkan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya mendekati tingkat senjata.

    Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Iran menghadapi dilema antara mempertahankan program nuklirnya dan menghadapi kemungkinan serangan militer dari AS.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Respons Ancaman Trump, Iran Tak Punya Pilihan Selain Memperoleh Senjata Nuklir jika Diserang AS – Halaman all

    Respons Ancaman Trump, Iran Tak Punya Pilihan Selain Memperoleh Senjata Nuklir jika Diserang AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran harus memperoleh senjata nuklir jika diserang oleh Amerika Serikat (AS) atau sekutunya.

    Hal ini disampaikan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Larijani, Senin (31/3/2025).

    Pernyataan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran tersebut menyusul ancaman oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sementara, Ayatollah Ali Khamenei telah berjanji untuk membalas jika Trump mengancam mengebom republik Islam itu jika tidak membuat kesepakatan untuk mengekang program nuklirnya.

    “Kami tidak bergerak menuju senjata (nuklir), tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang salah dalam masalah nuklir Iran, Anda akan memaksa Iran untuk bergerak ke arah itu karena harus mempertahankan diri,” kata Ali Larijani kepada TV pemerintah, Senin.

    “Iran tidak ingin melakukan ini, tetapi (itu) tidak akan punya pilihan,” tambahnya.

    “Jika pada suatu saat Anda (AS) bergerak menuju pemboman sendiri atau melalui Israel, Anda akan memaksa Iran untuk membuat keputusan yang berbeda,” kata Ali Larijani.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada akhir pekan “akan ada pemboman” jika Iran tidak menyetujui kesepakatan nuklir, menurut NBC News, yang mengatakan ia juga mengancam akan menghukum Teheran dengan apa yang disebutnya “tarif sekunder.”

    Meskipun komentar Trump semakin tajam, tidak jelas apakah ia mengancam pemboman AS atau operasi yang dikoordinasikan dengan negara lain, mungkin musuh bebuyutan Iran, Israel.

    “Mereka mengancam akan melakukan kerusakan,” kata Khamenei tentang pernyataan tersebut selama pidato untuk liburan yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadhan bagi umat Muslim.

    “Jika itu dilakukan, mereka pasti akan menerima serangan balik yang kuat,” lanjutnya.

    Iran Menolak Perundingan Langsung dengan AS

    Dilansir AP News, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Republik Islam menolak perundingan langsung dengan Amerika Serikat mengenai program nuklirnya yang berkembang pesat.

    Ia menawarkan tanggapan pertama Teheran terhadap surat yang dikirim Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin tertinggi negara itu.

    Masoud Pezeshkian mengatakan tanggapan Iran, yang disampaikan melalui kesultanan Oman, membuka kemungkinan negosiasi tidak langsung dengan Washington.

    Namun, pembicaraan semacam itu tidak mengalami kemajuan sejak Trump pada masa jabatan pertamanya secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia pada 2018.

    Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan regional telah memuncak menjadi serangan di laut dan darat.

    Kemudian terjadi perang Israel-Hamas di Jalur Gaza, yang membuat Israel menargetkan para pemimpin kelompok militan di seluruh wilayah yang disebut Iran sebagai “Poros Perlawanan.”

    Sekarang, ketika AS melakukan serangan udara besar-besaran yang menargetkan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman, risiko aksi militer yang menargetkan program nuklir Iran masih ada.

    “Kami tidak menghindari perundingan; pelanggaran janji-janji itulah yang telah menimbulkan masalah bagi kami sejauh ini,” kata Pezeshkian dalam pernyataan yang disiarkan televisi selama rapat Kabinet, Minggu (30/3/2025).

    “Mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat membangun kepercayaan,” imbuhnya.

    KOTA RUDAL IRAN – Tangkapan layar video Telegram kantor berita Iran in Arabic diambil pada Rabu (26/3/2025), memperlihatkan dua jenderal Garda Revolusi Iran (IRGC) yang sedang memeriksa kota rudal terbaru yang diungkap oleh IRGC pada Selasa (25/3/2025). (Telegram Iran in Arabic)

    Trump Surati Khamenei

    Pada 7 Maret 2025, Trump mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada Khamenei untuk menyerukan perundingan nuklir dan memperingatkan kemungkinan aksi militer jika Teheran menolak.

    Surat tersebut disampaikan ke Teheran pada 12 Maret oleh utusan Uni Emirat Arab, kantor berita Iran Fars melaporkan pada saat itu.

    Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tanggapan telah dikirim melalui Oman, tanpa merinci isinya.

    Araghchi mengatakan Iran tidak akan terlibat dalam perundingan langsung “di bawah tekanan maksimum dan ancaman aksi militer.”

    Namun, dalam sambutannya, menteri tersebut membiarkan pintu terbuka untuk “perundingan tidak langsung.”

    Menurut NBC, Trump mengatakan pejabat AS dan Iran sedang “berbicara”, tetapi ia tidak memberikan rincian.

    Tanggapan Kemenlu Iran

    Kementerian luar negeri Iran memanggil kuasa usaha kedutaan besar Swiss, yang mewakili kepentingan AS di Iran, “setelah adanya ancaman dari presiden AS,” kata sebuah pernyataan kementerian.

    “Amerika memiliki sedikitnya 10 pangkalan di kawasan sekitar Iran, dan mereka memiliki 50.000 tentara,” kata Jenderal Amirali Hajizadeh, seorang komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dikutip dari Al Arabiya.

    Diketahui, kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara besar dunia mengharuskan Iran membatasi pemrosesan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

    Oman telah bertindak sebagai perantara di masa lalu, tanpa adanya hubungan diplomatik AS-Iran yang terputus setelah revolusi Islam 1979.

    Selain program nuklirnya, Barat juga menuduh Iran menggunakan kekuatan proksi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut, tuduhan yang dibantah Teheran.

    Iran telah lama mempertahankan programnya untuk tujuan damai, bahkan ketika para pejabatnya semakin mengancam untuk mengembangkan bom tersebut.

    Namun, sebuah laporan pada bulan Februari, oleh Badan Tenaga Atom Internasional yang berpusat di Wina, pengawas nuklir PBB, mengatakan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

    Keengganan Iran untuk berurusan dengan Trump kemungkinan juga berakar pada perintahnya atas serangan yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani dalam serangan pesawat tak berawak Baghdad pada Januari 2020.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

  • Khamenei: Iran Akan Balas Jika Trump Lakukan Pengeboman – Halaman all

    Khamenei: Iran Akan Balas Jika Trump Lakukan Pengeboman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengebom Iran jika negara tersebut tidak menyetujui kesepakatan nuklir.

    Ancaman ini disampaikan dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu, 30 Maret 2025.

    Menanggapi ancaman tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberikan pernyataan tegas pada Senin, 31 Maret 2025.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi, Khamenei memperingatkan bahwa Iran akan memberikan balasan keras jika AS melakukan serangan.

    “Jika mereka melakukan kejahatan, mereka pasti akan menerima balasan yang keras,” tegas Khamenei.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh warga Iran akan turun tangan jika terjadi serangan.

    Penolakan Negosiasi Langsung

    Iran juga menolak untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan AS.

    Hal ini disampaikan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang mengonfirmasi bahwa tanggapan terhadap surat Trump telah disampaikan melalui kontak di Oman. “Negosiasi langsung telah ditolak, tetapi pembicaraan tidak langsung masih dapat dilanjutkan,” jelas Pezeshkian.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa perundingan langsung hanyalah taktik AS untuk mendiskusikan kesepakatan nuklir.

    “Dalam situasi di mana ada tekanan maksimum, tidak seorang pun yang waras akan melakukan perundingan langsung,” katanya.

    Sebelumnya, pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk AS, untuk mengekang program nuklirnya.

    Namun, pada tahun 2018, Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

    Menurut pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran telah mempercepat produksi uraniumnya mendekati tingkat senjata.

    Dengan situasi yang semakin tegang, baik AS maupun Iran tampaknya tetap pada posisi masing-masing, dengan ancaman dan penolakan negosiasi yang semakin memperburuk hubungan antara kedua negara.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Ancam Lakukan Pengeboman, Khamenei: Iran Tidak Akan Diam, Siap Serang Balik – Halaman all

    Trump Ancam Lakukan Pengeboman, Khamenei: Iran Tidak Akan Diam, Siap Serang Balik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Senin (31/3/2025) memberikan tanggapan keras terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengebom Teheran jika tak setujui kesepakatan nuklir dengan AS.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi sehari setelah ancaman Trump, Khamenei memperingatkan bahwa Iran akan memberikan balasan keras jika AS nekat mengebom Teheran.

    “Permusuhan AS dan Israel selalu ada. Mereka mengancam akan menyerang kita, yang menurut kami tidak mungkin terjadi, tetapi jika mereka melakukan kejahatan, mereka pasti akan menerima balasan yang keras,” kata Khamenei, dikutip dari Iran International.

    Tidak hanya itu, Khamenei juga mengatakan bahwa nantinya seluruh warga Iran akan turun tangan memberikan balasan kepada AS.

    “Jika musuh merasa mampu memicu pemberontakan di dalam negeri, bangsa Iran sendiri yang akan meresponsnya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Trump pada hari Minggu (30/3/2025) mengancam akan mengebom Iran apabila tidak menerima tawaran AS terkait kesepakatan nuklir.

    “Jika mereka tidak membuat kesepakatan, akan ada pengeboman,” kata Trump dalam wawancara telepon dengan NBC News. 

    Trump mengklaim bahwa jika terjadi pengeboman, maka itu menjadi yang pertama kalinya.

    “Itu akan menjadi pengeboman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya,” katanya, dikutip dari The Times of Israel.

    Jawab Surat Trump, Iran Tolak Negosiasi Langsung dengan AS

    Iran telah memberikan tanggapan terhadap surat yang dikirim oleh Presiden AS Donald Trump pada beberapa hari yang lalu.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Dalam tanggapannya, Iran mengatakan bahwa menolak mengadakan pembicaraan langsung dengan AS.

    “Tanggapan Pemimpin Tertinggi terhadap surat Trump disampaikan kepada kontak AS di Oman…Dalam tanggapan itu, negosiasi langsung telah ditolak, tetapi mengenai pembicaraan tidak langsung, Iran selalu terlibat dalam pembicaraan tersebut, dan Pemimpin Tertinggi telah menekankan bahwa pembicaraan tidak langsung masih dapat dilanjutkan,” kata Pezeshkian.

    Sementara itu, Menteri luar negeri Iran, Abbas Araqhci sebelumnya mengatakan bahwa  perundingan langsung hanyalah taktik AS untuk membahas kesepakatan nuklir.

    “Dalam situasi di mana ada ‘tekanan maksimum,’ tidak seorang pun yang waras akan melakukan perundingan langsung,” katanya saat itu.

    Dengan tegas, Araghci menggarisbawahi keputusan Iran untuk melakukan perundingan tidak langsung.

    “Format perundingan selalu relevan dalam hubungan diplomatik. Untuk saat ini, taktik dan metode kami adalah melakukan perundingan tidak langsung,” tegasnya.

    Pada hari yang sama dengan surat yang dikirimkan melalui Oman, seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei telah setuju dan siap untuk melakukan pembicaraan tidak langsung dengan AS.

    Kamal Kharrazi mengatakan bahwa dengan pembicaraan tidak langsung, maka Iran dapat membuat persyaratan yang sesuai.

    “Teheran siap untuk negosiasi tidak langsung guna menilai pihak lain, menyampaikan persyaratannya sendiri, dan membuat keputusan yang sesuai,” kata Kamal Kharrazi.

    Sebagai informasi, Trump telah mengirimkan surat kepada Khamenei pada tanggal 7 Maret 2025.

    Dalam surat tersebut, Trump memberi tenggat waktu kepada Iran selama 2 bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir.

    Tidak hanya itu, surat tersebut juga berisi ancaman serangan dari AS dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.

    Sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS, pemerintahannya secara konsisten mengatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir. 

    Akan tetapi, pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu mengatakan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

    Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatiran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

    Namun keadaan berubah pada tahun 2018.

    Saat itu, Trump menjabat sebagai presiden AS  secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut.

    Setelah menarik diri, Trump kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Ayatollah Ali Khamenei