Xcloud.id

Negara: Norwegia

  • Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Jakarta –

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina,” ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    “Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina,” lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan “janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik”.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah Starmer.

    “Kita telah menyaksikannya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Hal ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun.

    “Kita tidak hanya harus menolak kebencian, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.”

    Starmer melanjutkan dengan mengatakan bahwa krisis buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah.

    “Kelaparan dan kehancuran ini benar-benar tak tertahankan.”

    Puluhan ribu orang telah tewas, katanya, termasuk orang-orang yang sedang mengumpulkan makanan dan air.

    “Kematian dan kehancuran ini membuat kita semua ngeri,” katanya.

    Beberapa anak yang sakit dan terluka telah dievakuasi, ujarnya. UK juga telah meningkatkan dukungan bantuan kemanusiaantetapi “bantuan yang sampai masih jauh dari cukup”.

    Starmer menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan.

    “Hentikan taktik kejam ini dan biarkan bantuan mengalir deras,” cetusnya.

    Israel sebelumnya membantah adanya pembatasan bantuan.

    Soal Hamas, Starmer menolak anggapan bahwa sikap UK mengakui negara Palestina memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut.

    “Seruan kami untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi [Hamas] yang penuh kebencian,” tambahnya.

    “Solusi ini bukanlah hadiah bagi Hamas,” tambahnya.

    Karena itu, menurut Starmer, berarti Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina dan tidak akan memiliki peran dalam keamanan Palestina.

    Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel.”

    Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    “Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri,” sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

    ReutersSebuah keluarga Palestina mengungsi dari Kota Gaza akibat operasi militer Israel, pada Minggu (21/09).

    Keputusan ini menuai kritik keras dari pemerintah Israel, keluarga sandera yang ditawan di Gaza, dan beberapa anggota partai konservatif.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina “tidak akan terwujud”.

    Dia berujar bahwa dia memiliki “pesan yang jelas” kepada para pemimpin yang telah menyatakan pengakuan.

    “Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme”.

    Sebaliknya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan itu.

    Hal itu telah dikonfirmasi oleh Starmer dalam suratnya kepada Abbas, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan pemerintah UK akan mengakui negara Palestina pada September kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza.”

    Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.

    Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, menurut PM Starmer, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

    Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Pengakuan terhadap negara Palestina sudah lama diperjuangkan oleh banyak anggota Partai Buruh di UK.

    Perdana Menteri Starmer berada di bawah tekanan yang makin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama dari kelompok sayap kiri partainya.

    Sesaat sebelum berpidato pada Juli lalu, lebih dari separuh anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah UK segera mengakui negara Palestina.

    Apa maknanya pengakuan negara Palestina?

    Paul Adams, Koresponden diplomatik BBC

    Palestina adalah negara yang ada dan tidak ada.

    Palestina mendapat pengakuan dari berbagai negara, perwakilan diplomatik di luar negeri, dan tim atlet yang bersaing dalam sejumlah kompetisi olahraga, termasuk Olimpiade.

    Namun, karena pertikaian yang berkepanjangan dengan Israel, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Palestina:

    Tidak ada batas wilayah yang disepakati secara internasional

    Tidak ada ibu kota

    Tidak ada tentara resmi

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.

    Gaza, yang sekarang diduduki Israel kekuatan pendudukan, dilanda serangan Israel.

    Mengingat status Palestina sebagai semacam negara semu, pengakuan terhadap negara Palestina bersifat simbolis.

    Pengakuan tersebut mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi secara konkret hanya sedikit perubahan di lapangan.

    Namun, simbolismenya kuat.

    Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, dalam pidatonya di PBB Juli lalu, “Britania memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara”.

    Respons Israel dan AS

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”

    “Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”

    Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).

    Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”

    AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.

    Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?

    Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.

    Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.

    Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

    Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.

    Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.

    (ita/ita)

  • Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    JAKARTA – Pemerintah Portugal akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Minggu (21/9). Portugas menyusul sejumlah negara yang akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina pada sidang umum PBB.

    “Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina, sebagaimana telah disampaikan Menteri Paulo Rangel awal pekan ini. Deklarasi Resmi Pengakuan Negara Palestina akan berlangsung pada Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi pekan depan,” demikian disampaikan kementerian tersebut dilansir ANTARA dari Sputnik, Sabtu, 20 September.

    Sebelumnya, pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.

    Selanjutnya, pada 28–30 Juli, konferensi internasional tingkat tinggi tentang Palestina digelar di New York dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai ketua bersama.

    Usai konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.

    Hingga kini, Negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, termasuk Rusia. Pada 2024, Amerika Serikat memveto keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam tahun yang sama, sepuluh negara telah mengakui Palestina, antara lain Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.

    Rusia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara yang disetujui PBB. Skema ini mencakup pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

  • Penipu Asal Israel Simon Leviev ‘Tinder Swindler’ Ditangkap di Georgia

    Penipu Asal Israel Simon Leviev ‘Tinder Swindler’ Ditangkap di Georgia

    Georgia –

    Penipu asal Israel Simon Leviev (34) ditangkap di Georgia, Amerika Serikat (AS). Dia ditangkap terkait kasus penipuan cinta dan kejahatan finansial atas permintaan Interpol.

    “(Dia) ditangkap di Bandara Batumi atas permintaan Interpol,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri AS Tato Kuchava kepada AFP, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025).

    Pria dengan nama asli Shimon Yehuda Hayut itu terkenal setelah film dokumenter Netflix ‘The Tinder Swindler’. Film itu mengungkap pola penipuan cinta dan kejahatan finansial yang dilakukan pelaku.

    Rentang tahun 2017 hingga 2019, Leviev diduga menggunakan aplikasi kencan Tinder untuk berpura-pura menjadi pewaris orang kaya. Dia menipu para perempuan agar memberinya sejumlah besar uang, yang tidak pernah ia kembalikan.

    Leviev menjerat korban dengan skema ‘catfishing’, menciptakan persona palsu untuk memikat korban. Pelaku menipu korban dengan gaya hidup mewah yang palsu, pura-pura memiliki pengawal hingga jet pribadi yang membuat korban terpikat.

    Film dokumenter Netflix, yang dirilis pada tahun 2022, menceritakan kisah beberapa korban Leviev.

    Dalam film Netflix disebutkan Hayut atau Leviev “pada akhirnya menipu korban di Norwegia, Finlandia, dan Swedia dengan kerugian sekitar $10 juta.”

    (lir/eva)

  • Menghasilkan Uang dari Penjara

    Menghasilkan Uang dari Penjara

    Jakarta –

    Kriminalitas mungkin tidak menguntungkan tetapi penjara bisa jadi. Di balik jeruji besi dan tembok serta gerbang yang kokoh, ada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Siapa yang benar-benar diuntungkan?

    Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan triliun rupiah setiap tahunnya untuk menahan lebih dari 11,5 juta orang di penjara — sebagian besarnya adalah pria.

    Kisaran biaya yang dihabiskan tidak dapat dipastikan, tetapi di Amerika Serikat, negara dengan jumlah tahanan terbanyak di dunia, anggaran penjara mencapai $80,7 miliar (Rp 1.324 triliun) per tahun. Jika dibandingkan negara lainnya, Brasil sekitar $4 miliar (Rp 65 triliun) dan India, dengan jumlah tahanan penjara terbesar keempat di dunia, menghabiskan hampir $1 miliar (Rp 16 triliun).

    Perusahaan swasta di banyak negara meraup keuntungan dari penahanan-penahanan tersebut, mulai dari pembangunan sel hingga penjualan panggilan telepon. Di dalam penjara, sindikat kejahatan terorganisir mengendalikan ‘kerajaan’ barang selundupan dan melakukan praktik pemerasan. Sedangkan narapidana, di saat yang sama berjuang bertahan hidup dalam dalam ekonomi bawah tanah saat mie instan jadi mata uang dan upah kerja dihargai beberapa sen per jam.

    Selain tingkat rehabilitasi yang rendah, pemerintah juga gagal mengatasi krisis lainnya yang semakin parah, penjara yang terlalu padat. Penal Reform International melaporkan bahwa 155 negara memiliki penjara yang melebihi kapasitas maksimumnya. 11 negara melebihi batas kapasitasnya hingga lebih dari dua kali lipat. Fasilitas di Kongo, Kamboja, dan Filipina beroperasi dengan tingkat hunian 300% hingga 600%.

    Ambil untung dari mereka yang dihukum

    Sejak 1980-an, sektor swasta mulai mengelola penjara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, dan Brasil. Sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Afrika menolak privatisasi demi menjaga akuntabilitas publik.

    Pemerintah AS menghabiskan lebih dari $3,9 miliar (Rp 63,9 triliun) per tahun untuk penjara yang dikelola swasta. Perusahaan-perusahaan ini meraup lebih banyak untung dari layanan seperti makanan, kesehatan, dan telekomunikasi para tahanan.

    Harga barang kebutuhan di dalam penjara bisa naik hingga 600% dan keluarga tahanan perlu membayar biaya telepon berdurasi 15 menit berkisar $16 (Rp 260 ribu).

    Di India, seluruh penjara dikelola negara. Di Brasil, skema “bayar per tahanan” mendorong operator swasta seperti Umanizzare untuk memperbanyak jumlah napi, bukan merehabilitasi, sehingga menyebabkan penumpukan jumlah tahanan dan kekerasan di penjara.

    Salah satu kasus paling tragis adalah kerusuhan penjara tahun 2017 di Manaus yang menewaskan hampir 60 orang. Biaya per tahanan di penjara tersebut dua kali lipat harga rata-rata tahanan secara nasional.

    Perusahaan swasta juga membangun dan mengelola fasilitas, memasok teknologi pengawasan, mengelola program kerja tahanan, dan memindahkan tahanan dari fasilitas penjara dan pengadilan. Demi menekan biaya, mereka sering mengurangi jumlah staf, sehingga pelayanan tahanan pun kualitasnya menurun.

    Namun ada juga contoh sukses, seperti di penjara yang dikelola pengelola asal Inggris, Serco, di Auckland, Selandia Baru, yang mencatat hanya 13,6% mantan napi mengulangi kejahatan dalam dua tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata 34% di penjara yang dikelola negara, bahkan lebih baik dari Norwegia (20%), yang dijadikan standar global.

    “Perusahaan swasta cenderung menjalankan penjara lebih efisien dibanding negara,” kata Benjamin Lessing, profesor ilmu politik di University of Chicago. “Tapi mereka bukan obat mujarab dan butuh pengawasan ketat.”

    Tetapi penjara milik negara pun tidak bebas dari masalah. Salah satu hakim di New York bahkan mengancam akan mengurangi hukuman seorang napi kasus penipuan pajak agar tidak perlu dikirim ke penjara federal di Brooklyn yang disebutnya “barbar” karena banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.

    Jaringan kejahatan di balik tembok penjara

    Di balik sistem formal, terdapat ekonomi gelap yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Mereka mengatur perdagangan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan di dalam penjara.

    Di Brasil, geng PCC (Primeiro Comando da Capital) menjual narkoba dengan harga 10–20 kali lipat dari harga jalanan, dan ponsel seharga $1.500(sekitar Rp 25 juta), menghasilkan hingga jutaan dolar per tahunnya.

    Geng-geng terkadang mengelola penjara lebih baik daripada negara. Lessing mengatakan bahwa ketika pemerintah Brasil mencoba menindak geng, hal itu justru menyebabkan tingkat penahanan yang lebih tinggi dan pembangunan lebih banyak penjara. Ironisnya, penjara-penjara baru tersebut juga berada di bawah kendali geng.

    “Geng tersebut awalnya bukan kartel atau mafia,” kata Lessing. “Mereka muncul karena kondisi brutal di penjara. Mereka berinovasi menciptakan tatanan sosial dasar — melarang pemerkosaan, pencurian, dan pemerasan di penjara sambil merasionalisasi kekerasan.”

    Namun, tak semua geng punya “kode etik”. Di El Salvador, geng MS-13 memeras pedagang dan sopir taksi dari dalam penjara. Di AS, geng Aryan Brotherhood menguasai perdagangan narkoba dan makanan penjara.

    Di India, penjara seperti Tihar (Delhi) dan Sabarmati (Gujarat) menjadi pusat kejahatan terorganisir, mulai dari pembunuhan bayaran hingga penyelundupan narkoba dan pencucian uang.

    Bertahan hidup di penjara: pasar kebutuhan dan sistem pinjam brutal

    Karena kepadatan penjara yang ekstrem, napi membentuk pasar informal didorong oleh kebutuhan. Makanan instan, sabun, dan rokok jadi mata uang. Sistem pinjam brutal berlaku: ambil satu, bayar dua atau tiga. Dikenal sebagai “double bubble”, sistem ini menciptakan lingkaran utang dan kekerasan.

    Napi miskin sering harus berjualan narkoba atau jadi kurir demi bertahan. Keluarga mereka kadang dipaksa menyelundupkan barang lewat tubuh atau melunasi utang utang.

    Di Brasil, napi biasanya adalah laki-laki muda, miskin, tidak berkulit putih dan berasal dari favela (wilayah pinggiran). Ia mungkin tak ingin bergabung dengan geng, tapi tetap mengikuti aturannya. Saat bebas, ia punya koneksi untuk memulai bisnis narkoba. “Inilah cara geng membawa kekuasaan mereka kembali ke jalanan,” jelas Lessing kepada DW.

    Kerja napi digunakan untuk menekan beban operasional. Napi di AS dibayar $1–$4 (Rp 16-65 ribu) per hari untuk bekerja di dapur, membersihkan penjara, dan mencuci baju. Di India $0,10 (Rp 1,6 ribu) per hari sedang di Brasil napi mendapat bayaran 75% dari upah minimum (sekitar Rp 160 ribu) per hari.

    Sementara itu, keluarga napi di AS menghabiskan $2,9 miliar (Rp 47,5 triliun) per tahun hanya untuk makanan, telepon, dan biaya lain selama masa hukuman. Mereka juga sering dibebani biaya sidang, denda, atau ganti rugi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Bakal Ada Perumahan di Atas Lahan Penjara, Minat?

    (ita/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta –

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Manchester United Kalah Lawan Man City di Derby, Ini Jawaban Ruben Amorim

    Manchester United Kalah Lawan Man City di Derby, Ini Jawaban Ruben Amorim

    JAKARTA – Manchester United menuai hasil buruk di Manchester Derby. Menyambangi markas rival satu kota, Manchester City, dalam laga Premier League Inggris di Stadion Etihad, Minggu, 14 September 2025 malam WIB, MU kalah cukup telak 3-0. Manajer Ruben Amorim memberi jawaban meyakinkan soal strateginya meski membuat MU terpuruk.

    Pandit sepak bola yang juga eks pemain Liverpool Jamie Carragher memberi alasan mengapa Amorim sulit dipecat MU. Jawabannya, pesona Amorim saat menjawab dengan penuh keyakinan setiap pertanyaan media. Jawaban Amorim begitu tangkas sehingga menjadi pesona manajer asal Portugal itu.

    “Selain itu, dia memang tampan,” kata Carragher. Terdengar jawaban dengan sedikit bercanda memang. Namun benar adanya bila Amorim mampu menghadirkan pesona meski dirinya mendapat tekanan.

    Ya, Amorim sudah disebut-sebut bakal menjadi manajer yang paling cepat diberhentikan setelah hasil buruk MU di awal kompetisi. Kekalahan di Etihad dalam derby menambah catatan buruk Amorim selama menangani Red Devils. Musim ini, MU sudah kalah tiga kali di berbagai kompetisi.

    Ironisnya, MU merupakan tim elite yang absen di kompetisi Eropa. Ini seharusnya menjadikan pemain lebih bugar saat mengarungi kompetisi domestik. Kenyataannya, kualitas pemain MU memang sudah kategori medioker sehingga menyulitkan tim bersaing dengan tim-tim papan atas Premier League.

    Amorim pun hanya menang delapan kali sejak dirinya bergabung dengan MU menggantikan Erik ten Hag. Pencapaian buruk MU menjadikan strategi Amorim dipertanyakan. Sebelumnya, Amorim berkilah pemain masih butuh waktu menyesuaikan diri dengan strategi yang dimainkannya.

    Namun setelah memasuki musim baru, strategi Amorim dengan memainkan tiga bek masih belum memberi hasil memuaskan. Meski demikian, Amorim dengan sangat meyakinkan menjelaskan dirinya tidak akan mengubah strategi.

    “Saya bisa memahami dan saya menerima masukan itu [soal kemungkinan perubahan strategi]. Tetapi bukan berarti itu yang kemudian diterapkan di Manchester United,” ucap Amorim.

    “Banyak hal yang membuat strategi Anda tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tetapi saya tetap menerima masukan itu,” ujarnya.

    “Yang jelas saya tidak akan berubah. Saat saya ingin mengubah filosofi bermain, saya akan melakukannya. Bila tidak, berarti Anda harus mengganti pemain Anda. Saya tetap mempertahankan cara bermain saya sampai akhirnya semua berubah seperti yang saya inginkan,” kata Amorim lagi.

    Strategi Amorim Gagal

    Di pertandingan itu strategi Amorim gagal memberi hasil karena Man City lebih mendominasi. Apalagi The Citiyzens memiliki kedalaman skuad ketimbang MU.

    Alhasil, Man City sudah bisa unggul saat Phil Foden membobol gawang Altay Bayindir di menit 18. Sundulannya yang menyambut umpan silang Jeremy Doku membawa Man City unggul 1-0. Ini menjadi gol pertama Foden di musim ini.

    Hanya setelah gol Foden, Man City mengalami kesulitan menghadapi pertahanan MU. Tim asuhan Pep Guardiola pun mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol.

    Di babak kedua, penampilan Man City jauh lebih baik ketimbang MU yang jarang menguasai bola. Pertandingan baru  memasuki menit 53, striker Erling Haaland sudah memperbesar keunggulan Man City. Lagi-lagi, Doku yang berperan dengan memberi assist kepada penyerang timnas Norwegia ini.

    Haaland kemudian memantapkan keunggulan Man City setelah mencetak gol kedua di menit 68. Menerima bola dari Bernardo Silva, dirinya pun berhadapan satu lawan satu dengan Bayindir. Tanpa kesulitan dia menaklukkan kiper Turki ini yang mengubah skor menjadi 3-0.

    Keunggulan tiga gol itu bertahan hingga laga usai. Kemenangan tersebut menjadikan Man City melewati posisi MU di klasemen sementara. Kini, Man City menduduki peringkat delapan dengan poin delapan. Sedangkan MU kembali ke habitat di posisi bawah. Dengan mengantungi poin empat, MU berada di peringkat 14.

  • Pengamat Soroti Industri Kayu yang Makin Megap-megap – Page 3

    Pengamat Soroti Industri Kayu yang Makin Megap-megap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Kehutanan Petrus Gunarso menyoroti pemberitaan asing soal keterlibatan industri kendaraan rekreasi (RV) Amerika Serikat dalam deforestasi hutan tropis Kalimantan. Ia menilai laporan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas industri kehutanan di Indonesia. 

    Menurut dia, istilah deforestasi sering dipakai secara longgar oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk menggambarkan perubahan tutupan lahan, bahkan ketika terjadi alih fungsi dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri (HTI).

    “Deforestasi itu apa? Perubahan tutupan lahan dari hutan ke non-hutan. Kalau dari hutan alam menjadi monokultur, WWF menyebut tetap deforestasi. Tapi kalau ditanam kembali dengan eukaliptus atau akasia, apa itu masih disebut deforestasi?” ungkapnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    “Padahal di Indonesia, enam tahun sudah bisa dipanen. Di Norwegia atau Amerika, butuh 40 tahun baru bisa ditebang. Konteks tropis dan subtropis itu berbeda,” tegas Petrus. 

    Petrus menyoroti temuan Earthsight dan Auriga Nusantara yang menyebut perusahaan RV AS menggunakan kayu lauan dari Kalimantan yang terkait deforestasi.

    Dia menilai, kayu tersebut kemungkinan besar berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yaitu hasil tebangan saat pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri (HTI).

    “Itu sebenarnya sisa-sisa dari HTI, sampah yang laku dijual lalu diolah. Legal, karena ada IPK. Tapi digambarkan sangat bombastis, seolah-olah hutan alam ditebang habis-habisan untuk pasok Amerika. Padahal kenyataannya tidak begitu,” serunya.

     

     

     

  • Bagaimana Nasib Nepal Usai Ambruknya Pemerintahan Resmi?

    Bagaimana Nasib Nepal Usai Ambruknya Pemerintahan Resmi?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9), setelah gelombang protes anti-pemerintah yang berujung pada kerusuhan, menyeret negeri di Himalaya itu ke dalam gejolak politik baru.

    “Dengan mempertimbangkan situasi buruk di negara ini, saya mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi solusi atas masalah ini dan membantu menyelesaikannya secara politik sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ram Chandra Poudel.

    Pengunduran diri itu diumumkan setelah para demonstran membakar rumah pejabat tinggi Nepal, termasuk kediaman pribadi Presiden Poudel dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak.

    Para pakar hukum tata negara memperingatkan Nepal berisiko menghadapi kekacauan politik berkepanjangan, kecuali segera dibentuk pemerintahan persatuan nasional.

    “Tidak ada ketentuan konstitusional yang jelas mengenai apa yang seharusnya terjadi selanjutnya dalam situasi seperti ini,” ujar Bipin Adhikari, profesor hukum tata negara di Universitas Kathmandu.

    Salah satu opsi yang mungkin, kata dia, adalah presiden menyerukan pembentukan pemerintahan konsensus nasional. “Perdana menteri harus dipilih dari parlemen sesuai konstitusi 2015, sambil memastikan tuntutan generasi muda Gen Z diakomodasi lewat keterwakilan mereka di dalam dialog ini,” ujarnya kepada DW.

    Kekosongan politik

    C.D. Bhatta, ilmuwan politik sekaligus manajer program senior di Friedrich Ebert Foundation (FES) Nepal, mengatakan kredibilitas seluruh kekuatan politik “menjadi tidak relevan.”

    “Semua pihak kini mencoba memanfaatkan situasi untuk memimpin pemerintahan,” ujarnya kepada DW. “Kita sudah memasuki kekosongan politik dan konstitusional.”

    Menurutnya, situasi harus segera ditangani oleh presiden dengan dukungan militer. “Satu-satunya opsi adalah membentuk pemerintahan sipil hingga terpilih pemerintahan baru, dengan dukungan penuh tentara Nepal yang masih menjadi satu-satunya kekuatan sah di negara ini.”

    Adhikari sependapat. “Pemerintahan ini harus mendapat dukungan militer Nepal, yang saat ini menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menjaga ketertiban,” katanya.

    Akar kerusuhan terbaru

    Nepal, negara pegunungan tanpa akses laut yang terjepit di antara India dan Cina, telah lama menghadapi ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi selama dua dekade terakhir.

    Kerusuhan terbaru pecah setelah pemerintah memberlakukan larangan menyeluruh terhadap 26 platform media sosial yang belum terdaftar secara lokal — termasuk Facebook, X, YouTube, LinkedIn, dan WhatsApp — pekan lalu.

    Larangan diduga diputuskan setelah video unggahan anak-anak dan keluarga pejabat Nepal memicu amarah publik, karena menampilkan gaya hidup bertabur kemewahan di tengah kemiskinan.

    Dalam keterangannya, pemerintah beralasan platform-platform media sosial gagal mematuhi aturan baru yang mengharuskan perusahaan menunjuk kantor penghubung di Nepal.

    Namun, para pengkritik menyebut langkah itu sebagai “serangan terhadap kebebasan berekspresi” sekaligus upaya membungkam kritik dan oposisi.

    “Larangan ini adalah upaya putus asa dari pemerintah yang tidak populer untuk membungkam lawan politiknya,” ujar Tara Nath Dahal, ketua LSM Freedom Forum Nepal, kepada DW.

    Analis menilai protes tidak semata-mata dipicu larangan media sosial, melainkan juga mencerminkan frustrasi dan kekecewaan yang meluas atas korupsi serta buruknya tata kelola.

    Aksi yang didorong kelompok muda berusia 18–30 tahun itu sejauh ini berlangsung tanpa kepemimpinan jelas. Banyak anak muda marah karena anak-anak elit politik hidup dalam kemewahan sementara mayoritas generasi muda kesulitan mencari pekerjaan layak.

    “Kami tidak menentang sistem politik atau konstitusi. Kami menentang pemerintahan kroni, partai politik, dan kepemimpinan mereka yang tidak kompeten,” kata seorang perwakilan gerakan protes yang enggan disebut namanya.

    “Kami menuntut tata kelola yang baik dan keadilan bagi mereka yang kehilangan nyawa dalam aksi ini. Kami tidak ingin wajah-wajah lama kembali mengisi jalur politik baru.”

    Tuntutan akuntabilitas

    Pada Senin (8/9), puluhan ribu warga turun ke jalan di ibu kota Kathmandu, mengepung gedung Parlemen.

    Aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah massa, menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai sekitar 150 lainnya. Tidak lama berselang, gedung wakil rakyat itu hangus terbakar.

    Kelompok HAM menyerukan pertanggungjawaban dan investigasi independen atas brutalitas aparat keamanan.

    Nirajan Thapaliya, direktur Amnesty International Nepal, mengatakan organisasinya “sangat mengecam penggunaan senjata mematikan maupun non-mematikan secara melawan hukum oleh aparat keamanan di Nepal” dan mendesak otoritas untuk “mengendalikan diri secara maksimal.”

    Gelombang protes memaksa pemerintah mencabut larangan media sosial pada Selasa pagi, sebelum Oli menyerahkan pengunduran dirinya.

    Namun, kemarahan terhadap pemerintah tak kunjung mereda, dengan aksi-aksi protes tetap berlanjut di Kathmandu meski ada jam malam tanpa batas.

    Setelah pengunduran diri Oli, militer Nepal mengunggah imbauan di X agar masyarakat “menahan diri.”

    India, yang menampung ratusan ribu warga Nepal, menyatakan harapannya agar semua pihak di negara tetangga itu menahan diri dan menyelesaikan masalah lewat dialog.

    Kedutaan besar Australia, Finlandia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat di Nepal juga mengeluarkan pernyataan bersama, mendesak semua pihak menahan diri, menghindari eskalasi, dan memastikan hak-hak fundamental dihormati.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Demo Berlanjut, Gen Z Nepal Minta Eks Ketua MA Jadi PM Sementara” di sini:

    (ita/ita)

  • Kenapa 5 Pertahanan Udara Qatar Gagal Tahan Serangan Israel

    Kenapa 5 Pertahanan Udara Qatar Gagal Tahan Serangan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Israel melancarkan serangan udara terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pada Selasa (9/9/2025).Meski memilki pertahanan udara yang mumpuni, Qatar tetap gagal membendung serangan tersebut.

    Qatar memiliki sejumlah pesawat dan pertahanan udara canggih yang diproduksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Prancis, yang secara hubungan diplomatis cukup dekat dengan Israel.

    Berikut 5 pertahanan udara Qatar yang gagal menahan serangan rudal Israel:

    1. Patriot PAC-3 MSE

    Qatar memiliki Patriot PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) sebuah varian terbaru dari sistem rudal pertahanan udara Patriot yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman modern seperti rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat dengan manuver tinggi.

    Rudal PAC-3 MSE menggunakan teknologi “hit-to-kill” dengan pemandu aktif radar, motor roket pulsa ganda untuk daya dorong ekstra, dan manuver akurat hingga 60g, sehingga sangat efektif untuk menghancurkan target dengan kecepatan tinggi. Rudal ini memiliki kecepatan hingga Mach 5, jangkauan sekitar 40 km, dan bisa mengeliminasi hingga 16 target sekaligus dalam satu aksi.

    Produsen utama Patriot PAC-3 MSE adalah Lockheed Martin, perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat.

    2. NASAMS/SL-AMRAAM

    NASAMS/SL-AMRAAM sudah terkenal sejak lama. Ini merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah berbasis darat yang dikembangkan bersama oleh Kongsberg Defence & Aerospace (Norwegia) dan Raytheon Missiles & Defense (Amerika Serikat), memadukan radar 3D dan rudal AIM-120 AMRAAM atau AMRAAM-ER.

    Sementara itu, SL-AMRAAM (Surface Launched Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) merupakan varian NASAMS yang menembakkan rudal AMRAAM dari permukaan, ditujukan untuk menghadapi berbagai ancaman udara modern: drone, pesawat tempur, dan rudal jelajah.Qatar adalah pengguna pertama NASAMS yang memadukan rudal AMRAAM-ER, dengan pembelian besar pada tahun 2019–2020.

    Qatar memiliki 40 rudal AIM-120C-7 AMRAAM untuk NASAMS, serta sistem pendukung dan perangkat peluncur yang dibeli dalam paket tersebut dari AS dan Norwegia. Pada 2018 dilaporkan kontrak pengadaan Qatari NASAMS sendiri bernilai US$215 juta untuk rudal, sementara sistem pertahanan udara (NASAMS & Patriot) secara keseluruhan diberitakan mencapai US$2,2 miliar

    3. THAAD

    THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) merupakan sistem rudal pertahanan udara anti-balistik buatan Amerika Serikat yang dirancang untuk melindungi wilayah dari serangan rudal balistik jarak pendek hingga menengah dalam fase terminal, yakni saat mendekati sasaran.

    THAAD menggunakan teknologi “hit-to-kill” tanpa hulu ledak, menghancurkan target melalui tumbukan energi kinetik di ketinggian hingga 150 km. Produsen utama THAAD adalah Lockheed Martin (AS), dengan radar canggih yang dikembangkan oleh Raytheon

    Dilaporan Qatar memiliki 12 peluncur THAAD, 150 rudal, 2 unit kontrol kebakaran dan komunikasi, serta 1 radar peringatan dini dengan kontrak pembelian senilai USD 6,5 miliar sejak tahun 2014.

    4. Skynex

    Qatar memperkuat sistem pertahanan udara jarak pendek (SHORAD) berbasis modular dengan mengandalkan Skynex, yang diproduksi oleh Rheinmetall Air Defence, perusahaan pertahanan asal Jerman.

    Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman seperti drone, helikopter, pesawat, roket, dan rudal jarak dekat. Skynex mengandalkan meriam 35mm Oerlikon Mk3 yang mampu menembakkan hingga 1.000 peluru per menit serta dilengkapi radar akuisisi target, sistem manajemen pertempuran, dan amunisi canggih programmable airburst AHEAD.

    Qatar telah memiliki 8 unit meriam Skynex 35mm Revolver Gun Mk3 dan satu radar X-TAR3D berdasarkan data resmi Kementerian Pertahanan Qatar dan laporan media pada tahun 2023–2024.

    5. AN/FPS-132 Early Warning Radar

    Qatar mengoperasikan AN/FPS-132 Early Warning Radar beserta perangkat pendukung untuk mendeteksi serangan.  AN/FPS-132 Early Warning Radar adalah sistem radar fase array solid-state berdaya tinggi yang dirancang untuk deteksi dini serangan rudal balistik dan pengawasan ruang angkasa. Radar ini mampu memantau peluncuran serta penerbangan rudal hingga jarak 3.000 mil, memberi waktu peringatan panjang dan mampu mengklasifikasikan objek ancaman secara real-time. Sistem ini juga menjadi bagian penting dari jaringan pertahanan rudal dan pelindung aset strategis.

    Produsen AN/FPS-132 adalah Raytheon Technologies (Amerika Serikat).  Qatar memiliki satu unit AN/FPS-132 Block 5 Early Warning Radar dengan kontrak sebesar US$1,1 miliar sejak tahun 2017. Radar ini menjadi salah satu radar peringatan dini terkuat di kawasan Teluk, terintegrasi dengan sistem pertahanan udara Qatar dalam satu kompleks baru.

  • Pembenahan BUMN, Ibarat Revitalisasi Kapal Besar

    Pembenahan BUMN, Ibarat Revitalisasi Kapal Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum lama ini, Dony Oskaria, COO Danantara, mengungkapkan fakta bahwa 53% BUMN merugi, sementara 97% dividen negara hanya berasal dari 8 perusahaan. Kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, ditaksir mencapai Rp50 triliun per tahun.

    Ini belum memperhitungkan dividen yang tergerus Penambahan Modal Negara (PMN) untuk menyuntik perusahaan-perusahaan sakit. Untuk mengatasinya, Danantara menggagas kajian menyeluruh atas seluruh BUMN, termasuk wacana penggabungan lebih dari 1.000 anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Harapannya, melalui redesain model bisnis, BUMN lebih efisien dan kompetitif.

    Langkah ini penting, tetapi pertanyaannya: apakah masalah BUMN hanya sebatas desain bisnis? Mengapa dengan dukungan dana yang besar dan dukungan politik yang kuat BUMN gagal berfungsi sebagai pilar ekonomi yang andal? BUMN ibarat kapal besar yang berlayar membawa kepercayaan rakyat dan ekonomi negara. Kapal dibangun dengan dana besar dan teknologi modern, tetapi masa depannya ditentukan oleh nakhoda, awak, pengawasan, visi pemilik, aturan, dan perawatan.

    Direksi adalah nakhoda, menentukan arah dan menjaga pelayaran. Dewan Komisaris ibarat pengawas pelayaran, memastikan kapal tidak salah arah. Pemegang Saham (negara/Danatara) adalah pemilik kapal, menetapkan tujuan dan memilih nakhoda. Good Corporate Governance (GCG) adalah aturan pelayaran internasional. Perawatan kapal melambangkan pemeliharaan sistem dan budaya organisasi. Tanpa nakhoda kompeten, awak terlatih, dan pemilik bijak, ketaatan pada aturan, kapal sebesar apa pun bisa karam.

    REDESAIN BISNIS

    Redesain bisnis BUMN dapat dianalogikan sebagai mengubah strategi pelayaran. Perubahan ini tidak hanya soal rute, tetapi juga muatan, tujuan, dan keseimbangan kapal. Pertama, rute pelayaran. Kapal diarahkan ke jalur per dagangan internasional yang menguntungkan, tetapi pelayaran antar-pulau tetap penting sebagai kewajiban publik. Rute ini sering tidak menghasilkan laba, tetapi vital bagi persatuan ekonomi nasional. Di sinilah crosssubsidy berlaku di mana keuntungan dari rute-rute utama yang gemuk digunakan untuk menopang rute-rute kecil. Jika dikelola dengan tepat, bukan hanya efisiensi yang dicapai, tetapi juga pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Kedua, jenis muatan. Kapal yang cerdas mengangkut muatan sesuai kebutuhan pasar seperti pangan ke daerah kekurangan atau energi ke wilayah terpencil. Begitu pula BUMN, muatannya harus berupa muatan pilihan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Misalnya, energi baru terbarukan, ketika dunia bergerak meninggalkan batu bara. Pangan dan kesehatan, yang terbukti kru sial dalam menjaga ketahanan nasional. Jaringan logistik terpadu, sebagai tulang punggung distribusi barang dari Sabang hingga Merauke.

    Layanan publik esensial, yang meski berbiaya tinggi tetap harus dijalankan dengan dukungan skema cross-subsidy. Dengan demikian, muatan BUMN tidak hanya sekadar penuh, tetapi relevan, bernilai strategis, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ketiga, pelabuhan tujuan. Rute harus diarahkan ke pelabuhan yang direncanakan. Demikian juga BUMN harus memiliki strategi pasar jangka panjang, bukan sekadar memenuhi permintaan sesaat atau mengikuti arus.

    Keempat, kapasitas dan keseimbangan. Kapal terlalu besar untuk muatan kecil akan boros biaya, sedangkan kapal terlalu kecil bisa tenggelam karena kelebihan beban. Hal ini sama dengan mismatch antara modal BUMN dengan skala bisnisnya. Konsolidasi dan restrukturisasi diperlukan agar ukuran kapal sesuai dengan muatannya.Kelima, armada pendukung. Kapal besar sering diiringi kapal-kapal pendukung yang lebih kecil. Bila selaras, armada ini bisa memperluas jangkauan dan memperkuat daya saing. Namun bila dibiarkan, anak dan cucu perusahaan justru menjadi beban. Sinergi mutlak diperlukan agar mereka menjadi supporting fleet, bukan kapal kecil tanpa arah. Keenam, navigasi dan inovasi.

    Dunia pelayaran berubah cepat dengan teknologi navigasi modern. Begitu pula BUMN yang dituntut mengadopsi digitalisasi, big data, dan kecerdasan buatan dan lainnya sebagai instrumen yang membuat pelayaran lebih cepat, efisien, dan aman da lam persaingan global.

    AKAR MASALAH

    Masalah terbesar BUMN bu kan hanya tumpang tindih bisnis, melainkan manusia yang mengemudikannya. Pertama, direksi sebagai nakhoda. Banyak direksi dipilih bukan karena merit, melainkan politik. Akibatnya keputusan strategis tidak kon sisten dan sering jangka pendek. Kedua, dewan komisaris sebagai pengawas. Idealnya independen, tetapi sering dianggap jabatan politik atau balas jasa. Fungsi pengawasan pun melemah. Ketiga, pemegang saham sebagai pemilik.

    Seharusnya menetapkan visi dan menyerahkan kendali kepada profesional. Namun, sering kali ikut masuk ke ruang kendali, memberi instruksi kontradiktif, dan membuat navigasi kehilangan konsistensi. Keempat, aturan pelayaran. Banyak BUMN masih abai pada prinsip GCG: laporan tidak transparan, konflik kepentingan, atau procurement yang tidak akuntabel. Dalam analogi kapal, ini sama dengan melanggar aturan keselamatan yang berakibat fatal. BUMN Indonesia bukan satu-satunya kapal besar di lautan global. Banyak contoh negara lain yang berhasil mengarungi badai. Temasek (Singapura) fokus mutlak pada meritokrasi. Nakhoda dan awak dipilih dari profesional terbaik, bukan kompromi politik. Hasilnya, Temasek tidak hanya selamat, tetapi juga menjelma menjadi investor global kelas dunia. Khazanah (Malaysia) yang meski menghadapi tantangan, tetap menekankan tata kelola ketat dan konsistensi pemilik dalam menyerahkan kendali pada profesional. Disiplin inilah yang menjaga kapal tidak kehilangan arah. Norges Bank Investment Management (Norwegia) yang mengelola dana minyak dengan ketaatan penuh pada aturan. Transparansi dan akuntabilitas dijadikan standar mutlak, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar di dunia. Pelajarannya jelas bahwa kapal besar hanya bisa selamat bila nakhoda, awak, aturan, dan pemilik bekerja selaras. Agar kapal BUMN benar-benar sampai ke pelabuhan tujuan, ada lima langkah penting. Pertama, seleksi direksi dan komisaris berbasis kompetensi dan integritas. Kedua, dewan komisaris harus independen dan berani memberi peringatan. Ketiga, pemegang saham menetapkan tujuan jelas, menyediakan bekal, lalu konsisten menyerahkan kemudi kepada profesional. Keempat, tata kelola dijadikan syarat mutlak, bukan formalitas. Terakhir, perawatan kapal melalui digitalisasi, pelatihan, dan pembaruan sistem agar mesin organisasi tidak aus dimakan waktu. BUMN ibarat kapal besar yang membawa harapan bangsa. Redesain bisnis, merger, dan efisiensi penting, tetapi semua itu tak berarti tanpa nakhoda kompeten, awak profesional, pengawas inde-penden, dan pemilik yang konsisten. Sejarah membuktikan, kapal besar yang dikelola dengan benar akan sampai ke pelabuhan dengan selamat, bahkan menaklukkan samudera. Sebaliknya, kapal megah tanpa tata kelola hanya akan menjadi bangkai di dasar laut. Demikian pula BUMN.

    Keberhasilan tidak semata ditentukan oleh rute baru atau muatan pilihan, melainkan oleh manusia dan tata kelola. Peran pajak dalam APBN seharusnya dapat dilengkapi, bahkan suatu saat digantikan sebagian, oleh dividen BUMN yang sehat. Inilah tantangan terbesar sekaligus peluang emas untuk menjadikan BUMN pilar sejati pembangunan bangsa.