Xcloud.id

Negara: Norwegia

  • Gencatan Senjata Gaza, Harapan Baru untuk Evakuasi Medis 12.000 Pasien ke Eropa – Halaman all

    Gencatan Senjata Gaza, Harapan Baru untuk Evakuasi Medis 12.000 Pasien ke Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa dengan disepakatinya gencatan senjata di Gaza, akan membawa peluang baru bagi ribuan pasien.

    Ghebreyesus mengatakan bahwa nantinya sekitar 12.000 pasien di Gaza akan dievakuasi ke Eropa untuk mendapatkan perawatan medis.

    Dari jumlah tersebut, termasuk anak-anak yang memerlukan perawatan medis.

    “Kesepakatan gencatan senjata menawarkan kesempatan untuk evakuasi medis yang dipercepat bagi lebih dari 12.000 orang, termasuk banyak anak-anak, yang sangat membutuhkan perawatan untuk menyelamatkan nyawa di luar Gaza,” kata Ghebreyesus, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Ia berharap, kesepakatan gencatan ini akan menjadi langkah awal perdamaian di Gaza.

    “Kami berharap kesepakatan ini akan terus berlanjut karena kehidupan bergantung padanya. Perdamaian adalah obat mujarab!,” tegasnya.

    Sementara itu, Ghebreyesus menjelaskan saat ini sekitar 12 pasien telah sampai di Eropa.

    “Sebanyak 12 pasien dari Gaza telah dievakuasi ke Eropa untuk perawatan medis,” katanya.

    Pasien dievakuasi di beberapa negara di Eropa seperti,  Albania, Prancis, Norwegia, dan Rumania.

    Belasan pasien ini tiba di Eropa pada malam hari bersama dengan 35 anggota keluarga mereka.

    “Didampingi oleh 35 anggota keluarga, pasien dari Gaza tiba di Albania, Prancis, Norwegia, dan Rumania pada malam hari untuk menerima perawatan medis khusus di sana,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus pada X.

    Atas dievakuasinya 12 pasien ini, Ghebreyesus berterima kasih kepada negara-negara yang memberikan fasilitas perawatan medis ini untuk mereka.

    “Berterima kasih kepada negara-negara tersebut dan Perlindungan Sipil dan Bantuan Kemanusiaan UE atas kerja sama dan dukungan mereka,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengumumkan Rabu malam bahwa para mediator telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Kesepakatan itu mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel, dan 50 tahanan Palestina lainnya untuk setiap tentara wanita Israel yang ditahan di Gaza.

    Dalam 42 hari pertama kesepakatan, 33 warga Israel diperkirakan akan dibebaskan.

    Israel juga secara bertahap akan menarik diri dari Koridor Netzarim dan Philadelphia.

    Sementara negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan akan dimulai pada hari keenam belas gencatan senjata.

    Konflik Palestina vs Israel

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata di Gaza

  • Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Indonesia, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?

    Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Indonesia, Apa Saja yang Harus Diperhatikan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan aturan pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak-anak seperti yang diterapkan Australia. Kebijakan itu untuk mengatasi dampak buruk medsos bagi pertumbuhan anak. Lalu apa tantangannya?

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sedang mengkaji dan merumuskan aturan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak.

    “Ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Jakarta, Rabu (16/1/2025).

    Kemenkomdigi sedang mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk usulan pembatasan umur penggunaan medsos, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komnas Perempuan dan Anak.

    Menurut Nezar, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan positif terhadap inisiatif Kemenkomdigi menyusun aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak.

    “Beliau sangat concern terhadap penggunaan ruang digital oleh anak-anak, dan beliau sangat concern juga bagaimana ruang digital kita itu sehat buat pendidikan anak-anak,” ujar Nezar dikutip dari Antara.

    Menkomdigi Meutya Hafid sudah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2025), menyampaikan soal rencana pembuatan aturan pembatasan medsos bagi anak-anak.

    Meutya menjelaskan, Kemenkomdigi akan mengelurkan aturan di tingkat pemerintah dan melibatkan DPR jika wacana batasan usia untuk akses media sosial itu dijadikan undang-undang.

    “Pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak. Lebih kuatnya lagi yang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kami akan siapkan,” katanya.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji lebih mendalam soal rencana pembatasan akses medsos bagi anak-anak.

    “Baik buruknya, dari sisi manfaatnya dan lain-lain, kita akan kaji lebih dalam dan tentunya dari pihak pemerintah itu (buat aturan), kemudian dari legislatif itu kita kaji dan kita bicarakan bersama,” ujar Dasco.

    Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan pengaruh media sosial saat ini sangat mengkhawatirkan bagi anak, karena banyak konten tidak mendidik dan mengajarkan kekerasan. Apalagi kondisi Indonesia sedang darurat kejahatan siber karena marak penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi.

    “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda. Karena itu kita mendukung langkah pemerintah menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak,” ujar Amelia.

    Menurutnya Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan medsos bagi anak-anak, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi sosial budaya di Tanah Air.

    Amelia mengusulkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu diperkuat secara kelembagaan sehingga berwenang mengawasi konten digital dan media sosial. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi digital bagi anak-anak hingga orang tua.

    Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengatakan, dampak negatif medsos sangat mengkhawatirkan bagi pertumbuhan anak, sehingga penting adanya pembatasan akses anak dan remaja. 

    “Kita sudah lama menunggu aturan lebih tegas,” kata Vera.

    Menurutnya selama ini beberapa aplikasi membatasi usia penggunanya. Namun, banyak orang tua malah membuat akun media sosial untuk anaknya dengan memalsukan usia si anak.

    Vera mengatakan pemerintah harus jelas dalam menentukan katagori media sosial yang dilarang, karena selama ini game online juga berfungsi sebagai medsos.

    “Karena game online sekarang memungkin si anak berkomunikasi dengan orang lain dan ini mencakup media sosial juga,” ujarnya.

    Menurutnya selain medsos, pemerintah juga perlu memperhatikan pembatasan usia terhadap akses konten-konten negatif, seperti pornografi dan kekerasan.

    Data Penggunaan Internet Anak
    Berdasarkan data Stastistik Telekomunikasi Indonesia 2021 yang dirilis BPS, 89% anak usia lima tahun ke atas sudah mengakses internet untuk bermain game online dan media sosial. Hanya 33% yang mengakses internet untuk keperluan belajar.

    UNICEF beberapa waktu lalu juga merilis hasil studinya yang menyebut 89% anak-anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari rata-rata 5,4 jam. Dalam waktu tersebut, 86,5% aktivitas mereka dihabiskan untuk mengobrol atau berteman di media sosial, kemudian mengakses konten video atau film.

    Data itu juga mengungkapkan 13,4% anak memiliki akun yang dirahasiakan dari orang tua mereka. Anak menggunakan akun rahasia atau profil palsu untuk mengikuti orang lain dan memposting sesuatu yang mereka sukai.

    Studi UNICEF juga menyebut 42% anak merasa tidak nyaman atau takut dengan pengalaman daring mereka. 37% anak tidak akan melapor ke polisi jika mereka menghadapi pengalaman daring yang tidak menyenangkan karena takut dan kurangnya pengetahuan tentang cara melapor.

    Sebanyak 48% anak pernah mengalami perundungan oleh anak lain. 50,3% anak telah melihat konten bermuatan seksual melalui media sosial. 2% anak telah diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan seksual, yang sepertiga di antaranya adalah anak disabilitas.

    Hampir 70% anak di Indonesia memiliki aturan tentang penggunaan internet yang diberlakukan oleh orang tua mereka. Namun, hanya 21,2% yang mematuhi aturan tersebut.

    Belajar dari Negara Lain
    Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan penggunaan medsos bagi anak-anak, seperti Australia, Norwegia, Italia, Jerman, dan lainnya. 

    Australia sudah memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak sejak akhir 2024. Parlemen negara itu sudah mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan Facebook, Instagram, X, TikTok, Reddit, hingga Snapchat.

  • Batas Usia Pensiun Indonesia Jauh Lebih Muda Ketimbang Malaysia hingga Amerika Serikat – Page 3

    Batas Usia Pensiun Indonesia Jauh Lebih Muda Ketimbang Malaysia hingga Amerika Serikat – Page 3

    Untuk kawasan ASEAN dan Asia saja, batas usia pensiun di Indonesia saat ini jauh lebih muda dibanding negara lain. Ambil contoh Malaysia dan Thailand dengan batas usia 60 tahun, Vietnam dengan 61 tahun, Singapura dengan 63 tahun, dan Filipina dengan 65 tahun.

    Begitu pun untuk negara kawasan Asia Timur seperti China, Korea Selatan dan Korea Utara dengan batas usia 60 tahun. Sementara Negeri Matahari Terbit Jepang punya batas usia pensiun hingga 64 tahun.

    Mengacu pada data OECD, formulasi batas usia pensiun di berbagai negara mengacu pada berragam faktor. Mulai dari kondisi ekonomi, perbedaan waktu awal kerja, hingga permintaan pasar dan kebijakan yang ada di negara bersangkutan.

    Atas dasar itu, beberapa negara Uni Eropa seperti Norwegia, Islandia, Denmark, hingga Belanda punya batas usia pensiun tertinggi, yakni 67 tahun. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat pun menetapkan batas di usia 66 tahun, dan Kanada di 65 tahun.

  • Besok Kamis Resmi Kesepakatan Senjata Israel-Hamas? Mustafa: Gaza Harus Dikelola Palestina – Halaman all

    Besok Kamis Resmi Kesepakatan Senjata Israel-Hamas? Mustafa: Gaza Harus Dikelola Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan yang muncul pada hari Rabu (15/1/2025) menyebutkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi paling lambat pada besok Kamis (16/1/2025).

    Koresponden Urusan Global untuk Axios dan analis CNN Barak Ravid telah mengunggah di akun X miliknya pada hari Rabu, pejabat Israel telah memberitahunya bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi untuk konflik di Gaza “paling lambat besok.”

    Sumber Palestina KAN News juga menyatakan: “Sebuah terobosan telah dicapai dalam pembicaraan, pengumuman kesepakatan diharapkan besok,” seperti diberitakan miamiherald.

    Otoritas Palestina harus menjadi satu-satunya kekuatan pemerintahan di Gaza setelah perang, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan, karena harapan tumbuh bahwa kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan mulai memulangkan sandera Israel sudah dekat.

    Siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang tetap menjadi salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi tersebut, yang berfokus pada gencatan senjata segera dan pertukaran tahanan yang masih ditahan di daerah kantong yang terkepung itu dengan warga Palestina di penjara Israel.

    Berbicara pada sebuah konferensi di Norwegia pada hari Rabu, Mustafa mengatakan tekanan harus terus berlanjut untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan memungkinkan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk lebih dari 2 juta orang yang menghadapi krisis kemanusiaan parah setelah 15 bulan perang.

    Hanya warga Palestina yang secara sah ditempatkan untuk mengambil alih pemerintahan di Gaza setelah pertempuran berakhir dan tidak boleh ada upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara Palestina, katanya, menurut laporan TRTWorld.

    “Sementara kita menunggu gencatan senjata, penting untuk ditegaskan bahwa tidak akan dapat diterima jika entitas lain memerintah Gaza, kecuali kepemimpinan Palestina yang sah dan pemerintah negara Palestina,” katanya dalam konferensi tersebut, menurut teks pidatonya.

    PA, yang didominasi oleh faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat, juga menghadapi pertentangan dari faksi saingannya Hamas, yang mengalahkan Fatah dalam pemilu 2006 .

    Ia mengatakan pengakuan Norwegia tahun lalu terhadap negara Palestina di bawah Otoritas Palestina merupakan langkah penting menuju solusi dua negara yang didukung pada prinsipnya oleh sebagian besar masyarakat internasional.

    Israel menolak keterlibatan apa pun oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas. Namun, Israel juga menentang keras pemerintahan Otoritas Palestina, badan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdamaian Sementara Oslo tiga dekade lalu yang membatasi kekuasaan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki.

    Harap-harap Cemas

    Warga Israel dan Gaza dengan cemas menunggu kesepakatan gencatan senjata yang telah lama dicari.

    Keluarga sandera Israel menyerukan pembebasan mereka.

    Sementara itu, warga Palestina yang mengungsi berdoa agar diberi kesempatan untuk pulang.

    Beberapa pejabat dari negara-negara mediasi yang terlibat dalam negosiasi tersebut mengatakan, kesepakatan mengenai gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan semakin dekat dari sebelumnya.

    Bahkan, Qatar mengatakan negosiasi tersebut berada pada “tahap akhir.”

    Di Israel, keluarga sandera dan pendukung mereka berkumpul di luar parlemen dan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menuntut agar segala upaya dilakukan untuk mengamankan kesepakatan setelah berbulan-bulan kekecewaan.

    “Waktu adalah hal yang terpenting, dan waktu tidak berpihak pada para sandera,” kata Gil Dickmann, sepupu mantan sandera Carmel Gat, yang jasadnya ditemukan dari terowongan Gaza pada bulan September, Selasa (14/1/2025), dilansir Arab News.

    “Sandera yang masih hidup akan berakhir dengan kematian.”

    “Sandera yang sudah meninggal mungkin akan hilang,” tegas Dickmann pada sebuah rapat umum di Yerusalem.

    Pertukaran Sandera dengan Warga Palestina yang Dipenjara

    Selama tahap pertama, Hamas akan membebaskan 33 sandera sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

    Pada tahap akhir, semua wanita, anak-anak, dan orang tua yang masih hidup yang ditahan oleh militan harus dibebaskan.

    Dikutip dari AP News, sekitar 100 sandera masih ditawan di dalam Gaza, campuran warga sipil dan tentara, dan militer yakin sedikitnya sepertiga dari mereka tewas.

    Pada hari pertama gencatan senjata, Hamas akan membebaskan tiga sandera, kemudian empat sandera lainnya pada hari ketujuh.

    Setelah itu, Hamas akan membebaskan sandera setiap minggu.

    Berikut draf kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas terkait perang Gaza:

    Fase 1: (42 hari)

    Hamas membebaskan 33 sandera, termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara wanita
    Hentikan pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpenduduk ke pinggiran Jalur Gaza
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza

    Fase 2: (42 hari)

    Deklarasi “ketenangan berkelanjutan”
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase 3:

    Mayat sandera Israel yang tewas ditukar dengan mayat pejuang Palestina yang tewas
    Pelaksanaan rencana rekonstruksi di Gaza
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

    Ke-33 sandera akan mencakup wanita, anak-anak, dan mereka yang berusia di atas 50 tahun — hampir semuanya warga sipil, tetapi kesepakatan itu juga mewajibkan Hamas untuk membebaskan semua tentara wanita yang masih hidup.

    Warga Palestina di Gaza di samping Tank Merkava Israel yang hangus dalam serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas akan membebaskan sandera yang masih hidup terlebih dahulu, tetapi jika yang masih hidup tidak memenuhi jumlah 33 sandera, jenazah akan diserahkan.

    Tidak semua sandera ditahan oleh Hamas, jadi meminta kelompok militan lain untuk menyerahkan mereka bisa menjadi masalah.

    Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 wanita, anak-anak, atau lansia Palestina untuk setiap sandera sipil yang masih hidup yang dibebaskan.

    Untuk setiap tentara wanita yang dibebaskan, Israel akan membebaskan 50 tahanan Palestina, termasuk 30 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

    Sebagai imbalan atas jenazah yang diserahkan oleh Hamas, Israel akan membebaskan semua wanita dan anak-anak yang telah ditahannya di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Puluhan pria, termasuk tentara, akan tetap ditawan di Gaza, sambil menunggu tahap kedua.

    Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu, yang paling mematikan dalam sejarah Israel, mengakibatkan kematian 1.210 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

    Pada hari itu, militan juga menyandera 251 orang, yang 94 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 34 yang menurut militer Israel telah tewas.

    Kampanye pembalasan Israel di Gaza sejak itu telah menewaskan 46.645 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, yang angkanya dianggap dapat diandalkan oleh PBB.

    Serangan militer yang ekstensif telah meninggalkan sebagian besar Gaza dalam reruntuhan, mengungsikan sebagian besar penduduknya selama lebih dari 15 bulan perang.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • AS Lempar ‘Bom’ ke Rusia: Dunia Waspada, China-India Kelabakan

    AS Lempar ‘Bom’ ke Rusia: Dunia Waspada, China-India Kelabakan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi terhadap produsen minyak dan kapal tanker Rusia membuat tarif angkutan supertanker melonjak. Sejumlah pedagang bergegas memesan kapal untuk mengirim pasokan dari negara lain ke China dan India.

    Mengutip Reuters, Rabu (15/1/2025), kilang China dan India mencari pasokan bahan bakar alternatif karena mereka beradaptasi dengan sanksi baru AS yang berat terhadap produsen dan tanker Rusia, yang dirancang untuk mengekang pendapatan eksportir minyak terbesar kedua dunia itu karena serangannya ke Ukraina.

    Banyak kapal tanker itu telah digunakan untuk mengirimkan minyak ke India dan China karena sanksi Barat dan batasan harga yang diberlakukan oleh negara-negara Kelompok Tujuh, yang mengalihkan perdagangan minyak Rusia dari Eropa ke Asia. Beberapa kapal tanker Moskow juga telah mengirimkan minyak dari Iran, yang juga sedang dikenai sanksi.

    “Tindakan AS terbaru berarti sekitar 35% dari sekitar 669 tanker armada bayangan yang terlibat dalam pengiriman minyak Rusia, Venezuela, dan Iran telah terkena sanksi oleh AS, Inggris, atau Uni Eropa,” menurut analisis oleh Lloyd’s List Intelligence.

    Para analis mengatakan ketersediaan tanker dapat semakin ketat karena para pedagang mencari kapal-kapal yang tidak diberi sanksi untuk mengirim minyak mentah Rusia dan Iran.

    “Kami memperkirakan kapal-kapal baru akan ditarik ke armada bayangan selama beberapa bulan mendatang, banyak di antaranya yang baru dalam perdagangan ini, sehingga memperketat pasokan di pasar angkutan barang yang tidak diberi sanksi,” kata analis Kpler dalam sebuah catatan.

    Trader minyak mengatakan tarif angkutan untuk Kapal Pengangkut Minyak Mentah Sangat Besar (VLCC), yang dapat mengangkut 2 juta barel minyak mentah melalui rute-rute utama, melonjak setelah Unipec, cabang perdagangan kilang minyak terbesar asal China, Sinopec, menyewa beberapa supertanker pada hari Jumat.

    “Unipec juga minggu lalu membeli beberapa kargo minyak mentah dari Eropa dan Afrika, termasuk 2 juta barel minyak mentah Norwegia Johan Sverdrup, 1 juta barel minyak mentah Sangomar Senegal, Ten Blend Ghana, Djeno Angola dan lainnya,” kata para trader.

    “Sejak Jumat, Unipec telah memesan delapan tanker untuk mengirim minyak dari Timur Tengah,” ujar data pemesanan tanker menunjukkan pada hari Selasa.

    Setiap hari, seorang pialang kapal mengatakan, tarif pada rute Timur Tengah ke China , yang dikenal sebagai TD3C, telah melonjak 39% sejak Jumat menjadi US$ 37.800 (Rp 616 juta) tertinggi sejak Oktober. Tarif pengiriman untuk pengiriman minyak Rusia ke China juga melonjak menyusul sanksi tersebut.

    “Tarif angkutan untuk tanker berukuran Aframax untuk mengirim minyak mentah campuran ESPO dari pelabuhan Pasifik Rusia di Kozmino ke China Utara meningkat lebih dari dua kali lipat pada hari Senin menjadi US$ 3,5 juta (Rp 57 miliar) karena pemilik kapal meminta premi besar karena terbatasnya tonase yang tersedia untuk rute tersebut,” data S&P Global Commodity Insights menunjukkan.

    Yang menambah ketatnya situasi, tanker yang terkena sanksi terdampar di luar provinsi Shandong di timur China , tidak dapat membongkar muatan menyusul larangan yang diberlakukan oleh Shandong Port Group sebelum pengumuman Washington pada hari Jumat.

    Perusahaan analisis tanker Vortexa memperkirakan bahwa lebih dari 85% pelayaran minyak mentah Rusia ke Shandong dilakukan oleh tanker yang baru saja mendapat sanksi. Ketersediaan tanker kemudian dapat diperparah karena para pedagang mencari kapal-kapal yang tidak diberi sanksi untuk mengirim minyak mentah Rusia dan Iran.

    “Kami memperkirakan kapal-kapal baru akan ditarik ke armada bayangan selama beberapa bulan mendatang, banyak di antaranya yang baru dalam perdagangan ini, sehingga memperketat pasokan di pasar angkutan barang yang tidak diberi sanksi,” kata analis Kpler dalam sebuah catatan.

    Tarif untuk VLCC dari Timur Tengah ke Singapura telah naik paling tinggi, naik worldscale (WS) 11,15 dari Jumat menjadi WS61,35. Pada rute Timur Tengah ke China, angkutan barang melonjak menjadi WS59,70, naik WS10,40, sementara tarif untuk VLCC yang membawa minyak Afrika Barat ke China naik WS9,55 menjadi WS61,44.

    “Pengiriman minyak mentah dari Teluk AS ke China sekarang akan menelan biaya US$ 6,82 juta (Rp 111 miliar) per pelayaran, naik US$ 360.000 (Rp 5,8 miliar) sejak minggu lalu,” kata seorang trader.

    (luc/luc)

  • DPR Kaji Aturan Pembatasan Media Sosial untuk Anak

    DPR Kaji Aturan Pembatasan Media Sosial untuk Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pihaknya akan mengkaji lebih dalam rencana aturan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) untuk anak-anak. Dasco menyebut, pembahasan akan dilakukan bersama dengan pemerintah untuk mengevaluasi baik dan buruknya kebijakan tersebut.

    “Baik buruknya, dari sisi manfaat dan hal lainnya, kita akan kaji lebih dalam. Tentunya, pemerintah akan menyusun aturan, sementara dari legislatif, kami akan mengkaji dan membicarakannya bersama,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengungkapkan ide pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak ini telah menjadi perhatian, apalagi sejumlah negara seperti Australia telah menerapkannya.

    “Kita sudah mendengar ide ini dan sempat berdiskusi, namun kajian lebih lanjut perlu dilakukan. Beberapa negara memang sudah memiliki pembatasan usia untuk media sosial,” tambah Dasco.

    Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, turut menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menerbitkan aturan serupa. Menurutnya, banyaknya konten tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang mudah diakses oleh anak-anak, membuat kebijakan ini menjadi sangat mendesak.

    “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital lebih aman bagi generasi muda. Karena itu, kami mendukung langkah pemerintah menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak,” ujar Amelia, Selasa (14/1/2025).

    Amelia menjelaskan sejumlah negara telah memberlakukan kebijakan serupa. Australia, misalnya, melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial tanpa pengawasan. Aturan serupa juga diterapkan di Tiongkok, Korea Selatan, India, Inggris, Norwegia, Jerman, Belanda, Italia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

    “Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial budaya kita,” imbuh Amelia.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan diskusi mengenai media sosial ramah anak telah dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami telah membahas perlunya melindungi anak-anak di ranah digital. Detailnya masih akan dirumuskan lebih lanjut,” ujar Meutya di Istana Kepresidenan, Senin (13/1/2025).

  • Anggota DPR dukung pemerintah atur pembatasan penggunaan media sosial

    Anggota DPR dukung pemerintah atur pembatasan penggunaan media sosial

    Kami berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial, khususnya bagi anak-anak.

    Dia mengatakan media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi oleh anak-anak. Situasi tersebut memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda.

    “Namun, pembatasan ini tidak boleh hanya bersifat represif. Pemerintah perlu mengimbanginya dengan edukasi literasi digital yang masif bagi anak-anak, orang tua, dan masyarakat,” kata Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia mengungkapkan, Australia telah menerapkan aturan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan serupa juga telah diberlakukan di sejumlah negara di Asia, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India, serta negara-negara di Eropa seperti Inggris, Norwegia, Jerman, Belanda, dan Italia.

    “Bahkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, telah diusulkan Undang-Undang wajib pembatasan media sosial. Indonesia perlu belajar dari penerapan kebijakan di negara-negara tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial budaya di Tanah Air,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, pembatasan itu perlu disoroti menimbang situasi darurat kejahatan siber (cybercrime) yang terus meningkat, seperti kasus predator online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, dia mendorong kebijakan itu segera diimplementasikan dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis.

    Dia mengatakan pengawasan dan pengaturan yang efektif harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

    Dia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam penanganan cybercrime yang menyasar anak-anak. Selain itu, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus harus dibuat lebih mudah diakses dan responsif.

    “Kami berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif di Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sedang berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

    “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (13/1).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Pakai Uang Pajak Palestina untuk Bayar Utang Listrik Rp 8,8 T

    Israel Pakai Uang Pajak Palestina untuk Bayar Utang Listrik Rp 8,8 T

    Tel Aviv –

    Israel berencana untuk menggunakan pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina (PA) untuk membayar utang listrik PA sendiri, yang besarnya nyaris mencapai 2 miliar Shekel atau setara Rp 8,8 triliun.

    Utang listrik sebesar itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (13/1/2025), harus dibayarkan oleh Otoritas Palestina kepada Israel Electric Co (IEC), perusahaan listrik Israel yang dikelola negara.

    Israel selama ini memungut pajak atas barang-barang yang melewati Israel ke Tepi Barat atas nama Otoritas Palestina dan mentransfer pendapatannya ke Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah berdasarkan perjanjian jangka panjang antara kedua belah pihak.

    Sejak Hamas melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu perang di Jalur Gaza, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menahan sejumlah dana pajak yang dialokasikan untuk biaya administrasi di Jalur Gaza.

    Dana yang dibekukan itu disimpan di Norwegia dan, menurut Smotrich dalam rapat kabinet pada Minggu (12/1), akan digunakan untuk membayar utang kepada IEC yang jumlahnya mencapai 1,9 miliar Shekel.

    “Prosedur ini diterapkan setelah beberapa tindakan anti-Israel dan termasuk pengakuan sepihak Norwegia atas negara Palestina,” kata Smotrich saat berbicara kepada para menteri kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    “Utang PA kepada IEC mengakibatkan tingginya pinjaman dan suku bunga, serta berdampak pada kredit IEC, yang pada akhirnya dialihkan kepada warga Israel,” ucapnya.

  • Bertambah, Korban Luka Tabrakan Trem di Strasbourg Prancis Jadi 36 Orang

    Bertambah, Korban Luka Tabrakan Trem di Strasbourg Prancis Jadi 36 Orang

    Jakarta –

    Kecelakaan melibatkan dua trem bertabrakan di sebuah terowongan di kota Strasbourg di Prancis timur. Korban luka akibat kecelakaan itu bertambah menjadi 36 orang.

    Tabrakan itu terjadi di dekat stasiun kereta api utama Strasbourg, salah satu yang tersibuk di Prancis di luar Paris.

    Menteri Transportasi Philippe Tabarot mengatakan “mungkin sekitar 36” orang terluka dalam kecelakaan itu. Sementara petugas pemadam kebakaran memperkirakan jumlahnya sekitar 50 orang.

    Sebuah video yang diunggah oleh seorang saksi di media sosial menunjukkan dua trem rusak parah di sebuah terowongan dekat stasiun.

    Salah satu trem tampak tergelincir akibat benturan. Penyebab kecelakaan itu belum diketahui.

    “Kantor kejaksaan umum membuka penyelidikan,” kata prefektur tersebut.

    Sebuah perimeter keamanan besar didirikan di depan stasiun, ambulans barada di lokasi.

    Strasbourg adalah kota besar Prancis pertama yang memperkenalkan kembali trem pada tahun 1994, setelah layanan ditutup pada tahun 1960.

    Sejak kembalinya kendaraan tersebut, tidak ada kecelakaan besar.

    Kondisi korban Syok

    Wali kota Strasbourg Jeanne Barseghian dan pejabat lainnya bergegas ke stasiun usai mendengar kabar kecelakaan tersebut. Kecelakaan itu terjadi sesaat sebelum pukul 4:00 sore (15:00 GMT).

    “Yang kami ketahui saat ini adalah bahwa terjadi tabrakan brutal antara dua trem, di peron, di bawah stasiun,” kata Barseghian.

    Sebagian korban luka dalam keadaan syok akibat benturan “langsung” yang “relatif keras”, imbuh wali kota, yang menyatakan dukungannya.

    Lihat juga Video: Trem Tergelincir Tabrak Toko Komputer di Norwegia, 4 Orang Terluka

    (yld/gbr)

  • Daftar 20 Negara dengan Paspor Terkuat di Dunia 2025 – Page 3

    Daftar 20 Negara dengan Paspor Terkuat di Dunia 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Singapura kembali menduduki posisi pertama dalam Henley Passport Index 2025 sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia. Peringkat ini diberikan berdasarkan jumlah destinasi yang dapat diakses tanpa memerlukan visa.

    Melansir CNBC International, Minggu (12/1/2025), warga Singapura memiliki akses bebas visa ke 195 dari 227 destinasi global, mengungguli negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Italia, Spanyol, dan Prancis.

    Jepang dan Negara Eropa di Posisi Teratas

    Jepang berada di peringkat kedua dengan akses bebas visa ke 193 negara. Sementara itu, empat negara Eropa—Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol—bersama Finlandia dan Korea Selatan berbagi posisi ketiga dengan akses bebas visa ke 192 negara.

    Negara-negara Eropa lainnya serta Selandia Baru mendominasi daftar 20 besar. Berikut adalah daftar lengkap negara dengan paspor terkuat tahun 2025:

    Singapura: 195 negara
    Jepang: 193 negara
    Finlandia: 192 negara
    Prancis: 192 negara
    Jerman: 192 negara
    Italia: 192 negara
    Korea Selatan: 192 negara
    Spanyol: 192 negara
    Austria: 191 negara
    Denmark: 191 negara
    Irlandia: 191 negara
    Luksemburg: 191 negara
    Belanda: 191 negara
    Norwegia: 191 negara
    Swedia: 191 negara
    Belgia: 190 negara
    Selandia Baru: 190 negara
    Portugal: 190 negara
    Swiss: 190 negara
    Inggris: 190 negara

    Metodologi Henley Passport Index

    Henley Passport Index menggunakan data dari International Air Transport Association (IATA) untuk memeringkat 199 paspor di dunia.

    Kategori “bebas visa” mencakup situasi di mana visa tidak diperlukan atau dokumen seperti visa saat kedatangan atau otoritas perjalanan elektronik sudah mencukupi.