Xcloud.id

Negara: Norwegia

  • Pengelolaan Sampah Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional, DPD RI Tinjau Langsung ke Lokasi

    Pengelolaan Sampah Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional, DPD RI Tinjau Langsung ke Lokasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengelolaan sampah secara sirkular yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat perhatian dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Praktik baik yang telah dijalankan Banyuwangi itu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan persampahan nasional.

    Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choituddin, menyebut Banyuwangi berhasil mengelola sampah secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga sektor swasta.

    “Praktik baik dari Banyuwangi ini layak menjadi contoh bagi daerah lain. Inilah pertimbangan kami menggelar FGD di sini untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait tata kelola persampahan,” ujar Oni saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan persampahan di Banyuwangi.

    Ia menegaskan, hasil diskusi yang digelar di Banyuwangi akan dilaporkan ke pimpinan DPD RI dan dibawa ke masa sidang berikutnya untuk dijadikan dasar kebijakan nasional di bidang persampahan.

    “Praktik-praktik yang ada di Banyuwangi akan kami laporkan ke pimpinan dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya,” tambah Oni.

    Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menjelaskan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemkab telah membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui berbagai program strategis.

    “Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, seperti Norwegia, Austria dan Uni Emirat Arab,” terang Mujiono.

    Ia menambahkan, sejak tahun 2018, Banyuwangi telah menjalankan Project Stop di Kecamatan Muncar yang mendirikan dua Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), masing-masing berkapasitas 8 dan 10 ton per hari. Kedua TPS ini menjangkau 10 desa dan telah meraih Plakat Adipura sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Selain itu, terdapat TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon dengan kapasitas 84 ton per hari yang melayani 46 desa dari tujuh kecamatan sekitar. Bahkan saat ini, Pemkab Banyuwangi sedang membangun TPS 3R baru di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas 160 ton per hari yang akan menjangkau 37 desa.

    “Selain juga akan dibangun dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA),” imbuh Mujiono. [alr/beq]

  • Populasi Penguin ‘Emperor’ Berkurang Hampir Seperempat

    Populasi Penguin ‘Emperor’ Berkurang Hampir Seperempat

    Selamat memasuki pertengahan pekan ini!

    Kami kembali hadir dengan rangkuman informasi berbagai negara, agar Anda bisa dengan mudah mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 11 Juni, akan kami awali dari Antartika.

    Populasi penguin ’emperor’ menyusut

    Perkiraan populasi 16 koloni penguin di antartika, menurun hingga 22 persen, seperti yang terlihat dalam foto satelit yang diambil antara tahun 2009 dan 2024.

    Menurut Peter Fretwell, dari British Antarctic Survey (BAS) yang melacak satwa liar dari luar angkasa, penurunan tersebut sekitar 50 persen lebih buruk daripada perkiraan yang paling pesimistis dari populasi saat ini.

    “Penguin emperor (kaisar) mungkin merupakan contoh paling jelas di mana perubahan iklim benar-benar menunjukkan dampaknya,” kata Fretwell kepada AFP.

    “Tidak ada penangkapan ikan. Tidak ada perusakan habitat. Tidak ada polusi yang menyebabkan populasi mereka menurun.

    “Hanya suhu di es tempat mereka berkembang biak dan hidup, dan itu benar-benar terdampak perubahan iklim.”

    Sanksi internasional untuk dua menteri Israel

    Australia mengeluarkan sanksi terhadap dua pejabat senior Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang langsung mendapat kecaman dari pemerintah Amerika Serikat dan Israel.

    Itamar menjabat sebagai menteri keamanan nasional dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Bezalel adalah menteri keuangan.

    Sanksi ini adalah tindakan bersama yang dilakukan pemerintah Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia, yang melarang kedua pria ini berpergian dan aset mereka akan dibekukan.

    Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan keduanya “menghasut kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina.”

    “Retorika ekstremis yang menganjurkan pemindahan paksa warga Palestina dan pembangunan permukiman Israel baru sangat mengerikan dan berbahaya,” katanya dalam pernyataan bersama.

    Penembakan di sekolah Austria

    Polisi Austria menggelar penyelidikan setelah seorang pria melakukan “pembunuhan massal” di sekolah di Graz, sebelum ia bunuh diri, Selasa kemarin.

    Menteri Dalam Negeri Austria, Gerhard Karner, mengatakan selain 10 orang tewas, sejumlah orang lainnya terluka.

    Ia juga mengatakan tersangka pelaku adalah mantan murid di sekolah tersebut yang tidak lulus.

    “Hari ini adalah hari yang gelap dalam sejarah negara kita,” katanya dalam sebuah konferensi pers, yang akan menerapkan tiga hari berkabung nasional.

    Surat kabar Austria Kronen-Zeitung mengatakan polisi menemukan catatan dari penembak saat menggeledah rumahnya, namun tidak disebutkan apa isi catatan tersebut.

    Israel mendeportasi aktivis Greta Thunberg

    Kementerian luar negeri Israel mengatakan sudah mendeportasi Greta Thunberg, setelah ia ditahan saat kapal bantuan yang ia tumpangi hendak masuk ke Gaza.

    Greta sedang dalam penerbangan ke Prancis, sebelum melanjutkan perjalanannya ke negara asalnya Swedia, kata Kemenlu Israel, Selasa kemarin.

    Sementara itu kelompok hak asasi Israel yang bertindak sebagai kuasa hukum, mengatakan jika delapan awak kapal lainnya menolak perintah dideportasi.

    Para aktivis ini akan ditahan di pusat penahanan sebelum sidang di pengadilan, yang belum jelas kapan akan digelar.

    Tonton juga video: Pesto Si Bayi Penguin ‘Gemoy’ yang Digemari Katy Perry

  • Tesla Mendadak Laku Keras Usai Elon Musk Ditendang Trump

    Tesla Mendadak Laku Keras Usai Elon Musk Ditendang Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan Tesla hancur lebur di beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Hal ini dipicu sentimen negatif terhadap sikap politik Elon Musk yang memunculkan gerakan boikot Tesla.

    Namun, tren berbeda justru muncul di Australia. Penjualan Tesla melesat mencapai level tertinggi selama 12 bulan terakhir pada Mei 2025.

    Tesla mengatakan pada pekan ini penjualan mobil listrik Tesla loncat menjadi 3.897 unit. Hal ini didorong penjualan moncer Model Y versi baru yang disulap menjadi kendaraan sport serbaguna dan compact.

    Penjualan Model Y di Australia tumbuh 122,5% dari tahun-ke-tahun (YoY), sementara penjualan Model 3 anjlok signifikan, dikutip dari CNBC International, Kamis (5/6/2025).

    Total pengiriman Tesla di Australia tumbuh 9,3% YoY. Namun, peningkatan dari April ke Mei 2025 naik 675%. Pada April lalu, Tesla hanya menjual 500 unit mobil listrik di Australia, menurut Dewan Kendaraan Listrik Australia.

    Penjualan Tesla pada April 2025 di Australia mencatat kinerja terburuk sepanjang tahun. Meski penjualannya bangkit pada Mei 2025, namun total penjualan di Australia sepanjang tahun berjalan masih tercatat turun 48,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Pertumbuhan penjualan Tesla yang kuat di Australia pada Mei 2025 didorong secara signifikan oleh pembaruan Model Y. Namun, penjualan global masih mengalami tekanan,” kata associate director di firma riset Counterpoint, Liz Lee.

    Menurut catatan Counterpoint, penjualan global Tesla anjlok 13% YoY pada kuartal-I (Q1) 2025.

    “Meskipun Tesla menunjukkan kebangkitan di Australia, tetapi belum ada sinyal pemulihan secara global,” Lee menambahkan.

    Reputasi Elon Musk Hancur Lebur

    Penjualan global Tesla merana dalam beberapa bulan terakhir karena sengitnya kompetisi dan rusaknya reputasi Musk.

    Sebelum Mei 2024, penjualan Tesla di Australia lesu setelah aksi vandalisme dan protes terkait pekerjaan Musk di pemerintahan Presiden AS DOnald Trump. Selain itu, Musk juga dihujat karena sikapnya yang membela partai sayap kanan di Eropa.

    Pada pekan ini, Tesla melaporkan penjualan di AS anjlok 11% YoY. Kelompok industri Eropa pada pekan ini juga mencatat sinyal penjualan yang rendah untuk mobil Tesla baru di Spanyol, Portugal, Denmark, dan Swedia.

    Namun, titik cerah juga muncul di Norwegia, sama seperti Australia. Model Y berhasil membantu meningkatkan pertumbuhan 213% pada Mei 2025 di Norwegia, dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tesla juga melaporkan penjualan pecah rekor di Turki sebanyak 1.545 unit pada bulan lalu.

    Data ini muncul sesaat setelah Trump menggelar konferensi pers pada pekan lalu dan mengumumkan Elon Musk secara resmi mundur dari jabatannya di pemerintahan federal dan Gedung Putih.

    Meski Trump menekankan Musk tetap menjadi penasihatnya, namun pernyataan lanjutan dari pengusaha Dan Ives mengatakan masa-masa politik Musk sejatinya telah berakhir.

    Tesla Digempur Mobil China

    Kembalinya Musk untuk fokus ke Tesla bertepatan dengan momentum persaingan industri mobil listrik yang kian ketat, terutama dari pabrikan asal China. Misalnya saja BYD yang makin gencar berekspansi secara global dan mulai head-to-head dengan Tesla.

    Pada April 2025, penjualan BYD di Eropa telah melampaui Tesla untuk pertama kalinya, menurut JATO Dynamics. BYD baru-baru ini mengumumkan akan memangkas diskon. Tren ini juga diikuti pabrikan mobil listrik asal China lainnya.

    Pada Maret lalu, data menunjukkan pendapatan tahunan Tesla juga sudah kalah dibandingkan BYD.

    Namun, pada Mei 2025, Tesla berhasil kembali memimpin pasar mobil listrik di Australia dan mengalahkan BYD. Penjualan Tesla tembus 3.897 unit, berbanding BYD yang mencatat penjualan 3.225 unit.

    (fab/fab)

  • HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghadirkan negara Palestina merdeka dari penjajahan, yang berdaulat penuh atas rakyat dan tanah airnya. HNW pun berharap Prabowo dapat mengajak lebih banyak negara lagi agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Macron itu wajar didukung, karena selain sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi pegangan sikap resmi Indonesia sejak Presiden pertama RI; Bung Karno, juga bertemu dengan momentum makin banyaknya negara yang menolak genosida Israel atas Gaza dan malah mengakui Palestina sebagai negara Merdeka, seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Kolombia, Venezuela, Kuba, Chile, Bolivia, dan belakangan bahkan Perancis berinisiatif bersama Inggris dan Kanada akan mengumumkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

    HNW menambahkan, Macron akan membuat komunike bersama Arab Saudi pada bulan Juni yang akan datang untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Semoga dengan konsistensi itu, 146 negara anggota PBB yang sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, akan makin solid dan memudahkan mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sebagai anggota penuh PBB, seperti negara-negara anggota PBB lainnya,” katanya.

    Meski demikian, HNW juga mengkritisi terkait pernyataan Prabowo yang akan mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    HNW memahami pernyataan itu sebagai bentuk implementasi dari solusi yang ditawarkan untuk akhiri masalah Israel – Palestina dengan menghadirkan “two state solution’ atau solusi dua negara. Adapun hal tersebut merupakan suatu jenis solusi yang bahkan sejak diusulkan jadi prakarsa negara-negara Arab, selalu ditolak oleh Israel.

    Untuk itu, HNW mengingatkan akan lebih solutif dan sesuai dengan Konstitusi apabila Prabowo lebih fokus mengedepankan perjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB.

    Dengan begitu, pernyataan untuk membuka hubungan diplomatik tidak buru-buru disampaikan, sampai Palestina merdeka dan berdaulat penuh sesuai keputusan OKI dan Liga Arab.

    “Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak ‘two state solution’ itu. Konsensus KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Maret, yang disetujui penuh oleh KTT Menlu OKI di Jeddah, selain menolak genosida yang dilakukan Israel atas Gaza juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza. Mereka juga mendukung Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI di Istanbul yang dihadiri Presiden Jokowi, sekalipun hal itu ditolak oleh Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967,” jelasnya.

    HNW mengatakan kondisi belakangan ini, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu semakin memperluas penjajahan dan pendudukan bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel dan warganya pun semakin sering menyerbu dan beribadat di kawasan Masjid Al Aqsa.

    Tak hanya itu, lanjut HNW, mereka juga berencana ingin mengubah Masjid Al Aqsa menjadi Solomon Temple. Padahal UNESCO sejak 2016 sudah memutuskan mengakui Masjid Al Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam.

    HNW menjelaskan publik tentu tidak menginginkan Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

    Bahkan, kata HNW, banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel. Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan HAMAS.

    “Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel; Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Israel. Beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan ‘two state solution’, malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan pernyataan Prabowo terkait syarat ‘pengakuan terhadap Israel apabila Palestina merdeka’, bukan dalam arti Palestina hanya asal menjadi negara merdeka atau hanya menjadi negara boneka Israel. Sebab, Israel melucuti persenjataan Palestina, juga tidak memberikan kedaulatan politik maupun ekonomi.

    Selain itu, HNW menilai Palestina bukan merdeka apabila kawasan teritorinya seperti Gaza dihancurkan dan warganya direlokasi keluar Palestina. Kemudian, Yerusalem Timur dikuasai Israel dan masjid Al Aqsa dihancurkan dan digantikan dengan Solomon Temple.

    “Melainkan yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana cita-cita perjuangan Bangsa Palestina yang disetujui oleh Liga Arab maupun OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lainnya. Dan mestinya wacana ‘two state solution’ juga tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, seperti keputusan-keputusan OKI, advisory opinion ICJ agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan ilegal yang menjadi resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah ICC untuk menangkap PM Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di Gaza, Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan apabila syarat utama tersebut dapat terealisasi, kemudian Palestina sudah tidak dijajah Israel, barulah ada kewajaran untuk mendiskusikan opsi mengakui Israel sebagai negara dan membuat hubungan diplomatik sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan keempat.

    Itu hal mendasar yang tentu menjadi komitmen Presiden Prabowo melanjutkan komitmen Presiden-Presiden RI sebelumnya, dan hanya dengan begitulah hutang Indonesia berupa kemerdekaan Palestina benar-benar akan terbayar,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Enak Banget! Negara Ini Mau Kasih Diskon Pajak Gede-gedean buat Anak Muda

    Enak Banget! Negara Ini Mau Kasih Diskon Pajak Gede-gedean buat Anak Muda

    Jakarta –

    Ratusan ribu anak muda di Norwegia bakal mendapatkan diskon pajak. Pemerintah setempat berencana memilih secara acak 100 ribu pekerja kelahiran 1990 hingga 2005 untuk menerima potongan pajak tahunan hingga US$ 2.700 atau sekitar Rp 43,7 juta (kurs Rp 16.200) selama beberapa tahun.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (28/5/2025) pemerintah Norwegia ingin mengukur dampak pengurangan pajak terhadap pendapatan dan juga tambahan orang yang mau bekerja di sektor formal.

    Negara tersebut selama ini menghadapi pembayaran jaminan sosial yang meningkat dan kekurangan pekerja di banyak sektor. Pemerintah Norwegia berturut-turut telah menjajaki cara untuk meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja dengan mengubah aturan tentang dukungan keuangan negara dan meningkatkan pelatihan kerja.

    Usulan potongan pajak yang diajukan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg dan Menteri Tenaga Kerja Tonje Brenna yakni menawarkan potongan pajak untuk sekitar 8% pekerja berusia antara 20 dan 35 tahun, sementara sisanya tidak mengalami perubahan.

    Jika disetujui oleh parlemen, kelompok yang terdiri dari 100.000 orang tersebut akan menjadi bagian dari studi akademis dan menerima potongan pajak selama tiga hingga lima tahun ke depan. Mereka akan dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima potongan yang sama.

    “Ini akan memberi kita data yang kuat tentang apakah pengurangan pajak tersebut benar-benar meningkatkan lapangan kerja bagi kaum muda, dan tentang seberapa banyak atau sedikit mereka yang sudah memiliki pekerjaan akan bekerja,” kata Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan.

    Langkah tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sekitar US$ 49 juta per tahun atau sekitar Rp 793,8 miliar.

    Norwegia sendiri memiliki dana kekayaan negara sebesar US$ 1,8 triliun, yang terbesar di dunia, dan membelanjakan puluhan miliar dolar dari dana tersebut setiap tahun.

    (acd/acd)

  • Rencana Israel untuk Pindahkan Warga Palestina Keluar dari Gaza Ilegal, Kata Norwegia dan Islandia – Halaman all

    Rencana Israel untuk Pindahkan Warga Palestina Keluar dari Gaza Ilegal, Kata Norwegia dan Islandia – Halaman all

    Rencana Israel untuk Pindahkan Warga Palestina keluar dari Gaza Ilegal, kata Norwegia dan Islandia

    TRIBUNNEWS.COM- Rencana Israel untuk mengevakuasi warga Palestina dari Gaza akan menjadi pemindahan paksa secara ilegal, akan memicu lebih banyak kekerasan dan akan merusak upaya untuk mendirikan negara Palestina, kata menteri luar negeri Norwegia dan Islandia kemarin menurut Reuters .

    Pasangan tersebut merupakan bagian dari kelompok negara-negara Eropa Barat – yang juga mencakup Irlandia, Spanyol, Slovenia, dan Luksemburg – yang pada hari Rabu mengecam rencana Israel untuk meningkatkan operasi militernya di Gaza.

    Kabinet Keamanan Israel minggu ini menyetujui sebuah rencana yang mungkin mencakup penyitaan seluruh wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang, serta kontrol atas bantuan, yang telah diblokir masuknya sejak Maret.

    “Kami merasa khawatir dan terkejut dengan apa yang kami dengar dari kabinet keamanan Israel tentang rencana untuk meningkatkan operasi militer di Gaza dan melakukan apa yang mereka sebut sebagai evakuasi,” kata Espen Barth Eide dari Norwegia dalam sebuah wawancara.

    “Ini akan menyebabkan pemindahan paksa rakyat Palestina, pertama dari utara ke selatan, dan berpotensi keluar dari negara ini. Ini jelas melanggar hukum internasional,” katanya, seraya menambahkan: “Ini akan merusak harapan bagi negara Palestina … [dan menjadi] resep untuk pertumpahan darah lebih lanjut.”

    Menteri luar negeri Islandia, negara Eropa Barat pertama yang mengakui Palestina sebagai negara pada tahun 2011, mengatakan Israel harus mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk untuk membantu warga sipil.

    “Apa yang paling dibutuhkan saat ini adalah dimulainya kembali gencatan senjata dan pembebasan tanpa syarat semua sandera,” kata Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir dalam wawancara telepon bersama.

    AS dan Israel telah membahas kemungkinan Washington memimpin pemerintahan sementara pascaperang di Gaza, dengan sumber yang mengutip pemerintahan AS di Irak setelah perang 2003 sebagai model yang mungkin.

    Norwegia, yang berperan sebagai fasilitator dalam perundingan tahun 1992-1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina yang menghasilkan Kesepakatan Oslo pada tahun 1993, baru-baru ini mendukung upaya Arab untuk rencana pascaperang bagi Gaza.

    Barth Eide mengatakan pemerintahan Palestina di Gaza diperlukan, “pemerintahan Palestina yang akan bertanggung jawab atas Gaza dan Tepi Barat.”

    “Kewenangan yang mereka [AS] dirikan di Irak setelah perang Irak, jika boleh dikatakan, tidak diakui secara universal sebagai ide yang sangat bagus,” katanya. “Itu tidak berhasil.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Putin dan Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Anti Teror dan Kesiapan KTT Tahunan – Halaman all

    Putin dan Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Anti Teror dan Kesiapan KTT Tahunan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin telah menelepon Perdana Menteri (PM) Narendra Modi pada Senin (5/5/2025), dan ia mengutuk keras serangan teror di Pahalgam, Kashmir bagian India, yang telah menewaskan 26 orang.

    Selama percakapan tersebut, PM Modi mengucapkan terima kasih atas sikap Putin dan mengundangnya untuk mengunjungi India dalam rangka konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan ke-23 India-Rusia yang diselenggarakan akhir tahun ini.

    Modi juga menyampaikan ucapan selamatnya kepada Rusia atas peringatan 80 tahun Hari Kemenangan.

     

    Peringatan itu dirayakan di Moskow pada 9 Mei 2025.

    Presiden Putin merupakan salah satu pemimpin dunia pertama yang mengutuk serangan teror mematikan di Pahalgam pada 22 April 2025. Serangan itu menewaskan 26 orang dan melukai puluhan orang. Kepada Modi, Putin berupaya untuk memperdalam kerja sama antiteror antara Rusia dan India.

    “Presiden Putin menelepon PM Modi dan mengutuk keras serangan teror di Pahalgam, India. Ia menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas hilangnya nyawa tak berdosa dan menyatakan dukungan penuh kepada India dalam perang melawan terorisme.”

    Ia menekankan bahwa para pelaku serangan keji dan para pendukungnya harus diadili,” kata Juru Bicara Resmi Randhir Jaiswal dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari media The Hindu, Kamis (8/5/2025).

    Sebuah pernyataan dari pihak Rusia mengumumkan bahwa Presiden Putin menggambarkan serangan teror itu sebagai aksi ‘biadab’ dengan kedua belah pihak menyerukan ‘perang tanpa kompromi melawan terorisme dalam semua manifestasinya’.

    “Selama percakapan itu, sifat strategis hubungan Rusia-India sebagai kemitraan istimewa yang istimewa ditekankan. Hubungan ini tidak tunduk pada pengaruh eksternal dan terus berkembang secara dinamis di semua bidang,” demikian pernyataan dari Kremlin tentang percakapan Putin-Modi.

    Presiden Putin merupakan salah satu pemimpin dunia pertama yang mengutuk serangan teror mematikan pada 22 April dan Rusia telah mengomunikasikan bahwa kedua pihak harus mengintensifkan kerja sama dalam penanggulangan teror untuk mencegah serangan semacam itu di masa mendatang.

    “Saya ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan mitra India dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” kata Presiden Putin dalam sebuah pesan kepada PM Modi pada 22 April. 

    “Kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk lebih memperdalam Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa. PM menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Putin atas perayaan ulang tahun ke-80 Hari Kemenangan dan mengundangnya untuk menghadiri KTT Tahunan yang akan diadakan di India akhir tahun ini,” kata Tn. Jaiswal dalam pernyataannya tentang diskusi telepon pada hari Senin.

    Rusia telah mengundang Perdana Menteri Modi untuk berpartisipasi dalam parade Hari Kemenangan, tetapi India kemudian menunjuk Menteri Pertahanan Rajnath Singh untuk mewakili India di parade yang akan dihadiri oleh beberapa kepala negara dan pemerintahan, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun, pernyataan dari pihak Rusia menginformasikan bahwa upacara pada tanggal 9 Mei di Moskow akan dihadiri oleh “perwakilan India.”

    Modi yang telah membatasi kunjungan ke Arab Saudi setelah serangan teror di Pahalgam akan melakukan lawatan ke tiga negara yang meliputi Kroasia, Belanda, dan Norwegia selama tanggal 13 hingga 17 Mei. 

    Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar dan mendesak “penyelesaian perselisihan antara New Delhi dan Islamabad melalui cara politik dan diplomatik secara bilateral sesuai dengan ketentuan Perjanjian Simla tahun 1972 dan Deklarasi Lahore tahun 1999.”

    Sementara Pada 27 Maret 2025, Tn. Lavrov telah mengumumkan Presiden Putin akan mengunjungi India tahun ini. Kunjungan terkait partisipasi dalam pertemuan puncak tahunan India-Rusia.

    Tn. Lavrov telah menyatakan kepuasannya atas “posisi seimbang India terkait krisis Ukraina”. Presiden Putin sebelumnya telah mengunjungi India pada 6 Desember 2021 saat ia melakukan kunjungan selama sehari ke New Delhi. ‘Operasi militer khusus’ Rusia terhadap Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022.

    ​Perdana Menteri Modi telah mengunjungi Moskow selama 8-9 Juli 2024 saat kedua belah pihak mengadakan Pertemuan Puncak Tahunan India-Rusia ke-22. Tn. Modi kemudian juga mengunjungi Kazan, Rusia untuk berpartisipasi dalam pertemuan BRICS ke-16 pada 22-23 Oktober 2024.

    SUMBER

  • Netanyahu Bikin Ulah Lagi, Perintahkan IDF ‘Basmi’ Hamas dan Duduki Gaza Selamanya – Halaman all

    Netanyahu Bikin Ulah Lagi, Perintahkan IDF ‘Basmi’ Hamas dan Duduki Gaza Selamanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyetujui untuk mengerahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di wilayah mana pun di Jalur Gaza, Senin (5/5/2025).

    Benjamin Netanyahu mengatakan, setelah kabinet keamanan memberikan suara, ia akan segera mengesahkan operasi intensif di Gaza.

    Selain menduduki Gaza selamanya, Benjamin Netanyahu juga memerintahkan IDF untuk “membasmi Hamas”.

    “Ini adalah rekomendasi dari Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir — untuk bergerak, seperti yang dia katakan, menuju kekalahan Hamas,” kata Netanyahu, dikutip dari The Times of Israel.

    Netanyahu mengatakan, operasi intensif bernama Gideon Chariots ini juga memiliki tujuan untuk menyelamatkan sandera yang tersisa.

    “Ia yakin ini juga akan membantu kami menyelamatkan para sandera di sepanjang jalan,” ujar Netanyahu.

    “Kami tidak akan membicarakan rinciannya karena kami sudah berbicara secara rinci tentang kedua hal ini: apa yang kami lakukan untuk para sandera, dan apa yang kami lakukan untuk mengalahkan (Hamas),” tambahnya.

    “Satu hal yang jelas — kami tidak akan masuk dan keluar (dari Gaza) hanya untuk memanggil pasukan cadangan agar mereka datang dan merebut wilayah, kami akan menarik diri dari wilayah tersebut, dan melakukan penyerbuan terhadap apa yang tersisa. Itu bukan tujuannya. Apa tujuan kami? Sebaliknya,” pungkasnya.

    Sementara itu, juru bicara IDF, Brigjen Effie Defrin, mengatakan tujuan operasi intensif ini adalah pengembalian sandera dan kekalahan kekuasaan Hamas.

    Serangan ini, ungkap Defrin, akan mencakup serangan berskala luas dan pergerakan mayoritas penduduk Jalur Gaza.

    Defrin mengatakan IDF akan menerapkan “model Rafah”, di mana seluruh infrastruktur Hamas dihancurkan dan wilayah tersebut dinyatakan sebagai bagian zona penyangga Israel, di bagian lain Jalur Gaza.

    Tak hanya merebut Gaza dan mengalahkan Hamas, operasi intensif ini juga untuk merelokasi warga Palestina yang masih berada di Gaza.

    Operasi ini akan berlaku setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump selesai mengunjungi Timur Tengah pada minggu ini.

    Trump akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah mulai Senin untuk kunjungan tiga hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Dilansir Axios, Trump saat ini tidak diharapkan untuk mengunjungi Israel.

    Para pejabat AS dan Israel mengatakan perang yang sedang berlangsung di Gaza adalah alasan utamanya.

    “Tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan dari kunjungan ke Israel saat ini,” kata seorang pejabat AS.

    Pejabat AS dan Arab yang terlibat dalam persiapan perjalanan tersebut mengatakan Gaza bukanlah prioritas utama bagi Trump, dan ia diharapkan untuk fokus pada isu bilateral dan investasi.

    “Pandangan seputar kunjungan Presiden Trump ke wilayah tersebut dalam konteks perang di Gaza sangat buruk.”

    “Ia membuat gebrakan besar dengan mendorong gencatan senjata sebelum pelantikannya dan berhasil melakukannya, tetapi tiga bulan kemudian situasi di Gaza memburuk,” kata seorang pejabat Arab.

    Nasib Gaza Pascaperang Belum Jelas

    Israel belum memberikan visi yang jelas untuk Gaza pascaperang setelah kampanye yang telah menggusur sebagian besar penduduk Gaza dan membuatnya bergantung pada pasokan bantuan yang telah berkurang dengan cepat sejak blokade.

    Para menteri Israel mengatakan, penyaluran bantuan tidak dapat diserahkan kepada organisasi internasional yang dituduh membiarkan Hamas menyita pasokan yang ditujukan bagi warga sipil.

    Sebaliknya, para pejabat telah melihat rencana bagi kontraktor swasta untuk menangani distribusi, melalui apa yang digambarkan PBB sebagai pusat-pusat Israel.

    Pada hari Senin, Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan di X, Israel menuntut PBB dan organisasi non-pemerintah untuk menutup sistem distribusi bantuan mereka di Gaza.

    Keputusan untuk memperluas operasi tersebut langsung dipuji oleh kelompok garis keras pemerintah Israel yang telah lama mendesak pengambilalihan penuh Jalur Gaza oleh Israel dan pemindahan permanen penduduk, sejalan dengan rencana “Riviera” yang digariskan oleh Trump pada bulan Februari.

    “Kami akhirnya akan menaklukkan Gaza. Kami tidak lagi takut dengan kata ‘pendudukan’,” kata Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dikutip dari Reuters.

    Namun, jajak pendapat menunjukkan publik Israel semakin menginginkan kesepakatan untuk membawa kembali 59 sandera yang masih ditawan di Gaza dan ada adegan kemarahan di luar parlemen dengan puluhan pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi.

    “Semua keluarga sudah lelah,” kata Ruby Chen, yang putranya Itay tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    “Semua keluarga takut dengan manuver baru ini karena tidak ada jaminan bahwa ini akan membawa kita ke tempat yang diinginkan keluarga,” lanjutnya.

    Dengan Israel menghadapi ancaman dari Houthi di Yaman, Suriah yang tidak stabil di sebelahnya, dan situasi yang tidak stabil di Tepi Barat yang diduduki, kapasitas untuk operasi militer jangka panjang juga menghadapi kendala yang semakin besar.

    Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, mengatakan pada hari Minggu, militer telah mulai mengeluarkan puluhan ribu perintah panggilan untuk prajurit cadangan.

    Seorang juru bicara pemerintah mengatakan tentara cadangan dikerahkan untuk memperluas operasi di Gaza, bukan untuk mendudukinya.

    Zamir telah menepis seruan garis keras pemerintah yang ingin menghentikan bantuan sepenuhnya dan telah mengatakan kepada para menteri, bantuan harus segera diberikan, menurut lembaga penyiaran publik Israel, Kan.

    (*)

  • Kian Mencekam di Gaza Gara-gara Israel Blokir Bantuan

    Kian Mencekam di Gaza Gara-gara Israel Blokir Bantuan

    Jakarta –

    Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang terus-terusan digempur militer Israel semakin mencekam. Keadaan ini diperparah karena tidak ada bantuan yang masuk akibat diblokir oleh Israel.

    Dirangkum detikcom, Senin (5/5/2025), sudah hampir 19 bulan perang berkecamuk di Gaza. Warga Gaza mulai kehabisan cara untuk bertahan hidup dan khawatir dengan kondisi masa depan.

    Blokade Israel atas semua pasokan bantuan kemanusiaan dan komersial telah berlangsung selama dua bulan. Sementara, pengeboman Israel di seluruh Gaza masih terus berlanjut.

    “Kenyataan di Gaza tidak bisa digambarkan,” kata Ahmad Qattawi kepada Deutsche Welle (DW) melalui sambungan telepon dari Kota Gaza.

    “Kami hidup dalam tragedi, mencoba bertahan hidup tanpa mengetahui keselamatan kami nantinya. Kami mungkin bisa bertahan hidup, tapi jiwa kami sudah lama mati. Ketakutan akan serangan bom adalah salah satu penyebabnya, dan menemukan makanan yang cukup adalah masalah lainnya,” katanya.

    “Kami sibuk mencari makan setiap hari, menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan,” ujarnya.

    “Kami makan dengan hemat, dan cukup,” lanjutnya.

    Sejumlah lembaga bantuan secara konsisten memperingatkan tentang meningkatnya risiko malnutrisi dan kelaparan akibat penutupan toko-toko roti, melambungnya harga bahan makanan pokok, dan penutupan perbatasan yang terus berlanjut.

    Sejumlah kecil sayuran masih tersedia di pasaran, tapi sekarang harganya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Harga-harga melambung tinggi dan banyak warga Gaza yang tidak memiliki penghasilan. Satu kilogram tomat, bahan pokok di dapur-dapur Palestina, sekarang harganya sekitar 30 shekel (sekitar Rp137 ribu). Padahal sebelum perang harganya hanya 1-3 shekel (sekitar Rp4-13.000). Saat ini, satu kilogram gula bisa mencapai lebih dari 60 shekel (sekitar Rp274 ribu).

    Tak Ada Tempat Aman, Semua Orang Kelaparan

    Dapur Umum di Gaza Terancam Tutup gegara Stok Makanan Habis (Foto: REUTERS/Mahmoud Issa)

    Direktur Jaringan Organisasi Nonpemerintah Palestina (Palestinian Non-Govermental Organizations Network/PNGO), Amjad Shawa, mengatakan situasi yang terjadi di Gaza saat ini adalah bencana.

    “Sepanjang sejarah Gaza, kami tidak pernah mengalami situasi seperti ini,” kata Amjad Shawa kepada DW lewat sambungan telepon. “Ini adalah bencana.”

    “Ada serangan udara, artileri, serangan ke tenda-tenda, dan ke tempat perlindungan,” ujar Shawa.

    “Tidak ada tempat aman. Ditambah lagi, semua orang kelaparan. Bahkan, secara pribadi, kami tidak tahu harus makan apa. Hampir tidak ada apa-apa,” imbuhnya

    Shawa menyatakan bahwa warga merasa terus terdesak dan disudutkan tanpa ada tanda-tanda situasi akan berakhir. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

    “Hal terburuk bagi kami sebagai pekerja kemanusiaan adalah kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa untuk diberikan,” jelasnya.

    “Kami berusaha sekuat tenaga memberi harapan di sana-sini, tapi di sisi lain, kami adalah bagian dari masyarakat dan tidak bisa memisahkan diri dari keadaan ini,” kata dia.

    Sistem Kesehatan di Ambang Kehancuran

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian/OCHA) menyatakan bahwa sistem layanan kesehatan Gaza “berada di ambang kehancuran, kewalahan menangani korban massal dan sangat terhambat oleh pemblokiran total yang memutus pasokan obat-obatan penting, vaksin, hingga peralatan medis.”

    Badan Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan bahwa stok makanan mereka untuk Gaza telah habis, dan sisa persediaan terakhir dikirimkan ke dapur umum yang menyediakan makanan dasar bagi kelompok paling rentan, serta sisa tepung terigu ke para tukang roti.

    “Pada 31 Maret, semua 25 tukang roti yang didukung WFP tutup karena stok tepung terigu dan bahan bakar memasak habis,” kata WFP dalam sebuah pernyataan.

    “Di minggu yang sama, paket makanan WFP yang dibagikan ke keluarga, yang isinya stok makanan untuk dua minggu, juga telah habis. WFP sangat prihatin dengan kekurangan air bersih dan bahan bakar untuk memasak sehingga memaksa warga mencari barang apa saja yang bisa dibakar untuk memasak.”

    Saat persediaan menipis, kekhawatiran tentang cara menghidupi keluarga mengalahkan segalanya, kata Mahmoud Hassouna, warga Kota Khan Younis di Gaza selatan, kepada DW melalui telepon. Pemuda 24 tahun ini mengungsi di awal perang 2023, saat rumah keluarganya hancur akibat serangan bom Israel.

    Dia menghabiskan hari dengan beraktivitas di sekitar rumah darurat keluarganya dan membantu ibunya menyiapkan makanan.

    “Kami kembali bergantung pada makanan kaleng,” ungkapnya. “Kami tak punya cukup uang untuk membeli sayuran, yang harganya melambung tinggi di pasaran.”

    Tugas Hassouna adalah mencari kayu bakar, yang sekarang menjadi sangat sulit karena sebagian besar pohon telah ditebang atau hancur oleh bom. Banyak warga nekat memasuki rumah-rumah yang hancur untuk menyelamatkan pintu atau barang kayu.

    “Hampir dua tahun hidupku dihabiskan di bawah bom, pembunuhan, dan kematian. Aku bahkan tak lagi mengenali diriku sendiri.”

    Gencatan senjata yang dimulai Januari 2025 dan berlangsung hingga awal Maret 2025 sempat memberi sedikit kelegaan bagi warga Gaza, sekaligus waktu untuk mengisi pasokan gudang organisasi bantuan. Namun, situasi kembali memburuk ketika Israel melanggar gencatan senjata dan melanjutkan serangan pada 18 Maret 2025, setelah fase pertama kesepakatan gencatan dan pembebasan sandera berakhir, sementara negosiasi fase kedua gagal.

    Sebelum melanggar gencatan senjata, pemerintah Israel telah memerintahkan penutupan semua perlintasan perbatasan dan menghentikan seluruh pengiriman bantuan kemanusiaan serta komersial ke Gaza.

    Blokade Israel

    Hancur Lebur Sekolah yang Tampung Pengungsi Palestina Dibombardir Israel (Foto: REUTERS/Mahmoud Issa)

    Blokade ini merupakan bagian dari strategi yang disebut pihak Israel sebagai “tekanan maksimum” untuk memaksa Hamas membebaskan sisa sandera di bawah kesepakatan baru gencatan senjata sementara, sekaligus bertujuan menggulingkan kelompok militan Palestina tersebut. Pejabat Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan dan menggunakannya untuk pasukan mereka sendiri.

    Media Israel melaporkan bahwa dewan keamanan sedang menyiapkan persetujuan rencana operasional untuk memperluas serangan militer, termasuk memanggil pulang puluhan ribu pasukan cadangan. Hanya saja, belum dijelaskan waktu pelaksanaan ekspansi tersebut.

    Hamas menolak semua tuntutan pelucutan senjata dan bersikeras pada kesepakatan yang menjamin berakhirnya perang.

    Sejak penyerangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pejabat Israel menyatakan 59 sandera masih berada di Gaza, dengan kurang dari separuhnya diperkirakan masih hidup.

    Pekan lalu, jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 52.000, menurut data Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Sementara, ribuan lainnya diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan.

    Sejumlah lembaga bantuan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik. Tindakan ini berpotensi menjadi kejahatan perang karena berdampak pada seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta jiwa.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, mengingatkan Israel dalam sebuah pernyataan: “Hukum internasional cukup jelas: Sebagai kekuatan pendudukan, Israel wajib mengizinkan akses bantuan kemanusiaan. Bantuan, dan nyawa sipil yang diselamatkannya, tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar.”

    Sepanjang perang, populasi Gaza hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan dan pasokan komersial dari luar. Militer Israel secara terus menerus membuat warga mengungsi hingga membentuk zona penyangga besar di utara, perbatasan timur, serta selatan, yang berakibat pada hilangnya akses warga Palestina ke lahan pertanian paling subur di Gaza.

    “Secara sederhana, Israel tidak hanya menghalangi makanan masuk ke Gaza, tetapi juga menciptakan keadaan yang membuat warga Palestina tidak bisa menanam atau memproduksi makanannya sendiri,” ujar Gavin Kelleher, pekerja kemanusiaan Dewan Pengungsi Norwegia yang baru kembali dari Gaza, dalam konferensi pers.

    Warga Gaza juga melaporkan adanya insiden penjarahan gudang serta suasana mencekam dan keamanan internal yang rapuh selama serangan Israel.

    Berdasarkan laporan OCHA pada hari Kamis (01/05): “Serangan baru-baru ini dilaporkan menghantam gedung permukiman dan tenda pengungsian, terutama di Rafah dan Gaza Timur. Hingga Selasa (29/04), lembaga kemanusiaan memperkirakan lebih dari 423.000 orang di Gaza kembali mengungsi tanpa adanya tempat aman.”

    Ini menjadi mimpi buruk bagi Mahmoud Hassouna. “Harapanku satu-satunya adalah tidak lagi mengungsi,” katanya. “Setelah itu, aku ingin perang mengerikan ini berakhir.”

    19 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel

    Gempuran Israel di Gaza tak ada habis-habisnya di tengah blokade bantuan kemanusiaan. Pada Senin (5/5) dini hari waktu setempat, dua serangan udara Israel menghantam sejumlah apartemen dan rumah di wilayah Jalur Gaza. Nahas, sedikitnya 19 orang tewas akibat rentetan serangan tersebut.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP, Senin (5/5), mengatakan bahwa dua serangan udara Tel Aviv itu menghantam area-area permukiman yang ada di Gaza City.

    “Tim kami menemukan 15 martir dan 10 orang luka-luka, sebagian besar anak-anak dan wanita, setelah serangan Israel terhadap tiga apartemen (di barat laut Gaza City),” kata Bassal dalam pernyataannya.

    Empat orang lainnya, sebut Bassal, tewas dalam serangan udara yang menghantam sebuah rumah di area Beit Lahiya, sebelah utara Gaza City. Bassal menambahkan bahwa empat orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan yang sama.

    Militer Israel belum memberikan komentar langsung atas laporan serangan mematikan itu.

    Tel Aviv semakin mengintensifkan pengeboman udara dan memperluas operasi darat di Jalur Gaza, sejak melanjutkan kembali serangannya di daerah kantong Palestina tersebut pada 18 Maret lalu, menyusul kolapsnya gencatan senjata dengan Hamas.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Blokir Bantuan, Situasi di Gaza Makin Mencekam

    Israel Blokir Bantuan, Situasi di Gaza Makin Mencekam

    Jakarta –

    Setelah hampir 19 bulan berkonflik, warga Gaza mulai kehabisan cara untuk bertahan hidup dan khawatir dengan kondisi masa depan. Blokade Israel atas semua pasokan bantuan kemanusiaan dan komersial telah berlangsung selama dua bulan. Namun, pengeboman Israel di seluruh Gaza masih terus berlanjut.

    “Kenyataan di Gaza tidak bisa digambarkan,” kata Ahmad Qattawi kepada DW melalui sambungan telepon dari Kota Gaza. “Kami hidup dalam tragedi, mencoba bertahan hidup tanpa mengetahui keselamatan kami nantinya. Kami mungkin bisa bertahan hidup, tapi jiwa kami sudah lama mati. Ketakutan akan serangan bom adalah salah satu penyebabnya, dan menemukan makanan yang cukup adalah masalah lainnya.”

    “Kami sibuk mencari makan setiap hari, menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan,” ujarnya.

    “Kami makan dengan hemat, dan cukup.”

    Sejumlah lembaga bantuan secara konsisten memperingatkan tentang meningkatnya risiko malnutrisi dan kelaparan akibat penutupan toko-toko roti, melambungnya harga bahan makanan pokok, dan penutupan perbatasan yang terus berlanjut.

    Sejumlah kecil sayuran masih tersedia di pasaran, tapi sekarang harganya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Harga-harga melambung tinggi dan banyak warga Gaza yang tidak memiliki penghasilan. Satu kilogram tomat, bahan pokok di dapur-dapur Palestina, sekarang harganya sekitar 30 shekel (sekitar Rp137 ribu). Padahal sebelum perang harganya hanya 1-3 shekel (sekitar Rp4-13.000). Saat ini, satu kilogram gula bisa mencapai lebih dari 60 shekel (sekitar Rp274 ribu).

    ‘Tak ada tempat aman’

    “Sepanjang sejarah Gaza, kami tidak pernah mengalami situasi seperti ini,” kata Direktur Jaringan Organisasi Nonpemerintah Palestina (Palestinian Non-Govermental Organizations Network/PNGO), Amjad Shawa, kepada DW lewat sambungan telepon. “Ini adalah bencana.”

    Shawa menyatakan bahwa warga merasa terus terdesak dan disudutkan tanpa ada tanda-tanda situasi akan berakhir. “Hal terburuk bagi kami sebagai pekerja kemanusiaan adalah kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa untuk diberikan,” jelasnya. “Kami berusaha sekuat tenaga memberi harapan di sana-sini, tapi di sisi lain, kami adalah bagian dari masyarakat dan tidak bisa memisahkan diri dari keadaan ini.”

    Kemudian, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian/OCHA) menyatakan bahwa sistem layanan kesehatan Gaza “berada di ambang kehancuran, kewalahan menangani korban massal dan sangat terhambat oleh pemblokiran total yang memutus pasokan obat-obatan penting, vaksin, hingga peralatan medis.”

    Badan Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan bahwa stok makanan mereka untuk Gaza telah habis, dan sisa persediaan terakhir dikirimkan ke dapur umum yang menyediakan makanan dasar bagi kelompok paling rentan, serta sisa tepung terigu ke para tukang roti.

    “Pada 31 Maret, semua 25 tukang roti yang didukung WFP tutup karena stok tepung terigu dan bahan bakar memasak habis,” kata WFP dalam sebuah pernyataan. “Di minggu yang sama, paket makanan WFP yang dibagikan ke keluarga, yang isinya stok makanan untuk dua minggu, juga telah habis. WFP sangat prihatin dengan kekurangan air bersih dan bahan bakar untuk memasak sehingga memaksa warga mencari barang apa saja yang bisa dibakar untuk memasak.”

    Hidup dalam rasa takut

    Saat persediaan menipis, kekhawatiran tentang cara menghidupi keluarga mengalahkan segalanya, kata Mahmoud Hassouna, warga Kota Khan Younis di Gaza selatan, kepada DW melalui telepon. Pemuda 24 tahun ini mengungsi di awal perang 2023, saat rumah keluarganya hancur akibat serangan bom Israel.

    Dia menghabiskan hari dengan beraktivitas di sekitar rumah darurat keluarganya dan membantu ibunya menyiapkan makanan. “Kami kembali bergantung pada makanan kaleng,” ungkapnya. “Kami tak punya cukup uang untuk membeli sayuran, yang harganya melambung tinggi di pasaran.”

    Tugas Hassouna adalah mencari kayu bakar, yang sekarang menjadi sangat sulit karena sebagian besar pohon telah ditebang atau hancur oleh bom. Banyak warga nekat memasuki rumah-rumah yang hancur untuk menyelamatkan pintu atau barang kayu.

    “Hampir dua tahun hidupku dihabiskan di bawah bom, pembunuhan, dan kematian. Aku bahkan tak lagi mengenali diriku sendiri.”

    Gencatan senjata yang dimulai Januari 2025 dan berlangsung hingga awal Maret 2025 sempat memberi sedikit kelegaan bagi warga Gaza, sekaligus waktu untuk mengisi pasokan gudang organisasi bantuan. Namun, situasi kembali memburuk ketika Israel melanggar gencatan senjata dan melanjutkan serangan pada 18 Maret 2025, setelah fase pertama kesepakatan gencatan dan pembebasan sandera berakhir, sementara negosiasi fase kedua gagal.

    Sebelum melanggar gencatan senjata, pemerintah Israel telah memerintahkan penutupan semua perlintasan perbatasan dan menghentikan seluruh pengiriman bantuan kemanusiaan serta komersial ke Gaza.

    Strategi ‘tekanan penuh’ Israel

    Blokade ini merupakan bagian dari strategi yang disebut pihak Israel sebagai “tekanan maksimum” untuk memaksa Hamas membebaskan sisa sandera di bawah kesepakatan baru gencatan senjata sementara, sekaligus bertujuan menggulingkan kelompok militan Palestina tersebut. Pejabat Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan dan menggunakannya untuk pasukan mereka sendiri.

    Media Israel melaporkan bahwa dewan keamanan sedang menyiapkan persetujuan rencana operasional untuk memperluas serangan militer, termasuk memanggil pulang puluhan ribu pasukan cadangan. Hanya saja, belum dijelaskan waktu pelaksanaan ekspansi tersebut.

    Hamas menolak semua tuntutan pelucutan senjata dan bersikeras pada kesepakatan yang menjamin berakhirnya perang.

    Sejak penyerangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pejabat Israel menyatakan 59 sandera masih berada di Gaza, dengan kurang dari separuhnya diperkirakan masih hidup.

    Pekan lalu, jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 52.000, menurut data Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Sementara, ribuan lainnya diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan.

    Bantuan kemanusiaan jadi alat politik Israel?

    Sejumlah lembaga bantuan hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik. Tindakan ini berpotensi menjadi kejahatan perang karena berdampak pada seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta jiwa.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, mengingatkan Israel dalam sebuah pernyataan: “Hukum internasional cukup jelas: Sebagai kekuatan pendudukan, Israel wajib mengizinkan akses bantuan kemanusiaan. Bantuan, dan nyawa sipil yang diselamatkannya, tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar.”

    Sepanjang perang, populasi Gaza hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan dan pasokan komersial dari luar. Militer Israel secara terus menerus membuat warga mengungsi hingga membentuk zona penyangga besar di utara, perbatasan timur, serta selatan, yang berakibat pada hilangnya akses warga Palestina ke lahan pertanian paling subur di Gaza.

    “Secara sederhana, Israel tidak hanya menghalangi makanan masuk ke Gaza, tetapi juga menciptakan keadaan yang membuat warga Palestina tidak bisa menanam atau memproduksi makanannya sendiri,” ujar Gavin Kelleher, pekerja kemanusiaan Dewan Pengungsi Norwegia yang baru kembali dari Gaza, dalam konferensi pers.

    Warga Gaza juga melaporkan adanya insiden penjarahan gudang serta suasana mencekam dan keamanan internal yang rapuh selama serangan Israel.

    Berdasarkan laporan OCHA pada hari Kamis (01/05): “Serangan baru-baru ini dilaporkan menghantam gedung permukiman dan tenda pengungsian, terutama di Rafah dan Gaza Timur. Hingga Selasa (29/04), lembaga kemanusiaan memperkirakan lebih dari 423.000 orang di Gaza kembali mengungsi tanpa adanya tempat aman.”

    Ini menjadi mimpi buruk bagi Mahmoud Hassouna. “Harapanku satu-satunya adalah tidak lagi mengungsi,” katanya. “Setelah itu, aku ingin perang mengerikan ini berakhir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini