Xcloud.id

Negara: Nikaragua

  • Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tanggal 31 Januari, perwakilan dari sembilan negara yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, menyatakan aliansi global, bernama The Hague Group. Kelompok ini bertugas untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional.

    Aliansi itu adalah preseden bersejarah, menandai inisiatif pertama seperti itu sejak Nakba dan pendirian Israel untuk mengoordinasikan tindakan negara untuk mencegah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

    Anggota pendiri kelompok itu adalah Belize, Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal dan Afrika Selatan.

    Beberapa negara bagian ini telah mengambil langkah besar selama 15 bulan terakhir untuk membela dan menegakkan hukum internasional.

    Tindakan The Hague Group untuk Membela Palestina

    Afrika Selatan, misalnya, membawa kasus penting terhadap Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag karena dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza.

    Beberapa negara bagian dalam koalisi kemudian bergabung dengan kasus Afrika Selatan di ICJ, termasuk Bolivia, Kolombia dan Namibia.

    Selain itu, Namibia dan Malaysia memblokir kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dari docking di pelabuhan mereka, sementara Kolombia menghentikan ekspor batubara ke Israel. Kolombia dan Bolivia juga menunjuk duta besar mereka untuk memprotes perang Israel yang menghancurkan terhadap Gaza.

    Upaya semacam itu, bagaimanapun, tidak memiliki koordinasi, dan di sinilah The Hague Group diatur untuk memainkan peran penting, menurut Varsha Gandikota-Nellutla, ketua kelompok.

    Gandikota-Nellutla, yang merupakan koordinator co-jenderal Progressive International, kelompok politik transnasional kiri, mengatakan kelompok itu telah dibentuk sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan negara-negara dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat.

    Ini adalah referensi untuk pushback oleh sejumlah negara bagian Barat terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, dan ketidakpatuhan terhadap perintah oleh ICJ untuk menghentikan pelanggaran Israel.

    “Kelompok ini benar -benar dimulai dengan satu tahun dari genosida, dan impunitas berani yang diberikan kepada Israel dari pengabaian putusan ICJ dan pembangkangan nyata dari surat perintah penangkapan ICC,” katanya.

    Surat perintah penangkapan Netanyahu adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan yang dikeluarkan terhadap politisi dari negara sekutu Barat.

    Menurut undang -undang Roma, perjanjian yang mendirikan ICC pada tahun 2002, semua partai negara memiliki kewajiban hukum untuk menangkap dan menyerah kepada Den Haag yang diinginkan oleh pengadilan.

    Tetapi sejumlah negara bagian Barat yang merupakan partai ICC, termasuk Prancis, Italia dan Hongaria, mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan surat perintah jika Netanyahu mendarat di wilayah mereka, mengklaim bahwa ia menikmati kekebalan di bawah hukum internasional.

    Posisi tersebut telah diperdebatkan oleh ICC, serta para ahli kekebalan terkemuka di seluruh dunia.

    Kewajiban Negara Ketiga

    Tahun 2024 ICJ mengeluarkan tiga perintah sementara yang mengikat di kasus Afrika Selatan vs Israel. Ini termasuk perintah untuk Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang di bawah Konvensi dan untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut.

    Dalam urutan pertamanya pada 26 Januari 2024, ICJ mengatakan bahwa masuk akal Israel telah melanggar konvensi genosida.

    Sebagai tindakan darurat, badan itu memerintahkan Israel untuk memastikan bahwa pasukannya menahan diri dari tindakan genosida terhadap Palestina.

    Kemudian, mengikuti permintaan oleh Afrika Selatan, pengadilan kemudian mengeluarkan perintah sementara pada 28 Maret dan 24 Mei yang meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Palestina.

    Dalam perintah Mei, ICJ juga memerintahkan agar Israel memastikan bahwa penyelidik PBB dapat memasuki Gaza untuk menyelidiki tuduhan genosida.

    Meskipun perintah ICJ ditujukan kepada Israel, negara -negara ketiga memiliki tugas di bawah hukum internasional adat untuk mencegah dan menghukum genosida, bahkan jika itu terjadi di luar wilayah mereka, seperti yang dijelaskan oleh ICJ dalam kasus genosida Bosnia landmark pada tahun 2007.

    Tugas itu dapat ditegakkan dengan mendorong Israel untuk menahan diri dari pelanggaran Konvensi Genosida, dan dengan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa setiap ekspor atau bantuan tidak berkontribusi pada tindakan yang dapat dihukum di bawah Konvensi.

    Selain itu, ICJ dalam perintah 30 April 2024 dalam kasus Nikaragua vs Jerman mengkonfirmasi kewajiban terhadap negara -negara ketiga untuk memastikan bahwa ekspor senjata tidak digunakan untuk melanggar konvensi genosida dan hukum kemanusiaan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Para Perempuan Yang Mengubah Kepemimpinan Afrika – Halaman all

    Para Perempuan Yang Mengubah Kepemimpinan Afrika – Halaman all

    Wakil Presiden Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang, dan Presiden Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, berhasil menduduki jabatan tinggi di negaranya. Hal ini menunjukkan adanya arus perubahan, di mana posisi politik penting di Afrika kini lebih banyak diduduki oleh perempuan.

    Arus perubahan ini pun terlihat di negara Afrika sub-Sahara lainnya: Perdana Menteri(PM) Togo, Victoire Tomegah Dogbe, PM Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, PM Uganda, Robinah Nabbanja, dan PM Republik Demokratik Kongo, Judith Suminwa.

    Presiden dan perdana menteri Namibia adalah perempuan. Penting diingat, sebelumnya lima jabatan kementerian yang umum dipegang oleh anggota kabinet perempuan adalah kementerian perempuan dan kesetaraan gender, kementerian urusan keluarga dan anak-anak, kementerian inklusi sosial dan pembangunan, kementerian perlindungan sosial dan jaminan sosial, serta kementerian urusan masyarakat adat dan minoritas.

    Rwanda memimpin gerakan

    Menurut UN Women Division (red. Entitas Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan), hanya enam negara di dunia yang setidaknya memiliki 50% kedudukan perempuan di parlemen, dengan Rwanda memimpin secara global dengan 60%. Negara-negara lain yang masuk dalam daftar ini adalah Kuba, Nikaragua, Andorra, Meksiko, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab.

    Kemajuan Rwanda ini didukung dengan langkah-langkah khusus. Dimulai dengan konstitusi tahun 2003 yang menetapkan kuota 30% untuk perempuan dalam posisi terpilih. Partai-partai politik turut menerapkan kuota sukarela kandidat perempuan dari partai mereka.

    ‘Cukup gila’ untuk ikut kontestasi politik

    Namun, masih ada hambatan serius. Di banyak negara, perempuan menghadapi diskriminasi, patriarki, dan misogini.

    Analis politik Kenya, Nerima Wako-Ojiwa, mengatakan kepada DW bahwa di negaranya, besarnya modal finansial yang diperlukan untuk menjalankan kampanye pemilu serta stigma sosial yang melekat untuk menjadi politisi karir, membuat banyak perempuan enggan mencalonkan diri untuk jabatan politik.

    “Kami melihat, banyak pria yang terjun ke dunia politik adalah pengusaha yang menjalankan bisnis mereka sendiri dan meminta teman-teman mereka untuk mendukung kampanye mereka,” ujar Wako-Ojiwa.

    Ia menambahkan bahwa perempuan harus menghadapi penolakan dari keluarga, dan banyak yang mengalami pelecehan secara online dan fisik.

    “Kesannya, untuk muncul di dunia politik, Anda harus menjadi perempuan dengan tipe tertentu, ‘cukup gila’, dan mental setangguh baja untuk dapat bersaing (untuk mendapatkan kekuasaan),” jelas Wako-Ojiwa kepada DW.

    “Perempuan tidak dipercaya untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan negara. Jadi salah satu tantangan adalah menghadapi orang-orang dengan perspektif tidak ada perempuan di posisi yang lebih tinggi,” ujar Rose Reuben, direktur eksekutif Asosiasi Perempuan Media Tanzania kepada DW.

    Gambaran beragam untuk representasi perempuan dalam politik

    Laporan Kesenjangan Gender Global 2023 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan bahwa Rwanda, bersama dengan negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya seperti Namibia dan Afrika Selatan, telah menutup lebih dari 70% kesenjangan gender secara keseluruhan. Hal ini menempatkan mereka di depan wilayah-wilayah seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

    Sementara itu, Republik Demokratik Kongo, Mali, dan Chad merupakan negara dengan kinerja terendah, dengan skor di bawah 62%.

    Terlepas dari beberapa pencapaian di Afrika, UN Women Division menginformasikan bahwa, dengan kecepatan perubahan yang terjadi saat ini, “kesetaraan gender di posisi kekuasaan tertinggi masih belum dapat tercapai bahkan hingga 130 tahun kedepan” dan masih banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan.

    Sebuah pertarungan di Tanzania

    Presiden Samia Suluhu Hassan berharap dapat kembali memimpin Tanzania sebagai kandidat dari Partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) pada pemilihan umum bulan Oktober mendatang. Kali ini, dua perempuan akan saling bersaing. Dorothy Semu akan mewakili partai Alliance for Change and Transparency (ACT) Wazalendo.

    Reuben melihat ini sebagai sebuah tonggak sejarah.

    “Perempuan akan bersaing untuk posisi ini, meski kebanyakan berasal dari partai oposisi. Ini adalah pertama kalinya CCM memiliki seorang perempuan yang menduduki posisi presiden, jadi ini adalah sebuah tonggak sejarah,” katanya kepada DW.

    Pemimpin berusia 65 tahun itu menjadi presiden setelah kematian John Magufuli pada tahun 2021. Masa jabatan Suluhu dimulai dengan optimisme, berjanji untuk membalikkan banyak kebijakan kontroversial Magufuli.

    Namun, ia menuai kritik selama pemilihan lokal tahun lalu karena seringnya terjadi penangkapan, penculikan, dan pembunuhan terhadap politisi oposisi.

    Menurut Reuben, CCM telah mengevaluasi dan memantau kepemimpinan Samia Suluhu Hassan, dan percaya bahwa ia adalah peluang terbaik CCM untuk mempertahankan kursi kepresidenan.

    Tantangan-tantangan dalam sistem pemilu Ghana

    Di Afrika Barat, sistem pemilu Ghana yang berpusat pada kandidat telah dikritik sebagai sistem yang “tidak ramah perempuan”. Ghana akhirnya mengeluarkan RUU Kesetaraan Gender yang disahkan pada tahun 2024, sebelum pemilihan umum bulan Desember lalu, undang-undang ini kemudian meningkatkan representasi politik perempuan menjadi 30% pada tahun 2030. Rancangan undang-undang tersebut dibuat selama hampir 30 tahun.

    Banyak analis dan aktivis percaya bahwa undang-undang ini sudah lama tertunda, karena keterlibatan perempuan yang masih sedikit di lembaga-lembaga negara.

    Mavis Zupork Dome, seorang analis riset di Pusat Pengembangan Demokrasi Ghana, mengatakan kepada DW bahwa UU tersebut memberikan dukungan hukum untuk mendorong partisipasi perempuan dalam ruang politik, kehidupan politik, pengambilan keputusan dan pemerintahan.

    Presiden Ghana, John Dramani Mahama telah menunjuk 42 menteri, dengan hanya tujuh di antaranya adalah perempuan. Hal ini yang memicu ragam reaksi. Namun, terpilihnya wakil presiden wanita pertama di negara ini, Jane Naana Opoku-Agyemang, membawa harapan akan perubahan di masa depan.

    Dome percaya bahwa ini adalah tonggak sejarah besar bagi Ghana karena menandakan beberapa kemajuan yang dibuat dan turut membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di ruang politik.

    Terutama karena selama bertahun-tahun, Dome mencatat, Ghana hanya membuat sedikit kemajuan dalam hal partisipasi perempuan dalam pemerintahan, representasi pemilu, dan parlemen.

    Terlepas dari survei Afrobarometer baru-baru ini yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang Ghana percaya bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dalam jabatan politik, dan perempuan harus mendapatkan kesetaraan hak.

    Untuk mendorong perempuan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, Dome mengatakan bahwa partai-partai politik harus memiliki niat untuk menjadikan perempuan sebagai kandidat partai dan juga harus memiliki keinginan politik untuk memberikan ruang bagi perempuan.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris.

  • Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Managua –

    Parlemen Nikaragua meratifikasi reformasi konstitusional yang memperkuat kekuasaan dan memperpanjang masa jabatan Presiden Daniel Ortega. Tidak hanya itu, istri Ortega juga mendapatkan jabatan khusus sebagai “co-president” berdasarkan reformasi konstitusional tersebut.

    Reformasi konstitusional yang disetujui dan disahkan Kongres Nikaragua itu, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), juga memberikan kendali atas semua kekuasaan negara kepada Ortega dan istrinya, Rosario Murillo.

    Ortega yang berada di bawah sanksi Barat karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), merupakan pihak yang mengusulkan reformasi konstitusional tersebut.

    Berdasarkan reformasi konstitusional yang diratifikasi Kongres Nikaragua pada Kamis (30/1) waktu setempat itu, masa jabatan Ortega sebagai presiden diperpanjang dari lima tahun, menjadi enam tahun.

    Reformasi itu juga memberikan kekuasaan kepada sang “co-president”, dalam hal ini istri Ortega, untuk mengkoordinasikan semua badan legislatif, yudikatif, pemilu dan badan pengawas di negara tersebut, yang sebelumnya independen di bawah Konstitusi Nikaragua.

    Majelis Nasional Nikaragua mengumumkan via media sosial X bahwa reformasi konstitusional itu telah “disetujui secara keseluruhan”. Majelis Nasional di negara Amerika Tengah itu dikuasai oleh Partai Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) yang dipimpin oleh Ortega.

    Ortega yang kini berusia 79 tahun, diduga semakin terlibat dalam praktik otoriter, memperketat kendali atas semua sektor negara dengan bantuan istrinya yang berpengaruh di negara tersebut. Para pengkritik menggambarkan tindakan Ortega dan istrinya itu sebagai kediktatoran nepotisme.

    Ortega yang merupakan mantan gerilyawan ini pertama kali menjabat Presiden Nikaragua pada tahun 1985 hingga tahun 1990 lalu, dan kembali berkuasa pada tahun 2007 lalu. Sejak saat itu, Nikaragua telah memenjarakan ratusan musuh politik Ortega, baik yang terbukti maupun yang masih diduga.

    Pemerintahan Ortega juga menutup lebih dari 5.000 organisasi non-pemerintah (NGO atau LSM) sejak terjadi unjuk rasa besar-besaran tahun 2018, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan lebih dari 300 orang.

    Ribuan warga Nikaragua melarikan diri ke pengasingan, dan rezim Ortega dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Kebanyakan media independen dan oposisi kini beroperasi dari luar negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Tuduh China Kendalikan Terusan Panama, Benarkah?

    Trump Tuduh China Kendalikan Terusan Panama, Benarkah?

    Jakarta –

    Dalam pidato pertamanya sejak menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump, mengulangi pernyataan yang telah disampaikannya beberapa hari lalu: bahwa dia meyakini “tentara China yang hebat, sayangnya secara ilegal mengoperasikan Terusan Panama”.

    Klaim tersebut telah dibantah oleh pejabat di Kota Panama dan Beijing.

    Presiden Panama, Jose Raul Mulino, bahkan berulang kali menyebut hal itu sebagai “omong kosong” dengan menekankan “sama sekali tidak ada campur tangan China di terusan tersebut.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Trump mengancam bakal mengambil paksa Terusan Panama dan menuding kalau tarif yang terlampau tinggi diberlakukan terhadap kapal-kapal Amerika klaim lain yang disanggah oleh otoritas Panama.

    Jalur air strategis, yang dilalui sekitar 5% arus perdagangan maritim dunia ini, dikelola oleh Otoritas Terusan Panama, sebuah badan pemerintah Panama dan bukan oleh tentara China.

    Namun, klaim Trump yang tidak akurat mencerminkan kekhawatiran di antara beberapa pejabat AS tentang investasi signifikan China di terusan tersebut serta infrastruktur di sekitarnya.

    Sejarah Terusan Panama

    Secara historis, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membangun dan mengelola jalur yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik.

    Pembangunannya selesai pada 1914.

    Terusan itu lantas berada di bawah kendali AS hingga 1977, ketika Presiden Jimmy Carter menandatangani perjanjian untuk menyerahkan terusan tersebut secara bertahap ke Panama, yang disebut Trump sebagai “konyol”.

    Sejak 1999, Otoritas Terusan Panama, yang dimiliki oleh pemerintah Panama tetapi beroperasi secara independen, mempunyai kendali eksklusif atas operasi jalur air antarsamudra tersebut.

    Getty ImagesPembangunan kanal itu selesai pada tahun 1914.

    Perjanjian yang diteken oleh AS dan Panama itu menetapkan bahwa terusan tersebut akan tetap netral secara permanen.

    Namun AS berhak untuk mencegah setiap ancaman atas kenetralan Terusan Panama dengan menggunakan kekuatan militer yang merujuk pada kesepakatan yang ada.

    Apa peran China?

    Tidak ada bukti yang menunjukkan pemerintah China mengendalikan kanal tersebut, tapi keberadaan perusahaan-perusahaan China memang sangat terasa di sana.

    Sejak Oktober 2023 hingga September 2024, China menyumbang 21,4% dari volume kargo yang melintasi Terusan Panama, menjadikannya pengguna terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

    Dalam beberapa tahun terakhir, China juga telah berinvestasi besar-besaran di pelabuhan dan terminal di dekat kanal.

    Dua dari lima pelabuhan yang berdekatan dengan kanal yakni Balboa dan Cristobal, yang masing-masing terletak di sisi Pasifik dan Atlantik, telah dioperasikan oleh anak perusahaan Hutchison Port Holdings sejak 1997.

    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha CK Hutchison Holdings, konglomerat yang berbasis di Hong Kong yang didirikan oleh pengusaha Hong Kong Li Ka-shing.

    Perusahaan itu mempunyai pelabuhan di 24 negara, termasuk Inggris Raya.

    Getty ImagesPresiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Panama pada tahun 2018.

    Pengoperasian pelabuhan-pelabuhan ini memberi CK Hutchison Holdings banyak informasi strategis yang sangat berguna soal kapal-kapal yang melintasi jalur air tersebut, ujar Ryan Berg yang merupakan Direktur Program Amerika di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    “Ada ketegangan geopolitik yang meningkat dan bersifat ekonomi antara Amerika Serikat dan China,” kata Berg.

    “Informasi tentang kapal-kapal kargo akan sangat berguna jika terjadi perang rantai pasokan,” sambungnya.

    Meskipun bukan milik China, Berg berkata ada kekhawatiran di Washington tentang kendali yang mungkin dilakukan Beijing terhadap perusahaan tersebut.

    Namun, CK Hutchison Holdings tidak menanggapi pertanyaan BBC.

    Baca juga:

    Menurut Andrew Thomas, seorang profesor di Universitas Akron yang menulis buku tentang kanal tersebut, tender untuk mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan ini memiliki sedikit pesaing.

    “Pada saat itu, Amerika Serikat tidak peduli dengan pelabuhan-pelabuhan itu dan Hutchison tidak keberatan,” ujarnya.

    Perusahaan-perusahaan China, baik milik swasta maupun negara, juga telah memperkuat kehadiran mereka di Panama dengan investasi hingga miliaran dolar untuk terminal kapal pesiar dan jembatan yang akan dibangun di atas kanal tersebut.

    “Segala tindakan China ini”, sebagaimana disebut Thomas mungkin memotivasi Trump membuat klaim bahwa kanal itu “dimiliki” oleh China.

    Tapi penggunaan besar-besaran China atas pelabuhan-pelabuhan tersebut, tidak sama dengan kepemilikan, tegas Thomas.

    Beijing telah berulang kali mengatakan hubungan China dengan Amerika Latin terwujud dalam bentuk “kesetaraan, saling menguntungkan, inovasi, keterbukaan, dan manfaat bagi masyarakat.”

    Apa kepentingan China di Panama?

    Lokasi strategis Panama membuat China selama bertahun-tahun bersaing untuk meningkatkan pengaruhnya di negara itu dan memperluas jejaknya di benua yang secara tradisional dianggap sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat tersebut.

    Pada 2017, Panama memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin ikatan formal dengan China, yang menandai kemenangan besar bagi diplomasi China.

    Getty ImagesAnggota kru kapal kontainer China, Cosco Shipping Rose berdiri di dek, saat tiba di Cocoli yang baru diresmikan selama kunjungan Presiden China Xi Jinping, di Terusan Panama, pada 3 Desember 2018.

    Beberapa bulan kemudian, Panama menjadi negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China, sebuah proyek infrastruktur dan investasi global senilai triliunan dolar.

    Republik Dominika, El Salvador, Nikaragua, dan Honduras mengikuti kemudian dan juga memutuskan hubungan dengan Taipei demi Beijing.

    China perlahan-lahan memperluas kekuatannya dengan membuka Institut Konfusius pertamanya di negara itu dan memberikan hibah untuk membangun jalur kereta api.

    Perusahaan China juga mensponsori “kursus pelatihan media” bagi jurnalis Panama.

    Apa kata warga di Panama?

    Anggota komunitas Tionghoa di Panama mengatakan kepada BBC bahwa mereka hampir tidak memperhatikan pernyataan Trump.

    Generasi demi generasi keluarga Tionghoa telah menetap di negara itu.

    Dora Gao, warga Tionghoa yang pindah ke Kota Panama lebih dari satu dekade lalu untuk membuka restoran, berkata jejak China “ada di mana-mana di Panama.”

    “Apa yang dikatakan Trump [tentang tentara] tidak berdasar dan menggelikan,” kata Gao.

    Getty ImagesAnggota komunitas Tionghoa di Panama hampir tidak memperhatikan pernyataan Trump.

    “Saya kira dia merasa terancam oleh pengaruh China yang semakin besar di Panama.”

    Banyak warga Panama juga bingung dengan pernyataan Trump.

    “Saya menghabiskan tiga bulan dengan akses penuh untuk mengerjakan sebuah buku tentang serikat pilot Terusan Panama dan menyeberangi terusan itu bolak-balik sebanyak 15 kali,” ujar jurnalis lokal, Tito Herrera kepada BBC.

    “Saya belum pernah melihat tentara China menjaga Terusan Panama atau apa pun yang berhubungan dengan itu.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Aldi South Group tetapkan kebijakan sumber daya produk berstandar MSC

    Aldi South Group tetapkan kebijakan sumber daya produk berstandar MSC

    Sebagai ritel internasional, kami mengandalkan skema sertifikasi global, seperti MSC untuk memperoleh sumber seafood yang berkelanjutan.

    Bogor (ANTARA) – Aldi South Group dinobatkan menjadi ritel pertama di dunia yang memasukkan Marine Stewardship Council (MSC) Improvement Program ke dalam kebijakan sumber daya produk.

    Direktur Pelaksana Keberlanjutan Internasional di Aldi South Group Anke Ehlers dalam keterangannya diterima di Bogor, Jawa Barat, Rabu, menjelaskan perusahaan tersebut menetapkan kebijakan sumber daya produk berstandar MSC sejak Oktober 2024 untuk memberikan dukungan dan insentif kepada perikanan agar lebih berkelanjutan, dengan prasyarat perbaikan yang bersifat terukur dalam kurun waktu program selama lima tahun.

    “Sebagai ritel internasional, kami mengandalkan skema sertifikasi global, seperti MSC untuk memperoleh sumber seafood yang berkelanjutan,” ujar Anke Ehlers.

    Ia mengungkapkan, Aldi South Group pun menyadari bahwa perbaikan yang paling mendesak untuk kesehatan laut ada pada perikanan yang belum siap untuk sertifikasi.

    “Dengan berpartisipasi dalam MSC Improvement Program, kami akan mendukung perikanan tersebut dalam perjalanan menuju keberlanjutan yang lebih besar dan berkontribusi pada perbaikan lingkungan yang terukur,” kata dia.

    MSC Improvement Program dirancang untuk mendukung perikanan di seluruh dunia, tanpa memandang ukuran atau lokasinya, agar mereka dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi Standar Perikanan MSC.

    Inisiatif ini melengkapi Proyek Perbaikan Perikanan (Fishery Improvement Projects/FIPs) yang telah berjalan secara global.

    Sementara banyak perusahaan sudah menyuplai dari perikanan FIPs sebagai bagian dari komitmen sumber daya berkelanjutan mereka, efektivitas dan dampak proyek sangat bervariasi.

    Melalui Improvement Program, MSC akan memberikan jaminan yang lebih kuat bahwa perbaikan pada perikanan melalui tahap verifikasi dan dilakukan tepat waktu. Program ini akan mengakui perikanan dari FIPs paling efektif, serta perikanan lain yang terlibat, dengan tujuan agar mereka dapat menjalani penilaian penuh terhadap Standar Perikanan MSC dalam lima tahun.

    Perikanan yang berpartisipasi dalam MSC Improvement Program tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ekolabel MSC, karena tangkapan belum tersertifikasi sebagai berkelanjutan.

    Namun, setelah mereka mencapai persyaratan kinerja minimum di semua indikator dan memenuhi persyaratan ketertelusuran tertentu, mereka memiliki akses ke rantai pasokan bersertifikasi MSC.

    Sebagai insentif tambahan, produk ritel yang mengandung hasil laut mereka dapat menampilkan pernyataan di belakang kemasan yang menunjukkan partisipasi mereka dalam program perbaikan.

    Kepala Bidang Standar Perikanan Aksesibilitas Amanda Lejbowicz mengungkapkan, MSC Improvement Program menawarkan solusi baru bagi perusahaan komersial yang ingin mendukung perikanan dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan dan mencari jaminan yang lebih besar atas FIPs mereka, serta kemajuan lebih cepat menuju sertifikasi MSC.

    “Dengan memasukkan program ini ke dalam kebijakan sumber daya mereka, Aldi South Group memimpin dengan menunjukkan permintaan pasar untuk produk dari perikanan bersumber dari MSC Improvement Program. Kami berharap lebih banyak ritel mengikuti jejak ini dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Amanda.

    Program baru MSC ini dibangun berdasarkan inisiatif uji coba sebelumnya yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Selama fase ini, 16 perikanan dari Afrika Selatan, Meksiko, Indonesia, India, Nikaragua, dan Peru, serta satu perikanan dari Skotlandia, secara bertahap dimasukkan ke dalam program.

    Perikanan pertama yang berhasil menyelesaikan program selama fase uji coba adalah Perikanan Pole and Line Albacore Tuna di Afrika Selatan.

    Setelah melakukan perbaikan dalam pengumpulan data, pemantauan oleh pengamat independen, penerapan aturan pengelolaan, dan pengurangan tangkapan sampingan spesies yang terancam punah, khususnya burung laut, perikanan ini berhasil memenuhi standar MSC dan mendapatkan sertifikasi melalui proses sertifikasi independen pada Agustus 2024.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • AS Perketat Aturan Ekspor Chip AI, 18 Negara Sekutu Dapat Akses Penuh – Page 3

    AS Perketat Aturan Ekspor Chip AI, 18 Negara Sekutu Dapat Akses Penuh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan akan memperketat aturan ekspor chip AI ke sejumlah negara. Disebutkan, aturan ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm, 16nm atau yang lebih maju.

    Lewat aturan ini, pemerintah AS akan menerapkan kebijakan ekspor chip AI yang berbeda, tergantung tier negara tersebut. Dikutip dari BBC, Kamis (17/1/2025), ada 18 negara yang masuk dalam tier 1 kebijakan ini.

    Dari informasi yang dihimpun, negara-negara tersebut kebanyakan merupakan sekutu maupun mitra dekat Amerika Serikat. Beberapa di antaranya adalah Britania Raya, Korea Selatan, Jepang, Belanda, serta Australia dan Selandia Baru.

    Sementara kebanyakan negara-negara lain di dunia, dilaporkan masuk dalam tier 2. Tier ini diisi negara lain yang tidak ada di tier 1 maupun 3 seperti Singapura, Israel, Arab Saudi, Indonesia, termasuk negara Uni Eropa seperti Polandia.

    Sementara untuk tier 3, secara keseluruhan ada 22 negara yang masuk di dalamnya, termasuk China, Hong Kong dan Macau, Rusia, Iran, Korea Utara, Venezuela, Nikaragua, dan Suriah.

    Adapun peraturan baru pembatasan ekspor chip AI ini disebut untuk mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

    Selain itu, regulasi ini juga mendukung strategi pemerintah mengembangkan ekosistem teknologi yang aman dan terpercaya, serta penyebaran AI yang bertanggung jawab.

    Disebutkan pula, aturan ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm atau 16nm serta yang lebih maju, dan mengandung lebih dari 30 miliar transistor.

    Untuk itu, chip yang memiliki kekuatan komputasi kolektif hingga sekitar 1.700 GPU tidak masuk dalam pembatasan ini. Biasanya, chip tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan universitas, institusi, atau penelitian yang tidak berbahaya.

    Nantinya, dengan pembatasan ini, 18 negara yang masuk dalam tier 1 disebut akan bisa mendapatkan akses penuh ke teknologi chip AI besutan perusahaan AS.

    Sementara negara lain yang tidak masuk dalam tier 1 serta bukan negara yang menjadi perhatian, dapat mengajukan izin untuk membeli hingga 320.000 GPU. Lalu, negara lain hanya dapat membeli hingga 50.000 GPU per negara.

  • Kuba Gabung Afrika Selatan untuk Tuntut Israel di ICJ dalam Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    Kuba Gabung Afrika Selatan untuk Tuntut Israel di ICJ dalam Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kuba akan bergabung dengan Afrika Selatan untuk menuntut Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kasus genosida di Jalur Gaza.

    “Kuba, dengan mengacu pada Pasal 63 Statuta Mahkamah, telah mengajukan deklarasi intervensi ke Kepaniteraan Mahkamah dalam kasus mengenai Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza,” kata ICJ dalam sebuah pernyataan, Senin (13/1/2025).

    Dengan deklarasi tersebut, Kuba bergabung dengan Turki, Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, dan Spanyol dalam kasus tersebut.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Kuba mengindikasikan keprihatinan yang sama dengan Afrika Selatan terhadap genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

    “Havana mempunyai keprihatinan yang sama dengan yang diungkapkan oleh Republik Afrika Selatan terhadap Israel, akibat genosida di Palestina,” bunyi pernyataan kementerian itu.

    “Pengadilan sedang melalui titik balik sejarah yang kompleks, di mana kredibilitas sistem hukum, yang dibangun setelah Perang Dunia II, terancam runtuh selamanya,” tambahnya.

    Kuba menekankan negaranya wajib menerapkan tindakan untuk menghukum kejahatan genosida berdasarkan Konvensi PBB tentang Pencegahan Genosida tahun 1948.

    “Sebagai pihak dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Kuba berkewajiban untuk menerapkan semua tindakan untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida terhadap siapa pun yang berupaya menghancurkan suatu bangsa, etnis atau ras atau agama, secara keseluruhan atau sebagian,” kata kementerian itu, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ karena dianggap melanggar Konvensi PBB tentang Pencegahan Genosida tahun 1948.

    Afrika Selatan meminta ICJ untuk memutuskan tindakan pencegahan mengingat keseriusan situasi di Jalur Gaza.

    Pada tanggal 11-12 Januari 2024, ICJ menggelar sidang di Den Haag mengenai permintaan tindakan pencegahan genosida yang harus diterapkan oleh Israel di Jalur Gaza.

    Pada 26 Januari 2024, ICJ mengeluarkan instruksi terhadap Israel untuk sepenuhnya mematuhi arahan ICJ.

    Namun, pada 26 Februari 2024, Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan Israel tidak mematuhi arahan ICJ dan terus membatasi alisan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza serta meluncurkan serangan ke rakyat Palestina.

    Pada Oktober lalu, Afrika Selatan telah menyerahkan bukti genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Sementara itu, Israel menolak tuduhan Afrika Selatan dan mengklaim penyerahan kasus tersebut ke ICJ merusak kredibilitas pengadilan.

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.584 jiwa dan 109.731 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (13/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Hakim di Argentina Perintahkan Penangkapan Presiden-Wapres Nikaragua

    Hakim di Argentina Perintahkan Penangkapan Presiden-Wapres Nikaragua

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Seorang hakim di Argentina memerintahkan penangkapan Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.

    Perintah ini juga mencakup Wakil Presiden Rosario Murillo, yang juga merupakan istri Ortega.

    Perintah penangkapan ini didasarkan pada prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan negara-negara untuk menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan di luar yurisdiksi teritorial mereka. Prinsip ini sering digunakan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan di negara lain.

    Menurut pengacara yang mengajukan kasus tersebut, Dario Richarte keputusan ini diambil setelah adanya bukti kuat terkait dugaan keterlibatan Ortega dan Murillo dalam pelanggaran HAM yang bersifat sistematis.

    Pelanggaran ini diduga terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penindasan terhadap oposisi politik dan kebebasan berekspresi di Nikaragua.

    “Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan begitu saja tanpa hukuman,” ujar Richarte kepada AFP, Senin (30/12).

    Kasus ini diperkirakan akan memicu ketegangan diplomatik antara Argentina dan Nikaragua. Ortega, yang telah memerintah sejak 2007, sering dituduh menggunakan kekuasaan secara represif untuk membungkam kritik dan membatasi hak-hak warga negaranya.

    Sementara itu, pemerintah Nikaragua belum memberikan tanggapan resmi terkait perintah penangkapan tersebut. Para analis menilai keputusan ini bisa menjadi preseden penting dalam menegakkan keadilan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia.

    Kasus ini akan terus dipantau oleh komunitas internasional, terutama karena prinsip yurisdiksi universal jarang diterapkan terhadap kepala negara yang sedang menjabat.

    Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memperjelas tuduhan yang dialamatkan kepada Ortega dan Murillo.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dosen IPB teliti dampak ikan Red Devil di Danau Toba

    Dosen IPB teliti dampak ikan Red Devil di Danau Toba

    Medan (ANTARA) – Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) University meneliti ikan invasif red devil (Amphilophus citrinellus) di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau populasi dan dampak terhadap kawasan tersebut.

    “Landasan kita buat penelitian ini karena ikan ini bukan berasal dari negara kita. Ikan ini dari Nikaragua, tetapi, kenapa sekarang bisa berada di Danau Toba,” ujar Dr Charles PH Simanjuntak, di Medan, Selasa.

    Charles yang merupakan Ahli Ikan atau Ichthyologist dan konservasi ikan ini menyebut populasi ikan Red Devil di Kawasan Danau Toba berkembang secara pesat. Ikan tersebut dinilai mengancam populasi biota lain yang berada di danau vulkanik tersebar di Indonesia dan Asia Tenggara itu.

    “Ini mendesak populasi ikan nila yang notabene di tangkap nelayan di Danau Toba. ini menjadi cikal bakal kita melakukan penelitian ini,” kata dia.

    Menurutnya, berkembang pesatnya populasi ikan tersebut karena masyarakat jarang mengonsumsi serta menjadi ikan predator yang memakan segalanya di perairan Danau Toba itu.

    “Ikan ini juga reproduksi-nya cepat. setiap ikan yang baru menetas dilindungi sama induknya dan ikan ini juga memakan segalanya. Semua di makan ikan ini,” sebut dia.

    Lalu, dia menambahkan berkembang pesatnya ikan Red Devil ini juga karena sebagai ikan yang tidak terancam dari biota lainnya sehingga mampu bertahan dan beranak-pinak di Danau Toba tersebut.

    “Sebenarnya ikan ini bisa dimakan, akan tetapi kembali ke selera masing- masing.Mungkin karena daging nya tipis dan tulangnya keras yang membuat masyarakat jarang memakan ikan ini,” jelas dia.

    Dalam penelitian, Charles menyebut populasi ikan predator ini telah tersebar di seluruh Kawasan Danau Toba yang berada di tujuh kabupaten/kota di wilayah ini.

    Dia mengatakan penelitian yang tergabung dalam Dosen Pulang Kampung (Dospulkam) ini telah melakukan penelitian di seluruh kabupaten/kota di Kawasan Danau Toba yang dimulai sejak 2 tahun lalu.

    “Setiap tahunnya pasti meledak ini. Saya sudah keliling populasinya uda dimana-mana. Dari kecil sampai besar artinya dia sudah beberapa generasi ikan ini di sini,” kata dia.

    Selama penelitian, dia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kajian terhadap perkembangan populasi ikan Red Devil tersebut.

    Akan tetapi, kata dia, hasil penelitian itu belum dapat disampaikan karena terlebih dahulu akan dipublikasikan secara ilmiah dan akan diminta usulan-usulan dari berbagai pihak atau di review.

    “Ini terlebih dahulu harus di dipertanggungjawabkan secara ilmiah. setelah itu baru kita sampaikan dan kita sosialisasi ke masyarakat. Tapi yang pasti kita sudah ketemu caranya terhadap pengendalian ikan ini,” sebut dia,

    Pihaknya akan menyampaikan hasil penelitian ini kepada pemangku kebijakan terkait guna melakukan berbagai upaya dalam pengendalian ikan Red Devil ini.

    “Nanti akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota disana hasil penelitian ini,”ujarnya.

    Dia berharap dengannya ada penelitian ini semakin memotivasi pemangku kebijakan terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk merawat danau vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut.

    “Harus ada orang yang konsen ya terhadap Danau Toba ini ya. Hasilnya ini akan kita sampaikan,” ujarnya.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Parasit Pemakan Daging Manusia Merajalela di Amerika Tengah

    Parasit Pemakan Daging Manusia Merajalela di Amerika Tengah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Parasit pemakan daging yang menyebar di Amerika Tengah menimbulkan kekhawatiran di benua Amerika, tak terkecuali Negeri Paman Sam.

    Cacing parasit dengan bahasa latin Cochliomyia hominivorax sebagian besar telah diberantas dari AS dan Amerika Tengah masing-masing pada tahun 1960-an dan 1980-an. Namun, parasit yang berpotensi fatal itu mulai muncul kembali, kata pejabat AS.

    Pejabat AS memperingatkan parasit pemakan daging yang masuk ke dalam kulit inangnya melalui luka terbuka muncul kembali di Amerika Tengah.

    Cacing ini terutama menginfeksi sapi dan ternak lainnya, tetapi juga diketahui menginfeksi manusia. Kondisi yang berpotensi fatal tanpa pengobatan yang diketahui pada manusia.

    Selama beberapa dekade, negara-negara di seluruh Amerika telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mengendalikan parasit pemakan daging, yang berasal dari Amerika Selatan dan Karibia. Namun sejak 2023, kasus cacing ini telah meningkat dan menyebar ke utara.

    Antara tahun 1930-an dan 1950-an, screwworm atau yang dikenal cacing sekrup merupakan masalah utama bagi peternak di negara bagian selatan AS, dengan produsen merugi hingga $100 juta setiap tahun akibat serangan hama, menurut Departemen Pertanian AS (USDA).

    Pada pertengahan tahun 1960-an, parasit tersebut hampir berhasil diberantas berkat upaya sterilisasi untuk menghentikan lalat screwworm berkembang biak, dan zona penghalang screwworm didirikan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

    Pada tahun 1986, parasit tersebut sebagian besar telah diberantas di Meksiko, tetapi terus beredar di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia tempat screwworm endemik.

    Kini, setelah terdeteksi positif di Meksiko pada 22 November 2024, cacing parasit mungkin mulai muncul kembali, kata USDA dalam sebuah pernyataan pada 6 Desember.

    “Sejak 2006, Amerika Serikat dan Panama telah mempertahankan zona penghalang di Panama timur yang dimaksudkan untuk mencegah NWS [cacing parasit Dunia Baru] berpindah ke utara dari Amerika Selatan ke daerah bebas cacing parasit di Amerika Tengah dan Utara,” kata USDA dalam pernyataannya.

    “Namun, sejak 2023, jumlah kasus meningkat dan menyebar ke utara dari Panama ke Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Guatemala, dan sekarang Meksiko.”

    Wabah – yang sebagian besar menjangkiti ternak – sangat mencolok di Panama, dengan deteksi melonjak dari rata-rata 25 kasus per tahun sebelum 2023 menjadi 22.611 kasus positif pada 4 Desember, menurut Komisi Pemberantasan dan Pencegahan Cacing Paru Ternak Panama dan Amerika Serikat (COPEG).

    Kosta Rika juga mengalami peningkatan kasus pada manusia, dengan satu kematian yang dikonfirmasi awal tahun ini, menurut Kedutaan Besar AS di Kosta Rika.

    Parasit tersebut menyebar saat lalat screwworm betina dewasa bertelur di luka atau lubang terbuka hewan berdarah panas yang masih hidup. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), lalat ini dapat bertelur hingga 300 butir sekaligus, berpotensi bertelur ribuan butir selama rentang hidup mereka yang 10 hingga 30 hari.

    Bahkan luka seukuran gigitan kutu cukup besar untuk menarik lalat betina bertelur. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva, yang menggali ke dalam luka dan memakan daging di sekitarnya dengan mulut mereka yang tajam dan bengkok, pada dasarnya memakan inangnya dari dalam ke luar. Luka menjadi lebih dalam dan libel besar saat lebih banyak larva seperti cacing menetas dari telur mereka.

    Infestasi ini sangat menyakitkan. Pasalnya, parasit ini membuat inangnya rentan terhadap infeksi sekunder.

    Miasis secara umum mengacu pada infestasi hewan vertebrata hidup dengan larva lalat, termasuk screwworm. Angka kematian sangat bervariasi di antara spesies yang berbeda, tetapi sebuah studi besar oleh Organisasi Kesehatan Dunia menemukan bahwa angka kematian berada di sekitar 3 persen untuk kasus manusia.

    Mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang sering bekerja dengan ternak paling rentan terhadap infestasi, menurut CDC, meskipun siapa pun dengan luka atau bisul terbuka, termasuk dari operasi baru-baru ini, dapat terpengaruh.

    Tidak ada pengobatan yang disetujui untuk infestasi cacing sekrup selain membuang larva secara fisik dari jaringan yang terinfeksi, menurut CDC. Sebaliknya, badan tersebut mencatat bahwa cara terbaik untuk mencegah myiasis cacing sekrup adalah dengan menghindari paparan. Ini termasuk membersihkan dan menutupi luka terbuka, terutama saat bersentuhan dengan ternak dan hewan liar, dan menggunakan obat nyamuk yang terdaftar di Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).

    Untuk mencegah penyebaran parasit ini ke AS, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman (APHIS) USDA membatasi impor ternak, termasuk kuda, dari Meksiko ke AS, “menunggu informasi lebih lanjut dari otoritas veteriner Meksiko tentang ukuran dan cakupan infestasi.”

    USDA juga menyarankan pemilik hewan peliharaan untuk memeriksa luka yang mengeluarkan cairan atau membesar, serta tanda-tanda telur atau larva cacing sekrup di sekitar luka dan lubang terbuka.

    (fys/haa)