Xcloud.id

Negara: Nigeria

  • Bukan Cuma Jokowi, Sayap Kanan Nigeria Juga Tak Terima Presidennya Masuk Tokoh Terkorup versi OCCRP

    Bukan Cuma Jokowi, Sayap Kanan Nigeria Juga Tak Terima Presidennya Masuk Tokoh Terkorup versi OCCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rilis OCCRP soal tokoh terkorup dunia juga mendapat kecaman dari sayap kanan Presiden Nigeria, Bola Tinubu.

    Mantan sekretaris komite ketua Diaspora APC, Ayoola Lawal, mengecam dimasukkannya Presiden Nigeria Bola Tinubu dalam peringkat korupsi global terkini oleh Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  

    Lawal mempertanyakan dasar dan kewajaran peringkat yang menempatkan Tinubu di antara pemimpin paling korup di dunia tahun 2024.

    Ia menilai pemeringkatan tersebut “tidak berdasar” dan “kurang berdasar,” dan menekankan bahwa banyak tuduhan yang diajukan terhadap Tinubu bersifat historis dan belum terbukti.  

    Menurutnya, pencantuman Bola Tinubu terkesan sebagai kekeliruan yang dipengaruhi oleh bias.  

    “Sangat membingungkan bahwa Presiden Nigeria, Bola Tinubu, diberi peringkat berdasarkan tuduhan yang sudah ada sebelum masa jabatannya dan belum dibuktikan di pengadilan mana pun,” katanya eperti dilansir dari Gazetteng.

    “Keputusan OCCRP untuk memasukkannya dalam peringkat tersebut tampaknya lebih berkaitan dengan persepsi daripada bukti fakta yang terbukti,” ia menambahkan.

    Selain Bola Tinubu, Jokowi juga masuk ke dalam daftar nominasi tersebut.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pemimpin terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Kepada wartawan, Jokowi menampik hal tersebut.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?,” katanya.

    Disinggung soal adanya muatan politis dibalik nominasi pimpinan terkorup, dia melemparkan tawa terhadap wartawan.

    “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai,” katanya.

    Duduk perkara Jokowi bisa masuk nominasi tokoh terkorup…

  • Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    “Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.

    Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.

    Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.

    Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

    Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)

  • Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

    Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

    Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

    Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

    “Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

    Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

    Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

    Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

    Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

     
    “Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

    “Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

    The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

    Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

    The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

    Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

    “Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

    Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

    Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

    “Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

    Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

    Presiden terpilih AS, Donald Trump

    Presiden Tiongkok, Xi Jinping

    Presiden Rusia, Vladimir Putin

    Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

    Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

    Perdana Menteri India, Narendra Modi

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

    Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

    Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

    Presiden Kenya, William Ruto

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

    2013: Parlemen Rumania

    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

    2018: Bank Danske di Denmark

    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

  • Jokowi Masuk Tokoh Terkorup versi OCCRP, Bahlil Ngaku Tak Ambil Pusing

    Jokowi Masuk Tokoh Terkorup versi OCCRP, Bahlil Ngaku Tak Ambil Pusing

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku tak ambil pusing soal nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar nama pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyatakan tidak tahu-menahu tentang organisasi OCCRP itu sendiri.

    “Saya enggak ngerti juga lembaga itu ya, dan, ya mohon maaf, masa negara kita diatur oleh negara lain, atau lembaga lain. Buktinya kan enggak ada, jadi saya enggak terlalu pusing lah dengan itu,” katanya di Kementerian ESDM dikutip, Sabtu (4/1/2025). 

    Lebih lanjut, Bahlil mengaku heran bahwa tiba-tiba nama Jokowi terseret dalam pemberitaan OCCRP itu. Menurutnya, selama Jokowi menjalankan tugasnya di pemerintahan tidak pernah ada bersangkutan dengan kasus hukum.

    “Memang ada apa dengan urusan-urusan hukum beliau, kan enggak ada apa-apa. Bahwa Presiden Jokowi, Presiden ketujuh dalam menjalankan pemerintahan kan emang ada kasus apa? Kan enggak ada. Masa tiba-tiba dikasih berita kayak begitu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.   

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).  

    Selain Jokowi, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. 

    Sebagai informasi, OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. 

    OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata.

    Respons Jokowi usai masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP 

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pemimpin terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).  

    Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.  

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?” katanya.

  • 11 Brand Indonesia yang Sering Dikira dari Luar Negeri

    11 Brand Indonesia yang Sering Dikira dari Luar Negeri

    La Fonte merupakan merek makanan yang terinspirasi dari Italia dan sering kali dianggap berasal dari luar negeri. Padahal, La Fonte adalah produk lokal yang diproduksi oleh Bogasari sejak 1991.

    La Fonte menawarkan berbagai macam produk, mulai dari spageti, makaroni, hingga fettucini. Kini merek ini telah diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Jepang, China, Korea, Nigeria, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

    7. HokBen

    HokBen adalah restoran cepat saji yang menyajikan masakan ala Jepang isejak 1985. Dulu, mungkin banyak yang mengira HokBen benar-benar berasal dari Jepang. Namun, kenyataannya HokBen adalah produk lokal asli Indonesia!

    HokBen dikelola oleh PT Bogainti dengan outlet pertamanya dibuka di Kebon Kacang, Jakarta. Seiring waktu, HokBen makin berkembang dan menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang ingin menikmati hidangan Jepang dengan cita rasa yang sudah disesuaikan dengan selera lokal.

    8. J.CO

    Merek makanan lokal yang sering dikira dari luar negeri lainnya adalah J.CO. Siapa yang tidak mengenal merek donat yang satu ini? Dengan aroma sedap dan kemasan yang khas, J.CO menjadi pilihan favorit banyak orang.

    Meski sering dikira dari luar negeri, ternyata J.CO berada di bawah naungan Johnny Andrean dan pertama kali hadir di Indonesia pada 2005.

    J.CO selalu berhasil menjaga kualitas dengan resep donat yang konsisten, ditambah dengan inovasi topping yang beragam, sehingga tetap bisa bersaing dengan merek donat lainnya yang jumlahnya semakin banyak.

    Saat ini, outlet J.CO telah tersebar lebih dari 300 toko. J.CO juga sudah merambah pasar internasional seperti di negara-negara Asia Tenggara, Hong Kong, hingga Saudi Arabia.

    9. Holland Bakery

    Siapa yang tidak suka dengan roti atau kue dari Holland Bakery? Terkenal dengan resep otentik dan rasa yang konsisten, banyak orang yang mengira bahwa Holland Bakery berasal dari luar negeri.

    Holland Bakery sebenarnya milik PT Mustika Citra Rasa yang berlokasi di Jakarta Utara dan telah berdiri sejak 1978. Sejak saat itu, merek ini terus berkembang dan kini memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia.

    Holland Bakery tidak hanya menyediakan roti dan kue modern, tetapi juga menjual berbagai jajanan tradisional atau jajanan pasar dengan kualitas yang terjaga. Selain itu, mereka juga melayani pembelian dalam jumlah besar, seperti untuk hampers saat Lebaran atau Natal, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang ingin mempersiapkan perayaan besar.

  • Alhamdulillah Libur Nataru 2025 Aman

    Alhamdulillah Libur Nataru 2025 Aman

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bersyukur libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Indonesia berjalan aman. Usman mengapresiasi peran polisi yang menjaga kondusifitas keamanan sehingga kerawanan bisa dicegah dan tidak terjadi insiden seperti di beberapa negara lain.

    Aktivis yang juga dosen ini menceritakan kenyamanan menikmati libur Nataru bersama keluarga di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta. Usman mengaku sempat khawatir potensi insiden di Prancis dan Nigeria terjadi di Indonesia, namun hal itu bisa dicegah sehingga suasana berjalan kondusif dan aman.

    “Selama libur Nataru saya jalan-jalan berlibur ke Wonosobo, Dieng, Salatiga, Magelang, Pekalongan dan Jogja. Semuanya lewat jalan darat. Aman. Malam tahun baru kami jalan di sepanjang jalan MH Thamrin dan Sudirman yang ditutup. Dari sekian banyak panggung, kami pilih depan Sarinah karena ada konser Feby Putri. Aman juga,” kata Usman menceritakan kegiatannya saat libur Nataru, Jumat (3/1/2025).

    “Selepas malam tahun baru, kami lanjut lagi ke Jogja, Magelang, dan Semarang. Selain cuaca, ada sedikit kekhawatiran sih seperti insiden perayaan tahun baru di Prancis atau Natal di Nigeria. Tapi Alhamdulillah libur Natal dan Tahun Baru 2025 lancar dan aman. Apresiasi untuk petugas lapangan Polri,” sambung Usman.

    Seperti diberitakan Antara, hampir 1.000 mobil dilaporkan dibakar di Prancis, dan sekitar 400 orang ditahan pada malam perayaan tahun baru. Pada malam 1 Januari, total 984 kendaraan dilaporkan dibakar, seperti yang disampaikan media penyiaran itu mengutip Kementerian Dalam Negeri Prancis.

    Sebanyak 420 orang ditahan, dan 310 di antaranya dijebloskan ke dalam tahanan. Menteri Dalam Negeri Prancis, Bruno Retailleau, menyebutkan bahwa banyak insiden terkait peluncuran kembang api, termasuk bentrokan dengan polisi dan petugas pemadam kebakaran.

    “Secara struktural, harapan saya adalah ada kemajuan transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat, tanggap merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat,” kata Usman.

    Sementara itu dari aspek kultural, Usman mendorong Polri benar-benar menjadi polisi sipil. Dia berharap Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan pemolisian demokratis.

    Usman juga mendorong Polri lebih terbuka dan transparan jika ada kasus penggunaan kekuatan eksesif, termasuk penyalahgunaan senjata api. Dia berharap Polri akuntabel dalam mengusut kasus dugaan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum.

    “Hukum harus lebih tajam ke atas, bukan ke bawah,” kata Usman.

    Diketahui sejumlah kasus kekerasan melibatkan oknum polisi ramai disorot publik. Polri kemudian mengambil langkah sidang kode etik, pemecatan, dan pemidanaan terhadap anggotanya.

    Seperti kasus penembakan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari pada Jumat (22/11/2024).

    Polri kemudian menindaklanjuti dengan sidang kode etik profesi terhadap pelaku. Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap pelaku pada Selasa (26/11). Polri menegaskan AKP Dadang tak hanya dijatuhi sanksi etik, tetapi juga dijerat pidana pembunuhan.

    Selanjutnya kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy, oleh anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig pada Minggu (24/11). Bidang Propam Polda Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (9/12) menjatuhkan sanksi pecat pada Aipda Robiq.

    Pelaku juga dijerat pasal pembunuhan, penganiayaan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

    Masyarakat juga sempat menyoroti kasus pria ditembak polisi di depan istri dan anaknya, yang dilatarbelakangi dugaan korban terlibat sindikat pencurian kendaraan bermotor (curannmor). Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah saat dikonfirmasi membenarkan ditemukan adanya pelanggaran kode etik profesi Polri dilakukan oknum anggota kepolisian tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Divisi Propam Mabes Polri nomor: B/3289/IX/WAS.2.4./2024 Divpropam.

    Terakhir adalah kasus tahanan tewas dianiaya dua oknum polisi di Sulawesi Tengah (Sulteng), di mana kedua pelaku Bripda CH dan Bripda M, terancam 10 tahun penjara di kasus dugaan penganiayaan tahanan bernama Bayu Adityawan hingga meninggal dunia.

    “Keduanya dijerat Pasal 354 subsider 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara,” kata Dirreskrimum Polda Sulteng Kombes Parojahan Simanjuntak kepada wartawan, Senin (30/9) malam.

    Selain itu, polisi juga menjadi sorotan saat muncul kasus pemerasan pengunjung DWP. Polri menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dengan memecat tiga orang anggota Polda Metro yang diduga terlibat kasus tersebut. Sidang etik saat ini terus berlanjut dan ada potensi jumlah anggota yang dipecat akan bertambah.

    Komitmen Kapolri Benahi Polri

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menegaskan komitmennya melakukan perbaikan di tubuh internal Polri. Ribuan personel yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik telah ditindak tegas.

    “Terkait dengan pengawasan, Polri tentunya melakukan perbaikan terhadap pengawasan salah satunya dengan memanfaatkan transformasi pengawasan berbasis digital sebagai wujud komitmen untuk membuka ruang pengawasan seluas-luasnya dengan melibatkan pengawasan pimpinan, masyarakat, serta pengawas Internal dan eksternal sebagai katalisator pembenahan secara berkelanjutan,” kata Jenderal Sigit dalam konferensi pers akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Pengawasan tersebut dilakukan oleh pimpinan berdasarkan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Selain itu, Polri juga membuka ruang kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja melalui media sosial, seperti WhatsApp Yanduan kasatwil, Dumas Presisi, dan WhatsApp Yanduan Propam yang digunakan untuk merespon permasalahan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat secara cepat dan tepat.

    “Tidak hanya itu,, Polri juga melakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh Propam, Itwasum, dan Wassidik melalui aplikasi E-Wassidik dan E-Audit Presisi,” imbuhnya.

    Pengawasan terhadap kinerja kepolisian tidak hanya dilakukan oleh internal Polri, tetapi juga melibatkan berbagai pihak eksternal. Di antaranya BPK RI, BPKP RI, Komnas HAM RI, Kemenko Polkam RI, KPK RI, Ombdusman RI, Setneg RI, Men Pan RB, Kompolnas, dan LKPP RI melalui aplikasi Elektronik Saran dan Keluhan Masyarakat (E-SKM), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik Nasional (SP4N).

    Selama 2024, Polri juga mencatatkan kinerja lewat pengungkapan sejumlah kasus seperti pengungkapan kasus TPPO dan tindak pidana perempuan dan anak. Polri juga membongkar empat kasus narkoba menonjol dan 1.280 kasus korupsi sepanjang 2024.

    Di samping itu, Polri telah menjerat sebanyak 1.918 tersangka judi online dan menangkap buron-buron kelas kakap.

    (knv/fjp)

  • Finalis Tokoh Terkorup, PSI Pasang Badan: Jokowi Politisi Canggih

    Finalis Tokoh Terkorup, PSI Pasang Badan: Jokowi Politisi Canggih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Presiden ke-7 Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

    “Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual,” sebutnya.

  • Obsesi Gerakan Ekonomi Global Selatan

    Obsesi Gerakan Ekonomi Global Selatan

    loading…

    Adhitya Wardhono, PhD. Foto/Istimewa

    Adhitya Wardhono, PhD

    Dosen dan peneliti ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Jember. Koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (Ke-Ris Benefitly)- Universitas Jember.

    PERHELATAN Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember 2024 telah berlangsung. KTT ini bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi kedelapan negara hingga peningkatan standar hidup negara-negara tergabung. Didirikan untuk menjawab kebutuhan negara-negara berkembang meningkatkan posisinya dalam kancah ekonomi global. Muhibah kali ini merekomendasi Indonesia untuk menerima jabatan Ketua D-8 berlaku 1 Januari 2026. Ini menandai komitmen Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi di tingkat internasional di antara negara-negara anggota KTT D-8. Yakni Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

    Perbedaan signifikan konfigurasi ekonomi domestik masing-masing negara anggota adalah masalah yang perlu diperhatikan. Disparitas ekonomi antaranggota, seperti Turki lebih maju dibandingkan Nigeria atau Bangladesh, ini memerlukan strategi redistribusi keuntungan melalui transfer teknologi dan investasi pendanaan. Paling tidak ada dua negara yaitu Turki dan Malaysia yang adopsi teknologi di industri sudah pada level tinggi, sedangkan yang lainnya masih pada level moderat. Tantangan seperti hambatan tarif, perbedaan regulasi, dan infrastruktur logistik yang belum memadai memerlukan perhatian serius.

    Peluang yang Mungkin
    D-8 bisa memanfaatkan kerja sama ini untuk saling menemukenali keadaan ekonomi domestik masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Seperti industri manufaktur Turki yang lebih unggul dalam otomotif dan tekstil. Sedangkan komoditas agrikultur Indonesia seperti kelapa sawit dan kopi lebih bisa menjanjikan kepastian ekonomi. Posisi masing-masing ini bisa dipertemukan dan mencermati kondisi nyata kekuatan dan kelemahan masing-masing.

    Lebih dari itu, percepatan peningkatan ketahanan pangan dan energi di antara negara-negara anggota D-8 adalah keniscyaan. Di sini memerlukan pendekatan kolaboratif untuk menghadapi ancaman global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketergantungan impor dari negara maju. Iran dan Indonesia, yang kaya akan sumber daya energi seperti minyak dan gas, bisa berperan sebagai penyuplai utama energi untuk negara anggota lain.

    Melihat data anggota masih memiliki kebutuhan energi tinggi namun kapasitas produksi terbatas, seperti Bangladesh yang produksi energinya sekitar 102 Terawatthour (TWh) dan Nigeria hanya 37 TWh di tahun 2022. Juga kerja sama di sektor pertanian bisa difokuskan pada modernisasi teknik agrikultur, transfer teknologi, dan pengembangan infrastruktur penyimpanan serta distribusi pangan. Indonesia dan Malaysia bisa berbagi pengalaman dalam agribisnis kelapa sawit atau komoditas lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

    Peningkatan perdagangan maritim antarnegara anggota bisa saling memanfaatkan keunggulan geografis masing-masing. Setidaknya, sebagian besar memiliki akses strategis ke laut, menjadikannya alat penting untuk efisiensi logistik dan pengurangan biaya perdagangan. Misalkan saja,terusan Suez di Mesir ialah salah satu jalur laut tersibuk di dunia, bisa berfungsi sebagai penghubung utama antara Asia, Afrika, dan Eropa, yang jika diintegrasikan dengan pelabuhan utama di Indonesia, seperti Tanjung Priok, bisa menjadi kanal akselerasi arus barang lintas kawasan. Kanal ini memungkinkan negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Turki untuk mengakses pasar dengan biaya lebih rendah. Juga mendukung diversifikasi rute perdagangan di tengah gangguan geopolitik pada jalur tradisional seperti Selat Malaka atau Selat Hormuz.

    Namun, tantangan logistik seperti kapasitas pelabuhan yang bervariasi, perbedaan standar operasional, dan belum memadainya infrastruktur pendukung perlu diatasi melalui investasi bersama dan harmonisasi kebijakan. Selain itu, pengembangan teknologi pelayaran ramah lingkungan dan pengurangan hambatan birokrasi di pelabuhan dapat memperkuat keberlanjutan dan daya saing perdagangan maritim D-8 di pasar global.

    Usulan Presiden Prabowo terkait pentingnya pemberdayaan UMKM dalam KTT menjadi menarik. Di sini UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian negara. UMKM perlu dikelola dengan baik hingga bisa menjadi salah satu alat untuk mendorong perekonomian. Untuk itu D-8 perlu strategic action plan yang bisa menciptakan keseragaman antar anggota D-8 dalam mengoptimalkan UMKM.

    Ikhtiar Ekonomi Global Selatan
    Diversifikasi pasar global oleh negara-negara D-8 merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju yang saat ini menghadapi resesi dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan hubungan saling melengkapi, seperti keunggulan manufaktur Turki, dan produk agrikultur Indonesia. D-8 bisa memperluas jangkauan ekspor ke kawasan dengan pertumbuhan tinggi, seperti Afrika dan Amerika Latin. Kawasan ini memiliki kebutuhan besar akan barang dan jasa yang bisa dipenuhi oleh anggota D-8, terutama dalam sektor infrastruktur, teknologi, dan komoditas. Namun, ini membutuhkan keselarasan kebijakan antarnegara anggota, penghapusan hambatan logistik, dan investasi kolektif dalam infrastruktur yang mendukung distribusi energi dan pangan. Tanpa ini, potensi sumber daya yang besar hanya akan menjadi aset yang tidak optimal di tengah meningkatnya kebutuhan global akan ketahanan pangan dan energi.

    Tantangan utama meliputi kurangnya kehadiran diplomatik dan perdagangan yang signifikan di wilayah tersebut, kendala logistik, serta perbedaan regulasi dan standar produk. Untuk mengatasi hal ini, D-8 perlu membangun kemitraan strategis melalui perjanjian perdagangan bilateral atau regional, memperluas jaringan distribusi, dan memanfaatkan platform digital untuk menembus pasar baru. Diversifikasi ini juga harus diiringi dengan penguatan daya saing produk dan penciptaan branding kolektif D-8 untuk meningkatkan pengakuan di pasar global, sehingga mampu menciptakan peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi intra-blok.

    Dengan mempercepat implementasi perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dan mengembangkan industri hilir bersama,
    D-8 bisa menginisiasi pembentukan rantai nilai yang saling terintegrasi, mendorong nilai tambah di sektor-sektor strategis, sekaligus menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Bagi Indonesia, penguatan kerja sama ekonomi D-8 merupakan langkah strategis yang memperkuat ketahanan ekonomi internal di tengah ketidakpastian global. Pendeknya, bisa meningkatkan perdagangan intra-blok dan memitigasi ketergantungan pada volatiltas dan kerentanan pasar global.

    (zik)

  • Finalis Tokoh Terkorup, Irma Suryani Nasdem: Jokowi Tidak Menjual Indosat

    Finalis Tokoh Terkorup, Irma Suryani Nasdem: Jokowi Tidak Menjual Indosat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo masuk dalam nominasi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi ini.

    Diantaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Politisi Partai NasDem, Irma Suryani, memberikan pernyataan tegas menanggapi laporan OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai presiden terkorup.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh tuduhan tersebut, yang dinilainya tidak berdasar.

    “Hati-hati terhadap provokasi media OCCRP yang mengatakan Presiden kita, Jokowi, presiden terkorup,” ujar Irma.

    Irma mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, mengingat Jokowi memiliki sejumlah pencapaian yang justru bertolak belakang dengan tuduhan korupsi.

    “Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena dijelaskan Jokowi tidak menjual Indosat, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20 persen menjadi 51 persen,” tambahnya.

    Ia juga mencurigai OCCRP sebagai bagian dari agenda asing yang ingin memecah belah Indonesia. “Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Karena selama ini Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini,” tegas Irma.

  • [POPULER NASIONAL] MK Hapus Presidential Threshold | Suara KPK soal Jokowi Disebut Tokoh Terkorupsi Versi OCCRP

    [POPULER NASIONAL] MK Hapus Presidential Threshold | Suara KPK soal Jokowi Disebut Tokoh Terkorupsi Versi OCCRP

    [POPULER NASIONAL] MK Hapus Presidential Threshold | Suara KPK soal Jokowi Disebut Tokoh Terkorupsi Versi OCCRP
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden (
    presidential threshold
    ) menjadi sorotan pembaca pada Kamis (2/1/2025) kemarin.
    Putusan itu dianggap fenomenal karena hal tersebut sudah digugat oleh berbagai kalangan.
    Pasal 222 UU Pemilu termasuk norma yang sudah sangat sering diuji ke MK. Hingga kini, setidaknya sudah ada 32 kali aturan pengujian
    presidential threshold
    ke MK.
    Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) disebut masuk dalam jajaran tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
    Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau
    presidential threshold
    .
    Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan putusan.
    “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” imbuhnya.
    Adapun pasal yang dinyatakan bertentangan tersebut berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

    Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.”
    Sebagai informasi, gugatan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 digugat oleh empat orang pemohon, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna.
    Adapun menurut rencana, MK akan membacakan empat putusan uji materi terkait ketentuan
    presidential threshold
    pada Kamis kemarin.
    Melansir
    Kompas.id
    , tiga perkara lainnya yaitu perkara 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan Dian Fitri Sabrina dkk, perkara 101/PUU-XXII/2024 yang diajukan Hadar N Gumay dan Titi Anggraini, serta perkara 129/PUU-XXII/2024 yang diajukan Gugum Ridho Putra dkk.
    Pasal 222 UU Pemilu termasuk norma yang sudah sangat sering diuji ke MK.
    Hingga kini, setidaknya sudah ada 32 kali aturan pengujian
    presidential threshold
    ke MK.
    Perkara yang sudah disidangkan sejak awal Agustus lalu merupakan perkara pengujian syarat ambang batas pencalonan presiden yang ke-33, 34, 35, dan 36.
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
    Pernyataan ini disampaikan KPK menyusul nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
    “Semua warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/1/2025).
    KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum.
    “Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,” tambahnya.
    Sebelumnya, OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
    Daftar ini dihasilkan setelah OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. OCCRP, yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat (22/11/2024).
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    , OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi pada Selasa (31/12/2024). Tautan Google Form untuk nominasi sudah tidak bisa diakses.
    “Who is the Most Corrupt Person of 2024? Formulir sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru,” tertulis dalam keterangan pada Google Form.
    Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta dibuktikan.
    “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.