Negara: Nigeria

Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

YouTube The White House

TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

1. China: 34 persen
2. Uni Eropa:20%
3. Vietnam: 46%
4. Taiwan: 32%
5. Jepang: 24%
6. India: 26%
7. Korea Selatan: 25%
8. Thailand: 36%
9. Swiss: 31%
10. Indonesia: 32%
11. Malaysia: 24%
12. Komboja: 49%
13. Inggris: 10%
14. Afrika Selatan: 30%
15. Brasil: 10%
16. Bangladesh: 37%
17. Singapura: 10%
18. Israel: 17%
19. Filipina: 17%
20. Chile: 10%
21. Australia: 10%
22. Pakistan: 29%
23. Turki: 10%
24. Sri Langka: 44%
25. Kolombia: 10%
26. Peru: 10%
27. Nikaragua: 18%
28. Norwegia: 15%
29. Kosta Rika: 10%
30. Jordan: 20%
31. Republik Dominika: 10%
32. Uni Emirat Arab: 10%
33. Selandia Baru: 10%
34. Argentina: 10%
35. Ekuador: 10%
36. Guatemala: 10%
37. Honduras: 10%
38. Madagaskar: 47%
39. Myanmar: 44%
40. Tunisia: 28%
41. Kazakhstan: 27%
42. Serbia: 37%
43. Mesir: 10%
44. Arab Saudi: 10%
45. El Savador: 10%
46. Pantai Gading: 21%
47. Laos: 48%
48. Botswana: 37%
49. Trinidad dan Tabago: 10%
50. Maroko: 10%
51. Algeria: 30%
52. Oman: 10%
53. Uruguay: 10%
54. Bahamas: 10%
55. Lesotho: 50%
56. Ukraina: 10%
57.Bahrain: 10%
58. Qatar: 10%
59. Mauritius: 40%
60. Fiji: 32%
61. Islandia: 10%
62. Kenya: 10%
63. Liechtenstein: 37%
64. Guyana: 38%
65. Haiti: 10%
66. Bosnia-Herzegovina: 35%
67. Nigeria: 14%
68. Namibia: 21%
69. Brunei: 24%
70. Bolivia: 10%
71. Panama: 10%
72. Venezuela: 15%
73. Makedonia Utara: 33%
74. Ethiopia: 10%
75. Ghana: 10%
76. Moldova: 31%
77. Angola: 32%
78. Republik Demokratik Kongo: 11%
79. Jamaika: 10%
80. Mozambik: 16%
81. Paraguay: 10%
82. Zambia: 17%
83. Lebanon: 10%
84. Tanzania: 10%
85. Irak: 39%
86. Georgia: 10%
87. Senegal: 10%
88. Azerbaijan: 10%
89. Kamerun: 11%
90. Uganda: 10%
91. Albania: 10%
92. Armenia: 10%
93. Nepal: 10%
94. Sint Maarten: 10%
95. Kepulauan Falkland: 41%
96. Gabon: 10%
97. Kuwait: 10%
98. Togo: 10%
99. Suriname: 10%
100. Belize: 10%
101. Papua Nugini: 10%
102. Malawi: 19%
103. Liberia: 10%
104. British Virgin Islands: 10%
105. Afganistan: 10%
106. Zimbabwe: 18%
107. Benin: 10%
108. Barbados: 10%
109. Monako: 0%
110. Suriah: 41%
111. Uzbekistan: 10%
112. Republik Kongo: 10%
113. Jibuti: 10%
114. Polinesia Prancis: 10%
115. Kepulauan Cayman: 10%
116. Kosovo: 10%
117. Curaçao: 10%
118. Vanuatu: 22%
119. Rwanda: 10%
120. Sierra Leone: 10%
121. Mongolia: 10%
122. San Marino: 10%
123. Antigua dan Barbuda: 10%
124. Bermuda: 10%
125. Eswatini: 10%
126. Kepulauan Marshall: 10%
127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
129. Turkmenistan: 10%
130. Grenada: 10%
131. Sudan: 10%
132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
133. Aruba: 10%
134. Montenegro: 10%
135. Saint Helena: 10%
136. Kirgistan: 10%
137. Yaman: 10%
138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
139. Niger: 10%
140. Saint Lucia: 10%
141. Nauru: 30%
142. Guinea Khatulistiwa: 13%
143. Iran: 10%
144. Libya: 31%
145. Samoa: 10%
146. Guinea: 10%
147. Timor Leste: 10%
148. Monstserrat: 10%
149. Chad: 13%
150. Mali: 10%
151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
152. Pulau Norfolk: 29%
153. Gibraltar: 10%
154. Tuvalu: 10%
155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
156. Tokelau: 10%
157. Guinea-Bissau: 10%
158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
160. Réunion: 37%

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

03/04/2025 12:41
‘Biang Kerok’ di Balik Krisis Populasi China Makin Nyata

Jakarta –

Ancaman krisis populasi di China makin nyata, angka kelahiran diperkirakan menurun dari 9,54 juta pada 2024 menjadi 7,3 juta di 2025. Meski China termasuk 17,2 persen dari populasi global, jumlah kelahiran terus menyusut hingga setara dengan Nigeria, hanya menyumbang kurang dari 6 persen di dunia.

Total fertility rate (TFR) atau angka kesuburan per wanita juga diperkirakan menjadi 0,9 pada 2025, jauh dari angka ideal di 2,1.

Realitas demografi tersebut mengkhawatirkan, sehingga Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang awal bulan ini mengumumkan rencana kebijakan baru untuk meningkatkan angka kelahiran.

Jumlah pernikahan anjlok dari 13,47 juta pasangan pada 2013 menjadi 6,11 juta pada 2024, meskipun salah satunya diyakini terjadi karena pembatasan di masa COVID-19. Angka pernikahan secara keseluruhan turun dari 9,9 per 1.000 orang menjadi 4,3 selama periode yang sama, dibandingkan dengan 5,4 di Taiwan dan 6,1 di AS.

Apa Penyebabnya?

Faktor-faktor atau penyebab utamanya termasuk populasi usia subur China yang terus menurun, perubahan gaya hidup, efek dari kebijakan satu anak yang akhirnya kini tidak berlaku lagi, serta pengangguran kaum muda yang tinggi.

Rasio wanita dan pria juga dinilai berperan. Menurut sensus China pada 2020, 61 persen bayi lahir dari wanita berusia 20 hingga 30 tahun. Namun, jumlah wanita dalam kelompok ini turun dari 111 juta pada 2012 menjadi 73 juta pada 2024, dan diperkirakan akan terus menurun hingga 37 juta pada 2050. Bahkan jika tingkat kesuburan meningkat sedikit, kelahiran akan terus menurun dengan cepat.

Sementara rasio jenis kelamin biologis yang umum saat lahir adalah antara 102 dan 106 laki-laki per 100 perempuan, sensus China pada 2000 menunjukkan rasio jenis kelamin (pada anak usia 0 hingga 4 tahun) sebesar 120 secara nasional, 133 di Provinsi Jiangxi, dan 197 di Kota Wuxue, Provinsi Hubei.

Lebih Pilih Karier-Harapan Tinggi Calon Menantu

Namun, terlepas dari asimetri yang mendalam ini, masih banyak perempuan yang tersisa, karena banyak orang tua dengan anak perempuan memprioritaskan pendidikan dan kemandirian ekonominya ketimbang pernikahan, dan menaruh harapan tinggi pada calon menantu laki-laki.

Proporsi perempuan yang belum menikah berusia 25 hingga 29 tahun di China melonjak dari 9 persen pada 2000 menjadi 33 persen pada 2020 dan 43 persen pada 2023, tren ini terus meningkat.

Ketika China menerapkan kebijakan satu anak pada tahun 1980, kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan hambatan untuk menikah tetapi juga mempermudah perceraian, yang semakin memperburuk krisis populasi. Angka perceraian melonjak dari 0,3 per 1.000 orang pada 1980 menjadi 3,4 pada 2019.

Masa reproduksi pria dan wanita Tiongkok sangat singkat. Seorang wanita biasanya memiliki 12 persen sel telur yang tersisa pada usia 30 tahun, dan hanya 3 persen pada usia 40 tahun.

Risiko keguguran meningkat dari 10 persen untuk wanita di bawah usia 30 tahun menjadi 20 persen pada usia 35 tahun, antara 33 persen dan 40 persen pada usia 40 tahun, dan 57 persen serta 80 persen pada usia 45 tahun. Peluang untuk mengandung anak dengan down syndrome meningkat seiring bertambahnya usia ibu, meningkat dari satu 2.000 pada usia 20 tahun menjadi satu dari 350 pada usia 35 tahun, dan hingga satu dari 30 pada usia 45 tahun.

Seiring dengan penundaan usia pernikahan, minat untuk membesarkan anak juga menurun.

Itulah sebabnya sekitar dua pertiga bayi di seluruh dunia lahir dari wanita berusia 30 tahun ke bawah. Pada 2021, usia rata-rata ibu saat melahirkan anak pertama adalah 27 tahun di Amerika Serikat, 27 tahun di Meksiko, dan hanya 21 tahun di India.

Sebagai perbandingan, usia rata-rata saat melahirkan pertama bagi perempuan China telah meningkat dari 25 tahun pada tahun 2000 menjadi 28 tahun pada 2020, dengan peningkatan yang semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Di Shanghai, angka tersebut meningkat dari 30 tahun pada 2019 menjadi 32 tahun pada 2024.

Lebih buruk lagi, tingkat infertilitas secara keseluruhan di China juga meningkat dari antara 1 persen dan 2 persen pada 1970-an menjadi 18 persen pada 2020. Semakin banyak orang menjadi tidak subur setelah menikah atau setelah memiliki anak pertama mereka.

Saksikan Live DetikPagi:

(naf/kna)

03/04/2025 08:05
Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025

Country
Country’s Tariff*
US Reciprocal Tariffs

Afghanistan
49%
10%

Albania
10%
10%

Algeria
59%
30%

Andorra
10%
10%

Angola
63%
32%

Anguilla
10%
10%

Antigua and Barbuda
10%
10%

Argentina
10%
10%

Armenia
10%
10%

Aruba
10%
10%

Australia
10%
10%

Azerbaijan
10%
10%

Bahamas
10%
10%

Bahrain
10%
10%

Bangladesh
74%
37%

Barbados
10%
10%

Belize
10%
10%

Benin
10%
10%

Bermuda
10%
10%

Bhutan
10%
10%

Bolivia
20%
10%

Bosnia and Herzegovina
70%
35%

Botswana
74%
37%

Brazil
10%
10%

British Indian Ocean Territory
10%
10%

British Virgin Islands
10%
10%

Brunei
47%
24%

Burma
88%
44%

Burundi
10%
10%

Cabo Verde
10%
10%

Cambodia
97%
49%

Cameroon
22%
11%

Cayman Islands
10%
10%

Central African Republic
10%
10%

Chad
26%
13%

Chile
10%
10%

China
67%
34%

Christmas Island
10%
10%

Cocos (Keeling) Islands
10%
10%

Colombia
10%
10%

Comoros
10%
10%

Congo (Brazzaville)
10%
10%

Congo (Kinshasa)
22%
11%

Cook Islands
10%
10%

Costa Rica
17%
10%

Cote d’Ivoire
41%
21%

Curacao
10%
10%

Djibouti
10%
10%

Dominica
10%
10%

Dominican Republic
10%
10%

Ecuador
12%
10%

Egypt
10%
10%

El Salvador
10%
10%

Equatorial Guinea
25%
13%

Eritrea
10%
10%

Eswatini
10%
10%

Ethiopia
10%
10%

EU
39%
20%

Falkland Islands (Islas Malvinas)
82%
41%

Fiji
63%
32%

French Guiana
10%
10%

French Polynesia
10%
10%

Gabon
10%
10%

Gambia
10%
10%

Georgia
10%
10%

Ghana
17%
10%

Gibraltar
10%
10%

Grenada
10%
10%

Guadeloupe
10%
10%

Guatemala
10%
10%

Guinea
10%
10%

Guinea-Bissau
10%
10%

Guyana
76%
38%

Haiti
10%
10%

Heard and McDonald Islands
10%
10%

Honduras
10%
10%

Iceland
10%
10%

India
52%
26%

Indonesia
64%
32%

Iran
10%
10%

Iraq
78%
39%

Israel
33%
17%

Jamaica
10%
10%

Japan
46%
24%

Jordan
40%
20%

Kazakhstan
54%
27%

Kenya
10%
10%

Kiribati
10%
10%

Kosovo
10%
10%

Kuwait
10%
10%

Kyrgyzstan
10%
10%

Laos
95%
48%

Lebanon
10%
10%

Lesotho
99%
50%

Liberia
10%
10%

Libya
61%
31%

Liechtenstein
73%
37%

Madagascar
93%
47%

Malawi
34%
17%

Malaysia
47%
24%

Maldives
10%
10%

Mali
10%
10%

Marshall Islands
10%
10%

Martinique
10%
10%

Mauritania
10%
10%

Mauritius
80%
40%

Mayotte
10%
10%

Micronesia
10%
10%

Moldova
61%
31%

Monaco
10%
10%

Mongolia
10%
10%

Montenegro
10%
10%

Montserrat
10%
10%

Morocco
10%
10%

Mozambique
31%
16%

Namibia
42%
21%

Nauru
59%
30%

Nepal
10%
10%

New Zealand
20%
10%

Nicaragua
36%
18%

Niger
10%
10%

Nigeria
27%
14%

Norfolk Island
58%
29%

North Macedonia
65%
33%

Norway
30%
15%

Oman
10%
10%

Pakistan
58%
29%

Panama
10%
10%

Papua New Guinea
15%
10%

Paraguay
10%
10%

Peru
10%
10%

Philippines
34%
17%

Qatar
10%
10%

Reunion
73%
37%

Rwanda
10%
10%

Saint Elena
15%
10%

Saint Kitts and Nevis
10%
10%

Saint Lucia
10%
10%

Saint Pierre and Miquelon
99%
50%

Saint Vincent and the Grenadines
10%
10%

Samoa
10%
10%

San Marino
10%
10%

São Tomé and Príncipe
10%
10%

Saudi Arabia
10%
10%

Senegal
10%
10%

Serbia
74%
37%

Sierra Leone
10%
10%

Singapore
10%
10%

Sint Maarten
10%
10%

Solomon Islands
10%
10%

South Africa
60%
30%

South Sudan
10%
10%

Sri Lanka
88%
44%

Sudan
10%
10%

Suriname
10%
10%

Svalbard and Jan Mayen
10%
10%

Syria
81%
41%

Taiwan
64%
32%

Tajikistan
10%
10%

Tanzania
10%
10%

Thailand
72%
36%

Timor-Leste
10%
10%

Togo
10%
10%

Tokelau
10%
10%

Tonga
10%
10%

Trinidad and Tobago
12%
10%

Tunisia
55%
28%

Turkey
10%
10%

Turkmenistan
10%
10%

Turks and Caicos Islands
10%
10%

Tuvalu
10%
10%

Uganda
20%
10%

Ukraine
10%
10%

United Arab Emirates
10%
10%

United Kingdom
10%
10%

Uruguay
10%
10%

Uzbekistan
10%
10%

Vanuatu
44%
22%

Venezuela
29%
15%

Vietnam
90%
46%

Yemen
10%
10%

Zambia
33%
17%

Zimbabwe
35%
18%

NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House.

SOURCE: White House

03/04/2025 06:06
Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden AS Donald Trump mengungkap Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Tak sendirian, ada banyak negara lain yang disebut dengan sebutan serupa.

Diketahui, Trump menyampaikan hal itu melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR). Lembaga itu merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang di dalamnya tercantum rata-rata tarif yang diterapkan negara yang bersangkutan sehingga menghambat aktivitas Negeri Paman Sam.

“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dilansir dari laman Reuters.

Indonesia penghambat perdagangan AS, gegara Prabowo?

Alasan Indonesia, termasuk 57 negara lain, dianggap menghambat perdagangan AS adalah peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Kebijakan lainnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko, Argentina, dan Uni Emirat Arab.

Khusus Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo, kebijakan yang membuat AS melabelinya sebagai negara penghambat perdagangan adalah kebijakan impor dan pajak. Selain itu, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar industri farmasi dinilai menjadi biang keladinya.

Ada potensi birokrasi yang berbelit terkait peraturan impor barang halal yang diterapkan Indonesia. Hal itu akan semakin menghambat aktivitas perdagangan yang dilakukan Donald Trump.

“Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.

Presiden Prabowo, Presiden RI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU

Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council

Demikian penjelasan Indonesia pimpinan Prabowo dilabeli negara penghambat perdagangan AS. Sejumlah kebijakan disebut sebagai alasan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/04/2025 19:32
Donald Trump Rilis Daftar 58 Negara yang Dianggap Penghambat Perdagangan AS, Indonesia Masuk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, merilis daftar negara dengan kebijakan yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.

Melalui Perwakilan Dagang AS (USTR), ada 58 negara yang dinilai menghambat perdagangan AS, termasuk tiga organisasi antarnegara ataupun regional.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menuturkan seluruh negara yang masuk daftar tersebut memiliki kebijakan tarif yang menghambat AS dalam melakukan perdagangan.

Adapun daftar negara tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers setebal 370 halaman.

Greer mengatakan Trump menjadi Presiden AS satu-satunya yang menyadari, banyak negara yang menjadi penghambat AS dalam melakukan perdagangan.

“Tidak ada Presiden AS dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” katanya, dikutip dari Reuters, Rabu (2/4/2025).

Dia juga mengatakan, Trump tengah berupaya untuk membantu pebisnis global dari AS atas kebijakan negara yang masuk dalam daftar tersebut lantaran dianggap sebagai praktik yang tidak adil.

“Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja di pasar global,” jelasnya.

Secara teknis, negara yang masuk dalam daftar tersebut dianggap menghambat perdagangan AS lewat berbagai kebijakan seperti aturan tarif hingga aturan lainnya.

Adapun sejumlah negara ASEAN masuk dalam daftar tersebut seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Bahkan, Indonesia turut masuk dalam daftar negara yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan AS.

Tak sampai di situ, sekutu AS, yaitu Israel dan Ukraina pun turut masuk dalam daftar tersebut.

Sementara, tiga organisasi antarnegara maupun regional yang masuk daftar adalah Liga Arab, Gulf Cooperation Council, dan Uni Eropa.

Selengkapnya berikut daftar negara dan organisasi antarnegara yang dianggap memiliki kebijakan yang menghambat perdagangan AS:

Aljazair
Angola
Argentina
Australia
Bangladesh
Bolivia
Brazil
Brunei Darussalam
Kamboja
Kanada
Chile
China
Kolombia
Kosta Rika
Pantai Gafding
Republik Dominika
Ekuador
Mesir
El Savador
Ethiopia
Ghana
Guatemala
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Jepang
Yordania
Kenya
Korea Selatan
Laos
Malaysia
Meksiko
Selandia Baru
Nikaragua
Nigeria
Norwegia
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Filipina
Rusia
Singapura
Afrika Selatan
Swiss
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turki
Ukraina
Inggris
Uruguay
Vietnam
Liga Arab
Uni Eropa
Gulf Cooperation Council

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

02/04/2025 15:39
Daftar 10 Negara Paling Religius di Dunia, Ada RI-Tak Ada Arab Saudi

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Agama merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Adanya agama berperan penting dalam sendi dan sumber kehidupan manusia.

Belum lama ini, majalah CEOWORLD dan Global Business Policy Institute telah merilis survei yang mengukur tingkat religiusitas di 148 negara. Survei itu mengungkapkan bagaimana masyarakat dalam suatu negara taat dan berpegang teguh pada agama yang mereka anut.

Religius sendiri merujuk pada pengertian pengabdian yang setia kepada realitas atau ketuhanan tertinggi yang diakui, serta mengabdi pada pelaksanaan agama dengan setia, cermat dan hati-hati.

Sebanyak 370 ribu masyarakat dunia dilibatkan sebagai partisipan. Penelitian ini mengulik perspektif tentang bagaimana agama mempengaruhi sistem budaya, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat di sebuah negara hingga membentuk peradaban di dunia.

Berikut ini daftar sepuluh negara paling religius di dunia berdasarkan survei itu sebagaimana dikutip dari World Atlas:

1. Somalia (Skor Religiositas 99.8)

Somalia adalah negara yang memiliki sejarah spiritual menarik. Agama-agama tradisional Afrika, Islam, dan Kekristenan (Kristen dan Katolik) meninggalkan jejak di salah satu negara Afrika Timur ini.

Islam memainkan peran penting di Somalia sejak abad ketujuh. Bahkan, Somalia merupakan salah satu tempat pertama yang memeluk agama Islam. Islam menyebar dengan cepat di seluruh Semenanjung Arab dan Somalia menjadi pusat penting pembelajaran bagi dunia Muslim.

Agama-agama tradisional Afrika juga memiliki akar yang dalam di Somalia. Saat ini, masih banyak masyarakat Somalia yang terus menjalankan tradisi-tradisi Afrika bersamaan dengan Islam.

Meskipun tiba di Somalia pada abad ke-12, Kekristenan masih menjadi agama minoritas di negara ini.

2. Nigeria (Skor Religiositas 99.7)

Dalam hal budaya dan masyarakat, Nigeria adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dengan mayoritas Islam Sunni.

Asal-usul Islam di Nigeria berawal pada abad ke-15, yakni ketika Islam diperkenalkan melalui penyebaran Kekaisaran Songhai. Islam menyebar dengan cepat di seluruh Nigeria sehingga menjadi agama mayoritas.

3. Bangladesh (Skor Religiositas 99.5)

Bangladesh adalah negara dengan sejarah spiritual yang panjang dan beragam.

Agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen meninggalkan jejak di negara ini. Buddhisme dan Hinduisme tiba di Bangladesh pada abad ketiga. Berdasarkan sejarah, kedua agama tersebut dibawa oleh para pedagang dari India dan China.

Hindu dan Buddha pun dengan cepat menyebar di kalangan kelas penguasa dan seluruh negeri dengan pembangunan kuil-kuil dan biara-biara. Tradisi keagamaan ini telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan spiritual Bangladesh, serta terus mempengaruhi negara ini hingga saat ini.

Sementara itu, agama Islam tiba di Bangladesh pada abad keenam melalui pedagang Muslim dari Timur Tengah. Islam secara bertahap menyebar di seluruh wilayah Bangladesh sehingga menjadi agama dominan.

Lalu, Bangsa Eropa juga meninggalkan pengaruhnya pada lanskap keagamaan Bangladesh, yakni dengan memperkenalkan Kekristenan pada abad ke-16. Saat ini, mayoritas penduduk Bangladesh adalah Muslim dengan minoritas kecil yang menganut Hinduisme, Buddhisme, dan Kristen.

4. Ethiopia (Skor Religiositas 99.3)

Ethiopia adalah negara di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Menurut tradisi Ethiopia, pengenalan agama Kekristenan ke Kekaisaran Aksum terjadi pada abad keempat Masehi, yakni ketika seorang misionaris berbahasa Yunani, Frumentius, menggantikan Raja Ezana. Hal ini menandai awal dari sejarah panjang agama Kristen di Ethiopia.

Saat ini, Frumentius dihormati sebagai santo dalam Gereja Ortodoks Ethiopia. Frumentius dianggap sebagai sosok penting dalam melestarikan dan mempromosikan iman Kristen di negara ini selama berabad-abad.

Selain Kristen, agama Islam juga memiliki sejarah panjang di Ethiopia. Menurut sejarah, komunitas Muslim pertama diyakini tiba di Ethiopia sejak abad ke-7. Meskipun tetap menjadi agama minoritas, Islam telah memiliki dampak signifikan terhadap budaya dan sejarah di Ethiopia.

5. Yaman (Skor Religiositas 99.1)

Yaman adalah negara dengan sejarah spiritual yang menarik. Yudaisme, Kekristenan, dan Islam juga turut meninggalkan jejak penting di negara ini.

Islam telah memainkan peran penting di Yaman sejak abad ketujuh Masehi, yakni ketika Nabi Muhammad mengirim menantunya sebagai Gubernur Yaman. Dari sana, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Semenanjung Arab dan Yaman menjadi pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Muslim.

Selain itu, Yudaisme juga memiliki akar yang dalam di Yaman sejak komunitas Yahudi pertama tiba sejak abad ketiga. Sementara itu, Kekristenan tiba di Yaman pada abad keenam.

Saat ini, Yaman adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

6. Malawi (Skor Religiositas 99)

Malawi adalah negara dengan warisan spiritual yang kompleks melalui agama-agama tradisional Afrika, Kekristenan, dan Islam. Agama-agama itu disebut berperan dalam membentuk budaya dan sejarah Malawi.

Selama berabad-abad, Malawi menjadi rumah bagi campuran agama tradisional Afrika yang beragam. Hingga saat ini, sebagian besar orang masih mengikuti praktik-praktik ini bersamaan dengan keyakinan lain.

Kekristenan pertama kali dikenalkan kepada Malawi oleh para misionaris Eropa pada abad ke-19. Sejak saat itu, Kristen menjadi agama mayoritas di Malawi.

Selain Kristen, agama Islam juga memiliki sejarah panjang di Malawi, yakni sejak pedagang Muslim pertama tiba di pantai Afrika Timur pada abad ke-15. Meskipun menjadi agama minoritas, Islam telah memiliki dampak signifikan pada budaya dan sejarah Malawi.

7. Indonesia (Skor Religiositas 98.7)

Saat ini, Indonesia mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.

Pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India dan China. Kedua agama tersebut menyebar dengan cepat di seluruh kepulauan dan menjadi populer di kalangan elit.

Sementara itu, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pengaruh para pedagang Muslim dari Timur Tengah. Islam secara bertahap mendapatkan pijakan di seluruh negeri dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Tidak hanya bangsa India, China, dan Timur Tengah, bangsa Eropa juga meninggalkan pengaruhnya pada lanskap keagamaan Indonesia dengan memperkenalkan Kekristenan pada abad ke-16.

8. Sri Lanka (Skor Religiositas 98.6)

Sri Lanka memiliki sejarah agama yang panjang dan beragam. Pulau ini telah menjadi rumah bagi berbagai tradisi dan praktik keagamaan selama berabad-abad dengan pengaruh dari Hinduisme, Buddha, Islam, dan Kekristenan.

Buddha diperkenalkan ke Sri Lanka pada abad ke-3 SM oleh biksu misionaris, Mahinda, yang dikirim oleh Kaisar India Ashoka untuk menyebarkan agama Buddha ke Srilanka. Tradisi Buddha berakar di Sri Lanka dan menjadi agama mayoritas.

Hinduisme juga memiliki sejarah panjang di Sri Lanka. Berkat hal tersebut, Sri Lanka menjadi negara dengan banyak kuil Hindu dan tempat suci.

Selain itu, agama Islam juga diperkenalkan ke Srilanka pada abad ketujuh, sementara Kekristenan memulai jejaknya di Sri Lanka melalui para penjajah Eropa pada abad ke-16. Keberagaman agama di Sri Lanka mencerminkan sejarah kompleks dan beragam dari pulau ini.

9. Mauritania (Skor Religiositas 98.5)

Mauritania terletak di Afrika Utara. Negara ini memiliki sekitar empat juta penduduk dengan mayoritas menganut agama Islam.

Meskipun tidak terlalu beragam dari segi agama, Mauritania memiliki keberagaman bahasa cukup kaya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Mauritania, tetapi banyak penduduk yang berbicara bahasa Prancis, serta bahasa-bahasa lokal, seperti Soninke, Pulaar, dan Wolof.

10. Djibouti (Skor Religiositas 98.2)

Djibouti adalah negara yang terletak di Tanduk Afrika dan berbatasan dengan Laut Merah. Islam telah memainkan peran sentral dalam identitas Djibouti selama berabad-abad dengan mayoritas penduduknya menganut Islam Sunni. Asal-usul Islam di Djibouti berawal pada abad ke-7, yaitu ketika para pedagang dan pemukim Arab memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut.

Salah satu faktor yang membuat penyebaran Islam berlangsung dengan cepat di Djibouti adalah lokasi yang persimpangan perdagangan dan pertukaran budaya antara Afrika dan Timur Tengah.

(luc/luc)

31/03/2025 17:30
NASA Beberkan Fakta Kiamat, RI Dalam Bahaya

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Peringatan terkait level air laut yang meninggi disampaikan oleh NASA. Hal itu dapat berdampak buruk bagi sejumlah negara akibat perubahan iklim yang melelehkan es di kutub dan menaikkan air laut secara masif.

NASA memperkirakan ketinggian air laut akan meningkat sekitar 3-6 kaki pada 2100 mendatang. Akibatnya, ratusan juta orang terancam kehilangan tempat tinggal. Wilayah pesisir dengan populasi padat disebut berada di ambang kepunahan karena terancam tenggelam.

Dikutip dari Sciencing, Senin (31/3/2025), setidaknya ada 10 kota besar di berbagai belahan dunia yang dikhawatirkan akan tenggelam. Jakarta masuk dalam daftar tersebut.

Tanda-tanda petaka ini mulai terlihat dari fenomena banjir yang paling umum dan makin sering terjadi. Di awal Maret 2025 saja, banjir sudah menggenangi beberapa area Jabodetabek dan Jawa. Bahkan, area Bekasi mencatat kondisi banjir terparah dibandingkan 2016 dan 2020.

“Jakarta diketahui merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Masalah ini kian ekstrem, hingga pemerintah Indonesia memilih memindahkan ibu kota [ke IKN],” tulis laporan Sciencing.

Sciencing melaporkan Jakarta sudah mulai mengalami proses tenggelam dengan air yang naik 17 cm per tahun. Secara geografis, Jakarta terletak di dataran rendah yang dulunya didominasi oleh rawa.

Ada 13 sungai yang mengalir melalui wilayah perkotaan hingga ke Laut Jawa, sehingga seluruh wilayah sangat rentan terhadap naiknya permukaan air. Jakarta juga telah mengalami peningkatan jumlah banjir sejak pergantian abad.

Banjir paling parah terjadi pada tahun 2007, ketika bencana itu merenggut 80 nyawa dan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar.

Sciencing juga menyinggung keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN pada 2022. Laman tersebut mengatakan risiko banjir yang tinggi di Jakarta merupakan salah satu alasan pemindahan tersebut, dibarengi dengan polusi dan penyumbatan di mana-mana.

“Ibu kota baru yang dinamai IKN diprediksi akan rampung sepenuhnya pada 2045. Pada saat itu, IKN kemungkinan menjadi pelarian dari Jakarta yang tenggelam,” tertulis dalam laporan Sciencing.

Selain Jakarta, berikut beberapa kota besar lain yang terancam tenggelam, menurut laporan Sciencing:

Alexandria, Mesir

Foto: World Falconry Day (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Members of Egy Falconer Club and austringers look at sunrise during a celebration on World Falconry Day at Borg al-Arab desert in Alexandria, Egypt, November 17, 2018. Picture taken November 17, 2018. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Kota terbesar kedua di Mesir ini memiliki populasi yang ditaksir mencapai 5,7 juta orang pada 2024. Hingga saat ini, Alexandria menjadi salah satu hub penting untuk perdagangan transbenua, terutama pengapalan minyak.

Kota ini berfungsi sebagai salah satu terminal Pipa SUMED, pipa minyak antara Laut Merah dan Mediterania yang digunakan untuk mengirim minyak mentah dan gas alam dari Jazirah Arab ke Eropa.

Sayangnya, dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil tersebut adalah mencairnya es gletser. Panel iklim PBB memperkirakan sebanyak 30% kota tersebut dapat terendam air pada tahun 2050, yang akan menyebabkan setidaknya 1,5 juta orang mengungsi.

Banjir juga dapat meluas hingga sebagian besar Delta Nil, menghancurkan salah satu tempat lahirnya peradaban.

Miami, Florida

Foto: AP/David Santiago
A BCAD Express airplane parked as the runway remains flooded at the Fort Lauderdale-Hollywood International Airport on Thursday, April 13, 2023, Fort Lauderdale, Fla. (David Santiago/Miami Herald via AP)

Miami diestimasikan memiliki populasi 460.000 orang pada 2024. Area metropolitan Miami-Fort Lauderdale merupakan area urban terbesar di Amerika Serikat (AS) setelah New York, Los Angeles, dan Chicago.

Lebih dari setengah area Miami-Dade County hanya bertengger pada ketinggian 6 kaki di atas air laut. Sebanyak 60% di antaranya terancam tenggelam pada 2060 mendatang.

Situasi di Miami makin parah dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung mewah di area pesisir. Sciencing mengatakan pada skenario terburu, tenggelamnya Miami akan menjadi bencana alam terburuk sepanjang sejarah dari segi kerusakan ekonomi.

Lagos, Nigeria

Lagos adalah kota terbesar di Afrika dengan populasi sebanyak 16,5 juta orang pada 2024. Bencana banjir kerap menghantam Lagos pada musim panas, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi sebesar miliaran dolar AS per tahun.

Saat ini, area tersebut memiliki level tenggelam lebih dari 3 inci per tahun.

Dhaka, Bangladesh

Foto: Para pengunjuk rasa merayakan berita pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina, di Dhaka, Bangladesh, Senin, 5 Agustus 2024. (AP/Fatima Tuj Johora)
Para pengunjuk rasa merayakan berita pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina, di Dhaka, Bangladesh, Senin, 5 Agustus 2024. (AP Photo/Fatima Tuj Johora)

Ibu kota Bangladesh ini merupakan kota dengan populasi terbesar dengan estimasi populasi 23,9 juta orang pada 2024. PBB menempatkan Bangladesh dalam jejeran ‘Top 10’ negara paling terdampak bencana alam.

Di kala perubahan iklim makin parah, frekuensi dan intensitas banjir di negara tersebut juga kian mengkhawatirkan. Secara spesifik, Dhaka sudah ‘tenggelam’ sebanyak setengah inci per tahun.

Yangon, Myanmar

Foto: Penduduk setempat menaiki rakit yang terbuat dari ban dalam di sepanjang jalan yang banjir di Bago, Myanmar, sekitar 80 kilometer (50 mil) timur laut Yangon, Jumat, 11 Agustus 2023. (AP/)
Penduduk setempat menaiki rakit yang terbuat dari ban dalam di sepanjang jalan yang banjir di Bago, Myanmar, sekitar 80 kilometer (50 mil) timur laut Yangon, Jumat, 11 Agustus 2023. (AP Photo)

Yangon memiliki populasi sebanyak 5,7 juta orang pada 2024. Sama seperti kota-kota terancam lainnya, Yangon juga kerap dihadang bencana banjir.

Yangon terletak hanya beberapa kilometer dari Sesar Sagaing. Jika gempa bumi besar melanda wilayah tersebut, sumur air tanah dapat runtuh dan menenggelamkan sebagian besar kota.

Bangkok, Thailand

Foto: AP/Sakchai Lalit
Customers of the riverside Chaopraya Antique Café enjoy themselves despite the extraordinary high water levels in the Chao Phraya River in Nonthaburi, near Bangkok, Thailand, Thursday, Oct. 7, 2021. The flood-hit restaurant has become an unlikely dining hotspot after fun-loving foodies began flocking to its water-logged deck to eat amid the lapping tide. Now, instead of empty chairs and vacant tables the “Chaopraya Antique Café” is as full as ever, offering an experience the canny owner has re-branded as “hot-pot surfing.” (AP Photo/Sakchai Lalit)

Bangkok memiliki populasi sekitar 11,2 juta orang pada 2024. Dari tahun-ke-tahun, Bangkok telah kehilangan wilayah daratan karena peningkatan air laut.

Garis pantainya akan merayap lebih dalam, diperkirakan mencapai lebih dari satu kilometer setiap tahun. Dalam satu abad, mayoritas dari kota Bangkok diprediksi akan lenyap.

Kolkata, India

Foto: Penduduk setempat mengisi wadah mereka dengan air minum dari tangki kota di kolkata. India. (LightRocket via Gett/SOPA Images)
Penduduk setempat mengisi wadah mereka dengan air minum dari tangki kota di kolkata. India. (LightRocket via Gett/SOPA Images)

Kota terbesar ketiga di India ini diestimasikan memiliki 15,6 juta populasi pada 2024. Selain ancaman peningkatan air laut, Kolkata diprediksi akan tenggelam karena ekstraksi air tanah yang berlebihan.

Banjir juga menjadi bencana rutin di Kolkata. Pada 2024, banjir di Bengal Barat di Kolkata berdampak pada 250.000 orang. Jika bencana banjir ini makin sering terjadi dengan intensitas parah, lebih dari 10 juta orang terancam harus mengungsi.

Manila, Filipina

Foto: Pemandangan drone menunjukkan puing-puing dan lumpur akibat banjir yang dibawa oleh Topan Gaemi, di Kota Marikina, Metro Manila, Filipina, 25 Juli 2024. (REUTERS/ADRIAN PORTUGAL)
Pemandangan drone menunjukkan puing-puing dan lumpur akibat banjir yang dibawa oleh Topan Gaemi, di Kota Marikina, Metro Manila, Filipina, 25 Juli 2024. (REUTERS/Adrian Portugal)

Manila ada ibu kota Filipina yang memiliki 14,9 juta penduduk pada 2024. Ekstraksi air tanah dan aktivitas seismis dari volkanu Taal yang aktif membuat Manila menjadi area yang tidak stabil.

Kota ini memiliki level ‘tenggelam’ yang cepat, yakni 4 inci per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata kenaikan level air laut global per tahun. Masalah lainnya adalah kerusakan hutan mangrove di Manila di sepanjang Manila Bay.

Pohon-pohon di hutan itu selama ini menjadi penghadang erosi di Manila. Sejak memasuki abad ke-20, sebanyak 130.000 hektar hutan mangrove di sepanjang Manila Bay telah ditebang.

Megalopolis Guangdong-Hong Kong-Makau

Foto: REUTERS/TYRONE SIU
A man looks at fallen trees following Super Typhoon Saola, in Hong Kong, China September 2, 2023. REUTERS/Tyrone Siu TPX IMAGES OF THE DAY

Area ini merupakan yang terbesar dan paling banyak area urbannya di seluruh dunia. Diestimasikan populasinya mencapai 86,9 juta orang pada 2024. Keseluruhan area urbannya terkonsentrasi di antara Pearl River Delta dekat Laut China Selatan.

Pearl River Delta diperkirakan memiliki kenaikan air laut setinggi 5 kaki pada 100 tahun mendatang. Dengan level tersebut, tak menutup kemungkinan area ini akan tenggelam di masa depan.

(fab/fab)

31/03/2025 09:15
Palestina, Arab Saudi, UEA, Qatar, Sudan, Yaman, dan Inggris Rayakan Lebaran 2025 Hari Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Palestina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Sudan, Yaman, dan Inggris merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025 pada hari ini, Minggu (30/3/2025).

Panitia pemantau hilal Arab Saudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pengamatan hilal saat matahari terbenam, Sabtu (29/3/2025).

Kepala astronom Abdullah al-Khudairi di Observatorium Sudair mengatakan, hilal telah terlihat tepat 8 menit setelah matahari terbenam.

“Matahari terbenam hari ini, Sabtu, di lokasi Observatorium Sudair terjadi pada pukul 18.12 (waktu Saudi), dan bulan sabit akan terbenam 8 menit kemudian,” katanya, dikutip dari Al-Arabiya.

Sebagian besar komunitas Muslim Inggris mengikuti Arab Saudi.

“Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa besok, Ahad, 30 Maret 2025, adalah hari pertama Idul Fitri,” kata Pengadilan Kerajaan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Resmi Saudi pada X, dikutip dari The New Arab.

Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengonfirmasi bahwa Idulfitri akan dimulai pada hari Minggu.

Pihak berwenang di Palestina, Sudan, dan Yaman membuat pengumuman serupa.

Mufti Besar Lebanon, Sheikh Abd al-Latif Drian, mengatakan bahwa umat Muslim Sunni di negara itu juga akan merayakan hari raya tersebut pada Minggu, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Dengan ditetapkannya Hari Raya Idul Fitri 2025, maka ini menandai berakhirnya puasa Ramadhan 2025.

Ada sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia, sekitar 25 persen dari populasi dunia, Al Jazeera melaporkan.

Indonesia memiliki populasi Muslim tertinggi di dunia, dengan sekitar 240 juta Muslim yang tinggal di negara ini.

Pakistan berada di urutan kedua dengan sekitar 225 juta Muslim, diikuti oleh India (211 juta), Bangladesh (155 juta), dan Nigeria (111 juta).

Hari Raya Idul Fitri 2025 di Indonesia dan Malaysia

Dilansir Hindustan Times, Pemerintah Indonesia menetapkan hari pertama Hari Raya Idul Fitri 2025 pada 31 Maret setelah gagal mengamati bulan sabit Syawal pada Sabtu (29/3/2025) malam.

Hal serupa juga terjadi di Bangladesh, India, Malaysia, dan Australia.

Di Bangladesh, Komite Penampakan Bulan Nasional menyatakan, bulan sabit tidak terlihat. Sehingga puasa Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari, dengan Hari Raya Idul Fitri 2025 jatuh pada Senin (31/3/2025).

India, yang pada Sabtu (29/3/2025) menandai hari ke-28 Ramadan, memperkirakan bahwa bulan sabit akan terlihat pada Minggu (30/3/2025), sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 dipastikan jatuh pada hari Senin (31/3/2025).

Menurut Pusat Astronomi Internasional (IAC), Malaysia juga mengonfirmasi bahwa hilal awal Syawal akan terlihat dengan mata telanjang pada Minggu, menjadikan 31 Maret sebagai hari Hari Raya Idul Fitri 2025 .

Brunei mengikuti keputusan ini setelah memastikan bulan akan tampak pada Minggu (30/3/2025).

Di Australia, Dewan Fatwa bersama tiga organisasi keagamaan lainnya menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2025 pada 31 Maret.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

30/03/2025 11:10
Harga Kakao Turun di April 2025 akibat Musim Panen, HPE Ikut Anjlok

JAKARTA – Kakao menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan internasional, dengan harga yang berfluktuasi akibat berbagai faktor seperti musim panen dan kondisi pasar global.

Pada April 2025, harga referensi (HR) biji kakao mengalami penurunan sebesar 2.067,02 dolar AS menjadi 8.327,85 dolar AS per metrik ton (MT), yang disebabkan oleh musim panen di negara-negara produsen utama.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyatakan bahwa hal ini berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada April 2025 menjadi 7.895 dolar AS per MT, turun 2.016 dolar AS atau sekitar 20,34 persen dibandingkan dengan periode Maret.

“Penurunan HR dan HPE biji kakao disebabkan oleh meningkatnya produksi akibat musim panen di negara-negara penghasil utama seperti Nigeria dan Pantai Gading,” ujar Isy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, harga patokan ekspor (HPE) untuk produk kulit pada April 2025 tetap stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, beberapa jenis produk kayu mengalami kenaikan harga.

Beberapa produk kayu yang mengalami peningkatan harga antara lain kayu veneer dari hutan tanaman serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, rimba campuran, serta berbagai jenis kayu dari hutan tanaman seperti pinus, gemelina, balsa, dan eukaliptus.

Sebaliknya, harga beberapa jenis kayu mengalami penurunan, termasuk kayu veneer dari hutan alam, wooden sheet for packing box, wood in chips or particle, chipwood, serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis eboni, jati, dan dari hutan tanaman seperti akasia, sengon, karet, serta sungkai.

Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 446 Tahun 2025 mengenai Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar.

Namun, meskipun harga biji kakao mengalami penurunan, bea keluar (BK) untuk komoditas ini tetap ditetapkan sebesar 15 persen sesuai dengan Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024.

28/03/2025 23:45
Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

Jakarta –

Saat semua pemerintah berjuang mencari dana untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya, negara-negara Afrika justru semakin terbebani oleh utang yang terus meningkat.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Afrika rata-rata menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang dibandingkan untuk sektor kesehatan. Di saat yang sama, inflasi semakin mempersempit kemampuan mereka untuk berinvestasi. Untuk keluar dari lingkaran ini, banyak pemerintah mulai mencari sumber pendapatan baru.

“Banyak negara memilih jalur termudah, yakni mengambil keuntungan dari sumber yang paling mudah dijangkau,” kata Alvin Mosioma, pakar perpajakan yang juga menjabat sebagai wakil direktur program ekonomi dan iklim di Open Society Foundation, Nairobi.

“Pemerintah memberlakukan pajak konsumsi karena mereka tahu bahwa masyarakat tetap harus berbelanja. Pajak seperti ini tidak bisa dihindari,” ujar Mosioma kepada DW.

Pajak konsumsi terbaru memicu kemarahan warga

Di Kenya, warga yang sudah kesulitan akibat inflasi semakin marah dengan rencana pajak baru. Setelah Presiden William Ruto mengumumkan pada Juni 2024 bahwa pemerintah akan mengurangi utang nasional dengan menerapkan pajak baru pada makanan dan barang konsumsi, gelombang protes besar-besaran meletus. Tekanan publik yang kuat memaksa Ruto membatalkan rencana tersebut dan merombak sebagian besar kabinetnya.

Perlawanan yang didominasi oleh Generasi Z ini, juga menginspirasi aksi serupa di Nigeria, Uganda, dan Ghana. Namun, di negara-negara tersebut, protes lebih berfokus pada meningkatnya biaya hidup yang semakin membebani masyarakat miskin.

Menurut Mosioma, setiap negara harus menghitung tingkat kekayaan secara spesifik untuk mengatasi ketimpangan.

Seruan untuk pajak kekayaan makin kuat

Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, dan ini bukan hanya terjadi di Afrika. Laporan terbaru dari NGO Oxfam mengungkapkan bahwa 60% populasi termiskin di dunia telah kehilangan kekayaan gabungan sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp330 triliun) sejak 2020.

Sementara itu, para miliarder justru semakin kaya, dengan total kekayaan mereka bertambah 3,3 triliun dolar AS (sekitar Rp54 ribu triliun) dalam periode yang sama. Oxfam mencatat bahwa “kekayaan mereka tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan laju inflasi.” Karena itu, NGO tersebut kembali mengusulkan pajak kekayaan, yakni sebuah gagasan yang sebenarnya telah lama diperbincangkan.

Pada November lalu, di bawah kepemimpinan Brasil, G20 menyepakati formula kompromi untuk perpajakan yang lebih efektif bagi kaum super kaya. Namun, usulan pajak tahunan sebesar 2% atas kekayaan mereka gagal disetujui karena mendapat penolakan dari Jerman dan Amerika Serikat.

Afrika Selatan kini menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kepemimpinannya di G20. Pada April 2020, sejumlah akademisi Afrika Selatan mengusulkan pajak kekayaan solidaritas untuk membiayai bantuan COVID-19. Salah satu pendukungnya adalah ekonom Aroop Chatterjee dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, yang meneliti ketimpangan kekayaan.

“Untuk mengatasi ketimpangan, kita harus melihat lebih dalam dan mempengaruhi proses yang menyebabkannya. Pajak kekayaan hanyalah salah satu alat kebijakan untuk menghasilkan pendapatan. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan setelahnya,” ujar Chatterjee kepada DW.

Chatterjee juga mengingatkan potensi dampak negatif dari pajak kekayaan: “Selalu ada risiko pelarian modal, baik dalam bentuk penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal,” katanya. “Namun, kami telah mempertimbangkan faktor ini dalam perhitungan kami.”

Afrika Selatan punya jutawan terbanyak dan ketimpangan terbesar

Tidak ada negara di dunia dengan distribusi pendapatan yang paling timpang, selain di Afrika Selatan. Dalam perhitungan Bank Dunia, negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks Gini, indikator matematika yang mengukur ketimpangan ekonomi di berbagai negara.

Ekonom Aroop Chatterjee menilai bahwa sejarah dan institusi di Afrika Selatan memainkan peran besar dalam ketimpangan ini. “Pola akumulasi kekayaan yang terbentuk selama era kolonial dan apartheid masih berlanjut hingga kini. Ini mencakup diskriminasi rasial dalam kepemilikan tanah dan partisipasi ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

Afrika Selatan juga menjadi sorotan dalam berbagai survei. Laporan Africa Wealth Report dari konsultan kekayaan Inggris, Henley & Partners, mencatat bahwa negara ini memiliki 37.400 jutawan dalam dolar AS, yaitu orang-orang dengan aset lebih dari satu juta dolar AS.

Angka ini mewakili lebih dari seperempat total jutawan di Afrika, dan Johannesburg menjadi rumah bagi hampir satu dari sepuluh jutawan di benua itu, diikuti oleh Cape Town di peringkat kedua.

Pajak kekayaan dan fenomena ‘bangkitnya oligarki’

Di Open Society Foundation, Mosioma melihat kendala dalam upaya negara mengenakan pajak lebih tinggi pada orang-orang terkaya. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa otoritas pajak sering kali tidak memiliki data lengkap tentang aset mereka, seperti properti, investasi, dan dana tersembunyi.

Para miliarder dapat memindahkan aset mereka dengan cepat, membuat negara sulit mengejarnya. Meski begitu, kata Mosioma, otoritas pajak di Kenya dan Uganda kini telah membentuk unit khusus yang berfokus pada individu terkaya.

Tantangan lainnya adalah banyak politisi, terutama di Kenya, berasal dari kalangan kaya sehingga pajak kekayaan akan berdampak langsung pada mereka sendiri. Mosioma menyebut fenomena ini sebagai “bangkitnya oligarki.” Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif hanya dapat diterapkan oleh politisi yang tidak memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. “Mereka harus berasal dari elite politik, tetapi tidak boleh mengorbankan kebijakan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri,” ujarnya.

Tapi ada harapan baru dari Senegal, yakni oposisi sayap kiri menang telak dalam pemilu tahun lalu. Namun, keberhasilan pajak kekayaan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik, efektivitas otoritas pajak, dan kebijakan yang jelas.

Hingga kini, belum ada satu pun pemerintah di Afrika yang benar-benar menerapkan pajak kekayaan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan para miliarder berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan publik.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

Lihat juga Video: Yoo Yeon Seok Tersandung Kasus Pajak Rp 79,1 Miliar

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

25/03/2025 12:16

Negara: Nigeria

Bangkok, Thailand