Negara: Nigeria

  • Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

    Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) memperluas batasan bagi warga negara asing masuk ke negaranya. Terbaru, Presiden AS Donald Trump melarang 7 warga negara asing masuk ke Paman Sam, sehingga total menjadi 39 negara.

    Dilansir Deutsche Welle (DW), aturan itu tertuang dalam deklarasi yang diteken oleh Donald Trump. Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Warga Negara yang Dilarang Total Masuk AS

    Warga negara yang dilarang total masuk AS adalah warga dari Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Jika ditotal, ada 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan penuh, ditambah Otoritas Palestina.

    Larangan Secara Parsial

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa Saja Dibatasi Masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump Perketat Pembatasan

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Lihat juga Video ‘Imbas Tarif Trump, Perusahaan Teknologi AS Menuju Kebangkrutan’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/fas)

  • Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah deklarasi yang semakin membatasi masuknya warga negara asing ke kawasan Paman Sam.

    Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Daftar negara yang dilarang total untuk masuk AS

    Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan kini dikenai larangan perjalanan total.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Daftar negara yang dilarang secara parsial untuk masuk ke AS

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa saja yang dibatasi masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump perketat pembatasan perjalanan ke AS

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • Trump Tambah 7 Negara di Daftar Larangan ke AS, Termasuk Suriah

    Trump Tambah 7 Negara di Daftar Larangan ke AS, Termasuk Suriah

    Jakarta

    Presiden Donald Trump menambah 7 negara masuk daftar larangan perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Dari 7 negara baru ini, termasuk Suriah, serta pemegang paspor Otoritas Palestina.

    Dilansir AFP, Rabu (17/12/2025), Trump, yang sejak lama berkampanye untuk memperketat imigrasi dan kerap melontarkan retorika keras, kini mengambil langkah melarang masuk warga asing yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan warga Amerika Serikat.

    Ia juga ingin mencegah warga asing di Amerika Serikat yang akan “merusak atau menggoyahkan budaya, pemerintahan, lembaga, atau prinsip-prinsip dasar negara,” kata sebuah pengumuman Gedung Putih.

    Langkah Trump ini terjadi beberapa hari setelah dua tentara AS dan seorang warga sipil tewas di Suriah, yang telah diupayakan Trump untuk direhabilitasi secara internasional sejak jatuhnya penguasa lama Bashar al-Assad.

    Otoritas Suriah mengatakan pelaku adalah anggota pasukan keamanan yang akan dipecat karena “ide-ide Islam ekstremis.”

    Pemerintahan Trump sebelumnya telah secara informal melarang perjalanan bagi pemegang paspor Otoritas Palestina sebagai bentuk solidaritas dengan Israel menentang pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat terkemuka lainnya, termasuk Prancis dan Inggris.

    Negara-negara lain yang baru dikenai larangan perjalanan penuh berasal dari beberapa negara termiskin di Afrika-Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone, dan Sudan Selatan, serta Laos di Asia Tenggara.

    Dalam serangkaian tindakan baru, Gedung Putih mengatakan bahwa Trump juga memberlakukan pembatasan perjalanan sebagian terhadap warga negara Afrika lainnya, termasuk negara terpadat, Nigeria, serta negara-negara Karibia yang mayoritas penduduknya berkulit hitam.

    (eva/yld)

  • Penelitian Ini Ungkap Panjang Penis Pria, Segini Rata-rata Ukurannya

    Penelitian Ini Ungkap Panjang Penis Pria, Segini Rata-rata Ukurannya

    Jakarta

    Ukuran penis sering kali menjadi indikator ‘kejantanan’ atau kepuasan seksual wanita. Meski sebenarnya tidak terlalu penting, nyatanya banyak pria yang peduli dengan ukuran penis mereka.

    Ukuran penis rata-rata pria di dunia sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan. Dr Karan Rajan mengungkapkan terdapat sebuah sensus yang dilakukan King’s College London untuk mengukur penis pria di seluruh dunia.

    Dalam sensus tersebut, sebanyak 15 ribu pria terlibat. Peneliti saat itu melakukan pengukuran panjang penis pada saat lemas, maupun ereksi.

    Sensus ini dilakukan untuk membantu pria yang mengalami kecemasan soal ukuran penis, dengan membuat grafik ukuran yang lebih pasti dan membongkar berbagai mitos soal bentuk penis.

    “Studi ini mengungkap bahwa panjang rata-rata penis lemas adalah 3,6 inci (9,1 cm), dan panjang rata-rata penis ereksi adalah 5,165 inci (13,1 cm),” ujar Dr Karan dikutip dari Lad Bible, Jumat (12/12/2025).

    Temuan ini mengejutkan, terlebih ada standar ukuran penis yang tidak realistis akibat adanya konten pornografi. Akibatnya muncul ekspektasi sosial yang sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.

    “Ekspektasi sosial, yang dipelintir oleh pornografi, Hollywood, rumor, dan penggambaran yang berlebihan, membuat banyak pria berpikir bahwa ukuran rata-rata mendekati 6 inci,” jelas Dr Rajan.
    “Kebanyakan pria sayangnya mengira diri mereka lebih kecil dari rata-rata, dan distorsi ini memicu persepsi negatif terhadap tubuh,” sambungnya.

    Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan untuk insecure dengan ukuran penis masing-masing, berapapun ukurannya.

    Menurut DataPandas.org yang merangkum data dari jurnal BJU International Sexual Medicine pada tahun 2014, Ekuador berada di peringkat pertama dengan panjang ereksi penis hingga 17,59 cm.

    Kemudian disusul oleh Republik Kongo dengan 17,33 cm dan Nigeria dengan 17 cm. Sedangkan, Indonesia berada di posisi 134 dengan panjang ereksi rata-rata 10,37 cm.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Eks Ketum PBNU Sebut Izin Tambang untuk Ormas Diduga ‘Jebakan’ Jokowi agar Tidak Kritis

    Eks Ketum PBNU Sebut Izin Tambang untuk Ormas Diduga ‘Jebakan’ Jokowi agar Tidak Kritis

    GELORA.CO – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menilai pemberian izin tambang diduga sebagai “jebakan” Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melumpuhkan daya kritis ormas dan kampus.

    Mulanya, Said Aqil mengaku sempat mendengar bahwa Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas dan dirinya menyambutnya dengan gembira.

    “Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, apresiasi,” kata Said Aqil dikutip dari Forum Keadilan TV, Kamis (11/12/2025).

    Namun setelah dipertimbangkan, Said Aqil menilai lebih banyak dampak buruknya. Ia juga berkaca dari pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra.

    “Tapi secara negative thinking, bisa-bisa saya katakan jebakan, sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah, masukan, ya, rekomendasi yang agak tajam kepada pemerintah,” ujar Said Aqil.

    Tidak sampai di situ, polemik kepemimpinan PBNU antara KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang memuncak pada akhir November 2025 juga disebut berkaitan. Konflik internal PBNU itu dipicu isu pemberhentian Gus Yahya oleh Syuriyah karena dugaan pelanggaran nilai dan tata kelola keuangan—yang dibantah Gus Yahya. Sementara itu, Gus Ipul sebelumnya dicopot dari jabatan Sekjen oleh Gus Yahya, kemudian menolak disebut sebagai calon pengganti.

    “Yang jelas, itu juga menjadi sebab konfliknya antara Ketum (Gus Yahya) dan Sekjen (Gus Ipul), yang Sekjen di belakangnya ada Rais Aam,” ucap Said Aqil.

    Lebih jauh dia kemudian menyinggung kondisi di negara lain, seperti Bolivia, Venezuela, dan Nigeria, yang mengalami perang saudara akibat perebutan sumber daya alam.

    “Negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu, kompak, perang saudara gara-gara tambang. Masa kita enggak bisa mengambil pelajaran seperti itu?” kata Said Aqil mengingatkan.

    Said Aqil menilai konsesi tambang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah karena sudah menimbulkan perpecahan sebelum membawa manfaat apa pun.

    “Ternyata belum sampai ke sana (kemaslahatan) sudah jelas di situ sudah pecah, sudah mudarat, sudah melahirkan kemudaratan. Oleh karena itu, pendapat saya, kembalikan,” ujarnya menegaskan.

  • 10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai skandal besar mencuat dan membuka mata dunia tentang betapa luas serta dalamnya jaringan korupsi dapat bekerja saat pengawasan melemah.

    Fenomena ini menunjukkan korupsi tidak mengenal batas wilayah maupun tingkat kemajuan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang dapat terjerat dalam praktik gelap yang melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, hingga lembaga internasional.

    Dampak destruktif yang ditimbulkan membuat setiap pengungkapan kasus selalu menjadi perhatian global dan sering kali mendorong perubahan kebijakan besar-besaran.

    Berikut ini skandal korupsi terbesar di dunia yang pernah terungkap serta bagaimana kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi upaya pemberantasan korupsi global.

    Daftar Skandal Korupsi Terbesar di Dunia

    Transparency International merangkum berbagai skandal besar yang terjadi sejak 1993 hingga 2019. Beragam kasus tersebut menyeret politisi, pejabat pemerintahan, bahkan pengusaha besar, hingga menjatuhkan rezim di beberapa negara.

    Banyak di antaranya menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat menyebar luas dan merusak tata kelola negara.

    1. Skandal suap Siemens – Jerman

    Kasus korupsi Siemens pada 2008 menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di dunia. Perusahaan teknologi raksasa ini diketahui membayar suap sebesar US$ 1,4 miliar kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak bisnis.

    Investigasi otoritas Jerman dan Amerika Serikat (AS) menemukan praktik ini berlangsung bertahun-tahun di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, listrik, transportasi, hingga alat medis. Suap dilakukan secara sistematis dan terstruktur di banyak lini perusahaan.

    Pada akhir 2008, Siemens mengakui kesalahan dan menyetujui pembayaran denda sebesar US$ 1,6 miliar salah satu denda penindakan korupsi terbesar dalam sejarah.

    2. Sani Abacha menguras aset Nigeria

    Sani Abacha, presiden Nigeria (1993–1998), dikenal sebagai salah satu tokoh paling korup di Afrika. Ia dan kroninya menguras miliaran dolar dari kas negara melalui kontrak fiktif, pencucian uang, dan pengalihan dana bantuan internasional.

    Dana hasil korupsi disimpan melalui jaringan bank internasional dan perusahaan cangkang di Swiss, Luksemburg, hingga Kepulauan Cayman.

    Setelah Abacha meninggal pada 1998, pemerintah Nigeria dan komunitas internasional menelusuri aset yang digelapkan dan menemukan nilai penyelewengan mencapai US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar. Sebagian dana berhasil dipulangkan, meski jumlahnya masih jauh dari total yang hilang.

    3. Korupsi dan pelanggaran HAM era Alberto Fujimori – Peru

    Alberto Fujimori, presiden Peru (1990–2000), dicatat sebagai salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern. Selain pelanggaran HAM, ia dituduh menggelapkan sekitar US$ 600 juta.

    Tokoh penting lainnya dalam skandal ini adalah Vladimiro Montesinos, penasihat keamanan Fujimori, yang terbukti terlibat dalam praktik suap besar-besaran. Skandal memuncak ketika video Montesinos menyuap anggota parlemen bocor ke publik pada 2000.

    Fujimori melarikan diri ke Jepang sebelum akhirnya ditangkap di Chili dan diekstradisi ke Peru. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

    4. Dana rahasia Ramzan Kadyrov – Chechnya, Rusia

    Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya sejak 2007, menjadi sorotan internasional karena dugaan korupsi dan pelanggaran HAM. Ia disebut menerima dana US$ 648 juta–US$ 864 juta per tahun dari pungutan tidak resmi masyarakat.

    Sebagian dana digunakan untuk pembangunan, tetapi sebagian lainnya dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pesta mewah dan hadiah untuk tokoh ternama. Meski mendapat kritik tajam, Kadyrov tidak pernah diadili.

    5. Monopoli bisnis keluarga Ben Ali – Tunisia

    Pada masa pemerintahan Presiden Ben Ali (1987–2011), Tunisia dikuasai secara ekonomi oleh 220 bisnis milik keluarganya. Pemerintah menerapkan aturan izin khusus bagi perusahaan, sehingga banyak usaha lokal maupun internasional terhambat.

    Keluarga Ben Ali menguasai berbagai sektor industri dan mengumpulkan kekayaan hingga US$ 13 miliar. Setelah Ben Ali digulingkan pada 2011, pemerintah bergerak menyita dan melelang aset keluarga tersebut.

    6. Penyelewengan dana oleh Viktor Yanukovych – Ukraina

    Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang terguling pada 2014, dituduh menggelapkan dana negara sebesar US$ 40 miliar. Uang tersebut dialirkan melalui perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai negara.

    Hingga kini, pemerintah Ukraina baru memulihkan sekitar US$ 1,5 miliar, sementara sebagian besar dana masih sulit dilacak.

    7. Skandal Ricardo Martinelli – Panama

    Ricardo Martinelli, presiden Panama (2009–2014), diekstradisi pada 2018 karena tuduhan penyalahgunaan dana publik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan wewenang.

    Ia diduga memanipulasi tender proyek pemerintah serta menggunakan dana negara untuk memata-matai lebih dari 150 tokoh publik, termasuk jurnalis dan oposisi.

    8. Skandal 1MDB – Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu korupsi keuangan terbesar di Asia. Lembaga investasi ini dibentuk pada 2009 oleh Najib Razak namun kemudian terbukti disalahgunakan.

    Investigasi internasional menemukan penyelewengan lebih dari US$ 4,5 miliar melalui transaksi ilegal yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pelaku industri keuangan. Kasus ini mengguncang politik Malaysia hingga Najib akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada 2020.

    9. Skema pencucian uang Russian Laundromat – Rusia

    Russian Laundromat merupakan skema pencucian uang lintas benua dengan nilai hingga US$ 20 miliar–US$ 80 miliar. Modusnya menggunakan perusahaan cangkang di Inggris serta jalur bank di Moldova dan Latvia sebelum dana masuk ke Eropa Barat. Kasus ini memicu penyelidikan internasional dan menyeret sejumlah bank besar.

    10. Skandal korupsi Gurtel – Spanyol

    Skandal Gurtel pada 2009 melibatkan jaringan besar yang melakukan suap, penggelapan dana publik, dan transaksi ilegal dalam skala luas. Tokoh utama, Francisco Correa, dijatuhi 51 tahun penjara, sementara mantan bendahara Partai Rakyat Luis Bárcenas, dihukum 33 tahun penjara.

    Daftar korupsi terbesar di dunia menunjukkan betapa kompleks dan sistematisnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai negara. Dari skema pencucian uang lintas benua hingga penyelewengan dana publik oleh pejabat tinggi, setiap kasus membuktikan korupsi merusak perekonomian, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat.

  • Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Jakarta

    Data terbaru tentang produksi opium dan metamfetamin di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan negara yang dilanda perang tersebut sebagai pusat perdagangan narkoba ilegal bernilai miliaran dolar di Asia.

    Budidaya opium meningkat 17% menjadi lebih dari 53.000 hektare selama setahun terakhir, jumlah tertinggi dalam satu dekade, menurut survei opium terbaru Myanmar oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang diterbitkan minggu ini.

    Yang paling mencolok, Myanmar masih menjadi produsen opium terbesar di dunia. Negara tersebut merebut posisi itu dari Afganistan pada 2023, dua tahun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan memberantas sebagian besar ladang opium di negara itu.

    Data UNODC yang dirilis awal tahun ini juga menunjukkan bahwa penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Asia Tenggara pada 2024 mencapai rekor 236 ton.

    Sebagian besar narkoba tersebut diyakini diproduksi di Myanmar. Menurut PBB, kombinasi meningkatnya penyitaan dan menurunnya harga di jalanan menunjukkan bahwa produksi di dalam Myanmar terus meningkat.

    Kartel Cina yang dilindungi di segitiga emas

    “Saya tidak akan benar-benar mengatakan Myanmar sebagai negara adalah pemasok, tetapi ada kelompok kriminal yang memproduksi dan menyelundupkan metamfetamin dan heroin,” kata Inshik Sim, peneliti narkoba ilegal UNODC untuk Asia Pasifik, kepada DW.

    Myanmar telah menjadi produsen narkoba utama selama beberapa dekade, sebagian karena faktor geografisnya. Negara tersebut, yang dulu dikenal sebagai Burma, berada di salah satu sudut Segitiga Emas yang terkenal, di mana daerah perbatasannya yang terjal dan penuh kejahatan berbatasan dengan Laos dan Thailand.

    Produksi metamfetamin didongkrak perang saudara

    Perang saudara kacau yang dipicu oleh kudeta militer 2021 menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan perdagangan narkoba Myanmar, menurut PBB. Ekonomi resmi negara runtuh, penegakan hukum melemah, dan para panglima perang membutuhkan lebih banyak uang untuk mendanai pasukan pribadi mereka.

    “Karena konflik, ada kebutuhan bagi orang-orang untuk mencari uang, baik itu kelompok bersenjata maupun petani, karena konflik mengacaukan ekonomi… Dan saya pikir budidaya opium adalah salah satu dampaknya,” kata Sim.

    Produksi metamfetamin sudah meningkat jauh sebelum kudeta, tetapi, menurut Sim, perang saudara kemungkinan besar ikut mempercepat tren tersebut.

    Krisis narkoba ‘meningkat pesat &rsquo

    Thailand mengalami dampak paling besar dari ledakan narkoba yang terjadi di seberang perbatasannya dengan Myanmar. Tahun lalu, pejabat Thailand menyita jumlah metamfetamin Myanmar yang sangat besar, termasuk rekor 1 miliar tablet.

    “Angka-angka ini adalah peringatan jelas bahwa masalah narkoba tidak hanya berlanjut tetapi kini berkembang sangat cepat,” kata Thanapon Thanikkun, kepala intelijen di Kantor Dewan Pengawas Narkotika Thailand.

    Ia memperingatkan bahwa para penyelundup memanfaatkan jaringan transportasi Thailand yang maju untuk mengirimkan produk mereka melalui darat, udara, dan laut, sekaligus meninggalkan masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin parah.

    UNODC mengonfirmasi bahwa penggunaan metamfetamin meningkat di Thailand dan sebagian besar Asia Tenggara.

    Petani dan pejuang bergantung pada penjualan narkoba

    Bagi kelompok bersenjata yang memasok kebutuhan regional dari Myanmar, menjual narkoba adalah cara cepat untuk memperoleh senjata, kata Khun Oo, wakil ketua Organisasi Pemuda Pa-O, kelompok non-pemerintah yang menangani isu sosial di negara bagian Shan. Pa-O adalah salah satu kelompok etnis utama di negara bagian tersebut.

    “Mereka [kelompok bersenjata] membutuhkan senjata, sumber daya manusia, dan uang, jadi inilah cara mereka mendapatkannya, melalui perdagangan narkoba,” katanya.

    Berbeda dengan metamfetamin, yang bisa diproduksi di laboratorium kecil dalam jumlah besar oleh sedikit orang, produksi opium melibatkan banyak petani.

    Poppy telah lama menjadi tanaman penghasil uang di Myanmar saat masa-masa sulit. Khun Oo mengatakan perang saudara membuat petani jauh lebih sulit membawa hasil panen mereka ke pasar, sementara para penyelundup narkoba yang membeli opium justru datang kepada mereka.

    “Dulu, mereka masih bisa bertani tanaman lain,” katanya, tetapi sekarang, “mereka tidak punya pilihan” selain menanam opium.

    Menurut Khun Oo, para penyelundup juga membayar petani hingga USD 500 (sekitar Rp8,34juta) untuk sekitar satu kilogram opium mentah di beberapa daerah, setidaknya dua kali lipat dari harga sebelum kudeta, membuat poppy semakin menarik.

    Heroin Myanmar ditemukan di Afrika dan Eropa

    Produk dari ladang opium dan laboratorium metamfetamin Myanmar menyebar luas ke seluruh kawasan dan dunia.

    Setelah keluar dari Myanmar menuju Laos dan Thailand, narkoba tersebut menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan dari sana dijual dengan harga tinggi di negara-negara seperti Jepang dan Australia.

    Tahun lalu, Kepolisian Federal Australia memperkirakan bahwa hingga 70% metamfetamin kristal yang dikonsumsi di negara tersebut berasal dari Myanmar.

    Sim mengatakan Cina kemungkinan masih menjadi pasar utama heroin Myanmar. Namun, penyitaan terbaru menunjukkan bahwa para penyelundup kini juga mengincar wilayah barat.

    UNODC mencatat serangkaian penyitaan metamfetamin dan heroin baru-baru ini di timur laut India, yang juga berbatasan dengan Myanmar.

    Selain itu, serangkaian penyitaan heroin Myanmar dalam jumlah kecil namun tidak biasa di Nigeria dan beberapa bagian Eropa, lewat Thailand, dapat menandakan bahwa kartel Myanmar berupaya memperluas pasar mereka ke benua-benua baru.

    “Kami sebelumnya tidak melihat aliran perdagangan heroin seperti ini dari kawasan ini ke wilayah lain, karena pasar tradisional heroin dari Segitiga Emas pada dasarnya adalah Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian Oceania. Namun sekarang kami melihat aliran ke barat juga terjadi,” kata Sim.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • 100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria

    100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria

    Jakarta

    Sebanyak 100 orang siswa yang dibebaskan merupakan bagian dari 315 murid dan staf yang disandera kelompok bersenjata di Sekolah St. Mary, Negara Bagian Niger, Nigeria tengah, sejak 21 November lalu.

    Asosiasi Kristen Nigeria (Christian Association of Nigeria/CAN) sebelumnya menyebutkan, sekitar 50 siswa berhasil melarikan diri beberapa jam setelah insiden penculikan. Namun, hingga kini nasib 165 murid dan staf sekolah lainnya yang diduga masih ditahan belum diketahui secara pasti.

    Sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip kantor berita AFP menyatakan, 100 siswa yang dibebaskan telah tiba di Abuja, ibu kota Nigeria. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada pejabat setempat di Negara Bagian Niger pada Senin (8/12).

    Juru bicara Presiden Nigeria, Sunday Dare, mengonfirmasi kepada AFP bahwa para siswa tersebut telah dipulangkan. Media lokal, termasuk stasiun televisi Channels Television, juga melaporkan pembebasan tersebut.

    Pemerintah rahasiakan pelaku penculikan

    Namun, belum jelas apakah pembebasan itu merupakan hasil operasi militer atau melalui proses negosiasi. Pihak berwenang juga belum mengungkap kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Pemerintah Negara Bagian Niger dan CAN menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pembebasan itu, sementara pemerintah pusat Nigeria juga belum memberikan pernyataan resmi.

    Gelombang penculikan kembali menyoroti persoalan keamanan di Nigeria. Selama bertahun-tahun, negeri di barat Afrika itu menghadapi pemberontakan kelompok Islamis di wilayah timur laut, sementara kelompok bersenjata yang kerap disebut “bandit” melakukan penculikan dan penjarahan di wilayah barat laut. Nigeria juga masih dibayangi trauma penculikan hampir 300 siswi oleh kelompok Boko Haram pada 2014, dengan sebagian korban hingga kini belum ditemukan.

    Peningkatan kasus penculikan sejak beberapa pekan terakhir kembali menegaskan rapuhnya situasi keamanan di negara Afrika Barat tersebut. Bahkan, pekan lalu Menteri Pertahanan Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, mengundurkan diri di tengah upaya pemerintah merespons krisis yang berulang.

    Krisis keamanan bukan ‘konflik agama’

    Rangkaian penculikan tersebut beriringan dengan meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Nigeria terkait dugaan pembunuhan massal terhadap umat Kristen. Trump menyebut tengah terjadi “genosida” terhadap umat Kristen di Nigeria dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika pemerintah Nigeria tidak segera mengatasi situasi tersebut.

    Pemerintah Nigeria menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa konflik keamanan di negaranya tidak didorong oleh perang agama, melainkan persoalan kriminalitas dan pemberontakan bersenjata.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kami Diminta Membayar dengan Tubuh Kami

    Kami Diminta Membayar dengan Tubuh Kami

    Jakarta

    Esther tengah terlelap di suatu sudut jalanan Lagos, Nigeria, tatkala seorang perempuan mendekatinya, menjanjikan pekerjaan dan rumah di Eropa. Perempuan itu memang bermimpi memiliki hidup baru di Eropa. Tujuannya pun jelas: Inggris.

    Setelah diusir dari panti asuhan yang penuh kekerasan, ia merasa tak ada alasan lagi untuk bertahan di Nigeria.

    Namun, ada hal-hal yang ia tidak ketahui saat meninggalkan Lagos pada 2016 dengan cara melintasi guru menuju Libya. Dia bakal terjebak dalam dunia prostitusi dan selama bertahun-tahun harus mengajukan suaka dari satu negara ke negara lain.

    Sebagian besar imigran dan pencari suaka tidak berdokumen (sekitar 70%) adalah laki-laki, menurut Badan Suaka Eropa.

    Hanya saja, seiring waktu jumlah perempuan seperti Esther yang datang ke Eropa untuk mencari perlindungan terus meningkat.

    “Kami melihat kenaikan jumlah perempuan yang bepergian sendirian, baik di rute Mediterania maupun Balkan,” kata Irini Contogiannis dari International Rescue Committee di Italia.

    Pada 2024, lembaga itu mencatat lonjakan 250% perempuan dewasa tanpa pendampingan yang tiba di Italia melalui jalur Balkan. Sementara mereka yang berkeluarga naik 52%.

    Tahun 2024, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat 3.419 kematian atau orang hilang di Eropa. Ini merupakan jumlah tertinggi yang pernah tercatat.

    Bagi perempuan, potensi bahaya yang mengintai bisa berkali-kali lipat dan berlapis. Kalau pun selamat dari rute yang berbahaya, mereka berpotensi menerima eksploitasi dan kekerasan seksual.

    Itulah yang menimpa Esther. Perempuan yang sempat menjanjikan masa depan cerah, belakangan mengkhianatinya.

    “Ia mengurung saya di salah satu kamar, lalu membawa seorang pria. Saya masih perawan, tapi ia memaksa,” kata Esther.

    “[Rupanya] itu yang mereka lakukan berkeliling desa-desa di Nigeria, mengambil anak perempuan dan membawa mereka ke Libya untuk dijadikan budak seks.”

    Kepada BBC, Ugochi Daniels dari IOM mengatakan, “Pengalaman para perempuan berbeda-beda dan sering lebih berisiko.”

    “Kalau pun bepergian dalam kelompok, perempuan sering tak punya perlindungan yang pasti. Mereka tetap rentan diserang penyelundup, pelaku perdagangan orang, atau sesama migran.”

    Sebagian besar imigran yang tiba di Trieste, Italia, melalui rute Balkan adalah laki-laki. (Barbara Zanon/Getty Image)

    Para perempuan, menurut IOM, sebenarnya tahu potensi bahaya tersebut, tapi mereka tetap berangkat.

    Sebagai siasat, mereka terkadang justru membawa kondom atau bahkan memasang alat kontrasepsi untuk berjaga-jaga jika diperkosa selama perjalanan.

    Untuk perjalanan yang penuh mara bahaya tersebut, kata Hermine Hermine dari jaringan antiperdagangan orang Stella Polare, “Semua imigran harus membayar kepada penyelundupnya.”

    “Namun, bagi perempuan, mereka sering diharapkan membayar dengan tubuh mereka,” ujar Hermine.

    Gbedo mendampingi migran perempuan di Trieste, kota pelabuhan yang terletak di timur laut Italia.

    Kota ini sudah sejak lama menjadi titik persinggahan budaya serta pintu masuk utama ke Uni Eropa bagi mereka yang datang melalui Balkan.

    Dari kota ini, perjalanan kemudian berlanjut ke negara lain seperti Jerman, Prancis, hingga Inggris.

    BBC

    Setelah empat bulan dieksploitasi di Libya, Esther melarikan diri dan menyeberangi Laut Tengah dengan perahu karet. Ia kemudian diselamatkan penjaga pantai Italia dan dibawa ke Pulau Lampedusa.

    Esther mengajukan suaka sebanyak tiga kali, sebelum akhirnya berhasil menerima status pengungsi.

    Pencari suaka yang datang dari negara yang dinilai aman, umumnya ditolak.

    Esther kala itu dapat diterima lantaran pemerintah Italia masih mengategorikan Nigeria sebagai negara tidak aman.

    Penilaian itu berubah dua tahun lalu, seiring pemerintah di berbagai negara Eropa memperketat aturan negara masing-masing.

    Pengetatan itu diambil setelah terjadi lonjakan migrasi sepanjang 2015 hingga 2016.

    Sejak saat itu pula, seruan pembatasan lebih lanjut terhadap pemohon suaka menjadi semakin nyaring.

    AFP via Getty ImagesIlustrasi. Unjuk rasa solidaritas yang ditunjukkan warga Zagreb, Kroasia, November 2025. Mereka mendesak pemerintah Kroasia membuka pintu untuk para imigran yang melarikan diri dari perang dan berbagai kejahatan.

    Nicola Procaccini, salah seorang anggota parlemen dari pemerintahan sayap kanan mengatakan, “Tidak mungkin mempertahankan migrasi besar-besaran.”

    “Itu mustahil,” kata Procaccini.

    “Kami bisa menjamin kehidupan aman bagi perempuan yang benar-benar dalam bahaya, tapi tidak untuk semuanya.”

    Peneliti di lembaga riset konservatif, Policy Exchange, Rakib Ehsan, menambahkan, “Pemerintah kami harus tegas.”

    “Prioritasnya adalah perempuan dan anak perempuan yang berada dalam risiko langsung di wilayah terdampak konflik, di mana pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang.”

    Ehsan menilai, prioritas itu belum berjalan secara konsisten.

    Meski mengaku berempati terhadap perempuan yang menempuh rute berbahaya menuju Eropa, ia berdalih, “kuncinya adalah belas kasih yang masih terkontrol.”

    AFP via Getty ImagesSeorang imigran perempuan bersama anaknya dari Republik Kongo tiba di Bugarama, Rwanda, 5 Desember lalu, dalam proses pencarian suaka.

    Sejumlah perempuan dari negara-negara yang dikategorikan aman mengatakan, mendapat kehidupan yang baik di kampung halaman adalah hal mustahli.

    Mereka berkata, kekerasan berbasis gender masih terjadi.

    Hal itu yang dialami Nina, perempuan 28 tahun dari Kosovo.

    “Orang-orang berpikir semuanya baik-baik saja di Kosovo, padahal tidak,” kata Nina.

    “Situasinya sangat buruk bagi perempuan.”

    Nina mengaku bahwa ia dan adiknya mengalami kekerasan seksual oleh pacar masing-masing yang kemudian memaksa mereka masuk ke prostitusi.

    Laporan OSCE pada 2019 menunjukkan 54% perempuan di Kosovo pernah mengalami kekerasan psikologis, fisik, atau seksual dari pasangan intim sejak usia 15 tahun.

    Corbis via Getty ImagesSebuah keluarga di Vietnam melarikan diri dari Perang Vietnam pada 7 September 1965. Foto ini memenangkan anugerah foto terbaik versi Pulitzer karena menunjukkan kengerian perang yang memicu gelombang pengungsian.

    Berdasarkan Konvensi Istanbul dari Dewan Eropa, perempuan yang menghadapi penganiayaan berbasis gender sebenarnya berhak mendapat suaka.

    Ini kemudian diperkuat oleh pengadilan tertinggi Uni Eropa tahun lalu.

    Konvensi ini mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan psikologis, fisik, dan seksual, termasuk mutilasi genital perempuan (FGM).

    Penerapan konvensi ini masih belum berlaku seragam di banyak negara, menurut sejumlah kelompok advokasi.

    “Banyak petugas suaka di lapangan adalah laki-laki yang tidak cukup terlatih menangani isu sensitif seperti FGM, baik secara medis maupun psikologis,” ujar Marianne Nguena Kana, Direktur End FGM European Network.

    Alhasil, menurut Nguena Kana, banyak perempuan yang kemudian mendapat penolakan suaka yang berhulu pada asumsi keliru bahwa mereka tidak lagi berisiko karena pernah menjalani FGM.

    “Kami pernah mendengar hakim mengatakan: ‘kamu sudah dimutilasi, jadi tidak berbahaya kembali ke negara asalmu. Mereka tidak bisa melakukannya lagi’,” kata Nguena Kana, mengisahkan kekeliruan pemahaman tersebut.

    Corbis via Getty ImagesSeorang imigran perempuan di New York, Amerika Serikat, berteriak agar personel Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) tak menangkapnya pada Juni 2025. Perempuan ini memiliki anak berumur 15 tahun yang berpotensi sebatang kara jika dia ditangkap.

    Dalam kasus kekerasan seksual, proses pembuktian memang seringkali jauh lebih sulit, kata Carenza Arnold dari lembaga Women for Refugee Women yang berbasis di Inggris.

    Kekerasan semacam ini tidak selalu meninggalkan jejak fisik seperti penyiksaan.Hal ini diperparah oleh perasaan tabu dan sensitivitas budaya yang membuat perempuan semakin berat untuk menceritakannya.

    “Perempuan sering didorong untuk menyelesaikan proses dengan cepat,” kata Arnold.

    “[Tapi] tidak mungkin mereka mampu mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami kepada petugas imigrasi yang notabene baru saja mereka temui.”

    Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, banyak kekerasan yang dialami perempuan terjadi selama perjalanan.

    “Perempuan biasanya melarikan diri dari kekerasan seksual oleh pasangan mereka di negara asal, tapi di perjalanan mereka malah kembali mengalaminya,” kata Ugochi Daniels.

    Itulah yang menimpa Nina dan adiknya.

    Setelah kabur dari pasangan yang abusif di Kosovo, mereka memulai perjalanan menuju Italia.

    Bepergian bersama sekelompok perempuan lain, mereka menyeberangi hutan-hutan di Eropa Timur untuk menghindari aparat.

    Namun, pada momen itulah para migran laki-laki dan penyelundup menyerang kelompok mereka.

    “Meski kami sudah jauh di pegunungan, dalam gelap, suara teriakan mereka tetap terdengar,” kenang Nina.

    “Para pria itu datang membawa senter, menyorot wajah kami, memilih siapa yang mereka mau, lalu membawa perempuan yang mereka pilih itu lebih jauh ke dalam hutan.”

    Dalam keadaan seperti itu, Nina mengaku, “Saya mendengar adik saya menangis, memohon pertolongan.”

    Nina dan adiknya mengatakan kepada otoritas Italia bahwa mereka akan dibunuh oleh mantan pacar masing-masing jika kembali ke Kosovo

    Mereka pun akhirnya diberi suaka.

    Lain lagi kisah Esther yang mengaku perjuangannya untuk mendapat status pengungsi lebih panjang dan berliku.

    Ia pertama kali mengajukan suaka kepada Pemerintah Italia pada 2016.

    Setelah menunggu lama tanpa kejelasan, ia pindah ke Prancis lalu Jerman.

    Permohonan kepada dua negara ini ditolak karena aturan Uni Eropa mensyaratkan pencari suaka harus mengajukan permohonan di negara pertama tempat mereka masuk..

    Esther akhirnya mendapat status pengungsi dari Italia pada 2019.

    Lalu, apakah ia berbahagia?

    Satu dekade berselang usai meninggalkan Nigeria, Esther mengaku masih bertanya-tanya apakah kehidupan baru ini sepadan dengan seluruh penderitaan yang telah dilaluinya.

    “Saya bahkan tidak tahu lagi alasan saya datang ke tempat ini,” pungkas Esther.

    (ita/ita)

  • Sekelompok Pria Bersenjata Serbu Hostel di Ibu Kota Afsel, 11 Orang Tewas

    Sekelompok Pria Bersenjata Serbu Hostel di Ibu Kota Afsel, 11 Orang Tewas

    Pretoria

    Sekelompok pria bersenjata menyerbu sebuah hostel di Pretoria, ibu kota Afrika Selatan (Afsel), pada Sabtu (6/12) waktu setempat. Mereka melepaskan tembakan hingga menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk seorang anak berusia tiga tahun, di hostel tersebut.

    Serangan ini menjadi yang terbaru dari serangkaian penembakan massal yang mengguncang negara berpenduduk 63 juta jiwa yang marak dilanda kejahatan.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa total 25 orang terkena tembakan,” kata juru bicara kepolisian setempat, Athlanda Mathe, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025).

    Mathe melaporkan bahwa 10 orang tewas seketika di lokasi penembakan di kota Saulville, yang berjarak 18 kilometer di sebelah barat Pretoria, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di rumah sakit.

    Dia menambahkan bahwa sekitar 14 orang lainnya mengalami luka-luka dan kini dirawat di rumah sakit.

    Tiga pria bersenjata dilaporkan memasuki hostel tersebut pada Sabtu (6/12) pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat. Setelah masuk ke dalam hostel, menurut otoritas setempat, pria-pria bersenjata itu secara membabi-buta menembaki sejumlah pria yang sedang minum-minum.

    Seorang bocah berusia 12 tahun dan seorang remaja berusia 16 tahun juga tewas dalam penembakan tersebut.

    “Insiden yang cukup disayangkan. Polisi baru diberitahu tentang insiden ini sekitar pukul 06.00 waktu setempat,” kata Mathe dalam keterangannya.

    Motif penembakan mematikan itu belum diketahui secara jelas.

    Sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Afsel terkait penembakan tersebut.

    Afsel yang merupakan negara paling maju di benua Afrika, sedang bergulat dengan kejahatan dan korupsi mengakar yang didorong oleh jaringan kriminal terorganisir. Banyak orang di negara tersebut memiliki senjata api berlisensi untuk perlindungan pribadi, tetapi ada lebih banyak senjata ilegal yang beredar.

    Menurut data kepolisian, sedikitnya 63 orang tewas setiap hari antara April hingga September.

    Tonton juga video “Geng Bersenjata Serang Sekolah di Nigeria, Wakepsek Tewas-25 Siswi Diculik”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)