Xcloud.id

Negara: Nepal

  • Demo Tolak Blokir Medsos di Nepal Ricuh, 19 Orang Tewas-400 Terluka

    Demo Tolak Blokir Medsos di Nepal Ricuh, 19 Orang Tewas-400 Terluka

    Jakarta –

    Demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah wilayah Nepal. Demo yang berakhir ricuh itu mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.

    Dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), demo itu terkait tuntutan massa yang menolak pemerintah Nepal memblokir akses media sosial di negara tersebut. Beberapa situs media sosial seperti Facebook, YouTube, dan X tidak bisa diakses di Nepal sejak Jumat (5/9). Pemerintah Nepal telah memblokir 26 platform media sosial.

    Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu ke area terlarang di dekat gedung parlemen.

    “Tujuh belas orang tewas,” kata Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP. Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, lapor media lokal.

    Demo ricuh di Nepal itu terjadi pada Senin (8/9) waktu setempat. Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

    Sirene meraung-raung di seluruh kota saat para korban luka dibawa ke rumah sakit. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.

    “Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal hari ini dan mendesak penyelidikan yang cepat dan transparan,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, dalam sebuah pernyataan.

    “Kami telah menerima beberapa tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan.”

    Amnesty International mengatakan peluru tajam telah digunakan terhadap para pengunjuk rasa. Pemerintah distrik memberlakukan jam malam di beberapa area utama kota.

    Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (7/9), pemerintah Nepal mengatakan bahwa mereka menghormati kebebasan berpikir dan berekspresi serta berkomitmen untuk “menciptakan lingkungan untuk perlindungan dan penggunaan tanpa batas”.

    Pemerintah Nepal diketahui telah memblokir akses ke aplikasi perpesanan Telegram pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang. Sebelumnya, pemerintah Nepal juga sempat memblokir TikTok selama sembilan dan mencabut pemblokiran tersebut pada Agustus 2024.

    (ygs/ygs)

  • Pajak Kendaraan Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia, Masyarakat Dapat Apa?

    Pajak Kendaraan Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia, Masyarakat Dapat Apa?

    Jakarta –

    Gaikindo menyebut pungutan pajak yang diambil pemerintah dari sektor otomotif mahal. Malah dicap sebagai salah satu yang paling tinggi di dunia.

    Tingginya pajak kendaraan di Indonesia memengaruhi inudtsri otomotif itu sendiri. Apalagi di tengah penurunan angka penjualan mobil sejak akhir 2024.

    Kalau bicara komparasi persentase pajak dengan harga mobil baru, pajak di Indonesia sebenarnya lebih kecil dibanding Bangladesh, Nepal, atau Turki. Tapi dibanding beberapa negara tetangga di ASEAN, pemilik kendaraan di RI tetap harus bayar lebih banyak. Duh!

    Tonton obrolan tim redaksi detikOto tentang tingginya pajak di Indonesia, perbandingan dengan negara tetangga, serta pengaruhnya pada industri, dan fasilitas untuk publik.

    (din/din)

  • Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.

    “Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).

    Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.

    Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.

    “Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono

    “Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.

    Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.

    “Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.

    “Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.

    Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

    Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

    SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.

    (wnv/wnv)

  • Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

    “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

    Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

    Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

    Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

    China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

    SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

    Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

    Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

  • Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka

    Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamen P2MI: Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani mengatakan peluang pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang semakin terbuka seiring minimnya tenaga kerja lokal di negara tersebut.

    “Prefektur Miyagi menyatakan ingin menerima lebih banyak lagi pekerja migran Indonesia, terutama melalui skema Specified Skilled Worker (SSW),” kata Christina saat melakukan kunjungan ke Prefektur Miyagi, sebagaimana siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Kamis.

    Wamen mengatakan dukungan berupa subsidi peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya konkret untuk memastikan kualitas pekerja migran Indonesia lebih siap bersaing.

    “Model kerja sama antara Kemen-P2MI dan pemerintah prefektur di Jepang bisa menjadi contoh percepatan penguatan penempatan pekerja migran yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan,” katanya.​​​​​​​

    Christina menegaskan pentingnya kerja sama langsung antara Kemen-P2MI dengan sejumlah pemerintah daerah atau prefektur potensial di Jepang guna mempercepat peningkatan penempatan PMI.

    Selain itu, Wamen menyambut baik rencana pemerintah Prefektur Miyagi untuk menyiapkan insentif bagi perusahaan lokal di Jepang yang bisa meningkatkan kompetensi pekerja migran, termasuk dari Indonesia, berupa pelatihan bahasa, keterampilan lanjutan hingga sertifikasi.

    Menurut dia, insentif itu akan diberikan setelah pekerja migran terkait bekerja di perusahaan lokal yang berada di Prefektur Miyagi. “Pemberian insentif ini akan berguna dan sangat membantu pekerja migran kita. Mereka bisa meningkatkan keterampilan dan jenjang karier di Jepang,” katanya.

    Disebutkan bahwa pertemuan Kemen-P2MI dengan Gubernur dan Perwakilan DPR Miyag juga menghasilkan kesepakatan MoU tentang peningkatan penempatan dan penyiapan PMI terampil.

    Usai pertemuan, Kemen-P2MI mengunjungi job fair, di mana 180 perusahaan lokal turut serta dalam kegiatan tersebut. Perusahaan lokal di Miyagi terlihat antusias untuk merekrut pekerja migran dari Indonesia dengan kompetensi yang mereka inginkan, katanya.

    Berdasarkan data Pemerintah Prefektur Miyagi, saat ini terdapat 19.554 pekerja migran asing, di mana Vietnam menempati posisi pertama dengan sekitar 4.800 pekerja. Sementara itu, urutan terbanyak berikutnya secara berturut-turut adalah Nepal, China dan Indonesia.

    Indonesia yang berada di peringkat keempat tersebut diperkirakan memiliki jumlah pekerja di prefektur tersebut sekitar 2.200 pekerja.

    Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 5.500 pekerja asing masuk lewat skema magang dan sekitar 2.000 orang melalui skema SSW.

    Sumber : Antara

  • Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

    Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA— Spionase siber masih menjadi ancaman utama di kawasan Asia Pasifik (APAC) sejak 2024 hingga paruh pertama 2025. Berikut 7 Daftar kelompok penjahat siber paling berbahaya.  

    Perusahaan keamanan siber dan privasi digital global, Kaspersky, mengungkapkan kelompok-kelompok peretas tingkat lanjut atau Advanced Persistent Threat (APT) terus membidik rahasia negara, intelijen militer, hingga informasi strategis milik pemerintah di berbagai negara kawasan ini.

    Peneliti Keamanan Utama di Tim Riset dan Analisis Global Kaspersky (Global Research and Analysis Team/GReAT), Noushin Shabab mengatakan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah paling rawan spionase siber. 

    “Hal ini, dikombinasikan dengan perkembangan digital dan ekonomi yang pesat, menciptakan lanskap ancaman yang kompleks yang dibentuk oleh beberapa aktor ancaman aktif yang menargetkan entitas dan organisasi terkemuka serta fasilitas penting di kawasan tersebut,” kata Shabab dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (12/8/2025).

    Secara global, Shabab mengatakan Kaspersky GReAT memantau lebih dari 900 kelompok dan operasi APT. Menurutnya di kawasan Asia Pasifik, setidaknya ada tujuh kelompok utama yang paling aktif sejak 2024 hingga awal 2025.

    1.SideWinder

    SideWinder salah satu ancaman paling agresif di Asia Pasifik. Mereka kerap membidik pemerintah, militer, dan entitas diplomatik melalui serangan spear phishing dan platform serangan canggih. SideWinder memiliki ketertarikan besar pada sektor maritim di Bangladesh, Kamboja, dan Vietnam, serta logistik di Tiongkok, India, dan Maladewa. 

    Pada Maret lalu, Kaspersky menemukan kelompok ini juga mulai menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas energi di Asia Selatan. Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Nepal, dan Myanmar turut masuk dalam daftar sasaran.

    2. Spring Dragon

    Spring Dragon atau Lotus Blossom, yang memusatkan serangan ke Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Kelompok ini memanfaatkan spear phishing, eksploitasi celah keamanan, dan teknik watering hole untuk menyusup ke sistem targetnya. Dalam kurun satu dekade, peneliti Kaspersky menemukan setidaknya 1.000 sampel malware yang digunakan untuk menyerang entitas pemerintah di Asia Tenggara.

    3. Tetris Phantom 

    Tetris Phantom pertama kali teridentifikasi pada 2023. Kelompok ini menggunakan malware canggih untuk menargetkan jenis drive USB yang aman. Hingga 2025, mereka telah memperluas gudang serangan dengan menambahkan BoostPlug, kerangka kerja berbasis plugin, serta DeviceCync yang menyuntikkan malware seperti ShadowPad, PhantomNet, dan Ghost RAT ke komputer korban.

    4. HoneyMyte

    HoneyMyte kerap menargetkan informasi politik dan strategis sensitif, khususnya dari pemerintah dan entitas diplomatik di Myanmar serta Filipina. Sejak 2024, mereka gencar menggunakan malware ToneShell yang disebar melalui berbagai loader.

    5. ToddyCat

    ToddyCat, yang sejak 2020 aktif menyerang target penting di Malaysia. Kelompok ini memanfaatkan kode publik untuk memodifikasi perangkat lunak keamanan sah agar dapat menghindari deteksi sekaligus mempertahankan akses secara diam-diam.

    6. Lazarus

    Lazarus, kelompok peretas yang diduga disponsori negara dan terkenal dengan kasus “Perampokan Bank Bangladesh”. Lazarus terus melancarkan kampanye bermotif spionase dan finansial.

    Awal 2025, Kaspersky mengungkap “Operasi SyncHole”, yang memadukan serangan watering hole dengan eksploitasi celah pada perangkat lunak pihak ketiga untuk menyerang berbagai organisasi di Korea Selatan. 

    Mereka juga menemukan celah zero-day di perangkat lunak Innorix Agent, yang setidaknya berdampak pada enam perusahaan di sektor penting.

    7. Mysterious Elephant

    Mysterious Elephant pertama kali diamati pada Mei 2023. Kelompok ini mengembangkan backdoor baru yang mampu mengeksekusi perintah dan memanipulasi berkas tanpa terdeteksi. Serangan mereka banyak menyasar Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh, dengan penggunaan teknik yang terkadang tumpang tindih dengan kelompok APT lain.

    Shabab menegaskan, berbeda dari penjahat siber biasa yang mengincar keuntungan finansial, kelompok-kelompok ini kemungkinan besar disponsori negara. Tujuannya bukan sekadar mencuri data, tetapi untuk memperoleh keunggulan geopolitik. 

    “Hal ini menjadikan penting bagi organisasi, terutama yang berada di sektor sensitif, untuk terus memperkuat postur keamanan siber mereka dan berinvestasi dalam intelijen ancamanagar tetap terdepan dalam menghadapi ancaman yang terusberkembang ini,” tambah Shabab.

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Edan! Ikan Lele Setan Raksasa 170 Kg Berhasil Ditangkap

    Edan! Ikan Lele Setan Raksasa 170 Kg Berhasil Ditangkap

    Jakarta –

    Kejadian mengejutkan terjadi di SungaiBramkhani dekat kotaKanikha, negara bagianOdisha, India. Nelayan setempat berhasil menangkap ikan lele setan raksasa (gongchi) dengan berat mencapai 170 kilogram!

    Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Kalinga TV dan langsung menjadi sorotan publik. Ikan lele raksasa ini begitu besar sehingga membutuhkan tenaga empat hingga lima orang untuk mengangkatnya dari air.

    Laporan menyebutkan, keberadaan ikan lele raksasa tersebut kemungkinan imbas banjir yang membawa air melimpah ke waduk setelah pintu air bendungan Rengali dibuka. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi ikan-ikan besar, dan nelayan setempat berharap bisa menangkap lebih banyak ikan raksasa di perairan tersebut.

    Ikan lele setan raksasa, yang dikenal sebagai gongchi, merupakan spesies yang ditemukan di India, Nepal, dan Bangladesh. Ikan ini bisa tumbuh hingga panjang dua meter dan biasanya memangsa udang atau ikan lain. Namun, gongchi juga memiliki reputasi menyeramkan.

    Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa ikan ini pernah menyerang manusia. Pada 1998, dua orang di India dilaporkan diculik oleh ikan lele raksasa, dan pada 2007, serangan serupa terjadi di Nepal. Ketiga insiden tersebut dikaitkan dengan ikan lele seberat 90 kilogram yang diduga sebagai pemakan manusia.

    Sebagai perbandingan, sebelumnya di Sungai Kama, Kazan, Rusia, nelayan juga berhasil menangkap ikan lele raksasa langka dengan berat 79 kilogram dan panjang 225 sentimeter. Menurut nelayan di Tatarstan, ikan sebesar itu sangat jarang ditemukan, menjadikan tangkapan ini sebagai prestasi luar biasa, demikian dilansir dari Oreanda News.

    (afr/afr)

  • Aksi Heboh Bocah Setahun di India Gigit Mati Ular Kobra

    Aksi Heboh Bocah Setahun di India Gigit Mati Ular Kobra

    Jakarta –

    Peristiwa langka terjadi di India. Seekor ular kobra mati digigit anak usia setahun.

    Cerita bocah laki-laki membunuh ular dengan cara digigit itu menghebohkan publik India. Ular kobra yang biasanya membunuh manusia karena gigitan berbisa, kali ini mati karena gigitan manusia muda.

    Adalah Govind Kumar nama bocah yang menggigit ular kobra hingga mati. Peristiwa itu terjadi di Desa Mohchi Bankatwa, Negara Bagian Bihar, India utara, dekat perbatasan Nepal pada 24 Juli lalu.

    Saat itu, Govind Kumar sedang bermain di taman rumah. Sementara ibunya sedang bekerja di kebun belakang.

    Sang nenek, Matisari Devi, mengatakan orang-orang di rumah awalnya tidak menyadari kalau Govind Kumar menggigit salah satu reptil mematikan di dunia itu.

    ‘Anak ajaib’ dari India menggigit ular kobra sampai mati (Foto: BBC World)

    “Ia menangkap ular itu dan menggigitnya dengan giginya. Kami kemudian menyadari bahwa itu adalah ular kobra,” ujar Devi.

    Bocah setahun itu sempat tak sadarkan diri dalam beberapa saat setelah menggigit kobra sampai mati. Govind lalu dilarikan keluarganya ke rumah sakit (RS) setempat.

    “Ketika anak itu dirawat, wajahnya bengkak terutama di sekitar mulut,” kata dr. Kumar Saurabh yang merawat Govind di Government Medical College di ibu kota Negara Bagian Bihar, Bettiah.

    Kasus Lain: Bocah Dipatuk Kobra

    Pada hari yang sama, dr. Kumar juga merawat satu anak lain. Tidak seperti Govind, bocah ini digigit ular kobra.

    Namun, kedua anak itu telah sehat. Dokter mengatakan kasus digigit ular jauh lebih berbahaya dibanding menggigit ular.

    “Ketika seekor kobra menggigit manusia, bisanya masuk ke aliran darah kita. Ini menyebabkan neurotoksisitas, yang mempengaruhi sistem saraf kita. Hal ini dapat menyebabkan kematian,” jelas Kumar kepada BBC.

    “Ketika manusia menggigit kobra, racunnya mencapai sistem pencernaan kita. Tubuh manusia menetralkannya, dan racun tersebut melewatinya,” tambahnya.

    Menurutnya, efek bisa ular dapat menjadi lebih buruk jika terdapat titik-titik pendarahan, seperti tukak, di saluran pencernaan anak laki-laki tersebut.

    Kasus Orang Digigit Ular di India

    Di India terdapat hampir 300 spesies ular dan lebih dari 60 di antaranya berbisa. Adapun ular kobra dianggap sebagai yang paling berbahaya.

    Negara ini juga dijuluki “pusat gigitan ular dunia”. Tingkat kematian akibat gigitan ular meningkat karena musim hujan yang sedang berlangsung.

    Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) memperkirakan sekitar 81.000 hingga 138.000 orang meninggal dunia akibat gigitan ular di seluruh dunia setiap tahun.

    Antara tahun 2000 dan 2019, rata-rata 58.000 orang meninggal akibat gigitan ular di India per tahun, menurut WHO.

    Namun, jumlah kematian akibat gigitan ular di negara ini masih banyak yang belum dilaporkan, karena kurangnya akses ke fasilitas kesehatan di daerah-daerah tempat insiden ini terjadi, menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India.

    Lihat juga Video ‘Pelari Maraton Tertua Asal India Meninggal karena Ditabrak Mobil’:

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/idn)

  • Puan: DPR Sudah Bersurat ke Prabowo Soal 24 Calon Dubes RI, Tinggal Pelantikan

    Puan: DPR Sudah Bersurat ke Prabowo Soal 24 Calon Dubes RI, Tinggal Pelantikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah bersurat kepada pemerintah terkait nama 24 calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Komisi I DPR mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 24 calon tersebut.

    “Proses fit and proper dubes sudah selesai di komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).

    Dengan demikian, Puan berujar mekanisme selanjutnya saat ini ada di pemerintah. Mulai dari proses surat menyurat dengan negara tujuan hingga proses pelantikan nantinya.

    “Jadi sekarang bolanya ada di eksekutif atau ada di pemerintah,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon dubes RI selama dua hari, mulai sejak Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025). Fit and proper test ini dilakukan dengan empat sesi dan setiap sesinya ada sebanyak 6 calon yang diuji.

    Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menilai selama uji tersebut berlangsung, ke-24 calon dubes RI semuanya memiliki kualitas yang baik. Dia mengaku bahwa dalam internal Komisi I DPR tidak ada masalah berkenaan profiling ke-24 calon dubes RI. Ini karena, tidak ada debat-debat panjang antar fraksi. 

    “Dugaan saya tidak [ada masalah] ya. Sebab kalau ada, pasti ada debat-debat panjang. Tapi kalau ada satu dua yang nggak pas, namanya manusia,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Berikut 24 Calon Dubes yang Sudah diproses di Komisi I DPR Sabtu, 5 Juli 2025: 

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    Minggu, 6 Juli 2025

    Dubes RI untuk Algeria (Alger), Yusron Bahauddin Ambary
    Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku), Berlian Helmy
    Dubes RI untuk Thailand (Bangkok), Hari Prabowo
    Dubes RI untuk Belgia (Brussel), Andi Rachmianto
    Dubes RI untuk Suriah (Damascus), Lukman Hakim Siregar
    Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Listyowati
    Dubes RI untuk Mesir (Kairo), Kuncoro Giri Waseso
    Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo
    Dubes RI untuk Oman (Muscat), Andi Rahardian
    Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby), Okto Dorinus Manik
    Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang), Mayjen (Purn) Gina Yoginda
    Dubes RI untuk Ekuador (Quito), Imam As’ari