Xcloud.id

Negara: Nepal

  • Rumah Dibakar Massa, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terpanggang Hidup-hidup

    Rumah Dibakar Massa, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terpanggang Hidup-hidup

    GELORA.CO – Gelombang protes besar-besaran di Nepal memakan korban jiwa dari kalangan elit politik. Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanath Khanal, meninggal dunia akibat luka bakar serius setelah rumahnya di kawasan Dallu, Kathmandu, dibakar oleh massa pada Selasa, 9 September 2025.

    Menurut laporan media lokal Khabarhub, Rajyalaxmi sempat terjebak di dalam rumah ketika para pengunjuk rasa menyulut api. Ia mengalami luka bakar parah di berbagai bagian tubuh, termasuk di paru-parunya. Korban kemudian dilarikan ke Kirtipur Burn Hospital dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal saat menjalani perawatan.

    Kerusuhan yang didorong oleh generasi muda, terutama Generasi Z Nepal, telah mengguncang negara itu sejak Senin, 8 September 2025. Aksi protes dipicu oleh isu korupsi, pengangguran, dan larangan penggunaan media sosial, termasuk Facebook dan X (Twitter), yang sempat diberlakukan pemerintah.

    Situasi politik semakin memanas ketika Perdana Menteri KP Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, di tengah eskalasi kekerasan. Para demonstran tidak hanya membakar rumah pribadi sejumlah pejabat, tetapi juga membakar gedung parlemen di Kathmandu. Rekaman video insiden tersebut tersebar luas di media sosial dan menjadi viral.

    Selain itu, beredar pula laporan bahwa Menteri Keuangan Bishnu Paudel mengalami serangan langsung dari massa. Meski begitu, Hindustan Times menyebut pihaknya belum bisa secara independen memverifikasi keaslian video yang beredar.

    Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, yang memiliki peran lebih seremonial sebagai kepala negara, menyerukan agar massa melakukan dialog demi meredakan situasi. Ia menegaskan perlunya penyelesaian damai agar kerusuhan tidak semakin meluas.

    Kekacauan terus berlanjut meskipun larangan penggunaan media sosial telah dicabut sejak Senin malam. Massa tetap melancarkan aksi pembakaran gedung-gedung pemerintahan hingga menyebabkan Bandara Internasional Kathmandu ditutup sementara.

    Di tengah kondisi genting tersebut, pemerintah India mengeluarkan imbauan resmi kepada warganya di Nepal. Mereka diminta untuk tetap berada di tempat tinggal masing-masing, tidak keluar rumah, dan mengikuti arahan keselamatan dari otoritas lokal maupun Kedutaan Besar India di Kathmandu.

    Sebagai catatan, Jhalanath Khanal sendiri merupakan salah satu tokoh politik penting di Nepal. Pada 2011, ia pernah menyampaikan secara resmi di parlemen niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, setelah keputusan tersebut disetujui oleh komite pusat partainya, Partai Komunis Nepal (Unified Marxist Leninist).

  • Mirip di Indonesia Demo Berdarah di Nepal Dipicu Pejabat ‘Flexing’, Massa Bakar Gedung Parlemen dan Rumah Pejabat

    Mirip di Indonesia Demo Berdarah di Nepal Dipicu Pejabat ‘Flexing’, Massa Bakar Gedung Parlemen dan Rumah Pejabat

    GELORA.CO – Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri setelah lebih dari selusin orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam protes yang dipimpin pemuda yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap platform media sosial, korupsi yang merajalela, dan minimnya peluang ekonomi.

    Pasukan keamanan mengerahkan amunisi langsung, meriam air, dan gas air mata selama protes di beberapa kota, yang menurut pihak berwenang menewaskan sedikitnya 19 orang, menurut kantor berita Reuters.

    Nepal, negara di kaki pegunungan Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa, dikenal karena politiknya yang bergejolak dan telah mengalami lebih dari selusin pemerintahan sejak bertransisi menjadi republik setelah menghapuskan monarki yang telah berusia 239 tahun pada tahun 2008 menyusul perang saudara yang berlangsung selama satu dekade.

    Namun, protes terbaru, yang dipimpin oleh orang-orang berusia 13 hingga 28 tahun kelompok yang dikenal sebagai Generasi Z merupakan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di Nepal dalam beberapa dekade.

    Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa(9/9/2025) dalam sebuah surat yang menyebutkan situasi luar biasa di negara itu, menurut salinan surat yang diunggah di media sosial oleh seorang ajudan utamanya.

    Para pengunjuk rasa kemudian kembali turun ke jalan di ibu kota pada hari Selasa, menentang jam malam yang diberlakukan di pusat kota, dan setelah pemerintah mencabut larangan media sosial. Foto-foto dari Reuters menunjukkan para pengunjuk rasa membakar pos polisi dan perabotan di luar kantor Kongres Nepal, partai politik terbesar di Nepal. Bandara Internasional ditutup karena kekerasan di kota tersebut yang mempengaruhi operasional.

    Di selatan Kathmandu, di kotamadya Chandrapur polisi melepaskan tembakan ke udara saat para pengunjuk rasa melanggar jam malam untuk berkumpul, kata seorang pejabat setempat kepada CNN. Para pengunjuk rasa juga membakar mobil polisi, kata sumber tersebut.

    Kemarahan terhadap pemerintah atas apa yang dianggap banyak orang sebagai korupsi yang merajalela dan telah berlangsung puluhan tahun di Nepal sudah membara, dan meluap ke jalan-jalan ibu kota minggu lalu setelah pemerintah memblokir platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Pemerintah telah menulis aturan baru yang menurutnya diperlukan untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian, serta mengancam akan memblokir perusahaan media sosial mana pun yang tidak terdaftar.

    Hingga tengah malam Kamis lalu, 26 platform telah ditutup, menurut media lokal.

    Namun, para penyelenggara mengatakan protes yang menyebar di seluruh negeri tidak hanya terkait larangan media sosial, tetapi juga mencerminkan frustrasi generasi atas minimnya peluang ekonomi.

    Tingkat pengangguran pemuda berusia 15-24 tahun di Nepal mencapai 20,8 persen pada tahun 2024, menurut Bank Dunia.

    Sementara itu, sebuah gerakan daring yang viral menentang “Nepo Kids” atau anak-anak politisi yang memamerkan gaya hidup mewah mereka memicu kemarahan lebih lanjut dengan menyoroti kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan rakyat Nepal biasa.

    Perekonomian Nepal sangat bergantung pada uang yang dikirim pulang oleh warga Nepal yang tinggal di luar negeri. Lebih dari sepertiga (33,1 persen) PDB Nepal berasal dari remitansi pribadi, menurut Bank Dunia, angka yang terus meningkat selama tiga dekade terakhir.

    “Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Setiap pemuda pergi ke luar negeri. Jadi, kami ingin melindungi pemuda kami dan memperbaiki perekonomian negara,” kata seorang pengunjuk rasa.

    Protes kemudian berubah menjadi kekerasan pada hari Senin(8/9/2025) ketika para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kompleks parlemen di Kathmandu. 

    Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah ribuan pengunjuk rasa muda, banyak diantaranya mengenakan seragam sekolah atau perguruan tinggi.

    Para pengunjuk rasa membakar sebuah ambulans dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru hara yang menjaga gedung legislatif, mengutip seorang pejabat setempat.

    “Polisi menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita India ANI.

    Para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan membakar gedung tersebut, menurut seorang pejabat. Pembakaran gedung parlemen itu terjadi setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri menyusul tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi antipemerintah.

    “Ratusan orang telah menerobos area parlemen dan membakar gedung utama,” ungkap Ekram Giri, juru bicara Sekretariat Parlemen.

    Al Jazeera telah memverifikasi secara independen rekaman video yang dibagikan daring oleh media dan aktivis Nepal hari ini, yang menunjukkan demonstrasi besar-besaran di Kathmandu.

    Rekaman video tersebut menunjukkan ratusan demonstran berjalan di jalan-jalan ibu kota, sementara media lokal mengindikasikan beberapa rumah pejabat telah diserbu, dan beberapa di antaranya dibakar.

    Ramyata Limbu, jurnalis Nepal yang berbasis di Kathmandu, mengatakan, “Tampaknya tidak ada yang bertanggung jawab di jalan-jalan ibu kota, dengan sekelompok anak muda dan penonton merusak properti para menteri senior dan kantor partai.”

    Setidaknya 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di kota Itahari di bagian timur, menurut pejabat rumah sakit.

    Lebih dari 400 orang, termasuk staf pasukan keamanan, dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka-luka pada hari Senin, menurut laporan Kementerian Kesehatan Nepal.

    Organisasi-organisasi internasional segera mengecam tindakan keras mematikan yang dilakukan oleh polisi dan menyerukan penyelidikan independen.

  • Viral Video Mantan PM Nepal Babak Belur Dihajar Massa saat Rumahnya Diserbu Demonstran

    Viral Video Mantan PM Nepal Babak Belur Dihajar Massa saat Rumahnya Diserbu Demonstran

    GELORA.CO – Eks Perdana Menteri Nepal Bahadur Deuba ikut menjadi sasaran pedemo marah menyusul unjuk rasa yang makin meluas dan rusuh hingga membakar sejumlah rumah perdana menteri dan pejabat, Selasa (9/9).

    Melalui video netizen yang diunggah editor NDTV di X, terlihat ratusan pedemo menyerbu rumah Deuba dan istrinya yang kini menjadi Menteri Luar Negeri Nepal, Arzu Rana Deuba.

    Para pedemo bahkan terlihat menghancurkan barang dan membakar rumah tersebut.

    Dalam salah satu klip terlihat sosok Deuba yang dibopong sejumlah orang dengan kondisi babak belur dan kepala berdarah.

    Belum jelas bagaimana kondisi terkini Deuba dan keluarganya.

    Sementara itu, militer Nepal sendiri telah mengevakuasi menteri dan pejabat kabinet lainnya setelah demonstran melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah pejabat dan gedung parlemen Nepal.

    Setelah menerima masukan dari para pejabat kabinet, PM KP Sharma Oli akhirnya memutuskan mundur dari jabatan usai didemo ribuan pelajar dan generasi Z sejak Minggu.

    Oli bahkan dikabarkan kini telah kabur mengasingkan diri ke Dubai, Uni Emirat Arab, demi menghindari kerusuhan.

    @pratik.upreti New video of SHER BAHADUR DEUBA. 🔥 #Genz ♬ original sound – Pratik.upreti

    NDTV melaporkan massa membakar rumah pribadi Oli, bahkan Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, dalam aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini.

    Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan aksi-aksi vandalisme terjadi di kediaman Poudel. Selain itu, gedung parlemen Nepal juga dibobol dan dibakar.

    Otoritas Penerbangan Sipil Nepal juga menyatakan menutup bandara imbas kerusuhan yang terjadi di ibu kota.

    Nepal terus berada dalam krisis politik usai ribuan massa yang terdiri dari generasi Z yang mayoritas adalah pelajar turun ke jalan memprotes pemerintahan yang korup.

    Demonstrasi terus meluas hingga puncaknya pada Senin (8/9) bentrokan tak terelakkan antara pemprotes dan polisi sampai menewaskan 19 orang dan melukai ratusan lainnya.

    Amarah pedemo makin menjadi setelah pemerintah memblokir puluhan aplikasi media sosial dan situs online lainnya yang dianggap demonstran sebagai upaya pembungkaman.

  • PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos

    PM Nepal K.P. Sharma Oli Mundur Setelah Gen Z Mengamuk karena Pemblokiran Medsos

    GELORA.CO –  Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9), setelah meletusnya gelombang protes besar-besaran terkait larangan media sosial yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.

    Langkah ini menjerumuskan Nepal ke dalam babak baru ketidakpastian politik, di tengah kerusuhan terburuk yang dialami negara Himalaya tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

    Larangan Media Sosial Dicabut

    Seiring dengan pengunduran diri Oli, pemerintah Nepal juga mencabut kebijakan larangan media sosial yang sempat diberlakukan selama beberapa hari. Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengatakan keputusan itu diambil untuk “menjawab tuntutan Generasi Z.”

    Pekan lalu, pemerintah melarang platform yang tidak terdaftar, termasuk Facebook, X, dan YouTube, dengan alasan mencegah berita palsu, ujaran kebencian, serta kejahatan siber. Namun kebijakan itu justru memicu amarah publik yang menilai pemerintah bersikap otoriter.

    “Karena protes dilakukan dengan menggunakan isu ini sebagai dalih, keputusan telah diambil untuk membuka kembali situs media sosial,” ujar Gurung dalam pernyataannya.

    Bentrokan Berdarah di Kathmandu

    Pada hari pengumuman pengunduran dirinya, ribuan pengunjuk rasa tetap turun ke jalan ibu kota Kathmandu. Mereka menentang jam malam tanpa batas, membakar ban, melempar batu ke arah polisi anti huru-hara, hingga memaksa aparat mundur ke jalan-jalan sempit.

    Asap hitam pekat membubung ke langit, sementara sebagian warga merekam aksi itu dengan ponsel mereka. Laporan resmi mencatat 19 orang tewas dan 347 orang terluka dalam bentrokan sejauh ini.

    Meskipun larangan media sosial menjadi pemicu kerusuhan, akar kemarahan publik jauh lebih dalam. Banyak anak muda Nepal kecewa terhadap pemerintah yang dinilai gagal mengatasi pengangguran, ketimpangan, dan korupsi.

    Menurut Bank Dunia, lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan. Sementara data resmi terbaru mencatat angka pengangguran pemuda mencapai 22 persen.

    Desakan Internasional

    Kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Nepal menghormati kebebasan berekspresi dan menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.

    “Kami telah menerima tuduhan yang sangat mengkhawatirkan tentang penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan selama protes,” kata juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani.

    Menanggapi eskalasi ini, kabinet Nepal membentuk komite investigasi dengan mandat 15 hari untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi.

  • Presiden Nepal Serukan Perdamaian Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Presiden Nepal Serukan Perdamaian Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Kathmandu –

    Presiden Nepal Ramchandra Paudel menyerukan persatuan nasional usai gejolak demo hingga merenggut nyawa 19 orang karena menentang larangan terhadap media sosial. Demo itu juga membuat Perdana Menteri (PM) Nepal K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.

    “Saya mendesak semua orang, termasuk warga yang berunjuk rasa, untuk bekerja sama demi penyelesaian damai atas situasi sulit negara ini,” kata Presiden Ramchandra Paudel dalam sebuah pernyataan usai para pengunjuk rasa membakar parlemen dan kantornya, dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    “Saya mengimbau semua pihak untuk menahan diri, tidak membiarkan kerusakan lebih lanjut pada negara, dan untuk berunding,” tambahnya.

    PM Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9) di tengah hari kedua protes jalanan yang bergejolak di ibu kota Nepal, Kathmandu. Pengunduran diri dilakukan setelah para pengunjuk rasa membakar kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah para pemimpin Nepal, termasuk rumah PM Oli.

    Pengunduran dirinya — dan beberapa anggota parlemen lainnya — terjadi sehari setelah aparat kepolisian melepaskan tembakan ke arah kerumunan para demonstran muda, yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Pada Selasa pagi waktu setempat, pemerintahan Oli mencabut larangan terhadap sejumlah platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Instagram. Sebelumnya, larangan medsos ini telah membuat kemarahan rakyat memuncak setelah frustrasi selama bertahun-tahun atas korupsi dan ketidakadilan sosial di negeri itu. Dalam upaya mencegah aksi demo di hari berikutnya, para pejabat juga memberlakukan jam malam.

    Namun, gelombang protes baru dengan cepat melanda ibu kota. Para demonstran menyerbu gedung administrasi pemerintah utama, yang juga merupakan kantor Oli. Para pengunjuk rasa juga membakar tidak hanya rumah para pemimpin tinggi, tetapi juga kantor partai politik mereka, kantor polisi, dan gedung-gedung pemerintah. Pasukan keamanan yang dikerahkan di seluruh Kathmandu tidak mampu melindungi properti-properti tersebut.

    (fas/maa)

  • Presiden Nepal Serukan Perdamaian Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    PM Nepal Mundur Usai Rumahnya Dibakar Demonstran Gen Z

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9) setelah dua hari aksi antikorupsi yang diwarnai kekerasan di Kathmandu, ibu kota Nepal. Aksi demo yang dipimpin oleh para anak muda tersebut menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Oli mengundurkan diri setelah massa demonstran Generasi Z tersebut melakukan pembakaran gedung parlemen dan rumah-rumah para pemimpin, termasuk rumahnya sendiri.

    “PM telah mengundurkan diri,” ujar ajudannya, Prakash Silwal, dilansir kantor berita Reuters, Selasa (9/9/2025). Rekaman video menunjukkan Oli meninggalkan ibu kota Nepal, Kathmandu dengan helikopter militer.

    Sebelum mengundurkan diri, Oli memimpin pertemuan seluruh partai politik Nepal, dan mengatakan ‘kekerasan bukanlah kepentingan bangsa’. “Kita harus memastikan dialog damai untuk menemukan solusi atas masalah ini,” ujarnya.

    Pengunduran diri Oli merupakan tuntutan utama para demonstran Gen Z. Namun, pengunduran diri Oli tidak serta merta berarti pemerintahan Nepal telah tumbang. Oli adalah kepala eksekutif di negara Himalaya tersebut, tetapi Presiden Ram Chandra Poudel-lah yang menjadi kepala pemerintahan. Namun, beberapa sumber mengatakan kepada NDTV, bahwa hanya masalah waktu sebelum Poudel juga mundur dan pemerintahan sepenuhnya digulingkan.

    Untuk saat ini, nasib pemerintah Nepal masih belum jelas. Ada laporan bahwa tentara akan turun tangan hingga ketertiban pulih dan pemerintahan baru terbentuk.

    Pengunduran diri Oli dikonfirmasi beberapa jam setelah para pengunjuk rasa menyerbu dan membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk Parlemen, kediaman pribadi PM Oli dan Presiden Ram Chandra Poude.

    Rumah-rumah dua mantan perdana menteri, Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, juga dibakar massa. Rumah mantan menteri dalam negeri, Ramesh Lekhak, yang mengundurkan diri pada hari Senin lalu setelah menerima tanggung jawab moral atas 19 kematian dalam aksi demo, juga dibakar habis. Secara keseluruhan, empat menteri kabinet, termasuk tiga dari partai Kongres Nepal, telah mengundurkan diri di tengah kerusuhan ini.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • PM Nepal Mundur Usai Demo Berdarah Renggut 19 Nyawa

    PM Nepal Mundur Usai Demo Berdarah Renggut 19 Nyawa

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Nepal K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9) di tengah hari kedua protes jalanan yang bergejolak di ibu kota Nepal, Kathmandu. Pengunduran diri dilakukan setelah para pengunjuk rasa membakar kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah para pemimpin Nepal, termasuk rumah PM Oli.

    Pengunduran dirinya — dan beberapa anggota parlemen lainnya — terjadi sehari setelah aparat kepolisian melepaskan tembakan ke arah kerumunan para demonstran muda, yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Pada Selasa pagi waktu setempat, pemerintahan Oli mencabut larangan terhadap sejumlah platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Instagram. Sebelumnya, larangan medsos ini telah membuat kemarahan rakyat memuncak setelah frustrasi selama bertahun-tahun atas korupsi dan ketidakadilan sosial di negeri itu. Dalam upaya mencegah aksi demo di hari berikutnya, para pejabat juga memberlakukan jam malam.

    Namun, gelombang protes baru dengan cepat melanda ibu kota. Para demonstran menyerbu gedung administrasi pemerintah utama, yang juga merupakan kantor Oli. Para pengunjuk rasa juga membakar tidak hanya rumah para pemimpin tinggi, tetapi juga kantor partai politik mereka, kantor polisi, dan gedung-gedung pemerintah. Pasukan keamanan yang dikerahkan di seluruh Kathmandu tidak mampu melindungi properti-properti tersebut.

    Dilansir The New York Times, Selasa (9/9/2025), kantor pusat Partai Komunis Nepal yang menaungi Oli dan kantor pusat partai Kongres Nepal juga dibakar massa. Rumah-rumah dua mantan perdana menteri, Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, dibakar, begitu pula dengan rumah PM Oli.

    Video yang diunggah di media sosial menunjukkan helikopter mengangkut para menteri dari tempat tinggal mereka di gedung administrasi utama pemerintah ke lokasi yang lebih aman.

    Rumah mantan menteri dalam negeri, Ramesh Lekhak, yang mengundurkan diri pada hari Senin lalu setelah menerima tanggung jawab moral atas 19 kematian dalam aksi demo, juga dibakar habis. Secara keseluruhan, empat menteri kabinet, termasuk tiga dari partai Kongres Nepal, telah mengundurkan diri.

    Penerbangan domestik dari bandara internasional Kathmandu telah dibatalkan setelah adanya laporan pembakaran di sekitarnya.

    Lihat Video: 19 Orang Tewas dalam Demo Gen Z di Nepal Tolak Pemblokiran Medsos

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Unjuk Rasa Maut Renggut 19 Nyawa di Nepal, Menteri Dalam Negeri Mundur

    Unjuk Rasa Maut Renggut 19 Nyawa di Nepal, Menteri Dalam Negeri Mundur

    GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak menyatakan pengunduran dirinya pada Senin malam waktu setempat usai mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan pihak berwajib dalam unjuk rasa, dilaporkan Himalayan Times.

    Menurut pengelola rumah sakit, sekurangnya 17 orang tewas di beberapa rumah sakit di Kathmandu. Dua korban lainnya, yang ditembak dalam unjuk rasa di Itahari, juga dilaporkan tewas setelah dirawat di Sunsari.

    Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat unjuk rasa di berbagai kota di Nepal saat ini menyentuh angka 19 jiwa.

    Lekhak mengajukan pengunduran dirinya saat rapat kabinet di Baluwatar, yang dipimpin oleh Perdana Menteri KP Sharma Oli.

    Sekurangnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya dalam kondisi kritis, sementara berbagai rumah sakit dilaporkan penuh, menurut Kathmandu Post.

    Otoritas setempat masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait korban jiwa yang jatuh dalam unjuk rasa.

    Namun, otoritas kemudian menerjunkan personel militer usai kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa. Keputusan tersebut diteken “usai pengunjuk rasa menerobos wilayah terlarang dan merangsek masuk ke kompleks Parlemen Federal”, sehingga memicu pemberlakuan jam malam.

    Otoritas setempat juga memberlakukan jam malam di Kathmandu.

    Dalam demonstrasi yang terjadi, para pengunjuk rasa “Generasi Z” mendobrak barikade polisi dan memanjat pagar kompleks parlemen di Kathmandu.

    Pihak keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang sebelumnya berjanji akan melangsungkan protes secara damai, demikian dilaporkan media setempat serta yang tampak dari dokumentasi yang beredar secara daring.

    “Saya belum pernah melihat situasi sesulit ini di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di fasilitas yang menerima banyak korban luka.

    “Gas air mata juga memasuki area rumah sakit, sehingga menyulitkan para dokter untuk bekerja,” ujarnya dari Rumah Sakit Sipil.

    Media Nepal melaporkan polisi menggunakan tembakan langsung terhadap para pengunjuk rasa, sebuah klaim yang tidak dapat segera diverifikasi.

    “Polisi telah menembak tanpa pandang bulu,” ujar seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita ANI. “(Mereka) menembakkan peluru yang meleset dari saya, tetapi mengenai seorang teman yang berdiri di belakang saya. Ia terkena di tangan.”

    Protes yang merebak di berbagai kota di Nepal tersebut, antara lain ibu kota Kathmandu, kemudian Pokhara, Butwal, dan Biratnagar, para pengunjuk rasa mengecam korupsi di pemerintahan dan pelarangan media sosial.

    Pekan lalu, Nepal memblokir sejumlah media sosial besar setelah pengelolanya tak kunjung mendaftarkan aplikasi mereka kepada otoritas Nepal.

    Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal memberlakukan larangan tersebut setelah memberi waktu selama 7 hari sejak 28 Agustus kepada pengelola media sosial untuk mendaftar.

    Atas keputusan tersebut, berbagai media sosial terdampak pemblokiran di Nepal, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (dahulu Twitter), Reddit, dan LinkedIn.

    Pemerintah Nepal menjamin pemblokiran tersebut akan dicabut begitu pengelola sosial media mendaftarkan aplikasinya kepada pemerintah. Kebijakan tersebut dikecam oleh partai oposisi utama di Nepal.

    Situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan X kembali beroperasi di Nepal pada Senin malam seperti dilaporkan NDTV. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Komunikasi, Informasi, dan Penyiaran Nepal Prithvi Subba Gurung mengatakan pemerintah telah memerintahkan instansi terkait untuk memulai proses pembukaan kembali situs media sosial.

    Penyelenggara protes, yang menyebar ke kota-kota lain di negara Himalaya tersebut, menyebutnya “demonstrasi oleh Gen Z”.

    Mereka mengatakan protes tersebut mencerminkan rasa frustrasi yang meluas di kalangan anak muda terhadap pemerintah dan kemarahan atas kebijakannya.

    “Ini adalah protes oleh generasi baru di Nepal,” ujar seorang pengunjuk rasa lainnya kepada ANI. Sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal menggunakan internet.

    “Kami terpicu oleh larangan media sosial, tetapi itu bukan satu-satunya alasan kami berkumpul di sini,” kata mahasiswa Yujan Rajbhandari, 24 tahun. “Kami memprotes korupsi yang telah melembaga di Nepal.”

  • Nepal Cabut Larangan Medsos Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Nepal Cabut Larangan Medsos Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

    Kathmandu –

    Pemerintah Nepal mencabut larangan media sosial (medsos) setelah terjadi unjuk rasa yang menewaskan sedikitnya 19 orang di negara tersebut. Unjuk rasa itu menuntut pemerintah mencabut pembatasan medsos yang diberlakukan sejak pekan lalu, dan menuntut pemberantasan korupsi.

    Menteri Komunikasi Nepal Prithvi Subba Gurung, seperti dikutip media lokal dan dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), mengatakan bahwa pemerintah telah mencabut larangan media sosial setelah rapat kabinet darurat digelar.

    Laporan seorang reporter AFP di ibu kota Kathmandu menyebut semua aplikasi media sosial utama kini telah berfungsi kembali.

    Beberapa situs media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, diblokir di Nepal sejak Jumat (5/9) pekan lalu, setelah pemerintah memblokir 26 platform yang tidak terdaftar.

    Pemblokiran itu memicu kemarahan publik yang meluas, terutama di kalangan generasi muda yang sangat bergantung pada aplikasi tersebut untuk berkomunikasi.

    Hal itu juga memicu kemarahan terhadap pemerintah di negara dengan tingkat pengangguran sekitar 10 persen, dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita menurut Bank Dunia, hanya US$ 1.447 (Rp 23,8 juta).

    Massa menggelar aksi protes pada Senin (8/9) di ibu kota Kathmandu dan kota-kota lainnya.

    Kepolisian Kathmandu menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri yang dipasang dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen Nepal.

    Amnesty International, dalam pernyataannya, menyebut peluru tajam telah digunakan terhadap para demonstran di Nepal.

    Kepolisian Nepal, menurut laporan media lokal, mengumumkan sedikitnya 17 orang tewas di area ibu kota Kathmandu dan dua orang lainnya tewas di distrik Sunsari, bagian timur negara tersebut.

    Sejak Jumat (5/9), video-video yang membandingkan kesulitan hidup yang dialami warga biasa di Nepal dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah serta liburan mahal menjadi viral di TikTok, yang tidak diblokir.

    Tonton juga video “19 Orang Tewas dalam Demo Gen Z di Nepal Tolak Pemblokiran Medsos” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dampak Medsos Diblokir: DPR Dibobol, 19 Orang Tewas di Nepal

    Dampak Medsos Diblokir: DPR Dibobol, 19 Orang Tewas di Nepal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 19 orang tewas dalam kerusuhan di Nepal pada Senin (8/9), yang disebut sebagai aksi protes terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

    Bentrokan pecah setelah pemerintah memblokir akses ke sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook, dan memicu kemarahan publik terutama dari kalangan muda.

    Polisi di ibu kota Kathmandu menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang menyerbu gedung parlemen.

    Massa bahkan berhasil menerobos barikade, membakar sebuah ambulans, dan melempari polisi antihuru-hara yang menjaga kompleks parlemen.

    “Polisi menembak secara membabi buta,” kata seorang demonstran kepada ANI, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/9/2025). Ia mengaku temannya terluka akibat terkena tembakan di tangan.

    Polisi menyebut lebih dari 100 orang luka-luka, termasuk 28 aparat. Para korban dibawa ke rumah sakit dengan bantuan sesama demonstran menggunakan sepeda motor. Dari total korban tewas, dua di antaranya berasal dari kota Itahari, di bagian timur Nepal.

    Aksi ini dipicu keputusan pemerintah pekan lalu yang memblokir akses ke sejumlah media sosial. Pemerintah beralasan langkah itu diambil karena platform tidak mendaftar ke otoritas terkait, padahal selama ini banyak digunakan untuk penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, hingga penipuan.

    Namun, kebijakan tersebut memicu protes luas. Sekitar 90% dari 30 juta penduduk Nepal adalah pengguna internet aktif.

    Massa, sebagian besar anak muda termasuk pelajar dan mahasiswa, turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan “Hentikan korupsi, bukan media sosial” serta “Anak muda melawan korupsi.”

    Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri dengan alasan “tanggung jawab moral” atas jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menggelar rapat darurat kabinet untuk membahas situasi.

    Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan para GenZ terhadap pemerintah yang dianggap lamban memberantas korupsi dan menciptakan lapangan kerja. “Ini adalah protes generasi baru di Nepal,” ujar seorang demonstran kepada ANI.

    Pemblokiran media sosial di Nepal terjadi di tengah tren global ketika banyak pemerintah memperketat pengawasan terhadap media sosial dan raksasa teknologi dengan alasan penyebaran misinformasi, privasi data, keamanan nasional, hingga dampak buruk daring.

    Para pengkritik menilai langkah-langkah tersebut berisiko mengekang kebebasan berekspresi, sementara regulator beralasan pengawasan ketat diperlukan untuk melindungi pengguna dan menjaga ketertiban sosial.

    Nepal sendiri masih menghadapi ketidakstabilan politik sejak menghapus monarki pada 2008. Hingga kini sudah ada 14 pemerintahan, namun tidak ada satupun yang mampu menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]