Xcloud.id

Negara: Nepal

  • Pilu 25 Orang Tewas dalam Kebakaran Klub Malam di India

    Pilu 25 Orang Tewas dalam Kebakaran Klub Malam di India

    Jakarta –

    Empat warga negara Nepal termasuk di antara 25 orang yang tewas dalam kebakaran di sebuah klub malam di kawasan wisata Goa, India.

    “Sangat berduka atas tragedi kebakaran Goa yang menewaskan 25 orang kemarin, termasuk empat warga negara Nepal,” kata Duta Besar Nepal untuk India, Shankar P. Sharma, dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Senin (8/12/2025).

    “Saya turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dan saya berdoa agar mereka yang terluka segera pulih,” imbuhnya.

    Korban tewas lainnya dalam kebakaran yang terjadi pada hari Minggu (7/12) waktu setempat tersebut adalah warga negara India, terutama para staf klub malam, serta wisatawan dari New Delhi, ibu kota India.

    Kebakaran itu terjadi di sebuah klub malam di Arpora di utara negara bagian pesisir tersebut. Para pejabat melaporkan bahwa “petasan listrik” telah memicu kebakaran tersebut.

    Sebagian besar korban tewas akibat sesak napas di ruang bawah tanah dan area dapur setelah bagian-bagian kayu klub malam terbakar.

    Kebakaran sering terjadi di India akibat praktik pembangunan yang buruk, kepadatan pengunjung, dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan.

    (ita/ita)

  • Timnas MLBB Women Indonesia Juara Dunia Lagi di IESF WEC 2025, Dominasi Sempurna 3-0 Atas Kamboja

    Timnas MLBB Women Indonesia Juara Dunia Lagi di IESF WEC 2025, Dominasi Sempurna 3-0 Atas Kamboja

    Liputan6.com, Jakarta – Timnas Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Women Indonesia kembali mencatatkan sejarah di kancah esports internasional. Para Srikandi Merah Putih tampil dominan sejak awal turnamen digelar, dan menutup Grand Final IESF World Esports Championship 2025 dengan indah.

    Menghadapi Kamboja di babak final, Timnas esports Indonesia yang diperkuat oleh Fumi Eko, Vival, Cinnyyy, Chel, dan Vivian berhasil menang telak dengan skor akhir 3-0 dalam pertandingan Grand Final IESF WEC 2025 di Kuala Lumpur pada Sabtu, 6 Desember 2025, malam.

    Digelar di Quill City Mall, atlet MLBB Women Indonesia yang saat ini berada di bawah organisasi Team Vitality, menunjukkan konsistensi performa mengagumkan sepanjang tahun.

    Vival dkk sukses mempertahankan gelar juara dunia mereka yang sebelumnya diraih di IESF 2024 Riyadh, dan melanjutkan momentum emas dari Asian Esports Games 2024 hingga Esports World Cup 2025.

    Richard Permana, Kepala Pelatih Timnas Esports Indonesia, menegaskan kemenangan ini hasil dari proses panjang. Ia menyebut para atlet tampil dengan mental juara dan disiplin tinggi.

    “MLBB Women’s meraih seluruh gelar ini dengan latihan serta persiapan sangat panjang. Vivian dkk sudah menunjukkan etos kerja luar biasa, dan menampilkan will power kemenangan. Bagi mereka, rekor adalah skill. Kita yakin tim ini merupakan dream team yang sangat sulit didapatkan beberapa saat ke depan,” ujar Richard dalam keterangannya.

    MLBB Men Indonesia Tembus Semifinal

    Sementara itu, skuad MLBB Men Indonesia juga memperlihatkan performa stabil. Mereka berhasil menuntaskan fase grup dengan kemenangan atas Kazakhstan, Rumania, Peru dan melaju positif dengan menaklukkan Nepal di babak perempat.

    Timnas MLBB Men dijadwalkan menghadapi Malaysia di semifinal pada 7 Desember 2025, dan dipastikan seluruh pemain sudah fokus dan siap melajuk ke babak final.

    “Para pemain saat ini sedang berada dalam kondisi terbaik mereka, dan menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang turnamen. Kita menghormati kekuatan Malaysia sebagai tuan rumah, tapi kami datan dengan fokus, disiplin, dan tekad penuh,” katanya.

  • Timnas Putri Indonesia Bangkit dari Ketertinggalan untuk Kalahkan Nepal

    Timnas Putri Indonesia Bangkit dari Ketertinggalan untuk Kalahkan Nepal

    JAKARTA – Timnas Putri Indonesia memetik kemenangan tipis 2-1 atas Nepal dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Rabu, 26 November 2025, malam WIB. 

    Peluang pertama Garuda Pertiwi tercipta pada menit ke-16 melalui Marsela Awi yang berhasil satu lawan satu dengan kiper Nepal. Sayang, bola melenceng tipis di sisi gawang.

    Empat menit berselang, Nepal berhasil memecah kebuntuan setelah Vivi Oktaviani gagal mengantisipasi bola sehingga terjadi gol bunuh diri. Skor berubah menjadi 0-1.

    Permainan berlangsung terbuka dengan jual-beli serangan dari kedua tim hingga menit ke-30. Sheva Imut melepaskan tendangan bebas, tapi bola berhasil ditepis kiper dan rebound gagal dimanfaatkan Reva Octavia.

    Peluang berikutnya datang pada menit ke-39. Viny Silfianus menerima umpan Reva, tapi tembakannya kembali melebar di sisi kiri gawang Nepal. Babak pertama pun ditutup tanpa tambahan gol.

    Memasuki babak kedua, pelatih Akira Higashiyama melakukan pergantian strategi dengan memasukkan Katarina Stalin dan Aulia Al Mabruroh menggantikan Ayunda Dwi dan Viny Silfianus.

    Gol penyama kedudukan akhirnya tercipta pada menit ke-58. Kapten tim, Gea Yumanda, memanfaatkan bola muntah hasil sepak pojok Helsya Maeisyaroh dan menaklukkan kiper Nepal dengan tendangan kaki kanan. Skor menjadi 1-1.

    Lima menit kemudian, Sheva Imut digantikan Rosdilah Siti Nurrohmah. Momentum kemenangan Indonesia lahir dari kreasi pemain pengganti tersebut.

    Pada menit ke-67, Aulia Al Mabruroh mencetak gol melalui serangan balik. Rosdilah melepaskan umpan yang ditepis kiper, bola jatuh di kaki Aulia dan langsung disambar untuk membawa Indonesia unggul 2-1.

    Di sisa pertandingan, kiper Alleana melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk pada menit ke-74, untuk menjaga keunggulan tim.

    Pergantian pemain dilakukan pada menit ke-80 dengan masuknya Remini Rumbewas dan Ajeng Sri Handayani menggantikan Gea Yumanda dan Reva Octavia.

    Hingga peluit panjang dibunyikan, Timnas Putri Indonesia berhasil mempertahankan kemenangan 2-1 atas Nepal.

    Timnas Putri Indonesia dijadwalkan kembali bertanding dalam FIFA Matchday pada Sabtu, 29 November 2025, di Stadion Maguwoharjo melawan China Taipei.

  • Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran Myanmar di negaranya. Kenapa?

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), ada sekitar 4.000 orang dari Myanmar telah tinggal di Amerika Serikat (AS) di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS). Diketahui, TPS melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

    TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

    Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan imigrasinya secara menyeluruh. Dia memerintahkan penghapusan TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

    Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia juga akan mencabut TPS bagi warga negara Somalia.

    TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan keputusan untuk mencabutnya dibuat setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

    Myanmar terus menghadapi “tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata,” kata Noem.

    Namun, katanya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Namun, tambahnya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Noem mengungkapkan alasan pencabutan TPS ini karena menganggap sudah ada pencabutan status darurat pada Juli lalu di Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa akan “ada pemilu yang bebas dan adil” pada Desember mendatang di Myanmar.

    Dikritik LSM

    Langkah pencabutan TPS ini menuai kritik dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW). Dia menilai pencabutan ini akan mempersulit warga Myanmar.

    “Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat parah sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya,” ujar Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton, dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok tersebut mencatat bahwa “status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli langsung digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah.”

    Menurut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan “sulit dipercaya” jika Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.

    “Bagaimana mungkin ada yang bilang mereka bebas dan adil,” kata Turk dalam wawancara baru-baru ini dengan AFP.

    “Dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya ketika sebagian besar wilayah negara sebenarnya tidak berada di bawah kendali siapa pun, sementara militer terlibat dalam konflik dan telah menekan penduduknya selama bertahun-tahun?” tambahnya.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah, dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan dan dipenjara dalam kudeta tersebut, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya dibubarkan.

    Junta militer merebut kekuasaan dengan klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu 2020 yang dimenangkan NLD secara telak.

    Perang saudara yang melibatkan banyak pihak telah melanda Myanmar sejak saat itu, dengan junta militer kehilangan sebagian besar wilayah negara itu akibat gerilyawan pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat.

    Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika tidak bepergian ke Myanmar karena “konflik bersenjata, potensi kerusuhan sipil”, dan “penahanan yang salah”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Lagi-lagi Trump Kecewa ke Putin, Buntut Tak Mau Akhiri Perang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (zap/azh)

  • Nepal Ricuh Lagi, Pemicunya Bentrok Gen Z dengan Partai Komunis Pendukung PM yang Digulingkan

    Nepal Ricuh Lagi, Pemicunya Bentrok Gen Z dengan Partai Komunis Pendukung PM yang Digulingkan

    JAKARTA – Kericuhan di Nepal selama dua hari berturut-turut dipicu bentrokan massa gen Z dengan Marxis Leninis Bersatu (CPN-UML), Partai Komunis Nepal pimpinan eks Perdana menteri KP Sharma Oli yang digulingkan pada September.

    Kedua massa yang beda seruan itu menggelar demo di Simara pada Rabu kemarin. Bentrokan kemudian pecah, termasuk di sejumlah titik di dekat bandara, yang mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam.

    Juru Bicara Kepolisian Nepal, Abi Narayan Kafle memastikan situasi di Nepal saat ini kondusif, termasuk di Simara yang terletak sekitar 100 kilometer selatan Katmandu.

    “Situasinya normal,” katanya pada Kamis 20 November, dikutip dari AFP.

    Kedua massa yang berbeda haluan juga sempat bentrok sehari sebelumnya Selasa 18 November.

    Usai kericuhan hari pertama terjadi, Perdana Menteri Nepal Susila Karki menggelar pertemuan dengan lebih dari 110 petinggi partai di Nepal pada Rabu.

    Ia juga meminta seluruh elemen menahan diri menjaga keamanan dan kondusifitas agar roda perekonomian tetap berjalan.

    Karki juga meminta seluruh pihak untuk mempercayai proses demokrasi menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026.

    “Kami ingin negara ini berada di tangan generasi baru dan dikelola oleh orang-orang yang bervisi,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

    Nepal sempat dilanda demo besar-besaran yang dipimpin gen Z saat pemerintahan Perdana Menteri (PM) K.P. Sharma Oli.

    Demo itu dipicu kebijakan Pemerintah PM Sharma Oli yang dianggap sewenang-wenang tidak berpihak pada masyarakat luas.

    Selain ketidakpuasan pada pemerintah, kebiasaan banyak anak penjabat di Nepal juga menjadi sorotan dalam demo tersebut lantaran kerap memamerkan hidup mewah di tengah perekonomian rakyat Nepal yang sulit.

    Demo itu lantas berujung pada perusakan banyak gedung pemerintahan, rumah pejabat, hingga menahan politikus berkuasa diarak bersama-sama.

    Kemuakan massa demo makin tidak terbendung setelah pemblokiran sejumlah media sosial oleh pemerintah. Keputusan pemerintah tersebut dianggap publik terutama gen Z sebagai upaya pembungkaman agar aksi demo tidak meluas.

    Akibat dari keadaan negara yang jauh dari kondusif, Sharma Oli memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai PM Nepal. Ia lantas kabur memakai helikopter militer.

    Di tengah situasi yang runyam, darurat militer diberlakukan. Militer Nepal kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah pada Selasa 9 September 2025.

  • HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”

    HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”

    HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung kembali rangkaian kerusuhan yang sempat terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).
    Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “Agustus Kelabu” dan “
    Black September
    ” yang menjadi evaluasi penting bagi institusi kepolisian.
    Mulanya Sigit menyinggung kerusuhan serupa juga melanda sejumlah negara lain, seperti Nepal, Prancis, Peru, dan India, yang bahkan berdampak pada pergantian pemimpin di negara-negara tersebut.
    “Beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan di berbagai negara salah satunya Indonesia dan ini betul-betul menjadi catatan bagi kita khususnya menjadi catatan yang kita kenal dengan nama Agustus Kelabu dan Black September,” kata Kapolri dalam sambutannya, Jumat.
    Ia pun mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Brimob, yang dinilainya mampu menjaga stabilitas Indonesia di tengah ketegangan yang terjadi.
    “Alhamdulillah kerja keras dari rekan-rekan, kita bisa mengembalikan situasi keamanan dan 1.071 orang saat ini kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya.
    Sigit mengingat bagaimana situasi saat kerusuhan berlangsung sempat berada dalam kondisi mencekam, terutama di kawasan Kwitang, Jakarta.
    Ia menyebut dirinya saat itu didampingi beberapa senior Polri dalam mengambil keputusan cepat untuk mengatasi eskalasi.
    “Saya masih ingat bagaimana saat itu saya didampingi beberapa senior-senior, termasuk dari dalamnya ada Pak Imam, kita mengambil suatu keputusan pada saat malam itu, kita berdiskusi, kita mengambil langkah yang diperlukan,” tutur Sigit.
    “Dan Alhamdulillah itu juga yang bisa membuat moril rekan-rekan semuanya kembali bangkit dan kemudian kita bisa mengambil alih situasi keamanan,” lanjutnya.
    Kapolri menekankan bahwa langkah-langkah tersebut memungkinkan Polri, terutama Brimob, untuk mengendalikan kembali situasi di lapangan dan menenangkan personel yang berada di titik-titik paling terdampak.
    Dalam sambutannya, Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Brimob yang ia sebut telah berjuang menghadapi situasi sulit tersebut.
    Menurut dia, berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
    “Alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan. Kemudian juga dengan yang ada di tempat-tempat lain,” imbuhnya.
    Peristiwa kerusuhan itu sebelumnya memicu penanganan hukum terhadap lebih dari seribu orang.
    Sigit menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disinggung Prabowo, PUBG Sudah Diblokir di Negara Ini

    Disinggung Prabowo, PUBG Sudah Diblokir di Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan game online bersenjata, seperti Player PlayerUnknown’s Battlegrounds atau PUBG. Informasi ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pemblokiran ini buntut kejadian ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading. Prasetyo mengatakan presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah perlu berpikir cara mengatasi pengaruh dari game online.

    “Beliau [Presiden Prabowo] tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” ujar Pras seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

    Sementara itu, sejumlah negara diketahui memang telah memblokir game PUBG Mobile. Mengutip Business Today, India misalnya telah melarang akses game pada 2020. karena dinilai merugikan kedaulatan dan integritas, pertahanan dan keamanan negara.

    Laporan Business Today juga menyebutkan China, tempat asal distributor game Tencent berasal, melarang PUBG. Beberapa media mengatakan larangan itu karena game menampilkan banyak pertumpahan darah.

    Akhirnya Tencent menggantinya dengan Game for Peace, yang menyesuaikan dengan aturan negara tersebut. Termasuk darah yang diganti dengan warna hijau, dan penembak melambaikan tangan dan terbang bukan lagi tergeletak di genangan darah.

    Pakistan juga melakukan larangan yang sama karena sifatnya yang adiktif dan dampak buruknya pada kesehatan fisik serta psikologis anak-anak.

    Hindustan Times melaporkan Yordania telah melarang game pada 2019 dengan alasan dampak negatif pada warganya.

    Negara lain yang juga sempat memblokir PUBG adalah Nepal dan kemudian membatalkan larangan tersebut dan Bangladesh juga telah memblokir akses game pada 2022. Otoritas Afghanistan pun ikut melarang game itu setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk psikolog, orang tua, kepala sekolah, hingga pakar keamanan siber.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia

    Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membatasi game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan hingga kriminal dalam game PUBG.

    “Jika ditanya khusus untuk PUBG, kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan dan penampakan senjata yang realistis, penggunaan bahasa, unsur kriminal, serta adegan-adegan horor seperti darah dan ancaman,” ujar Meutya, dilansir dari detikinet, Senin (10/11/2025).

    “Dengan begitu, game tersebut cenderung masuk dalam kategori usia 18+,” lanjutnya.

    Meutya mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ranah Digital (PP Tunas). Regulasi yang diluncurkan Maret lalu itu mewajibkan semua platform digital, termasuk game online, untuk menerapkan verifikasi dan pembatasan usia berdasarkan profil risiko pengguna.

    “Gaming online menjadi salah satu klaster di PP ini yang secara khusus masuk dalam pengaturan, sehingga fitur berisiko tinggi, misalnya interaksi anonim, pembelian impulsif, atau konten kekerasan dan sensitif, dibatasi atau dimatikan pada layanan yang banyak digunakan anak,” jelas Meutya.

    Selain PP Tunas, pemerintah sudah meluncurkan kebijakan Indonesia Game Rating System (IGRS) sejak Oktober. Sistem ini mewajibkan setiap gim yang beredar di Indonesia untuk menampilkan klasifikasi usia dan konten secara jelas, sehingga sesuai dengan profil pengguna.

    Terkait rencana pembatasan PUBG dan game serupa, Meutya menegaskan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil langkah tegas.

    “Pemerintah tentu memahami industri game menjadi industri penting dan strategis dalam mendongkrak ekonomi, sehingga akan saksama melihat satu kasus game dengan lainnya,” sambung Meutya.

    KPAI Dukung Game PUBG Dibatasi

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung wacana pemerintah melakukan pembatasan gim PUBG. Mereka sepakat untuk gim bernuansa perang dan kekerasan itu diatur.

    “Ya, kalau memang, kalau untuk proteksi anak ya harus gitu. Harus diatur,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Dia menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas soal itu. Mereka ingin ada proteksi untuk anak saat berselancar di dunia maya.

    “Dua hal yang akan jadi konsentrasi kita. Yang pertama terkait dengan perlindungan anak di dunia siber, kaitannya dengan bagaimana apa namanya, peningkatan atau penguatan pengawasan anak-anak, perlindungan anak dari konten-konten negatif di dunia siber. Yang kedua terkaitannya dengan perundungan,” jelas dia.

    Pakar: Jangan Tergesa-gesa

    Rencana pembatasan game bertema peperangan ini kemudian memunculkan berbagai reaksi publik tentang dampak game. Salah satunya datang dari Lukman Hakim selaku Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya.

    Lukman menilai jika langkah pemerintah menunjukkan niat baik untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif hiburan digital. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa.

    “Langkah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, berbasis bukti, dan seimbang agar tidak sekadar menjadi respons emosional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembinaan digital yang integratif,” jelas Lukman dalam laman UM Surabaya, Senin (10/11/2025)

    Menurutnya, game online seperti PUBG kerap menjadi bentuk pelarian psikologis bagi remaja yang mengalami tekanan emosional atau sosial. Menyalahkan game sebagai akar masalah berisiko menutup pandangan terhadap isu yang lebih mendasar yaknilemahnya sistem deteksi dini terhadap stres, depresi, dan kekerasan sosial di sekolah.

    PUBG Diblokir di Sejumlah Negara

    Sebagai informasi, beberapa negara malah sudah ada yang memblokir game PUBG Mobile. Kebanyakan alasannya adalah karena game ini dianggap memicu munculnya kekerasan di kalangan pengguna muda, seperti dikutip detikINET dari Hindustan Times, Senin (10/11/2025).

    Negara-negara yang memblokir PUBG Mobile itu antara lain adalah Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Yordania, dan bahkan China (negara asal PUBG). Berikut negara-negara yang sudah menerapkan pelarangan terhadap PUBG Mobile:

    – Afghanistan: Afghanistan melalui badan regulator telekomunikasi ATRA sempat menangguhkan PUBG Mobile setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mulai dari kementerian, psikolog, kepala sekolah, hingga pakar keamanan siber. Pemerintah menilai game ini memberi dampak sosial yang meresahkan dan perlu dievaluasi.

    – Bangladesh: Mahkamah Tinggi Bangladesh pada 2022 memerintahkan pelarangan PUBG dan Free Fire karena dianggap sebagai ‘aplikasi destruktif’ yang merusak perilaku anak-anak. Pemerintah setempat menilai game tersebut menyebabkan kecanduan dan menurunkan performa akademik pelajar.

    – India: India termasuk negara pertama yang mengambil langkah tegas terhadap PUBG Mobile. Pemerintah memblokir game ini pada 2020 bersama puluhan aplikasi lain yang berafiliasi dengan China, dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan data pengguna.
    Namun, PUBG kemudian kembali ke pasar India dalam versi khusus bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI) yang dikelola oleh Krafton, pengembang asal Korea Selatan, tanpa keterlibatan langsung Tencent.

    – Nepal: PUBG juga sempat diblokir di Nepal setelah keputusan pengadilan distrik Kathmandu menanggapi gugatan publik terkait dampak negatif game terhadap anak-anak. Namun, Mahkamah Agung Nepal kemudian membatalkan pelarangan tersebut, menilai keputusan itu melanggar kebebasan berekspresi dan hak bermain.

    – Yordania: Pemerintah Yordania melarang PUBG Mobile pada 2019 dengan alasan dampak sosial negatif, termasuk meningkatnya perilaku agresif dan kasus intimidasi di kalangan remaja.

    – China: Meskipun game versi global tidak tersedia, versi lokal ‘Game for Peace’ diluncurkan yang sesuai dengan regulasi domestik di China.

    Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (11/11/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • 2 Perusahaan Jepang di Malaysia Didemo Pekerja Migran Bangladesh, Diduga Terkait Ekploitasi

    2 Perusahaan Jepang di Malaysia Didemo Pekerja Migran Bangladesh, Diduga Terkait Ekploitasi

    JAKARTA – Sekitar 100 buruh Bangladesh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Malaysia berunjuk rasa pada hari Senin, 10 November. 

    Mengutip AP, demonstrasi ini digelar di Kementerian Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri di ibu kota Bangladesh, Dhaka.

    Mereka menuntut upah yang belum dibayar, kompensasi yang adil, dan penindakan hingga tuntas dugaan penganiayaan oleh para majikan Malaysia.

    Demo buruh ini diinisiasi kelompok migran Bangladesh ‘Jaringan Kesejahteraan Migran’ yang berbasis di Malaysia dan Bangladesh.

    Para demonstran mengatakan perlakuan buruk meluas terhadap buruh migran di Malaysia, salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. 

    Mereka juga menuntut upah belum dibayar dan kompensasi bagi 431 buruh Bangladesh yang mereka katakan dieksploitasi oleh dua perusahaan Malaysia, Mediceram dan Kawaguchi Manufacturing.

    Saat dikonfirmasi, dua perusahaan Malaysia sasaran demo ini belum memberikan komentar lebih lanjut. 

    Adapun banyak pabrik di Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya mengandalkan buruh migran, seringkali dari Bangladesh, Myanmar, dan Nepal, untuk mengisi pekerjaan padat karya di bidang manufaktur, perkebunan, atau konstruksi. 

    Pekerja lokal biasanya menghindari pekerjaan semacam itu karena kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah.

    Jaringan Kesejahteraan Migran mendesak otoritas Bangladesh dan Malaysia serta perusahaan internasional pemberi kerja buruh migran segera mengambil tindakan atas dugaan-dugaan yang disuarakan para demonstran ini.

    Adanya Pengaduan

    Kelompok tersebut dalam pernyataannya hari ini mengklaim adanya pengaduan yang diajukan ke Pemerintah Malaysia terhadap perusahaan Australia, Ansell, terkait dugaan kerja paksa dan kelalaian.

    Ansell diketahui pelanggan utama Mediceram, yang memproduksi sarung tangan untuk keperluan medis, industri, dan rumah tangga.

    Pengaduan terpisah diajukan juga terhadap Kawaguchi, yang memasok komponen plastik ke perusahaan-perusahaan besar Jepang, termasuk Sony Group.

    Pada Mei 2025, sekitar 280 pekerja migran Bangladesh yang bekerja di Kawaguchi menuntut ratusan ribu dolar dalam bentuk upah tertunggak dan uang lain yang terutang kepada mereka setelah perusahaan tersebut tutup lima bulan sebelumnya.

    Para pekerja di pabrik Kawaguchi di Port Klang mengajukan keluhan di Malaysia dan Bangladesh. Mereka mengklaim perusahaan telah menahan upah mereka hingga delapan bulan sebelum akhirnya tutup, setelah Sony dan Panasonic Holdings Corp., dua pelanggan utama Kawaguchi, menghentikan pesanan sebagai tanggapan atas tuduhan perlakuan buruk terhadap para pekerja.

    “Awalnya, mereka membayar gaji secara mencicil, artinya mereka memberikan 500–1000 ringgit (sekitar 120–240 dolar) per bulan sebagai biaya makan,” ujar mantan karyawan Kawaguchi, Omar Faruk, yang mulai bekerja di perusahaan tersebut pada tahun 2022. 

    “Setelah menahan gaji, perusahaan mulai mempertimbangkan untuk tutup. Kemudian, kami mengajukan keluhan kepada Komisi Tinggi Bangladesh di Malaysia.”

    Harun Or Rasid Liton, yang bekerja di Mediceram, menuduh perusahaan tersebut tidak membayar meskipun ada perintah dari Pengadilan Perburuhan Malaysia.

    “Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan akan membayar kami 1.000 ringgit per bulan, tetapi perusahaan hanya membayar cicilan pertama dan kemudian berhenti membayar,” ujarnya. 

    “Kemudian, kami terpaksa kembali ke Bangladesh. Sekarang kami menghadapi kesulitan berat dalam menghidupi keluarga kami,” sambungnya.

    Selain itu, terdapat banyak laporan kasus dugaan pelecehan terhadap pekerja Bangladesh di Malaysia, dan perselisihan antara karyawan dan perusahaan ditenggarai karena hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Malaysia. 

    Kelompok-kelompok hak asasi pekerja telah menuntut pengawasan ketat terhadap kelompok agen perekrutan dan perantara yang berkuasa yang memonopoli pekerjaan semacam itu.

  • 8 Negara dengan Warga Paling Kurus di Dunia, Ada Tetangga Indonesia

    8 Negara dengan Warga Paling Kurus di Dunia, Ada Tetangga Indonesia

    Jakarta –

    Berbeda dengan banyak negara-negara maju, mereka yang hidup di negara berkembang memang cenderung memiliki tubuh yang kurus. Pahitnya, ini terjadi bukan karena mereka menerapkan diet dan hidup sehat.

    Dari data yang dihimpun oleh World Atlas, kondisi ini terjadi karena rendahnya akses pangan dan kondisi ekonomi dari mereka yang hidup di negara dunia ketiga.

    Berikut adalah 8 negara yang memiliki penduduk kurus terbanyak di dunia.

    1. Vietnam

    Di Vietnam, hanya sekitar 2,1 persen penduduknya yang tergolong obesitas. Vietnam berjuang melawan kemiskinan yang tinggi.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hampir 10 persen penduduk Vietnam hidup dalam kemiskinan, jadi tidak mengherankan jika banyak orang Vietnam kesulitan mendapatkan makanan yang cukup.

    Namun, kemiskinan bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang Vietnam tetap kurus. Pola makan Vietnam, yang sebagian besar terdiri dari nasi, sayuran, dan ikan, juga mencegah obesitas.

    Selain itu, budaya Vietnam menekankan kehidupan yang seimbang, termasuk keseimbangan asupan makanan yang tepat.

    2. Bangladesh

    Tingkat obesitas di negara ini 3,6 persen. Alasan utama banyak warga yang kurus adalah faktor kemiskinan yang menyebabkan kelaparan dan malnutrisi.

    Menurut Program Pangan Dunia PBB (WFP), 40 persen penduduk Bangladesh mengalami kerawanan pangan. Anak-anak khususnya sangat terdampak kelaparan, sehingga banyak dari mereka mengalami pertumbuhan terhambat.

    3. Timor Leste

    Tingkat obesitas di negara tetangga Indonesia ini ada di angka 3,8 persen. Di Timor Leste, kelaparan adalah masalah serius. Timor Leste memiliki indeks kelaparan tertinggi kedua menurut Indeks Kelaparan Global 2020.

    Salah satu penyebab kerawanan pangan Timor Leste adalah kegagalan masyarakat Timor Leste untuk memproduksi cukup pangan dalam negeri, yang diperparah oleh dampak perubahan iklim.

    4. India

    Tercatat hanya 3,9 persen penduduk India yang masuk ke dalam obesitas. Faktor masih banyak warga yang kurus adalah mereka yang kesulitan mendapatkan akses pangan.

    Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), 189,2 juta orang di India mengalami kekurangan gizi pada tahun 2020. Limbah makanan disebut sebagai salah satu penyebab utama kelaparan di India, dengan 40 persen sayuran dan 30 persen sereal tidak sampai ke konsumen dan terbuang sia-sia.

    5. Kamboja

    Kamboja memiliki tingkat obesitas yang sama dengan India, yaitu 3,9 persen. Negara ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

    Sumber daya alam telah terkuras akibat konflik bersenjata. Pertanian dan produksi pangan juga terganggu oleh bencana alam yang sering terjadi di negara ini.

    Negara ini mengalami kekurangan pangan musiman setiap tahun. Sekitar 40 persen anak-anak Kamboja mengalami kekurangan gizi kronis, yang seringkali menyebabkan pertumbuhan terhambat.

    6. Nepal

    Nepal adalah salah satu negara termiskin di Asia, dengan hanya 4,1 persen penduduknya yang mengalami obesitas. Pada tahun 2019, 39 persen penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan, dan 8 persen hidup dalam kemiskinan ekstrem.

    Seperti negara-negara miskin lainnya, produktivitas pertanian Nepal terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Namun, situasinya telah membaik selama 20 tahun terakhir.

    7. Jepang

    Jepang bukan termasuk negara berkembang atau miskin, namun mereka hanya memiliki 4,3 persen penduduk yang obesitas. Berbeda dengan negara dunia ketiga, ‘kurus’ di Negeri Sakura karena penduduknya menjaga pola makan.

    Orang Jepang tidak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, garam, atau gula. Mereka juga sebagian besar menghindari makanan olahan. Mereka umumnya juga makan dalam porsi yang kecil dan berhenti sebelum kenyang.

    8. Korea Selatan

    Korea Selatan juga termasuk negara maju, dengan 4,7 persen penduduknya mengalami obesitas. Ini karena mereka melakoni gaya hidup sehat.

    Pola makan orang Korea Selatan tidak mencakup makanan berlemak atau olahan. Sebaliknya, orang Korea Selatan banyak mengonsumsi sayuran dan makanan laut. Seperti orang Jepang, mereka juga makan dalam porsi yang lebih kecil dan memasukkan olahraga ke dalam rutinitas harian mereka.

    Halaman 2 dari 3

    (dpy/kna)