Xcloud.id

Negara: Myanmar

  • India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    New Delhi –

    Pemerintah India telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang dikritik karena dianggap anti Muslim. The Citizenship Amendment Act (CAA) akan mengizinkan kelompok agama minoritas non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), pihak berwenang mengatakan UU itu akan membantu mereka yang menghadapi penganiayaan di negara asal. Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tahun 2019 dan memicu protes massal yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan banyak lagi yang ditangkap.

    Peraturan penerapannya tidak dibuat setelah terjadinya kerusuhan. Namun Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyatakan aturan penerapan CAA telah dibuat saat ini dan akan diberlakukan.

    Dia menulis di media sosial bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah ‘memenuhi komitmen lain dan merealisasikan janji pembuat konstitusi kita kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut’ .

    Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka yang memenuhi syarat sekarang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India secara online. Portal online untuk menerima lamaran telah disiapkan.

    Kementerian tersebut mengatakan bahwa ‘banyak kesalahpahaman’ tentang undang-undang tersebut telah menyebar dan penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19.

    “Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India,” ujarnya.

    Berdasarkan UU baru nantinya, mereka yang mencari kewarganegaraan harus membuktikan bahwa mereka tiba di India dari Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Pemerintah India belum memberikan tanggal kapan perubahan Undang-Undang tersebut akan berlaku.

    Pengumuman pada hari Senin ini tidak mengejutkan banyak orang karena para pemimpin BJP telah memberikan petunjuk selama beberapa bulan terakhir bahwa UU tersebut dapat diterapkan sebelum pemilu. Setelah pemberitahuan dikeluarkan, BJP menangani tagar yang sedang tren seperti ‘Jo Kaha So Kiya’ (kami melakukan apa yang kami katakan) secara online.

    Protes terhadap CAA telah dimulai di beberapa negara bagian, termasuk Assam. Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU), yang mempelopori protes tahun 2019 di negara bagian timur laut tersebut, telah menyerukan protes pada hari Selasa.

    Di negara bagian Kerala, India Selatan, Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa menyerukan aksi protes di seluruh negara bagian.

    Simak selengkapnya di halaman selanjuntnya.

    “Ini memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal, dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut tidak akan diterapkan di negara bagiannya.

    Kritik terhadap CAA mengatakan bahwa UU tersebut bersifat eksklusif dan melanggar prinsip-prinsip sekuler yang tercantum dalam konstitusi, yang melarang diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama.

    Misalnya, undang-undang baru ini tidak mencakup mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara-negara mayoritas non-Muslim, termasuk pengungsi Tamil dari Sri Lanka. Undang-undang ini juga tidak memberikan ketentuan bagi pengungsi Muslim Rohingya dari negara tetangga, Myanmar.

    Beberapa warga India, termasuk mereka yang tinggal di dekat perbatasan India, juga khawatir bahwa penerapan undang-undang tersebut akan menyebabkan masuknya imigran. Pengumuman hari Senin ini tidak mendapat tanggapan baik dari pihak oposisi, yang menuduh pemerintah berusaha mempengaruhi Pemilu mendatang.

    Pemilu ini diperkirakan akan diadakan pada bulan April atau Mei 2024 dan Perdana Menteri Narendra Modi akan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga.

    “Setelah beberapa kali perpanjangan dalam empat tahun, penerapannya dua hingga tiga hari sebelum pengumuman pemilu menunjukkan bahwa hal itu dilakukan karena alasan politik,” kata pemimpin partai Kongres Seluruh India Trinamool, Mamata Banerjee, dalam konferensi pers.

    Jairam Ramesh, ketua komunikasi Kongres Nasional India, menulis di media sosial bahwa “waktu yang dibutuhkan untuk memberitahukan peraturan CAA adalah satu lagi demonstrasi kebohongan terang-terangan Perdana Menteri”.

    Asaduddin Owaisi, pemimpin partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mempertanyakan waktu tindakan tersebut.

    “CAA dimaksudkan hanya untuk menyasar umat Islam, tidak ada tujuan lain,” ujarnya lewat akun X.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jadwal Playoff Games of the Future MLBB: RRQ Vs Burmese Ghouls

    Jadwal Playoff Games of the Future MLBB: RRQ Vs Burmese Ghouls

    Jakarta –

    Jadwal playoff Games of the Future MLBB hari ini, Kamis (29/2/2024) terungkap. Salah satu wakil Indonesia, RRQ Hoshi, bakal berhadapan dengan tim asal Myanmar, yakni Burmese Ghouls.

    Pertandingannya diselenggarakan di Kazan Expo, Rusia. Duel keduanya menjadi laga pembuka babak playoff hari kedua ini.

    Selain mereka, masih ada tiga pertandingan lain yang bisa disaksikan. Adapun pertandingan yang dimaksud ialah AP.Bren Vs HomeBois, Blacklist International Vs Fire Flux Esports, dan Onic Vs Royal Cybersports Club.

    Jadwal Playoff Games of the Future MLBB

    Burmese Ghouls berhasil menyusul RRQ Hoshi usai mengalahkan Twisted Minds di round pertama. Mereka mendominasi pertandingan, dan memulangkan lawannya dengan skor sempurna 2-0 tanpa balas.

    Sebenarnya Burmese Ghouls satu grup dengan RRQ. Namun jadwal pertandingannya tidak mempertemukan keduanya.

    Saat itu RRQ hanya melawan Team Lilgun dan Deus Vult. Begitu pula dengan Burmese Ghouls berhadapan dengan dua tim yang serupa, dan berhasil menang 2-0 dari Team Lilgun, tapi kalah 0-2 dari Deus Vult.

    Apabila melihat statistik pertandingan, wakil Indonesia jelas lebih dijagokan. Namun hasil menang belum bisa diketahui, sampai salah satu base dari kedua tim hancur.

    Berikut jadwal playoff Games of the Future hari ini, sebagaimana pantauan detikINET dari Liquipedia.

    RRQ Hoshi Vs Burmese Ghouls – 18.00 WIBAP.Bren Vs HomeBois – 19.50 WIBBlacklist International Vs Fire Flux Esports- 21.40 WIBOnic Vs Royal Cybersports Club – 23.30 WIB

    Sebenarnya bukan cuma RRQ Hoshi wakil Indonesia yang tampil di Games of the Future. Tim lain yang berjuang merebut gelar juara adalah Onic Esports.

    Sejauh ini tim yang juga punya julukan Sang Raja Langit itu punya sepak terjang yang membanggakan di kompetisi ini. Mereka lolos ke babak playoff setelah menjadi juara Grup D tanpa mengalami kekalahan.

    Onic Esports sukses menumbangkan Team Flush 2-0. Lalu juga menang 2-0 dari Burn x Flash tim yang berasal dari Kamboja.

    (hps/fyk)

  • Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Anak Muda

    Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Anak Muda

    Jakarta –

    Junta militer Myanmar memberlakukan wajib militer bagi anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, demikian laporan media pemerintah pada akhir pekan lalu.

    Semua laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun dan perempuan berusia 18 hingga 27 tahun harus menjalani wajib militer selama dua tahun, sementara para spesialis seperti dokter yang berusia hingga 45 tahun akan dipanggil untuk menjalani wajib militer hingga tiga tahun.

    Selama keadaan darurat yang berlaku di Myanmar sejak 2021, sesaat setelah junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, seluruh periode wajib militer ini dapat diperpanjang hingga lima tahun, lapor media pemerintah pada hari Sabtu (10/02).

    “Tugas untuk menjaga dan membela negara tidak hanya untuk para tentara, tetapi juga untuk semua warga negara. Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh rakyat untuk dengan bangga mengikuti aturan wajib militer ini,” kata juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, dalam sebuah kutipan audio. Dia menyebut langkah baru ini “penting karena situasi yang terjadi di negara kita.”

    Orang-orang yang menolak aturan wajib militer ini akan menghadapi hukuman penjara yang sesuai dengan masa tugas mereka di militer.

    Pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (10/01) itu hanya memberikan rincian informasi terbatas. Namun, Kementerian Pertahanan akan segera “mengeluarkan peraturan, prosedur, perintah pengumuman, pemberitahuan, dan instruksi yang diperlukan.”

    Meskipun aturan wajib militer secara nominal telah ada di Myanmar sejak tahun 2010, hingga saat ini masih belum diberlakukan.

    Kelompok etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi saling bekerja sama

    Aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi yang disebut “Pasukan Pertahanan Rakyat”, telah lama bergabung sejak junta Myanmar mengkudeta negara itu. Pada bulan Oktober tahun lalu, aliansi itu telah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Tatmadaw, sebutan untuk junta militer, yang menyebabkan kerugian besar dalam jumlah personel dan kekuasaan wilayah.

    Upaya terbaru untuk menengahi gencatan senjata ternyata tidak berhasil.

    Terjadi serangan balasan yang bermula di negara bagian Shan, yang hampir tidak pernah dikuasai oleh pemerintah pusat Myanmar selama beberapa dekade, yang merupakan pintu gerbang timur Myanmar menuju negara tetangga, Cina.

    Pemerintah Myanmar di pengasingan mengatakan bahwa kebijakan pertahanan negara di masa depan harus disatukan sehingga akan lebih baik posisinya bagi para pejuang etnis minoritas yang pernah menuntut kemerdekaan atau otonomi bagi daerah mereka.

    Tatmadaw justru sedang berjuang untuk merekrut tentara dan dikabarkan telah memaksa beberapa personel nontempur untuk berada di garis depan.

    Junta tarik mundur pasukan di perbatasan dengan Bangladesh

    Kesulitan yang dihadapi oleh junta militer di medan perang menjadi sangat terlihat di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh pada awal pekan ini.

    Pasukan pemberontak mengambil alih sebuah pos penjagaan perbatasan, memaksa lebih dari 300 personel militer dan keamanan yang banyak di antaranya terluka, harus melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh untuk mencari perlindungan.

    Ini merupakan yang pertama kali bagi pasukan pemerintah Myanmar untuk melarikan diri dengan melintasi perbatasan seperti itu, selama konflik berlangsung.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Muslim Rohingya yang merupakan sebagian besar penduduk negara bagian Rakhine di negara Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, yang telah melakukan segala upaya untuk melarikan diri dengan melintasi perbatasan itu demi menghindar dari pasukan keamanan Myanmar.

    Di tengah bentrokan di perbatasan dengan Bangladesh itu, India juga mengumumkan pada tanggal 8 Februari bahwa pihaknya telah membatalkan perjanjian pergerakan bebas dengan Myanmar.

    Langkah itu dilakukan India “untuk memastikan keamanan internal negara dan untuk mempertahankan struktur demografis Negara Bagian Timur Laut India, yang berbatasan dengan Myanmar,” kata Menteri Dalam Negeri Amit Shah di media sosialnya.

    Shah menambahkan bahwa meskipun proses pembatalan perjanjian ini akan memakan waktu, kementeriannya juga telah merekomendasikan penangguhan perjanjian ini untuk sementara waktu.

    kp/ha (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perdagangan Narkoba Global di Balik Kekerasan di Ekuador

    Perdagangan Narkoba Global di Balik Kekerasan di Ekuador

    Jakarta –

    Gelombang kekerasan oleh geng narkoba telah mengubah Ekuador dari negara tujuan wisata yang aman dan tentram, menjadi pemain kunci dalam perdagangan narkoba global. Bagaimana negara ini bisa terjerat ke dalam bisnis jual-beli obat-obatan bernilai miliaran dolar di tingkat dunia?

    Dalam beberapa hari di awal Januari, telah terjadi sejumlah hal di Ekuador: wartawan TV yang ditodong senjata, seorang jaksa ditembak mati, sebuah rumah sakit digerebek, ancaman bom dan staf penjara disandera oleh narapidana setelah seorang mafia terkenal menghilang dari penjara.

    Presiden Ekuador, Daniel Noboa mengumumkan negaranya berada dalam keadaan darurat dan mengatakan kepada BBC bahwa Ekuador “berjuang setiap hari agar tidak menjadi negara narkoba”. Kendati begitu, perekonomian negara itu bergantung pada perdagangan obat-obatan terlarang.

    Namun geng-geng penjual narkoba atau banda, seperti Los Choneros dan Los Lobos, sudah memegang kendali dalam masyarakat.

    Dahulu kala, negara itu lebih dikenal sebagai tujuan berlibur dan pengekspor pisang terbesar di dunia. Namun kini, Ekuador disebut sebagai “jalan tol kokain ke AS dan Eropa” oleh InSight Crime, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington D.C, AS, yang khusus meneliti kejahatan terorganisir di benua Amerika.

    Letak geografis menjadi faktor kunci dalam transformasi ini. Ekuador berbatasan dengan Kolombia dan Peru, dua negara produsen koka terbesar di dunia. Koka adalah bahan utama dalam pembuatan kokain.

    BBC

    Tetapi bagian-bagian pembelot dan kelompok-kelompok kejahatan transnasional ikut serta, dan berkat tekanan dari aparat keamanan terhadap Kolombia, geng-geng itu mencari rute baru untuk mengangkut narkoba ke pasar luar negeri.

    Mereka tertarik pada pelabuhan Ekuador di pantai Pasifik, seperti Guayaquil.

    Sekarang, Kolombia menjadi koridor distribusi penting – kokain diangkut keluar dari negara itu menggunakan perahu dan pesawat, bahkan kadang diselundupkan dalam wadah pisang, menuju pasar AS dan Eropa.

    Baca juga:

    Geng-geng Ekuador juga telah membangun hubungan lebih erat dengan para petinggi narkoba di negara lain seperti Meksiko.

    Ketika geng-geng itu menguat, tingkat pembunuhan di Ekuador melonjak hingga empat kali lipat antara 2016 dan 2022, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

    Statistik pemerintah juga menunjukkan bahwa dalam enam bulan pertama pada 2023, kepolisian Ekuador menangkap lebih dari 1.300 anak berusia antara 12 sampai 17 tahun karena dicurigai melakukan kejahatan termasuk pembunuhan, perdagangan narkoba, dan kepemilikan senjata api.

    BBC

    Pihak aparat mengatakan anak-anak itu putus sekolah demi bergabung dengan banda ternama.

    “Geng-geng itu selalu beroperasi di lingkungan perkotaan yang lebih tinggi kemiskinannya,” kata Felipe Botero, pakar kebijakan narkoba di lembaga wadah pemikir Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) yang berbasis di Jenewa.

    “Anak-anak dan remaja tertarik pada kekuatan yang ditawarkan dari kehidupan gangster dan jauh lebih rentan menerima perintah dari bos kejahatan,” tambahnya.

    Getty ImagesAnak-anak yang baru berusia 12 tahun ditarik ke dalam kekerasan geng Ekuador.

    Konsumsi narkoba dunia meningkat

    Keadaan yang terjadi di Ekuador mencerminkan meningkatnya permintaan global untuk kokain dan obat-obatan lainnya, menurut UNODC.

    Dalam laporan terbarunya, dengan data dari 2021, diperkirakan bahwa 296 juta orang berusia 15-64 tahun di seluruh dunia mengonsumsi zat terlarang dalam 12 bulan terakhir.

    Angka itu naik 23% dibandingkan satu dekade sebelumnya.

    PBB mengatakan bahwa obat yang paling umum digunakan adalah ganja, opioid yang ada di dalam obat penghilang rasa sakit hingga heroin – dan amfetamin.

    Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi ledakan produksi kokain yang mencapai “rekor tertinggi”. Di Kolombia misalnya, UNODC memperkirakan produksi kokain naik dari sekitar 400 metrik ton pada 2011 menjadi lebih dari 1.800 pada 2021.

    BBC

    Harga satu kilogram kokain bisa serendah US$2.000 (Rp31,3 juta) di Kolombia, menurut perkiraan para ahli PBB.

    Tetapi harganya menjadi jauh lebih tinggi ketimbang harga aslinya – kilogram yang sama bisa bernilai lebih dari US$220.000 (Rp3,4 miliar) di Australia, misalnya.

    Sama seperti bisnis-bisnis lain, pasar narkoba mencari keuntungan, kata Aileen Teague, seorang ahli kebijakan narkoba di Texas A&M University di AS. Penting juga untuk mengetahui bahwa “di beberapa daerah, pasar gelap itu terikat pada pemerintah setempat”, tambahnya.

    “Seperti yang terlihat di Ekuador, keterikatan ini membuahkan dampak yang tidak terduga dalam hal tata kelola dan keamanan publik.”

    Contoh klasik dari keterikatan itu terlihat di Kolombia selama era 1980-an, ketika raja narkoba Pablo Escobar pernah disebut bernilai US$30 miliar (Rp469 miliar) dan kartel Medellin-nya meneror publik.

    Getty ImagesPablo Escobar sudah meninggal, tetapi Kolombia tetap menjadi produsen kokain top dunia

    Meskipun Escobar sudah meninggal, tetapi kartel-kartel masih aktif di Kolombia.

    Yang terbesar yakni Gulf Clan, yang memiliki hubungan dengan organisasi kriminal internasional dan menyelundupkan narkoba ke negara-negara seperti AS dan Rusia.

    Penangkapan pemimpinnya, Dairo Antonio suga, juga dikenal sebagai Otoniel, pada 2021 melemahkan susunan kelompoknya, tetapi bagian-bagian kecil dari kartel itu terus beroperasi.

    Meksiko selama beberapa dekade menjadi saksi perebutan kekuasaan antara pemerintah dan kelompok-kelompok seperti kartel Sinaloa, yang oleh departemen kehakiman AS dianggap sebagai salah satu organisasi perdagangan narkoba terbesar dan paling kuat di dunia.

    Getty ImagesJoaquin “El Chapo” Guzman, dalam foto yang diambil 2016, adalah pendiri kartel Sinaloa yang terkenal

    Sama seperti Escobar, pemimpin Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman menjadi subjek dari banyak buku, film dokumenter, dan bahkan serial Netflix, Narcos.

    Ia sekarang tengah menjalani hukuman seumur hidup di penjara AS dan kartelnya dikabarkan masih beroperasi di bawah kerja sama kedua putranya dan rekan bisnis lama, Ismael Zambada Garcia.

    Geng kuat lainnya di Meksiko termasuk Generasi Baru Jalisco dan Los Zetas, yang didirikan oleh anggota-anggota dari unit elit pasukan khusus Meksiko yang korup.

    BBC

    ‘Negara narkoba pertama’ di Afrika

    Obat-obatan yang diproduksi di Amerika Latin biasanya tidak langsung dikirim ke pasar konsumen utama mereka di Amerika Utara dan Eropa dan untuk menyelinap lewat penjaga perbatasan, rute penyelundupan melalui Afrika menjadi bagian penting dalam rantai distribusi.

    Negara-negara Afrika Barat menjadi titik transit penting untuk pengiriman kokain menuju Eropa. Pengiriman melintasi Atlantik dilakukan melalui pesawat terbang, kapal selam dan kapal nelayan kecil yang ditutupi terpal biru untuk kamuflase. Itu semua dirancang demi menghindari pengawasan satelit.

    “Negara-negara Afrika [letaknya] strategis untuk distribusi narkoba, dan banyak yang telah dikuasai oleh kejahatan terorganisir,” jelas Antonio Maria Costa, mantan direktur eksekutif UNODC.

    “Uang narkoba memutarbalikkan ekonomi dan membusukkan masyarakat.”

    Guinea-Bissau, salah satu negara termiskin di dunia, dipandang oleh AS dan PBB sebagai narco-state (negara narkoba) pertama Afrika pada awal 2000-an. Para politisi dituduh menerima uang dari penjahat sebagai gantinya membantu melindungi perdagangan narkoba.

    Geng narkoba menggunakan metode kreatif untuk mengangkut narkoba, termasuk menggunakan kapal selam artisan, seperti yang ditemukan di Amazon. (Getty Images)

    Ada pula kecurigaan bahwa uang narkoba beredar di kalangan aparat keamanan. Pada 2022, Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo menuduh pengedar narkoba membiayai upaya kudeta.

    Bahkan 13 tahun sebelumnya, pembunuhan Presiden Guinea-Bissau Joao Bernardo Vieira oleh tentaranya sendiri dikenal sebagai “kudeta kokain” di tengah perebutan kekuasaan untuk mengendalikan uang narkoba yang mengalir ke negara itu.

    Di negara tetangga Mali, perdagangan narkoba tumpang tindih dengan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata yang beroperasi di bagian utara negara itu.

    Mali terletak di koridor yang menghubungkan Afrika Barat ke Mediterania dan Eropa.

    Baca juga:

    Data dari PBB menunjukkan bahwa jumlah kokain yang disita oleh pihak berwenang di wilayah tersebut meningkat dari 13 kg per tahun antara 2015 dan 2020 menjadi 863 kg pada 2022.

    “Perdagangan narkoba adalah sumber pendapatan besar bagi kelompok-kelompok bersenjata,” kata Antonio Maria Costa, mantan kepala UNODC.

    “Narkoba membuat ketagihan tidak hanya dari segi penggunaannya,” tambahnya, “tetapi juga dari keuntungan luar biasa yang dihasilkan bagi mereka yang memperdagangkannya.”

    Jumlah narkoba sitaan meningkat bahkan setelah penangkapan dan dihukumnya pengedar narkoba paling terkenal di Afrika, El Hadj Ahmed Ibn Ibrahim, yang dikenal dengan sebutan “The Malian”, pada 2019.

    Getty ImagesNegara-negara Afrika Barat seperti Guinea-Bissau menjadi titik transit penting untuk pengiriman kokain menuju Eropa.

    Ibrahim, yang sedang menjalani hukuman penjara 10 tahun di Maroko, berasal dari gurun Badui di Mali utara.

    Menurut majalah Jeune Afrique, pria yang dijuluki “Escobar dari Sahara” memulai karirnya dengan menjual mobil bekas dari Eropa di Afrika, yang memberinya keahlian dalam hal rute komersial, bea cukai, dan logistik lainnya.

    Setelah memasuki pasar emas, ia terlibat dalam perdagangan kokain lintas-Atlantik dan pada saat ia ditangkap, orang Mali itu dilaporkan memiliki properti di beberapa negara Brasil, Rusia, Maroko dan lainnya.

    Afrika Timur juga berperan dalam perdagangan narkoba global.

    Pelabuhan seperti Dar es Salaam di Tanzania dan Mombasa di Kenya adalah titik transit untuk narkoba yang hendak dikirim ke Asia Selatan dan Timur.

    Mereka juga menjadi titik masuk krusial bagi heroin, amfetamin dan ganja yang mengalir ke arah lain, menurut UNODC. Selain itu, wilayah ini juga dipadati berbagai bandara internasional utama di Nairobi dan Addis Ababa.

    Pihak penegak hukum prihatin dengan bukti bahwa konsumsi obat-obatan terlarang meningkat di benua itu. Faktanya, UNODC memperkirakan 10% dari orang di Afrika Barat dan Tengah menggunakan ganja pada 2021. Secara global, prevalensinya adalah 4%.

    Sementara di Asia, UNODC mengamati bahwa perdagangan narkoba sintetis telah berkembang pesat sejak pandemi Covid-19, berdasarkan data terkait penyitaan narkoba, penangkapan, dan ketersediaan di jalan.

    BBC

    Area Segitiga Emas, daerah hutan terpencil di mana perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar bertemu, masih menjadi salah satu pusat utama dunia untuk perjualan obat-obatan sintetis dan heroin.

    Pada 2023 PBB mengungkapkan bahwa Myanmar adalah produsen terbesar di dunia untuk opium, bahan utama heroin, menyalip Afghanistan, yang opiumnya telah menurun sejak Taliban kembali berkuasa.

    Selama beberapa dekade, hasil penjualan obat-obatan telah mendanai kelompok-kelompok pemberontak yang memerangi pemerintah di Myanmar dan tahun lalu, di tengah perang saudara, produksi telah meningkat.

    Salah satu kelompok paling terkenal yang terkait dengan Segitiga Emas adalah Sam Gor, sindikat geng Asia. Pada 2018, UNODC memperkirakan bahwa Sam Gor memperoleh setidaknya US$8 miliar (Rp125 miliar) per tahun hanya dari penjualan sabu-sabunya.

    Kepolisian Australia menduga Sam Gor bertanggung jawab atas sekitar 70% narkoba yang masuk ke Australia. Mereka mengatakan kelompok itu menyelundupkan sejumlah besar obat-obatan tak hanya metamfetamin, tetapi juga heroin dan ketamin – ke negara itu dalam bungkus teh.

    Pada 2021, pihak berwenang di Belanda menangkap pria yang dituduh sebagai kepala sindikat, pengusaha Tionghoa-Kanada Tse Chi Lop, yang dijuluki “El Chapo Asia”.

    ReutersTse Chi Lop dituduh memimpin operasi sabu-sabu kristal bernilai miliaran dolar.

    Tse Chi Lop diekstradisi ke Australia pada Desember 2022, dan kini masih menunggu persidangan. Ia membantah tuduhan narkoba.

    “Kelompok kriminal di Asia beroperasi dengan cara berbeda dari Amerika Latin,” kata Vanda Felbab-Brown, seorang ahli perdagangan narkoba Asia di Brookings Institution yang berbasis di AS.

    “Negara-negara di kawasan [Asia] sering memiliki pendekatan brutal terhadap narkoba, sehingga kelompok-kelompok ini bertindak dengan lebih tenang,” tambahnya, menjelaskan gembong narkoba cenderung kurang mencolok, dengan menjaga identitas mereka dari mata publik.

    Felbab-Brown juga merupakan salah satu tokoh yang menyebut Suriah sebagai negara narkoba, berkat produksi dan distribusi Captagon stimulan ilegal yang harga jualnya murah sehingga dijuluki “kokain orang miskin”.

    Obat ini sebagian besar dikonsumsi di Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi.

    Getty ImagesCaptagon, yang dikenal sebagai “kokain orang miskin”, sebagian besar dikonsumsi oleh negara Timur Tengah

    Suriah, yang dilanda perang saudara sejak 2011, diyakini sebagai produsen Captagon terbesar di dunia dan obat itu telah menjadi sumber pendapatan bagi rezim yang terisolasi di negara itu.

    Menurut Felbab-Brown, penjualan Captagon di Timur Tengah diperkirakan bernilai US$5 miliar per tahun dan “sebagian besar” dari pendapatan ini digunakan untuk “menopang rezim Assad”.

    Investigasi yang dilakukan oleh BBC News Arabic bersama jaringan jurnalis investigasi OCCRP, yang diterbitkan pada Juni 2023, menemukan “hubungan langsung antara perdagangan Captagon dan anggota terkemuka Angkatan Bersenjata Suriah dan keluarga Presiden Bashar al-Assad”.

    Pemerintah Suriah belum menanggapi permintaan BBC untuk memberikan komentar. Namun, sebelumnya mereka membantah terlibat dalam perdagangan narkoba.

    China dan fentanyl

    Negara terakhir yang disebutkan adalah Cina. AS menuduh perusahaan-perusahaan China dan orang-orang di sana memproduksi bahan kimia yang digunakan untuk membuat fentanyl, sebuah opioid sintetis yang kuat dan seringkali mematikan.

    Para pejabat Amerika mengatakan bahan kimia dikirim ke Meksiko di mana fentanyl dibuat sebelum dikirim ke AS dan didistribusikan.

    Pemerintah China membantah, dengan mengatakan “tidak ada perdagangan ilegal fentanyl” dari China ke Amerika. Mereka menyalahkan tingginya jumlah kematian terkait pada pengguna Amerika.

    Menghentikan produksi bahan kimia ini rumit, kata Vanda Felbab-Brown karena “itu dilakukan hampir pada tingkat keluarga ketimbang hanya organisasi kriminal besar”.

    “Penyelundupan zat-zat [illegal] itu murah sehingga tidak menghasilkan uang yang sebanding dengan penyelundupan metamfetamin, yang di Asia didominasi oleh kejahatan sindikat yang serius.”

    Namun, pihak berwenang AS mengatakan mereka telah menemukan bukti perusahaan kimia China menawarkan bantuan teknis kepada kartel Meksiko dalam produksi fentanyl mereka.

    Pada April tahun lalu, sebuah pengadilan di New York mendakwa empat warga negara China (yang tidak hadir) dengan penyelundupan fentanil. Salah satu terdakwa, pengusaha Kun Jiang, ada dalam daftar buronan paling dicari dari Administrasi Penegakan Narkoba AS.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dapatkah Gencatan Senjata di Myanmar Tercapai?

    Dapatkah Gencatan Senjata di Myanmar Tercapai?

    Jakarta –

    Gencatan senjata yang baru-baru ini digagas Cina antara kelompok oposisi bersenjata Myanmar dan militer yang berkuasa tidak berarti konflik akan berhenti, ungkap para analis.

    Kelompok oposisi, yakni Aliansi Tiga Persaudaraan yang adalah sebuah aliansi antara Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang adalah yang terbesar. Aliansi yang dibentuk pada Juni 2019 dan didukung oleh pemerintah serta pasukan pertahanan pro-demokrasi yang dipimpin oleh warga sipil ini menjadi ancaman bagi junta Myanmar sejak kudeta hampir tiga tahun lalu.

    Myanmar berada dalam kekacauan sejak Jenderal Min Aung Hlaing dan pasukan militernya menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu konflik bersenjata antara Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin sipil, pasukan pertahanan rakyat, dan kelompok etnis bersenjata.

    Operasi 1027

    Konflik tersebut dipandang sebagai perang gesekan hingga terjadi serangan besar-besaran yang dimulai dengan Operasi 1027 pada Oktober, dengan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) dan Tentara Arakan (AA) dari Myanmar. Tujuan mereka adalah menghapus kekuasaan militer di wilayah yang disengketakan, dan dalam hampir tiga bulan, puluhan kota kecil dan ratusan pangkalan militer yang dikuasai junta telah direbut. Serangan tersebut juga telah menyebar ke wilayah dan negara bagian lain di Myanmar.

    Kyaw Hsan Hlaing, seorang analis politik dari Myanmar. mengatakan serangan baru-baru ini telah memotivasi kelompok-kelompok yang berlawanan di seluruh negeri untuk melakukan perlawanan.

    “Keberhasilan Operasi 1027 telah menjadi tonggak sejarah bagi perlawanan dan perang saudara di Myanmar, menandai pencapaian besar dalam merobohkan beberapa kota. Prestasi ini telah memotivasi kelompok perlawanan besar lainnya di seluruh negeri,” katanya.

    Salah satu keberhasilan terbesar dari serangan pemberontak sejauh ini adalah perebutan Laukkai, ibu kota Zona Administrasi Mandiri Kokang, yang berada di sepanjang perbatasan Myanmar-Cina, tempat MNDAA mengklaim kendali atas kota tersebut awal bulan ini.

    Namun, awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri Cina mengonfirmasi bahwa perundingan perdamaian telah dilakukan antara aliansi dan perwakilan junta di Kunming, sebuah kota di Cina. Hasilnya “gencatan senjata segera” telah disepakati untuk menghentikan pertempuran di lokasi tertentu.

    Gencatan senjata tidak dipatuhi

    Hlaing mengatakan meskipun ada gencatan senjata dan upaya gencatan senjata sebelumnya, hal ini belum sepenuhnya menghentikan pertempuran.

    “Saya pikir gencatan senjata saat ini tidak akan menandai berakhirnya perang antara aliansi dan pasukan junta,” katanya kepada DW. “Namun, perang mungkin akan berhenti di wilayah Kokang untuk sementara waktu. Sebelum gencatan senjata saat ini antara aliansi dan pasukan junta, mereka mengadakan setidaknya dua pertemuan yang ditengahi oleh Cina, tetapi tidak ada hasil yang dicapai. Aliansi terus berperang hingga mencapai tujuan mereka. tujuan militer, terutama perebutan penuh Laukkai.”

    Gencatan senjata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya menurut pernyataan dari Aliansi Tiga Persaudaraan. Hanya beberapa hari setelah gencatan senjata disepakati, pasukan militer Myanmar diduga menembakkan granat ke arah pasukan aliansi di Kachin, sehingga mendorong pasukan oposisi membalas tembakan.

    Waktu yang buruk untuk gencatan senjata

    Bagi kelompok oposisi, pertempuran masih akan terus berlanjut, dan opsi gencatan senjata dinilai terjadi di waktu yang salah. Para pendukung anti-junta berharap berkurangnya kendali militer secara nasional, dan kekalahan junta akan mendorong pemberontakan meluas ke kota-kota utama di Myanmar. Dengan adanya gencatan senjata, masih ada pertanyaan apakah momentum ini akan terus berlanjut.

    Namun David Scott Mathieson, seorang analis Myanmar, mengatakan gencatan senjata tidak akan menentukan strategi aliansi oposisi ke depannya.

    “Saya kira tidak… sejauh ini perjanjian tersebut tidak berarti banyak, dan harus dipandang sebagai perjanjian lemah yang hanya memberikan kepura-puraan untuk melakukan perundingan damai,” katanya kepada DW.

    “Saya pikir tidak mungkin untuk memprediksi ke mana arah konflik, meskipun patut dipertimbangkan bahwa setiap perubahan momentum yang dilakukan oleh [Aliansi Tiga Persaudaraan] akan ditentukan oleh berbagai strategi mereka, bukan melalui tekanan dari luar.”

    PBB mengatakan jumlah pengungsi akibat konflik ini secara keseluruhan melebihi dua juta orang sejak kudeta pada Februari 2021. Hampir 4.400 orang telah dibunuh oleh militer dan lebih dari 25.000 orang ditangkap, menurut kelompok hak asasi manusia itu. (rs/pkp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ratusan Warga Rohingya Ditangkap di Myanmar Saat Coba Kabur ke Malaysia

    Ratusan Warga Rohingya Ditangkap di Myanmar Saat Coba Kabur ke Malaysia

    Jakarta –

    Lebih dari 110 orang Rohingya dari Myanmar barat ditangkap ketika mereka mencoba melarikan diri dari negara itu ke Malaysia.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024), sumber keamanan setempat mengatakan bahwa 59 pria dan 58 wanita ditangkap dari dua truk di kota Thanbyuzayat di negara bagian Mon bagian timur pada hari Selasa (23/1) waktu setempat. Sumber keamanan tersebut menolak disebutkan namanya karena dia tidak diizinkan berbicara dengan media.

    Menurut sumber keamanan itu, rombongan tersebut hendak menuju Malaysia via Thailand.

    Menurut laporan awal, kelompok tersebut pertama-tama melakukan perjalanan dengan perahu dari Sittwe dan Maungdaw di negara bagian Rakhine, dan kemudian dijemput oleh penyelundup di Thanbyuzayat untuk perjalanan selanjutnya ke Thailand sebelum ditinggalkan.

    Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran antara junta militer Myanmar dan kelompok etnis bersenjata Tentara Arakan (AA) telah mengguncang sebagian besar negara bagian Rakhine. Pertempuran itu telah menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi.

    Militer sejak itu menutup jalan raya dan melarang perjalanan air di negara bagian tersebut.

    Sebelumnya pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap warga Rohingya di Rakhine, menyebabkan ratusan ribu warga minoritas yang tertindas tersebut melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

    Menurut badan pengungsi PBB pada hari Selasa (23/1), sekitar 569 orang Rohingya dilaporkan tewas atau hilang di laut tahun lalu, jumlah tertinggi sejak 2014.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengungkap pemerintah hingga saat ini masih jor-joran impor bahan pangan. Mulai dari kedelai, beras, susu, daging sapi, hingga gula pasir.

    Awalnya, Mahfud menyebut dalam debat Pilpres 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menyalonkan diri, menyatakan di hadapan lawannya, Prabowo Subianto, bahwa ia tak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih menjadi presiden.

    “Sekarang faktanya, per hari ini, ini catatan datanya harus dibacain. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 (juta) ton, beras 2,8 (juta) ton, daging sapi 160 juta ton,” ujar Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang 17 Juli (2019) itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini,” sambung dia.

    Mahfud memang tak salah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2023, Indonesia memang masih banyak mengimpor bahan pangan.

    Nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi US$13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan 2022 sebesar US$13,11 miliar.

    Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp45 triliun disusul dengan beras dan kedelai.

    Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen dibandingkan 2022.

    Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6 persen dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.

    Berikut daftar bahan pangan era Jokowi yang disebut Mahfud masih impor.

    1. Beras

    Beras menjadi salah satu komoditas impor Indonesia dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lainnya. Total nilai impor mencapai US$156,33 juta dengan volume impor sebanyak 302,71 juta kg.

    2. Kedelai

    Nilai impor kedelai mencapai US$735,43 juta dengan total volume impor sekitar 1,19 miliar kg. AS, Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada, dan beberapa negara lain menjadi penyuplai kedelai bagi Indonesia.

    3. Gula pasir

    Nilai impor gula pasir mencapai total sebesar US$31,11 juta dengan berat impor mencapai 52,45 juta kg dari beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan negara lainnya.

    4. Jagung

    Jagung diimpor dengan total nilai sebesar US$544,189 juta dari beberapa negara seperti India, Argentina, Brazil, Thailand, Paraguay, dan lainnya, dengan volume mencapai 1,8 miliar kg.

    5. Susu

    Nilai impor susu sepanjang 2023 mencapai US$921,42 juta. Angka tersebut setara dengan volume impor yang mencapai 287 ribu ton. Negara yang paling banyak memasok susu ke Indonesia adalah Selandia Baru dengan nilai US$493 juta.

    6. Daging hewan

    Nilai impor daging hewan mencapai total sebesar US$89,58 juta dengan berat impor mencapai 30,19 juta kg.

    7. Sayur

    Nilai impor sayuran mencapai US$526,8 juta atau sekitar Rp7,25 triliun dengan volume mencapai 603,8 juta kg.

    8. Pupuk

    Indonesia tercatat mengimpor pupuk senilai US$523,8 juta atau sekitar Rp7,21 triliun dari China dengan jumlah sekitar 2,3 juta ton.

    9. Buah

    Buah-buahan impor Indonesia memiliki nilai sebesar US$741,3 juta atau Rp10,2 triliun, dengan China sebagai negara utama yang menyumbangkan sekitar 397,7 juta kg.

    10. Tepung terigu

    Tepung terigu dengan nilai sebesar US$45,29 juta telah diimpor, mencapai total berat 104,21 juta kg. Komoditas ini datang dari Sri Lanka, India, Turki, Ukraina, Jepang, dan negara lainnya.

    (del/agt)

  • Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kutukan impor bahan pangan yang menjerat Indonesia menjadi salah satu topik dan bahan debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam kemarin.

    Topik itu mengemuka saat calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka soal janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dan debat pemilihan presiden 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor pangan.

    Mahfud mengingatkan Gibran bahwa satu tahun menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia masih belum bisa lepas dari jerat impor. Data yang dipaparkannya, untuk kedelai saja impornya mencapai 2 juta ton.

    Sementara itu susu, impor mencapai 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 juta ton daging sapi 160 juta ton. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim saat ini malah makin banyak juga mafia-mafia impor.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini?,” tanya Mahfud.

    Pertanyaan itu dijawab Gibran dengan mengatakan jerat impor pangan masih belum bisa dilepaskan dari Indonesia karena terhambat oleh masalah El Nino yang menghambat produktivitas tanaman pangan di Indonesia.

    Ia mengklaim bahwa sebelum El Nino terjadi, Indonesia sudah swasembada beras.

    “Masalah impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pada 2023 ada impor karena El Nino Pak. Ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak,” katanya.

    Gibran melanjutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Selain itu, distribusi pupuk juga perlu menjadi perhatian.

    Wali Kota Solo itu juga mengatakan untuk terus mendorong anak muda menjadi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat.

    “Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT (internet of things) untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida,” imbuh Gibran.

    Lantas, sebenarnya apa masalah pemerintahan Jokowi yang susah lepaskan RI dari jerat impor pangan?

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai janji Jokowi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam negeri memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang minim.

    Abra menuturkan pertumbuhan sektor pertanian pada 2022 hanya 2,25 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 persen.

    Bahkan pada kuartal III 2023 pertumbuhan sektor pertanian hanya 1,46 persen. Ironisnya lagi, pertumbuhan sektor pangan justru terkontraksi atau minus 1,47 persen.

    “Memburuknya kondisi pertanian juga terlihat dari penurunan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 2,26 persen pada 2023 lalu,” tutur Abra kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berpendapat ketidakmampuan pemerintah menjaga produksi pangan di dalam negeri, pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga-harga pangan. Lonjakan harga ini pun akhirnya diredam dengan kebijakan impor pangan.

    “Bahkan, impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen menjadi 3,1 juta ton. Meskipun pemerintah sudah impor beras secara eksesif, faktanya harga beras di tingkat konsumen masih terlampau mahal,” ujar imbuh Abra.

    Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

    Realisasi impor beras yang mencapai 3,06 juta itu pun melesat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Berdasarkan data yang sama, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

    Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim harga beras sudah naik 21 persen sepanjang 2023. Kenaikan harga itu pun turut menyumbang inflasi.

    Pada akhir 2023 harga beras berada di level Rp13 ribu hingga Rp16 ribu per kg, tergantung kualitas. Sedangkan, harga rata-rata tertinggi beras medium 2022 adalah Rp11.340 per kg.

    Berkaca pada tantangan pangan, Abra mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana efektifitas anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pangan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

    “Termasuk dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional,” katanya.

    Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan pemerintah selama ini sulit untuk lepas dari impor pangan karena berbagai faktor.

    Namun, yang paling bisa diamati sekarang adalah semakin rawannya kesejahteraan dan tingkat risiko yang diterima petani. Andri memaparkan proporsi rumah tangga miskin paling banyak berasal dari keluarga petani, yang mana porsinya terakhir mencapai 49,89 persen dari seluruh keluarga miskin.

    Ironisnya, kata dia, rumah tangga petani memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi, yakni 10,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rumah tangga bukan petani yang mencapai 7,28 persen.

    “Kondisi memprihatinkan di mana para produsen pangan dalam negeri justru yang paling rawan terhadap kekurangan pangan menyebabkan banyak petani menjauhi menanam pangan yang beresiko tinggi,” kata Andri.

    “Seperti hortikultura yang potensi gagal atau harga jatuh ketika panen lebih tinggi dibandingkan padi yang di banyak daerah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah,” sambungnya.

    Faktor lain RI masih impor beras adalah China dan Thailand yang dapat menjual beras dengan harga lebih murah dibanding menanam sendiri. Lebih rendahnya harga beras di China dan Thailand itu tak lepas dari capaian pertumbuhan produktivitas yang jauh meningkat dari Indonesia.

    Merujuk data BPS, impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Di sisi lain, kata Andri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri selama ini gagal memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan.

    “Justru semakin sedikit lahan pertanian yang tersisa akibat alih fungsi lahan dan semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani,” kata dia.

    Andri menambahkan bahwa faktor keterbatasan pupuk juga sangat berpengaruh atas jumlah produktivitas pangan.

    “Ini yang menyebabkan kita sering kali overestimate hasil pertanian kita karena ternyata produktivitas per hektare yang tidak tentu dan cenderung ketika pupuk semakin sulit terjangkau,” tandasnya.

    (fby/mrh)

  • Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Debat calon wakil presiden (cawapres) yang diikuti oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD kembali digelar Minggu (21/1).

    Debat akan mengambil tema ‘Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan dan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa’.

    Nah, berkaitan dengan tema debat itu, CNNIndonesia.com mencoba mengulas beberapa tema yang kemungkinan akan dibahas dalam debat itu.

    1. Sumber Daya Alam

    Pada debat ini kemungkinan ketiga cawapres akan mengulas harta sumber daya alam Indonesia yang memang beragam dan kaya. Tak hanya dari keragaman hayati tetapi juga hasil pertambangan seperti nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, dan tembaga.

    Misalnya nikel, Indonesia menjadi pemilik cadangan terbesar di dunia. Berdasarkan data ESDM pada 2020, cadangannya mencapai 72 juta ton Ni atau 52 persen dari total cadangan dunia sebesar 139,41 juta ton Ni.

    Kemudian, batu bara per 2021 lalu memiliki cadangan hingga mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan ini diyakini masih bisa sampai 65 tahun. Itu pun dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru.

    Untuk bauksit cadangan Indonesia mencapai 1.200 juta ton atau 4 persen dari total cadangan dunia sebanyak 30.390 juta ton. Umur cadangan bauksit Tanah Air diprediksi masih bisa bertahan hingga 92 tahun mendatang.

    Nah, debat kemungkinan besar akan berkutat pada masalah hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan Presiden Jokowi sudah menciptakan nilai tambah besar pada ekonomi Indonesia.

    Untuk nikel misalnya, Jokowi mengatakan hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah ekspor nikel dari Rp31 triliun pada 2015 menjadi Rp510 triliun 2023 kemarin.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada September 2023 lalu mengatakan bahkan berkat hilirisasi ekspor besi dan baja ke China meroket.

    “Hal ini seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel yang sejak 2022 hingga Agustus 2023, komoditas nikel dan barang padanya masuk dalam lima besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok,” kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (14/9).

    Berdasarkan data BPS, pada Desember 2023, nilai ekspor besi dan baja tercatat sebesar US$2,28 miliar. Nilainya sama dari November yang juga US$2,28 miliar dan turun dari Desember 2022 yang sebesar US$2,32 miliar.

    Para calon presiden dan wakil presiden sejatinya sudah sepakat dengan hilirisasi dan karena itu bertekad melaksanakannya. Meskipun demikian, mereka tak semua setuju dengan model hilirisasi yang dilaksanakan Jokowi saat ini.

    2. Energi

    Dalam bidang energi, kemungkinan yang akan menjadi pembahasan adalah langkah konkrit Indonesia untuk menuju kemandirian energi; termasuk soal bagaimana langkah mengurangi impor minyak dan gas (migas), terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Pasalnya, sampai tahun lalu Indonesia masih menjadi salah satu negara yang kecanduan impor minyak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2023 total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton.

    Impor minyak ini menjadi beban anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Sehingga akan menjadi isu yang paling disorot.

    Saat ini, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai langkah dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Yang sudah dijalankan adalah mencampur Bahan Bakar Nabati dengan biodiesel atau dikenal B30.

    Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga sudah memulai langkah mencampur BBM dengan bioetanol atau diberi nama Pertama Green 95.

    Isu lainnya yang berkaitan dengan energi adalah penurunan produksi (lifting) minyak atau minyak siap jual yang pada 2023 ditargetkan sebesar 660 ribu barel per hari. Namun, pada catatan Kementerian ESDM produksi tahun lalu hanya bisa mencapai 605 ribu barel per hari.

    3. Pangan

    Masalah pangan juga akan menjadi isu sensitif yang kemungkinan akan dibahas dalam debat. Pasalnya, meski menjadi negara agraris, Indonesia rentan mempunyai masalah ketahanan pangan, khususnya beras.

    Hal tersebut terlihat pada kebijakan pemerintah yang masih mengimpor beras dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan data BPS, impor beras 2023 yang mencapai 3,06 juta ton adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebab, tahun sebelumnya impor beras tidak pernah mencapai 1 juta ton.

    “Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar yakni 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 613,61 persen dibandingkan 2022,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Secara rinci, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Selain itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah terkait harga pupuk yang mahal sehingga banyak dikeluhkan para petani. Bahkan, pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak menyasar ke seluruh petani.

    Selain mahal, pupuk langka di sejumlah daerah juga menjadi sorotan. Salah satu penyebabnya, perang Rusia-Ukraina karena kedua negara itu menjadi pemasok utama bahan baku pembuat pupuk ke Indonesia.

    Karenanya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menginstruksikan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pupuk subsidi hingga Rp14 triliun. Diharapkan ini bisa menjawab keresahan para petani.

    Selain itu, kenaikan harga bahan pokok yang begitu tajam menjadi permasalahan di sektor pangan Tanah Air. Apalagi yang naik adalah bahan pokok utama seperti beras, cabai, bawang, telur hingga daging ayam.

    Tak lupa, swasembada pangan yang sampai saat ini masih menjadi wacana harus betul-betul diselesaikan oleh pemimpin di masa depan. Jika tidak, krisis pangan yang sudah terjadi di berbagai negara bisa menghampiri Indonesia.

    4. Agraria

    Konflik agraria, utamanya di bidang pertanahan masih menjadi isu yang sulit untuk dituntaskan dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu isu yang dijadikan bahan debat Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD. Ini terjadi baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan hingga pembangunan infrastruktur.

    Perampasan hak milik tanah dari kelompok miskin masih menjadi permasalahan. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus penduduk harus hengkang dari tanahnya sendiri akibat kalah dengan para penguasa di kawasannya.

    Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan data 2.710 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

    [Gambas:Photo CNN]

    Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektar tanah. Korban terdampak pun mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

    Tumpang tindih aturan menjadi salah satu penyebabnya sehingga banyak muncul kasus mafia tanah dan tak berkesudahan sampai saat ini.

    Setidaknya ada empat permasalahan lahan di Indonesia. Pertama, pengakuan kepemilikan atas tanah. Kedua, peralihan hak atas tanah.

    Ketiga, pembebanan hak dan keempat adalah pendudukan eks tanah partikelir.

    Tak selesainya masalah agraria ini dan terus bergulir di setiap pergantian pemerintahan seakan menjadi warisan yang tak akan ada habisnya.

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag –

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini